PENGANTAR ILMU POLITIK (Praye Tno)Menurut (Carlton, 2008: 504) Faktor- faktor yang mengkondisikan politik luar negeri Dalam merencanakan kebijakan luar negeri, suatu bangsa seharusnya tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan yang diusahakan untuk dicapai, tetapi juga fakta- fakta tertentu keberdaan dalam dunia internasional yang mempengaruhi statusnya. Dalam kerangka pemikiran ini meliputi pula keadaan geografi strategisnya, potensi penduduknya, sumbangan ekonominya, dan lingkungan ideologinya. Faktor geografi strategisDua keterbatasan yang penting dalam kebijaksanaan politik adalah lingkungan fiisk Negara dan impilikasi-politik militer dari keadaan geografisnya. Kekuatan diudara, meskipun banyak sifat-sifat geografis dan impikasi politiknya tetap ada, lahirnya kekuatan diudara dan abad ruang angkasa membaqqwa akiibat penilaian kemali secara menyeluruh pentingnya lokasi dunia dan regional sebagai suatu faktor staretegis dalam merumuskan kebijaksanaan luar negeri. Faktor kependudukanUkuran, status sosial ekonomi, dan dinamika pertumbuhan atau kemerosostan jumlah penduduk suatu bangsa akan dicerminkan dalam banyak segi kebijaksanaan luar negeri. Dinamika kependudukanSuatu pertibanagan terakhir yang menghubungkan faktor kependudukan dengan kebijaksanaan luar negeri adalh perbandingan antara ukuran besarnya denagn makanan yang tersedia dan persediaan energy yang diperlukan untuk menopangnya. Faktor sumber daya ekonomiDari beraneka ragam faktor yang mempengaruhi dan bentuk kebijaksanaan luar negeri Negara, sifat dan kondisi ekonominya adalah sanagt penting.kesehatan ekonomi Negara adalah susatu petunjuk pada kegiatan dan ketegughan yang diperlihatkan dalam hubungannya dengan Negara-negar lain. Secara tak resmi, kegunaan sistem ekonomi dpat dirinci sebagai tata guna tanah,buruh, capital, dan usaha untuk produksi, distribusi dan konsusmsi barang dan jasa. Indutralisasi Bagaimanapun Negara yangs angat kuat secara khusus diasosiasikan dengan Negara industry yang esar yang dapat mengasilkan, melengkapi dna menyediakan logistic angkatan perang yang modern. Perdagangan dan penenaman modal Jika setiap bansa didunia mengikuti praktek spesialisasi ekonomi dalam produksi dan perdagangan barang secar ebas maka beberapa penyesuaian dlaam lapangan ekonomi mungkin harus dilakuan, bagaimanapun prinsip swasembada nasional menunujukkan bahwa tiap Negara haus membangun kemampuan militer sebesar- besarnya menerjemahkan ketegangan- ketegangan ekonomi kedalam tindaan politik dan militer. Faktor ideology Ada kesepakatan umum diantara para ahli bahwa ideology nasional menjamin peran yang penting dalam membentuk persoalan- persoalan dalam negerinya, tapi tingkat ideology terhadap kebijaksanaan luar negeri masih tetap diperdebatkan Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, penilaian-penilaian yang mereka anggap dan cita-ciat yang mereka harapkan untuk dicapai, secara perseorangan maupun secara kolektif. Ideologi bertindak mengabsakan sistem politik yang ada dan dicerminkan fokus dan ruang lingkup otoritas pemerintah.Pelaksanaan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri : Sarana dan Taktik Puncak proses perumusan kebijaksanaan luar negeri ialah keputusan untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan. Dimana perencanaan merupakan bagian- bagian dari pendekatan strategis perumusan kebijaksanaan politik, pelaksanaan kebijaksanaan politik menyangkut penggunaan sarana taktiksyang terampil.Setiap badan atau kelengkapan yang sah maupun yang tidak sah yang dipergunakan untuk mencapai tujuan- tujuan kebijaksanaan politik dapat digolongkan sebagai lat kebijaksanaan politik. Sarana secara luas yang lebih banyak dipakai dapat digolongkan sebagai 1. Politis- legal 2. Ekonomi- keuangan 3. Kemiliteran 4. Propaganda ideologis Ekonomi keuangan Alat-alat ekonomi keuangan yang khas termasuk menaikkan atau menurunkan rintangan rintangan biaya atau membelokir mata uanag, kartel, bartel atau sistem kuota untuk ekspor- impor berlisensi. MiliterDunia menjadi terbiasa menggunakan militer sebagai alat kebijaksanaan politik yang disempurnnakan dalam waktu anatra dua perang dunia. Contohnya adalah pengumpulan tentara diperbatasan (seperti yang dialkuan oleh Hitler yang menuntut tanah sudetan dari Cekoslowakia). PropagandaSuatu kategori terakhir kegiatan-kegiatan yang digolongkan mempenagruhi penandaan umum adalah propoganda. Propogandan tidak mengenal batas nasional dan diterima oleh kepala- kepala dari negara.Salah satu laat propaganda kebijaksanaan politik yang paling berhasil adalh ideology negara. Suatu ideology mengikuti bermacam macam simbol adalah yang secara luas diterima yang denagan mudah dapat disalah gunakan untuk mempertahankan atau menyerang isu- isu kebijaksanaan politik. TaktikBagian besar taktik militer dalam melasanakan perundinagn antar negara dapat digolongkan dlaam tiga (3) kategori yaitu : 1. Tindakan penegasan, 2. Tindakan negative dan 3. Tindakan yang mendahului. Suatu tindakan terbuka yang menegaskan kedudukan kedudukan negara dapat ditempatkan dalam kategori ke- ,dan kebanyakan perundingn antar negara- negara adalah demikina sifatnya.

Menurut (Eby Hara, 2011: 115) Analisis Politik Luar Negeri Realisme klasik dan PLNMorgenthau sadar bahwa negara memiliki constextual imperative yangs erring dihubungkan denagn posisi geografis, sejarah ekonomi dan politik (Pettman, 1975: 34). Morgenthau juga berbicara tentang pemimpin dan artinya melihat pentiingnya peranan individu dalm politik luar negeri. Dia juga mendiskusikan pentingnya karakter nasional sebagai suatu aspek qkekuatan nasional yang mempenagruhi PLN.

1. Prinsip dasar liberalismeAda tiga macam komitmen terhadap hak hak yang menjadi fondasi liberalism (M.W Doyle, 2008 : 50) yang pertama disebut kebebasan negative yang merupakan kebbasan dari pengusahan sewenang - wenang (arbitaraty). Ini meliputi kebebasan mementukan yang baik dan yang buruk, kebebasan pers dan kebebasan berbicara, kesederajatan hukum, kebebasan memiliki dan hak milik. Yang kedua adalah hak untuk melindungi dna memperjuangkan kesempatan bagi kebebasan atau disebut kebebasan positif yang ketiga adalah partisipasi demokrasi dan perwakilan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dua gak itu,. Itu untuk menjamin individu- individu yang otonom secara moral ini agar tetap bisa bebas dalam tindakn sosial mereka. 2. Liberalisme dan PLN Dalam hal PLN, Liberalisme sering dilihat menekankan aspek domestic atau disebut juga inside-out approach ( perilaku negara-negara dapat dijelaskan denagn memeriksa penagturan atau perajnjian dari dalam negara) . Pendekatan demikian awalnya banyak dikirtik oleh neorealisme yang menekankan pada penagruh struktur internqasional yng berioentasi pada outside-approach)Berikut ini akan dijelaskan beberapa tema dan pandangan dasar liberalism yang berkaitan dengan APLN, yaiyu hak asasi, pasar bebas dan globalisasi.3. Kasus Hubungan Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektf LiberalismeSistem demokrasi dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan mencegah prote-proes lintas negara dikalangan masyarakat sipil yang mulai tumbuh dikawasan ini . Dengan sistem demokrasi penuh bagi Indonesia dan juga Malaysia mereka juga dapat menjadi contoh kedua negara yang sukses membangun demokrasi dan ekonomi.Terlepas dari masalh sistem politk ini isu berikutnya yang harus dijawab kaum liberal dalam menjelaskan hubungan kedua negar adalah tentang isu-isu sensitive yang berkemabng disua negara. Bgaiman kaum liberal melihat kecenderungan nasionalisme yang kuat di Indoenesia untuk melawan Malaysia bahkan mendorong pemerintah RI untuk berperqang denqagn Malaysia? Apakah ini membuktikan bahwa teori leiberalisme yang mengutamakan huungan kerja sama dan harmonis telah gagal memahami hubungan Indonesa- dan Malaysia yang selalu naik turn dan memanas? Lieberalisme adalh teori dngan sebuah misi. Menurut para penyokong Liberalisme, kecenderungan atas perang ini dan protes diantara masyarakat Indonesia terhadap Malaysia adalah bagian dari social kill yang mewakili kepentnagn kelompok tertentu. Jadi, ia hanay mewakili segelintir orang, semenatra seagian besar masyarakat mengahrapkan hubungan damai.Jadi dapat disimpulkan bahwa para analis liberal memandang hubungan Indonesia- Malaysia pada dasarnya bisa dilakukan dengan baik dan harmonis. Faktor- faktor lingkungan dalam APLNAsumsi dari teori Sprout berangkat dari hipotesis hubungan manusia dengan lingkungan ( man- mileu relationship). Menurut mereka ada 5 macam hubungan pengaruh mempengaruhi anatara 2 hal itu. Pertama adalah environmental determinism dimana lingkungan mempunyai penagruh mutlak pada manusia. Kedua adalah hubungan free-will evinronmentalism dimana ligkungan ( terutama lingkungan alam mempunyai pengaruh kuat pada manusia, tipe hubungan ketiga adalah environmental possibilm yang menganggap lingkungan seperti matriks yang membatasai hasil operasional keputusan. Tipe hubungan keempat adalah cognitive behavioralism disini manusia bereaksi terhadap lingkungan sebagaimana ia mempersesikan dan memgiterpretasikan berdasarkan penaglaman lampau. Tipe hubungan yang terakhir adalah environmental probabilism Asumsi dasar tipe ini adalah bahwa setiap keputusan dijelaskan berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang bersifat hipotetik.Pre- Teori dan teori Politik Luar Negeri dari RosenauTeoritis generasi pertama Politik Luar Negeri berikutnya adalah James N. Rosenna yang menulis pada tahun 1966. Dia mencoba mengkombinasikan banayk faktor internal dan ekternal yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan, Rosennau mecoba lebih disiplin denagn membagi proses pembuatan keputusan denagn tingkat analisis-analisis dekehendaki untuk memfokuskan saja pada suatu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi Politik Luar Negeri. Secara umum dikatakannya dalam beragai kajian politik luar negeri ada 5 variabel utama yaitu idionsinkrasi, peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemetik.Hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam Pandangan APLN Generasi PertamaAPLN generasi sangat beragam pandanagn mereka terhadap hubungan Indonesia dengan Malaysia actor-aktor utama dalam Hubungan Indonesia dengan Malaysia adalah masih adanya kelompok kelompok tradisosnal dalm PLN yaitu kementerian luar negeri, pertahanan dan kelompok kelompok bisnis, kelompok militerpun tidak melihat keuntungan konflik militer,lagi pula keuntungan kekuatan militer Indonesia sudah ketinggalan dari Malaysia. Mereka juga harus tunduk kehendak peintahan sipil. Kelompok-kelompok bisnis di Indonesia dengan Malaysiaselalu menginginkan susasana kondisif bagi mereka untuk berniaga dan melakuan investasi. Denagn banyak pertimbanagn ini presiden SBY yang memang selalu menimbang masak-masak setiap masalah menggap pilihan permusushan dan konfrotansi tiada gunanya. Hubungan Indonesia dengan Malaysia Dalam Pandangan APLN Generasi IIJadi lebih jauh dari generasi pertama, mereka mencoba generalisasi yang lebih memudahkan dalam analisis politik luar negeri. Mereka ingin menjelaskan kapan dan dalam situsi apa politik birokrasi- pertarunagn banayk actor yang dominan- dan kapan single actor ataupun single group menjadi dominan.Dikaitkan dengan kasus Hubungan Indonesia dengan Malaysia, agaknya single group masih dominann dalam perumusan kebijakan pada pemerintahan SBY yang tidak berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan cepat, sehingga memerlukan banyak masukan daqri staf- stafnya. Keputusan pada masa keperisedenanya, karena itu lebih isa dijelaskan denagn kerangka unit keputusan single group. Anggota single group ini terpisah dengan terpisah dan tersebar, bias individu,kelompok atau koalisi. Pada sustu saat mereka bisa bersama-sama mendukung keputusan PLN . Tapi secara sendiri-sendiri mereka tidak mampu memutuskan atau memaksakan kehendak pada yang lain.Perkembanagan Kontruktivis dan APLNLebih jauh dari pada APLN, Kontruktivisme menekankan pentingnya fator-faktor ide, dan kesepakatan bersama tenatng suatu masalah dikalangan elit bahkan disuatu negara sebagai sumber bagi setiap keputusan PLN yang diambil.Hubungan Indonesia denagn Malaysia dari Perspektif KontruktivisHubungan Indonesia denagn Malaysia sering dipahami dan dilihat secara eosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadappara pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klain Malaysia terhadap budaya dan karya seni Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan dikedua negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau sipadan dan ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah laut blok Ambalat dialut Sulawesi telah memacu protes serius di Indonesia.Untuk menjelaskan pandangan utama dalm paper ini tulisan ini akan membahas beberapa masalah dengan kajian umum tentang Hubungan Indonesia dengan Malaysia yaiut sebagai berikut:A. kajian tentang hubungan bilateralSalah satu pendekatan pendekatan yang dapat melengkapi berbagai kajian ini adalah pendekatan kontruktivis. Yaitu tataran tenatng perbedaan pemahaman tentang identitas satu dengan yang lain yang menjadi sumber bagi naik turunyan hubungan kedua negara. Lebih konkritnya kedua negara telah mengalami konstruksi identitas yang bebeda satu dengan yang lainnya yang berlangsung terus-menerus hingga sekarang b. Identitas kolektif dan hubungan bilateralDalam empat (4) sumber identiras kolekof yang diatakan oleh Wendt, yaitu interdepence, common fate, homogeneity, dan self-restraint. interdepence,salah satu aspekpenting identitas kolektif adalah adanya pandangan bersama tentang saling ketergantungan, yang konsekuensinya dlah saling membantu satu sama lain (Narayanan dan Lai , 2005) common fate,adalah menurut Wendt bahwa identitas kolektif juga akan menguatkan kalau ada pemahaman tentang nasib yang sama diantara ator-aktor yang ada. homogeneity, Unsur identitas kolektif berikutnya adalah kesamaan kesamaan atau homogenitas. Menurut Wendt (1999 ; 35) homogenitas cenderung menghasilkan perilau pro-sosial diantara para kator atas dasar ( jika mereka hanay sepertikita maka kita harus memperlakukan mereka yang sesuai). Ini sering kali dipahami oleh elit negara untuk menciptakan semacam imagined communities) melalui kebijakan-kebijakan pendidikan,imigrasi dan bahasa ( Wendt, 1999 : 335 self-restraint.Aspek-aspek dalam identitas kolektif biasanya akan memperkuat ikatan dan keersamaam karena itu mencegah negara untuk terlibat dalam permusushan dna konfilik. Identitas bersama mengansumsikan adanya norma hubungan bersama terutama untuk menahan diri dalam permusuhan.Etik dan Politik Luar NegeriNegara dikatakan harus memaksimalkan kepetingan nasionalnya, sedangkan kode etiknya menunjukkan kelemahan suatu negara karena mau berkompromi dengan negara lain. Kepentingan moralitas dan etik adalah nomor dua karena yang paling penting adalah kepentingan yang didefenisikan untuk kepentinagn survive dari ancaman negara lain. Etik erkaitan bukan dengan apa yang sudah terjadi tapi denagn bagaimana negara seharusnya bertindak dalm hubungan dengan negara lain.Politik luar negeri yang etis juga memerlukan dukungan atau control dalama negeri.Meski ada inividu-individu aau kelompo-kelompok yang selalu siap untuk mengontrol dqan menyulapi pandangan kepada pemerintah.Ada tiga kerangka etik yang kan dijelaskan yaitu realism, puralisme, dan kosmoolitanisme. Dalam kadar tertentu, ketiganya mempunyai relevansi dalam memahami hubungan Indonesia- Malaysia dari masa-kemasa.Namun dalam konteks perkembanagn kedua negara interaksi manusia dan barang yang makin intensif dikawasan ini, ada beberapa lasan yang megatakan bahwa etik kosmopolitanisme semakin mmpunyai tempat yang menjanjikan dalam meningkatkan hubungan kedua negara.Etik yang paling bagus bagi pluralisme adalah yang dapat menjaga diversitas culture dan keunikan tiap-tiap negara, bukan keseragaman buaya atau moralitas. Pluralisme mengakui ahwa tiap negara memiliki etik yang berbeda, tetapi negara itu bisa menyepakati sebuah kerangka kerja sama dimana mereka saling toleransi satu sama lain. Dengan kata lain mereka dapat hidup berdampingan atau sederajat berdasarkan prinsip kedaulatan. Peranan Malysia- Indonesia dalam ASEAN adalah semacam peran agen-agen yang memperkuat struktur ASEAN.Tentang bagimana etik kerja sama dalam ASEAN telah bekembang adalh fenomena structural yang menarik untuk diamati. Pada saat pendirian ASEAN PLURALISME memang sangat tepat untuk menjelaskan fenomena hubungan kawasan yang masih penuh kecurigaan dan ambisi negaranegara selepas konfrontasi.Semua ini menunjukkan bahwa ASEAN pun bergerak dalam semangat etik kosmopolitan yang semakin kuat. Tidak perlu dikatakan, tugas-tugas positif ASEAN lainnya yang telah dilakukan untuk membantu korban-korban kemanusiaan akibat sunami dan bencana lainnya.