Kasus Dan Kode Etik Serta Implementasinya

  • View
    123

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kasus kode etik

Text of Kasus Dan Kode Etik Serta Implementasinya

KASUS DAN KODE ETIK SERTA IMPLEMENTASINYA-3

CONTOH PELANGGARAN ETIKA

DI APOTEK:1.Dokter menulis resep dengan kode, dan resep tersebut hanya bisa ditebus di apotek yang ditunjuk dokter.2.PSA menjual psikotropika dan pada saat membuat laporan bekerja sama dengan dokter untuk membuatkan resep.3.Krim malam, krim pagi buatan apotek sendiri, tidak diketahui formulanya.

DI PUSKESMAS ATAU KLINIK:1.Yang menyerahkan obat kepada pasien bukan apoteker, melainkan bidan, mantri, perawat, karena puskesmas tidak memiliki apoteker.

DI RUMAH SAKIT:1.Apoteker membuat suatu obat yang isinya campuran dari beberapa obat (oplosan).

DI INDUSTRI:1.Klaim, saling mengklaim suatu produkmelanggar etika.2.Kebohongan publikmenginfokan tentang khasiat suatu obat yang tidak benar.

KASUS PRODUKSI

KASUS I:

Kasus IaDalam FI IV disebutkan bahwa tablet efedrin memiliki kadar yang dapat diterima adalah 90-100% efedrin anhydrat.Untuk memproduksi tablet efedrin 50mg sebanyak 1.000.000 tab diperlukan 50 kg serbuk efedrin anhydrat dengan penambahan berbagai bahan campuran lainnya.Hasil uji bagian QC didapat kadar efedrin 95,25%, KS/KB, WH memenuhi syarat sehingga barang tersebut diluluskan.Tablet efedrin yang dibuat menjadi 1.047.500 tablet.Hasil ini terjadi berulang-ulang.Telah dilakukan check proses, namun hasil sama.

Kasus IbApoteker S, seorang Manajer roduksi suatu Industri farmasi diminta untuk memproduksi sediaan Tablet Captoprl 25 mg. Sesuai dengan syarat standard dalam Farmakope Indonesia edisi IV, syarat kadar Captopril tablet adalah 90 s.d. 110%. Guna memproduksi 100.000 tablet Captopril 25 mg, Apoteker S menimbang 2,300 kg sehingga tiap tablet mengandung rata-rata 96,00%. Obat dapat diproduksi dan secara peraturan perundang-undangan memenuhi syarat kadar. Apoteker S dibanggakan oleh pemilik industri dan mendapat bonus besar karena produksi Captopril tablet menghasilkan laba yang banyak.

Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker?Cari komitmen pimpinan terhadapmutu.Lakukan validasi proses.Bobot keseragaman obat tablet efedrin 50 mg, walaupun range 95-110%, akan tetapi harus ditimbang 50 mg jangan dikurangi.

KASUS II:Pemerintah telah menetapkan harga jual obat adalah 1- 3 kali harga obat generiknya. Seorang apoteker yang menjabat sebagai Manajer Produksi di suatu industri farmasi mendapati bahwa harga bahan baku glibenclamide naik sehingga setelah diproduksi menjadi tablet glibenclamide juga harga tinggiBila mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah, pabrik mengalami kerugian. Diketahui bahwa pabrik farmasi yang memproduksi glibenclamide tablet hanya oleh beberapa pabrik farmasi.

Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker?

Tetap memproduksi Glibenclamide tablet karena sangat diperlukan oleh masyarakat. Tapi gemana mengatasi kerugian perusahaan? So:Melakukan subsidi silang untuk menutup kerugian pabrik/jual neto aja.Efektivitas produksi/menekan biaya produksi. Ganti dengan bahan tambahan yang lebih murah tapi tidak mengubah kualitas.Lakukan upaya diplomasi antara petinggi pabrik (pentingnya GP-Farmasi) dengan pemerintah terkait regulasi.

KASUS III:Sebuah pabrik obat tradisional Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah memproduksi OT mengandung BKO tanpa hak dan kewenangan. Ruang produksi OT TIE dan mengandung BKO tersebut didesain seperti Bunker yang terletak dibawah tanah dan bertingkat 2 (dua).

Hasil pengujian PPOMN terhadap barang bukti yang ditemukan menunjukkan :

Kajian Pelanggaran Etika Dan Undang-Undang Kefarmasian

Persyaratan usaha industri obat tradisional danusaha industri kecil obat tradisional(SK MENKES NO. 246/MENKES/SK/ V/1990tentangizin usaha industriobat tradisional dan pendaftaran obat tradisional)

Pasal 31.Obat tradisional yang diproduksi, diedarkan diwilayah Indonesia maupun dieksport terlebih dahulu harus didaftarkan sebagai persetujuan menteri.2.Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah obat tradisional hasil poduksi:a.Industri kecil obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, dan parem.b.Usaha jamu racikan.c.Usaha jamu gendong.

Pasal 61.Usaha industri obat tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a.Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.b.Memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 7Industri obat tradisional harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.

Pasal 8Usaha industri obat tradisional harus mempekerjakan secara tetap sekurang-kurangnya seorang apoteker warga negara indonesia sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 91.Industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman cara pembuatan obat tradisioanl yang baik (CPOTB).2.Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat1 dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat.

Pasal 23Untuk pendaftaran obat tradisional dimaksud dalam pasal 3 obat tradisional harus memenuhi persyaratan:a.Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia.b.Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi prsyaratan yang ditetapkan.c.Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat.d.Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotik.

UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan KonsumenPasal 4aHak konsumen adalah :Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

PPNo. 51 Tahun 2009tentangPekerjaanKefarmasian Bagian Ketiga mengenai pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi

Pasal 7 (1)Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab.Pasal 9 (2)Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang apoteker sebagai penanggung jawab.

KASUS PENGADAAN

Apotek menerima tawaran PBF karena ada pelicin/bonus.

KASUSDISTRIBUSI

KASUS I:Apotek panelmelanggar UU.

Untuk bersaing dengan apotek lain, sehingga apotek X mencari PBF yang menjual harga murah walaupun tidak legal dengan tujuan agar bisa menjual kembali dengan harga murah dengan diskon, sehingga mampu bersaing.

KASUS II:Nempil obat antar apotek bagaimana aturan main yang baik?

Penyelesaian:Pada prinsipnya yang penting (tolong menolong):1.Bagi yang nempil:a. minta tolong dengan sopan dan cara yang baik, jangan hanya menggunakan kertas sobekan untuk pemesanan.b. Komunikasikan / telepon dulu, siapkan dokumen tertulis.c. Kalimat terbaik: (1) SP; (2) Copi Resep; (3) Dengan kertas yang baik. 1 & 2 Untuk nempil narkotik boleh tapi pake SP narkotik (baca UU Narkotika No.35/2009)2.Bagi yang ditempili:a. Harga (pada umumnya HNA + PPN x index 1,3), namun untuk sejawat tidak sama dengan harga pada umumnya, atau bukan juga harga netto, ini egois. Tapi index misalnya 1,1. Tidak menarik biaya tueslag dan embalanse.

KASUS III:Narkotik boleh didistribusikan dari apotek ke apotek, dari apotek ke RS. Masa sesama sejawat tidak saling percaya untuk nempil obat, percuma kuliah lama kata bu Bondan. Yang penting ada SP nya aja (kesepakatan di Yogya pake SP khusus, tapi berdasarkan undang-undang yang penting ada permintaan tertulis dari apoteker). UU Narkotik tahun 70an memang tidak diperbolehkan, namun UU Narkotik sekarang boleh.UU Narkotika No. 35/2009:

Pasal 43(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:a. apotek;b. rumah sakit;c. pusat kesehatan masyarakat;d. balai pengobatan; dane. dokter.(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:a. rumah sakit;b. pusat kesehatan masyarakat;c. apotek lainnya;d. balai pengobatan;e. dokter; danf. pasien.(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atauc. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

KASUS PELAYANAN

PELAYANAN RESEP

DefinisiPermenkes 922/Menkes/Per/X/1993Pasal 1(h)Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan danmenyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku.

Resep yang baik adalah resep yang jelas dan dapat dibaca, resep harus memenuhi peraturan yang ditetapkan olehSK. MENKES RI No. 26 MenKes/Per/1981, Bab III, pasal 10, yang memuat :1.Nama, alamat dan No Surat Ijin Praktek Dokter2.Tempat dan tanggal penulisan resep3.Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan obat.4.Nama setiap obat/komponen resep (dengan Bentuk sediaan obat, Dosis,Jumlah dan petunjuk pemakaian)5.Tanda tangan/ paraf dokter, alamat jelas rumah untuk obat narkotika6.Tanda seru/paraf dokter, pada obat yang melebihi dosis maksimum.7.Nama penderita

Bagian-bagian dari resep adalah :a.Inscriptio (identitas dokter penulis resep, SIP, alamat, kota, tanggal dan R/b.Praescriptio (Inti resep, terdiri dari nama obat, BSO, Dosis obat dan jumlah obat)c.Signatura, tanda yang harus ditulis di etiket obat (nama pasien dan petunjuk pemakaian).d.Subscriptio, tanda tangan atau paraf dokter.

Secara TeknisResep artinya pemberian obat secara tidak langsung, ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resep resmi kepada pasien, format, dankaedah penulisan sesuai dengan peraturan dan per Undang-Undanganyang berlaku.

Perundang-undangan:Permenkes No.278/279/280/Menkes/SK/V/1981Melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewanSalinan resep harus ditanda-tangani atau dipar