Upload
hoangdang
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Bogor telah dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP)
Tahun 2017, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka
mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
target yang ingin dicapai.
Secara keseluruhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Bogor telah mampu melaksanakan program dan kegiatannya sesuai
dengan target yang ingin dicapai. Keberhasilan Dinas diukur dengan
membandingkan antara rencana target sasaran strategi yang ingin dicapai
dengan realisasi pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator di
dalam sasaran strategis yang ada, dan didukung juga dengan program
dan kegiatan selama tahun 2017. Capaian kinerja dievaluasi dengan
mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan
dari pencapaian target tersebut.
Namun di dalam pelaksanaan kegiatan, masih perlu adanya
pembenahan baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya.
Sehingga hal-hal yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target
yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan
penjelasan tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Bogor selama tahun 2017, sehingga dapat dijadikan bahan untuk
perbaikan selanjutnya.
Bogor, Januari 2018
Kepala,
Samson Purba, SE.,MM Pembina Tk. I
NIP. 19640416 199103 1 007
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------- ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ------------------------------------------------------------------- iii
BAB I PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------- 1
A. Gambaran Umum -------------------------------------------------------------- 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan
Organisasi ----------------------------------------------------------------------- 2
C. Dasar Hukum ------------------------------------------------------------------- 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ------------------------ 6
A. Perencanaan Kinerja ---------------------------------------------------------- 6
B. Penetapan Kinerja ------------------------------------------------------------- 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI...................................................................................14
BAB IV PENUTUP .............................................................................................54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bogor tahun
2015 – 2019, adalah:
“Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermartabat,
Berbudaya dan Mandiri Tahun 2015 - 2019”
Pernyataan visi di atas menggambarkan tekad Pimpinan dan
Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor untuk dapat
menghasilkan rencana yang kondusif bagi aktivitas perencanaan
umum yang menunjang keberhasilan perwujudan Visi Kota Bogor.
Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus mempunyai
misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus
diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang
telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik. Dan untuk melaksanakan misi-misi yang
ditetapkan juga telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran, dalam
tahun 2015, telah dirumuskan keterkaitan Misi, Tujuan dan
Sasaran, sebagai berikut :
1. Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas dan produktivitas Tenaga
Kerja, mempunyai Tujuan : Meningkatnya
kualitas dan produktivitas pengetahuantenaga kerja;
dengan Sasaran : Meningkatnya Produktvitas
Tenaga Kerja.
2. Misi Kedua : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan
Transmigrasi, mempunyai Tujuan :
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh pasar
kerja, dengan Sasaran : Meningkatnya
perluasan kesempatan kerja dan Menurunnya angka
pengangguran.
.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
4
3. Misi Ketiga : Menciptakan Hubungan Industrial yang
Harmonis dan dinamis dan Pengembangan Lembaha
Ketenaga kerjaan, mempunyai Tujuan : Meningkatkan situasi yang Kondusif dan Harmonis
antara perusahaan dan Tenaga Kerjadan
Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja, dengan Sasaran : Terciptanya Hubungan
Industrial kerja yang kondusif
.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja sasaran, pengukuran
kinerja juga mencakup pengukuran tingkat capaian sasaran stratejik yang
menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil
(outcome) dari program/ kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017.
Oleh karena itu perlu di disain terlebih dahulu uraian lebih
lanjut (rinci) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ke dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan sekaligus menentukan indikator kinerja
berikut tolok ukurnya yang akan dipergunakan dalam pengukuran
keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kegiatan. Dengan
demikian diharapkan akan mempermudah Pengukuran Kinerja (PK)
yang ditargetkan, sehingga pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Bogor akan memperoleh dukungan data
kinerja yang memadai. Pada akhirnya akan dapat ditarik benang
merah kontribusi suatu kegiatan dalam mendukung sasaran yang
ingin dicapai dari setiap program, kebijakan, misi dan visi
Inspektorat Kota Bogor yang telah dicanangkan. Terhadap kinerja
yang masih belum mencapai target perlu pengkajian kembali
permasalahan utamanya untuk dapat dilakukan perbaikan.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
5
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor adalah salah
satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas
membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai Kepala
Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 mengenai
Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah
Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor.
Wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
meliputi 6 Kecamatan 68 Kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Bogor berpedoman pada Program Kerja
Tahunan dan selama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan baik
yang ditunjang APBD/ APBN maupun kegiatan swadana dan
pembangunan dengan anggaran dana yang ada.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
7
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan
Organisasi
1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D dan Peraturan Walikota Bogor
No. 50 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebagai unit pelaksana teknis dan unsur
penunjang di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor
melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor berkedudukan di Jalan Sumeru No. 33
Bogor.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor mempunyai
Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor mernpunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
8
3. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor mempunyai
kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah di
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Walikota Bogor. Wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Bogor meliputi 6 Kecamatan dan 68
Kelurahan.
4. Susunan Organisasi
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh Seorang
Kepala Dinas dan dibantu oleh :
a. Sekretariat membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
b. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi :
1) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
2) Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Bina Lembaga Latihan
Swasta;
3) Seksi Transmigrasi.
c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan membawahkan :
1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
f. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), membawahkan :
1) Sub Bagian Tata Usaha
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Tenaga Kerja Pelaksana;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
9
C. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor mengacu kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015
– 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
10
D. Reviu Berkala
Reviu berkala dilakukan dengan tujuan untuk
mensinkronkan dengan visi, misi, tujuan, indikator tujuan,
Sasaran, indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan
dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019, selain itu agar dapat
memperbaiki guna penyempurnaan lebih lanjut.
Hasil dari reviu diharapkan adanya peningkatan
akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor serta tersedianya dokumen
perencanaan yang lebih akuntabel.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di
depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan
dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan
Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam
pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan
Kinerja, dimaksudkan untuk :
1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan
operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.
Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan,
sesuai dengan yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019,
maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
mempunyai Visi dan Misi yang akan mendukung tercapainya
target tersebut. Adapun Visi dan misinya adalah sebagai berikut
:
Visi
“Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,
Bermartabat, Berbudaya dan Mandiri Tahun 2015 - 2019”
Misi
Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas dan produktivitas Tenaga
Kerja;
Misi Kedua : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan
Transmigrasi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
12
Misi Ketiga : Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis
dan dinamis dan Pengembangan Lembaha
Ketenaga kerjaan;
Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.572.980.000,- dengan jumlah
kegiatan sebayak 24 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya Program dan
Kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
PROGRAM KERJA TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BOGOR
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1 Pelatihan bagi Pencaker dan Penganggur (Entrepreunership) 600.000.000 492.417.025 98,48
2 Pelatihan melalui Pemagangan di Perusahaan 225.000.000 219.041.540 97,35
3 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Miskin (KK Miskin) 150.000.000 149.980.000 99,99
4 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)
75.000.000 70.480.000 93,97
5 Penyusunan Penilaian Pelatihan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja 100.000.000 92.123.540 92,12
6 Uji Kompetensi 100.000.000 95.320.000 95,32
7 DED Pembangunan Gedung BLK 300.000.000 299.770.000 99,92
2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
6 Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor 200.000.000 181.712.500 90,86
7 Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa/Buruh 100.000.000 94.768.526 94,77
8 Pemberdayaan LKS Tripartit 50.000.000 50.000.000 100
9
Pembinaan dan Pembentukan Lembaga
Bipartit di Perusahaan 50.000.000 49.850.000 99,70
10
Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan 150.000.000 149.270.733 99,51
11 Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100.000.000 85.180.000 85,18
3 Peningkatan Kesempatan Kerja
12 Bursa Kerja Expo 150.000.000 148.660.000 99,11
13 Pemberian Kerja Sementara 350.000.000 347.946.000 99,41
14 Wirausaha Baru 100.000.000 99.160.172 99,16
15 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100.000.000 100.000.000 100
16 Monitoring,Pendataan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 50.000.000 48.586.000 97,17
4 Pembinaan dan Penempatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
13
Transmigrasi
17 Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon 150.000.000 144.242.000 96,16
Transmigran
18 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi 150.000.000 45.099.900 46,73
19 Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi 100.000.000 95.649.200 95,65
5 Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 234.000.000 233.738.666 99,89
6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
21 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.000 41.923.750 83,85
22 Evaluai Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos) 20.000.000 17.750.000 88,75
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23 Pengadaan Inventaris Kantor 828.980.000 810.846.381 97,81
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 190.000.000 184.473.350 97,09
Jumlah 4.572.980.000 4.372.989.283 95,53
B. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja atau
kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja, antara atasan dan
bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
OPD Kota Bogor menyusun penetapan kinerja setelah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Walikota dan
pimpinan SKPD. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap
pimpinan OPD untuk :
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
3. Menilai keberhasilan organisasi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor pada
Tahun 2017 mempunyai 24 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
target yang ingin dicapai selama 1 tahun dan sesuai dengan Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Peraturan Daerah Kota
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
14
Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019, dengan
anggaran untuk urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 2.950.000.000,-,
dan urusan Ketransmigrasian sebesar Rp. 400.000.000, Urusan
Otonomi Daerah sebesar Rp. 1.322.980.000,- jadi total anggaran
Tahun 2017 sebesar Rp. 4.572.980.000,-.
Untuk lebih jelasnya Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
PROGRAM KERJA TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BOGOR
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1 Pelatihan bagi Pencaker dan Penganggur (Entrepreunership) 600.000.000 492.417.025 98,48
2 Pelatihan melalui Pemagangan di Perusahaan 225.000.000 219.041.540 97,35
3 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Miskin 150.000.000 149.980.000 99,99
(KK Miskin)
4 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)
75.000.000 70.480.000 93,97
5 Penyusunan Penilaian Pelatihan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja 100.000.000 92.123.540 92,12
6 Uji Kompetensi 100.000.000 95.320.000 95,32
7 DED Pembangunan Gedung BLK 300.000.000 299.770.000 99,92
2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
6 Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor 200.000.000 181.712.500 90,86
7 Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa/Buruh 100.000.000 94.768.526 94,77
8 Pemberdayaan LKS Tripartit 50.000.000 50.000.000 100
9 Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Bipartit di Perusahaan 50.000.000 49.850.000 99,70
10
Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan 150.000.000 149.270.733 99,51
11 Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100.000.000 85.180.000 85,18
3 Peningkatan Kesempatan Kerja
12 Bursa Kerja Expo 150.000.000 148.660.000 99,11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
15
13 Pemberian Kerja Sementara 350.000.000 347.946.000 99,41
14 Wirausaha Baru 100.000.000 99.160.172 99,16
15 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100.000.000 100.000.000 100
16 Monitoring,Pendataan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 50.000.000 48.586.000 97,17
4 Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
17 Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon 150.000.000 144.242.000 96,16
Transmigran
18 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi 150.000.000 45.099.900 46,73
19 Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi 100.000.000 95.649.200 95,65
5 Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 234.000.000 233.738.666 99,89
6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
21 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.000 41.923.750 83,85
22 Evaluai Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos) 20.000.000 17.750.000 88,75
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23 Pengadaan Inventaris Kantor 828.980.000 810.846.381 97,81
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 190.000.000 184.473.350 97,09
Jumlah 4.572.980.000 4.372.989.283 95,53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BOGOR
TAHUN 2017
Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja
guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis
akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Bogor selama Tahun 2017, untuk lebih jelasnya akan diuraikan hal-hal sebagai
berikut :
1.Sasaran Strategis : Meningkatnya perluasan
kesempatan kerja dan Menurunnya angka pengangguran
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISASI %
2016 2017
1 Persentase
Penyerapan Tenaga Kerja
10,89 8,89 10,25 90%
Tingkat
Pengangguran Terbuka
9,3 10,1 9,5 100%
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 1.150.000.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017
: Rp. 1.025.343.272,-
Presentase Anggaran Tahun 2017
: 98,5%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
17
Target capaian sasaran strategis pada tingakt pengangguran
terbuka/data angkatan kerja yang dikeluarkan BPS hasil survey 2017
dengan data sebagai berikut : Laki-Laki 6.50 Perempuan 15.68 = 9.57
jadi untuk target pengangguran terbuka 9.3 dengan realisasi 9.5 untuk
tahun 2017. Untuk capaian sasaran strategis transmigrasi tahun 2016
dan 2017 dengan realisasi 0 KK karena tidak adanya kuota transmigrant
kota bogor yang akan diberangkatkan untuk transmigrasi.
Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja berupa Jumlah
Calon Transmigran Yang Mengikuti Transmigrasi dengan target capaian
sebanyak 5 KK tetapi realisasi untuk tahun 2017 sebanyak 0 KK
sehinggadengan hasil dari masing-msing kelurahan peserta sosialisasi
tidak mengirimkan calon transmigrasi dikarenakan minat masyarakat
untuk menjadi calon transmigran masyarakat Kota Bogor sangat rendah
dan dari jumlah yang mendaftar tidak memenuhi persyaratan untuk
menjadi calon transmigran dari beberapa keluarga yang mendaftar,
sehingga melihat hasil rekruitmen pendaftaran calon Transmigran di
Bulan September 2017 Kota Bogor tidak melaksanakan seleksi untuk
penetapan calon yang akan diberangkatkan, sehingga untuk tahun ini
tidak ada yang lolos untuk di seleksi.
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a. Pemberian Kerja Sementara (PKS)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat miskin
serta korban PHK di Kota Bogor. Kegiatan ini dapat menyerap 153
orang tenaga kerja yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kelurahan dengan
total 45 Pekerja dan 6 Tukang Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan
Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Tanah Baru
Kecamatan Bogor Utara dan Kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor
Selatan. Kegiatan ini berhasil menyerap penganggur sebanyak 51
orang pekerja.
Anggaran Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000,- dengan
realisasi jasa sebesar Rp.347.946.000,- atau 99,41%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
18
b. Bursa Kerja Expo
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan
pengguna jasa tenaga kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 35 perusahaan
dan lowongan kerja yang tersedia untuk tahun 2017 sejumlah 1.500
lowongan kerja.
Anggaran Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi
anggaran sebesar Rp. 148.660.000,- atau sekitar 99,11%.
c. Wirausaha Baru
Kegiatan ini mengenai survey angka pengangguran, tujuannya
memeping penduduk usia kerja (PUK) pelaksanaanya berlangsung
selama 2 bulan. Survey tersebut dilakukan di kecamatan-kecamatan
yaitu 6 kecamatan dan 68 kelurahan di kota bogor.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi
jasa sebesar Rp.99.160.172,- atau 99,16%.
d. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Kegiatan tersebut memberikan penyuluhan kepada siswa/siswi
SMK/Perguruan Tinggi yang akn menghadapi dunia kerja setelah lulus
tujuannya memberikan informasi serta wawasan kepada siswa/siswi
SMK/Perguruan Tinggi/Alumni untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan
ini berlangsung selama 6 Bulan diikuti oleh 10 SMK dan Perguruan
Tinggi yang telah terbentuk pengurusan BKK (Bursa Kerja Khusus).
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi
jasa sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%.
e. Monitoring, Pendataan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja
Asing
Kegiatan pembinaan terhadap tenaga kerja asing dilakukan kepada
perusahaan pengguna sebanyak 44 Perusahaan (terlampir)
danterhadap tenaga kerja asing khususnya yang mempunyai izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga
kerja asingkerja asing.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran tenaga kerja asing dan perusahaan terhadap ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
19
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasi
anggarannya sebesar Rp. 48.586.000,- Atau sekitar 97,17%.
2. Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
a. Penjajakan, Pendampingan Ke Lokasi Transmigrasi
Pelaksanaan Penjajakan ke lokasi Transmigrasi dilaksanakan tanggal
19 s/d 21 Maret 2017 di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)
Sinyoinyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Untuk
pendampingan ke lokasi Transmigran Pemerintah Kota Bogor tidak
terlaksana bulan Desember 2017 dikarenakan Kota Bogor tidak
mendapatkan Kuota untuk tahun 2017 dari Kementrian Desa, PDT dan
Trasnmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, karena ada penurunan jumlah kuota untuk Provinsi Jawa
Barat yang asalnya untuk Tahun 2016 Jumlah Kuota untuk Jawa Barat
± 270 KK untuk Tahun 2017 ± 55 Kepala Keluarga (KK) sehingga Kota
Bogor tidak bisa mengirimkan calon Transmigran.
Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasinya
sebesar Rp. 45.099.900,- atau sekitar 30,07%
b. Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon
Transmigran
Sosialisasi Program Transmigrasi di 35 (Tiga Puluh Lima)
Kelurahan di Kota Bogor cara menyampaikan informasi yang seluas –
luasnya tentang program Transmigrasi tahun 2017 kepada
masyarakat dilaksanakan dari Bulan April s.d Agustus 2017 dengan
jumlah 350 Orang kemudian dilanjutkan dengan rekruitmen pada
bulan September 2017 dengan hasil dari masing-msing kelurahan
peserta sosialisasi tidak mengirimkan calon transmigrasi dikarenakan
minat masyarakat untuk menjadi calon transmigran masyarakat Kota
Bogor sangat rendah dan dari jumlah yang mendaftar tidak memenuhi
persyaratan untuk menjadi calon transmigran dari beberapa keluarga
yang mendaftar, sehingga melihat hasil rekruitmen pendaftaran calon
Transmigran di Bulan September 2017 Kota Bogor tidak
melaksanakan seleksi untuk penetapan calon yang akan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
20
diberangkatkan, sehingga untuk tahun ini tidak ada yang lolos untuk di
seleksi.
Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasinya
sebesar Rp.144.242.000,- atau sekitar 96%.
c. Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi
Transmigran
Pelaksanaan Monitoring Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan
Barat yang dilaksanakan pada Bulan November 2017 di Unit
Permukiman Transmigrasi (UPT) Satai Lestari 3 Kepala Keluarga (KK)
warga Asal Transmigran Kota Bogor Penempatan Tahun 2014 dan di
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Satai 2 Kepala Keluarga
(KK) warga Asal Transmigran Kota Bogor penempatan Tahun 2015
adalah tersalurkannya Bantuan uang Pembinaan, Bantuan
Pengembangan Ekonomi Trasnmigran sebanyak 5 (Lima) Kepala
Keluarga (KK). Masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapat
Bantuan Uang Pembinaan @ Rp. 5000.000,- per KK.
Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dan
realisasinya sebesar Rp.95.649.200,- atau sekitar 95,65%.
2.Sasaran Strategis : Terciptanya Hubungan Industrial
kerja yang kondusif
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI %
2016 2017
1 1. persentase
yang
melaksanakan
UMK
896 perusahaa
n 632
perusah
aan
678
Perusahaan
75 %
2. Persentase
menurunnya
perselisihan
industrial
30 Kasus 20 Kasus 27 Kasus 90%
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. Rp. 650.000.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017
: Rp. Rp. 610.781.759,-
Prosentase Anggaran Tahun 2017
: 93,9%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
21
Pada Indikator kinerja berupa UMK yang sesuai dengan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) mempunyai target pencapaian sebesar Rp.
1.045.521,- namun realisasi capaiannya sebesar Rp.3.272143,- untuk
tahun 2017 yang artinya meningkat 11,5% dari tahun sebelumnya yaitu
2016 Rp. 3.022.765.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
a. Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk rasa/Buruh
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat
Kota Bogor yang diikuti sebanyak 15 Orang pekerja yang berasal dari
perusahaan di Wilayah Kota Bogor..
Melalui kriteria tersebut, terpilih 3 (TIGA) orang Pekerja Teladan untuk
tingkat Kota Bogor yaitu:
a) Eri Musrizal dari PT. Bank Central Asia, Tbk sebagai Peringkat
Pertama;
b) Eliah, Amk dari Rs. PMI sebagai Peringkat Kedua;
c) Harun Arrasyid dari PLN Area Bogorsebagai Peringkat Ketiga;
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000, realisasi
anggaran sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah sebesar
Rp.94.768.526,-. Atau sekitar 94,77%.
b. Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial di Luar Pengadilan
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan peningkatan
pengetahuan bagi serikat pekerja/serikat buruh, pekerja dan
pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
diluar pengadilan. Bimtek ini dilaksanakan 3 hari dengan peserta 70
perwakilan pekerja dan pengusaha.
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.150.000.000,- dengan
realisasi kegiatan sebesar Rp.149.270.733,- atau sekitar 99,51%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
22
c. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungn Industrial
Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan dan pembinaan tentang
tata cara pelaksanaan mediasi di perusahaan. Jumlah kasus yang
ditangani 20 kasus yang melibatkan kurang lebih 30 tenaga kerja.
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.100.000.000,- dengan
realisasi kegiatan sebesar Rp.85.180.000,- atau sekitar 92,47%.
d. Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor
Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :
Melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Kota Bogor Tahun 2017
dengan hasil UMK Kota Bogor untuk tahun 2018 sebesar Rp.
3.557.146,66,-
Sosialisasi Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2017 Kota Bogor setelah
terbit SK Gubernur Jawa Barat Nomor. 561/Kep.1322 – Bangsos/2015
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) di Jawa Barat Tahun
2018 dengan mengundang 200 orang yang terdiri dari unsur
pengusaha, Serikat Pekerja/Pekerja, unsur Pemerintah dan Anggota
Dewan Pengupahan Kota.
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 181.712.500 atau sekitar 90,86%.
e. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
Kegiatan ini bertujuan menciptakan kesamaan gerak langkah dari
pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam memandang , memecahkan
dan menyelesaikan serta menciptakan kerjasama dalam menangani
masalah ketenagakerjaan . kegiatan ini juga menyelenggarakan
Sarasehan “Arah Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Rangka
Mengurangi Angka Pengangguran”
Keanggotaan Tripartit terdiri dari 21 orang yang terdiri dari unsur
pemerintah, unsur pekerja, dan pengusaha.Pelaksaan Tripartit
dilakukan/sidang sebanyak 6 kali.
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi
kegiatan sebesar Rp.50.000.000,- atau sekitar 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
23
f. Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Bipartit di Perusahaan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi perusahaan
yang belum membentuk forum LKS Bipartit sehingga setelah dilakukan
kegiatan perusahan membentuk forum tersebut.
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi
kegiatan sebesar Rp.49.850.000,- atau sekitar 99,70%.
3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktvitas Tenaga Kerja
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI %
2016 2017
Tingkat
produktivitas
tenaga kerja
daerah
64,62 64,79 64,80 100%
Jumlah Anggaran Tahun
2017 : Rp. 1.450.000.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran
Tahun 2017 : Rp. 1.419.132.105,-
Prosentase Anggaran Tahun
2017 : 97,8%
Jumlah tenaga kerja yang dilatih terdiri dari Peserta pelatihan berbasis
kompetensi yang dilaksanakan di UPTD BLK Kota Bogor sebanyak 96
Orang dan Pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di
Kelurahan di Wilayah Kota Bogor sebanyak 70 Orang dan pelatihan
pemagangan di perusahaan yang diikuti oleh 30 orang. Sedangkan
pencari kerja sesuai yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor sebanyak 3.768 Orang untuk tahun 2017.
Upaya Dinas dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Bogor
salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
24
pencari kerja, Pelatihan Keterampilan terbagi atas pelatihan
Keterampilan bagi pencari kerja yang masih berusia produktif berbasis
kompetensi yang nantinya akan mengisi lowongan yang tersedia di
Perusahaan yang bertempat di UPTD BLK dan Pelatihan berbasis
masyarakat berupa pelatihan Bagi KK Miskin yang memberikan pelatihan
bagi keluarga miskin yang sudah masuk dalam buku register Gakin BPS
dan salah satu lokasi pelatihannya berada di lokasi P2WKSS. Baik
peserta maupun hasil pelatihan tersebut dijadikan mitra bagi PKK
kelurahan, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan keterampilan
bagi KK miskin untuk dapat berwirausaha sehingga dapat menambah
penghasilan bagi keluarganya dan bukan untuk mengisi lowongan kerja
di Perusahaan.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
a. Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur
(Enterpreneurship)
Kegiatan ini.melalui pemberian keterampilan kerja berupa keterampilan
menjahit (16 orang) , Perhotelan (16 orang) teknik otomotif (16 orang),
teknik komputer (16orang), Tata Boga (16 orang), Tata Kecantikan (16
Orang).Persyaratan untuk mengikuti pelatihan di UPTD Balai Latihan
Kerja adalah :
- Usia 17 s.d 40 tahun
- Pendidikan minimal SMP
- Memiliki Kartu AK.1
- Memiliki KTP Kota Bogor
- Pas photo berwarna ukuran 3 x 4
- Surat keterangan sehat dari dokter
Anggaran APBD sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 492.417.025,- atau sekitar 98%.
b. Pelatihan Keterampilan Berbasis masyarakat (KK Miskin)
Kegiatan ini memberikan pelatihan bagi keluarga miskin.Tujuan
dari pelatihan ini adalah memberikan keterampilan bagi keluarga
miskin untuk dapat berwirausaha sehingga dapat menambah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
25
penghasilan bagi keluarganya. Kegiatan ini mempunyai hasil
berupa terselenggaranya pelatihan keterampilanTata Rias
Wajah, Souvenir dari Planel, Souvenir dari Kain Perca dan
Babershop bagi KK Miskin dengan peserta sebanyak 70 orang.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.149.980.000,- atau 99,98%.
c.Pelatihan Melalui Pemagangan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas
keahlian pencari kerja sebagai bekal memasuki dunia usaha berupa
pemberian pelatihan (pemagangan) pada 8 (delapan) perusahaan di
Kota Bogor, sebanyak 30 orang.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 219.041.540,- atau 97,35%.
d. Pembinaan Lembaga Latihan Swasta
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas bagi
para instruktur dan pengelola pelatihan dari Lembaga Latihan Swasta,
dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pengelola Lembaga Latihan
swasta.
Kegiatan sosialisasi 1 hari dengan peserta 15 orang terdiri dari LPK
Kota Bogor yang dilaksanakan di wisma bogor permai.Kegiatan Bimtek
Metodologi 2 hari dengan peserta 15 dari LPK Kota Bogor yang
dilaksanakan di wisma bogor permai.
Anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan
realisasi anggaran Rp.70.480.000,- atau sekitar 93,97%.
e. Penilaian Pelatihan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
yang berlangsung selama 4 hari di wisma bogor permai dengan peserta
15 Perusahaan di Kota Bogor.
Anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi anggaran Rp.92.123.540,- atau sekitar 92,12%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
26
f.Uji Kompetensi
Kegiatan ini bertujuan untuk peserta didik setelah dilatih berdasarkan
kejuruan masing-masing sehingga kompeten.targetnya untuk
meningkatkan tenaga keja yang latih dan kompeten berdasarkan
keahlian/keterampilan yang sudah dilatih pada UPTD Balai Latihan
Kerja. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi pada UPTD Balai
Latihan Kerja Kota Bogor meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang
dan Jasa untuk 6 (enam) Kejuruan yaitu Komputer,Teknik Otomotif,
Tata Boga, Tata Kecantikan,Perhotelan dan Menjahit.
Anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi anggaran Rp.95.320.000,- atau sekitar 95,32%.
g. DED Pembangunan Gedung BLK
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sarana dan prasarana di Gedung
BLK. Sejauh ini baru tahap perencanaan yang akan di bangun di
Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa
Barat, dengan letak geografis antara koordinat 106o 43’ 30” – 106o 51’
00” Bujur Timur dan 6o 30’ 30” – 6o 41’00” Lintang Selatan.secara
Geografis. Dengan Luas yang direncanakan 3.340 m dengan rencana
bangunan 2 lantai sesuai data kajian pengembangan standar minimum
pelayanan UPTD BLK Kota Bogor 2016.
Anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan
realisasi anggaran keseluruhan Rp.299.770.000,- atau sekitar 95,32%.
4.Sasaran Strategis : Melakukan penataan struktur
organisasi pemerintah daerah yang proporsional, serta
mengembangkan profesionalisme aparat dan menerapkan dan
menerapkan insentif berbasis kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
27
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
% 2016 2017
1 Penyusunan
dokumen perencanaan (Renja
SKPD) dan Laporan Akuntabilita
s (LKIP, LKPJ, LPPD)
secara tepat waktu (%)
100% 100% 100% 100%
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 50.000.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016
: Rp. 41.923.750,-
Prosentase Anggaran Tahun 2016
: 83,85%
Pada sasaran ini terdapat indikator kinerja berupa Tingkat Pencapaian
penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Evaluasi
LAKIP dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor serta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi LPPD
dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan
target capaiannya sebesar 100% realisasi pencapaiannya sebesar
100%, jadi persentasenya sebesar 100%. Seluruh laporan telah dapat
diselesaikan dengan baik.
Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporancapaian
kinerja dan keuangan, dengan kegiatan berupa :
1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Kegiatan ini mempunyai out put berupa tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa Rencana Kerja
sebanyak 6 buku, Laporan Semester sebanyak 16 buku, Laporan
Tahunan sebanyak 4 buku, LAKIP sebanyak 4 buku, LKPJ sebanyak 4
buku, LPPD sebanyak 4 buku, ILPPD sebanyak 4 buku, EPPD sebanyak
4 buku, Program Kerja sebanyak 6 buku, Rencana Strategis 2015 – 2019
sebanyak 4 buku, Rencana Kerja Dinas 2015 – 2019 sebanyak 4 buku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
28
dan Update Profil Dinas sebanyak 4 buku dengan hasil terwujudnya tertib
laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD. .
Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
OPD sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar
41.923.750,- Atau sekitar 83,85%.
5.Sasaran Strategis : Meningkatkan profesionalisme aparat
pemerintah daerah dalam pelayanan publik kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
N
O INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI % 2016 2017
1
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 % 100% 100
%
2
Tingkat
ketersediaan
sarana dan
prasarana
operasional
SKPD/UPTD
95 % 95 % 95 % 100
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
29
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 1.322.980.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran
Tahun 2017 : Rp. 1.229.058.397,-
Prosentase Anggaran Tahun
2017 : 92,9%
Pada sasaran strategis ini mempunyai indikator yang mendukung
terlaksananya sasaran, yaitu (1) Pemenuhan kebutuhan dasar operasional
OPD (2) Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor. Indikator Pemenuhan
kebutuhan dasar operasional OPD dapat terealisasi selama 12 bulan sesuai
dengan target. Untuk indikator kinerja pemenuhan kebutuhan inventaris
kantor dapat terealisasi sebesar 100%.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Kegiatan ini mempunyai outputtersedianya/terpenuhinya kebutuhan
dalam pelaksanaan tupoksi Dinas berupa ATK, Alat Listrik, Alat
Kebersihan, Jasa Kantor, BBM, Cetakan, makan dan Minum, Pakaian
Dinas, Perjalanan Dinas dengan hasil berupa meningkatnya
pengelolaan dan pelayanan administrasi Disnakertrans.
Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD sebesar Rp.
234.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 233.738.666,-
Atau sekitar 99,89%.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Inventaris Kantor
Kegiatan ini mempunyai output Terlaksananya pemenuhan sarana
dan prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Bogor :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
30
Dari kegiatan ini hasilnya meningkatnya kinerja aparatur dinas.
Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor sebesar Rp.
828.980.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 810.846.381,-
Atau sekitar 97,81%.
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor
Kegiatan ini mempunyai output terpenuhinya sarana dan prasarana
aparatur Disnakertrans berupa gedung dan mobil Dinas dengan
hasil terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai pendukung
kegiatan Disnakertrans.
Permasalahan yang dihadapi antara lain barang inventaris / asset
kantor banyak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Upaya yang
dilakukan yaitu pengusulan penghapusan barang inventaris / asset
kantor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bogor.
Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor
sebesar Rp. 190.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
184.473.350,- Atau sekitar 97,09%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
31
BAB IV
PENUTUP
Demikian beberapa hal yang dapat kami tuangkan ke dalam
Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam
menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan
maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
(TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui
sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI
dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor,
yang juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi
informasi mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Bogor selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Sebagai catatan untuk perbaikan dimasa mendatang,
terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan
akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang
berkelanjutan (sustainablity) dari suatu program diharapkan hasil,
manfaat dan dampak yang terukur dari setiap kegiatan, maka
dipandang perlu adanya perumusan strategis dalam pencapaian
sasaran yang ditargetkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
perlu didesain terlebih dahulu uraian / rincian dari Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan sekaligus menentukan indikator kinerja berikut tolok
ukurnya yang akan dipergunakan dalam pengukuran keberhasilan
maupun kegagalan dari suatu kegiatan. Dengan demikian
diharapkan akan mempermudah melakukan pengukuran kinerja
yang diharapkan.
Namun secara keseluruhan, dengan melihat hasil yang telah
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Tenaga Kerja dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
32
Transmigrasi Kota Bogor telah dapat mencapai target sesuai
dengan yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa
kegiatan yang belum mencapai hasil sesuai dengan target. Hal ini
akan dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan
selanjutnya sekaligus sebagai sarana introspeksi terhadap kinerja
yang telah berhasil dilaksanakan.
Bogor, Januari 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Bogor
Samson Purba, SE.,MM
Pembina Tk. I NIP. 19640416 199103 1 007