1

KAJIAN PENGAWASAN LALU LINTAS LAUT DI INDONESIA A. Latar Belakang

Laut merupakan wilayah perariran yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya, baik yang menghubungkan pulau dalam satu negara, antar negara maupun antar benua. Oleh karena itu, laut menjadi wilayah yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Selain itu laut juga memiliki kekayaan negara berupa biotik dan abiotik yang harus dijaga dari perbuatan pencurian. Dari berbagai bidang kepentingan di laut maka penegakan hukum di laut dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan bidang pengawasannya. Pengawasan oleh berbagai instansi ini selama ini berjalan dengan baik dan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang wacana dan upaya dari pihak tertentu untuk membentuk Single Agency Multi Task yang dinamakan Badan keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu-satunya penegak hukum di laut dengan segala bentuk dan caranya, dengan konsep pengaturan:

1. Satu-satunya instansi penegak hukum di laut, sehingga seluruh kewenangan instansi lain di laut dialihkan

2. Melaksanakan kewenangan pengawasan dan penindakan di laut sampai penyelidikan awal

3. Tindaklanjut penindakan (penyelidikan dan penyidikan) oleh instansi yang berwenang

Rencana pengaturan : 1. Seluruh kewenangan penegakan hukum di laut yang dimiliki berbagai instansi yang

ada saat ini, akan dialihkan ke Bakamla. 2. Seluruh asset negara yang dimiliki berbagai instansi penegak hukum di laut (kapal

patroli, senjata, dan sarana pengawasan lainnya termasuk pegawai ABK), akan dialihkan ke lembaga tersebut.

Implikasi dari pengaturan tersebut terhadap Kementerian Keuangan, dalam hal ini

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: 1. Adanya pengalihan kewenangan DJBC di bidang kepabeanan di laut di bidang

kepabeanan ke Bakamla. Perubahan mekanisme pengawasan yang selama ini dilaksanakan DJBC, mengakibatkan tidak adanya kontinuitas pengawasan bidang kepabeanan dari laut ke darat. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada tidak tercapainya penerimaan negara.

2. Pengalihan asset DJBC terkait (kapal patroli, senjata, dan sarana pengawasan lainnya termasuk pegawai ABK), akan dialihkan ke instansi tersebut, apapun nama dan bentuknya nanti. Jika hal ini terjadi, maka akan dapat mengganggu rencana pengadaan sarana dan prasarana pengawasan laut DJBC seperti: kapal patroli, sistem penginderaan, dll dan mengganggu rencana revitalisasi pangkalan sarana operasi DJBC, yang ke depan akan diarahkan menjadi pangkalan operasi laut DJBC (operasional mandiri).

B. Berbagai Langkah Yang Telah Dilakukan Para Pihak Yang Menginginkan

Terbentuknya Single Agency Multi Task di Indonesia Ada beberapa langkah yang telah dilakukan para pihak yang menginginkan

terbentuknya Single Agency Multi Task di Indonesia, yaitu melalui: 1. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan

a. Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla (Penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005). Wacana ini hilang begitu saja, ditentang banyak pihak karena tidak kuat dasar hukumnya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

b. Penyusunan RUU Badan Keamanan Laut. RUU ini pernah diwacanakan dan sejumlah pihak menyatakan telah menyiapkan draft serta naskah akademiknya.

2

Sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya lagi, mungkin sedang / telah disusun namun belum diinformasikan

c. Penyusunan RPP Indonesia Sea And Coast Guard. Peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum terbit karena sejumlah pihak masih tidak setuju dengan Draft RPP karena seharusnya hanya mengatur mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran saja sesuai Undang-Undang Pelayaran.

d. Penyusunan RUU Kelautan. Terdapat beberapa versi dari ususlan berbagai pihak, namun tidak dapat dibahas lagi.

e. Penyusunan RUU Perairan (Revisi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan). Terdapat beberapa versi dari ususlan berbagai pihak, namun tidak dapat dibahas lagi.

2. Menyampaikan Opini tentang penegakan hukum saat ini Adanya pendapat sementara pihak yang menyatakan bahwa penegakan hukum di laut saat ini : belum efektif, sulit berkoordinasi serta membuka peluang terjadinya korupsi.

C. Analisis

Analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dua sistem yaitu sistem single agency dan sistem multi agency penegakan hukum di laut. Pendekatan yang dilakukan dalam memandang pengawasan dan penegakan hukum di laut:

1. Prosperity Approach: Pengawasan dan penegakan hukum di laut lebih dititikberatkan untuk peningkatan kesejahteraan negara, yaitu masing-masing melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum sesuai tugas dan fungsinya. Pendekatan ini cenderung pada Sistem Multi Agency.

2. Security Approach: pengawasan dan penegakan hukum di laut lebih menitikberatkan pada aspek pengamanan dan kedaulatan. Hanya ada 1 aparat penegak hukum di laut dengan titik berat pada fungsi pengawasan keamanan dan kedaulatan, fungsi-fungsi lain dilaksanakan sebagai fungsi sekunder. Pendekatan ini cenderung pada Sistem Single Agency. Ada best practice sistem penegakan hukum di laut di beberapa negara di dunia yang

secara garis besar terbagi dalam 2 sistem yaitu: 1. Single Agency Multi Task

Tugas dan kewenangan penegakan hukum sampai ke fungsi search and rescue dan pertahanan dan keamanan terbatas di laut berada pada satu institusi saja. Contoh : Malaysia (APMM), Swedia, Vietnam, Srilanka, Amerika Serikat (Penguatan Fungsi Customs menjadi bagian dari Departemen of Homeland Security), dll Kelebihan sistem ini adalah : Sederhana, Sistem Komando yang tegas dan jelas. Sedangkan kekurangannya : adanya dispute pertanggungjawaban Administrasi, Manajemen dan Yuridis dan tidak terjamin akan terbebas dari praktik Korup (Power tend to Corrupt, Absolut Power Corrupt Absolutely)

2. Multi Agency Multi Task Tugas dan kewenangan penegakan hukum di laut berada di masing-masing instansi sesuai dasar hukumnya. Contoh : INDONESIA, Argentina, Korea Selatan, Perancis, Australia, dll Kelebihan sistem ini adalah : Pertanggungjawaban Administrasi, Manajemen dan Yuridis jelas (oleh masing-masing instansi) Sedangkan kekurangannya : Pelaksanaannya oleh lebih dari satu instansi sesuai dasar hukumnya masing-masing.

Sehubungan dengan pembentukan single agency multi task di laut, apapun bentuk

dan caranya tersebut, pihak yang tidak sependapat, mempunyai argumentasi : 1. Dari aspek ketentuan perundang-undangan

Bila dibentuk dengan undang-undang, maka akan berbenturan hukum dengan undang-undang lain, sehingga perlu mengharmonisasikan beberapa undang-undang. Namun jika ibentuk dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka secara hukum tidak kuat

3

2. Dari aspek fungsi institusi Masing – masing negara menerapkan sistem sesuai dengan kepentingan nasionalnya, sehingga suatu sistem tidak dapat digeneralisir dan secara serta merta diadaptasikan ke negara lain.

3. Dari aspek kemanfaatan instansi Tidak menawarkan sistem baru, hanya merupakan gabungan berbagai fungsi dari berbagai instansi. Langkah-langkah pembentukan Badan Keamanan Laut melalui Revisi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan: 1. Pembentukan Bakamla merupakan rencana kerja pemerintah 2014. Bahwa telah

disahkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 khususnya pada Buku II, Bab VII Pertahanan dan Keamanan, Halaman 310, Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan butir ke 5 yaitu: “Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dan mendorong segera terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didukung Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Keamanan Laut, efektifitas koordinasi, komando dan pengendalian”. Pembentukan Bakamla merupakan rencana kerja pemerintah 2014.

2. Berdasarkan hal tersebut, Bakorkamla melalui instansi tertentu mengajukan permintaan agar ada yang menginisiasi pembahasan RUU Perairan.

3. Izin Prakarsa sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1487/M.Sesneg/D-4/2013 tanggal 30 Desember 2013, sehingga proses pembahasan dan harmonisasi dapat dilanjutkan

Adapun Pokok-Pokok Revisi RUU Perairan yang berkembang saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Merubah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan yang menjadi dasar pembentukan Bakorkamla.

2. Membentuk Bakamla dengan pokok pengaturan: a. Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia khususnya dalam

melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan di perairan dibentuk Badan Keamanan Laut.

b. Fungsi Bakamla antara lain: melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di Perairan Indonesia serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

c. Dengan revisi undang-undang perairan, ketentuan mengenai operasi keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang: Kepabeanan, Pelayaran, Keimigrasian, Perikanan, Kepolisian, Kehutanan, Operasi Non Militer selain perang, tunduk pada ketentuan undang-undang perairan.

Oleh karena masih ada pro kontra, maka dilakukan rapat pembahasan lagi dan ada

perubahan tentang Bakamla sebagai berikut: Konsep Awal:

- Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia khususnya dalam melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan di perairan dibentuk Badan Keamanan Laut.

- Fungsi Bakamla antara lain: melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di Perairan Indonesia serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

- Dengan revisi undang-undang perairan, ketentuan mengenai operasi keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang: Kepabeanan, Pelayaran, Keimigrasian, Perikanan, Kepolisian, Kehutanan, Operasi Non Militer selain perang, tunduk pada ketentuan undang-undang perairan.

4

Berubah Menjadi : - Masing-masing perwakilan instansi sepakat mengenai pembentukan Bakamla. - Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bakamla adalah melaksanakan patroli

keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia. - Bentuk Patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia yang dilaksanakan

oleh Bakamla adalah Patroli Mandiri dan Patroli Terkoordinasi dengan instansi penegak hukum di laut yang ada saat ini.

- Salah satu tugas dan fungsi Bakamla adalah menyusun kebijakan nasional bidang keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia.

- Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personil dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli laut secara bergiliran.

Namun demikian perlu dicermati kembali bahwa adanya pengetatan atau

pemotongan APBN 2014, sehingga perlu dibahas secara lebih mendalam lagi mengenai pentingnya pembentukan organisasi baru tersebut. Karena pembahasan dari periode sebelumnya sampai dengan kuartal I tahun 2014 belum ada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan APBN 2014. Akan lebih bijak jika untuk saat ini memberdayakan organisasi yang ada yaitu Bakorkamla, agar juga selaras sengan upaya efisiensi pengeluaran APBN, termasuk belanja barang dan subsidi.

D. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, harapan penulis adalah:

1. Bakorkamla tetap perlu diberdayakan fungsinya tanpa harus membuat badan baru seperti Bakamla.

2. Mempertahankan Bakorkamla sesuai dengan kebijakan efisiensi pelaksanaan APBN tahun 2014, sehingga merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan APBN tetap sehat dan sustainable.