Upload
pranatristan
View
216
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KAK Sermo 03-04
Citation preview
Master Plan Goa Kiskendo-Sermo Page 3
C. LINGKUP KEGIATAN
i. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini, adalah :
1) Kegiatan pengembangan sektor keruangan master plantkawasan Goa
KiskendoSermo-Wates, Kabupaten Kulon Progo
2) Batasan luasan perencanaan:
a) Makro : Kawasan Kabupaten Kulon Progo
b) b) Mikro : Kawasan Goa Kiskendo sampai Sermo, Kokap seluas 60
(enam puluh) hektar
D. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan adalah Masterplan Kawasan Goa Kiskendo-Sermo-Wates, Kulon Progo,
DIY
E. SUMBER PENDANAAN
1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran keistimewaan
DIY Tahun Anggaran 2015 dengan pagu dana sebesar Rp 449.339.000,-. (empat
ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
2. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan
ketentuan tentang pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku.
3. Rincian Bill of Quantity .
F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nama Pengguna Barang/Jasa kegiatan ini sebagai berikut:
1) Pengguna Anggaran /Pengguna jasa
Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM DIY
NIP :
Alamat : Jalan Bumijo No. Yogyakarta
2) Kuasa Pengguna Anggaran
Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
NIP :
Master Plan Goa Kiskendo-Sermo Page 4
Alamat : Jalan Sugiman No.23 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
3) Pejabat Pembuat Komitmen;
Nama :
Jabatan : Kepala Bidang Teknis Tata Ruang Dinas P.U Kabupaten Kulon Progo
NIP :
Alamat : Jalan Sugiman No.23 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
G. REFERENSI HUKUM
Penyusunan rencana master plant didasarkan pada:
1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria;
2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pendidikandan Perkantoran
dan Permukiman;
5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;