Kamus Tata Ruang Bab.2.2

8/18/2019 Kamus Tata Ruang Bab.2.2

1/4

Bab 2 Keadaan Pra 1950Tata Ruang di Indonesia Pra 1950

Sejarah Penataan Ruang Indonesia- Soefaat -

II.2- 1

222...222

TTTAAATTTAAA RRRUUUAAANNNGGG DDDIII IIINNNDDDOOONNNEEESSSIIIAAA PPPRRRAAA 111999555000

Oleh Soefaat

Untuk mencermati perkembangan tata ruang di negeri ini pra1950, kiranya terlebih dulu perlu menggambarkan cuplikan suasanaumum pada penggalan waktu sebelum tahun 1950, selama kurunwaktu antara tahun 1945-1949. Setelah peristiwa proklamasikemerdekaan Republik Indonesia, pada kurun itu ditandaimenyerahnya tentara Jepang kepada tentara Sekutu, kemudianberlanjut dengan suasana tegang antara pemerintah Hindia Belandadengan Republik Indonesia. Suasana itulah yang melatarbelakangipenyusunan kebijaksanaan dan pengaturan yang terkait dengan tataruang di negeri ini pada kurun waktu itu.

URBANISASI

Ada kesamaan dan perbedaan antara urbanisasi yangberlangsung di belahan dunia barat dan di dunia timur yang barumulai membangun perekonomiannya. Sisi kesamaannya terletakpada arus perpindahan penduduk dalam jumlah besar yangmemasuki kota-kota. Ada pun perbedaannya teramati dalam halsebab dan akibatnya.

Di belahan dunia barat, urbanisasi disebabkan daya tarikekonomi kota. Kebutuhan buruh melonjak seiring kepesatanperkembangan industri di perkotaan. Sejumlah besar pendudukperdesaan sekitar kota berdatangan karena daya tarik itu ( pull factor ).Sebaliknya, di negara yang sedang mengembangkanperekonomiannya, arus perpindahan penduduk lebih disebabkanoleh dorongan dari perdesaan (luar kota). Penduduk perdesaan yangsudah lama miskin karena ketimpangan ekonomi kota-desa, didorong( push factor ) oleh keadaan untuk mengarus ke kota-kota gunamemperbaiki taraf hidupnya. Terlebih lagi, gemerlap kota kianmenguatkan hasrat penduduk perdesaan untuk berdatangan ke kota.


2/4



II.2- 2

Dalam majalah ekonomi terbitan antara tahun 1954-1955, adaanalisis tentang perpindahan penduduk berbondong-bondongmemasuki kota. Sebagian, juga disebabkan perasaan kurang amandi perdesaan akibat gangguan DI/TII. Jika konstatasi ini benar,persoalan tersebut dapat dijadikan unsur tambahan untuk memahamiurbanisasi di Indonesia secara lebih utuh. Dengan demikian, faktorsosial merupakan penyebab, dan bukan hanya faktor ekonomi

semata seperti yang terjadi di belahan dunia barat. Artinya,diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memecahkanpermasalahannya.

MENGENAL TATA RUANG

Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoge School ) yangdidirikan di Bandung pada tahun 1921 membuka perkuliahan“Stedebouwkunst ” (seni pembangunan kota). Perkuliahan ini memba-has ihwal lokasi bangunan gedung yang diperkirakan dapatmenimbulkan persoalan lalu lintas kota. Perkuliahan tersebutberlanjut selama satu tahun (1948-1949) di Jurusan Teknik Sipil,Fakultas Teknik UGM, dan antara tahun 1958-1959 di ITB. Setelahitu, tidak ada lagi perkuliahan semacam itu dalam kurikulum jurusanTeknik Sipil. Barulah pada tahun 1970-an perkuliahan serupa itu

coba dihidupkan kembali, meski tidak berhasil karena alasanadministratif.

Perkuliahan itulah yang menjadi tonggak pertama dalamsejarah tata ruang Indonesia. Tonggak sejarah tata ruang selanjutnyaditancapkan Jurusan Planologi ITB pada tahun 1959 dengan sebutankala itu “Perencanaan Daerah/Regional dan Kota”. Sejak itulahpembelajaran tentang tata ruang di Indonesia menjadi lengkap danutuh. Ada anggapan, mata kuliah tata ruang kota meluaskanpengetahun calon ahli Teknik Sipil. Fungsi ahli Teknik Sipil jugabertambah dalam memilih lokasi bangunan dikaitkan denganperkembangan kehidupan masyarakat kota.

Di negara yang sedang giat mengembangkan

perekonomiannya seperti Indonesia, tentu beragam bangunan perludidirikan untuk mendukung dinamika masyarakat. Setiap bangunantentu memiliki sifat spesitik sehingga penempatannya perlupertimbangan ketataruangan. Jaringan transportasi misalnya, perluterus dikembangkan untuk memudahkan mobilitas orang dan barang.Namun, tanpa pertimbangan ketataruangan, tentu dapat saja menim-bulkan dampak merugikan, misalnya saja kecelakaan, kemacetan


3/4



II.2- 3

dan lainnya. Oleh karenanya, garapan teknik sipil yang menempatigaris depan untuk membuka kemungkinan membangun berbagaibidang lainnya, perlu tambahan fungsi ketataruangan.

SVO – SVV DAN HASILNYA

Stads Vorming Ordonantie (Undang-undang Pembentukan

Kota) dengan Stads Vorming Verordening -nya (PeraturanPelaksanaannya) berturut-turut terbit pada 1948 dan 1949. Dalamdisertasi Dr. Ir. Thomas Nix, SVO dan SVV itu pernah diulas. Padapokoknya, alasan menerbitkan UU tersebut maupun landasankebijaksanaan pemerintah menyangkut urbanisasi terkesan mengacupada perkembangan yang terjadi di Belanda. Hal ini dianggapmerupakan suatu persoalan yang memerlukan penelitian ulang,karena “sebab-akibat” urbanisasi di Indonesia memiliki perbedaanmendasar dibanding dengan di Belanda. Latar belakang urbanisasi diIndonesia lebih bersifat sosial, sedangkan di Belanda lebih berlatarekonomi.

Dalam waktu singkat, beberapa bagian utara kota sepertiBandung dan Yogyakarta (sisi utara jalur kereta api), mungkin juga diSurabaya, Malang dan Medan (perlu diteliti lebih lanjut), sempatdibangun (kembali) berupa kota (bagian utara) yang kemudianditempati pejabat utama Hindia Belanda yang berkebangsaanBelanda dan Indonesia. Bagian lainnya, tidak disentuh, nyarisdibiarkan seperti keadaan semula, dengan kepadatannya berikutsegala corak dan sifat asalnya.

Kiranya, menarik pula untuk menyebut pembangunan “kotasatelit”, sebab pembangunannya diserahkan kepada Kebayoran Baruoleh CSW (Centraal Stichting voor Wederopbouw , proyek kantorCentraal Bureau voor Ruimtelijke Wederopbouw ). Penyerahan itu,boleh jadi dimaksudkan untuk menjadikannya semacam “proyekkhusus”. Kebayoran Baru ini semula dimaksudkan menjadi “kotasatelit”, dipisahkan jalur hijau dengan Jakarta. Namun, dalamperkembangannya, pengawasan terhadap perkembangan jalur hijau

di antara wilayah Kebayoran Baru dan Jakarta tidak terlaksanadengan baik. Akhirnya, tumbuh menjadi suatu kesatuan perkotaansebagaimana keadaan saat ini.


4/4



II.2- 4

Waktu terus berjalan hingga menjelang tahun 1950, berbagaiperubahan dan perkembangan keadaan mengakhiri episode HindiaBelanda, kemudian beralih ke episode Republik Indonesia.***

Documents

Kamus Tata Ruang Bab.2.2