Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas rahmat dan karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Kopertis
Wilayah IV ini dapat tersusun.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan,
dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat
Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk memberikan informasi
kepada pelanggan/stakeholder yang terkait dengan pelayanan
Kopertis Wilayah IV, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya,
hasil sampai dengan penanganan pengaduan. Selain itu juga untuk
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Standar
Pelayanan Publik Kopertis Wilayah IV ini. Semoga Standar
Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik
dan konsisten.
Bandung, Juli 2016
Koordinator,
ttd
Abdul Hakim Halim
NIP.195609141986011001
DAFTAR ISI
Hal. KATA PENGANTAR ........................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan .................. 1
1. Standar Pelayanan Validasi Ijazah ....................................................... 1
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan .................................................... 3
2. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik
Dosen Asisten Ahli dan Lektor ............................................................ 3
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen
Lektor Kepala dan Profesor ................................................................. 8
4. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen ............ 14
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama ..................... 18
5. Standar Pelayanan Alih Bina Perguruan Tinggi Swasta ..................... 18
6. Standar Pelayanan Perubahan Nama Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta .................................................................... 20
7. Standar Pelayanan Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta .................. 22
8. Standar Pelayanan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru ............. 27
9. Standar Pelayanan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta ....... 42
10. Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah Perguruan Tinggi Swasta
Tidak Taat Azas .................................................................................. 48
11. Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan Perkuliahan di Luar
domisili ............................................................................................... 51
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi ........................................... 54
12. Standar Pelayanan Publikasi Informasi .............................................. 54
13. Standar Pelayanan Validasi Perubahan Data Pokok Dosen Pada
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) ................................ 56
14. Standar Pelayanan Validasi Calon Peserta Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Studi Kesehatan Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi .... 61
15. Standar Pelayanan Data dan Informasi ............................................... 63
16. Standar Pelayanan Konsultansi ........................................................... 65
17. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik ................................ 67
18. Standar Pelayanan Validasi Calon Wisudawan .................................. 69
19. Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan ............. 71
Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian ...................................... 73
20. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan
Pegawai Negeri Sipil Golongan III ..................................................... 73
21. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV ..................................................... 76
22. Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non
Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen ...................................... 79
23. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan
(Dpk) ................................................................................................... 82
24. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil ..................... 84
25. Standar Pelayanan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan
(Dpk) ................................................................................................... 86
26. Standar Pelayanan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan
(Dpk) ................................................................................................... 89
21. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen Pegawai
Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ........................................................ 91
21. Standar Pelayanan Penetapan Jabatan Akademik Asisten Ahli
dan Lektor ........................................................................................... 93
Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan
Lampiran 2 Surat Keputusan Maklumat Pelayanan
1
Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan
STANDAR PELAYANAN
VALIDASI IJAZAH
I. Persyaratan 1. Surat permohonan dari pemohon; 2. Salinan ijazah; 3. Salinan transkrip akademik; 4. Perguruan Tinggi Swasta penerbit Ijazah dan Transkrip
Akademik berada di lingkungan Kopertis Wilayah IV, dan
sudah tidak beroperasi atau ditutup.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon Koordinator
Surat Keterangan Validasi Ijazah
Sekretaris Pelaksana
Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan
1 2
3
45
1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada
Koordinator;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris
Pelaksana;
3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan
kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk
memproses surat keterangan validasi ijazah;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas
menyampaikan surat keterangan validasi ijazah kepada
pemohon.
2
Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 15 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Surat validasi ijazah.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung
atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
3
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
STANDAR PELAYANAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK
DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR
I. Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada
Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen
Tetap Yayasan;
3. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);
4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dan Bukti Kinerja;
6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Bukti Kinerja;
7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dan Bukti Kinerja;
8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti Kinerja;
9. Salinan Keputusan PAK Terakhir (bila sudah memiliki Jabatan Fungsional);
10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir (bila sudah memiliki pangkat);
11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir; 12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat
Perguruan Tinggi/Fakultas;
13. Daftar Hadir Anggota Senat; 14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya
Ilmiah;
15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
4
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
16. Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada Portal Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal Lainnya;
17. Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun Terakhir;
18. Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah
Menyelesaikan Studi Lanjut);
19. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan
Status Tugas Belajar);
20. Fotocopy Sertifikat Pendidik (Bagi Yang Telah Memiliki);
21. Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id);
22. Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi Dosen PNS Dpk);
23. Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi
Dosen PNS Dpk;
24. Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase)
Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir;
25. Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik :
a. Asisten Ahli : 1) Memiliki Ijazah Magister Atau Yang Sederajat
Dari Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi
Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu
Penugasan;
2) Pangkat Paling Rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/B Bagi PNS.
b. Lektor : 1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang Sederajat Dari
Perguruan Tinggi dan/Atau Program Studi
Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu
Penugasan;
http://forlap.dikti.go.id/
5
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
2) Pangkat Paling Rendah Penata, Golongan Ruang III/C Bagi PNS.
c. Nilai Prestasi Kerja Paling Kurang Bernilai Baik Dalam 1 Tahun Terakhir;
d. Melaksanakan Tugas Mengajar Paling Singkat 1 Tahun;
e. Mempunyai Paling Sedikit 1 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai
Penulis Pertama;
f. Melaksanakan Paling Sedikit 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
g. Telah Memenuhi Paling Sedikit 10 Angka Kredit Di Luar Angka Kredit Ijazah Yang Dihitung Sejak Yang
Bersangkutan Melaksanakan Tugas Sebagai Dosen
Tetap Termasuk Angka Kredit Pendidikan Dan
Pelatihan (Diklat) Prajabatan.
26. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, dan Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Yang
Sama:
a. Paling Singkat 2 Tahun Menduduki Jabatan Terakhir Atau Dalam Pangkat Terakhir;
b. Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif Maupun Setiap Unsur
Kegiatan Pada Lingkup Jabatan Tersebut :
1) Pendidikan ≥ 45%; 2) Penelitian ≥ 35%; 3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.
c. Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai Penulis Pertama;
27. Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama, Serta Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita Acara
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi
Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi
Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.
6
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pimpinan PTS KoordinatorSekretaris Pelaksana
Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan
1 2
3
4
5
Hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan
Akademik Dosen Tim Penilai Jabatan Akademik
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Menyampaikan Surat Permohonan Tertulis Ditujukan Kepada
Koordinator;
2. Koordinator Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Sekretaris Pelaksana;
3. Sekretaris Pelaksana Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Kepala Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Ketenagaan;
4. Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Ketenagaan Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada
Kepala Seksi Ketenagaan;
5. Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Memberikan Berkas Usulan Kepada Tim Penilai Jabatan
Akademik Yang Ditunjuk Untuk Dilakukan Penilaian;
6. Tim Penilai Jabatan Akademik Yang Ditunjuk Menyampaikan Hasil Penilaian Terhadap Berkas Yang
Diusulkan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
7. Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Membuat PAK Jabatan Akademik;
8. Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Menyampaikan Penetapan Angka Kredit Jabatan
Akademik Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
7
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 40 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Akademik Asisten
Ahli/Lektor.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
8
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI JABATAN AKADEMIK
DOSEN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR
I. Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada
Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen
Tetap Yayasan;
3. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);
4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dan Bukti Kinerja;
6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Bukti Kinerja;
7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dan Bukti Kinerja;
8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti
Kinerja;
9. Salinan Keputusan PAK Terakhir; 10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir 11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir; 12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat
Perguruan Tinggi/Fakultas;
13. Daftar Hadir Anggota Senat; 14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya
Ilmiah;
15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah; 16. Hasil Penilaian Peer Review (Sejawat/Sebidang)
Penelitian;
9
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
17. Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada Portal Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal
Lainnya;
18. Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun Terakhir;
19. Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah
Menyelesaikan Studi Lanjut);
20. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan
Status Tugas Belajar);
21. Fotocopy Sertifikat Pendidik 22. Kartu NIDN (Print Out dari Laman
http://forlap.dikti.go.id);
23. Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi Dosen PNS Dpk);
24. Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT),
bagi Dosen PNS Dpk;
25. Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase)
Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir;;
26. Kenaikan Reguler Jabatan Akademik, Pangkat dan Loncat Jabatan :
a. Ke Lektor Kepala : 1) Memiliki Ijazah Magister Atau Ijazah
Doktor Yang Sederajat Dari Perguruan
Tinggi Dan/Atau Program Studi
Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu
Penugasan. (Khusus Kenaikan Jabatan Ke
Lektor Kepala Secara Loncat Jabatan Harus
Berijazah Doktor);
2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki Jabatan Lektor / Asisten Ahli (Khusus
Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli ke Lektor
Kepala);
http://forlap.dikti.go.id/
10
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
3) Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif
Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada
Lingkup Jabatan Tersebut :
1) Pendidikan ≥ 40%; 2) Penelitian ≥ 40%; 3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤
10%;
4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. 4) Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan :
a) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah
Nasional Terakreditasi Atau
Internasional Sebagai Penulis Pertama
Bagi Yang Memiliki Kualifikasi
Akademik Doktor (S3);
b) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah
Internasional Atau Internasional
Bereputasi Sebagai Penulis Pertama
Bagi Yang Memiliki Kualifikasi
Akademik Magister (S2);
c) Memiliki Paling Sedikit 2 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada
Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
Sebagai Penulis Pertama (Khusus
Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli Ke
Lektor Kepala);
d) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah
Nasional Dan/Atau Internasional
Sebagai Penulis Utama (Khusus
Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup
Jabatan Lektor Kepala).
11
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
b. Ke Guru Besar : 1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang
Sederajat Dari Perguruan Tinggi dan/Atau
Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan
Bidang Ilmu Penugasan;
2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki Jabatan Lektor Kepala / Lektor (Khusus
Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru
Besar);
3) Paling Singkat 3 Tahun Setelah Memperoleh Ijazah Doktor (S3) (Khusus
Kenaikan Jabatan Ke Profesor);
4) Memiliki Pengalaman Kerja Sebagai Dosen Tetap Paling Singkat 10 Tahun (Khusus
Kenaikan Jabatan Ke Profesor);
5) Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif
Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada
Lingkup Jabatan Tersebut :
a) Pendidikan ≥ 35%; b) Penelitian ≥ 45%; c) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤
10%;
d) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.
6) Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan : a) Memiliki Karya Ilmiah Yang
Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah
Internasional Bereputasi Sebagai
Penulis Pertama;
b) Memiliki Paling Sedikit 4 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada
Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
Sebagai Penulis Pertama (Khusus
Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru
Besar);
12
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
c) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah
Nasional Terakreditasi Sebagai Penulis
Utama (Khusus Kenaikan Pangkat
Dalam Lingkup Jabatan Guru Besar).
Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama,
Serta Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita
Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi
Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi
Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pimpinan PTS KoordinatorSekretaris Pelaksana
Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan
1 2
3
45
Tim PenilaiOperator SIMPAK
Penyampaian Secara
Online ke Direktorat
Jenderal Sumber Daya
Iptek dan Dikti
6
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana;
3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan
Ketenagaan;
4. Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan penilaian angka kredit
13
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta;
5. Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk menyampaikan hasil penilaian jabatan akademik ke
Operator SIMPAK;
6. Operator SIMPAK menyampaikan secara online melalui laman pakdikti.go.id ke Direktorat Jenderal Sumber
Daya Iptek dan Dikti.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 60 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi usulan jabatan akademik dosen ke Lektor
Kepala atau Profesor.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
14
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN
I. Persyaratan A. BUDI-Dalam Negeri :
1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen
Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK
dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV;
2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS; 3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-DN Yang
Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id;
4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai
Dosen Tetap Yayasan;
5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);
6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir (Bagi Yang Memiliki);
7. Batas Usia Penerima Adalah 45 Tahun Untuk S2 Dan 50 Tahun Untuk S3 Terhitung Per Desember Tahun
Berjalan (Dibuktikan Salinan KTP)
8. Surat Perjanjian/Surat Pernyataan Untuk Mengabdi Ke Perguruan Tinggi Tempat Bekerja Selama 1n+1
Tahun Setelah Selesai Studi;
9. Surat Pernyataan Pelamar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK
dan DIKTI;
10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya
IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan;
11. Bukti Formulir Pendaftaran dari PTN Penyelenggara Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN
Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI;
http://budi.ristekdikti.go.id/
15
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
12. Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id);
13. SK Status/BAN PT Program Studi Pelamar Ditempatkan di PTS;
B. BUDI-Luar Negeri : 1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk
Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen
Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK
dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV;
2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS; 3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-LN Yang
Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id;
4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai
Dosen Tetap Yayasan;
5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);
6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir (Bagi Yang Memiliki);
7. Batas Usia Pelamar Tidak Melebihi 47 Tahun Ketika Mendaftar Beasiswa (Dibuktikan Salinan KTP);
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pulang Ke Perguruan Tinggi Asal Di Indonesia Setelah Menyelesaikan
Studi Di Luar Negeri Dan Menjalankan Ikatan Dinas
Sekurang-Kurangnya 2n+1;
9. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain;
10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya
IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan;
11. Bukti Formulir Pendaftaran Ke PT-LN Yang Bekerjasama Dengan Ditjen Sumberdaya IPTEK
Dan DIKTI / Melampirkan LOA (Letter Of
http://forlap.dikti.go.id/http://budi.ristekdikti.go.id/
16
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
Acceptance) Tanpa Syarat (Unconditional) Dari
Perguruan Tinggi Yang Dituju;
12. Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id);
13. SK Status/BAN PT Program Studi Pelamar Ditempatkan di PTS;
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pimpinan PTS Koordinator
Surat Rekomendasi Beasiswa Dosen
Sekretaris Pelaksana
Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan
1 2
3
45
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana;
3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan
Ketenagaan;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi beasiswa dosen;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi beasiswa dosen
kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
http://forlap.dikti.go.id/
17
Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 10 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk pelayanan Surat rekomendasi beasiswa dosen.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
18
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
I. Persyaratan
1. Surat Permohonan/Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta dan Ketua Badan Penyelenggara (Asli);
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (beserta perubahannya) yang telah disahkan oleh Kemenkumham
(Salinan Pindai Berwarna);
3. SK Ijin Pendirian PTS dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna);
4. SK Perpanjangan Izin Program Studi dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna);
5. SK Akreditasi Prodi dari Lembaga Kompeten Asal (Salinan Pindai Berwarna);
6. Surat Pengantar dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna);
7. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Yayasan (Salinan Pindai Berwarna);
8. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Akademik (Salinan Pindai Berwarna);
9. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna).
10. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku. II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Pimpinan PTS) Koordinator
Sekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan
Visitasi
19
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
1. Ketua Badan Penyelenggara/Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan
disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang
Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi dan visitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator
Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara
dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI).
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
20
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA
PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
I. Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Ketua Badan Penyelenggara (Asli); 2. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Badan Penyelenggara
(Salinan Pindai Berwarna);
3. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Perguruan Tinggi (Salinan Pindai Berwarna);
4. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna);
5. Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- ditandatangani oleh Ketua Pembina Badan Penyelenggara yang
Bertanggung Jawab Terhadap Perubahan Nama Badan
Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna);
6. Surat Pernyataan Ketua Badan Penyelenggara bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan (Salinan Pindai Berwarna):
a. Badan Penyelenggara tidak dalam sengketa dengan pihak mana pun;
b. Tidak terjadi alih kelola dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru.
7. PTS Pemohon merupakan PTS yang taat azas; 8. PTS perlu memberikan alasan Perubahan Nama dari Badan
Penyelenggara atau Kemenkumham.
9. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Ketua Yayasan) Koordinator
Sekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan
Visitasi
21
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
1. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan disertai berkas
persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas
menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan
oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua
Badan Penyelenggara PTS dan Pemimpin PTS.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 15 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
Email : [email protected]
22
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA
I. Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan alih kelola, yang disusun
oleh badan penyelenggara yang akan menerima alih
kelola PTS dialamatkan kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IV (Asli);
2. Surat permohonan alih kelola PTS yang disusun oleh badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola
PTS dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan
Iptek dan Dikti;
3. Akta Notaris Pendirian badan Penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS, beserta semua perubahan yang
telah dilakukan;
4. Akta Notaris Pendirian badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS, beserta semua perubahan yang
telah dilakukan;
5. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara yang akan
mengalihkelolakan PTS sebagai badan hukum;
6. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara yang akan menerima
alih kelola PTS sebagai badan hukum;
7. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada setiap prodi pada
berbagai program pendidikan PTS yang akan
dialihkelolakan;
8. Akta Notaris tentang: a. Kesepakatan alih kelola PTS antara badan
penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS
dengan badan penyelenggara yang menerima alih
kelola PTS; atau
b. Kesepakatan alih kelola PTS antar seluruh anggota organ-organ badan penyelenggara yang akan
23
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
mengalihkelolakan PTS dengan seluruh anggota
organ-organ badan penyelenggara yang akan
menerima alih kelola PTS;
9. Sertifikat status lahan kampus PTS yang akan dialihkelolakan atas nama Badan Penyelenggara yang
menerima alih kelola, atau perjanjian sewa menyewa
lahan;
10. Laporan keuangan badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola;
11. Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola;
12. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki izin pendirian PTS dan izin pembukaan setiap prodi pada berbagai
program pendidikan;
13. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki status dan peringkat terakreditasi untuk setiap prodi pada berbagai
program pendidikan dan perguruan tinggi;
14. Domisili PTS yang dialihkelolakan tidak berubah; 15. Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK
berbanding mahasiswa untuk setiap program studi pada
berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu :
a. 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur
dan perencanaan, teknik kehutanan dan lingkungan,
kesehatan , dan transportasi) ; atau
b. 1 : 45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun
ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan
konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan
komunikasi, hukum, perpustakaan dan
permuseuman, militer, administrasi publik, dan
pekerja sosial);
16. Memiliki statuta PTS yang sah dengan susunan organisasi dan tata kerja PTS yang terdiri atas 5 (lima unsur, yaitu :
a. Penyusunan kebijakan; b. Pelaksana akademik;
24
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
c. Pengawas dan penjaminan mutu; d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. Pelaksana administrasi atau tata usaha.
17. Memiliki lahan untuk kampus PTS yang akan dialihkelolakan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan
luas paling sedikit :
a. 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk universitas; b. 8000 (delapan ribu) m2 untuk Institut; c. 5000 (lima ribu)m2 untuk sekolah tinggi, politeknik,
atau akademik;
Dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal ini status hak atas
lahan belum atas nama Badan penyelenggara,
diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan
dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan:
a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas ; b. perjanjian sewa menyewa dibuat dihadapan notaris; c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan
tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang han atas
lahan;
d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan dan
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta
Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta berlaku;
18. Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2
per mahasiswa;
b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
25
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
d. Ruang perpustakaan paling sedikit 2000 (dua ratus)m2 termasuk ruang baca yang harus
dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah
mahasiswa;
e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada
program studi;
f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program
studi; dan
g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program
Studi;
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
II. Sistem , Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Badan Penyelenggara
PTS) KoordinatorSekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi
dan Surat Perimbangan
1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan menerima alih kelola menyampaikan surat permohonan usulan disertai
berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
26
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk
melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui
mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis
Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang
akan menerima alih kelola PTS.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No.
38 Bandung atau melalui:
Telepon : 022-7275630
Faksimili : 022-7207812
E-mail : [email protected]
27
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) BARU
I. Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan pendirian PTS oleh Badan
Penyelenggara yang akan mendirikan PTS dialamatkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli);
2. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan
kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang
dilakukan;
4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum
dari PTS yang akan didirikan;
5. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau
perjanjian sewa menyewa lahan;
6. Studi kelayakan pendirian PTS beserta lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan
didirikan;
7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen
Pembukaan Prodi untuk setiap prodi;
9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; 10. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi
profesi dari organisasi profesi terkait (bila diisyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan).
11. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan
tinggi;
12. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:
28
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
a. Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau
Akademi yang berdomisili di dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut,
dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;
13. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan;
14. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program
Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma,
dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana,
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sebidang dengan program studi yang akan didirikan;
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang
akan didirikan;
c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan
pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal
instansi lain; dan
f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; 15. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga)
orang untuk melayani setiap program studi pada Program
Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk
melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
29
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada
PTS yang akan didirikan; dan
c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
16. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a. penyusunan kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
17. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit :
a. 10.000 m2 untuk Universitas; b. 8000 m2 untuk institut; c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau
Akademi;
dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum
atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat
perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang
hak atas lahan, dengan ketentuan:
a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; b. perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan
tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas
lahan;
d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian,
Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan
Izin Perguruan Tinggi Swasta;
30
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
18. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2
per mahasiswa;
b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan
sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada
program studi;
f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program
Studi; dan
g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan
setiap Program Studi;
h. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan
19. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Badan Penyelenggara
PTS) KoordinatorSekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi
dan Surat Perimbangan
31
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas
persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk
melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui
mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis
Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang
akan mendirikan PTS.
IV. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)
V. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
VI. Produk Pelayanan
Surat rekomendasi/pertimbangan
VII. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No.
38 Bandung atau melalui:
Telepon : 022-7275630
Faksimili : 022-7207812
E-mail : [email protected]
32
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
I. Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan usul penambahan prodi dari
Pemimpin PTS kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV
(Asli);
2. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan penyelenggara PTS;
3. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat Perguruan Tinggi Swasta;
4. Akta Notaris Pendirian Badan penyelenggara dari PTS yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang
telah dilakukan;
5. Dokumen Keputusan dari puhak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan
pembukaan prodi sebagai badan hukum;
6. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan bentuk PTS yang akan menambah prodi;
7. Rencana Strategis dari PTS yang akan menambah prodi; 8. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen
akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen
akreditasi untuk setiap prodi yang akan ditambahkan)
yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS;
9. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan).
Pembukaan Prodi Baru 1. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas,
Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau hasil
perubahan bentuk:
a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
33
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada program Diploma di Politeknik dan/atau
Akademi yang berdomisili di dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan
Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau diubah
bentuknya;
c. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan
tinggi;
d. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada Program Diploma dan
Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perudang-undangan, dengan kualifikasi:
1) paling rendah berijazah Magister atau Spesialis 1 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang
akan memebuka Program Studi;
3) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah program studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi
yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial,
dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengetahuan alam;
5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau
bukan pegawai tetap pada satuan administrasi
pangkal instansi lain; lain
34
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
6) bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS.
e. Program Studi dikelola oleh Unit Pengelola program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun
dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
Pembukaan Prodi sebagai penambahan Prodi pada PTS:
1. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Rencana penambahan prodi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis PTS yang bersangkutan;
3. Penambahan program studi pada Program Diploma di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak
boleh:
a. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau
Akademi yang berdomisili di dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan
Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi;
4. Prodi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang
pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau
Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat
terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
5. Prodi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada
Program Magister atau Program Magister Terapan telah
terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit
B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;
6. Dalam hal Program Magsiter atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program
Magister Terapan Multidisiplin, maka paling sedikit 2
35
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
(dua) prodi relevan pada Program Sarjana atau Program
Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi
dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik
Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;
7. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan
multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) prodi yang
relevan pada Program Magister atau Magister Terapan
telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling
sedikit 8 atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh
perundang-undangan;
8. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma
Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan
peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;
9. Kurikulum prodi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
10. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap prodi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
perundang-undangan:
Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang
dengan program studi yang akan dibuka;
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS
yang akan menambah program studi;
c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
36
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah program studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi
yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial,
dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengetahuan alam;
e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau
bukan pegawai tetap pada satuan administrasi
pangkal instansi lain; lain
f. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan
dibuka di PTS;
Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang
dengan program studi yang akan dibuka;
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS
yang akan menambah Program Studi;
c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi
Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan
yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial,
dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengatahuan alam;
37
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau
bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi
pangkal instansi lain; dan
f. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan
dibuka di PTS;
Pada Program Doktor dan Doktor Terapan, dengan kualifikasi :
a. paling rendah berijazah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu penegtahuan dan
teknologi yang sebidang dengan program studi
yang akan dibuka;
b. paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan
program studi yang akan dibuka;
c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS
yang akan menambah Program Studi, kecuali
yang berjabatan fungsuinal Guru Besar;
d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jan per minggu;
e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi
Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan
yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial,
dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengatahuan alam;
f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau
38
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi
pangkal instansi lain; dan
g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan
dibuka di PTS;
Pada Program Profesi dengan kualifikasi : a. paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi
atau berijazah Magister atau Spesialis I dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b. memiliki pengalaman praktek profesi atau spesialis;
c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS
yang akan menambah Program Studi;
d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi
Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan
yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial,
dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengatahuan alam;
f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau
bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi
pangkal instansi lain; dan
g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan
dibuka di PTS;
Pada Program Spesialis dengan kualifikasi :
39
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
a. paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis atau berijazah Doktor dalam bidang dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang
dengan Program Studi yang akan dibuka;
b. memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 tahun yang dibuktikan dengan surat izin
praktek profesi atau spesialis;
c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS
yang akan menambah Program Studi;
d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah
memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor
Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di
PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh
nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi
Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan
yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)
untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial,
dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok
bidang ilmu pengatahuan alam;
f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau
bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi
pangkal instansi lain; dan
g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan
dibuka di PTS;
40
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Pimpinan PTS) Koordinator
Sekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi
dan Surat Perimbangan
1. Pimpinan PTS (Rektor, Ketua, Direktur) menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan,
ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk
melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui
mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis
Wilayah IV kepada pimpinan PTS.
41
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No.
38 Bandung atau melalui:
Telepon : 022-7275630
Faksimili : 022-7207812
E-mail : [email protected]
42
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK
PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
I. Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan perubahan bentuk dari PTS
lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh
Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk
dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV
(Asli);
2. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh badan
penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk
dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek
dan Dikti (Salinan Pindai Berwarna);
3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang
telah dilakukan;
4. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum
dari PTS baru yang akan dibentuk;
5. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk atas nama badan penyelenggara dari PTS baru
yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan
(Salinan Pindai Berwarna);
6. Studi kelayakan perubahan PTS beserta lampiran yang disusun oleh badan penyelenggara dari PTS baru yang
akan dibentuk;
7. Instrumen akreditasi perubahan bentuk dari BAN-PT yang sudah diisi oleh badan penyelenggara;
8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh
badan penyelenggara, satu instrumen pembukaan prodi
untuk setiap prodi;
43
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
9. Laporan keuangan badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
10. Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
11. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;
12. Surat kesepakatan dua badan penyelenggara atau lebih (pengelola PTS) untuk menggabungkan PTS di bawah
pengelola PTS baru baik oleh salah satu badan
penyelenggara atau badan penyelenggara yang baru
dibentuk (akta notaris);
13. Surat Pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan.
14. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
15. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:
a. Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau
Akademi yang berdomisili di dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut,
dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;
16. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan;
17. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program
Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma,
dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana,
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sebidang dengan program studi yang akan didirikan;
44
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang
akan didirikan;
c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan
pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal
instansi lain; dan
f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; 18. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga)
orang untuk melayani setiap program studi pada Program
Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk
melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
a. paling rendah berijazah Diploma Tiga; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada
PTS yang akan didirikan; dan
c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
19. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
a. penyusunan kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
20. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit :
a. 10.000 m2 untuk Universitas; b. 8000 m2 untuk institut; c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau
Akademi;
45
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum
atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat
perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang
hak atas lahan, dengan ketentuan:
1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; 2) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; 3) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan
tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak
atas lahan;
4) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
21. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2
per mahasiswa;
b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2
termasuk ruang baca yang harus dikembangkan
sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada
program studi;
f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program
Studi; dan
46
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program
Studi;
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan
22. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon(Badan Penyelenggara
PTS) KoordinatorSekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi
dan Surat Perimbangan
1. Ketua Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan perubahan bentuk PTS menyampaikan surat permohonan
usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada
Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk
melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui
47
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis
Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang
mengusulkan perubahan bentuk PTS.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No.
38 Bandung atau melalui:
Telepon : 022-7275630
Faksimili : 022-7207812
E-mail : [email protected]
48
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
PENYELESAIAN MASALAH
PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TIDAK TAAT AZAS
I. Persyaratan 1. Surat pengaduan dari masyarakat/lembaga; 2. Surat Keterangan/Dokumen/Laporan terkait permasalahan
yang dihadapi oleh PTS sebagai berikut:
a. Bagi PTS yang memiliki permasalahan pelaporan PD-Dikti, menyerahkan dokumen akademik sejumlah
semester yang dilalaikan (Asli).
b. Bagi PTS memiliki permasalahan pada nisbah dosen tetap, menyerahkan Rencana Penanganan Nisbah
Dosen Tetap terhadap Mahasiswa (Asli).
c. Bagi PTS yang memiliki masalah pelanggaran akademik, Pimpinan PTS membuat Pernyataan
penghentian Kelas Jauh, Pemindahan Mahasiswa,
pencabutan gugatan dosen/mahasiswa, penghentian
program studi tanpa izin (Asli).
d. Bagi PTS yang memiliki permasalahan konflik/sengketa hukum, menyerahkan Keputusan
Pengadilan Tertinggi, SK Kemkumham terbaru, Berita
Acara Islah (Legalisir Basah).
3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah terjadi dan siap
menerima segala jenis sanksi dari Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Salinan Pindai
Berwarna).
49
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Masyarakat/ Lembaga Koordinator
Sekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Tim Ahli Melakukan analisis, visitasi, monitoring,
evaluasi dan Klarifikasi
Penyampaian Hasil
Klarifikasi ke Ditjen
Kelembagaan IPTEK
dan Dikti
1. Masyarakat/Lembaga menyampaikan surat pengaduan ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang
Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi,
visitasi, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai
dasar penyelesaian permasalahan;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil klarifikasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis
Wilayah IV kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan Dikti).
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
50
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
51
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
STANDAR PELAYANAN
PENGEMBANGAN KAMPUS
DAN PERKULIAHAN DI LUAR DOMISILI
I. Persyaratan 1. Surat Permohonan dari Pemimpin PTS dan Ketua Badan
Penyelenggara PTS (Asli);
2. Dokumen Kerja Sama/Izin dari Pemerintah Daerah setempat (Salinan Pindai Berwarna);
3. Akta Notaris Yayasan beserta seluruh Perubahannya (Salinan Pindai Berwarna);
4. Surat Pengesahan Akta Notaris Yayasan dari Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna);
5. Surat Rekomendasi dari Pejabat Setempat yang dibubuhi Meterai Rp.6.000,- (Salinan Pindai Berwarna);
6. Sertifikat Kepemilikan Lahan atas nama yayasan atau Perjanjian Sewa maksimal 10 Tahun dengan Opsi
(Salinan Pindai Berwarna);
7. Rencana Strategis Pengembangan PTS dalam jangka waktu minimal 5 tahun (Salinan Pindai Berwarna);
8. Studi Kelayakan yang memuat Peta Pendidikan Tinggi di Wilayah Pengembangannya (Salinan Pindai Berwarna);
9. Pedoman Akademik (Salinan Pindai Berwarna); 10. Sertifikat Akreditasi BAN-PT (Salinan Pindai Berwarna); 11. Daftar Sarana dan Prasarana di Lokasi baru (Salinan
Pindai Berwarna);
12. Peta Lokasi (Salinan Pindai Berwarna); 13. PTS yang akan mengembangan kampus atau
menyelenggarakan perkuliahan di luar domisilili
merupakan PTS yang taat azas;
14. Program studi yang akan diselenggarakan di luar domisili minimal terakreditasi A.
52
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pengusul (Pimpinan PTS) Koordinator
Sekretaris Pelaksana
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
45
Petugas melakukan desk evaluasi, visitasi, monitoring, evaluasi dan
surat pertimbangan
1. Pemimpin PTS menyampaikan surat klarifikasi ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk
evaluasi, visitasi, Monitoring dan Evaluasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator
Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Pemimpin
Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan
pengembangan kampus dan perkuliahan di luar domisili.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).
53
Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama
V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
54
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
STANDAR PELAYANAN
PUBLIKASI INFORMASI
I. Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pemohon; 2. Draf Publikasi dari Pemohon; 3. Persetujuan Draf Publikasi dari Pimpinan Kopertis
Wilayah IV.
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Sekretaris Pelaksana
Publikasi tayang pada laman Kopertis IV
Pemohon (Pimpinan PTS) Koordinator
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
1 2
3
4
5
Petugas melakukan Verifikasi Draft
Publikasi
1. Pemohon menyampaikan surat usulan publikasi informasi ditujukan kepada Koordinator;
2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana;
3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memverifikasi draft publikasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menayangkan publikasi informasi pada laman resmi
Kopertis Wilayah IV yang beralamat di
http://www.kopertis4.or.id.
55
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 5 hari kerja;
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Tayangan informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah IV
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
56
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
STANDAR PELAYANAN
VALIDASI PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
(PD DIKTI)
I. Persyaratan 1. Persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
a. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia 58 Tahun (Permenristekdikti No 2 Tahun 2016);
b. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada Instansi Lain, Meliputi:
1) PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS kementerian/lembaga negara selain
PNS dosen);
2) Guru tetap/tidak tetap; 3) Pegawai BUMN; 4) Anggota aktif partai politik dan legislatif
(DPR/MPR/DPRD/DPD);
5) Konsultan, pengacara, notaris, apoteker; 6) Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti
untuk lulusan setelah tahun 2002.
c. Dosen Non-PNS 1) KTP terbaru yang masih berlaku
(berwarna/asli /bukan fotokopi);
2) Foto; 3) Surat Keterangan Sehat Rohani; 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani; 5) Surat Keterangan Bebas Narkotika; 6) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; 7) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi;
8) Surat Perjanjian Kerja; 9) SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua
BPH yang memuat hak dan kewajiban antara
calon dosen dan yayasan;
57
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
10) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan
dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI;
11) Jika memiliki jabatan fungsional, wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional
terakhirnya;
d. Dosen PNS 1) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi Lulusan
PT luar negeri disertakan SK penyetaraannya
yang dikeluarkan oleh DIKTI atau PTN yang
ditunjuk;
2) SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap.
2. Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) a. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan
Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 berusia
paling tinggi:
a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun
b. Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69 tahun
c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun; b. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli
/bukan fotokopi);
c. Foto; d. Surat Keterangan Sehat Rohani; e. Surat Keterangan Sehat Jasmani; f. Surat Keterangan Bebas Narkotika; g. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; h. Surat Perjanjian Kerja; i. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja; j. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya
(Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI,
Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama)
atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan
58
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai
pegawai atau karyawan aktif.
k. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh
pimpinan perguruan tinggi.
l. Dosen asing : a. izin kerja di Indonesia; b. jabatan akademik paling rendah associate
professor; dan
c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi m. Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari
Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Sehat
Jasmani dan Rohani
3. Persyaratan Nomor Urut Pendidik (NUP) a. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli
/bukan fotokopi);
b. Foto; c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; d. Surat Keterangan Bebas Narkotika; e. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; f. Surat Perjanjian Kerja; g. SK sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap/Instruktur
/Tutor;
h. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau
PTN yang ditunjuk DIKTI;
i. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada);
4. Perubahan Nomor Urut Pendidik (NUP) ke Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Sama seperti
mengajukan NIDN.
59
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
5. Perubahan Data Dosen a. Data Pokok:
Dokumen penunjang disesuaikan dengan perubahan.
Contoh: (1) Untuk penambahan gelar master, wajib
melampirkan ijazah S2. (2) Untuk perubahan nama,
lampiran KTP atau ijazah. (3) Untuk perubahan
jabatan fungsional, lampiran SK jabatan Fungsional.
b. Pindah Homebase Intra PT (Intern): a. Dosen Non-PNS dan PNS PTN: SK/surat
penempatan pada program studi dari pimpinan
perguruan tinggi;
b. Dosen PNS DPK : SK/surat mutasi yang dikeluarkan oleh Kopertis.
c. Pindah Homebase Antar-PT (extern): a. Surat keterangan/SK lolos butuh dari PT lama; b. SK Dosen Tetap PT baru yang memuat hak dan
kewajiban antara calon dosen dan yayasan;
c. Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
d. Rekomendasi Kopertis. Jika berbeda atau antarkopertis, surat rekomendasi Kopertis harus
dikeluarkan oleh kedua Kopertis tersebut
(Kopertis awal dan tujuan).
6. Klaim Dosen a. SK Dosen Tetap; b. Ijazah Lengkap; c. KTP.
60
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon
Petugas melakukan validasi Dokumen
usulan
Usulan Valid/Tidak Valid
Dikti Approval
1 2
3
1. Pemohon menyampaikan usulan secara online dalam
laman forlap.dikti.go.id;
2. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi data secara online dalam laman forlap.dikti.go.id
3. Usulan yang valid menunggu proses approval oleh admin Dikti.
III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja.
IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
V. Produk Pelayanan Data valid usulan NIDN, NIDK, NUP beserta perubahan data
pokok lainnya.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator
Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38
Bandung atau melalui:
Telepon : 022 – 7275630
Faksimili : 022 – 7207812
E-mail : [email protected]
61
Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi
STANDAR PELAYANAN
VALIDASI CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEHATAN PADA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)
I. Persyaratan 1. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Terdaftar pada
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
2. Calon Peserta Uji Kompetensi Haru