KAJIAN FISKAL REGIONAL...Lebih lanjut, jika dalam kondisi ekonomi stabil, maka sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan mencapai

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Provinsi Sumatera Utara

KAJIAN FISKALREGIONAL

SEMESTER ISEMESTER I

TAHUN 2020

Tim Penyusun:Penanggungjawab: Tiarta Sebayang (Kepala Kanwil)

Ketua : Sondang Rotua Sihaloho

Penulis : Yudhistira K, Albert G., Yofie H.A, Miftah NST

Elimar Sinaga, Tuty Alawiyah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 A, MEDAN 20152; TELP (061) 4553258, FAKSIMILE (061) 4148440; SUREL: [email protected];

LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SUMUT

NOTA DINASNOMOR ND-567/WPB.02/2020

Yth : Direktur Pelaksanaan AnggaranDari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera UtaraSifat : BiasaLampiran : 1 berkasHal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Utara

Triwulan II Tahun 2020Tanggal : 12 Agustus 2020

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal

Regional Triwulan II Tahun 2020 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara

sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik Tiarta Sebayang

[@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@AlamatOrganisasi][@AlamatOrganisasi][@AlamatOrganisasi]ND-567/WPB.02/2020[@Tujuan][@pengirim][@pengirim][@SifatNd][@Lampiran][@Perihal][@Perihal]12 Agustus 2020[@NamaPejabat][@Tembusan]

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumut

TiartaSebayang

Puji syukur senantiasa kita panjatkan

kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas

rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahNya

maka Flash Report Kajian Fiskal Regional (KFR)

Triwulan II Tahun Anggaran 2020 Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

dapat diselesaikan.

Flash report KFR triwulan II ini diharapkan

mampu memberikan gambaran kondisi fiskal,

yang berasal dari pelaksanaan APBN maupun

APBD; memberikan analisis parsial berdasarkan

kondisi arus kas masuk dan arus kas keluar serta

menggambarkan isu strategis atau berita

terpilih yang dianggap mempunyai pengaruh

terhadap fiskal daerah Sumatera Utara.

Kajian ini memiliki peran penting dan

diharapkan dapat memberikan informasi

kepada para pemangku kepentingan secara

luas, antara lain mengenai :

1. Analisis kebijakan fiskal dan dampaknya

terhadap perekonomian regional

2. Analisis ekonomi regional dan

pengaruhnya terhadap efektivitas fiskal

pemerintah regional di Sumatera Utara

3. Gambaran kondisi fiskal regional (fiscal

condit ion), kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability) dan risiko fiskal (fiscal risk)

pada Provinsi Sumatera Utara

Pada kesempatan ini kami juga

mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh pihak yang telah

membantu penyediaan data dan informasi

yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas

kajian ini masih perlu terus disempurnakan.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun dari semua

pihak yang berkepentingan, serta

mengharapkan kiranya kerjasama yang

sangat baik dengan berbagai pihak selama ini

dapat ditingkatkan di masa mendatang.

M Medan, Agustus 2020 Kepala Kantor Wilayah

K

Tiarta Sebayang

DASH BOA RD

APBN APBD

Rekonsiliasi

Tingkat Inflasi Jan s.d.

Juni 2020 (%)

0,57

0,140,3

-0,29

0,43

-0,07

0,390,28

0,1

0,84

2,19

0,18

Nasional

Sumut

Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%)

TW II 2019

Sum

ut

Nasi

onal

5,255,05

TW II 2020

Sum

ut

Nasi

onal

-2,37-5,32

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang

68% 32%

57%43%

46%54%

Transfer 5%95%

Bantuan Sosial 94%6%

Pendapatan Daerah (Miliar)

57,935.75

15,665.4027,04%

10,919.9320.13% 54,237.82

Belanja Daerah (Miliar)

1,336.2620.67%

Transfer Pemerintah Daerah (Miliar)

6,463.79

Pendapatan Negara (Miliar)

29.128,54

10.754,9336,92%

28.297,9749,65% 57.000,45

Belanja Negara (Miliar)

19.294,4953,26%

Transfer Daerah dan Dana Desa (Miliar)

36.227,46

Indikator Kesejahteraan

Garis Kemiskinan:

Rp502.904/Kapita

Mar 2019

8,83

8,63

8,75

Sep 2019

Mar 2020

Gambaran Pagu dan Realisasi

APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara

PusatDaerah

ii

KAJIAN FISKAL REGIONAL TW II TAHUN 2020

Executive summary

Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2020 ini disusun untuk

menganalisis perkembangan ekonomi dan fiskal regional Sumatera Utara. Selain itu, juga untuk juga

melihat hubungan dan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan fiskal regional sebagai pemetaan

kondisi fiskal suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai rekomendasi pada proses kebijakan

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lima program yang menjadi proritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 yaitu memprioritaskan Pembangunan pada Peningkatan

kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, dengan kegiatan terintegrasi

yang akan dilaksanakan ialah kegiatan masyarakat miskin produktif dan revitalisasi pusat pasar,

sedangkan pada bidang Pendidikan yaitu kegiatan penyediaan guru terbang dan pilot proyek sekolah

unggulan yang bersih dan indah, kemudian pada bidang Infrastruktur yang baik dan berwawasan

lingkungan akan dilaksanakan yaitu pembangunan taman kota, botanical garden, TPA regional, bank

sampah dan pengendalian banjir sungai Babura.

Pencapaian perekonomian dan pembangunan manusia di Provinsi Sumut pada Triwulan II Tahun

2020 tergolong tidak lebih baik dibanding dengan pencapaian tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi

mengalami kontraksi sebesar 2,37 persen dibarengi dengan laju inflasi sebesar 0,61 persen. Kedua

indikator tersebut lebih baik dari tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi secara nasional. Pada

indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan kenaikan menjadi sebesar 8,7 persen dan garis kemiskinan

yang juga mengalami kenaikan. Indikator-indikator tersebut lebih baik dari indikator kesejahteraan

secara nasional. Menggambarkan perekonomian dan pembangunan manusia di Sumut yang berjalan

dengan baik meski ditengah pandemi Covid-19.

Realisasi pendapatan Triwulan II tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,01 persen

sedangkan realisasi belanja pada triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 16,01 persen jika

dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019. Meski ditengah pandemi, Penerimaan Pajak mengalami

pertumbuhan sebesar 16,01 persen jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019. Sedangkan dari sisi

belanja, pagu belanja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun

2019. Penurunan ini terjadi pada belanja TKDD maupun belanja Kementerian/Lembaga, dimana hal ini

terdapat pemotongan pagu belanja TKDD terkait dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia

di awal tahun 2020. Realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 1,94 persen jika dibandingkan

dengan periode yang sama di tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengujian eksponensial Holt-Winters Smoothing, penerimaan negara sampai

dengan bulan September 2019 (triwulan III) diprediksi tercapai sebesar 48,87 persen dan sampai dengan

akhir tahun akan terealisasi sebesar 68,32 persen. Sedangkan prognosis belanja negara sampai dengan

bulan September 2019 (triwulan III) diprediksi terealisasi sebesar 59,05 persen dari pagu belanja APBN.

Lebih lanjut, jika dalam kondisi ekonomi stabil, maka sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi belanja

APBN di Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan mencapai 93,79 persen.

ii

EXECUTIVE SUMMARY

ii


Pagu pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan

tahun 2019 sebesar Rp4,24 triliun. Penurunan pagu pendapatan disebabkan menurunnya jumlah pagu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Begitupun pagu belanja APBD Provinsi

Sumatera Utara tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp374,28

miliar. Realisasi pendapatan s.d. triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,28 triliun. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari

pendapatan transfer yaitu sebesar 74,45 persen. Sementara itu, realisasi belanja s.d. triwulan II tahun

2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2019.

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Sumatera Utara Triwulan II tahun 2020 mencapai Rp31

triliun. Sedangkan total belanja konsolidasian mencapai Rp44,2 triliun. Pendapatan maupun belanja

sama-sama mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh Covid-19 yang mempengaruhi berbagai

sektor, sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar 42,1 persen atau minus Rp13 triliun.

Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, surplus/defisit mengalami penurunan sebesar 6

persen.

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sumatera Utara,

BPS Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan survey mengenai Sosial Demografi Dampak Covid-19

Provinsi Sumatera Utara 2020. Berdasarkan hasil suvei tersebut, pandemi Covid-19 sangat

mempengaruhi masyarakat Provinsi Sumut, terutama pada tingkatan masyarakat menengah kebawah.

Aktivitas perekonomian juga menurun sehingga berdampak pada penurunan pendapatan bahkan sampai

dengan PHK. Dampak pandemi Covid-19 secara kuantitatif terlihat dari perekonomian Provinsi Sumut

yang terkontraksi hingga 2,37 persen.

iii

EXECUTIVE SUMMARY

iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vi

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL……………………………… 1 A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO......................…………………………....................... 1

B. INFLASI .............................................................................................…………………………...................... 2

C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN.............................................................................. .................... .............................................................................................…………………………......................

4

BAB II PERKEMBANGAN ANALISIS DAN PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL...........…………………………………………………………................................................

5

A. PENDAPATAN NEGARA ........................................................................................................... .. 6

B. BELANJA NEGARA ........................................................................................................................ 8

C. PROGNOSIS REALISASI APBN ................................................................................................. 10

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .......................……………

12

A. PENDAPATAN NEGARA ........................................................................................................... .. 13

B. BELANJA NEGARA ........................................................................................................................ 15

C. PROGNOSIS REALISASI APBN ................................................................................................. 17

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) ………………….........................................................

18

BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH ........................................................................ 23

A. DAMPAK COVID-19 TERHADAP PROVINSI SUMUT ..................................................... ........................................................................

23

ii

i

Daftar isi

iv


DAFTAR tabel

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (miliar) ............................................

5

Tabel II.2 Realisasi PNBP Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara............. 7

Tabel II.3 Rincian Penerimaan PNBP Lainnya Triwulan II Tahun 2020............. ....... 7

Tabel II.4 Rincian Belanja Kementerian/Lembaga Triwulan II Tahun 2020............. 8

Tabel II.5 Rincian Belanja TKDD Triwulan II Tahun 2020 (miliar rupiah) ............. 9

Tabel II.6 Hasil Winters’ Method Plot untuk Realisasi Belanja APBN dan Penerimaan...................................................................................................... ............. .......

10

Tabel II.7 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (miliar rupiah) .........................................................................................

11

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Utara s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2020 dan Tahun 2019 (dalam miliar Rp).................................

12

Tabel III.2 Prognosis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara s.d akhir tahun 2020 ...

17

Tabel III.3 Prognosis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara s.d akhir tahun 2020....

17

Tabel IV.1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)..................................................................................................................................

18

Tabel IV.2

Realisasi Konsolidasian tahun 2020 dan 2019....................................................

20

iii

ii

i

Daftar tabel

v


Grafik I.1 Laju Pertumbuhan PDRB (dalam persen, y-to-y) dan Nominal PDRB

ADHB dan ADHK 2010 (dalam milyar rupiah, y-to-y)............................... 1

Grafik I.2 Sumber Pertumbuhan PDRB (y-to-y) (dalam persen)…………………...

2

Grafik I.3 Inflasi Provinsi Sumut (m-to-m dan kumulatif) dan Nasional

(kumulatif) …………………………………………………………………………...........

2

Grafik I.4 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Antara

Prov.Sumut dan Nasional........................................................................................

3

Grafik I.5

Gini Ratio Antara Prov. Sumut dan Nasional ................................................

3

Grafik II.1

Realisasi Penerimaan Perpajakan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II

Tahun 2020...................................................................................................................

6

Grafik II.2 Realisasi KUR Triwulan II Tahun 2020 Berdasarkan Skema.................

9

Grafik II.3 Penyaluran UMi Triwulan II Tahun 2020 (Akad dalam miliar

rupiah)......... .................................................................................................................

10

Grafik III.1 Komposisi dan Sumber PAD di Provinsi Sumatera Utara TW.I TA

2020……………................................................................................................................

13 Grafik III.2

5 (Lima) Pemda dengan Realisasi Terbesar Penerimaan Pajak Daerah..

14 Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk 5 Pemda dengan

Realisasi Terbesar .........................................................................................................

14

Grafik III.4

Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan...............

14

Grafik III.5

Realisasi Pendapatan Transfer Prov. Sumatera Utara s.d. Triwulan I

2020 (dalam triliun Rp)...............................................................................................

15

Grafik III.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Prov. Sumatera Utara TW. I

2020..................................................................................................................................

15

Grafik III. 7 Komposisi Belanja di Provinsi Sumatera Utara TW. II 2019 dan

2020........................................................................................................ ......................... 15

Grafik III. 8 Belanja Operasi Prov. Sumut Tw. II tahun 2019 dan 2020.......................... 16

Grafik III. 9 Belanja Modal Prov. Sumatera Utara TW.II 2020.............................................. 16

Grafik III. 10 Lima Pemda Realisasi Terbesar Belanja Tak Terduga

(dalam miliar rupiah) .................................................................................................. 16

vi

Daftar GRAFIK


Grafik III.11 Sepuluh Besar Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan TW. II

Tahun 2020(dalam miliar rupiah) .................................................................... 17

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian s.d. Triwulan II

Tahun 2020 dan 2019 ............................................................................................ 19

Grafik IV.2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumut

triwulan II 2020 Daerah dan Pusat......................................................................... 19

Grafik IV.3 Perbandingan Pendapatan Perpajakan Pempus dan Pemda s.d.

Triwulan II Tahun 2020............................................................................................ 20

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah

terhadap Konsolidasian di Provinsi Sumut triwulan II Tahun 2020..... 21

Grafik IV.5 Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sumut Triwulan II

Tahun 2020.................................................................................................................. 22

Grafik V.1 Komposisi Status Pekerjaan (dalam persen) .................................................. 23

Grafik V.2 Status WFH (dalam persen) ..................................................................................... 24

Grafik V.3 Status Pendapatan (dalam persen) ....................................................................... 24

Grafik V.4 Pekerja yang Dirumahkan (dalam persen) ....................................................... 24

Grafik V.5 Persentase Masyarakat yang mengalami Penurunan Pendapatan Per

Kelompok Pendapatan (dalam persen) ........................................................... 25

Grafik V.6 Pengeluaran Rumah Tangga selama Pandemi (dalam persen) ................ 25

Daftar GRAFIK

vii

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Aek Sijornih, Tapanuli Selatan

1 |

Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sumut

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan

karena iman dan taqwa, Pemerintah Provinsi Sumut dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) menargetkan sasaran makro pembangunan yang ingin dicapai pada tahun

2020 yang direvisi dikarenakan pandemi Covid-19 menjadi : (1) pertumbuhan ekonomi

sebesar 2,20 – 2,60 persen; (2) angka pengangguran terbuka sebesar 7-10 persen; dan (3)

Gini Rasio pada kisaran 0,320.

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumut pada triwulan II tahun 2020 dibandingkan

dengan triwulan II tahun 2019 (y-to-y) mengalami kontraksi sebesar 2,37 persen. Nilai

PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp197.64 triliun dan atas dasar harga konstan

2010 sebesar Rp130,23 triliun. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumut semenjak triwulan

IV tahun 2018 hingga triwulan I tahun 2020 selalu diatas tingkat pertumbuhan PDB

Nasional. Pada triwulan I ini, laju pertumbuhan PDRB antara Provinsi Sumut dan Nasional

menunjukkan selisih yang cukup besar, sebesar 1,68 persen.

Grafik I.1

Laju Pertumbuhan PDRB (dalam persen, y-to-y)

Sumber : BPS, 2020.

Struktur PDRB Provinsi Sumut menurut lapangan usaha pada triwulan II tahun 2020

didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa) sebesar 44,37 persen, kemudian disusul oleh

sektor sekunder (sektor pengolahan) sebesar 32,98 persen dan sektor primer (sektor

pertanian dan pertambangan) sebesar 22,65 persen. Tiga bidang dengan pertumbuhan

PDRB terbesar (y-to-y) yaitu bidang Informasi dan Komunikasi sebesar 5,42 persen,

administrasi pemerintahan sebesar 3,09 persen dan pertanian sebesar 1,42 persen.

PDRB Provinsi Sumut menurut komponen pengeluaran pada triwulan II tahun 2020

kesemuanya mengalami pertumbuhan negatif kecuali pada pengeluaran konsumsi

2 |


pemerintah sebesar 1,54%. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih

mendominasi struktur PDRB sebesar 51,56 persen, kemudian komponen ekspor barang

dan jasa sebesar 32,03 persen dan komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar

30,71 persen. Sumber pertumbuhan terbesar PDRB adalah pengeluaran konsumsi rumah

tangga sebesar 2,42 persen, kemudian pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,38

persen dan lainnya sebesar 0,15 persen. Berdasarkan lapangan usaha, sumber

pertumbuhan PDRB adalah sektor pertanian sebesar 1,49 persen, diikuti oleh sektor

perdagangan sebesar 1,08 persen dan sektor konstruksi sebesar 0,52 persen.

Grafik I.2

Sumber Pertumbuhan PDRB (y-to-y) (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

B. INFLASI

Grafik I.3

Inflasi Provinsi Sumut (m-to-m dan kumulatif) dan Nasional (kumulatif) (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

Pada akhir triwulan II, bulan Juni 2020, Provinsi Sumut mengalami deflasi sebesar -

0,07 persen (m-m) yang sebelumnya mengalami inflasi pada bulan Mei 2020 sebesar 0,43

persen dan bulan April 2020 mengalami deflasi sebesar 0,29 persen. Inflasi kumulatif

Provinsi Sumatera sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 0,61 persen, lebih rendah dari

tingkat inflasi nasional sebesar 1,09 persen.

3 |


C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Persentase penduduk miskin pada Provinsi Sumut mengalami kenaikan, yang

sebelumnya persentase penduduk miskin sebesar 8,63 persen pada September 2019

menjadi 8,75 persen pada Maret 2020. Demikian juga pada garis kemiskinan, mengalami

peningkatan yang sebelumnya Rp490.120 per kapita per bulan pada September 2019

menjadi Rp502.904 per kapita per bulan pada Maret 2020.

Grafik I.5 Gini Ratio Antara Prov Sumut dan Nasional

Sumber : BPS, 2020.

D. ANALISIS INDIKATOR

Perekonomian Sumatera Utara mengalami goncangan akibat dari pandemi Covid-19,

yang ditandai dengan laju perekonomian yang mencatatkan kontraksi 2,37 persen (y-on-y).

Semua bidang lapangan usaha juga terkontraksi kecuali pengeluaran bidang

pemerintahan, pertanian dan komunikasi. Ketiga bidang tersebut merupakan rem dari

Grafik I.4 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Antara Prov Sumut dan Nasional

Sumber : BPS, 2020.

4 |


kontraksi ekonomi agar tidak terlalu dalam. Dari bidang pengeluaran, kontraksi

perekonomian direm oleh konsumsi pemerintah baik dari pengeluaran rutin seperti gaji

pegawai maupun dari dana penanganan Covid-19 baik berupa belanja bidang kesehatan

maupun jaring pengaman sosial.

Tingkat inflasi di Sumut masih terkendali disebabkan berkurangnya konsumsi rumah

tangga sehingga produsen tidak memiliki kemungkinan untuk menaikkan harga. Produsen

lebih memilih untuk memilih alternatif selain selain menaikkan harga. Sempat terjadi inflasi

pada bulan Mei disebabkan oleh bertepatan dengan hari raya Idul Fitri sehingga produsen

memiliki kesempatan menaikkan harga.

Pada indikator kesejahteraan, sangat terpengaruh terhadap keadaan pandemi Covid-

19 ini. Persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan mengalami kenaikan, namun

masih lebih baik dibandingkan tingkat nasional. Naiknya persentase penduduk miskin

diakibatkan berkurangnya lapangan kerja dan juga naiknya garis kemiskinan. Kenaikan

dari harga makanan juga merupakan faktor dari naiknya penduduk miskin. Kenaikan harga

makanan disebabkan oleh sempat berkurangnya suplai bahan makanan dikarenakan

adanya aksi penimbunan pada awal pandemi covid-19.

Walaupun terdapat kenaikan pada persentase penduduk miskin, Gini Ratio masih

stabil dikisaran 0,315-0,317. Menandakan ketimpangan pendapatan tidak berubah

signifikan. Namun dikarenakan kenaikan dari garis kemiskinan, mengakibatkan banyak

penduduk yang berstatus pra sejahtera dan berada dekat dengan garis kemiskinan,

berubah status menjadi penduduk miskin.

Sumatera Utara mempunyai pekerjaan rumah yang besar dalam menghadapi

kontraksi ekonomi ini. Keseimbangan antara protokol kesehatan dan bidang ekonomi

merupakan hal yang harus dicapai. Bila keadaan pandemi di Sumut tidak kunjung

membaik, usaha penyelamatan ekonomi akan semakin sulit. Oleh karenanya perlu untuk

segera melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan terlebih dahulu untuk

memenuhi persyaratan di bidang epidemiologi. Kemudian rangsang konsumsi dengan

realisasi pengeluaran pemerintah, jaring pengaman sosial dan insentif lainnya untuk

pengamanan sisi permintaan. Untuk pengamanan sisi penawaran dilakukan dengan

penyelamatan UMKM, insentif kredit dan pemberian kredit modal kerja.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Bukit Lawang, Langkat

5 |


BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Kinerja Pelaksanaan APBN perlu secara rutin diukur agar dapat diketahui kendala

dan permasalahan dalam implementasinya, sehingga output yang dihasilkan akan

semakin optimal. Oleh karenanya, pembahasan ini dimaksudkan untuk dapat

menggambarkan bagaimana kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi Sumatera

Utara secara ringkas yang mencakup Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi,

Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, serta

Kinerja Manajemen Investasi Pusat. Kinerja Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera

Utara secara keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana disajikan dalam

tabel II.1.

Tabel II. 1. Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2020 (miliar)

Kementerian Lembaga

2019 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

A,Pendapatan dan Hibah 28.079,18 9.568,79 34.08 29.128,54 10.754,93 36.92

I. Penerimaan Dalam Negeri 28.079,18 9.568,79 34.08 29.128,54 10.754,93 36.92

Penerimaan Perpajakan 26.833,00 8.580,53 31.98 27.575,00 9.782,68 35.48

Penerimaan Negara Bukan Pajak 1.246,18 988,26 79,30 1.553,54 972,25 65,02

II. Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B,Belanja Negara 67.485,72 33.695,25 49,93 57.000,45 28.297,97 49,65

I. Belanja Pemerintah Pusat 24.102,20 10.912,42 45,28 20.772,99 9.003,48 43,34

1. Belanja Pegawai 9.086,68 5.251,73 57,80 9.261,07 4.874,29 52,63

2. Belanja Barang 8.984,39 3.987,69 44,38 7.178,27 2.781,42 38,75

3. Belanja Modal 6.002,01 1.663,62 27,72 4.303,17 1.336,69 31,06

4. Bantuan Sosial 29,11 9,38 32,21 30,48 11,08 36,36

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 43.383,52 22.782,83 52,51 36.227,46 19.294,49 53,26

1. Transfer ke Daerah 38.931,47 20.177,59 51,83 31.731,87 16.913,64 53,30

DAU 25.258,00 14.627,97 57,91 23.134,20 13.747,71 59,43

DBH 1.882,63 617,33 32,79 1.536,45 759,81 49,45

DAK Fisik 3.613,22 358,53 9,92 2.418,35 325,78 13,47

DAK Non Fisik 8.041,00 4.505,45 56,03 4.240,48 1.829,30 50,91

DID 136,62 68,31 50,00 402,39 251,04 62,39

2. Dana Desa 4.452,05 2.605,24 58,52 4.495,59 2.380,85 52,96

C,Surplus/(Defisit) -39,406.54 -24,126.46 -27,871.91 -17,543.04

Sumber : Aplikasi SPAN pertanggal 24 Juli 2020

Pada sisi penerimaan, penerimaan Pajak mengalami pertumbuhan sebesar 14,01

persen jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 yaitu dari Rp8,58 triliun pada

6 |


triwulan II tahun 2019 menjadi Rp9,78 triliun di tahun 2020, Hal ini menjadi keberhasilan

Kanwil DJP Sumut I dan II di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada sisi Belanja, pagu belanja megalami penurunan jika dibandingkan dengan

periode yang sama di tahun 2019, penurunan pagu belanja terjadi baik untuk belanja

Kementerian/Lembaga maupun belanja TKDD, perubahan pagu diambil untuk

mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia di awal tahun

2020. Perubahan ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020. Dari sisi realisasi, realisasi belanja mengalami penurunan pertumbuhan

sebesar 16,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.

Penurunan ini terjadi sejalan dengan perubahan postur dan Rincian APBN dimana

sebagian belanja yang telah dianggarankan di awal tahun 2020 tidak dapat direalisasikan

setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Anggaran 2020.

A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara secara garis besar dikelompokkan ke dalam Penerimaan

Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk penerimaan hibah

terencana merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak ditatausahakan di

tingkat provinsi.

1. Penerimaan Perpajakan

Grafik II. 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II 2020

Sumber: Aplikasi SPAN per tanggal 24 Juli 2020

7 |


Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar di Provinsi

Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar Rp10,19 triliun dari total pendapatan negara

yang sebesar Rp11,19 triliun pada triwulan II 2020. Walau masih dalam kondisi pandemi

Covid-19, penerimaan perpajakan ini mampu tumbuh sebesar 16,01 persen jika

dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, penerimaan PPh Non Migas

masih menjadi primadona dalam capaian penerimaan perpajakan dengan capaian

sebesar Rp6,56 triliun. Sehingga dapat dikatakan secara keseluruhan pertumbuhan

komponen penerimaan Pajak di Sumatera Utara masih bersumber dari pajak atas

konsumsi rumah tangga.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tabel II. 2. Realisasi PNBP Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara

Jenis PNBP 2019 2020 Pertumbuhan (%)

Pendapatan BLU 446.278.982.633 451.304.470.239 1,13

PNBP Lainnya 541.980.790.624 542.737.660.097 0,14

Total 988.259.773.257 994.042.130.336 0,59

Sumber: Aplikasi OMSPAN (diolah), 2020.

Selain optimalisasi sektor pajak, salah satu langkah kebijakan fiskal di bidang

pendapatan negara adalah optimalisasi PNBP dari BLU, dan PNBP Lainnya. Tercatat

PNBP triwulan II tahun 2020 terjadi pertumbuhan positif sebesar 0,59 persen jika

dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019. Jika di lihat dari jenis PNBP,

Pendapatan BLU dan PNBP lainnya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan

masing-masing sebesar 1,13 persen dan 0,14 persen jika dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun 2019.

Tabel II.3. Rincian Penerimaan PNBP Lainnya Triwulan II Tahun 2020

Jenis PNBP Lainnya Realisasi Kontribusi (%)

Pendapatan dari Penjualan. Pengelolaan BMN.& Iuran Badan Usaha 11.467.209.252 2.11

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 188.175.933.918 34.67

Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial dan Keagamaan 164.367.866.642 30.28

Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset dan Teknologi 41.585.643.800 7.66

Pendapatan Jasa Transportasi. Komunikasi dan Informatika 75.522.586.022 13.92

Pendapatan Jasa Lainnya 5.744.780.415 1.06 Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan

12.091.770.513 2.23

Pendapatan Denda 2.351.123.230 0.43

Pendapatan Lain-lain 41.430.746.305 7.63

Total 542.737.660.097 100.00

Sumber: Aplikasi SPAN per tanggal 24 Juli 2020.

8 |


Untuk rincian penerimaan dari PNBP Lainnya dapat di lihat pada tabel II.3 di atas.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum memberikan kontribusi tertinggi dengan

nilai Rp188,17 miliar (34,67 persen).

B. BELANJA NEGARA

Sama seperti sebuah rumah tangga, Negara juga membelanjakan kekayaan bersihnya

untuk menunaikan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan demi tercapainya

tujuan bernegara. Oleh karenanya pemerintah akan melakukan belanja negara yang

dalam APBN diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah

Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020

sebesar Rp20,77 triliun dan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama

pada tahun 2019 yang sebesar Rp24,10 triliun. Penurunan pagu ini disebabkan oleh

kebijakan pemerintah pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagai

langkah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan

Dunia di awal tahun 2020. Penurunan alokasi pagu juga diikuti dengan penurunan

realisasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Sebagian belanja

yang telah direncanakan di awal tahun 2020 khususnya belanja barang (perjalanan dinas)

dan belanja fisik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan postur APBN untuk

menangani dampak pandemi Covid-19. Secara persentase belanja modal tahun 2020

lebih baik dibandingkan tahun 2019 dengan capaian sebesar 31,06 persen. Untuk belanja

pegawai. penyerapan masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. hal ini disebabkan

salah satunya THR hanya dibayarkan untuk PNS Eselon III ke bawah dan pensiunan serta

belum dibayarkannya Gaji 13 di bulan Juli seperti pada tahun 2019.

Tabel II.4. Rincian Belanja Kementerian/Lembaga Triwulan II Tahun 2020 (miliar rupiah)

Jenis Belanja Tahun 2019 Tahun 2020


Pegawai 9.086,68 5.251,73 57,80 9.261,07 4.874,29 52,63

Barang 8.984,39 3.987,69 44,38 7.178,27 2.781,42 38,75

Modal 6.002,01 1.663,62 27,72 4.303,17 1.336,69 31,06

Sosial 29,11 9,38 32,21 30,48 11,08 36,36

Total 24.102,20 10.912,42 45,28 20.772,99 9.003,48 43,34

Sumber: Aplikasi OMSPAN pertanggal 24 Juli 2020.

9 |


Grafik II.2. Realisasi KUR Triwulan II Tahun 2020 Berdasarkan Skema

Kecil Mikro TKI

Jlh Salur 927.538.270.962 2.020.838.239.274 3.119.520.693

Jlh Outstanding 814.115.773.615 1.696.566.931.806 2.752.808.641

Jlh Debitur 4.637 69.640 434

-50.000 100.000

-1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 3.000.000.000.000

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Selain Belanja Pemerintah Pusat, belanja TKDD juga mengalami penurunan pagu jika

dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Dari 6 dana transfer di tabel II.5.

DAK Fisik. Dana Desa dan sebagian DAK Non Fisik (Dana BOS) disalurkan oleh KPPN

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. DAK fisik mengalami penurunan alokasi

yang signifikan dibanding tahun 2019, dimana hal ini peruntukan DAK Fisik di prioritaskan

untuk bidang pendidikan dan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Untuk fisik dari

bidang lainnya berdasarkan PMK-76/PMK.07/2020, Provinsi Sumatera Utara mendapat

alokasi DAK Fisik cadangan sebesar Rp403,39 triliun sehingga total alokasi DAK Fisik

Provinsi Sumatera Utara menjadi Rp2,41 triliun. Untuk penyerapan DAK Fisik secara

persentase. penyerapan DAK Fisik tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2019. Sedangkan Dana Desa juga mengalami penurunan pagu dan

realisasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, dari Rp325,78 miliar

realisasi DAK Fisik sebesar Rp11,64 miliar telah disalurkan untuk fokus pencegahan

pandemi Covid-19. Peruntukan Dana Desa juga berubah ditahun 2020 dengan alokasi

sebesar 40 persen disalurkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat

Desa yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tabel II.5. Rincian Belanja TKDD Triwulan II Tahun 2020 (miliar rupiah)

Jenis Belanja Tahun 2019 Tahun 2020


DAU 25.258,00 14.627,97 57,91 23.134,20 13.747,71 59,43

DBH 1.882,63 617,33 32,79 1.536,45 759,81 49,45

DAK Fisik 3.613,22 358,53 9,92 2.418,35 325,78 13,47

DAK Non Fisik 8.041,00 4.505,45 56,03 4.240,48 1.829,30 50,91

DID 136,62 68,31 50,00 402,39 251,04 62,39

Dana Desa 4.452,05 2.605,24 58,52 4.495,59 2.380,85 52,96

Total 43.383,52 22.782,83 52,51 36.227,46 19.294,49 53,26

Sumber: Aplikasi SIMTRADA dan OMSPAN, 2020.

3. Manajemen Investasi Pusat

Sumber : Aplikasi SIKP (diolah)

10 |


Kondisi Penyaluran Program Kredit KUR triwulan II tahun 2020 pada Provinsi

Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik II.5 dan Tabel II.2. Skema KUR Mikro masih

menjadi pilihan masyarakat dengan jumlah debitur sebanyak 69.640 debitur pada triwulan

II tahun 2020. Sedangkan untuk UMi triwulan I tahun 2020. jumlah akad sebesar Rp7,55

Miliar dengan jumlah debitur sebesar 1.101 debitur.

Penyaluran UMi pada triwulan II tahun 2020 berjumlah 148.509 debitur dengan

jumlah akad sebesar Rp491,83 miliar. Adapun penyaluran Umi tertinggi terdapat pada

Kota Medan diikuti Kabupaten Langkat di posisi kedua. Berikut 10 Kabupaten/Kota

penyaluran Umi tertinggi di provinsi Sumatera Utara.

Grafik II. 3. Penyaluran UMi Triwulan II Tahun 2020 (Akad dalam miliar rupiah)

Sumber: Aplikasi SIKP UMi (diolah)

4. Prognosis Realisasi APBN

Prognosis Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara diukur menggunakan

pendekatan forecasting menggunakan eksponensial Holt-Winters Smoothing terhadap

realisasi belanja dan pendapatan pada periode beberapa tahun sebelumnya.

Tabel II. 6. Hasil Winters’ Method Plot untuk Realisasi Belanja APBN dan Penerimaan

Sumber : Hasil output eksponensial Holt-Winters Smoothing

Medan LangkatDeli

SerdangSerdang Bedagai

Batu Bara

Tapsel AsahanTanjung

BalaiKaro Tapteng

Jlh Akad 120,26 104,11 65,73 43,21 26,90 19,59 19,80 14,28 17,55 11,61

Jlh Debitur 28.478 25.554 21.552 17.077 10.173 7.932 7.142 5.835 4.899 4.121

0,0050,00100,00150,00

010.00020.00030.000

11 |


Berdasarkan hasil pengujian eksponensial Holt-Winters Smoothing dalam tabel

II.6, didapatkan prognosis realisasi penerimaan dan realisasi APBN sampai dengan

triwulan IV tahun 2020 yang tersaji dalam tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.7. Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian Pagu Perkiraan Realisasi s.d.

TW III

Perkiraan Realisasi s.d.

TwIV

Rp. % Realisasi Thdp Pagu

Rp. % Realisasi Thdp Pagu

Pendapatan Negara

29,128.54 14,235.12 48.87 19,900.62 68.32

Belanja Negara 57,000.45 33,658.77 59.05 53,460.72 93.79

Surplus/Defisit -27,871.91 -19,423.65 -33,560.10

Sumber : Hasil output eksponensial Holt-Winters Smoothing (diolah)

Prognosis penerimaan negara sampai dengan bulan September 2019 (triwulan III)

diprediksi tercapai sebesar 48,87 persen dan sampai dengan akhir tahun akan terealisasi

sebesar 68,32 persen atau sekitar Rp19,9 triliun. Sedangkan prognosis belanja negara

sampai dengan bulan September 2019 (triwulan III) diprediksi terealisasi sebesar 59,05

persen dari pagu belanja APBN. Lebih lanjut, jika dalam kondisi ekonomi stabil, maka

sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara

diproyeksikan akan mencapai 93,79 persen atau sebesar Rp 53,46 triliun.

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Batu Katak Ecotourism, Langkat

12 |


BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Utara s.d. Akhir Triwulan II

Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rp)

Uraian Triwulan II 2019 Triwulan II 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % %*

Pendapatan 62,176.80 24,945.80 40.12% 57,935.75 15,665.40 27.04%

PAD 13,920.57 4,639.18 33.33% 12,814.28 3,793.38 29.60% 24.22%

Pajak Daerah 9,638.01 3,269.50 33.92% 9,224.82 2,997.19 32.49%

Retribusi Daerah 739.34 149.70 20.25% 742.17 99.33 13.38%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

956.48 610.43 63.82% 650.53 372.26 57.22%

Lain-Lain PAD yang Sah 2,586.74 609.55 23.56% 2,196.76 324.60 14.78%

Pendapatan Transfer 45,935.57 19,543.34 42.55% 40,672.19 11,663.22 28.68% 74.45%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

38,345.25 16,782.10 43.77% 35,840.19 10,872.10 30.33%

Dana Bagi Hasil Pajak 1,648.20 414.33 25.14% 1,423.35 345.07 24.24%

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

335.97 125.25 37.28% 168.29 72.63 43.16%

Dana Alokasi Umum 25,215.22 12,545.22 49.75% 23,812.77 8,920.91 37.46%

Dana Alokasi Khusus 11,145.86 3,697.29 33.17% 10,435.78 1,533.49 14.69%

Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya 4,573.16 1,263.86 27.64% 2,493.47 344.61 13.82%

Dana Otonomi Khusus - - - - - -

Dana Penyesuaian & Dana Desa 4,573.16 1,263.86 27.64% 2,493.47 344.61 13.82%

Transfer Pemerintah Provinsi 2,910.60 1,471.82 50.57% 2,238.53 446.51 19.95%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2,624.76 1,467.44 55.91% 2,029.46 440.98 21.73%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 285.84 4.38 0.00% 209.07 5.52 2.64%

Transfer Bantuan Keuangan 106.56 25.56 23.99% 100.00 0.00 0.00%

Bantuan Keuangan dari Pemprov/Kab/Kota Lainnya

106.56 25.56 23.99% 100.00 0.00 0.00%

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2,320.66 763.29 32.89% 4,449.28 208.79 4.69% 1.33%

Pendapatan Hibah 1,918.71 51.24 2.67% 1,603.62 56.94 3.55%

Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00 - 518.80 31.29 -

Pendapatan Lainnya 401.95 712.05 177.15% 2,326.86 120.56 5.18%

JUMLAH PENDAPATAN 62,176.80 24,945.80 40.12% 57,935.75 15,665.40 27.04%

Belanja 54,612.10 13,837.27 25.34% 54,237.82 10,919.93 20.13%

Belanja Pegawai 21,951.72 7,827.17 35.66% 22,392.19 6,690.64 29.88%

Belanja Barang 15,879.92 3,158.32 19.89% 14,575.83 2,008.17 13.78%

Belanja Bunga 22.89 5.17 22.58% 58.27 2.22 3.82%

Belanja Subsidi 3.26 0.86 26.46% 21.50 0.70 3.26%

Belanja Hibah 3,440.92 1,676.73 48.73% 4,265.79 501.59 11.76%

Belanja Bantuan Sosial 171.60 31.97 18.63% 150.69 25.85 17.15%

Belanja Bantuan Keuangan 2,347.14 326.85 13.93% 2,377.87 179.81 7.56%

Belanja Modal 10,630.57 788.13 7.41% 9,546.12 599.49 6.28%

Belanja Tidak Terduga 164.08 22.07 13.45% 849.57 911.46 107.28%

Transfer Pemerintah Daerah 8,268.04 2,844.92 34.41% 6,463.79 1,336.26 20.67%

Transfer Bagi Hasil ke Desa 3,868.33 1,699.93 43.94% 2,255.52 862.31 38.23%

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 3,868.33 1,699.93 43.94% 2,255.52 862.31 38.23%

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

- - - - - -

Transfer Bantuan Keuangan 4,399.71 1,145.00 26.02% 4,208.27 473.95 11.26%

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

226.35 0.00 0.00% 240.89 8.27 -

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

3,752.58 949.13 25.29% 3,595.58 335.70 9.34%

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

420.78 195.87 46.55% 371.81 129.98 34.96%

JUMLAH BELANJA & TRANSFER 62,880.14 16,682.20 26.53% 60,701.62 12,256.19 20.19%

Surplus/Defisit -703.35 8,263.60 -2,765.87 3,409.21

Sumber: LKPD Prov/Kab/kota (2020), diolah %*=persentase terhadap total pendapatan

13 |


79,01%

2,62%

9,81%8,56%

Grafik III.1Komposisi dan Sumber PAD di Provinsi Sumatera

Utara

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah Yang DipisahkanLain-lain PAD Yang Sah

Pagu pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,24 triliun. Penurunan pagu pendapatan

disebabkan menurunnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Begitu juga pagu belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami sedikit

penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp374,28 miliar. Penurunan pagu belanja

di antaranya berasal dari pos belanja barang dan belanja modal sebagai implementasi

dari kebijakan untuk melakukan efisiensi, refocusing, dan realokasi anggaran yang

kegiatannya dipergunakan dan/atau dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Untuk realisasi pendapatan s.d. Triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan

yang cukup tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp9,28

triliun, yang disebabkan oleh merosotnya realisasi PAD dan kebijakan refocusing,

penyesuaian alokasi, dan pergeseran anggaran terutama pada anggaran transfer ke

daerah. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyerang tanpa pandang

bulu sehingga berimbas pada pembatasan aktifitas masyarakat guna mencegah

penularan Covid-19 yang lebih besar. Realisasi pendapatan terbesar sendiri berasal dari

pendapatan transfer yaitu sebesar 74,45 persen. Sementara itu, realisasi belanja s.d.

Triwulan II tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar

Rp2,92 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini disebabkan

penurunan jumlah realisasi pada hampir semua jenis belanja, yaitu belanja pegawai,

barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja modal.

Hanya belanja tak terduga yang mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp685 miliar

dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD Triwulan II tahun

2020 di Sumatera Utara didominasi

oleh pendapatan Pajak Daerah

mencapai Rp2,99 triliun atau 79,01

persen dari total penerimaan PAD

sebesar Rp3,79 triliun.

Sumber: LKPD Prov/Kab/kota (2020), diolah

14 |


Pemprov Sumut

TW. II 2019 2.269,85 523,68 217,89 4,64 30,71

TW. II 2020 2.347,86 425,48 229,73 35,73 33,19

(dala

m m

ilia

r ru

pia

h)

Grafik III.25 (Lima) Pemda dengan Realisasi Terbesar

Penerimaan Pajak Daerah

dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Pajak Rokok, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Kota Medan merupakan penerima retribusi daerah tertinggi di Sumatera Utara.

Namun penerimaan retribusi Kota Medan s.d. Triwulan II tahun 2020

mengalami penurunan

sebesar Rp3,50 miliar

dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya.

Penerimaan retribusi terbesar

berasal dari retribusi izin

mendirikan bangunan, retribusi

pelayanan persampahan

kebersihan, dan retribusi parkir di tepi jalan umum.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan di

wilayah Sumatera Utara

didominasi oleh Pemprov Sumut

dimana mayoritas berasal dari

perolehan bagian laba atas

penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Meskipun demikian, pendapatan dari jenis ini hanya menyumbang sebesar 9,81 persen

dari total PAD.

209,98

48,5716,19

14,57 12,86

Pemprov. Sumut

Tapanuli Selatan

Deli Serdang Simalungun Medan

Triwulan II Tahun 2020

Sumber: LKPD Prov/Kab/Kota (2019), diolah




Grafik III.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Medan Deli Serdang

Tanjung Balai

Pemprov Sumut

Serdang Bedagai

TW. II 2019 35,92 15,21 12,10 19,80 12,60

TW. II 2020 32,43 19,78 16,97 14,06 12,17

(dala

m m

ilia

r ru

pia

h) Grafik III.3

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk5 Pemda dengan Realisasi Terbesar

(dalam miliar rupiah)

Medan Deli Serdang

a) Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Grafik III.2,

penerimaan Pajak Daerah

di Sumatera Utara

didominasi oleh pemerintah

Provinsi Sumatera Utara.

Penerimaan Pajak Daerah

Provinsi Sumatera Utara

lebih banyak bersumber

Batubara Simalungun

15 |


2. Pendapatan Transfer

Penerimaan transfer terbesar

di Provinsi Sumatera Utara

s.d. Triwulan II tahun 2020

berasal dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat

sebesar Rp10,87 triliun atau

93,22 persen dari total

penerimaan transfer sebesar Rp11,66 triliun. Penerimaan DAU memberikan kontribusi

yang signifikan sebesar Rp8,92 triliun atau 76,49 persen dari total realisasi pendapatan

transfer Triwulan II tahun 2020.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan tertinggi dari jenis ini

adalah Pendapatan Lainnya sebesar

Rp120,56 miliar atau sebesar 57,74

persen dari total penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar

Rp208,79 miliar. Realisasi Pendapatan

Lainnya di antaranya adalah dana bagi

hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik III.7

Komposisi Belanja di Provinsi Sumatera Utara TW. II 2019 dan 2020

94,14%

5,70% 0,16%

TW.II 2019

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga 86,16%

5,49%8,35%

TW.II 2020

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Transfer Pemerintah

Pusat

Transfer Pemerintah

Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah

Provinsi

Bantuan Keuangan

DAU = 8.920,91

1951,20

344,61 446,51-

27,27%

14,99%57,74%

Grafik III.6Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Prov. Sumatera Utara TW. II 2020

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Sumber : LKPD Prov/Kab/Kota (2020), diolah


Grafik III.5 Realisasi Pendapatan Transfer Prov. Sumut s.d.

Triwulan II tahun 2020 (dalam miliar rupiah)


16 |


Belanja Modal Tanah

Belanja Modal

Peralatan & Mesin

Belanja Modal

Gedung & Bangunan

Belanja Modal

Jalan, Irigasi & Jaringan

Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya

163.02

125.74

86.68

213.07

10.98

(dala

m m

ilia

r ru

liah)

Grafik III.9Belanja Modal Prov. Sumatera Utara TW.II 2020

(dal

am m

iliar

ru

pia

h)

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuang

an

Realisasi 7.827,17 3.158,32 5,17 0,86 1.676,73 31,97 326,85

TW. II 2019

Grafik III.8

Belanja Operasi Prov. Sumut Tw. II tahun 2019 dan 2020

Realisasi Belanja Operasi menjadi komposisi realisasi belanja terbesar yaitu Rp9,41

triliun atau 86,16 persen dari total realisasi belanja pada triwulan II tahun 2020.

Berdasarkan Grafik III.8, pada triwulan II tahun 2020 terjadi penurunan jumlah realisasi

pada semua jenis belanja dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Hal ini

disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi dan refocusing/realokasi

anggaran yang kegiatannya dipergunakan/dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Realisasi pembentukan aset di

Provinsi Sumatera Utara sebesar

Rp599,49 miliar atau 5,49 persen

dari keseluruhan realisasi belanja

triwulan II tahun 2020. Realisasi

tertinggi pembentukan aset

adalah belanja Modal Jalan,

Irigasi, dan Jaringan sebesar

Rp213,07 miliar atau 35,54

persen. Penyerapan belanja modal yang masih rendah disebabkan beberapa proyek

masih dalam tahapan proses lelang pengadaan barang dan jasa terutama pengadaan

konstruksi melalui lelang secara

elektronik.

Realisasi belanja tidak terduga

terdapat pada 30 pemerintah derah

dengan realisasi belanja tidak terduga

seluruh Provinsi Sumatera Utara

sebesar Rp911,46 miliar dengan

(dal

am m

iliar

rup

iah)

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuanga

n

Realisasi 6.690,64 2.008,17 2,22 0,70 501,59 25,85 179,81

TW. II 2020

Pemprov. Sumut

Medan Deli Serdang

Labusel Pematang Siantar

574,90

150,15

60,48 38,97 24,27

Grafik III.10Lima Pemda Realisasi Terbesar Belanja Tak Terduga

(dalam miliar rupiah)




17 |


pengeluaran terbesar berada pada Pemprov.Sumut (sebesar Rp574,90 miliar atau

67,73 persen dari keseluruhan realisasi belanja tak terduga pada triwulan II tahun

2020).

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik III.11

Sepuluh Besar Belanja Daerah BerdasarkanKlasifikasi UrusanTW. II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)

Urusan Pendidikan merupakan pagu tertinggi dalam Belanja APBD di Provinsi Sumatera

Utara yaitu sebesar Rp15,30 triliun dengan capaian realisasi tertinggi sebesar Rp4,65

triliun (30,44 persen).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun

1. Prognosis Pendapatan

Berdasarkan rata-rata realisasi

pendapatan terhadap target akhir tahun

selama 5 (lima) tahun terakhir,

diproyeksikan realisasi pendapatan APBD

di Provinsi Sumatera Utara pada akhir

tahun 2020 sekitar Rp56,34 triliun (92,92

persen).

2. Prognosis Belanja

Berdasarkan realisasi belanja 5 (lima) tahun

terakhir, diproyeksikan realisasi belanja

pada akhir tahun 2020 sebesar Rp47,45

triliun (84,90 persen).

15,30

7,355,77

3,81 1,58 1,15 1,05 0,850,55 0,52

4,66

2,13

0,80 1,65 0,21 0,39 0,29 0,220,22 0,13

30,44%29,04%

13,79%

43,28%

13,22%

33,62%

27,92%

26,09%

39,74%

25,16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum & Penataan

Ruang

Administrasi Pemerintahan

Perumahan Rakyat & Kawasan

Permukiman

Lingkungan Hidup

Ketentraman & Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pertanian Kepemudaan & Olah Raga

Perhubungan

Pagu Realisasi Persentase





BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASI

Pulau Pandang, Batu bara

18 |


BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel IV.1.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah

Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2020 (dalam Juta rupiah)

Uraian TW II 2020 %

Kenaikan/ Penurunan

TW II 2019

Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi

Pendapatan Negara 9,625,945 21,469,672 31,095,617 -9%

34,187,663

Pendapatan Perpajakan

8,719,817.46

3,370,021.47

12,089,838.92

12%

10,749,682

Pendapatan Bukan Pajak

906,127.42

1,484,203.95

2,390,331.37

-25%

3,195,991

Hibah -

129,451.66

129,451.66

2%

126,814

Transfer -

16,485,995.29

16,485,995.29

-18%

20,115,175

Belanja Negara 28,160,830 16,033,986 44,194,816 -9%

48,078,507

Belanja Pemerintah

7,633,573.91

14,936,759.55

22,570,333.46 -8%

24,473,949

Transfer

20,527,256.56

1,097,226.33

21,624,482.88 -8%

23,604,558

Surplus/(Defisit)

(18,534,885.59)

5,435,686

(13,099,199.09) -6%

(13,890,844)

Pembiayaan 0

940,488.83

940,488.83 -97%

27,841,466

Penerimaan Pembiayaan Daerah

0

1,131,715.58 1,131,716 -96%

28,250,195

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0

191,226.75 191,227 -53%

408,729

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

-18,534,886 6,376,175 (12,158,710) -187%

13,950,622

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut Triwulan II Tahun 2020 (diolah)

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Sumut Triwulan II tahun 2020 mencapai

Rp31 triliun. Sedangkan total belanja konsolidasian mencapai Rp44,2 triliun.

Pendapatan maupun belanja sama-sama mengalami penurunan, hal ini diakibatkan

oleh Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor, sehingga mengakibatkan defisit

anggaran sebesar 42,1 persen atau minus Rp13 triliun. Dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya, surplus/defisit mengalami penurunan sebesar 6 persen. Defisit

terjadi karena penurunan belanja tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan, oleh

karena itu, besarnya belanja yang dikeluarkan belum tertutupi oleh besarnya

pendapatan. Defisit ini lebih kecil dibanding triwulan sebelumnya karena

Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah belum optimal dalam penyerapan

anggaran dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengharuskan Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah belum bisa melakukan kegiatan/program serta adanya

19 |


Grafik IV.1

Perbandingan Komposisi Pendapatan

Konsolidasian s.d. Triwulan II Tahun 2020 dan

2019

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut 2020 (diolah)

Pajak PNBP Hibah Transfer

2020 12.089. 2.390.3 129.452 16.485.

2019 10.749. 3.195.9 126.813 20.115.

(10.000.000)-

10.000.000 20.000.000 30.000.000

GrafikIV.2

Perbandingan Komposisi Pendapatan

Konsolidasian di Provinsi Sumut triwulan II 2020

Daerah danPusat

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K

Pemda Sumut 2020 (diolah)

kebijakan physical distancing yang mengharuskan seluruh pegawai untuk Work From

Home (WFH).

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Pendapatan

Negara Bukan Pajak, Transfer ke Daerah dan Hibah.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada triwulan II tahun 2020, Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi

Sumut yang berasal dari Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 12 persen

dengan nilai total pendapatan yaitu Rp12 triliun. Namun berbanding terbalik dengan

Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan yang cukup tinggi dengan

total pendapatan Rp2,3 triliun atau turun sebesar 25 persen dibanding periode yang

sama ditahun sebelumnya.

Pendapatan Hibah justru

naik sebesar 2 persen dari

tahun 2019 dengan total

pendapatan Rp129,4 miliar,

sedangkan pendapatan transfer

mengalami penurunan sebesar

18 persen dengan total

pendapatan Rp16,5 triliun.

Total pendapatan pajak

konsolidasian triwulan II tahun

2020 adalah sebesar Rp12

triliun yang terdiri atas

Pendapatan Pemerintah Pusat

sebesar Rp8,7 triliun dan

Pendapatan Pemerintah Daerah

Rp3,3 triliun. PNBP terdiri atas

Pendapatan Pemerintah Pusat

sebesar Rp906 miliar dan

Pendapatan Pemerintah Daerah Rp1,5 triliun. Sedangkan pendapatan yang berasal

dari Hibah dari Daerah sebesar Rp129,5 miliar dan pendapatan dari transfer daerah

sebesar Rp16,5 triliun.

Diantara empat jenis pendapatan negara konsolidasian, realisasi pendapatan

transfer untuk daerah pada tahun 2020 memiliki proporsi yang paling besar dibanding

pendapatan lainnya, yaitu sebesar 53 persen dari total pendapatan negara

konsolidasian tahun 2020. Angka tersebut cukup jauh dibandingkan pendapatan

0% 50% 100%

Pajak

`Hibah

Daerah Pusat

20 |


Grafik IV.3

Perbandingan Pendapatan Perpajakan Pempus dan Pemda s.d. Triwulan II Tahun 2020

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut Tahun 2020 (diolah)

y = -13476x + 8E+06R² = 0,000

y = 73676x + 1E+06R² = 0,760

-

5.000.000,00

10.000.000,00

TW II 2018 TW II 2019 TW II 2020

Pusat

Daerah

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut, LKPD-K Pemda Sumut 2020, BPS

Sumut (diolah)

perpajakan dengan proporsi sebesar 38,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

sumber pendapatan di Provinsi Sumut masih didominasi oleh transfer dari

Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saat ini

berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan

Transfer Ke Daerah (TKD). Sehingga dengan adanya pemanfaatan TKD diharapkan

terjadi peningkatan laju pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

2. Analisis Perubahan

Berdasarkan pendapatan perpajakan konsolidasian, pemerintah pusat memberikan

kontribusi sebesar 72% terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian, sedangkan

pendapatan perpajakan daerah memberikan konstribusi sebesar 28%.

Pendapatan perpajakan pemerintah pusat mengalami tren yang positif pada tiga

tahun terakhir dengan besar kenaikan rata-rata Rp1,3 triliun setiap tahunnya. Begitu

pun pendapatan perpajakan pemerintah daerah mengalami tren positif di tiga tahun

terakhir, dengan rata-rata kenaikan Rp736,7 milyar setiap tahunnya. Dibanding

periode triwulan II Tahun 2019, pendapatan perpajakan konsolidasian mengalami

kenaikan sebesar 12 persen. Meski dilanda dampak ekonomi global yaitu pandemi

Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut ditriwulan II Tahun 2020 merupakan

penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi pulau sumatera meski mengalami

penurunan sebesar 4,75 persen dibanding triwulan I tahun 2020.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasi

Pada triwulan II tahun 2020,

PDRB atas dasar harga

berlaku di Provinsi Sumut

mencapai 197,64 triliun

dengan pertumbuhan

ekonomi terkontraksi 2,36

persen (y-y) dan penurunan

sebesar 4,75 persen

terhadap triwulan sebelumnya

Tabel IV. 2 Realisasi Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019

Uraian 2020 2019

Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan

Penerimaan

Perpajakan

12,089,838.92 12% 10,749,682 1%

PNBP 2,390,331.37 -25% 3,195,991 61%

Total 14,480,170.29 - 13,945,673 -

PDRB/Pertum. Ekonomi

197,64 triliun -2,36% 197 triliun 5,25%

21 |


Grafik IV.4

Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan

Daerah terhadap Konsolidasian di Provinsi Sumut triwulan II

Tahun 2020

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut

Tahun 2020 (diolah)

4.102 2.380

1.140 20.527

11

8.916,75 3.168,42

970,00 1.097,23

177,16

0% 20% 40% 60% 80%100%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Transfer

Bantuan Sosial

da

lam

Mili

ar

rup

iah

Pusat

Daerah

(q-q). Hal ini disebabkan oleh kontraksi beberapa lapangan usaha akibat pandemi

Covid-19.

Berdasarkan selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut,

menunjukkan masih adanya potensi pendapatan sebagai akibat dari pertumbuhan

ekonomi yang belum dioptimalkan, khususnya oleh pemerintah daerah. Namun, secara

umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumut berpengaruh positif

terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Berdasarkan klasifikasi

ekonomi (jenis belanja),

komposisi pengeluaran

pemerintah triwulan II

tahun 2020 secara umum

hampir sama, yaitu

realisasi belanja pegawai

yang lebih besar jika

dibandingkan dengan

belanja yang lainnya.

Secara proporsi, belanja

pegawai pemerintah daerah lebih besar dibandingkan belanja pemerintah pusat,

masing-masing sebesar 62% dan 15% dari total konsolidasian belanja pemerintah.

Selain belanja pegawai, terdapat perbedaan yang mencolok antara pengeluaran

pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah yaitu pada transfer. Hal ini

menunjukkan bahwa untuk pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap

transfer dari pemerintah pusat dalam penanggulangan pencegahan Covid-19 di

daerah.

2. Analisis Perubahan

Komposisi belanja konsolidasian triwulan II tahun 2020 didominasi oleh transfer ke

daerah sebesar 51 persen, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja barang.

Komposisi ini sedikit berbeda tahun 2019, belanja pegawai mengalami kenaikan 2

persen, sedangkan belanja barang mengalami penurunan sekitar 2 persen.

Peningkatan belanja barang diharapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah agar

realisasi Belanja Pemerintah Pusat tidak menumpuk di triwulan IV.

22 |


28%

15%

5%

51%

1%

2019

Grafik IV.5

Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2020

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Pada Triwulan II tahun 2020, Neraca Keuangan Pemerintah Konsolidasian di

Provinsi Sumut mengalami defisit Rp13,1 triliun. Sebagian besar defisit ini

merupakan efek dari penurunan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumut diikuti

penurunan belanja pemerintah. Namun, periode kali ini, terjadi penurunan belanja

negara sejalan dengan kenaikan pendapatan konsolidasian juga dibanding periode

yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penetapan kebijakan rencana

anggaran defisit. Di Provinsi Sumut kebijakan ini dinilai cukup berhasil jika ditinjau

dari tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar

2,37 persen lebih besar dari tingkat pertumbuhan nasional yang mengalami

penurunan sebesar 5,32 persen serta mengalami penurunan dibanding periode

sebelumnya. Hal ini menandakan ekonomi Provinsi Sumut termasuk stabil meski

terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar secara nasional.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO (PDRB)

Berdasarkan laporan operasional, yang menunjukkan perkembangan realisasi belanja

pemerintah (pusat dan daerah) di Sumut terhadap perkembangan PDRB Sumut. Pada

triwulan II tahun 2020, rasio belanja pemerintah terhadap PDRB Sumut sebesar 22,36

persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2019 yang

sebesar 24,41 persen. Selain itu, baik realisasi belanja pemerintah maupun PDRB

sama-sama mengalami tren turun. Dalam hal ini dapat diambil suatu hipotesis bahwa

belanja pemerintah merupakan salah satu variabel penting yang kemungkinan dapat

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumut. Oleh karena itu,

Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan

dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

31%

13%

5%

51%

0%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Transfer

Bantuan Sosial

2020

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut 2020 (diolah)

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL

Pulau Mursala, Sibolga

23 |


BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Dampak COVID-19 Terhadap Provinsi Sumatera Utara

Terkait dengan pandemi Covid-19 BPS Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan

survei mengenai Sosial Demografi Dampak Covid-19 Provinsi Sumatera Utara 2020. Survei

diadakan pada bulan April 2020. Tujuan survei adalah untuk mendukung percepatan

penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sumatera Utara. Survei menggunakan sampel

sebanyak 4.064 responden warga Sumatera Utara. Untuk dampak ekonomi yang diukur

antara lain adalah :

- PHK Akibat Pandemi Covid-19

- Status WFH pekerja

- Dampak terhadap pendapatan

- Kelompok pendapatan yang paling terdampak

- Aktivitas pengeluaran

Pengaruh pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaku usaha. Dengan kebijakan

pembatasan sosial dari pemerintah, berakibat pada menurunnya aktifitas ekonomi. Hasil

survei memperlihatkan bahwa 2,14 persen baru saha mengalami PHK dan sebagian besar

dari mereka adalah pekerja laki-laki.

Grafik V.1

Komposisi Status Pekerjaan (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

Karena dengan pemberlakuan kebiasaan baru seperti physical distancing, maka banyak

pekerjaan yang dikerjakan dari rumah atau dikenal sebagai Work From Home (WFH).

Sebanyak 21,4 persen menyatakan bahwa pekerjaannya saat ini tidak mungkin dikerjakan

secara WFH.

24 |


Grafik V.2

Status WFH (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

Dengan berkurangnya aktivitas perekonomian disebabkan karena pembatasan sosial,

berkurang pula pendapatan yang diterima. Sebanyak 43,14 persen mengalami penurunan

pendapatan, 55,57 persen menyatakan pendapatan yang diterimanya tetap dan hanya 1,3

persen menyatakan adanya peningkatan pendapatan.

Grafik V.3

Status Pendapatan (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

Pelaku usaha sedapat mungkin untuk menghindari PHK, alternatif yang dapat diambil

adalah merumahkan sebagian dari pekerjannya. Terdapat 24,76 persen pekerja yang

dirumahkan. Dan dari para pekerja yang dirumahkan tersebut, 58,66 persen mengalami

penurunan pendapatan.

Grafik V.4

Pekerja yang Dirumahkan (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

25 |


Berdasarkan dari kelompok pendapatan, bagi masyarakat yang berpenghasilan diatas

7,2 juta perbulan, terdapat 33,15 persen yang mengalami penurunan pendapatan. Untuk

yang berpenghasilan antara 1,8 juta sampai dengan 7,2 juta, terdapat 35,99 persen yang

mengalami penurunan pendapatan. Dan masyarakat miskin, dengan pendapatan kurang

dari 1,8 juta perbulan mengalami penurunan pendapatan sebanyak 70,22 persen.

Grafik V.5

Persentase Masyarakat yang mengalami Penurunan

Pendapatan Per Kelompok Pendapatan (dalam persen)

Sumber : BPS, 2020.

Walaupun terdapat penurunan kegiatan perekonomian, ternyata menyebabkan

perbedaan pengeluaran. Terdapat 62,48 persen yang menyatakan peningkatan

pengeluaran dan 15,11 persen menyatakan penurunan pengeluaran.

Sumber : BPS, 2020.

Dari hasil survei tersebut diatas, pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi masyarakat

Provinsi Sumut, terutama pada tingkatan masyarakat menengah kebawah. Aktivitas

perekonomian juga menurun sehingga berdampak pada penurunan pendapatan bahkan

sampai dengan PHK. Sebagaimana tersebut pada bab sebelumnya, dampak pandemi

Covid-19 secara kuantitatif terlihat dari perekonomian Provinsi Sumut yang terkontraksi

hingga 2,37 persen.

Grafik V.6 Pengeluaran Rumah Tangga selama Pandemi (dalam persen)

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARABIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN II

GEDUNG KEUANGAN NEGARAJALAN DIPONEGORO NO.30 A MEDAN 20152

TELP. (061) 4553253-4513044 FAX. (061) 4538600-4148440

@kanwildjpbsumut @kanwildjpbsumut @[email protected] djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sumut

Page 1Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 3Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 3Page 3

Documents

KAJIAN FISKAL REGIONAL...Lebih lanjut, jika dalam kondisi ekonomi stabil, maka sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan mencapai