KasusPembakaranHutanolehPTKallistaAlamdanPertanggungjawabanPidanamenurutHukum

Lingkungan

(TugasMKHukumLingkungan)

olehbartogees@gmail.com

FakultasHukumUniversitasNasionalJakarta,Juni2014

Disclaimer

Tulisan untuk mata kuliah Hukum Lingkungan ini merupakan rintisan, tersusun dari kumpulan artikel dan materi dari berbagai sumber.

Sungguhpun sempat diramu-ulang dan coba disentesiskan oleh penulis, namun belum menjadi sebuah tulisan utuh, karena belum sempat

ditelaah sebagaimana mestinya.

2

ProfilRingkasPerusahaanPTKallistaAlam

Domisi:KomplekTamanSetiaBudiIndah2Bl5/12,Medan,SumateraUtara,20132,Indonesia.Telepon:0618216538.Usaha:bergerakdibidangindustriperkebunan,khususnyakelapasawit(palmoil).

3

ProfilSengketaLingkungan1

KementerianLingkungaanHidupmenyatakandalamlaporanpencapaianpenegakanhukumlingkunganbahwaPT. Kallista Alammerupakanperusahaanperkebunankelapasawit yang memiliki area lahan kurang lebih seluas 1.605 hektar yang berada dalamKawasan EkosistemLeuser, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur,KabupatenNaganRaya,ProvinsiAceh.

AwaldiajukannyagugatanolehkuasahukumMENLHberdasarkanpadaLaporanUnit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)tertanggal11April2012sertatanggal26Juli2012kepadaMENLHyangmenyebutkanbahwaterdapattitikpanas(hotspot)yangmengindikasikanterjadinyadugaanpembakaranlahan di wilayah perkebunan PT. Kallista Alam(Data hotspot tersebut bersumber dariMODISyangdikeluarkanolehNASA).

Data dan informasi tersebut lalu dijadikan sebagai dasar bagi KementerianLingkunganHidupuntukmelakukanpenyampaianbuktibuktidanmengajukangugatankepengadilan.

1 Bagian ini diambil dari Syampadzi Nurroh. Analisis Kritis Aspek Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Studi Kasus: Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Pt. Kallista Alam, Propinsi Aceh. Tugas Akhir. Mata Kuliah Hukum dan Kelembagaan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014 hlm. 12.

4

I.KronologiPeristiwa:

2011:PTKallistaAlammemperolehizindarigubernurAcehIrwandiYusufdenganbernomor525/BP2T/5322/2011tentangIUPB(IzinUsahaPerkebunanBudidaya)atasarealseluas1.605hektar.

2012 (September, 27): Pencabutan izin PT Kalista Alam termuat dalamKeputusan Gubernur Aceh No.525/BP2T/5078/2012 tertanggal 27 September2012.2 Dengan keputusan gubernur di tahun 2012 tersebut maka izin IUPBterdahulu,yakniizinNo.525/BP2T/5322/2011dicabut.

Adapun dasar pencabutan IUPB tersebut adalah Keputusan PTTUN(PengadilanTinggiTataUsahaNegara)MedanyangdituangkandalamAmarPutusanPTTUNMedanNo.89/B/2012/PTTUNMDNtertanggal30Agustus2012.

BunyiPutusanPTTUNMedan3tersebutantaralain:

mengabulkangugatanpenggugat(WALHIAceh)

memerintahkan kepada tergugat (Gubernur Aceh) untuk mencabutkeputusanpejabat TataUsahaNegarayangdisengketakan, berupa IzinUsahaPerkebunanBudidayakepadaPTKalistaAlam.

DiketahuipulabeberapakelalaiandaripihakPTKalistaAlam:

Di mana selama ini belumpernah membangun kebun plasma kepadamasyarakatseluas30persendariluaslahan1.605hektartersebut.

DisisilainPTKallistaAlamjugatidakmenyampaikanlaporanperkembanganfisikdanusahasecaraberkalaper6bulan,kepadadinasterkaitbaikprovinsimaupunkabupatenyangbersangkutan.

2 Sumberdikutipdari:.

3 Mengacupadapasal45Aayat(2)hurufCUndangUndangNo5tahun2004tentangPerubahanAtasUndangUndangNo14Tahun1985tentangMahkamahAgungyangmenyatakanbahwaperkaratatausahanegarayangobjekgugatannyaberupakeputusanpejabatdaerah,makaperkaratersebuttermasukperkarayangtidakmemenuhisyaratuntukdilakukanupayahukumkasasi.

5

2014(Januari,8):

PN Meulaboh memutuskan bahwa KA terbukti bersalah melakukanpembakaranlahangambutRawaTripasehinggamenimbulkankerusakanlingkungan. KA diminta untuk membayar ganti rugi materil sebesarRp.114,3miliardanbiayapemulihanlingkungansebesarRp.251,7miliar.4

Pihak penggugat dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)mengapresiasi keputusan majelis hakim sementara pengacara tergugatkemungkinanakanmelakukanbanding.

Dalam sidang dengan nomor perkara No.12/PDT.G/2012/PNMBO,gugatanpembakaranlahangambutuntukperkebunankelapasawit,Rabu(8/1/2014)tersebut,dalamputusannyamajelishakim: mengabulkansebagiantuntutanpenggugat,

majelisberpendapatberdasarkanketeranganparasaksi,faktafaktadilapangandalamsidangPemeriksaan Setempat (PS) danbuktibuktiyangdiajukankeduabelah pihakmakagugatanpembakaran lahanterbuktidilakukanolehPTKallistaAlam.

Adapungantirugimaterildanbiayapemulihanlahanjugadikabulkanolehmajelishakimdenganmendasarkanpadaperhitunganparaahli.

Menurutmajelishakimadabeberapafaktatakterbantahkan,yangberhasildibuktikanpenggugat,yakni:

tergugat PT Kallista membiarkan lahan5 mereka terbakar yangberartitergugatinginmelakukanpembakaranlahanmiliknya;

tergugattidakbisamembuktikandalilsiapayangmembakarlahannya;sementara saksi dari PT SPS2 tidak pernah dihadirkan dalampersidangan;

tergugatmelakukanpembiaranpembakaranlahandanhaliniterjadiselama berkalikalidalamkurunwaktu20092012.Lahanterbuktidibukadengancaramembakar.

Dari sidangsidangterdahulu, majelis hakimmenemukanfaktafaktabahwalahanyangterbakarseluas1000hektardiDesaPuloKruet,adayangberbatasanlangsungdenganperkebunanmilikperusahaanlaindanadajugayangtidak.6

Totalgantirugi materil dari kerusakanekologisdanekonomisyangwajibdibayarkanolehTergugatadalahsejumlahRp114,3miliar.

4 HukumaninidibacakanhakimdalamsidangperdatapembacaanhasilputusankasuspembakaranlahanolehPTKallistaAlam(KA)dihutangambutRawaTripa,NaganRayayangdigelarpadatanggal8Januari2014diPengadilanNegeriMeulaboh.Sumber:.

5 *AdapunlahanyangterbakardisekitarMuaraTripatersebutlokasipersisnyaterletakdiDesaPuloKruetKecamatanDarulMakmurmasukdalamKawasanEkosistemLeuser(KEL).*ArealinijugamerupakanKawasanStrategisNasional(KSN).KSNiniamatlahpentingsecaranasionaldanmerupakanwarisanduniayangtaktergantikan.Sumber:

Tergugat juga wajib membayar biaya pemulihan lingkungan dilahanseluas1000hektarsebesarRp251,7Miliardimanabiayainimerupakan biaya pembelian kompos dan ongkos pengangkutannya.[Jaditotalbiayakerugian+biayapemulihan=Rp366Milyar!].

Majelis hakim juga menyatakan sita jaminan atas tanah seluas 5.769hektarlahanmilikPT.KallistaAlamyangterletakdihutangambutRawaTripa.LahanberadadiDesaPuloKruetdinyatakansah.Tanah ini tidak boleh berpindah tangan namun masih bolehdiusahakan.Sitainidilakukanuntukmenjaminpemenuhankewajibantergugat membayar ganti rugi sebagaimana dalamperkara gugatanperdata.

TergugatdibebankanmembayaruangpaksasebesarRp.5juta/hariatasketerlambatanmembayargantirugi.

BiayaperkarajugadibebankankepadatergugatsebesarRp.10,9juta.Sidangberakhirpukul22.11Wibataumenjelangtengahmalam.

7

Berita|InformasiberkenaandenganPerkaraPidanaatasPTKallista

3Juni,PidanaBukaLahanTanpaIzinDiputuskanSumber:ACEHTERKINI.com

20Mei,20145:23pm

Ketua Majelis Hakim, Arman Surya Putra akan memutuskanperkarapidanapembukaanlahantanpaizinPT.KallistaAlam,dalamperkara nomor 132/pid.b/2013/PN MBO pada Selasa, 3 Juni 2014mendatang. AgendaputusanperkaraitudilanjutkanMajelisHakimsetelahJaksaPenuntutUmum(JPU)danPenasehatHukummenyepakatitidaklagi menyampaikan replik dan duplik atas tuntutan JPU danpembelaan penasehat hukum dalam kasus tersebut."Kami menanggapipembelaanPenasehatHukumPT.KallistaAlam(Replik)secaralisanbahwaJPUtetappadatuntutannyasebagaimanamengontrolbawahanyasehingga terjadi pembukaan lahan tanpa izin, kata Rahmat NurHidayatSHpadasidangsebelumnya.

SementaraituPledooiterdakwaSubiantoRusyidyangdibacakanpenasehat hukumnya menyebutkan bawah terdakwa tidak melakukankegiatan budidaya perkebunan tanpa memiliki izin sebagaimanadiaturpadaPasal46ayat(1)danayat(2)UUNomor18tahun2004tentang Perkebunan. Terdakwa telah memiliki izin lokasi dariBupati Nagan Raya dan membuka lahan atas perintah izin lokasitersebut.SeluruhalatbuktiyangdiajukanJPUtidaksatupunyangberhasil membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatanbudidaya perkebunan kelapa sawit dilahan 1.605 hektar tanpamemilikiizinbaikdengansengajamaupunkarenakelalaianya.kamimohon majelis hakim membebaskan dan memberikan putusan lepaskepadaterdakwaSubiantoRusyid,DirekturPT.KallistaAlam,kataAlfianusaipersidanganSelasa.

Berdasarkan tuntutan JPU dan pledooi terdakwa melaluipenasehathukumnyadantelahmenyepakatitidaklagimenyampaikanreplik dan duplik secara tertulis, Ketua Hakim Majelis, ArmanSuryaPutrabersamahakimanggotaDedySHdanRahmaNovatianaSHmelanjutkan agenda putusan pada Selasa 3 Juni 2014 mendatang.[Ar/red]

8

HukumanPidanaPT.KallistaAlamDiputuskan10Juni

redaksiACEHTERKINI.com4Juni,201412:36am

Ketua Majelis Hakim, Arman Surya Putra kembali menundamembacakanputusanakhirperkarapidanaPT.KallistaAlamterkaitdugaanpembukaanlahantanpaizinnomor132/Pid.B/2013/PNMBOdiKawasanSuakBahong,KecamatanDarulMakmur,KabupatenNaganRaya.

Putusan tersebut sejatinya dibacakan, Selasa (3/6/2014) diPengadilanNegeriMeulaboh.TapiKetuaHakimMajelis,ArmanSuryaPutradidampingihakimanggotaRahmaNovatianaS.HdanDeddyS.Hmenundaputusanpekandepan,10Juni2014.KitatunggutuntutanJaksaPenuntutUmum(JPU)terhadapperkarayangsatulagiyaituperkara nomor 131/Pid.b/2013/PN MBO dan 133/Pid.B/2013/PN MBOterhadaplahandengancaramembukamembakar.Kitatunda,setelahJPU membacakan tuntutan untuk perkara yang satu profil tokohlagi,sebutArmanhinggamenundaputusanpada10Juni2014.Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Nur Hidayat juga menundamembacakantuntutanperkara131dan133itupadahariyangsamaSelasa, 10 Juni 2014 pekan depan. Tuntutannya sedang kitasiapkan,pekandepanInsyaAllahsudahrampung,kataRahmatdalampersidangantadi.

Untukdiketahuipada6Mei2014,JPUmenuntut10bulandengandenda Rp150 juta dan subsider kurungan selama tiga bulan padaperkara 132/Pid.B/2013/PN MBO yaitu pembukaan lahan tanpa izinyangberkenaandenganUndangUndangNomor18Tahun2004tentangperkebunanPasal46ayat(2).

PascatuntutanJPUitu,PenasehatHukumPT.KallistaAlammengajukan pembelaan dan tidak mendapat tanggapan dari JPUsehinggahakimmelanjutkanketahapanputusan.[red]

9

PENDAHULUAN

Sebelum masuk pada pembahasan konkret mengenai aspek pidana atas kasuspembakaranlahandiMuaraTripaini,adabaiknyajikalebihdahuludilakukanpemaparanataspengertianpengertianpokokberkenaandenganaspekpidanaatasHukumLingkunganHidupyangmenjadisubjectmattermatakuliahini.

AspekHukumPidanaatasHukumLingkungan:PenyelesaianSecaraPidana

Padadasarnya penyelesaianpermasalahan hukum lingkungan tidak hanya dapatdiselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja,melainkandapatpulamenggunakaninstrumenhukumpidanayangpadaprinsipnyaialahsebagai ultimum remedium (obat terakhir). Artinya instrumen hukum pidana maupunpenggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkunganmerupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupunpelanggaranterhadaphukumlingkungan,akantetapidapatpulalangsungmenggunakaninstrumenhukumpidanaapabilakasustersebutdisinyalirsebagaisuatukejahatanyangberdampakbesaratauextraordinarycrime.Dengandemikianinstrumenhukumpidanaikutpuladalamruanglingkuppenyelesaiansengketahukumlingkungan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungandenganhukumpidanaialahdalamhukumlingkungantidakhanyamengaturmengenaipertanggungjawabanlingkunganakantetapi jugamengenaipertanggungjawabansosial,sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban dihukumlingkunganterutamayangberkaitandenganpertanggungjawabansosial.

Terdapat alur penyelesaiansengketa mulai dari penyidikan, pembuktianmaupungugatandalamperspektifhukumpidana.AlurdariperspektifhukumpidanatidakhanyaterdapatdalamKitabUndangUndangPidanasajamelainkansalahsatunyaaturanyangmemuatalurperspektifhukumpidanaadalahUndangUndangNo.32tahun2009tentangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupdanAMDAL,kemudianUndangUndangNo.7 tahun2004 tentang sumber daya air yang khusus menangani masalah berkaitandenganhukumlingkunganyangberkaitandengansumberdayaair.Akantetapidalampembahasan makalah ini yang nantinya akan dibahas lebih dalam ialah mengenaiketentuan segala hal instrumen pidana yang berkaitan dengan UndangUndang No.32tahun2009.

DalampenegakkanhukumlingkunganyangterdapatdalamUndangUndangno32tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat empat pihak yang memiliki hak untukmenggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan, yaitu pihakpemerintah, masyarakat, orang dan pihak organisasi lingkungan hidup. Empat pihaktersebutmemilikihakyangberbedasepertiyangterdapatdalampasalpasal90,91,dan92UndangUndang no. 32 tahun 2009, sehingga keempat pihak tersebut telah jelasmendapatkan hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku tindakan kejahatanterhadaplingkunganhidup.

Adapun pihak pemerintah yang berhak mengajukan gugatan apabila terjadipelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan diatur dalampasal 90 ayat 1 dan 2UndangUndangno. 32 tahun2009 tentangperlindungandanpengelolahan lingunganhidup.Menurutpasaltersebutsecaragarisbesarpemerintahmaupunpemerintahdaerah

10

dapatmemintagantirugidantindakantertentuterhadapusahadan/ataukegiatanyangmenyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan untuk ketentuan lebih lanjutmengenaikerugianyangdimaksuddalampasal90diaturlebihdalamdenganPeraturanMenteri.

Adapunpihaklainyangberhakmengajukangugatanadalahmasyarakatyangpadadasarnya seperti yang tercantum dalam pasal 91 UndangUndang No.32 tahun 2009tentangPerlindunganDanPengelolahanLingunganHidupmemilikihakuntukmewakilikelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabilamengalamikerugian.

GugatanClassAction(GugatanPerwakilanKelompok)Terdapatbeberapahalyangharusdiperhatikandalammengajukan gugatanyang

mengatasnamakanpihakmasyarakatyaitu:1. harusterdapatkesamaanfaktaatauperistiwa,dasarhukum,sertajenistuntutandi

antarawakilkelompokdananggotakelompok.2. pihak organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila untuk

kepentingan pelestarian lingkunganhidup, akan tetapi ia tidak berhak memintagantirugikecualibiayaataupengeluaranriil.

Adapun sebelummengajukan gugatan, suatu organisasi lingkungan hidup harusmemenuhisyaratsyaratsebagaiberikut;

1. BerbentukBadanHukum.2. Menegaskandi dalamanggarandasarnyabahwaorganisasi tersebut memang

didirikanuntukkepentinganpelestarianfungsilingkunganhidup.3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling

singkatduatahun.

Setiaporangyangpadaprinsipnyadapat mengajukangugatanberkaitandenganpejabat tata usahanegarayangmenerbitkan izin kegiatan terhadapsuatuusahaataukegiatanyang tidakdilengkapi dengan dokumenAMDALmaupunUKLUPL, serta tidakdilengkapidenganizinlingkungan.Tatacarapengajuangugatanterhadapkeputusantatausahanegaramengacupadahukumacaraperadilantatausahanegara.

11

AsasSubsidiaritasSebagaipenunjanghukumadministrasi,berlakunyaketentuanhukumpidanatetap

memperhatikanasassubsidiaritas,yaitubahwahukumpidanahendaknyadidayagunakanapabilasanksibidanghukumlaintidakberhasil.Yangperlumendapatkanperhatiankhususadalahadanyaberbagaikewajiban,sepertikewajibanmengukur(meetingsplicht),kewajibanmendaftarkan(regristratieplicht),dankewajibanmelapor(meldingsplicht). Asassubsidiaritaspidana ataujugadisebut asas ultimumremedium,padaintinya menempatkan sarana hukumpidana sebagai obat terakhir. Penempatan pidanasebagaisaranaterakhirdisebabkandarisifatpidanaitusendiriyaitusebagaipenderitaanyangsengajadibebankankepadaorangyangmelakukanperbuatanyangmemenuhisyaratsyarattertentu.Pidanamerupakankarakteryangmembedakanhukumpidanadaribidanghukumlainnyadalamhalpemberiansanksi kepadapelanggarnormanya. Sanksi dalamhukumpidana tersebut adalahsanksi negatif, olehkarena itudikatakanbahwahukumpidanamerupakansistemsanksiyangnegatif.Disampingitumengingatsifatdaripidanaitu,yanghendaknyabaruditerapkanapabilasarana(upaya)lainsudahtidakmemadai,makadikatakanpulabahwahukumpidanamempunyaifungsiyangsubsidiar.Pidanatidakhanyatidakenakdirasapadawaktudijalani, tetapisesudahituorangyangdikenai itumasihmerasakanakibatnyayangberupacapolehmasyarakatbahwaiapernahberbuatjahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut stigma. Jadi orang tersebutmendapatstigmajahat,danhaliniapabilatidakbisahilang,makaiaseolaholahdipidanaseumurhidup.OlehkarenaituPenegakanhukumlingkunganyangmengedepankanmodelpidanaadministratif didasarkanpadasulitnyamembuktiantindakpidanalingkunganhidupdanbanyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyatamelakukan pencemaran atau perusakan lingkunganhidup. Sanksi yangdiberikan lebihditekankankepadapenjatuhanpidanadendadaripadamenjatuhkanpidanapenjara. Timperumus RUUperubahan terhadap UUPengelolaan LingkunganHidupmemastikan bahwa asas subsidiaritas akan tetap dipertahan, dan bahkan semakindipertegas. Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwahukum pidana seyogianya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat padabagianpenjelasanumumUUNo.23Tahun1997tentangPengelolaanLingkunganHidup(PLH)ini,mensyaratkantigahalyangharusterpenuhisebelumhukumpidanaditerapkan.Ketigasyaratituadalahsanksibidanghukumlaintidakefektif,tingkatkesalahanpelakuatauakibatnyarelatifbesar,danmenimbulkankeresahanmasyarakat. Sifatpidanasebagai ultimumremedium(obatyangterakhir)menghendaki,apabilatidakperlusekali hendaknyajanganmenggunakanpidanasebagaisarana.Olehkarena itu peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatanhendaknya dicabut, apabila tidakada manfaatnya. Proses (pencabutan) ini merupakanpersoalandekriminalisasi(decriminalisering),yaknisuatuprosesdimanadihilangkansamasekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.Asas subsidiaritas pidana dalamhukumlingkunganterlihatdariketergantunganhukumpidanapadahukumadministrasi,terutamadalamhalperizinan.Sebagaimanadiketahui,bahwayangberwenangmengeluarkanizinadalahpejabatadministrasi,baikpemerintahdaerahmaupunpemerintahpusat,adapunpenempatan sanksi pidana padaumumnya terdapat pada bagian intinya yaitu karenatanpaizin,yangsudahjelassemuanyamenunjukkanbahwahukumpidanalingkunganbanyaktergantungpadahukumadministratif. Penegakanhukumlingkunganyangmengedepankanmodelpidanaadministratif

12

didasarkan pada sulitnya membuktian tindak pidana lingkunganhidup dan banyaknyaindustri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyata melakukanpencemaranatauperusakan lingkunganhidup. Sanksi yangdiberikan lebih ditekankankepadapenjatuhanpidanadendadaripadamenjatuhkanpidanapenjara.

13

Tindak Pidana Lingkungan, Prosedur Penyelesaian Secara Pidana, Penyidik sertaSanksiPidana

UndangundangNomor32Tahun2009initerdiridari17BABdan127Pasalyangmengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan mendasar antara UndangUndangNomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkatUUPLH) dengan UndangUndang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalamUndangUndang ini tentang prinsipprinsip perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiapprosesperumusandanpenerapaninstrumenpencegahanpencemarandan/ataukerusakanlingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkanpengintegrasianaspektransparansi,partisipasi,akuntabilitas,dankeadilan.

BeberapapokokpentingyangterkandungdidalamUUNo.32Tahun2009antaralain:

1. Keutuhanunsurunsurpengelolaanlingkunganhidup;2. Kejelasankewenanganantarapusatdandaerah;3. Penguatanpadaupayapengendalianlingkunganhidup;4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan

lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumenpengendalian;

5. Pendayagunaanpendekatanekosistem;6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan

global;7. Penguatandemokrasilingkunganmelaluiaksesinformasi,aksespartisipasi,

danakseskeadilansertapenguatanhakhakmasyarakatdalamperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup;

8. Penegakanhukumperdata,administrasi,danpidanasecaralebihjelas;9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yanglebihefektifdanresponsif;10.Penguatan kewenanganpejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik

PegawaiNegeriSipillingkunganhidup.

Melalui UndangUndang ini juga, Pemerintah memberi kewenanganyang sangatluas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup di daerah masingmasing yang tidak diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksudPerlindunganDanPengelolaanLingkunganHidupdalamundangundangtersebutmeliputi:

Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup,penetapanwilayahekoregiondanpenyusunanRPPLH(RencanaPerlindunganDanPengelolaanLingkunganHidup).

AspekPemanfaatanSumberdayaAlamyangdilakukanberdasarkanRPPLH.TetapidalamUndangundanginitelahdiaturbahwajikasuatudaerahbelummenyusunRPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan dayadukungdandayatampunglingkunganhidup.

14

Aspekpengendalianterhadappencemarandankerusakanfungsilingkunganhidupyangmeliputipencegahan,penanggulangandanpemulihan.

Dimasukkannya pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain:

KLHS(KajianLingkunganHidupStrategis),tataruang,kriteriabakukerusakanlingkunganhidup,AMDAL(AnalisisMengenaiDampakLingkunganHidup),UKLUPL(UpayaKelolaLingkunganUpayaPemantauanLingkungan),perizinan,instrumenekonomilingkunganhidup, peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasislingkunganhidup,analisisresikolingkunganhidup,auditlingkunganhidup,daninstrumenlainsesuaidengankebutuhandan/atauperkembanganilmupengetahuan.

Pemeliharaanlingkunganhidupyangdilakukanmelalui upayakonservasisumberdayaalam,pencadangansumberdayaalam,dan/ataupelestarianfungsiatmosfer.

15

AspekPengawasandanPenegakanHukum,meliputi:

1. Pengaturansanksiyangtegas(pidanadanperdata)bagipelanggaranterhadapbakumutu, pelanggar AMDAL(termasukpejabat yangmenebitkan izin tanpaAMDALatauUKLUPL),pelanggarandanpenyebaranprodukrekayasagenetikantanpahak,pengelolalimbahB3(BahanBerbahayaBeracun)tanpaizin,melakukandumpingtanpaizin,memasukkanlimbahkeNKRItanpaizin,melakukanpembakaranhutan,

2. Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidikpengawainegerisipil(PPNS),danmenjadikannyasebagaijabatanfungsional.

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimanabentukbentuk tindak pidana yang ada dalamUndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganhidup dibandingkandenganundangundangNomor23tahun1999tentangPengelolaanLingkunganHiduptetaptindakpidanadibagidalamdalamdelikmaterilmaupundelikmateril.HanyasajadalamUndangUndangNomor 32 Tahun 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya biladibandingkan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam UndangUndangNomor23Tahun1997hanyaadaenampasalyangmenguraikanmasalahsanksipidanadalamkaitannyadengantindakpidanalingkungan(Pasal 41sampaidenganPasal 46).SedangkandalamUndangundangNomor32tahun2009ada19Pasal(Pasal97sampaidenganPasal115).JikadiamatidandibadingkanpengaturanPasaltentangsanksipidanaterhadap tindakpidana lingkungandalamUUPPLH lebih terperinci jenis tindakpidanalingkungan, misalnya ada ketentuan bakumutu lingkunganhidup, diatur dalampasaltersendiritentangpemasukanlimbahBahanBerbahayaDanBeracun(selanjutnyadisingkatB3),masalahpembakaranlahan,danpenyusunanAMDALtanpasertifikatakandikenakansanksipidana. Ataudengankatalainpengaturansanksipidanasecaraterperincidalambeberapapasal.

TindakpidanayangdiperkenalkandalamUUPPLHjugadibagidalamdelikformildandelikmateril. MenurutSukandaHusin(2009:122)delikmateril dandelikformildapatdidefinisikansebagaiberikut:A.Delikmateril (genericcrime)adalahperbuatanmelawanhukumyangmenyebabkanpencemaranatauperusakanlingkunganhidupyangtidakperlumemerlukanpembuktianpelanggaranaturanaturanhukumadministrasisepertiizin.B.Delikformil(specificcrime)adalahperbuatanyangmelanggarhukumterhadapaturanaturanhukumadministrasi,jadiuntukpembuktianterjadinyadelikformiltidakdiperlukanpencemaranatauperusakanlingkunganhidupsepertidelikmateril,tetapicukupdenganmembuktikanpelanggaranhukumadministrasi.

16

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalamUUPPLHyangdisesuaikandenganbeberapakejahatanyangberkaitandenganstandarbakukebiasaanterjadinyapencemaranlingkunganyaitu:

Pasal105Setiap Orang Yang Memasukkan Limbah Ke Dalam Wilayah Negara KesatuanRepublikIndonesiaSebagaimanaDimaksudDalamPasal69Ayat1HurufCDipidanaDenganPenjaraPalingSingkatEmpatTahunDanPalingLamaDuaBelasTahunDanDendaPalingSedikitRp4.000.000.000DanPalingBanyakRp.12.000.000.000.

Pasal106Setiaporangyangmemasukkan limbahB3kedalamwilayahNegarakesatuan republikIndonesiasebagaimanadimaksudPasal69ayat1hurufddipidanadenganpenjarapalingsingkatlimatahundanpalinglamalimabelastahundan denda palingsedikitRp5.000.000.000danpalingbanyakRp.15.000.000.000.

Pasal107SetiaporangyangmemasukkanB3yangdilarangmenurutperaturanperundangundanganke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudpasal69ayat1hurufbdipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000danpalingbanyakRp.15.000.000.000.

Pasal108Setiaporangyangmelakukanpembakaranlahansebagaimanadimaksuddalam pasal69ayat1hurufh,dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatsatutahundanpalinglamatigabelastahundandendapalingsedikitRp3.000.000.000danpalingbanyakRp.10.000.000.000.

Sementara, yangtermasukdalamdelik formil, sebagai tindakpidanayangharusdidasarkanpadapersyaratanadministratifdariperusahaanatauindividuitubertindakdanpatut didugamelakukan tindakpidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalambeberapapasalseperti:

Pasal98Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan DilampauinyaBakuMutuUdaraAmbient,BakuMutuAir,BakuMutuAirLaut,AtauKriteriaBakuKerusakanLingkunganHidup,DipidanaDenganPidanaPenjaraPalingSingkatTigaTahunDanPalingLamaSepuluhTahunDanDendaPalingSedikitRp.3.000.000.000DanPalingBanyakRp.10.000.000.000.

Pasal102Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksudPasal59ayat4,dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatsatutahundanpalinglamatigatahundandendapalingsedikitRp.1.000.000.000danpalingbanyakRp3.000.000.000.

17

18

HalyangmembedakanantaraUUPLHdenganUUPPLHterletakpadasanksipidanadendanya yangbukanlagidalamhitunganjutaanrupiah,akantetapidinaikkansampaimencapaibilanganmiliaranrupiah.Dalamundangundangyangbarutersebut,jugadiaturmasalahpertanggungjawabanpidanabagikorporasi,yangselanjutnyadapatdikenakankepadayangmemerintahsehinggaterwujudtindakpidanapencemaranlingkungan,tanpamemerhatikanterjadinyatindakpidanaitusecarabersamasama(vide:Pasal116ayat2).

Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapatberkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidangperlindunganhidupuntukmelaksanakaneksekusidalammelaksanakanpidanatambahanatautindakantatatertib(vide:Pasal119danPasal120).

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalaminstrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertamatama ialah penyidikan.PenyidikandalamhukumlingkungantercantumdalamUndangUndangno.32tahun2009tentangperlindungandanpengelolahanlingunganhiduppasal94danpasal95.

AdapunyangberhakmelakukanpenyidikanadalahpejabatpolisinegararepublikIndonesiadanpejabatpegawainegerisipiltertentudilingkunganinstansipemerintahyanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolahanlingkunganhidupdiberiwewenangsebagaipenyidiksebagaimanadimaksuddalamHukumAcara Pidana untuk mlakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Bentukkerjasamaantarapenyidikpegawainegerisipil denganpenyidikPOLRIberupabantuanpersonil, bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratoriumlingkungan dan/atau ahli, di sisi lain POLRI sebagai koordinator pengawas penyidikpegawainegerisipilmemberikanbantuandalambentuklaboratoriumforensik,identifikasi,dan psikologi, bantuan personil penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipantahanan serta pengamanan barang bukti maupun tersangka dan/atau terdakwa. Danbentuk kerjasamadengan jaksa menyangkut asistensi dan konsultasi dalampenerapankonstruksihukumsebelumatauselamaprosespenyidikan.

Adapunwewenangdaripenyidikpegawainegerisipilyangberwenangtercantumdalampasal94ayat2seperti;

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaantindakanlingkunganhidup.

Melakukanpemeriksaanterhadapsetiaporangyangdidugamelakukantindakpidanadibidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup.

Meminta keterangan dan bahan bukti berkenaan peristiwa tindak pidanalingkunganhidup.

Melakukan pemeriksaan pembukaan, catatan, dan dokumen lain berkenaandengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolahan lingkunganhidup.

Melakukanpemeriksaanditempattertentuyangdidugaterhadapbahanbukti,pembukuan,catatan,dandokumenlain.

Melakukanpenyitaanterhadapbahandanbaranghasilpelanggaranyangdapatdijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan danpengelolahanlingkunganhidup.

Menghentikanpenyidikan.

Memasukitempattertentu,memotret,dan/ataumembuatrekamanaudiovisual.

19

Melakukanpenggeledahanterhadapbadan,pakaian,ruangan,dan/atautempatlainyangdidugamerupakantempatdilakukannyatindakpidana.

Menangkapdanmenyerahkantersangka.

20

Kemudianberkenaandenganpenyidikanyangpadadasarnyaadalahmenentukanapakahsuatuperistiwamerupakantindakpidanahukumlingkungansangateratkaitannyadenganpembuktian,yaitualatbukti.

Alatbukti merupakanalatyangdigunakanuntukmenjerattersangkaataupihaktertentuuntukmendapatkansanksimaupunhukuman.Adapunalatbuktiterdiridari;

1. Keterangansaksi2. Keteranganahli3. Surat4. Petunjuk5. Keteranganterdakwa6. Alat bukti lain, termasukalat bukti yangdiatur dalamperaturanperundang

undangan.

Adapunmengenai penyidikandanpembuktian,hallainyangperludiperhatikanadalah terdapat ketentuan pidana dalam UndangUndang no. 32 tahun 2009 tentangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupmulaidaripasal97hinggapasal120.Isidariketentuanpidanasecaragarisbesarmenjeratorangyangsengajamelakukantindakpidanalingkunganhidup,orangyanglalaisehinggamengakibatkankerugianlingkunganhidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkanrekayasagenetik,danorangyangmenghasilkanlimbahB3tanpamelakukanpertanggungjawaban. Akan tetapi tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidanamelainkanpihakpemberiijinataudalamhalinipejabatpemberiijinlingkunganhidup,sertapenanggungjawabusahadapatpuladikenakanketentuanpidana.

Lebihlanjutmengenaipenegakkanlingkunganhidup sepertiyangtelahterjadidibeberapakasusyangada,setiapkaliterjadikejahatanterhadaptindakpidanamakahalyangpalingeratialahberkaitandengankejahatankorporasi.Korporasidalamhalbagiandarikegiatanekonomidapatpuladikenakanketentuanpidanalingkunganhidupapabiladalammelakukankegiatannyadisinyalirtelahmelakukankegiatanmerusak,mengurangi,maupun mengubah sesuai batasbatas yang telah ditentukan. Apabila suatu korporasiternyata telah melakukan suatu kejahatan lingkungan yang serius maka yang perludiperhatikan sebaiknya aturan dari ketentuan hukum pidana lingkungan itu sendiri,namun apabila tindakan korporasi tersebut lebih mengarah ke pertanggungjawabanlainnya maka dapat dipakai instrumen hukum perdata maupun instrumen hukumadministrasi.

Adapunmengenaisiapayangbertanggungjawabdalamkejahatanlingkunganyangdilakukanolehpihakkorporasimakadapatdiketahuidalampasal55KUHPbukukeIyangmemberikan ancaman terhadap orang yang melakukan (pleger), yang menyuruhmelakukan (doen pleger), yang turut melakukan (medepleger), dan yang membujuk(uitlokker).Dengandemikianapabilamengajupadapasal55makayangdapatdikenakansanksi dapat dimulai dari pemimpin suatu korporasi, kemudian pemberi perintah dari kegiatantersebuthinggaorangorangyangmelakukankegiatanyangpadahakekatnyamelakukankejahatanlingkunganhidup.

Perlu dipahami bahwa dalam ketentuan instrumen hukum pidana sangatdipengaruhi dengan kemampuan bertanggungjawaban dan unsur kesalahan, sehinggadalam strafbaar feit menunjukpadakelakuanorangyangdirumuskandalamUndangUndang,yangmelawanhukum,danolehkarenanyapatutdipidana.Menurutpendapatahli

21

PompedanVostyangmenganutpengertianmelawanhukumidentikdenganinstrijdmethetrechtataudapatdikatakanbertentangandenganhukum.Bertentangandenganhukumbukan hanya dinilai sebagai hal hal yang bertentangan dengan UndangUndangmelainkandengankepatutan.

Selanjutnyaapabilamelihatpengertianstrafbaarfeitmakadapatdipertanyakanapahubungannya dengan dengan hukum lingkungan. Menjawab pertanyaan berkaitanhubunganantarastrafbaarfeitdenganhukumlingkunganmakapadapokoknyamenurutHerminHadiatiKoeswadjimengatakanbahwaterdapatduapokokunsurpenting,yaitu;Bahwafeitdalamstrafbaarfeitberartihendeling,kelakuan,tingkahlakuyagberadadalamdunianyatayangdapatdirasakanolehpancaindera.

Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yagmenimbulkankelakuantadi,yaituberadadalamlubukbatinatautidakdirasakandenganpancaindra.

Keduaunsurpentingtersebutmudahuntukdibuktikankarenapabilakitamelihatdariunsuryangpertamajelasbentuknyasepertipengerusakanhutan,pencemaranair,dansegalatindakanyangdapatdirasamerupakankejahatanlingkungan.Sedangkanmengenaiunsurkedua,keksalahanseeorangdiakitkansuasanadalambatinseseorangyaituorangtersebutmengetahuidanmerasaperbuatantersebutbertentangandenganbatinnya.

Pengaruhlaindaritindakpidanaadalahunsurmampubertanggungjawab, unsurinimerupakansuatubuktisahdapatdikenakansanksipidana.Dalamkaitannyadenganmampu bertanggungjawab, kiranya perlu dimaklumi bahwa terdapat tiga sistempertanggungjawabanpidana:

1. Pertama, yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dikenakanpertanggungjawabanadalahorang,

2. Kedua,adalahBadanHukum,3. Ketiga,adalahorangdanBadanHukum.

22

Dengandemikiandalamsuatukejahatanyangdilakukanolehkorporasitidakhanyaorangnya saja yang dapat dikenakan sanksi pidana melainkan badanhukumnya dapatdikenakansanksipidana.

Selaindaripadaitukemampuanbertanggungjawabadalahnormalitaspsikisdankematanganyangmembawatigakemampuan,yaitu:

Mampumengertinilainilaidanakibatperbuatannyasendiri.

Mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakattidakboleh.

Mampumenentukankehendaknyaatasperbuatanperbuatanyangdilakukannyaitu.

23

AspekPidanaHukumLingkungandariPembakaranLahandiMuaraTripa

Dari paparan di muka dapatlah ditarik beberapa simpulan berkenaan denganperkaraini.

1. AdapunperkarapidanayangmenyeretPTKallistaAlaminiadalahperkaranomor132/pid.b/2013/PN MBO yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Meulaboh,Aceh,dengandakwaantelahmelakukanpembukaanlahansecaratanpaizin.

2. PT Kallista Alam ada sebuah subyek hukum yang dapat dimintakanpertanggungjawabannya, melalui pimpinannya, yakni dalam hal ini adalahSubiantoRusyid,yangmenjabatsebagaiDirekturPT.KallistaAlam.

3. Sungguhpunputusan atas perkara ini baru akandibacakan pada hari ini, yakniSelasa,3Juni2014mendatang,namunmenarisekaliuntukmenelaah(sekiranyaputusannyatelahdapatdiaksespublik,sejauhmanakahasasasasyangterkandungdi dalam hukum positif yang mengatur hukum lingkungan di Indonesia telahditerapkan (asas tanggung jawab langsung dan seketika [strict liability], asassubsidiaritas,danlainlainnya).

4. TidakkalahmenariknyaadalahbahwaatasPTKallistabukanhanyasatuperkarapidana lingkungan saja yang diajukan [lihat tabulasi pada LAMPIRAN2], yakniberkenaandengandugaanpengrusakanlingkunganberupapembukaanlahantanpaizin[baca:pembakaranlahangambut|atauhutandiMuaraTripa],serta perkarayang satu lagi yaitu perkara nomor 131/Pid.b/2013/PN MBO dan133/Pid.B/2013/PNMBOterhadaplahandengancaramembukamembakar.

5. Adapun perkaraperkara pidana lingkungan tersebut di muka digelar setelahsebelumnyaperkaraatassubyekhukumyangsama(PTKallistaAlam)telahdigelardi level hukumadministrasi negara(PutusanPTTUNMedanyangmencabut izinusahaPTKallista)sertadilevelhukumperdata(putusanPNsidangperdatadengannomor perkara No.12/PDT.G/2012/PNMBO perihal gugatan pembakaran lahangambutuntukperkebunankelapasawit,Rabu(8/1/2014)yangdalamputusannyamajelis hakimpada pokoknya majelis berpendapat berdasarkan keterangan parasaksi,faktafaktadilapangandalamsidangPemeriksaanSetempat(PS)danbuktibuktiyangdiajukankeduabelahpihakmakagugatanpembakaranlahanterbuktidilakukanolehPTKallistaAlam).

24

KEPUSTAKAAN

Harsanto Nursadi dan RM Andri G. Wibisana. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan: Materi Presentasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Mohammad Askin. Seluk-Beluk Hukum Lingkungan: Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010.

Syampadzi Nurroh. Analisis Kritis Aspek Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Studi Kasus: Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Pt. Kallista Alam, Propinsi Aceh. Tugas Akhir. Mata Kuliah Hukum dan Kelembagaan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

25