8/16/2019 KAK B-13-1

1/9

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENGAWASAN

PEMBANGUNAN KATOLIK CENTER

………………………………………………………………… 

SATUAN KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM KUTAI BARAT

1.  PENDAHULUAN

A.  Umum

1. 

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh

kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar

rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi

dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.

2. 

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh  penyedia jasa konstruksi  

pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktudengan

menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan

kompleksitas pekerjaan.

3.  Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasai pekerjaan konstruksi, dari segi

masukan, proses dan produk kegiatan

4. 

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan intensitas

pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B.  Latar Belakang

1)  Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan Bagian DinasPekerjaanUmum

2) 

Untuk penyelenggaraan Satuan Kerja termaksud, dibentuk Panitia Lelang Nomor :

800.05.020/K.2283/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan susunan organisasi seperti

pada lampiran.

2.  MAKSUD DAN TUJUAN

1)  Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat

masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta

diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.

2)  Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung

 jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

8/16/2019 KAK B-13-1

2/9

3.  SASARAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Pengawasan Pembangunan Katolik Center

4. 

NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa adalah : DinasPekerjaanUmum

Nama PPK : Ireneus Rafael Yen, ST

Alamat : Jl. Sendawar III Komp. PerkantoranKab. Kutai Barat

5.  SUMBER PENDANAAN

A.  BIAYA PENGAWASAN

1)  Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp.

177.237.400,-(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat

Ratus Rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara yaitu :

a. 

Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel

A1, tabel B1 dan tabel D,

b.  Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang bulan dan biaya

langsung yang dapat diganti, sesuaii dengan ketentuan billing rate yang berlaku,

c.  Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b diatas adalah dipisahkan

antara bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu

rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf,

d. 

Besarnya biaya konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti,e.  Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan

pengawasan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan Pengawas.

2)  Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual,

meliputi komponen sebagai berikut :

a. 

honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,

b.  materi dan penggandaan laporan,

c.  pembelian bahan dan ATK

d.  pembelian dan atau sewa peralatan,

e. 

sewa kendaraan, dan kantor

f. 

biaya rapat-rapat,

g. 

perjalanan (lokal maupun luar kota),

h.   jasa dan overhead Pengawasan,

i. 

pajak dan iuran daerah lainnya.

B.  Sumber Biaya

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan di bebankan pada:

1. 

DPA Nomor: 903.913/K.2281/2013 tanggal 31 Desember 2013

8/16/2019 KAK B-13-1

3/9

6.  LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

A.  Lingkup Kegiatan : Pengawasan Pembangunan Katolik Center.

B.  Lokasi Kegiatan : Sendawar

C.  Data Lokasi / Informasi:

1) 

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi

yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja

termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2) 

Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam

pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja maupun yang dicari

sendiri, Kesalahan pengawasan/ kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan

informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan Pengawas.

3)  Informasi pengawasan antara lain :

a. 

Dokumen pelaksanaan yaitu :

i. 

gambar-gambar pelaksanaan,ii.  rencana Kerja dan Syarat-syarat,

iii. 

Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong,

iv. 

dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.

b.  Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh

Pemborong (setelah disetujui).

c. 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan.

d.  Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan

pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu

pekerjaan, dll.

e. 

Informasi lainnya.4)  program alih teknologi.

5) 

staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang

bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan

pekerjaan ini.

7.  LINGKUP PEKERJAAN

A.  Lingkup Pekerjaan ;yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman

pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

B.  Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah:

1) 

Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

2)  Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda

dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan

konstruksi.

3) 

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan lajupencapaian volume / realisasi fisik.

8/16/2019 KAK B-13-1

4/9

4) 

Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang

terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

5)  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan

dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan,

laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh

Pemborong.

6) 

Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima

pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.

7)  Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop

Drawings) yang diajukan oleh Pemborong.

8)  Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built drawings)

sebelum serah terima pertama.

9) 

Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi

perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.10) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan

bangunan gedung.

11) 

Membantu pengelola satuan kerjadalam menyusun dokumen untuk kelengkapan

pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara.

12) Membantu pengelola satuan kerja mengurus IPB (Ijin Penggunaan Bangunan) dan

Pemerintah Daerah setempat.

C.  Tanggung Jawab Pengawasan

1) 

Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang

dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.2)  Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :

a. 

Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/ pelaksanaan

yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang

berlaku.

b. 

Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku,

baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.

c.  Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.

3)  Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu

perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesionall pengawasan yang terlibat.

8.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

  Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan diperkirakan selama 6 (Enam) bulan atau 180

(Seratus Delapan Puluh) hari kalender/ mengikuti selama pelaksanaan Konstruksi Fisik

berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK.

  Melaksanakan Pengawasan dalam masa Pemeliharaan Konstruksi selama 6 (Enam) bulan

atau 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender / mengikuti masa pemeliharaan Pemborong

sampai dengan Serah Terima Kedua.

9. 

TENAGA AHLIUntuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga-

tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Pengawas untuk

8/16/2019 KAK B-13-1

5/9

menjalankankewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang

bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli

beserta kualifikasinya, minimal sebagai

berikut :

No. JABATAN KEAHLIANJML

(org)KUALIFIKASI

PENGALAMAN

MINIMAL

A. TENAGA AHLI

1.

2.

Site Engineer

Chief Inspector

SIPIL

SIPIL

1

1

S1

S1

3 Tahun

3 Tahun

B. ASISTEN TENAGA AHLI

1. Inspector SIPIL 1 S1 3 Tahun

Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatasf harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari

 Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat

keterangan) serta ijazah.

10. K E L U A R A N

10. 1.  KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja

ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

A. 

Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari

Kepala Satuan Kerja, Kontaktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.

B. 

Laporan harian, berisi keterangan tentang :

1.  Rencana kerja Harian/Metoda

2.  Shop Drawing

3. 

Tenaga Kerja,

4. 

Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,

5.  Alat-alat,

6.  Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,

7.  Waktu pelaksanaan pekerjaan.

8. 

Laporan testing dan commisioning

C. 

Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.

D. 

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.

E.  Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah

Kurang.

F. 

Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual

Peralatan - peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

G.  Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly Request.

H. 

Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan realisasi Time Schedule yang

dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

I.  Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan

lampiran - lampirannya.

8/16/2019 KAK B-13-1

6/9

J. 

Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.

10. 2. 

KRlTERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja

ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

A.  PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan

tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan

baik oleh Kepala Satuan Kerja.

B. 

PERSYARATAN OBYEKTIFPelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk

kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari

setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

C.  PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan

profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional

dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. 

PERSYARATAN PROSEDURALPenyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E.  PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-

ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerjayang

bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta

kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

2. 

Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3. 

Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.

4. 

Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan

gedung.

10. 3.  PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. 

U M U MKonsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola

Satuan Kerja agar fungsi dan tanggung jawab konsultan Pengawas dapat terlaksana

8/16/2019 KAK B-13-1

7/9

dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Satuan

Kerja.

B.  URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan Pengawas harus membuat uraian satuan kerja secara terinci yang sesuai

dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di

lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.  Pekerjaan Persiapan.

a.  Menyusun Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan

pengawasan.

b. 

Memeriksa Time Schedule /Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang

diajukan oleh Kontarktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepadaPengelola Satuan Kerja untuk mendapatkan persetujuan.

2. 

Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan.

a.  Melaksanakan tugas pengawasan secara umum, pengawasan lapangan,

koordinasi dan inspeksi satuan kerja- satuan kerjapernbangunan agar

pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis dapat terlaksana sampai

dengan serah terima kedua pekerjaan fisik.

b.  Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen

bangunan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan

pelaksanaan di lapangan atau di workshop tempat Kerja lainya.c.  Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan

cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan

 jadwal yang ditetapkan.

d.  Memberikan masukan/pendapat teknis tentang penambahan atau

pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu

pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak, yang mana

perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan

Kerja.

e.  Memberikan petunjuk, perintah dan persetujuan mutu bahan, sejauh tidak

mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta

tidak menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut dapat langsung

disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis serta

tembusan pemberitahuan kepada Pengelola Kegiatan.

f. 

Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam

mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3.  Konsultasi.

a. 

Melakukan konsultasi dengan Kepala Satuan kerja untuk membahas segala

masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.b.

 

Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam

sebulan, dengan Kepala Satuan Kerja Sementara, Perencana dan Pemborong

8/16/2019 KAK B-13-1

8/9

dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul

dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan

mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima

paling lambat 1 minggu kemudian.

c. 

Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4. 

Laporan.

a. 

Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis

kepada Kepala Satuan Kerja, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot

bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.

b.  Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan

dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

c. 

Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat

yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan.d.  Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong

terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan

 juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong

(Shop Drawings).

5. 

Dokumen.

a.  Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian

pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.

b. 

Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta

penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.c.  Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita

Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-

formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan,

serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

d. 

Memeriksa as built drawing yang dibuat oleh pemborong.

10. 4.  PROGRAM KERJA

A.  Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus segera menyusun :

1.  Program kerja, termasuk jadual satuan kerja secara detail.

2. 

Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya).

Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan Pengawas harus mendapatkan

persetujuan dari Kepala Satuan Kerja

3.  Konsep penanganan pekerjaan pengawasan Satuan kerja.

B. 

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala

Satuan Kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan Pengawas dan

mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Satuan Kerja.

8/16/2019 KAK B-13-1

9/9

11. PELAPORAN

Laporan Konsultan Pengawas diminta :

1)  LaporanPendahuluan

2) 

Laporan Bulanan

3) 

Laporan Triwulan

4)  Laporan Akhir

12. PENUTUP

A.  Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan

masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

B.  Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun

program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.

DIBUAT DI : SENDAWAR

TANGGAL : 8 April 2014

MENGETAHUI:

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

EDI SUDIRJA, ST

NIP. 19640807 199002 1 004

DIBUAT OLEH:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IRENEUS RAFAEL YEN, ST

NIP . 19690929 200112 1 002

Catatan: Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember

2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk

kebutuhan Kegiatan satuan kerja yang bersangkutan