KATA PENGANTAR - bphmigas.go.idbphmigas.go.id/files/2016/06/RENSTRA-BPHMIGAS-2015-2019-UPDATE-OK.pdf · 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Stratejik BPH Migas 2015-2019

i

KATA PENGANTAR

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa,

BPH Migas adalah Lembaga Pemerintah Independent yang mempunyai tugas melakukan Pengawasan dan Pengaturan

terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Eksistensi BPH Migas selaku pemangku tiga kepentingan (Pemerintah, Badan Usaha dan Rakyat), tentu memiliki tantangan

cukup berat di tahun-tahun mendatang. Tanpa didukung oleh perencanaan dan strategi yang matang, tentu sulit membuat BPH

Migas menjadi lembaga yang hebat, dan disegani dan diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, Rencana Stratejik BPH

Migas Tahun 2015-2019 telah dirancang sempurna yang berdasar dan berpijak kepada kebijakan, strategi dan program yan

mampu menjawab semua tantangan dimasa yang akan datang, kurun waktu lima tahun dalam pencapaian kinerja. Dengan telah

diterbitkannya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015-2019 diharapkan menjadi pijakan bagi BPH Migas dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan

hingga terbitnya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019.

Jakarta, 30 Desember 2014

Kepala BPH Migas

Andy Noorsaman Sommeng

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELANG

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2010 - 2014

1.4 POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 TUJUAN

2.2 SASARAN STRATEGIS

BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK

3.1 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI

3.2 KERANGKA REGULASI

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 TARGET KINERJA

4.2 KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DAN ANGGARAN BAB V PENUTUP

i

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

(BPH MIGAS)

KEPUTUSAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014

TENTANG

RENCANA STRATEJIK


TAHUN 2015 - 2019

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPH

Migas serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, dianggap

perlu menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 dalam suatu

keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

i

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas

peraturan pemerintahan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam

Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4596);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkatan Gas Bumi Melalui Pipa;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Nomor Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2012 tentang “Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa”;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

i

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG RENCANA STRATEJIK

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 yang Materinya

tercantum dalam Naskah Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Naskah Rencana Stratejik Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini .

KETIGA : Rencana Stratejik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan

kebijakan pemerintahan

KEEMPAT : Rencana Stratejik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan landasan penyusunan Program dan

Kegiatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 30 Desember 2014

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas

Andy Noorsaman Sommeng

i

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Peran minyak dan gas bumi dalam konstribusinya sebagai sumber devisa negara maupun sebagai sumber energi dan sebagai

bahan baku untuk industri dalam menggerakan roda perekonomian negara Indonesia masih tetap diharapkan, meskipun sejak 10

tahun terakhir produksi minyak mentah kita terus menurun sedangkan konsumsi Bahan Bakar Minyak dalam negeri terus

meningkat terutama dari sektor transportasi dan kelistrikan .

Kondisi kilang dalam negeri yang rata-rata sudah tua tidak mampu mengimbangi peningkatan konsumsi BBM yang relatif cepat.

Suatu kenyataan sekitar 40% kebutuhan BBM dalam negeri diperoleh dari impor yang harganya mengikuti mekanisme pasar,

sementara sebagian besar BBM yang menguasai hajat hidup orang banyak masih menjadi beban Pemerintah karena Subsidi .

Kondisi diverifikasi energi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan energi alternatif terutama Gas Bumi, berjalan agak

lambat karena harga Gas Bumi yang dianggap masih terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi .

Sementara itu infrastruktur pengangkatan Gas Bumi melalui Pipa masih sangat terbatas karena rendahnya minat investor untuk

menanamkan modalnya dalam membangun infrastruktur Gas Bumi.

Dengan dibentuknya Badan Pengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui

Pipa(BPH Migas), diharapkan dapat memainkan perannya sebagai regulator yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor

asing maupun nasional untuk menanamkan modalnya dalam rangka mendorong percepatan investasi disektor penyediaan dan

pendistribusian BBM serta pembangunan Infrastruktur Gas Bumi melalui Pipa.

Disamping peran tersebut di atas, BPH Migas diharapkan mampu menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah

NKRI, dan Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri melalui optimalisasi pengaturan dan pengawasan.

(dalam miliar rupiah)

i

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Stratejik BPH Migas 2015-2019 agar terdapat pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam

melaksanakan program kerja yang terukur dan terarah melalui program kegiatan yang berkesinambungan.

1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2015 – 2019

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPH MIGAS 2010-2014

NO URAIAN SATUAN TARGET CAPAIAN

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah Provinsi yang tidak mengalami kelangkaan BBM Provinsi 9 8 5 2 3 1 0 0 0 0

2 Waktu Ketahanan stok cadangan BBM Nasional

Hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah Laporan pertanggungjawaban administratif

Laporan 9 10 10 24 24 18 10 10 30 37

4 Jumlah Regulasi yang dapat diselesaikan

Regulasi 2 2 2 8 5 0 2 2 6 5

5 Jumlah wilayah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil

Wilayah 11 6 4 3 2 3 4 2 6 3

6 Jumlah pemberian Hak Khusus pada ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD)/pipa dedicated

Ruas transmisi dan WJD

2 & 4 4 & 7 2 & 3 6 2 2 5 & 15 2 & 2 12 0

7 Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalaui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (shiper)

Penetapan 2 4 2 0 1 1 2 2 0 4

i

8 Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi melalui pipa

Badan Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENERIMAAN IURAN 2006 s.d. 2014 DAN TARGET PENERIMAAN IURAN 2014 s.d. 2015

NO TH IURAN BU BBM IURAN BU GAS BUMI TOTAL IURAN

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 2006 266,550,506,134 218,184,038,963 81.85% 34,810,284,248 7,340,969,068 21.09% 301,360,790,382 225,525,008,031 74.84%

2 2007 280,450,296,189 359,110,115,332 128.05% 54,708,441,990 14,974,384,637 27.37% 335,158,738,179 374,084,499,969 111.61%

3 2008 355,849,267,294 334,570,610,936 94.02% 74,051,562,706 142,978,377,116 193.08% 429,900,830,000 477,548,988,051 111.08%

4 2009 362,477,107,552 364,937,529,583 100.68% 94,588,262,448 94,687,633,802 100.11% 457,065,370,000 459,625,163,386 100.56%

5 2010 345,584,866,675 365,403,000,684 105.73% 75,025,034,535 93,987,176,081 125.27% 420,609,901,210 459,390,176,765 109.22%

6 2011 359,000,250,300 632,390,000,000 176.15% 77,250,000,000 151,060,000,000 195.55% 436,250,250,300 783,450,000,000 179.59%

7 2012 359,252,302,157 810,922,363,491 225.73% 78,250,000,000 179,194,147,167 229.00% 437,502,302,157 990,116,510,658 226.31%

8 2013 480,000,000,000 722,697,770,022 150.56% 120,000,000,000 180,121,846,965 150.10% 600,000,000,000 902,819,616,987 150.47%

9 2014 480,000,000,000 827,709,,438,197 172% 120,000,000,000 184,760,380,040 154% 600,000,000,000 1,012,469,818,237 169%

TOTAL 4,635,924,867,208 1,049,104,914,876 5,685,029,782,084

i

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI IURAN BPH MIGAS TAHUN 2006 s.d. 2014

-

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

800.000.000.000

900.000.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

Rencana BBM 266.550.5 280.450.2 355.849.2 362.477.1 345.584.8 359.000.2 359.252.3 480.000.0 480.000.0

Realisasi BBM 218.184.0 359.110.1 334.570.6 364.937.5 365.403.0 632.390.0 810.922.3 722.697.7 827.709.4

Rencana Gas Bumi 34.810.28 54.708.44 74.051.56 94.588.26 75.025.03 77.250.00 78.250.00 120.000.0 120.000.0

Realisasi Gas Bumi 7.340.969 14.974.38 142.978.3 94.687.63 93.987.17 151.060.0 179.194.1 180.121.8 184.760.3

Rencana BBM Realisasi BBM Rencana Gas Bumi Realisasi Gas Bumi

i

ROAD MAP TAHAPAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM DAN STATUS HINGGA TAHUN 2014

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap Akhir

< Okt'98 Jan'99 Mar'01 Jun'01 Jan'02 sep'05 Okt'05 Apr'06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) *) *)

RT Tdk Mampu/Terpencil S S S S S S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 S/Tutup3

RT Mampu/ Blm Konversi S S S S S S S S S S S/Tutup3 NS NS

Daerah Terkonversi S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Daerah blm Konversi S S S S S S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Terkonversi S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Industri Seluruh Industri S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Angkutan Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Angkutan Barang S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Pribadi S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S NS NS NS

Internasinal S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Nelayan Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Besar S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Industri Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Pertambangan S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Angkutan Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NSAngkutan Barang S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Pribadi S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S NS NS NS

Internasinal S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS

Besar S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Pertambangan S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Industri/Angkutan Laut Seluruh Pengguna S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Industri/Angkutan Laut Seluruh Pengguna S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Angkutan Udara Seluruh Pengguna S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Tahap IV Tahap V Tahap VI

Transportasi

Usaha Kecil/Khusus

Rumah Tangga

Minyak Tanah

Nelayan

Transportasi

Nelayan

Minyak Solar

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1

Industri

Tahap IXTarget Pengguna

Bensin Premium

Minyak Diesel

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

Minyak Bakar

Avtur/Avgas

Tahap VII Tahap VIII

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup2

S/Tutup1 S/Tutup1 *)

S/Tutup1 S/Tutup1 *)

S = Subsidi : Masih disubsidi *) Ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR NS = Non Subsidi : Tidak disubsidi S/Tutup1 : Uji coba penataan (2009-2010) S/Tutup2 : Uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap (2011-2014) S/Tutup3 : Masih disubsidi dengan sistem distribusi tertutup

i

REALISASI DAN KUOTA KEROSENE TAHUN 2005 - 2014

Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program Konversi Minyak Tanah ke LPG, telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2004 sd 2014) dari 11,5 Juta KL menjadi dibawah 1 Juta KL Saat ini Minyak tanah telah dihapus secara bertahap yaitu di Pulau Jawa dan Bali sudah 100% tidak menggunakan Minyak tanah bersubsidi, Sumatera (tinggal Sumatera Barat), Sulawesi sudah bebas dari Minyak Tanah Subsidi pada tahun 2014, Minyak Tanah Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku dan NTT.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

KUOTA APBN-P KEROSENE 11.348.198 9.900.000 9.591.264 7.561.454 4.700.000 2.389.765 1.800.000 1.200.000 1.200.000 900.000

REALISASI KEROSENE 11.385.582 9.972.988 9.851.811 7.854.962 4.571.978 2.349.270 1.695.586 1.183.091 1.110.000 913.830

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

REALISASI DAN KUOTA KEROSENE TAHUN 2005-2014

Keterangan : *) Jan-Sept (verified), Okt-Des (Unverified)

i

REALISASI DAN KUOTA M. SOLAR TAHUN 2005 – 2014

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

KUOTA APBN-P MINYAK SOLAR 23.845.080 11.000.000 9.857.880 11.000.000 11.817.671 12.559.863 14.149.994 15.840.735 16.030.000 15.670.000

REALISASI MINYAK SOLAR 20.638.376 10.671.900 10.883.740 11.838.663 12.083.800 12.944.484 14.498.512 15.628.897 15.960.000 16.159.452

REALISASI DAN KUOTA M.SOLAR TAHUN 2005-2014


i

Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Solar Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,4% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI.

REALISASI DAN KUOTA PREMIUM TAHUN 2005 – 2014

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

KUOTA APBN-P PREMIUM 17.471.632 17.000.000 16.582.173 16.976.292 20.946.992 23.129.873 24.538.587 28.366.658 30.770.000 29.430.000

REALISASI PREMIUM 17.480.327 16.811.376 17.929.842 19.529.469 21.180.868 22.934.942 25.501.320 28.257.060 29.270.000 29.538.814

REALISASI DAN KUOTA PREMIUM TAHUN 2005-2014


i

Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Premium Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,8% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI.

REALISASI JENIS BBM TERTENTU TAHUN 2010-2014

Jika volume kuota APBN-P tahun 2010 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2010, terdapat total penghematan sebesar 0,15 juta KL atau 0,39% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2010 Realisasi 2010 Penghematan

(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %

Premium 23.13 1.93 22.93 0.20 0.84%

Minyak Tanah 2.39 0.20 2.35 0.04 1.67%

Minyak Solar 12.86 1.07 12.94 (0.09) -0.66%

Total 38.38 3.20 38.23 0.15 0.39%

Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2011 jika dibandingkan tahun 2010, terdapat peningkatan sebesar 9,07%. Jika realisasi pendistribusian JBT tahun 2011 dibandingkan dengan kuota APBN-P tahun 2011, terdapat overkuota sebesar 1,2 juta KL atau 2,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2011 Realisasi 2011 Over Kuota


Premium 24.54 2.04 25.50 (0.96) -3.92%

Minyak Tanah 1.80 0.15 1.70 0.11 5.83%

Minyak Solar 14.16 1.18 14.50 (0.34) -2.42%

Total 40.49 3.37 41.69 (1.20) -2.96%

i

Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011, terdapat peningkatan sebesar 8,1%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2012 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2012, terdapat total penghematan sebesar 0,04 juta KL atau 0,09% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu



Premium 28.31 2.36 28.26 0.05 0.17%

Minyak Tanah 1.20 0.10 1.18 0.02 1.67%

Minyak Solar 15.61 1.30 15.63 (0.03) -0.16%

Total 45.11 3.76 45.07 0.04 0.09%

Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan sebesar 2,86%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2013 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2013, terdapat total penghematan sebesar 1,64 juta KL atau 3,42% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu



Premium 30.77 2.56 29.26 1.51 4.91%

Minyak Tanah 1.20 0.10 1.11 0.09 7.67%

Minyak Solar 16.03 1.34 15.99 0.04 0.24%

Total 48.00 4.00 46.36 1.64 3.42%

i

Perbandingan Kuota volume JBT sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 dan Realisasi pendistribusian Periode Januari s.d Desember 2014 terdapat over kuota Jenis BBM Tertentu sebesar 1,13%, dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI JENIS BBM TERTENTU BULAN JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014 VS KUOTA 2014

Jenis BBM

Kuota APBN-P 2014

Realisasi Jan- 31Des 2014

Realisasi vs Kuota APBN-P 2014

(KL) (KL) (%) Premium 29,430,000 29.538.814 100.37% Minyak Tanah 900,000 913.830 100.54% Minyak Solar 15,670,000 16.159.452 103.12% Total 46,000,000 46.612.096 101.33% Sumber data : Realisasi Jenis BBM Tertentu Januari - September (verified), Oktober - Desember

(Unverified)

i

PERTUMBUHAN PENYALUR BBM DI INDONESIA SAMPAI AKHIR DESEMBER 2014

* Data Penyalur PT Pertamina, AKR, SPN, Shell dan Total (Sumber : BPH MIGAS, 2014)

3% 1,6% 1,1% 4,9%

2,4% 1,8% 2,0% 3,6%

i

1. Pertumbuhan Penyalur BBM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. 2. Dari peta sebaran Penyalur BBM terlihat bahwa penyebaran Penyalur BBM terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Target : 1. Pengembangan infrastruktur dan Penyalur BBM ke Wilayah Indonesia Bagian Timur diutamakan Daerah Terpencil. 2. Untuk daerah yang jauh dari Penyalur BBM akan dikembangkan Penyalur BBM Pembantu.

PENANGANAN PENYALAHGUNAAN BBM TAHUN 2007 s.d. 2014

Keterangan : 2014 s.d Desember

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kasus Penyalagunaan BBM 200 211 305 623 947 564

Kasus Penyalagunaan BBM

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Volume (KL) 664,62 523,65 1224,59 253.311,72 7235 3.140,60

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Jumlah Volume (KL)

Kasus 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahap Penyelidikan 96 161 55 494 662 534

Tahap Penuntutan 38 32 150 75 225 0

Tahap Persidangan 66 18 100 40 60 30

TOTAL 200 211 305 609 947 564

i

1. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan BBM dari tahun 2009 s.d. 2014 terus meningkat. 2. Dari peta sebaran penyalahgunaan BBM subsidi terlihat bahwa untuk daerah-daerah yang banyak terdapat kegiatan pertambangan

dan industri, seperti di Kalimantan dan Sumatera banyak terjadi kasus penyalahgunaan BBM Subsidi sehingga ini menjadi dasar pelarangan bagi pertambangan, perkebunan, kehutanan dan industri kapal barang dilarang menggunakan BBM Subsidi.

CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014

NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF

MIGAS

1 Penyelesaian Proyek-proyek Infrastruktur

Arun - Belawan - Terpenuhinya kebutuhan energi untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang akan dipenuhi dari Terminal LNG Arun - Mengatasi krisis pasokan Gas Bumi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara

Panjang Pipa : Arun - Rantau Panjang 114.3 km Rantau Panjang - P. Brandan 192.2 km P. Brandan - Belawan 26.6 km

Diameter : 24 inch

Kapasitas Pipa : 200 MMSCFD

Tekanan : 780 PSIG (Operasi), 860 PSIG (Design)

Sumber Gas : Regasifikasi Arun (PT. Pertamina Gas)

Status Pipa : Open Access

Investasi : USD 560 juta

Status Terakhir : Diperkirakan gas commissioning bulan November 2014

Kepodang - Tambak Lorok Terpenuhinya kebutuhan Gas Bumi untuk PLTGU Tambak Lorok, Semarang

Panjang Pipa : 207 km

Diameter : 14 inch


Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Kepodang (Petronas Carigalli Muriah Ltd )



Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 14 Maret 2014 di Semarang oleh Presiden Republik Indonesia

i


Gresik - Semarang Mengintegrasikan pipa gas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sehingga dapat menjamin pasokan gas pada kedua daerah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan Gas Bumi untuk PLN, pupuk, industri, komersial dan rumah tangga sepanjang Gresik-Semarang

Panjang Pipa : 267.22 km

Diameter : 28 inch


Tekanan : 600 PSIG (Operasi), 680 PSIG (Design)

Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Tiung Biru - Jambaran dan Cendana (PT. Pertamina EP)



Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 8 Oktober 2014 di Lapangan Banyu Urip, Cepu, Jawa Timur oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

2 Realisasi Volume Menghitung realisasi volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan oleh Badan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (data terlampir)

Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melaui iuran Badan Usaha

3 Hak Khusus Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan :

- Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk dalam negeri - Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan

Gas Bumi dalam negeri - Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan

Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri

- Memberikan kepastian hukum dalam pengoperasian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi para pelaku

Terciptanya pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang adil transparan dan akuntabel

i


usaha (data terlampir)

4 Panjang Pipa Panjang pipa dari badan usaha yang memiliki hak khusus adalah 3,773.82 km untuk pipa open access dan 4,213.54 km untuk pipa dedicater hilir (data terlampir)

Meningkatnya infrastruktur pipa Gas Bumi dalam negeri

5 Harga Gas Penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil (data terlampir)

Dengan adanya penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, masyarakat dapat mendapatkan energi yang murah

6 Tarif Pengangkutan Gas Bumi

Menghitung biaya/tarif yang wajar dengan adil dan transparan untuk semua ruas pipa transmisi di Indonesia (data terlampir)

Dengan adanya penetapan tarif pengangkutan dari BPH maka ruas transmisi tersebut sudah bisa dimanfaatkan bersama / open access

Catatan :

2010 2011 2012 2013 2014*

MSCF MSCF MSCF MSCF MSCF

1 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) 1,031,654,801.00 1,065,152,433.17 1,211,326,654.11 1,288,283,736.61 595,208,363.51

2 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 10,909,083.41 11,300,415.62 19,535,587.82 12,424,710.33 10,441,371.97

3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 293,441,471.60 296,117,607.60 300,640,392.40 298,761,799.40 144,923,873.30

4 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA - 342,187.03 3,940,640.66 4,032,273.37 1,776,379.87

5 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA - - 4,000,516.00 8,056,151.00 1,688,030.00

6 PT RABANA GASINDO USAMA - - - 1,163,513.43 1,231,881.80

7 PT RABANA GASINDO UTAMA - - - 1,380,000.00 745,123.95

8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI - - - 5,657,515.51 6,003,981.22

TOTAL 1,336,005,356.01 1,372,912,643.42 1,539,443,790.99 1,619,759,699.65 762,019,005.61

NO BADAN USAHA PENGANGKUTAN

REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

i

*) sampai dengan semester I

Catatan :

*) sampai dengan semester I

2010 2011 2012 2013 2014*

MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU

1 PGN (Persero) Tbk 176,064,871.32 202,375,102.33 244,665,268.70 234,540,291.98 122,041,291.23

2 Energasindo Heksa Karya 10,713,453.20 10,693,081.10 10,790,815.49 8,825,379.59 6,805,770.27

3 Igas Utama -

4 Bayu Buana Gemilang 9,143,961.47 9,610,564.45 8,956,546.41 13,613,724.51 7,160,504.38

5 Sadikun Niagamas Raya 1,992,984.27 1,675,832.32 1,461,019.13 2,051,602.62 997,964.73

6 Odira Energy Persada 7,150,282.74 6,759,726.91 6,107,401.27 5,162,815.09 1,381,123.19

7 Banten Inti Gasindo 1,631,229.01 1,587,919.06 1,405,751.93 1,038,550.32 423,283.40

8 Mitra Energi Buana 898,366.61 964,728.51 1,154,318.17 1,172,542.89 600,963.90

9 Krakatau Daya Listrik 315,811.73 690,462.13 735,171.40 707,066.21 305,683.29

10 Pelangi Cakrawala Losarang 417,605.49 1,039,351.78 1,618,759.48 1,728,296.36 819,524.31

11 Pertiwi Nusantara Resources 213,372.78 235,059.92 276,761.47 -

12 Pertagas 5,549,238.62 7,045,219.75 8,034,526.81 3,948,148.12

13 PDPDE 3,679,485.80 1,727,071.00

14 Indogas Kriya Dwiguna 425,675.22 210,936.66

15 Gagas Energi Indonesia 3,012,817.95 3,032,401.06

16 Gresik Migas 1,674,580.80 4,103,935.59

17 Surya Cipta Indonesia 1,591,827.38 9,134,826.07

18 Intermega Sebaku Indonesia 30,907.92 203,075.85

Total Volume 208,328,565.83 241,159,380.00 284,175,331.65 287,566,852.92 162,896,503.06

No BADAN USAHA

REALISASI VOLUME NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA

i

DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS PENGANGKUTAN

No Badan Usaha Wilayah Administrasi Hak Khusus

Nomor Tanggal

I PT Energasindo Heksa Karya

1 Tempino Kecil - P. Selincah Jambi 250/KT/BPH

Migas/Kom/VII/2011 20 Juli 2011

II PT Majuko Utama Indonesia

2 Cilegon - Ciwandan Cilegon 266/KT/BPH


III PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

Tbk

3 Sumatera Utara

Wampu - Belawan Binjai 267/KT/BPH

Migas/Kom/XII/2011

9 Desember

2011 Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak Deli Serdang

Hamparan Perak - Paya Pasir Medan

4 SSWJ I

Pertamina Receiving Point - Pagardewa Sumsel 02/KT/BPH

Migas/Kom/2012 23 April

2012 Pagardewa - Labuhan Maringgai Sumsel, Lampung

Labuhan Maringgai - Bojonegara Lampung, Banten

IV PT Surya Cipta Internusa

5 MS GM – MS PJB Gresik Gresik 17/KT/BPH

Migas/Kom/2012 1 Agustus

2012

V PT Rabana Gasindo Usama

6 SKG Tegalgede - Stasiun Gas Citeureup Bekasi & Bogor 13/KT/BPH

MIGAS/KOM/2013 22 Juli 2013

VI PT Rabana Gasindo Utama

i

7 SKG Tegalgede - Cikarang Listrindo Bekasi 14/KT/BPH

MIGAS/KOM/2013 22 Juli 2013

No Badan Usaha Wilayah Administrasi Hak Khusus

Nomor Tanggal

VII PT Gasindo Pratama Sejati

8 Citarik - SKG Tegalgede - Stasiun Gas

Cikarang Karawang & Bekasi

15/KT/BPH MIGAS/KOM/2013

22 Juli 2013

DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS DEDICATED HILIR

No Badan Usaha Wilayah Administrasi

Hak Khusus

Nomor Tanggal

I PT Krakatau Daya Listrik

1 Station Bojonegara - Krakatau Daya

Listrik Cilegon

210/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010

12 Juli 2010 Tie in di Trafo AM04 - Krakatau Steel

Tie in Trafo AM08 - Krakatau Wajatama

II PT Pelangi Cakrawala Losarang

2 Lap. Cemara PEP - Chang Jui Fang

Indonesia & Tirta Bening Mulia Indramayu

211/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010

12 Juli 2010

III PT Pertiwi Nusantara Resources

3 KHT - Hottap Pipa Pertagas KM 37 Indramayu

243/KD/BPH Migas/Kom/II/2011

09 Februari

2011

IV PT Pertamina Gas (Dedicated Hilir)

4 PDT I - SKG Tegal Gede Bekasi 242/KD/BPH 09

i

Migas/Kom/II/2011 Februari 2011


Hak Khusus

Nomor Tanggal

V PT Mitra Energi Buana

5 GMS Keramasan Pertamina - Sunan

Rubber Palembang

245/KD/BPH Migas/Kom/IV/2011

18 April 2011 KP 0,7 - Remco

MS KM 3 Pertagas - PT Hok Tong

6 Tie in Poin LBCV - Aneka Bumi

Pratama Palembang

266/KD/BPH Migas/KOM/XII/2011

09 Desember

2011

VI PT. Energasindo Heksa Karya

7 Tempino Kecil - Payo Selincah Muaro Jambi - Jambi 249/KD/BPH


VII PT PGN (Persero) Tbk

8 WJD Palembang Palembang

260/KD/BPH Migas/Kom/IX/2011

07 September

2011

9 WJD Banten Banten

10 WJD Jakarta Jakarta

11 WJD Bogor Bogor

12 WJD Bekasi Bekasi

13 WJD Karawang, Purwakarta, Subang Jawa Barat

14 WJD Cirebon Cirebon

15 WJD Medan, Binjai, Serdang Sumut

16 WJD Batam Batam

17 WJD Pekanbaru Pekanbaru

VIII PT Banten Inti Gasindo

18 MS Cilegon PT Pertamina - KI Merak Cilegon

16/KD/BPH Migas/Kom/2012

1 Agustus 2012

Main Line - Mitsubishi Chemical Indonesia

i

Main Line - Unggul Indah Cahaya

Main - Line - Styron Indonesia


Hak Khusus

Nomor Tanggal

IX PT PDPDE GAS

19 USM Simpang Abadi - MS Lontar

Papyrus P&P Jambi


3 Desember

2012

X PT Indogas Kriya Guna

20 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH

Migas/Kom/2013 10 Januari

2013

XI PT Indogas Kriya Guna

21 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH

Migas/Kom/2013 10 Januari

2013

XII PT Sadikun Niagamas Raya

22 Cikarang Bekasi 03/KD/BPH

Migas/Kom/2013 21 Februari

2013 23 Cilegon Cilegon

24 Karawang Karawang

XIII PT Bayu Buana Gemilang

25 Cibitung

Jawa Barat 04/KD/BPH

MIGAS/KOM/2013 04 April

2013 Cikarang

Cileungsi

26 Jawa Timur Jawa Timur 05/KD/BPH

MIGAS/KOM/2013 04 April

2013

XIV PT PGN (Persero) Tbk

27 Area Surabaya - Gresik Surabaya 06/KD/BPH 25 April

i

28 Area Sidoarjo - Mojokerto Sidoarjo MIGAS/KOM/2013 2013

29 Area Pasuruan - Probolinggo Pasuruan


Hak Khusus

Nomor Tanggal

XV PT Gagas Energi Indonesia

30 Offtake Perawang - MS PT IKPP Tbk Siak, Riau


22 Juli 2013

XVI PT Gresik Migas

31 Delivery Point PHE WMO & PT GM -

MS PTGM Gresik, Jawa Timur


22 Juli 2013

XVII PT Surya Cipta Internusa

32 Wilayah Distribusi Gresik Gresik, Jawa Timur 27/KD/BPH

Migas/Kom/2013 26

November 2013

XVIII PT Intermega Sabaku Indonesia

33 JOB Pertamina Salawati Plant - TAC Pertamina Intermega Sabaku Central

Plant Salawati Sorong, Papua Barat


26 November

2013

i

PIPA GAS BUMI EKSISTING

Pengangkutan

Badan

Usaha

Panjang

(km) Prosentase

PGN

1,038.40 27.52%

Pertagas

1,589.29 42.11%

TGI

1,006.00 26.66%

BU Lain

140.13 3.71%

PIPA PENGANGKUTAN

(OPEN ACCESS) Panjang total 3773,82 km

Diameter antara 8 – 32 inchi

PIPA NIAGA

DEDICATED HILIR

Panjang total 4213,54 km

Diameter antara 20 mm – 32 inchi

i

1.5 POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, hampir sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang menjadi penghubung antara pulau

satu dengan pulau lainnya. Wilayah yang luas dan perlu pemersatu maka Indonesia sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dengan kondisi geografis seperti itu maka, potensi pengelolaan sektor hilir migas di seluruh wilayah NKRI sangatlah besar. Adapun

potensi sektor hilir migas yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Jalur pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI sangatlah luas sehingga potensial untuk dikelola secara bersistem dan

berintgrasi;

2. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa dan menduduki peringkat ke 4 dunia setelah China, India, Amerika Serikat

(berdasarkan biro sensus BPS per 2014), dengan jumlah penduduk sebesar ini membutuhkan energi sangat besar;

3. Menurut Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun

mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Melihat pertumbuhan

penduduk Indonesia masih cukup tinggi ini, mengakibatkan kebutuhan energi akan terus meningkat;

4. Perlu dilakukan diversifikasi energi yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM dengan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi yang

merupakan energi murah dan ramah lingkungan.

Penggerak pertumbuhan permintaan energi adalah pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan sebagai parameter Produk Domestik Bruto

(PDB) dan populasi, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2025 mengikuti Proyeksi

Penduduk Indonesia 2025 (BPS) dan 2025-2030 mengikuti trend perkembangan tahun-tahun terakhir proyeksi BPS tersebut, pertumbuhan

ekonomi (PDB) 5,5% hingga 2015 kemudian naik secara gradual hingga 6,5% di tahun 2020 dan menjadi 7,0% sejak tahun 2020 hingga

2030, serta beberapa asumsi teknis energi lainnya termasuk harga minyak mentah USD 80 per barel.

i

Salah satu hasil yang diperoleh dari simulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut permintaan energi final masa mendatang akan

didominasi oleh permintaan dari sector industry (47,3%, diikuti oleh sector transportasi (29,8%) dan rumah tangga (14,1%), dengan

pertumbuhan masing-masing sektor sebagai berikut industry 6,2%, transportasi 6,1%, rumah tangga 2,2%, komersial 4,9% dan PKP 3,8%.

Sebagai hasil upaya-upaya konservasi, pertumbuhan permintaan energi final menurut skenario dasar, masing-masing 4,8% per tahun dan

4,4% per tahun. Menurut jenis energinya, permintaan energi final masa mendatang masih didominasi oleh BBM. Bersasarkan skenario

dasar, bauran permintaan energi final 2030 menjadi BBM 31,1%, gas bumi 23,7%, listrik 18,7%, batubara 15,2%, biomasa 6,1%, BBN 2,7%

dan LPG 2,4%. Bauran Energi final menurut Skenario Energy Security dan Skenario Mitigasi tidak banyak berbeda dengan Skenario Dasar

kecuali BBN dimana pada Skenario Mitigasi pangsa BBN akan mencapai sekitar 6,0%. Dari sisi pasokan, energi Indonesia masa

mendatang masih akan didominasi oleh batubara diikuti oleh minyak bumi dan gas bumi, walaupun pangsa Energi Baru dan Terbarukan

(EBT) juga berkembang cukup pesat. (sumber:IEO-2010)

Pada saat ini cadangan minyak Indonesia menurun menjadi hanya sekitar 3,70 milyar barrel. Kemampuan produksi minyak Indonesia juga

tercatat mengalami penurunan signifikan menjadi tinggal kisaran 830 – 850 ribu barrel per hari. Sementara seiring bertambahnya kapasitas

ekonomi dan jumlah kendaraan, konsumsi minyak nasional justru meningkat signifikan menjadi sekitar 1,5 juta barrel per hari. Karena

kondisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan minyak nasional berada pada kondisi defisit. Defisit neraca

perdagangan minyak tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 defisit neraca perdangan minyak nasional tercatat baru

sebesar 4,01 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 22,47 milyar USD atau meningkat sebesar 460 % dalam kurun 4

tahun. Defisit yang semakin tinggi tersebut karena konsumsi yang terus meningkat dan kapasitas kilang yang terbatas. Terbatasnya

kapasitas kilang menyebabkan impor harus dilakukan dalam bentuk produk yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga defisit neraca

perdagangan semakin tinggi.

Melihat respon kebijakan yang relatif minim, pengambil kebijakan tampaknya belum begitu menyadari bahwa krisis telah terjadi di sektor

migas nasional. Krisis yang telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja subsidi energi di APBN dan juga defisit neraca

perdagangan tersebut cenderung dianggap hal biasa. Sikap dan cara pandang pemerintah terefleksikan dalam kebijakan yang

i

diimplementasikan. Sebagai contoh sampai saat ini pemerintah relatif belum memiliki upaya kongrit untuk menyelesaikan permasalahan

subsidi BBM.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 TUJUAN

Adapun Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan

dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi

melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

b. Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan

internasional.

2.2 SASARAN STRATEGIS

Adapun Sasaran Strategis BPH Migas adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan seta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Terwujudnya Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari masing-masing Badan Usaha;

i

c. Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan dan Pengambangan Infrastruktur Ruas transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi

Gas Bumi melalui Pipa;

d. Tercapainya Peningkatan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

e. Terwujudnya Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1 ARAH KEBIJAKAN

Pengaturan dan Penetapan;

Pengawasan;

Pengusulan Kebijakan;

Penyelesaian perselisihan.

1.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI

1.2.1 STRATEGI

PROGRAM KERJA

Melakukan Pembinaan kepada Badan Usaha yang diatur. Membuat pedoman mekanisme pengelolaan iuran.

Memberikan pelayanan kepada Badan Usaha yang telah membayar iuran.

Menetapkan target penerimaan PNBP dari iuran Badan Usaha sebagai dana operasional BPH Migas.

Menyusun rencana kerja dan anggaran secara efektif dan efisien.

Koordinasi efektivitas program kerja BPH Migas dengan Pemerintah Daerah.

i

Membuat sistem data iuran dan data keuangan yang terintegrasi.

Menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden RI sebagai bahan audit kinerja BPH Migas.

Melakukan kerjasama dengan Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Badan Regulasi Bidang Hilir Migas di Luar Negeri.

Menyusun panduan kaidah TLSK di lingkungan BPH Migas.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Menyusun prosedur kerja, pertimbangan hukum dan perumusan peraturan/ keputusan BPH Migas.

Melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan peraturan.

Mengadakan pertemuan berkala dengan wartawan untuk memberikan pembekalan perihal kebijakan yang diterbitkan oleh

BPH Migas maupun berita-berita terkini seputar kegiatan hilir migas.

Menyelenggarakan Stakeholders Meeting.

Mengefektifkan kehumasan sebagai juru bicara dan pusat informasi BPH Migas.

Menerbitkan media informasi dan iklan layanan masyarakat untuk memberikan pemahamantentang kinerja kegiatan BPH

Migas.

Mengadakan Sosialisasi dan/atau seminar BPH Migas di daerah.

Mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Meningkatkan peran Teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas.

PENGATURAN :

Menetapkan dan mengatur Wilayah Distribusi Niaga BBM untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut

tatacaranya;

Menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu;

Mengatur Kewajiban Badan Usaha untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau

daerah terpencil;

i

Mengatur Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha BBM;

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pengaturan Cadangan BBM Nasional;

Mengatur dan menetapkan volume alokasi Cadangan Operasional masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin

Usaha;

Menetapkan mekanisme penggunaan Cadangan Operasional Badan Usaha pada saat terjadi kelangkaan;

Mengatur dan menetapkan Pemanfaatan fasilitas bersama :

o Di daerah yang pasarnya sudah berjalan (kesepakatan “B to B”);

o Di daerah yang terjadi kelangkaan BBM;

o Di daerah terpencil;

Mengatur Ketersediaan BBM hasil kegiatan usaha pengolahan oleh Badan Usaha untuk pemenuhan cadangan BBM dan

kebutuhan dalam negeri;

Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM;

Mengatur Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM

sesuai dengan volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

Mengatur Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan

pendistribusian BBM serta alokasi Cadangan Operasional Peruntukan pemakaian BBM;

Mengoptimalkan peran Sistem informasi dalam penyediaan dan pendistribusian BBM;

Mengatur Manajemen Penyediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka menghindari dan menanggulangi kelangkaan;

Melakukan pengaturan Pengurangan penggunaan BBM bersubsidi dengan cara konversi dsb;

Mengatur Mekanisme penyediaan BBM melalui produksi kilang dalam negeri dan atau impor;

Memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berprestasi dalam mendorong pertumbuhan investasi untuk

penyediaan & pendistribusian BBM;

Mengatur Penataan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM;

i

Melakukan Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Pipa Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka pemberian

Hak Khusus;

Melaksanakan Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional;

Melakukan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi

Milik Badan Usaha;

Mengatur Pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan

distribusi gas bumi melalui pipa.

Menyusun database kegiatan usaha hilir gas bumi melalui pipa.

PENGAWASAN :

Mengawasi pelaksanaan pengaturan dan penetapan BPH Migas;

Mengawasi Penyediaan dan pendistribusian BBM yang telah mengikuti mekanisme pasar;

Mengawasi Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran;

Mengawasi Kelancaran penyediaan dan distribusi BBM yang berkaitan dengan gangguan operasional;

Mengawasi Perkembangan harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM;

Mengawasi Pelaksanaan Izin Usaha penyediaan dan pendistribusian BBM;

Mengawasi Pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang dan impor;

Mengawasi Penyalahgunaan BBM

Pengawasan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

Pengawasan Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

i

Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan

Distribusi Gas Bumi;

Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha (Pengolahan,

Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga);

i

RENCANA STRATEGIS


RENCANA STRATEGIS BPH

MIGAS TH 2008-2012

a. Tersedianya Pengaturan dan

Penetapan seta terlaksananya

Pengawasan Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak di Seluruh Wilayah

Negara Kesatuan Republik

Indonesia

b. Terwujudnya Ketahanan

Cadangan BBM Nasional dari

masing-masing Badan Usaha

c. Tercapainya Peningkatan

Pemanfaatan dan

Pengambangan Infrastruktur

Ruas transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi

Gas Bumi melalui Pipa

d. Tercapainya Peningkatan

Volume Pengangkutan dan

Niaga Gas Bumi melalui Pipa

e. Terwujudnya Kepuasan

Pelayanan BPH Migas kepada

Badan Usaha Pembayar Iuran

SASARAN PROGRAM KEGIATAN BPH MIGAS TH 2008-2012

DIREKTORAT BBM

1 Tersedianya dan terdistribusinya Bahan Bakar Minyak keseluruh Wilayah NKRI sehingga tidak

terjadi kelangkaan BBM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2 Tersedianya BBM yang terdiri atas masing-masing jenis dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan dalam terhitung hari / bulan/ tahun dalam bentuk cadangan BBM nasional.

3 Tersedianya infrastruktur yang berupa fasilitas penyimpanan BBM (depot/ritel outlet) dan alat

pengangkutan berupa moda angkutan darat dan laut yang memadai untuk dimanfaatkan secara

optimal, efektif dan efisien.

DIREKTORAT GAS BUMI

1. Mengoptimalkan sistem pengaturan kegiatan bisnis gas melalui pipa.

2. Mengoptimalkan sistem pengawasan kegiatan bisnis gas bumi melalui pipa.

3. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pipa transmisi gas bumi yang terintegrasi secara

nasional.

SEKRETARIAT BPH MIGAS

1. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat untuk menjawab tantangan

masa depan .

2. Mewujudkan BPH Migas yang Good Governance

3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang accountable, auditable dan tepat waktu.

4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan pengelolaannya yang dapat mendukung

kegiatan operasional BPH Migas.

5. Terciptanya mekanisme tata persuratan dan kearsipan yang baik.

6. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum .

7. Meningkatkan citra BPH Migas di tingkat Nasional dan Internasional .

8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

BPH Migas

9. Mewujudkan pegawai yang berkualitas dan profesional.

i

1.2.2 RENCANA AKSI

a. Open Access Pipa Transmisi dan Distribusi Nasional direncanakan selesai Tahun 2015.

b. Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, yang telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara signifikan dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir (2004 s.d. 2014) dari 11,5 Juta KL sehingga menjadi dibawah 1 Juta KL.

c. Pembatasan konsumen pengguna BBM Bersubsidi, mulai dari langkah/tindakan melarang industri penerbangan, pembangkit

listrik, industri besar, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan, kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD

menggunakan BBM Bersubsidi.

d. Menghapus produk BBM Bersubsidi mulai dari Avtur, Minyak Bakar (MFO), dan Minyak Tanah secara bertahap. Saat ini di

wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi Minyak Tanah Subsidi, wilayah Sumatera (tinggal Sumatera Barat dan

Bangka Belitung), wilayah Sulawesi tahun ini (2014) diharapkan sudah bebas dari Minyak Tanah Bersubsidi, Minyak Tanah

Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku, dan NTT. Pengaturan dan Pengawasan terhadap penarikan minyak tanah dalam

rangka pelaksanaan program konversi ke LPG Tabung 3 Kg

e. Pengawasan terhadap pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk usaha industri , pembangkit listrik, pertambangan,

perkebunan, kehutanan, perkapalan non pelayaran rakyat dan non pelayaran perintis serta kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/

BUMN/ BUMD

f. Mengusulkan penghapusan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi non angkutan penumpang dan logistic

g. Mengusulkan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan plat Hitam dan pembayaran dengan sistim non cash.

h. Meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak di daerah.

1.3 KERANGKA REGULASI

Regulasi-regulasi yang akan diusulkan dalam Renstra BPH Migas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi.

Menyusun Peraturan BPH tentang besaran Biaya Distribusi BBM Bersubsidi pada daerah terpencil.

i

Mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan volume cadangan BBM Nasional

Menyusun peraturan BPH Migas tentang kewajiban Badan Usaha Niaga Umum menyediakan Cadangan BBM Operasional.

Menambah jumlah Wilayah Distribusi Niaga (WDN).

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pemberian sanksi.

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang penyaluran BBM Bersubsidi melalui Sub Penyalur pada daerah terpencil.

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang alokasi kuota konsumen pengguna BBM Bersubsidi.

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Pengendalian BBM Bersubsidi untuk setiap konsumen pengguna.

Penyusunan SOP Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB)

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penataan Penyalur BBM Bersubsidi.

Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penggunaan Teknologi Penanda untuk penyaluran BBM Bersubsidi.

1.4 KERANGA KELEMBAGAAN

Dalam perkembangannya BPH Migas perlu adanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPH Migas dan perlunya dibentuk

organisasi Badan Pengatur Bidang Hilir Migas yang kuat dengan mengusulkan dibentuknya Unit Eselon I di BPH Migas dan

dibukanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Wilayah Distribusi di seluruh NKRI.

Pengembangan Organisasi menjadi Unit Eselon I :

1. Organisasi kerucut, dengan strata Struktural paling atas adalah Eselon I (Sekretaris Utama) yang bertanggung jawab kepada

Kepala BPH Migas.

2. Sekretaris Utama merupakan unsur penunjang yang membawahkan 4 (empat) Eselon II.

3. Organisasi eselon II terdiri dari 3 (tiga) Eselon II, kecuali fungsi Sekretariat membenahi 4 (empat) Eselon II.

4. Pembentukan Satuan Pengawas Intern dan Unit Pelaksana Teknis.

i

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR (USULAN)

SEKRETARIS

UTAMA

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN

PEMBINAAN

DIREKTORAT PENGATURAN PENGANGKUTAN

GAS BUMI MELALUI PIPA

DIREKTORAT PENGATURAN PENYEDIAAN DAN

PENDISTRIBUSIAN BBM

SATUAN PENGAWASAN

INTERNAL UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT)

SEKRETARIAT

KOMITE

BPH MIGAS

i

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

1. UPT Setingkat Eselon III;

2. Ditempatkan pada Wilayah Distribusi;

3. Sebagai Kantor Perwakilan di Wilayah Distribusi;

4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Wilayah Distribusi;

5. Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Teknis di Wilayah Distribusi.

SEKSI - 1 SEKSI - 2 SEKSI - 3

UNIT PELAKSANA TEKNIS

(UPT)

i

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015 - 2019 memuat indikator kinerja kegiatan yang utama bagi BPH

Migas,adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

No Uraian Satuan Output

2015 2016 2017 2018 2019

1 Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

Prosentase 100 100 100 100 100

2 Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur

Prosentase 10 2 4 6 8

3 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha

Hari 21 21 21 22 22

4 Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Kilometer 13,105 15,330 15,364 15,646 18,322

5 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

MSCF 1,791,591,994 1,827,423,834 1,863,972,311 1,901,251,757 1,939,276,792

6 Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

Nilai Mutu Layanan

Puas Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas

i

4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPH Migas

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

IKK Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Direktorat Bahan

Bakar Minyak):

1. Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

2. Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan Badan Usaha Jenis BBM Khusus Penugasan alokasi BBM per Propinsi

Kab/Kota;

3. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

4. Peraturan Cadangan BBM Nasional;

5. Sistem Informasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

6. Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM;

7. Kepatuhan Badan Usaha melaporkan kegiatan Usaha;

IKK Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Direktorat

Gas Bumi):

1. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

3. Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi;

4. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

5. Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

6. Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa;

7. Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi;

IKK Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas (Sekretariat BPH Migas):

i

1. Iuran Badan Usaha;

2. Layanan Perencanaan;

3. Evaluasi Kegiatan;

4. Laporan Keuangan;

5. Regulasi Bidang Hilir Migas;

6. Layanan Pertimbangan Hukum;

7. Layanan Kehumasan;

8. Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kerumahtanggaan;

9. Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi;

10. Operasional Perkantoran.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Baseline Anggaran

ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA BPH MIGAS

TAHUN 2015 - 2019

KINERJA

ANGGARAN, TARGET & REALISASI KINERJA

PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU 2018 PAGU 2019

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

Outcome 1 : Meningkatkan alokasi energi domestik

Indikator Outcome 1.1 (IKU 01) :

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa 1.791.591.994

MSCF 1.827.423.834 MSCF

1.863.972.311 MSCF

1.901.251.757 MSCF

1.939.276.792 MSCF

Anggaran

12,350,000,000

8,700,000,000

9,570,000,000

10,527,000,000

11,579,700,000

Output 4:

i

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Indikator Output 4 :

Jumlah Evaluasi Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Berdasarkan Usulan Badan Usaha

1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif

Anggaran 1,500,000,000

1,900,000,000

2,090,000,000

2,299,000,000

2,528,900,000

Aktifitas:

1 Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk Badan Usaha yang telah Memiliki Hak Khusus

750,000,000

1,200,000,000

1,320,000,000

1,452,000,000

1,597,200,000

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

750,000,000

700,000,000

770,000,000

847,000,000

931,700,000

Output 5: Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan

Pelanggan Kecil


Jumlah Evaluasi Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Berdasarkan Usulan Badan Usaha

1 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi

Anggaran 1,250,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

Aktifitas:

3 Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) pada Jaringan Kota Gas

750,000,000

-

-

-

-

4 Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi

untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil 500,000,000

-

-

-

-

5 Penetapan, Pengawasan dan Evaluasi Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

-

1,000,000,000

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

Output 6: Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan

Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

i

Indikator Output 6 : 28 Frekuensi 29 Frekuensi 30 Frekuensi 31 Frekuensi 32 Frekuensi

Jumlah Frekwensi Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Anggaran 8,600,000,000

5,800,000,000

6,380,000,000

7,018,000,000

7,719,800,000

Aktifitas:

6 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang

1,750,000,000

-

-

-

-

7 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik - Semarang

750,000,000

-

-

-

-

8 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Kepodang - Tambak Lorok Sebagai Pembangunan Tahap I Ruas Transmisi KALIJA

1,000,000,000

-

-

-

-

9 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong - PLTG Grati Jawa Timur

500,000,000

-

-

-

-

10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Tegal Gede - Muara Tawar - Muara Karang

500,000,000

-

-

-

-

11 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Ruas Transmisi Gas Bumi Arun - Belawan 500,000,000

-

-

-

-

12 Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

-

1,600,000,000

1,760,000,000

1,936,000,000

2,129,600,000

13 Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

800,000,000

-

-

-

-

14 Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

800,000,000

-

-

-

-

15 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1,000,000,000

-

-

-

-

16 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1,000,000,000

-

-

-

-

17 Verifikasi Volume dan Uji Petik

i

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Usaha

- 2,100,000,000 2,310,000,000 2,541,000,000 2,795,100,000

18 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Ruas Transmisi Gas Bumi -

2,100,000,000

2,310,000,000

2,541,000,000

2,795,100,000

Output 7:

Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi


Jumlah Bulan Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi 12 Bulan Layanan

Anggaran

1,000,000,000 -

-

-

-

Aktifitas:

19 Rekapitulasi Data dan Informasi Kegiatan

Usaha Gas Bumi Melalui Pipa 1,000,000,000

-

-

-

Outcome 1 :

Meningkatkan alokasi energi domestik Indikator Outcome 1.2 (IKU 02) : Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha 21 Hari 21 Hari 21 Hari 22 Hari 22 Hari

Anggaran Rp5,136,285,000 Rp18,165,011,700 Rp17,654,366,470 Rp18,960,179,287 Rp20,381,420,583

Output 4:

Peraturan Cadangan BBM Nasional


Jumlah Peraturan Mengenai Cadangan BBM Nasional

1 Draft Peraturan & 1 Laporan




Anggaran

Rp466,200,000 Rp3,247,775,300 Rp3,572,552,830 Rp3,929,808,113 Rp4,322,788,924

Aktifitas:

20 Koordinasi Penyiapan Pengaturan, Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional

-

Rp2,202,775,300 Rp2,423,052,830 Rp2,665,358,113 Rp2,931,893,924.3

0

21 Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Stok BBM Rp466,200,000 Rp1,045,000,000 Rp1,149,500,000 Rp1,264,450,000 Rp1,390,895,000

Output 5 :

Sistem Informasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM

i


- Jumlah Laporan Layanan Data dan Informasi serta Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

- Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM Dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM 10 Laporan

- Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu Secara Bertahap 1 Laporan

Anggaran

Rp0 Rp3,260,031,000 Rp1,703,934,100 Rp1,874,327,510 Rp2,061,760,261

Aktifitas:

22 Monitoring dan Updating Data dan Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT

-

Rp1,549,031,000 Rp1,703,934,100 Rp1,874,327,510 Rp2,061,760,261

23 Jasa Teknologi Pengembangan Sistem

Pengawasan dan Pengaturan (War Room) - Rp1,711,000,000

-

-

-

Output 6 :

Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM


Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Anggaran

Rp4,670,085,000 Rp11,657,205,400 Rp12,377,879,540 Rp13,156,043,664 Rp13,996,871,398

Aktifitas:

24 Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Evaluasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM Rp1,065,957,000 Rp3,197,871,000 Rp3,261,828,420

Rp3,327,064,988.40

Rp3,393,606,288.17

25 Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di negara lain Rp3,604,128,000 Rp3,784,334,400 Rp3,973,551,120 Rp4,172,228,676

Rp4,380,840,109.80

26 Dukungan Manajemen Kegiatan

Direktorat BBM - Rp4,675,000,000 Rp5,142,500,000 Rp5,656,750,000 Rp6,222,425,000

Outcome 2 :

i

Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi

Indikator Outcome 2 (IKU 03) :

Jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa

13.105 KM 15.330 KM 15.364 KM 15.646 KM 18.322 KM

Anggaran

16,281,813,000

9,771,236,000

9,648,359,600

10,613,195,560

11,674,515,120

Output 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak

Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa


SK Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Berdasarkan Usulan Badan Usaha

2 SK 2 SK 2 SK 2 SK 2 SK

Anggaran 6,515,896,000

3,800,000,000

3,080,000,000

3,388,000,000

3,726,800,000

Aktifitas:

27 Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1,300,000,000

-

-

-

-

28 Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

1,000,000,000

-

-

-

-

29 Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH MIGAS/XI/2010 Tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1,302,478,000

-

-

-

-

30 Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH Migas/II/2008 Tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

1,163,418,000

-

-

-

-

31 Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi

melalui Pipa Berfasilitas 500,000,000

-

-

-

-

32 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan

Gas Bumi melalui Pipa 500,000,000

-

-

-

-

33 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan

i

dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa - 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000

34 Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha

750,000,000

-

-

-

-

35 Pemberian Hak Khusus Pengangkutan

dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa -

800,000,000

880,000,000

968,000,000

1,064,800,000

36 Kajian roadmap pembangunan

infrastruktur gas hilir yang terintegrasi -

1,000,000,000

-

-

-

37 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri

-

1,500,000,000

1,650,000,000

1,815,000,000

1,996,500,000

Output 2:

Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Jumlah SK Persetujuan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Berdasarkan Usulan Badan Usaha

1 SK 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK

Anggaran 1,500,000,000

2,203,290,000

2,423,619,000

2,665,980,900

2,932,578,990

Aktifitas:

38 Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait dalam Rangka Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

500,000,000

1,203,290,000

1,323,619,000

1,455,980,900

1,601,578,990

39 Penetapan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha

500,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

665,500,000

40 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

500,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

665,500,000

Output 3:

Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi


Jumlah Bulan Layanan 12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN Anggaran

8,265,917,000

3,767,946,000

4,144,740,600

4,559,214,660

5,015,136,130

i

Aktifitas:

41 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Direktorat Gas Bumi 500,000,000

-

-

-

-

42 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Direktorat Gas Bumi 500,000,000

-

-

-

-

43 Penyusunan Bahan Rapat dan Laporan

Kepada Instansi Terkait 500,000,000

-

-

-

-

44 Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan

Direktorat Gas Bumi -

1,500,000,000

1,650,000,000

1,815,000,000

1,996,500,000

45 Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi

750,000,000

-

-

-

-

46 Forum Diskusi Bersama BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

2,000,000,000

790,860,000

869,946,000

956,940,600

1,052,634,660

47 Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH

Migas dan Pihak Terkait 1,000,000,000

-

-

-

-

48 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi deangan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri

3,015,917,000

-

-

-

-

49 Penyusunan Data dan Informasi

Pengusahaan Hilir Gas Bumi -

1,477,086,000

1,624,794,600

1,787,274,060

1,966,001,470

Outcome 3 : Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Outcome 3.1 (IKU 04) : Persentase pengendalian kuota volume jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditugaskan kepada badan usaha 100 prosen 100 prosen 100 prosen 100 prosen 100 prosen


Output 1 :

Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Indikator Output:

Jumlah Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM

2 Peraturan/ Juklak/Juknis/SOP



1 Peraturan /Juklak/Juknis/SOP


i

Anggaran

Rp1,537,424,000

Rp2,551,461,000.00

Rp2,602,490,220.00

Rp2,654,540,024.40

Rp2,707,630,824.89

Aktifitas:

50 Penyusunan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM Rp1,537,424,000 Rp2,551,461,000 Rp2,602,490,220

Rp2,654,540,024.40

Rp2,707,630,824.89

Output 2 :

Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan Badan Usaha Jenis BBM Khusus Penugasan Alokasi BBM Per Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2017

Indikator Output:

Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT

24 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Anggaran

Rp0

Rp7,149,574,000.00

Rp7,636,999,720.00

Rp8,168,617,378.40

Rp8,748,755,156.37

Aktifitas:

51 Persiapan dan penunjukkan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan

-

Rp2,844,146,000 Rp2,901,028,920 Rp2,959,049,498.4

0 Rp3,018,230,488.3

7

52 Analisis dan Penyusunan Kuota Volume

JBT Tahun 2017 - Rp4,305,428,000 Rp4,735,970,800 Rp5,209,567,880 Rp5,730,524,668

Output 3 :

Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Indikator Output:

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM 15 Laporan 6 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Anggaran

Rp16,129,600,000 Rp23,982,986,500 Rp25,480,699,150 Rp27,128,183,065 Rp28,940,415,372

Aktifitas:

53 Koordinasi & Rekomendasi Hasil Penyelidikan, Penyidikan & Keterangan Ahli pada Kegt. Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM & Pengangkutan GB Rp16,129,600,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000

i

Melalui Pipa (SBK)

54 Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum Tahun 2016 di Seluruh Wilayah NKRI

-

Rp4,525,734,000 Rp4,978,307,400 Rp5,476,138,140 Rp6,023,751,954

55 Koordinasi Pemantauan dan Klarifikasi Terhadap Laporan Kegiatan Badan Usaha Dalam Penyediaan BBM dari Produk Impor & Kilang Dalam Negeri

-

Rp4,316,000,000 Rp4,747,600,000 Rp5,222,360,000 Rp5,744,596,000

56 Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan BBM Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan

-

Rp4,736,000,000 Rp5,209,600,000 Rp5,730,560,000 Rp6,303,616,000

57 Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Usaha & Nomor Registrasi Penyalur BBM Berubsidi (NRPNB) serta Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha

-

Rp1,399,392,500 Rp1,539,331,750 Rp1,693,264,925 Rp1,862,591,417.5

0

Outcome 3 : Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Outcome 3.2 (IKU 05) : Persentase peningkatan volume konsumsi Bahan Bakar Minyak nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur 10 persen 2 persen 4 persen 6 persen 8 persen


Output 7 :

Kepatuhan Badan Usaha Melaporkan Kegiatan Usaha


Berkurangnya Selisih Antara Realisasi Volume Penyediaan dengan Volume Pendistribusian/ Penjualan


Aktifitas:

i

58 Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO Badan Usaha Rp2,116,086,000 Rp4,630,000,000 Rp5,093,000,000 Rp5,602,300,000 Rp6,162,530,000

Input:

Outcome 4 :

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Indikator Outcome 4 (IKU 06) : Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara

Puas Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas

Anggaran

Rp65,125,651,000 Rp64,655,507,000 Rp68,956,258,000 Rp68,956,258,000 Rp68,956,258,000

Output 1 :

Iuran Badan Usaha

Indikator Output 1 : Jumlah Iuran dari Badan Usaha yang disetor ke

Kas Negara 750 miliar 800 miliar 800 miliar 850 miliar 900 miliar


Aktifitas: 59 Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan

Tahunan Kepada Badan Usaha Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000

60 Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000

61 Monitoring pembayaran Iuran Badan Usaha

Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000

62 Intensifikasi dan Peningkatan Iuran Badan Usaha

Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000

63 Satuan Pelaksana Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas

-

Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000

Output 2 :

Layanan perencanaan


i

Jumlah Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan


Aktifitas: 64 Sinkronisasi Program Kerja BPH Migas

dengan Stakeholder di Seluruh Wilayah NKRI

Rp1,493,856,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000

65 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BPH Migas

Rp971,890,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000

66 Melaksanakan Rapat Kerja BPH Migas Rp1,497,278,000 -

-

-

-

67 Menetapkan Target PNBP Dalam Rangka Penyusunan APBN 2016

Rp793,369,000 -

-

-

-

68 Penyusunan Bahan RDP dan RAKER Bersama Komisi VII DPR RI

Rp473,430,000 -

-

-

-

69 Identifikasi & Inventarisasi Peluang & Potensi KLN Dalam Rangka Perencanaan Program Bidang Hilir Migas

Rp899,905,000 -

-

-

-

70 Penyusunan Blue Print BPH Migas Rp677,500,000 -

-

-

-

Output 3 :

Evaluasi Kegiatan

Indikator Output 3 : Jumlah Bulan Layanan

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

Anggaran Rp999,778,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000

Aktifitas:

71 Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja

Kegiatan BPH Migas Rp999,778,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000

72 Menyusun Bahan Paparan Pimpinan BPH Migas

-

Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000

Output 4 :

Laporan Keuangan

Indikator Output 4 : Jumlah Laporan Keuangan

5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan


Aktifitas:

i

73 Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Itjen

Rp1,250,000,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000

74 Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sektor Hilir Migas

-

Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000

Output 5 :

Regulasi Bidang Hilir Migas

Indikator Output 5 : Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Hilir Migas

yang Disusun 2 Rancangan 6 Rancangan 8 Rancangan 8 Rancangan 8 Rancangan


Aktifitas: 75 Menyusun Rancangan Regulasi Bidang

Hilir Migas Rp3,822,349,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000

Output 6 :

Layanan Pertimbangan Hukum




Aktifitas: 76 Monitoring Pelaksanaan Pasca MoU

dengan Pemda Dalam Rangka Pengawasan BBM Bersubsidi & Pengagkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Rp831,408,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000

77 Melaksanakan Asistensi Hukum Untuk Masalah Litigasi atau Non Litigasi

Rp2,465,470,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000

78 Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Rp1,207,526,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000

79 Koordinasi Pengawasan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan Pemda dan Instansi Terkait

-

Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000

80 Menyusun Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Kegiatan Hilir Migas

Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000

i

81 Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000

Output 7 :

Layanan Kehumasan




Aktifitas: 82 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan

Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Stakeholder & Pemda

Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000

83 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Melalui Media Cetak, Radio Digital, Leaflet, Giant Billboard & Running Text

Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000

84 Campaign Pengamanan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Pengendalian BBM Bersubsidi

Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000

85 Mempublikasikan Iklan Layanan Masyarakat

Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000

86 Coffee Morning dalam rangka Penyamaan Persepsi Kebijakan Sektor Hilir Migas (Forum Dialog Stakeholder)

Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000

87 Kehumasan & Pameran Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000

88 Menyusun Buku Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas

Rp725,000,000 -

-

-

-

89 Menyusun dan mencetak Buku Neraca Energi, Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas

-

Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000

90 Menerbitkan Majalah Hilir Migas Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000

Output 8 :

Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kerumahtanggaan

i



Anggaran

Rp21,266,573,000 Rp20,451,868,000 Rp24,752,619,000 Rp24,752,619,000 Rp24,752,619,000

Aktifitas:

91 Meningkatkan Kompetensi Pegawai BPH

Migas Rp5,746,993,000 Rp9,958,797,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000

92 Melaksanakan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Rp419,199,000 Rp908,223,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000

93 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi BPH Migas

Rp680,624,000 Rp1,999,151,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000

94 Dukungan Reformasi Birokrasi BPH Migas -

Rp680,618,000 Rp680,618,000 Rp680,618,000 Rp680,618,000

95 Mengelola Barang Milik Negara BPH Migas

Rp1,500,000,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000

96 Penatausahaan dan Penyimpanan Arsip BPH Migas

-

Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000

97 Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan

-

Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000

98 Penghapusan Barang Milik Negara -

Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000

99 Mengoptimalkan Profesionalisme Satuan Pengamanan

-

Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000

100 Pengelolaan Operasional Manajemen BPH Migas

-

Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000

101 Mengatur Protokoler Pimpinan BPH Migas

Rp779,695,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000

102 Koordinasi Penguatan Kelembagaan BPH Migas 2016

-

-

-

-

-

103 Mengelola Kepegawaian Rp908,223,000 -

-

-

-

104 Koordinasi Dengan KESDM, BKN, KEMENPAN, dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Pengembangan Organisasi

Rp715,419,000 -

-

-

-

105 Penyelenggaraan Rekrutmen Anggota Komite BPH Migas Tahun 2015

Rp6,121,200,000 -

-

-

-

i

106 Melaksanakan Penerimaan Pegawai Diperkerjakan dan CPNS BPH Migas

Rp440,625,000 -

-

-

-

107 Mengelola Arsip BPH Migas Rp900,000,000 -

-

-

-

108 Melaksanakan Dukungan Manajemen BPH Migas

Rp3,054,595,000 -

-

-

-

Output 9 :

Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi




Aktifitas: 109 Pemanfaatan dan Pengolahan Cloud

Storage dalam Penyimpanan Data dan Informasi BPH Migas

-

Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000

110 Mengelola War Room BPH Migas Rp919,748,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000

111 Penyusunan Renstra TI BPH Migas Rp1,348,440,000 -

-

-

-

112 Mengelola Bank Data & Updating Data Website BPH Migas

Rp687,852,000 -

-

-

-

Output 10 :

Operasional Perkantoran




Aktifitas:

113 Gaji dan tunjangan Rp36,658,340,000 Rp44,804,265,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000

114 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran Rp40,260,767,000 Rp39,412,317,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000

115 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Rp550,000,000 Rp1,675,000,000

-

-

-

116 Peralatan dan mesin Rp7,712,200,000 Rp1,557,500,000 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000

117 Kendaraan Bermotor

- Rp105,000,000 -

-

-

118 Gedung dan Bangunan Rp1,892,800,000 Rp7,200,000,000

i

- - -

Total Anggaran Input Rp87,074,107,000 Rp94,754,082,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000

Total Anggaran Output Rp158,236,532,000 Rp139,605,776,200 Rp146,642,173,160 Rp152,610,273,315 Rp159,151,225,056

Total Anggaran BPH Migas Rp245,310,639,000 Rp234,359,858,200 Rp251,879,493,160 Rp257,847,593,315 Rp264,388,545,056

MATRIKS ANGGARAN

BPH

N

O

PROGR

AM

LINTAS/

PROGR

AM/

KEGIAT

AN

PRIORIT

AS

NASION

AL

SASARAN INDIKATOR SATU

AN

BASE

LINE

OUPUT ANGGARAN TOTAL

ALOKA

SI

ANGG

ARAN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

i

11 Program

:

Pengatu

ran &

Pengaw

asan

Penyedi

aan &

Pendistr

ibusian

BBM &

Gas

Bumi

Melalui

Pipa

a.

Tersedian

ya

Pengatur

an dan

Penetapa

n Serta

Terlaksan

anya

Pengawas

an,

Penyedia

an dan

Pendistri

busian

BBM di

seluruh

Wilayah

NKRI

b.

Terwujud

nya Bisnis

Hilir Gas

Bumi

371,7

97.70

413,6

35.00

273,6

32.14

283,8

77.88

298,7

66.87

1,641,

710

1. Volume

Pengangkut

an dan

Niaga Gas

Bumi

Melalui Pipa

MSCF 1,791,5

91,994

1,827,4

23,834

1,863,9

72,311

1,901,2

51,757

1,939,2

76,792

2. Jumlah

Hari

Ketahanan

Cadangan

BBM

Nasional

dari Masing-

masing

Badan

Usaha

Hari 21 21 21 22 22

3. Jumlah

Peningkatan

Pengemban

gan

Infrastruktur

Kilom

eter

13,105 15,330 15,364 15,646 18,322

i

yang

Efisien,

Kompetiti

f,

Transpara

n dan

Sehat

c.

Peningkat

an

Pengemb

angan

Infrastruk

tur Gas

Bumi

d.

Peningkat

an

Pemanfaa

tan Gas

Ruas

Transmisi

dan/atau

Wilayah

Jaringan

Distribusi

Gas Bumi

Melalui Pipa

4.

Prosentase

Pengendalia

n Kuota

Volume

Jenis BBM

Tertentu

Yang

Ditugaskan

Kepada

Badan

Usaha

Prose

ntase

100 100 100 100 100

i

Bumi di

Dalam

Negeri

Melalui

Pipa

e.

Dukunga

n

Manajem

en dan

Pelaksana

an Tugas

Teknis

5.

Prosentase

Peningkatan

Volume

Konsumsi

BBM Non

Subsidi

Dalam

Rangka

Menuju

Pasar

Terbuka

Yang Diatur

Prose

ntase

10 2 4 6 8

i

BPH

Migas

f.

Terlaksan

anya

Pengatur

an dan

Pengawas

an

Kegiatan

Usaha

Penyedia

an dan

Pendistri

busian

BBM di

Seluruh

Wilayah

NKRI

Dalam

Rangka

Memenu

hi

Kebutuha

6. Indeks

Kepuasan

Pelayanan

BPH Migas

Kepada

Badan

Usaha

Pembayar

Iuran

Nilai

Mutu

Layan

an

Puas Puas Puas Sangat

Puas

Sangat

Puas

i

n

Nasional

Melalui

Mekanis

me

Persainga

n Usaha

yang

Wajar,

Sehat dan

Transpara

n

g.

Terseleng

garanya

Optimalis

asi

Pengatur

an,

Penetapa

n dan

Pengawas

an

Kegiatan

i

Sektor

Hilir Gas

Bumi

yang

Wajar,

Sehat dan

Transpara

n

11

.1

Kegiata

n:

Pengatu

Tersedian

ya

Pengatura

85,51

0.97

86,18

7.86

88,50

0.00

91,00

0.00

93,00

0.00

444,19

8.83

i

ran,

Penetap

an &

Pelaksa

naan

Pengaw

asa

Penyedi

aan &

Pendistr

ibusian

BBM

(Direkto

rat

Bahan

Bakar

Minyak)

n dan

Pengawas

an serta

Terlaksan

anya

Pengawas

an

Penyedia

an dan

Pendistrib

usian

BBM di

Seluruh

Wilayah

NKRI

1. Jumlah

Rancangan

Peraturan/

Juklak &

Juknis Untuk

Penyediaan

dan

Pendistribus

ian BBM ke

Seluruh

Wilayah

NKRI

Perat

uran/

Juklak

/

Juknis

/ SOP

2 2 3 4 5 6

2,862.

71

3,000.

00

3,500.

00

4,000.

00

4,500.

00

17,862

.71

Peraturan/

Juklak/

Juknis/ SOP

Bidang

Penyediaan

dan

Pendistribusi

an BBM

Perat

uran/

Juklak

/

Juknis

/ SOP

2 2 3 4 5 6

2,862.

71

3,000.

00

3,500.

00

4,000.

00

4,500.

00

17,862.

71

i

2. Jumlah

Pengawasan

Badan

Usaha Niaga

Umum dan

Terbatas

Pemegang

Izin Usaha

Penyediaan

dan

Pendistribus

ian BBM

NON PSO

Badan

Usaha

66 70 72 75 77 80

19,49

5.97

20,00

0.00

21,00

0.00

22,00

0.00

23,00

0.00

105,49

5.97

Laporan

Perencanaan

Pelaksanaan

Penyediaan

dan

Pendistribusi

an BBM

Lapor

an

24 24 24 24 24 24

19,49

5.97

20,00

0.00

21,00

0.00

22,00

0.00

23,00

0.00

105,49

5.97

3. Jumlah

Pengawasan

Terhadap

Penugasan

Lapor

an

3 3 3 3 3 3

51,93

3.64

51,93

3.64

52,00

0.00

52,00

0.00

52,00

0.00

259,86

7.27

i

Badan

Usaha Untuk

Penyediaan

dan

Pendistribus

ian BBM

PSO

Laporan

Pelaksanaan

Pengaturan

dan

Pegawasan

atas

Penyediaan

dan

Pendistribusi

an BBM

Lapor

an

15 15 15 15 15 15

51,93

3.64

51,93

3.64

52,00

0.00

52,00

0.00

52,00

0.00

259,86

7.27

4. Jumlah

Layanan

Data &

Informasi

Bidang BBM

Dalam

Rangka

Lapor

an

10 10 10 10 10 10

3,464.

42

3,500.

00

4,000.

00

4,500.

00

5,000.

00

20,464

.42

i

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribus

ian BBM ke

Seluruh

Wilayah

NKRI

Layanan

Data &

Informasi

serta Sistem

Pengawasan

Penyediaan

dan

Pendistribusi

an BBM

Lapor

an

6 6 6 6 6 6

3,464.

42

3,500.

00

4,000.

00

4,500.

00

5,000.

00

20,464.

42

5. Jumlah

Layanan

Dukungan

Manajemen

Bidang BBM

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

7,754.

23

7,754.

23

8,000.

00

8,500.

00

8,500.

00

40,508

.45

i

Layanan

Dukungan

Manajemen

Bidang BBM

Lapor

an

2 2 2 2 2 2

7,754.

23

7,754.

23

8,000.

00

8,500.

00

8,500.

00

40,508.

45

11

.2

Kegiata

n:

Pengatu

ran,

Penetap

an, &

Pengaw

asan

pada

Kegiatan

Usaha

Pengang

kutan

Gas

Bumi

Melalui

Pipa

1.

Peningkat

an

Pengemb

angan

Infrastruk

tur Gas

Bumi

31,19

6.47

26,73

0.92

29,10

1.51

32,01

1.66

32,65

0.65

151,69

1.21

1. Jumlah

Laporan

Pemberian

Hak Khusus

Pada

Kegiatan

Usaha

Pengangkut

an Dan/Atau

Niaga Gas

Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

4,765.

90

2,530.

00

2,783.

00

3,061.

30

3,367.

43

16,507

.63

Pemberian

Hak Khusus

Pengangkuta

n dan/atau

Niaga Gas

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

4,765.

90

2,530.

00

2,783.

00

3,061.

30

3,367.

43

16,507.

63

i

Bumi Melalui

Pipa

2. Jumlah

Laporan

Monitoring

Pembangun

an

Infrastruktur

Gas Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

5,000.

00

2,750.

00

2,722.

50

2,994.

75

732.0

5

14,199

.30

Perencanaan

Dan

Pengawasan

Pembanguna

n

Infrastruktur

Gas Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

5,000.

00

2,750.

00

2,722.

50

2,994.

75

732.0

5

14,199.

30

2.

Terwujud

nya Bisnis

Hilir Gas

Bumi

yang

1. Jumlah

Badan

Usaha yang

menerapkan

Pengaturan

Akses

Badan

Usaha

3 3 3 3 3 3

1,500.

00

1,650.

00

1,815.

00

1,996.

50

2,196.

15

9,157.

65

i

Efisien,

Kompetiti

f,

Transpara

n dan

Sehat

(Access

Arrangemen

t)

pengangkut

an Gas Bumi

Melalui pipa

Pemanfaata

n Bersama

Fasilitas

Pengangkuta

n Gas Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

1,500.

00

1,650.

00

1,815.

00

1,996.

50

2,196.

15

9,157.6

5

2. Jumlah

Layanan

Manajemen

Direktorat

Gas Bumi

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

8,265.

92

8,990.

92

9,890.

01

10,87

9.01

11,96

6.91

49,992

.77

Layanan

Manajemen

Direktorat

Gas Bumi

Lapor

an

7 7 7 7 7 7

8,265.

92

8,990.

92

9,890.

01

10,87

9.01

11,96

6.91

49,992.

77

3. Jumlah

Laporan

Akun

Lapor

an

3 5 5 5 5 5

750.0

0

825.0

0

907.5

0

998.2

5

1,098.

08

4,578.

83

i

Pengaturan

Badan

Usaha

4. Jumlah

Badan

Usaha yang

Menerapkan

Ketetapan

Tarif

Pengangkut

an Gas Bumi

Melalui Pipa

Badan

Usaha

3 5 5 5 5 5

750.0

0

825.0

0

907.5

0

998.2

5

1,098.

08

4,578.

83

Akun

Pengaturan

dan Tarif

Lapor

an

2 2 2 2 2 2

1,500.

00

1,650.

00

1,815.

00

1,996.

50

2,196.

15

9,157.6

5

5. Jumlah

Badan

Usaha yang

Menerapkan

Ketetapan

Harga Gas

Bumi untuk

Rumah

Tangga (RT)

Badan

Usaha

8 8 8 8 8 8

1,250.

00

1,375.

00

1,512.

50

1,663.

75

1,830.

13

7,631.

38

i

dan

Pelanggan

Kecil (PK)

Penetapan

Harga Gas

Bumi untuk

Rumah

Tangga (RT)

dan

Pelanggan

Kecil (PK)

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

1,250.

00

1,375.

00

1,512.

50

1,663.

75

1,830.

13

7,631.3

8

6.

Prosentase

Badan

Usaha yang

Telah

Mematuhi

Peraturan

Perundang-

undangan

yang

Berlaku

Prose

ntase

100 100 100 100 100 100

1,750.

00

1,925.

00

2,117.

50

2,329.

25

2,562.

18

10,683

.93

i

Pengawasan

Kegiatan

Usaha

Pengangkuta

n Dan Niaga

Gas Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

4 4 4 4 4 4

1,750.

00

1,925.

00

2,117.

50

2,329.

25

2,562.

18

10,683.

93

7. Jumlah

Layanan

Data dan

Informasi

Kegiatan

Usaha Gas

Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

1,000.

00

1,100.

00

1,210.

00

1,331.

00

1,464.

10

6,105.

10

Layanan

Data Dan

Informasi

Kegiatan

Usaha Gas

Bumi Melalui

Pipa

Lapor

an

1 1 1 1 1 1

1,000.

00

1,100.

00

1,210.

00

1,331.

00

1,464.

10

6,105.1

0

i

3.Peningk

atan

Pemanfaa

tan Gas

Bumi di

Dalam

Negeri

Melalui

Pipa

1.

Prosentase

Peningkatan

Volume

Pengangkut

an dan

Niaga Gas

Bumi

Melalui

Ppipa

Prose

ntase

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6,164.

66

4,760.

00

5,236.

00

5,759.

60

6,335.

56

28,255

.82

Verifikasi

Realisasi

Volume

Pengangkuta

n Dan Niaga

Gas Bumi

Melalui Pipa

Lapor

an

4 4 4 4 4 4

3,600.

00

4,760.

00

5,236.

00

5,759.

60

6,335.

56

25,691.

16

Output

Cadangan

2,564.

66

-

-

-

-

2,564.6

6

11

.3

Kegiata

n:

Dukung

Terwujud

nya

Dukungan

255,0

90.26

300,7

16.22

156,0

30.63

160,8

66.22

173,1

16.22

1,045,

819.56

i

an

Manaje

men

dan

Dukung

an

Pelaksa

naan

Tugas

Teknis

BPH

Migas

Manajem

en dan

Pelaksana

an Tugas

Teknis

Lainnya

BPH

Migas

1. Jumlah

Laporan

Pertanggung

jawaban

Administrati

f

Lapor

an

28 28 30 31 32 34

243,4

28.74

288,2

98.47

143,2

31.64

147,6

16.22

159,1

16.22

981,69

1.30

a.

Perencanaan

/Program,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n

Lapor

an

3 3 3 3 3 3

6,807.

23

4,000.

00

4,250.

00

4,500.

00

5,000.

00

24,557.

23

b.

Pemantauan

Analisa dan

Evaluasi

Lapor

an

3 3 3 3 3 3

999.7

8

2,966.

99

3,000.

00

3,500.

00

3,750.

00

14,216.

76

c.

Akuntansi/La

poran

Keuangan

dan Barang

Milik Negara

Lapor

an

2 2 2 2 2 2

2,750.

00

3,750.

00

4,250.

00

4,750.

00

5,250.

00

20,750.

00

i

d.

Organisasi,

Tata Laksana

dan

Reformasi

Birokrasi

Lapor

an

8 8 7 7 7 8

15,03

2.28

9,365.

27

9,365.

42

9,400.

00

15,90

0.00

59,062.

97

e. Pelayanan

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Teknologi

Lapor

an

4 4 4 4 4 4

7,690.

33

6,650.

00

6,950.

00

7,050.

00

7,300.

00

35,640.

33

f. Layanan

Naskah

Kerjasama

Lapor

an

0 0 3 4 5 6

-

1,000.

00

1,250.

00

1,500.

00

1,750.

00

5,500.0

0

g. Layanan

Pertimbanga

n Hukum &

Litigasi seta

Layanan

Pengaduan

Hilir Migas

Lapor

an

3 3 3 3 3 3

6,104.

41

6,400.

00

6,900.

00

7,150.

00

7,400.

00

33,954.

41

h. Layanan

Kehumasan

Lapor

an

5 5 5 5 5 5

14,08

0.10

14,62

5.00

15,72

5.00

16,22

5.00

17,22

5.00

77,880.

10

i

i. Layanan

Perkantoran

Bulan

Layan

an

12 12 12 12 12 12

80,10

1.22

82,10

1.22

84,10

1.22

86,10

1.22

88,10

1.22

420,50

6.11

j. Kendaraan

Bermotor

Unit 5 5 5 5 5 5

235.0

0

235.0

0

235.0

0

235.0

0

235.0

0

1,175.0

0

k. Peralatan

dan Fasilitas

Perkantoran

Unit 930 930 930 930 930 930

7,205.

00

7,205.

00

7,205.

00

7,205.

00

7,205.

00

36,025.

00

l.

Gedung/Ban

gunan

m2 0 6400 7500 0 0 0

102,4

23.39

150,0

00.00

-

-

-

252,42

3.39

2. Jumlah

Rancangan

Keputusan

yang

Disusun

Regul

asi

3,822.

35

3,822.

35

4,000.

00

4,250.

00

4,500.

00

20,394

.70

m. Layanan

Regulasi

Bidang Hilir

Migas

Regul

asi

5 10 11 12 13 14

3,822.

35

3,822.

35

4,000.

00

4,250.

00

4,500.

00

20,394.

70

3. Jumlah

Penarikan

Iuran dari

Miliya

r

Rupia

600 604 800 900 1,000 1,050

7,839.

17

8,595.

40

8,798.

99

9,000.

00

9,500.

00

43,733

.56

i

Badan

Usaha

h

n.

Pengelolaan

Dokumen

Iuran Badan

Usaha

Lapor

an

5 5 5 5 5 5

7,839.

17

8,595.

40

8,798.

99

9,000.

00

9,500.

00

43,733.

56

i

BAB V

PENUTUP

Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019 pada hakekatnya merupakan keputusan dan kesepakatan bersama,

yang disusun oleh semua unsur di lingkungan BPH Migas.

Program dan kegiatan yang telah disusun merupakan usaha kolektif untuk dapat mewujudkan kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi BPH Migas kedepan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPH Migas.

Dalam penyusunan Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019, BPH Migas telah mempertimbangkan

kemampuan dan dinamika lingkungan stratejik, termasuk faktor-faktor internal yaitu faktor kekuatan dan kelemahan dan

faktor eksternal termasuk peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh BPH Migas dimasa mendatang, sehingga

diharapkan BPH Migas dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di sektor Hilir Migas sesuai tugas dan

fungsinya.

Documents

KATA PENGANTAR - bphmigas.go.idbphmigas.go.id/files/2016/06/RENSTRA-BPHMIGAS-2015-2019-UPDATE-OK.pdf · 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Stratejik BPH Migas 2015-2019