KAK RDTR & ZR Kawasan Halong-Addendum

KAK Penyusunan Revisi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Halong 1 dari 10

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG &

ZONING REGULATION KAWASAN HALONG

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan ruang kota yang

merupakan suatu proses yang dinamis dari aktifitas penduduknya, agar

pemanfaatan ruang kota berlangsung optimal diperlukan pula rencana-rencana tata

ruang sebagai pedoman dan pengendali bagi perkembangan ruang Kota Ambon.

Setelah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-

2031 dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 dan secara

Operasionalisasi RTRW Kota Ambon memerlukan penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation sebagai acuan yang lebih rinci terutama

dalam rangka pengaturan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan.

Kota Ambon dalam pengembangannya semakin padat terutama pada Pusat Kota

sebagai sentra primer sehingga daya tampung kawasan semakin terbatas. Untuk

mengurangi aktivitas masyarakat di Pusat Kota Ambon tersebut maka RTRW kota

Ambon 2011 – 2031 mengarahkan pengembangan ke depan pada Satuan Wilayah

Pengembangan (SWP) 2.

Negeri Halong dalam fungsi kawasan termasuk dalam SWP II secara ruang dapat

mengurangi pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan pada kawasan pusat Kota

Ambon serta mengarahkan perkembangan infrastruktur pendukung secara lebih

merata dalam mendukung kegiatan perkotaan di Kawasan Pusat Kota Ambon.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kawasan Halong mengalami perkembangan

dan perubahan ruang yang pesat. Kawasan Halong dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 – 2031 sebagai Satuan Penyangga antara kawasan

Pusat Kota dengan kawasan Passo sehingga fungsi perkotaan sudah berkembang di

kawasan tersebut.


Sebagai salah satu kawasan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II,

kawasan Halong secara hirarkhi diarahkan pengembangannya sebagai pusat

Pemerintahan Negeri, perhubungan laut yaitu Dermaga penyeberangan Feri Galala –

Poka dan dermaga khusus TNI AL, Perumahan dan permukiman, dan Kawasan

Resapan Air.

Pengembangan Kawasan Halong sebagai sentra pertumbuhan akan memberikan

peluang bagi perubahan ruang yang nyata. Karena itu penataan ruang kawasan ini

perlu diprioritaskan agar terwujud tata ruang yang baik dan berkualitas. Oleh

karena itu sesuai dengan kondisi eksisting dari kawasan Halong yang harus di tata

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon 2011-2031 memerlukan

perencanaan ruang yang terpadu, agar tercipta kualitas ruang yang optimal melalui

melalui keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang maka

keberadaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan Zoning Regulation

Kawasan Halong harus dilakukan untuk mengarahkan perkembangan kawasan serta

infrastruktur pendukung secara lebih merata sesuai fungsi kawasan tersebut.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Halong

merupakan kerangka acuan kerja bagi pengembangan tata ruang kota yang

mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 – 2031

yang telah ada dengan memperhatikan aspek-aspek tata ruang kota untuk

menciptakan keterpaduan antara pembangunan fisik dengan aktifitas penduduk. Hal

ini penting agar dapat menciptakan ruang yang efisien, optimal, berwawasan

lingkungan dan serasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di Kota Ambon

dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Maksud Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Regulation Kawasan Halong adalah menyiapkan suatu rencana pengendalian

pelaksanaan program pembangunan kota khususnya di Kawasan Halong untuk

meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota,

sehingga tercipta ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

melalui pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang, sesuai dengan


kebutuhan dan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, serta

sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation

Kawasan Halong adalah :

1. Menciptakan konsistensi dan kesinambungan program-program

pembangunan di kawasan Halong.

2. Menghasilkan rencana detail tata ruang yang memberikan keseimbangan

lingkungan dalam penataan elemen alamiah maupun artifisial.

3. Menghasilkan rencana pemanfaatan lahan yang serasi sesuai dengan

ketersediaan dan daya tampung lahan.

4. Mewujudkan ruang kota yang serasi melalui pelaksanaan program-program

pembangunan kota jangka menengah maupun kegiatan-kegiatan tahunan. 3. Sasaran.

Sasaran penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation

Kawasan Halong adalah :

1. Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan

Halong secara komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan

pembangunan dan pengembangan kawasan ke depan.

2. Terwujudnya keterpaduan program-program pembangunan di Kawasan Halong.

4. Keluaran.

Adapun keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan ini terdiri dari Dokumen

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Halong yang

disajikan dalam beberapa produk yang terdiri dari :

1. Buku Kompilasi Data.

2. Buku Analisis.

3. Buku Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Kawasan Halong.

4. Album Peta dengan Skala 1 : 5.000 dan format A0 dan A3.

5. Data digital dalam bentuk CD ROM dengan software Arch Info.

6. Rancangan Peraturan daerah dan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation

Kawasan halong


5. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan.

Ruang lingkup kegiatan yang diharapkan dalam pekerjaan penyusunan RDTR dan

Zoning Regulation Kawasan Halong akan lebih terfokus pada dokumen kompilasi

data, dokumen analisis data dan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan

Zoning Regulation Kawasan Halong, serta Laporan Final Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Halong serta Rancangan Peraturan Daerah

dan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Haling. Lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Regulation Kawasan Halong secara administrasi terletak di Kota Ambon Kecamatan

Teluk Ambon Baguala dan deliniasi kawasan seluas 1.600 ha.


BAB II

TAHAPAN KEGIATAN DAN PERUMUSAN KONSEP RDTR DAN

ZONING REGULATION

1. Tahapan Kegiatan.

Proses penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan meliputi tahapan-tahapan

sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan.

- Pengumpulan data dan informasi.

- Analisis data.

- Perumusan konsep rencana.

Tahapan – tahapan tersebut di atas secara garis besar dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Persiapan penyusunan.

Persiapan penyusunan dilakukan melalui persiapan rencana dan jadwal kegiatan,

persiapan personil penyusun, maupun koordinasi dengan instansi/ pejabat yang

berwenang.

b. Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan

kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan

runtun waktu (time series) selama sepuluh tahun terakhir hingga pada saat

tahun penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara

umum mencakup :

1) Data dan peta kebijaksanaan pembangunan

2) Data dan peta kondisi social ekonomi

3) Data dan peta sumber daya manusia

4) Data dan peta sumber daya buatan

5) Data dan peta sumber daya alam

6) Data dan peta penggunaan lahan

7) Data pembiayaan pembangunan

8) Data kelembagaan.


c. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang

serta hubungan sebab akibat terbentuk ruang wilayah dengan memperhatikan

kebijaksanaan pembangunan kawasan yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi

analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderunagan ke masa depan dengan

menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan

data dan informasi. Aspek aspek yang dianalisis meliputi :

1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kota ;

2) Analisis ekonomi dan sektor unggulan;

3) Analisis sumberdaya manusia

4) Analisis sumberdaya buatan;

5) Analisis sistim sumberdaya alam;

6) Analisis sistim permukiman;

7) Analisis penggunaan lahan;

8) Analisis pembiayaan pembangunan;

9) Analisis kelembagaan;

2. Perumusan Konsep RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Halong.

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Regulation Kawasan Halong harus sejalan dengan visi sebagaimana yang terdapat

dalam RTRW Kota Ambon yang mencakup :

1) Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan;

2) Rencana peruntukan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya;

3) Rencana kepadatan, daya tampung dan distribusi penduduk;

4) Rencana perumahan dan fasilitas pelayanan kegiatan kota;

5) Rencana sistim transportasi darat, laut dan penyeberangan;

6) Rencana sistim jaringan utilitas kota, drainase, air bersih, persampahan,

limbah dan sanitasi, listrik, telepon;

7) Rencana tata bangunan dan lingkungan.


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Layanan Tenaga Ahli/Pihak Ketiga.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan tenaga ahli dengan beberapa kualifikasi keahlian. Adapun tenaga ahli yang dibutuhkan adalah sebgai berikut :

a. Ketua Tim Ketua Tim, 1 (satu) orang ahli perencanaan wilayah disyaratkan pendidikan minimal S-2 Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah, memiliki pengalaman profesional minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan pakerjaan di bidang perencanaan wilayah/kota..

b. Anggota Tim Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan jasa konsultan dengan tenaga ahli 8 (delapan) orang, yang memiliki pengalaman profesional minimal 4 (empat) tahun dengan pendidikan yang sesuai minimal S1 jurusan sesuai bidang tugas dan dibantu asisten tenaga ahli 4 (empat) orang dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

c. Personil Pendukung Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan jasa konsultan dengan personil pendukung yaitu Surveyor 5 orang (pendidikan minimal SMK Teknik Sipil/Bangunan), Draftman Cad 2 orang (pendidikan minimal SMK Teknik Sipil/Bangunan) dan tenagan administrasi 1 orang (pendidikan minimal SMU).

Secara rinci jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dalam pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Halong ini dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel Kebutuhan Tenaga Ahli

No. Kualifikasi Tenaga Ahli

Jmlh TA Posisi

Spesifikasi Pendidikan

Penddkan minimal

Penga- laman

1. Ahli Perenc. Wilayah 1 Ketua Tim

Tek. Planologi/ Perenc. Wilayah S-2 Min 5 th

2. Ahli Ekonomi Pembangunan 1 Anggota

Ekonomi / Studi Pemb

S-1 Min 4 th

3. Ahli Arsitektur 1 Anggota Teknik Arsitektur S-1 Min 4 th

4. Ahli Prasarana Wilayah/ Kota 1 Anggota Teknik Sipil S-1 Min 4 th

5. Ahli Teknik Lingkungan 1 Anggota Teknik

Lingkungan S-1 Min 4 th

6. Ahli Pemetaan/GIS 1 Anggota Teknik Geodesi/ Sarj. Geografi S-1 Min 4 th

7. Ahli Kehutanan 1 Anggota Kehutanan S-1 Min 4 th

8. Ahli Sosial Budaya 1 Anggota Sosiologi / Pemerintahan S-1 Min 4 th

9. Ahli Pertanian 1 Anggota Pertanian S-1 Min 4 th

Tabel Kebutuhan Asisten Tenaga Ahli

No. Kualifikasi Tenaga Ahli

Jmlh TA Posisi

Spesifikasi Pendidikan

Penddkan minimal

Penga- laman

1. Ass, Ahli Perenc. Wilayah 1 Anggota Tek. Planologi/

Perenc. Wilayah S-1 Min 2 th

2. Ass. Ahli Prasarana Wilayah/ Kota 1 Anggota Teknik Sipil S-1 Min 2 th

3. Ass. Ahli Pemetaan/GIS 1 Anggota Teknik Geodesi /

Sarj.Geographi S-1 Min 2 th

4. Ass. Ahli Teknik Lingkungan 1 Anggota Teknik Geodesi /

Sarj.Geographi S-1 Min 2 th

2. Kelembagaan dalam proses penyusunan

Kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RDTR dan Zoning Regulation

Kawasan Halong melibatkan berbagai stakeholder yang dapat dikelompokkan dalam

lembaga formal pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, kalangan

perguruan tinggi, peneliti dan anggota legislatif.

3. Peran serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan

Dalam proses penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Halong, peran

serta masyarakat harus ada dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan

sampai pada tahap pengesahan.


4. Pelaporan.

Pelaporan untuk setiap kegiatan terdiri dari :

A. Laporan Pendahuluan

1. Diserahkan pada akhir bulan ke 1 + Termin 1

2. Pembahasan dilakukan di Ambon

3. Jumlah 20 eksemplar

B. Laporan Antara (interim)

1. Diserahkan pada akhir bulan ke – 2 + Termin 2

2. Pembahasan dilakukan di Ambon


C. Laporan Akhir Sementara

1. Diserahkan pada akhir bulan ke - 4

2. Pembahsan dilakukan di Ambon


4. Ringkasan Laporan Akhir Sementara

D. Laporan Akhir

1. Diserahkan pada akhir bulan ke – 5 + Termin 3

2. Koreksi laporan akhir di Ambon


4. Ringkasan Laporan Akhir sebanyak 25 eksemplar

5. Album peta : 5 buku, dalam format A1 dan A3

6. CD Room : 20 keping, dengan menggunakan Software Arcview - ESRI.

E. Draft Ranperda RDTR berjumlah 20 eksempelar

5. Jangka Waktu Pekerjaan.

Mengingat pekerjaan ini merupakan layanan keahlian dan ketelitian khusus dengan

demikian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah ± 4 (empat)

bulan.

6. Rencana Kebutuhan Biaya.

Rencana kebutuhan biaya Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan

Halong adalah sebesar Rp. 700.000.000,- bersumber dari dana APBD Kota Ambon

TA. 2013 pada unit kerja Bappekot Ambon .


BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Halong sebagai acuan bagi pelaksanaan

kegiatan Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Halong Tahun

Anggaran 2013.

Dibuat/ditetapkan :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ANDREYANII KIRIWENNO, SP

NIP. 19710928 200003 2 006

Documents

KAK RDTR & ZR Kawasan Halong-Addendum