1

KERANGKA ACUAN KERJA

Term Of Reference (TOR)

PERENCANAAN DETAILED ENGGINEERING DESIGN(DED) DERMAGA PPI

LANGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tahun Anggaran 2015

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

2

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA JASA KONSULTANSI DESIGN/PERENCANAAN DERMAGA PPI LANGARA

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. PENDAHULUAN

1. Data Proyek

Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pengadaan Bangunan

pelabuhan Perikanan Kabupaten

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Design Perencanaan Dermaga PPI

Langara Kab Konawe kepulauan

Lokasi : Kec Wawonii Barat Kab Konawe Kepulauan

Sumber Dana : APBD Kab Konawe Kepulauan

Tahun Anggaran : 2015

Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender

2. Latar Belakang Dermaga Perikanan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung transportasi perikanan di

wilayah kepulauan. Dengan adanya Dermaga Pendaratan ikan(PPI) diharapkan dapat mendukung

mobilitas komoditas perikanan dan manusia, serta diharapkan dapat mendukung kegiatan

pembangunan di wilayah kepulauan. Konsep transportasi penyeberangan yang bersifat "jembatan

bergerak" menghubungkan beberapa simpul penyeberangan, baik antar pulau maupun internal pulau,

yang merupakan "endpoint" dari jaringan jalan di suatu wilayah. Dermaga PPI adalah salah satu bentuk

transportasi yang diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah yang dibatasi oleh sungai, laut, selat

maupun teluk yang banyak ditemui di Indonesia sebagai wilayah kepulauan.

Dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, mencakup perdagangan laut antar pulau,

dapat memperlancar arus barang dan jasa serta mobilitas manusia. Dengan adanya Dermaga Perikanan

diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan transportasi antar daerah, membantu tercapainya

pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara merata, dan menunjang pembangunan serta

perkembangan wilayah yang bersangkutan dan juga wilayah-wilayah pengaruhnya (hinterland).

Angkutan penyeberangan di Kabupaten Konawe Kepulauan diupayakan dapat menjangkau dan

menghubungkan jaringan transportasi laut dan perdagangan barang hasil laut di Kabupaten Konawe

Kepulauan dengan kawasan regional lain di Pulau Sulawesi pulau-pulau lainnya. Dengan

dikembangkannya Pelabuhan perikanan di kawasan Langara yang bersifat reguler di Kabupaten Konawe

Kepulauan diharapkan dapat memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi barang dan jasa, serta

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten tersebut khususnya dan Provinsi Sulawesi

Tenggara pada umumnya

3

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan Sarana

Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kepentingan perdagangan hasil laut dan perikanan yang ada.

Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engenering Detail

dan Rencana Anggaran Biaya terhadap Bangunan Pelabuhan Perikanan Kab Konawe Kepulauan

4. Sasaran Kegiatan.

a. Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Pembangunan Dermaga Perikanan sebagai sarana

perdagangan perikanan Kabupaten.

b. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pembangunan, yang terdiri dari komponen kegiatan :

1. Pekerjaan Persiapan.

2. Pekerjaan Sipil / Struktur.

3. Pekerjaan Arsitektur.

4. Pekerjaan Mekanikal / Elektrikal (M/E).

5. Pekerjaan Utilitas.

c. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah:

1. Persiapan Perencanaan termasuk survey.

2. Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.

3. Pengembangan Rencana Lanjutan.

4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.

5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.

6. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).

7. Persiapan Pelelangan.

8. Pelaksanaan Pelelangan.

9. Pengawasan Berkala.

II. KEGIATAN PERENCANAAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang

berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara vide Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.

2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas

perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara

yang terdiri dari:

a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan,

membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.

b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya.

c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:

4

1. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.

2. Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti.

3. Rencana sistem Mekanikal / Elektrikal.

4. Rencana utilitas

5. Perkiraan biaya.

d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :

1. Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan

gambar rencana yang telah disetujui.

2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.

4. Laporan akhir perencanaan.

3. Membantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen pelelangan dan

pelaksanaan pelelangan.

4. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk

menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali dokumen pelelangan

dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

5. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan

kegiatan seperti:

a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.

b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan

konstruksi.

c. Memberikan saran-saran. d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

III. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung

jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan

sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

3. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya

perencanaan yang berlaku.

b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan- batasan yang

telah diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), termasuk melalui

5

KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang

akan diwujudkan.

c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan

pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan

yang khusus untuk bangunan gedung negara.

IV. BIAYA.

a. Biaya perencanaan.

1. Besarnya biaya pekerjaan Perencanaan mengikuti pedoman dalam Surat Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/B1, B2 dan B3 2002 Tanggal 21

Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu :

a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai dalam tabel A s/d D.

b. Bila terdapat pekerjaan non standar , maka dihitung secara orang-bulan dan biaya

langsung yang dapat diganti sesuai ketentuan billing rate yang berlaku.

c. Pengaturan komponan pembiayaan pada butir a. dan b. serta non standar dan harus

terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf.

d. Besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.

e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan

yang dibuat oleh Pemimpin Kegiatan dan Konsultan Perencana.

2. Biaya pekerjaan konsultan Perencana dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual

setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang

berlaku, yang terdiri dari :

a. Honorarium Tenaga Ahli dan tenaga penunjang.

b. Materi dan penggadaan laporan .

c. Pembelian dan sewa peralatan.

d. Sewa kendaraan.

e. Biaya rapat rapat.

f. Perjalanan (lokal maupun luar kota).

g. Jasa dan overhead Perencanaan.

h. Pajak dan iuran Daerah lainnya.

i. Asuransi /Pertanggungan (Liabity Insurance)

3. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan

perencana.

Pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi perencanaan Pelabuhan

Perikanan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

b. Sumber Dana. Belanja Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi perencanaan Pelabuhan Perikanan

dibebankan pada APBD pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe

6

Kepulauan tahun anggaran 2015

V. PENDEKATAN METODOLOGI 4.1 Pendahuluan dan Persiapan

Pekerjaan persiapan ini meliputi penyelesaian administrasi, mobilisasi personil dan peralatan, persiapan

pekerjaan lapangan dan pengumpulan data tahap awal/literatur.

1. Penyelesaian Administrasi

Masalah administrasi yang harus diselesaikan terutama meliputi administrasi kontrak dan legalitas

personil yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini, baik di lingkungan intern konsultan

maupun untuk berhubungan dengan pihak lain.

2. Mobilisasi Personil dan Peralatan

Bersamaan dengan penyelesaian administrasi, konsultan akan melakukan mobilisasi personil dan

peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan ini. Kemudian setelah semua personil dimobilisir, dilakukan

rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah guna penyelesaian pekerjaan ini agar didapatkan

hasil kerja yang maksimal.

3. Persiapan Pekerjaan Lapangan

Selain persiapan-persiapan yang dilakukan di kantor, dilakukan juga persiapan di lapangan. Persiapan

pekerjaan lapangan ini meliputi penyiapan kantor di lokasi proyek dan pekerjaan persiapan untuk survei-

survei.

Sedangkan pekerjaan persiapan untuk survei meliputi pembuatan program kerja (jadwal kerja lebih rinci)

dan penugasan personil, pembuatan peta kerja, penyiapan peralatan survei dan personil, penyiapan

surat-surat ijin/surat keterangan, dan pemeriksaan alat-alat survei.

4. Pengumpulan Data

Untuk keperluan pekerjaan penelitian dan perencanaan ini, data yang akan dikumpulkan berupa data

sekunder dan data primer. Dalam pekerjaan persiapan ini, data yang dikumpulkan adalah data sekunder

yang meliputi data teknis dan data non-teknis. Data teknis terdiri dari data klimatologi (curah hujan,

angin, temperatur, dan sebagainya), data hidro-oseanografi (arus, pasang surut, gelombang, dan

sebagainya), data topografi dan batimetri, data morfologi pantai, sedimentasi, studi-studi terdahulu yang

pernah dilakukan, bangunan maritim yang sudah ada, dan masalah-masalah yang dihadapi saat ini.

Sedangkan data non-teknis terdiri dari data sosial - ekonomi, data lingkungan, data kebijaksanaan

pemerintah, data lalulintas kapal, barang, dan lain-lain.

Data primer dikumpulkan melalui survei topografi, survei bathimetri, survei hidrometri,survei hidro-

oseanografi, dan survei geoteknik.

7

4.2 Pengumpulan Data Sekunder dan Primer

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan data-data yang berguna untuk pekerjaan analisa dalam

perencanaan teknis selanjutnya. Data-data yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini diantaranya :

A. Data sekunder; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Kebijakan, Regulasi, Data dan Informasi,

Studi Sebelumnya, Literatur dan Referensi, eksisting, Proyeksi, dll.

B. Data Primer; Survei Teknis, Survei Non Teknis, dll.

4.3 Inventarisasi Sistem Transportasi

A. Identifikasi Sistem Kegiatan

Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengkaji pola sebaran dari konsentrasi kegiatan di Kabupaten Konawe

Kepulauan dan sekitarnya hingga ke tingkat aktifitas lokal. Kajian ini mencakup beberapa hal diantaranya

adalah:

1. Sistem pusat-pusat pemukiman perkotaan di pelabuhan perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan

atau lebih dikenal dengan sistem kota.

2. Pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan sosial ekonomi dan jasa tranportasi di pelabuhan

perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan

3. Hirarki kota (sebagai pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal).

4. Keterkaitan antar kota dalam jenjang hirarki yang berbeda.

5. Kegiatan antar kota dengan kawasan produksi/kawasan perdesaan di pelabuhan Perikanan

Kabupaten Konawe Kepulauan yang dipengaruhi oleh pola jaringan transportasi.

6. Permukiman perdesaan di pelabuhan penyeberangan Kabupaten Konawe Kepulauan serta

keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan produksi lokal di sekitarnya.

Hasil identifikasi ini akan memperlihatkan besaran dan pengaruh keterkaitan antar sebaran pusat-pusat

pertumbuhan dan penyebaran kegiatan sosial ekonomi di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

sehingga dapat menjadi semacam prioritas bagi pengembangan dan pembangunan wilayah yang

diharapkan.

B. Identifikasi Sistem Jaringan

Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem jaringan transportasi dan alur pelayaran pelabuhan

penyeberangan. Serta mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan kapasitas dan fasilitas pelabuhan

penyeberangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

C. Identifikasi Sistem Pergerakan

8

Identifikasi ini dimaksudkan untuk melihat pola pergerakan dan permintaan perjalanan penumpang dan

barang di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, serta untuk mengetahui moda transportasi yang umum

digunakan untuk angkutan perjalanan penumpang dan barang.

Skema pola penggunaan ruang yang menentukan intensitas populasi dan lokasi produksi dapat dilihat

pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baik dalam skala Nasional, Pulau, Propinsi, maupun

Kabupaten/Kota. Sehingga penelaahan terhadap dokumen perencanaan ruang ini sangatlah penting.

Dalam analisis pusat produksi pergerakan yang paling penting untuk diketahui adalah mengenai:

a. Jenis, volume, dan pola pergerakan orang/barang yang diproduksi.

b. Variabel atau determinan utama yang mendukung tingkat produksi pegerakan orang/barang di

wilayah yang bersangkutan.

c. Kecenderungan terhadap perubahan permintaan perjalanan diantara pusat-pusat produksi

pergerakan yang ada.

4.4 Estimasi dan Proyeksi Demand Supply Pelabuhan Penyeberangan

A. Analisis Demand Pelabuhan Perikanan

Sasaran utama dari estimasi dan proyeksi ini adalah dapat terukurnya kebutuhan akan jasa transportasi

di pelabuhan perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan. Maksud dari kegiatan analisis ini adalah untuk

mengestimasi dan memproyeksikan permintaan pelayanan pelabuhan perikanan pada saat ini dan pada

masa yang akan datang. Secara umum terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam

tahapan ini, antara lain:

1. Sampel berbagai macam komoditas hinterland dan foreland yang dapat dilayani oleh pelabuhan

perikanan.

2. Jenis kemasan dan muatan yang dapat dilayani, sama halnya dengan sampel komoditas tetapi lebih

kearah kemasan komoditas yang dapat dilayani.

3. Lalulintas kapal , barang dan penumpang, Jumlah, jenis, dan frekuensi kedatangan dan

keberangkatan armada pelabuhan perikanan yang dapat melayani permintaan.

4. Harapan konsumen yang mencakup aspek operasional, sarana dan prasarana yang tersedia,

sejauhmana pelayanan operasional, keberadaan sarana, dan cakupan jaringan pelabuhan perikanan

itu dapat melayani permintaan konsumen.

B. Analisis Supply Pelabuhan Penyeberangan

Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memproyeksikan kondisi pelayanan pelabuhan

perikanan di wilayah studi. Halhal yang perlu diketahui dalam tahapan studi ini meliputi:

Jumlah, jenis, kondisi dan kapasitas armada yang beroperasi

9

Jumlah, jenis dan kapasitas armada yang layak untuk beroperasi guna melayani seluruh permintaan

transportasi perikanan.

Jenis, kondisi dan kapasitas pelabuhan penyeberangan

Pelayanan pelabuhan perikanan ditinjau dari jenis kondisi dan kapasitas pelabuhan tersebut.

Cakupan, jenis, kondisi dan kapasitas alur pelayaran

Kapasitas alur pelayaran yang ada diproyeksikan agar dapat melayani permintaan konsumen akan

transportasi pelabuhan perikanan secara maksimal.

Kondisi kelayakan Perambuan

Keberadaaan sarana perambuan yang diharapkan agar kinerja pelayanan pelabuhan perikanan

dapat melayani konsumen dan beroperasi dengan aman dan nyaman.

Efektifitas dan efisiensi operasional pelayanan

Kondisi operasional yang diharapkan secara maksimal dapat melayani permintaan dengan seefektif

dan seefisien mungkin.

4.5 Analisis Kebutuhan Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan

Dalam analisis kebutuhan kapasitas dan fasilitas pelabuhan perikanan ini pada prinsipnya menganalisis

dan memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai upaya mewujudkan kondisi yang

seimbang antara jumlah kebutuhan dengan banyaknya fasilitas yang harus disediakan. Secara umum

terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam tahapan ini, antara lain:

Fasilitas dan penunjang

Keberadan fasilitas dan sarana sebagai penunjang pelabuhan sangatlah penting dengan

memperhatikan kualitas dan kuantitas berbagai aspek yang akan dilayani sesuai demand baik

melihat kondisi yang ada sekarang maupun untuk proyeksi kebutuhan masa mendatang.

Lokasi dan ketersediaan lahan

Lahan yang ada harus memenuhi kebutuhan yang ada saat ini dan untuk masa mendatang baik

dari segi lokasi ataupun ketersediaan lahannya, dan diusahakan tidak memberikan efek negatif

kepada berbagai pihak dengan memperhatikan kebijakan yang ada.

Jenis Kapal yang akan beroperasi.

Aspek teknis (desain, penempatan, kondisi lingkungan dll)

10

4.6 Analisis Perencanaan

4.6.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan perencanaan teknis adalah merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi

faktor penentu dalam penentuan dimensi desain teknis yang ada. Faktor-faktor ini berkaitan dengan

keadaan fisik lokasi proyek.

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan teknis adalah sebagai berikut:

A. Kondisi Fisik

Topografi.

Bathimetri.

Gelombang.

Arus.

Pasang surut.

Sedimentasi.

Meteorologi, angin, hujan, temperatur.

Geologi dan mekanika tanah.

B. Operasional Pelabuhan

a. Dimensi kapal (panjang, lebar, draft).

b. Manuver kapal.

c. Lalu lintas kapal.

d. Operasi bongkat muat.

C. Material dan metode rencana pelaksanaan konstruksi

a. Jenis konstruksi.

b. Material konstruksi.

c. Peralatan konstruksi.

d. Kemampuan pelaksana konstruksi.

4.7. KAJIAN DETAIL DESAIN

Setelah dipilih alternatif teknik yang terbaik, maka dilakukan kajian lengkap detail desain yang lebih

spesifik untuk lokasi tersebut. Jenis kajian yang akan dilakukan dijelaskan berikut ini.

Dalam tahapan detail desain, kajian aspek teknik pertama-tama akan membuat desain awal prasarana

yang dibutuhkan. Desain awal tersebut sudah mencakup:

Lokasi alur pelayaran

Lokasi kolam pelabuhan

Jenis dermaga

11

Jenis bangunan pelindung

Jenis fasilitas pendukung di darat

Perkiraan visual terhadap kemungkinan daya dukung tanah terhadap tipe konstruksi yang dipilih.

Dari desain awal tersebut sudah bisa diperkirakan secara kasar besar biaya konstruksi yang akan

dikeluarkan untuk seluruh kawasan pelabuhan. Perkiraan biaya konstruksi tersebut bersama-sama

dengan kajian ekonomi, finansial, dan lingkungan akan menjadi parameter bagi penentuan kelayakan

pengembangan kawasan pelabuhan.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan

Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus

dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

3. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan

pekerjaan adalah mengikat.

4. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk

siap dilelangkan maksimal 60 (Enam puluh) hari Kalender atau 2 (dua) bulan sejak

dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

IX. INFORMASI DAN TENAGA AHLI 1. Informasi. a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan

selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan

Pejabat Pembuat Komitmen. b. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan

tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat

Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan

sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

2. Tenaga Ahli. a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang

memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat

Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

b. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-

masing, yaitu terdiri dari: 1. Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan

12

tinggi negeri atau swasta Jurusan Teknik Sipil Perhubungan, berpengalaman dalam perencanaan

bangunan sipil keairan/Dermaga/pelabuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta memiliki SKA

keahlian minimal SKA Madya perencanaan Dermaga. 2. Tenaga Ahli Struktur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan

tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan bangunan sipil keairan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun serta memiliki SKA keahlian minimal SKA Madya Ahli Teknik Bangunan

Sipil. 3. Tenaga Ahli Sipil Pengairan, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil Pengairan (S1) lulusan

universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta ,berpengalaman dalam perencanaan bangunan

Sipil Keairan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun serta memiliki SKA keahlian minimal SKA Madya

Bangunan Sipil Keairan.

4. Tenaga Ahli Estimasi Biaya, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan

universitas/Perguruan tinggi negeri atau swasta ,berpengalaman dalam menghitung biaya

pembangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta memiliki SKA keahlian minimal SKA Madya

Pelaksana Struktur. 5. Tenaga pendukung yang dibutuhkan terdiri dari tenaga surveyor, tenaga operator komputer,

tenaga cad operator / drafman, serta Office boy.

X. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih

lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

1. Tahap Konsep Rencana Teknis

a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana.

b. Konsep skematik rencana teknis.

c. Laporan data dan informasi lapangan.

2. Tahap Pra-rencana Teknis

a. Gambar-gambar Pra-rencana. b. Perkiraan

biaya pembangunan.

c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 3. Tahap Pengembangan Rencana

a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, ME dan utilitas.

b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.

c. Draft rencana anggaran biaya.

d. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 4. Tahap Rencana Detail

a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.

b. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)

c. Bill Of Quantity (BQ).

d. Rencana anggaran biaya (RAB).

13

5. Tahap Pelelangan.

- Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.

XI. LAIN-LAIN

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi

atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;

2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan

palaksanaan pekerjaan survey lapangan;

3. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik

pekerjaan.

4. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus

disediakan oleh Penyedia Jasa;

5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita

acara penjelasan pekerjaan.

6. Apabila diperlukan, dapat diadakan perubahan atas isi Kerangka Acuan Kerja ini, sejauh hal

tersebut merupakan suatu keharusan serta dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Langara, Maret 2015

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Konawe Kepulauan

Selaku Pengguna Anggaran ,

H. ABDUL SALAM,A.Pi,SH,MS

NIP. 1957 0308 1980 12 002

14

15

16

17

18