KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN MASTERPLAN HUTAN KOTA TAHUN 2014

Dinas KehutananProvinsi JambiTahun Anggaran 2014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN MASTERPLAN HUTAN KOTATAHUN 2014

Uraian Pendahuluan

1.Program:Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.Kegiatan:Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Kenali Kebun Bukit Asri

3.Pekerjaan:Penyusunan Masterplan Hutan Kenali Kota Tahun 2014

4.Latar Belakang:Kawasan perkotaan pada saat ini cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik tersebut, baik berupa Ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas, tawuran antar warga), serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.Penyediaan RTH di perkotaan merupakan amanat dari UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pengembangan kawasan perkotaan dilihat dari aspek penataan ruang. Dalam UU tersebut, disebutkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sub sistem tata ruang dan infrastruktur wilayah, khususnya dalam pengembangan permukiman dan perkotaan yang berbasis pada potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam setempat. UU tersebut mengamanatkan bahwa perencaan tata ruang wilayah kota harus memuat ketentuan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), dan mensyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Hal ini menjadi tuntutan bagi kota di Indonesia untuk berusaha menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas RTHnya. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, dimana dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan. Untuk itu peran daerah dalam pengelolaan RTH sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipertimbangkan dalam pembangunan menjadi sangat penting.

5.Maksud dan

Tujuan:MaksudMaksud dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan kepada Kawasan Perkotaan Jambi sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam mewujudkan ruang terbuka hijau publik yang representatif untuk meningkatkan interaksi sosial penduduk perkotaan.

TujuanTujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan perwujudan RTH hutan kota melalui penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memiliki karakter desain yang mampu menarik pengunjung.

6.Sasaran:Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 1) Terwujudnya konsep penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota yang merupakan suatu landscape, taman, atau ruang rekreasi dalam lingkup urban .2) Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung perwujudan ruang rekreasi dalam lingkup urban.

7.Lokasi Kegiatan:Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Hutan Kota adalah Hutan Kota Jambi di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi seluas kurang lebih 11 ha.

8.Sumber Dana :Pekerjaan Penyusunan Masterplan Hutan Kota Tahun 2014 ini adalah bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014

9.Jumlah Dana :Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 160.600.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPn dibiayai APBD Tahun Anggaran 2014

10.Nama dan Organisasi Pembuat Komitmen:Ir. Agusrizal, MMNIP. 19640819 198503 1 007Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Ruang Lingkup

11.Lingkup Kegiatan:1. Melakukan observasi lapangan;2. Melakukan sintesa antara hasil kajian teoritik dengan hasil observasi di lapangan ; dan3. Merumuskan desain pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana RTH, yang meliputi :a) Penambahan luasa lahan ;b) Pagar keliling;c) Jogging track ;d) Camping ground; dane) Sarana edukasi dan hiburan4. Pengembangan prasarana dan sarana disesuaikan dengan ketentuan umum peraturan zonasi terhadap ruang terbuka hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

12.KeluaranKeluaran yang diharapkan dari Pekerjaan Penyusunan Masterplan Hutan Kota ini adalah desain landscape hutan kota.

13.Peralatan,Material, Personildan Fasilitas dariPejabat PembuatKomitmen: Peninjauan laporan dan data yang ada, serta pemberian informasi dan instruksi mengenai ketentuan/ketetapan pemerintah yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak menyediakan akomodasi dan ruang kantor untuk konsultan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan mengangkat pejabat, petugas dan wakilnya sebagai pengawas yang mungkin diperlukan demi pelaksanaan jasa konsultan yang efektif

14.Peralatan danMaterial dariPenyedia JasaKonsultansi:Untuk bahan evaluasi kemajuan pekerjaan Terlaksananya Penyusunan Masterplan Hutan Kota Jambi Tahun 2014, konsultan akan menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

15.LingkupKewenanganPenyedia JasaPenyedia Jasa akan bertanggung jawab dan berwenang sepenuhnya terhadap pelaksanaan Terlaksananya penyusunan Masterplan Hutan Kota Jambi Tahun 2014 berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan kerangka acuan kerja

16.Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan:Untuk melaksanakan pekerjaan ini ditetapkan waktunya selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen. Jangka waktu pelaksanaan tersebut sudah memadai untuk pelaksanaan pekerjaan ini yang secara umum dibagi menjadi tiga tahap yaitu: pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rencana.

17.Personil:PosisiKualifikasiPengalaman

Ketua Tim/Ahli ArsitekturSarjana S1 Arsitektur5 Tahun

Ahli SipilSarjana S1 Sipil3 Tahun

Ahli LingkunganSarjana Teknik Lingkungan3 Tahun

Ahli Sosial KemasyarakatanSarjana Sosiologi3 Tahun

18.Jadwal TahapanPelaksanaanKegiatan:Rencana kerja konsultan untuk setiap tahapan kegiatan yaitu:1. Tahap Persiapan2. Tahap inventaris dan Analisis 3. Tahap perumusan 4. Tahap Penyusunan LaporanRencana Kerja untuk setiap tahapan tersebut secara umum tetap mengikuti kerangka besar kegiatan dan tahapan kegiatannya.

Laporan

19.Laporan Pendahuluan:Laporan Pendahuluan ini akan menguraikan tujuan dan sasaran studi, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, manajemen tenaga ahli. Laporan ini diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) buku laporan.

20.Laporan AkhirLaporan Akhir merupakan laporan finalLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (Sepuluh) buku laporan dan cakram padat (compact disc) sebanyak 5 (lima) CD

Hal-Hal Lain

26.Produksi Dalam Negeri:Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 17 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

27Persyaratan Kerjasama:Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

28.Pedoman Pengumpulan Data Lapangan:Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:1. Data yang dibutuhkan adalah data yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan2. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

29.Alih Pengetahun:Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut

30.Penutup:Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan Hutan Kota Jambi Tahun 2014 sehingga tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan pekerjaan ini dapat tercapai secara optimal

Jambi , Juli 2014

Diketahui Oleh :Dibuat Oleh:

Pejabat Pembuat KomitmenPokja ULP

Ir. Agusrizal, MMNIP. 19640819 198503 1 007

..NIP. .

0Kantor Litbang Kabupaten Tanjung Jabung Barat T.A 2012

5Dinas KehutananPropinsi Jambi T.A 2014