Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Pendidikan Khusus i
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Guru sebagai sumber daya utama
pendidikan diharapkan menjadi pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik untuk mencapai tujuan nasional. Guru dalam mengimplementasikan fungsinya
harus memiliki empat kompetensi yaitu: pedagogik, kepribadian, profesional, dan
sosial.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Subdit Kesejahteraan, Penghargaan dan
Pelindungan (Kesharlindung) adalah memberi penghargaan kepada guru yang
berprestasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Subdit Kesharlindung bekerja
sama dengan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Anugerah Konstitusi Tingkat
Nasional bagi Guru PPKn jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Melalui penyelenggaraan Anugerah Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan
mutu guru yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan, kesadaran
berkonstitusi, dan pembelajaran mata pelajaran PPKn.
Agar penyelenggaraan Anugerah Konstitusi Guru PPKn berjalan lancar, perlu
disusun Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Konstitusi. Pedoman ini secara garis
besar berisi rambu-rambu prosedur penyelenggaraan Anugerah Konstitusi. Kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam
menyusun pedoman ini.
Jakarta, Mei 2019
Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus,
Ir. Sri Renani Pantjastuti
NIP 196007091985032001
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Pendidikan Khusus ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang .......................................................................................................... 1
Dasar Hukum ............................................................................................................ 2
Tujuan ....................................................................................................................... 3
Ruang Lingkup ......................................................................................................... 3
BAB II KETENTUAN UMUM ANUGERAH KONSTITUSI
A. Pengertian .......................................................................................................... 4
B. Tujuan ................................................................................................................ 5
C. Manfaat .............................................................................................................. 6
D. Hasil yang diharapkan ....................................................................................... 6
E. Sifat .................................................................................................................... 7
F. Peserta ................................................................................................................ 7
G. Kriteria Penilaian ............................................................................................... 8
H. Persyaratan Administratif .................................................................................. 9
BAB III PENYELENGGARAAN
A. Prosedur Penyelenggaraan ............................................................................... 12
B. Jadwal Pelaksanaan ......................................................................................... 14
C. Pembiayaan ...................................................................................................... 14
BAB IV PROSEDUR PENILAIAN ...................................................................... 14
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 18
LAMPIRAN ........................................................................................................... 19
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Pendidikan Khusus se-Indonesia
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru PPKn untuk
pembangunan karakter bangsa dan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik di
jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pembangunan karakter
bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa, karena hanya bangsa
yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat dan eksis. Pembangunan karakter
juga merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan
para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan
budaya dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan
kesamaan pandangan tentang karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu
sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak
langkah untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan karakter bangsa sudah diupayakan dengan berbagai bentuk,
akan tetapi hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan
antara lain: (1) nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa
cenderung mengalami disorientasi; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu
dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; (3) pergeseran nilai etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) kesadaran terhadap nilai-nilai budaya
bangsa yang cenderung memudar; (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6)
kemandirian bangsa yang cenderung melemah.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 2
Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi untuk dikembangkan
karena: (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, terutama bagi generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan
sebagai kemudi dan kekuatan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa,
sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter harus dibangun dan
dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Mengingat guru PPKn di SMA
dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus berkontribusi dalam meningkatkan
kesadaran peserta didik, serta memperhatikan urgensi pembangunan karakter,
maka perlu untuk menyelenggarakan Anugerah Konstitusi.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
C. Tujuan
Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:
1. Menjelaskan tentang kriteria, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan
pemilihan Guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus
penerima Anugerah Konstitusi.
2. Menjadi acuan bagi penyelenggara dan peserta pemilihan Guru PPKn
SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus penerima Anugerah
Konstitusi pada semua tahapan seleksi.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Anugerah Konstitusi ini mencakup:
1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Anugerah Konstitusi;
3. Prosedur penilaian.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 4
BAB II
KETENTUAN UMUM
ANUGERAH KONSTITUSI
A. Pengertian
1. Anugerah Konstitusi Guru PPKn adalah wahana kompetisi antar Guru
PPKn dalam pembelajaran kesadaran berkonstitusi.
2. Pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik dan/atau masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya
agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi warga negara
yang baik menurut kaidah konstitusi negara, baik sebagai pribadi, anggota
masyarakat, maupun warga negara.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus.
4. Guru PPKn adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik dalam mata pelajaran PPKn.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu, baik pendidikan umum dan pendidikan
khusus.
6. Guru PPKn yang berhasil melaksanakan, mengembangkan, atau
berinovasi dalam pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah:
a. Memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan
pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 5
dan profesional;
b. Mampu menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan
kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat;
c. Menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada
tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
d. Secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai
prestasi di bidang kesadaran berkonstitusi.
7. Inovasi dalam pembelajaran PPKn adalah serangkaian kegiatan
pengembangan yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media
yang digunakan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang
dipersyaratkan dalam proses pembelajaran PPKn menjadi efektif dan
efisien.
8. Portofolio adalah sekumpulan dokumen terseleksi yang memuat deskripsi
prestasi dan kinerja Guru PPKn dalam melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
tahun terakhir.
9. Evaluasi diri adalah penggambaran perwujudan pribadi sebagai guru
PPKn.
10. Karya tulis adalah best practices dan/atau inovasi dalam praktik
pembelajaran kesadaran berkonstitusi baik di dalam ataupun diluar kelas
atau berupa konsep tentang pembelajaran kesadaran berkonstitusi yang
dituangkan dalam karya tulis ilmiah lainnya.
B. Tujuan
Tujuan program ini adalah:
1. Mendorong peningkatan semangat dan motivasi Guru PPKn dalam
melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mendorong peningkatan budaya sadar berkonstitusi di kalangan guru
PPKn dan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 6
3. Mendorong tumbuhnya partisipasi guru PPKn secara obyektif dan
konstruktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MK dan tugas- tugas
pemerintah.
4. Memberikan perhatian dan penghargaan kepada Guru PPKn atas prestasi
dan dedikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
C. Manfaat
Manfaat program ini adalah:
1. Termotivasinya Guru PPKn untuk meningkatkan kinerja, disiplin,
dedikasi, dan loyalitas untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi
peserta didik dan/atau masyarakat.
2. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan profesionalisme Guru PPKn
dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran.
3. Tumbuhnya kreatifitas dan inovasi Guru PPKn dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran.
4. Terjalinnya interaksi antar Guru PPKn untuk saling tukar pengalaman
dalam memberikan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik
dan/atau masyarakat.
5. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan,
khususnya pembelajaran PPKn.
D. Hasil yang diharapkan
Hasil yang diharapkan program ini adalah:
1. Terpilih Guru PPKn terbaik secara nasional yang layak diberi penghargaan
atas keberhasilannya melaksanakan PPKn bagi peserta didik dan/atau
masyarakat.
2. Terwujud peningkatan mutu Guru PPKn untuk mencapai tujuan
Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas, khususnya Pendidikan
Kesadaran Berkonstitusi.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 7
E. Sifat
1. Seleksi Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan
kesadaran berkonstitusi bersifat kompetitif, bukan berdasarkan
pemerataan. Masing-masing Guru yang memenuhi kriteria berhak
mengikuti program ini.
2. Seleksi Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan
kesadaran berkonstitusi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.
a. Objektif mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat
Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan
kesadaran berkonstitusi tingkat nasional dilaksanakan secara
impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang
ditetapkan.
b. Transparan mengacu kepada proses yang memberikan peluang
kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses
informasi tentang penilaian dan penetapan Guru PPKn yang berhasil
menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi tingkat
nasional, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan
hasil penilaian.
c. Akuntabel merupakan proses penilaian dan penetapan predikat Guru
PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran
berkonstitusi tingkat nasionalyang dapat dipertanggungjawabkan
kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara
akademik maupun administrasi.
F. Peserta
1. Peserta Lomba Anugerah Konstitusi adalah guru SMA dan SMK/Sekolah
Pendidikan Khusus yang melaksanakan tugas sebagi Guru PPKn di
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 8
sekolah Negeri dan Swasta.
2. Melaksanakan tugas sebagai Guru PPKn.
G. Kriteria Penilaian
1. Guru PPKn yang unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.
a. Kompetensi pedagogik tercermin dari tingkat pemahaman Guru
PPKn terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
b. Kompetensi kepribadian tercermin dari kemampuan personal, berupa
kepribadian Guru PPKn yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan
berakhlak mulia.
c. Kompetensi sosial tercermin dari kemampuan Guru PPKn untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,
sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik,
dan masyarakat sekitar.
d. Kompetensi profesional tercermin dari tingkat penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam oleh Guru PPKn, yang
mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah
dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan
terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
2. Guru PPKn yang berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran
berkonstitusi bagi peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat dalam
pengembangan profesi, serta berperan aktif di organisasi profesi
pendidikan/asosiasi profesi.
3. Guru PPKn yang berhasil membimbing pembentukan sikap peserta didik
hingga mencapai prestasi dan berhasil membentuk kesadaran berkonstitusi
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 9
di berbagai kegiatan.
4. Guru PPKn yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain
melalui:
a. Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran PPKn (Perangkat
Pembelajaran, Pendekatan/Strategi/Metode, media pembelajaran,
sistem penilaian);
b. Penulisan buku, hasil kajian, evaluasi, penelitian, atau essay tentang
PPKn.
c. Pembinaan kesadaran berkonstitusi di masyarakat, baik sebagai
pribadi, melalui organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
maupun wadah lainnya.
5. Guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus yang bertugas di
daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) penilaian diberikan bobot
tersendiri.
H. Persyaratan Administratif
1. Syarat Umum
1) Guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus yang
berstatus PNS atau bukan PNS dan tidak sedang mendapatkan tugas
tambahan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses
pengangkatan sebagai kepala sekolah.
2) Berkualifikasi akademik Sarjana (S1) jurusan PPKn, PPKn dan
Hukum/Civic Hukum/Pendidikan Moral Pancasila dan
Hukum/Sarjana Hukum/Ilmu Politik, atau guru yang memiliki
sertifikat pendidik PPKn. Khusus untuk guru pendidikan khusus
berkualifikasi akademik sarjana (S1) dan mengampu mata pelajaran
PPKn.
3) Unggul/mumpuni dari kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional dan sosial.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 10
4) Mempunyai masa kerja sebagai guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah
Pendidikan Khusus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan lebih
diutamakan sudah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun secara terus
menerus dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai PNS atau
SK/Surat Penugasan dari Badan Penyelenggara/yayasan/kepala
sekolah bagi guru bukan PNS.
5) Aktif melaksanakan tugas sebagai guru PPKn dengan beban
mengajar sekurang-kurangnya ekuivalen dengan 24 jam tatap muka
per minggu dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah.
6) Peserta Anugerah Konstitusi guru PPKn tingkat nasional adalah
Peringkat 1 hasil seleksi tingkat provinsi, yang pesertanya berasal
dari masing-masing Kota/Kabupaten, dibuktikan dengan keterangan
dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi, berikut berita acara
penyelenggaraan.
7) Belum pernah mengikuti dan menerima penghargaan Anugerah
Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi.
8) Belum pernah meraih peringkat 1, 2, dan 3 pada Anugerah
Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi serta tidak menjadi grand
finalis Anugerah Konstitusi pada tahun 2018.
9) Memiliki hasil capaian kinerja terakhir sekurang-kurangnya kategori
Baik.
10) Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses
pemeriksaan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat
keterangan dari kepala sekolah dan diketahui oleh kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Daerah Khusus.
2. Persyaratan Khusus
1) Menyerahkan isian fakta integritas pada halaman setelah halaman
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 11
judul seperti yang tertuang pada Lampiran I.
2) Menyerahkan dokumen portofolio 3 (tiga) tahun terakhir (rangkap
1), seperti tertuang pada Lampiran II.
3) Menyerahkan deskripsi evaluasi diri (rangkap 3) seperti tertuang
pada Lampiran III.
4) Menyerahkan karya tulis 2 (dua) tahun terakhir dengan tema “
“Implementasi Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi
di Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan
Kewarganegaraan Menyongsong Revolusi 4.0” yang belum
pernah diikutsertakan pada Anugerah Konstitusi guru PPKn atau
sejenisnya. (dibuat dalam rangkap 3 mengikuti acuan yang tertuang
pada Lampiran).
5) Karya tulis lolos syarat kemiripan (similarity) maksimal 24% yang
dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 12
BAB III
PENYELENGGARAAN
A. Prosedur Penyelenggaraan
Prosedur penyelenggaraan penilaian Guru PPKn yang berhasil
menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik
dan/atau masyarakat dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Provinsi,
sampai dengan Tingkat Nasional, disajikan pada Gambar 1. Tugas dan kegiatan
penyelenggara untuk masing-masing tingkatan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
• Menetapkan pemenang peringkat 1, 2, dan 3
tingkat nasional masing-masing untuk guru PPKn
SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus
• Memberikan penghargaan “Anugerah Konstitusi”
• Menetapkan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan.
• Melakukan seleksi tingkat nasional
• Mengusulkan 6 nama terdiri atas peringkat 1,2, dan 3
untuk guru SMA dan peringkat 1,2, dan 3 untuk guru
SMK/ Sekolah Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga
Kependidikan
(Ditjen. GTK)
Dinas
Pendidikan
Provinsi
• Menyosialisasikan program Anugerah Konstitusi
guru PPKn ke SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan
Khusus
• Melakukan seleksi tingkat provinsi
• Mengusulkan nama ke Ditjen. GTK
• Mengirimkan dokumen ke Ditjen. GTK
Guru PPKn
SMA dan
SMK/Sekolah
Pendidikan
Khusus
• Mengikuti program Anugerah Konstitusi guru PPKn
• Melengkapi dokumen yang diperlukan
• Mengirimkan dokumen ke dinas pendidikan
provinsi
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 13
Prosedur penyelenggaraan dijelaskan sebagai berikut.
1. Guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah Pendidikan Khusus calon penerima
penghargaan melengkapi dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri dan
karya tulis dan mengirimkan dokumen tersebut ke Dinas Pendidikan
Provinsi
2. Dinas Pendidikan Provinsi:
a. Menyeleksi peserta Anugerah Konstitusi tingkat Provinsi
didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui
penilaian dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri dan karya tulis
ilmiah (rambu-rambu penilaian dokumen terlampir dalam pedoman
ini).
b. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan 1 (satu) Guru PPKn SMA
dan 1 (satu) Guru PPKn SMK/Sekolah Pendidikan Khusus sebagai
nominasi Anugerah Konstitusi.
c. Mengirimkan nama nominasi Anugerah Konstitusi Tingkat Provinsi
beserta dokumennya untuk diikutsertakan sebagai peserta Anugerah
Konstitusi Tingkat Nasional kepada Ditjen. GTK Kemendikbud.
3. Ditjen GTK, Kemendikbud.
a. Melakukan seleksi terhadap 34 finalis guru PPKn SMA dan 34
finalis guru PPKn SMK/Sekolah Pendidikan Khusus Anugerah
Konstitusi Tingkat Nasional melalui penilaian dokumen forto folio,
tes tertulis, karya tulis, wawancara, dan penyajian.
b. Mengusulkan peringkat 1, 2, dan 3 guru PPKn SMA dan peringkat
1, 2, dan 3 guru PPKn SMK/Sekolah Pendidikan Khusus sebagai
finalis calon penerima Anugerah Konstitusi.
4. Kemendikbud
a. menetapkan penerima penghargaan Anugerah Konstitusi bagi Guru
PPKn SMA dan guru PPKn SMK/Sekolah Pendidikan Khusus tingkat
Nasional.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 14
b. memberikan penghargaan “Anugerah Konstitusi” bagi Guru PPKn
SMA dan Guru PPKn SMK/Sekolah Pendidikan Khusus tingkat
Nasional.
B. Jadwal Pelaksanaan
Seleksi peserta Anugerah Konstitusi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 1. Jadwal Penyelenggraan
No Kegiatan Mei Juni Juli Agus Sept Nov
1. Membuat Pedoman Anugerah Konstitusi
2. Mengirim Surat Edaran dan Pedoman Anugerah Konstitusi ke provinsi
3. Melaksanakan seleksi tingkat provinsi
4. Menerima peringkat pertama guru SMA dan pertma Guru SMK/Sekolah Pendidikan Khusus dari setiap provinsi
2
5. Memanggil peserta finalis 10
6. Melaksanakan seleksi tingkat nasional dan pengiriman finalis ke MK.
23-26
7. Puncak Anugerah Konstitusi 2019 di MK.
11 -15
C. Pembiayaan
1. Biaya penyelenggaraan seleksi guru PPKn tingkat provinsi dibebankan pada
anggaran yang relevan, pada Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangan
masing-masing.
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemberian Penghargaan “Anugerah
Konstitusi” bagi Guru PPKn tingkat nasional di lingkungan Kemendikbud
dibebankan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
melalui DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 15
Tabel 2. Tahap Penilaian
No Tahap Penilaian Pelaksanaan Keterangan
1 Penilaian
Tingkat Provinsi
Penilaian terdiri dari: a. Dokumen Portofolio b. Deskripsi/Evaluasi
Diri
c. Karya Tulis
a. Menyeleksi peserta Anugerah Konstitusi tingkat Provinsi didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/ evaluasi diri dan Karya tulis (rambu-rambu penilaian dokumen terlampir dalam pedoman ini).
b. Dinas Pendidikan Provinsi memilih dan/atau menentukan 2 nominasi Anugerah Konstitusi, masing-masing terdiri dari 1 Guru PPKn SMA dan 1 guru PPKn SMK/ Sekolah Pendidikan Khusus.
c. Mengirimkan nama nominasi Anugerah Konstitusi Tingkat Provinsi beserta dokumen ke Dit. PG Dikmen & Diksus, Ditjen GTK, Kemdikbud
BAB IV
PROSEDUR PENILAIAN
Penilaian dilakukan terhadap Guru PPKn SMA dan SMK/Sekolah
Pendidikan Khusus dari seluruh provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria dan
persyaratan yang ditetapkan. Penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari
Tingkat Provinsi sampai Tingkat Nasional.
Penilaian di tiap tahapan dapat mengacu kepada prosedur yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seutuhnya atau dapat menggunakan
kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
A. Tahap Penilaian
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 16
B. Seleksi
Peserta Anugerah Konstitusi akan diseleksi melalui penilaian dokumen
portofolio, deskripsi/evaluasi diri, dan Karya tulis, dengan ketentuan sebagai
berikut:
No Tahap Penilaian Pelaksanaan Keterangan
2 Penilaian
Tingkat
Nasional
Penilaian terdiri dari: a. Dokumen Portofolio b. Deskripsi/Evaluasi
Diri
c. Karya tulis
d. Tes tertulis: • Pancasila
• UUD NRI Tahun 1945
• NKRI
• Bhinneka Tunggal Ika
e. Presentasi
f. Wawancara
a. Ditjen GTK menilai
dokumen nominasi
Anugerah Konstitusi
Tingkat Provinsi didasarkan
pada kompetensi dan
prestasi yang dicapai
melalui penilaian Dokumen
Portofolio; Deskripsi/
Evaluasi Diri;
Karya tulis; Tes tertulis;
Presentasi; dan Wawancara
(rambu-rambu penilaian
terlampir dalam pedoman
ini).
b. Ditjen GTK mengusulkan
Peringkat 1, 2, dan 3 untuk
guru SMA dan Peringkat 1,
2, dan 3 untuk guru
SMK/Sekolah Pendidikan
Khusus Anugerah
Konstitusi.
c. Mendikbud menetapkan
Peringkat 1, 2, dan 3 untuk
guru SMA dan Peringkat 1,
2, dan 3 untuk guru
SMK/Sekolah Pendidikan
Khusus juara
Anugerah Konstitusi dan
memberikan penghargaan
kepada Peringkat 1, 2, dan 3
untuk guru SMA dan
Peringkat 1, 2, dan 3 untuk
guru SMK/Sekolah
Pendidikan Khusus
Anugerah Konstitusi.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 17
1. Portofolio
a. Portofolio berisi dokumen dan pengalaman guru, yang terdiri dari
kualifikasi akadmik, pengalaman mengajar, perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran, pendidikan dan pelatihan, penilaian dari
atasan, prestasi akademik, karya pengembangan profesi,
keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang
kependidikan dan social, serta penghargaan yang relevan dengan
bidang pendidikan.
b. Format portofolio yang harus diisi oleh guru sesuai dengan Lampiran
II.
2. Deskripsi/Evaluasi Diri Peserta
a. Evaluasi diri merupakan penggambaran perwujudan pribadi sebagai
Guru. Semua deskripsi evaluasi diri dibuat dengan benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Evaluasi diri ini mencakup 7 (tujuh) aspek. Peserta membuat
deskripsi ringkas terhadap masing-masing aspek. Adapun ketentuan
dalam membuat deskripsi/evaluasi diri sebagaimana lampiran.
3. Karya Tulis
Peserta membuat Karya Kreatif/Inovatif berupa:
a. Pembahasan (Inovasi) dalam pembelajaran PPKn (Perangkat
Pembelajaran, Pendekatan/Strategi/metode, media pembelajaran
sistem penilaian);
b. Penulisan buku, hasil kajian, evaluasi, penelitian, atau essay
tentang PPKn;
c. Pembinaan kesadaran berkonstitusi di masyarakat, baik sebagai
pribadi, melalui organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
maupun wadah lainnya.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 18
Adapun rambu-rambu penulisan Karya Tulis sebagimana dalam
lampiran.
C. Instrumen Penilaian
Penilaian dokumen untuk seleksi Guru PPKn SMA dan Guru PPKn
SMK/Sekolah Pendidikan Khusus peserta Anugerah Konstitusi tingkat
provinsi melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri, dan
karya tulis menggunakan instrument sebagaimana pada lampiran pedoman ini.
Adapun bobot untuk masing-masing komponen penilaian adalah sebagai
berikut.
D. Finalis dan Pemenang
1. Jumlah Guru PPKn mengikuti seleksi Tingkat Nasional sebanyak 68
orang masing-masing 34 guru PPKn SMA dan 34 Guru PPKn
SMK/Sekolah Pendidikan Khusus sebagai finalis.
2. Guru PPKn yang menjadi finalis diundang ke Jakarta untuk mengikuti
seleksi. Adapun format penilaian untuk komponen-komponen diatas
sebagaimana dalam lampiran pedoman ini.
E. Penghargaan
Tabel 3. Pembobotan Penilaian
No Komponen Skor Bobot Nilai
Akhir
1 Portofolio 10%
2 Deskripsi/Evaluasi Diri 10%
3 Karya Tulis Ilmiah 20%
4 Uji Tulis 30%
5 Presentasi dan Wawancara 30%
Jumlah 100%
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 19
1. Peringkat 1, 2 dan 3 untuk Guru PPKn SMA dan Guru PPKn
SMK/Sekolah Pendidikan Khusus akan mendapatkan penghargaan.
2. Semua finalis akan mendapatkan piagam penghargaan.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 20
BAB V
PENUTUP
Kesadaran berkonstitusi sangat esensial bagi seluruh warga negara Indonesia
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya
sungguh-sungguh dan optimal untuk memberikan pengetahuan, pengakuan, dan
pemahaman tentang substansi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah
satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan penghargaan atas segala upaya
yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan kesadaran berkonstitusi.
Atas dasar itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan
program pemberian penghargaan kesadaran berkonstitusi bagi Guru PPKn yang
telah berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi, baik di sekolah
maupun di masyarakat. Mudah-mudahan program ini memberi manfaat bagi
peningkatan dan pengembangan kesadaran berkonstitusi dimaksud.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 22
LAMPIRAN I. PAKTA INTEGRITAS
Pakta integritas menggunakan format sebagai berikut.
KOP SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Saya, yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ... (diisi nama lengkap dan gelar). NIP/NIY : ... (diisi nomor induk pegawai). Jabatan : ... (diisi jabatan guru saat ini). Pangkat/Golongan : ... (diisi pangkat/golongan guru saat ini). Unit Kerja : ... (diisi unit kerja guru bertugas). NUPTK : ... (diisi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).
menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul: .............................
..............................................................................................................................................
..
1. Karya tulis ini saya buat sendiri dan tidak menyalin atau menjiplak karya orang lain; 2. Saya belum pernah mengikutsertakan karya tulis ini dalam lomba sejenis baik tingkat
nasional maupun internasional; 3. Saya tidak sedang dalam tugas belajar yang dibiayai Negara; 4. Saya akan mengikuti dengan patuh dan taat segala aturan dan tata tertib yang ada
selama kegiatan ini berlangsung.
Apabila terbukti tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pakta Integritas ini saya buat secara sadar, sehat jasmani dan rohani.
...... , .............................. 2019
Yang Membuat Pernyataan,
Tanda Tangan (Nama Jelas)
Materai
6000
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 23
LAMPIRAN II. PORTOFOLIO
1. Biodata
Nama (lengkap dengan gelar akademik)
NUPTK/NPK
NIP/NIK
Pangkat/Golongan
Jenis Kelamin
Tempat, tgl lahir
Pendidikan Terakhir
Sertifikat Pendidik
Sekolah Tempat Tugas
a. Nama Sekolah
b. Alamat Sekolah
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
L/P *)
Memiliki/Tidak Memiliki*)
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
f. No. Telp. Sekolah
g. Alamat e-mail
Masa Kerja
Beban kerja per Minggu
:
:
:
:
:
:
:
...... Jam/minggu
*)Coret yang tidak perlu
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 24
2 Kualifikasi Akademik
NO. JENJANG PERGURUAN
TINGGI FAKULTAS
JURUSAN/
PRODI
TAHUN
LULUS
1
2
dst
3 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
NO. JENIS
PENGHARGAAN
PEMBERI
PENGHARGAAN TINGKAT
*) TAHUN
1
2
dst
4. Pendidikan dan Pelatihan
NO. NAMA / JENIS
DIKLAT TEMPAT
WAKTU
PELAKSANAAN
(...... jam) PENYELENGGARA
1
2
dst
5. Pengalaman Mengajar
NO. NAMA SEKOLAH
BIDANG
STUDI
LAMA MENGAJAR
(mulai tahun ...... s.d. tahun........)
1
2
dst
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 25
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan Karya Akademik
NO
NAMA
LOMBA/
KEJUARAAN
WAKTU
PELAKSANAAN TINGKAT PENYELENGGARA
1
2
dst
b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan
NO
NAMA
SERTIFIKAT
KEAHLIAN*)
WAKTU
PEROLEHAN TINGKAT**) LEMBAGA YG
MENGELUARKAN
1
2
dst
Catatan:
*) Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan
**)Dituliskan internasional, nasional, atau regional
c. Pembimbingan teman sejawat
NO
MATA
PELAJARAN/
BIDANG STUDI
INSTRUKTUR/GURU
INTI/TUTOR/PEMANDU/
PAMONG PPL
TEMPAT
1
2
dst
d. Pembimbingan siswa
NO
NAMA
KEJUARAAN TINGKAT
TEMPAT DAN
WAKTU
1
2
dst
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 26
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya Tulis
NO. JUDUL JENIS*) PENERBIT TAHUN TERBIT
1
2
dst
Catatan:
*)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau
diktat dicetak lokal.
b. Penelitian
NO. JUDUL TAHUN SUMBER
DANA STATUS (KETUA/ANGGOTA)
1
2
dst
c. Reviewer buku dan/atau penulis soal EBTANAS/UN
NO. NAMA KEGIATAN TAHUN
1
2
dst
d. Media dan Alat Pembelajaran
NO. JENIS
MEDIA/ALAT TAHUN
SUMBER
DANA
STATUS
(KETUA/ANGGOTA)
1
2
dst
e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis,
sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)
NO. NAMA KARYA TAHUN DESKRIPSI SINGKAT TENTANG
KARYA YANG DIHASILKAN
1
2
dst
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 27
f. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah
NO. JENIS KEGIATAN
TAHUN PERAN *) TINGKAT
(Inter/Nas/Lokal)
1
2
dst
Catatan:
*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat
8. Pengalaman menjadi penGurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
a. Pengalaman Organisasi
NO. NAMA
ORGANISASI TAHUN JABATAN TINGKAT *)
1
2
dst
Catatan:
*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau
internasional
b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan
NO. JABATAN TH ---- s.d. TH ----- NAMA SEKOLAH
1
2
dst
9. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
a. Penghargaan
NO. JENIS
PENGHARGAAN
PEMBERI
PENGHARGAAN
TINGKAT
*) TAHUN
1
2
dst
Catatan:
*)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau
internasional
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 28
b. Penugasan di Daerah Khusus
NO. LOKASI JENIS DAERAH
KHUSUS
LAMA BERTUGAS
(MULAI TH ..... s.d. TH .....)
1
2
dst
Dengan ini saya menyatakan bahwa biodata ini benar-benar sesuai dengan kenyataan,
dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia
menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mengetahui: ………………., ……-…….. 2019
Kepala Sekolah, Peserta
Materai Rp. 6000,-
(.........................................) (.........................................)
NIP/NIK. NIP/NIK.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 29
LAMPIRAN III EVALUASI DIRI
1. Peserta wajib mendeskripsikan diri secara ringkas berdasarkan masing-
masing aspek evaluasi diri Saudara sebagai Guru PPKn
2. Deskripsi diri untuk masing-masing aspek maksimal 1 halaman folio dengan
1,5 spasi, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12.
3. Aspek-aspek evaluasi diri adalah sebagai berikut:
a. Deskripsikan komitmen pribadi Saudara dalam rangka pelaksanaan
proses pendidikan pembelajaran penanaman kesadaran berkonstitusi di
sekolah?
b. Sikap dan perilaku seperti apa yang Saudara tampilkan untuk menjaga
kesadaran berkonstitusi antara komunitas sekolah dengan masyarakat?
c. Sikap dan perilaku apa yang Saudara tampilkan untuk membangun
kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan
kehidupan sosial di sekolah, khususnya dengan kepala sekolah, sesama
Guru dan staf?
d. Sikap dan perilaku apa yang Saudara tampilkan untuk membangun
kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan
kehidupan sosial di masyarakat?
e. Deskripsikan usaha-usaha Saudara untuk menjalani proses
profesionalisasi sebagai Guru, khususnya berkaitan dengan upaya
mengikuti perkembangan hukum dan kesadaran berkonstitusi di
Indonesia?
f. Tindakan atau karya nyata apa yang sudah Saudara lakukan dalam
rangka membina kesadaran hukum/memecahkan konflik yang muncul
sesama anggota komunitas sekolah dan/atau di masyarakat?
g. Upaya apa yang akan dilakukan untuk membentuk agen-agen perubahan
dari anak didik anda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekolah.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 30
A. TEMA
Tema Pelaksanaan Anugrah Konstitusi Tahun 2019 :
“Implementasi Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi di Sekolah
dalam Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Kewargaan Menyongsong
Revolusi 4.0”.
B. KETENTUAN PENULISAN KARYA TULIS
1. UMUM
a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
b. Makalah belum pernah dikirimkan dan dinilai pada lomba/kegiatan
sejenis.
c. Makalah merupakan karya tulis terbaru dan khusus dibuat dalam rangka
mengikuti kegiatan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Beprestasi
Tingkat Nasional Tahun 2019.
d. Jumlah halaman minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh)
halaman A4. Diketik 1,5 spasi dengan font 12, huruf Arial.
e. Makalah dijilid dan diberi sampul berwarna putih.
2. KHUSUS
Bagian Awal
1) Halaman Judul
➢ Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan
huruf kapital. Judul maksimal 15 kata.
➢ Nama penulis.
➢ Nama satuan pendidikan tempat Guru bertugas.
➢ Tanggal penulisan.
2) Halaman pengesahan/persetujuan kepala sekolah.
Lembaran tersebut menyatakan pengesahan atau persetujuan kepala
sekolah dengan bukti tanda tangan, nama, NIP (kalau ada), dari Kepala
Sekolah dan stempel sekolah yang bersangkutan.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 31
3) Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tulis untuk
Kepentingan Pendidikan. Pada halaman ini, peserta menyetujui untuk
memberikan Kemendikbud Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-
Exclusive Royalty-Free Right) dengan tetap mencantumkan nama finalis
sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.
4) Pengantar.
5) Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada.
Bagian Inti Pembahasan
1) Pendahuluan (20% dari jumlah halaman)
Pendahuluan berisi antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
• Latar belakang yang menggambarkan urgensi topik tulisan
• Ruang lingkup atau pembatasan masalah yang menjadi fokus tulisan.
• Tujuan dan manfaat penulisan makalah.
• Bila dikehendaki dapat ditambah dengan subbab yang lain, misalnya
sajian definisi dan lain-lain.
2) Kajian teoretis yang menggambarkan tentang konsep, teori, dan
pengalaman empiris yang mendukung fokus kajian. (25% dari jumlah
halaman)
3) Implementasi pembinaan kesadaran berkonstitusi yang memuat
pengalaman Guru dalam membina kesadaran berkonstitusi, baik di
sekolah maupun di mayarakat. (50% dari jumlah halaman)
4) Kesimpulan dan saran-saran berisi kesimpulan dan beberapa saran yang
ditujukan baik kepada sejawat Guru, pengelola pendidikan atau berbagai
pihak lain yang relevan. (5% dari jumlah halaman)
Bagian Akhir
Bagian akhir berisi antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1) Daftar pustaka
2) Lampiran data-data yang diperlukan
3) Biodata peserta yang disahkan oleh kepala sekolah.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 32
A. Penilaian Lomba Anugerah Konstitusi melalui komponen-komponen dan bobot
sebagai berikut :
FORMAT PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA
Nama peserta :
Satuan pendidikan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. Aspek Yang
Dinilai
Rentang
Nilai Nilai*
Bobot
(%)
Nilai X
Bobot
1 Karya Tulis 80-100 20
2 Penguasaan materi dan artikulasi gagasan 80-100 35
3 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik
dan benar 80-100 15
4 Penggunaan media 80-100 15
5 Penampilan 80-100 15
JUMLAH 100
……………..………, 2019
Penilai,
………………………………
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 33
B. Finalis dan Pemenang
1. Jumlah Guru PPKn mengikuti seleksi Tingkat Nasional sebanyak 68 orang
masing-masing 34 guru PPKn SMA dan 34 Guru PPKn SMK/Sekolah
Pendidikan Khusus sebagai finalis.
2. Guru PPKn yang menjadi finalis diundang ke Jakarta untuk mengikuti
seleksi. Adapun format penilaian untuk komponen-komponen diatas
sebagaimana dalam lampiran IV.
C. Penghargaan
1. Peringkat 1, 2 dan 3 untuk Guru PPKn SMA dan Guru PPKn SMK/ Sekolah
Pendidikan Khusus akan mendapatkan penghargaan.
2. Semua finalis akan mendapatkan piagam penghargaan.
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 34
FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO
Nama peserta : Satuan pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi
1 Skor diperoleh sesuai dengan Rubrik Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan
2 Dikuatkan oleh Surat Pernyataan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah tentang Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dan Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial sesuai dengan format dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan
UNSUR KOMPONEN PORTOFOLIO SKOR1) TOTAL
A
1. Kualifikasi akademik
2. Pengalaman mengajar
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
B
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penilaian dari atasan dan pengawas 2)
3. Prestasi akademik
4. Karya pengembangan profesi
C
1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
2. Pengalaman organisasi di bidang
kependidikan dan sosial
3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
JUMLAH
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 35
FORMAT PENILAIAN EVALUASI DIRI
Nama peserta : Satuan Pendidikan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
NO ASPEK EVALUASI DIRI RENTANG
NILAI
NILAI
1 Komitmen pribadi Guru dalam rangka pelaksanaan
proses pendidikan pembelajaran penanaman
kesadaran berkonstitusi di sekolah. 60 - 100
2 Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk
menjaga kesadaran berkonstitusi antara komunitas
sekolah dengan masyarakat. 60 - 100
3 Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk
membangun kesadaran hukum, kesadaran
berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan
sosial di sekolah, khususnya dengan kepala
sekolah, sesama Guru dan staf.
60 - 100
4 Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk
membangun kesadaran hukum, kesadaran
berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan
sosial di masyarakat.
60 - 100
5 Usaha-usaha Guru untuk menjalani proses
profesionalisasi sebagai Guru, khususnya berkaitan
dengan upaya mengikuti perkembangan hukum dan
kesadaran berkonstitusi di Indonesia.
60 - 100
6 Tindakan atau karya nyata yang sudah Guru
lakukan dalam rangka membina kesadaran hukum
/memecahkan konflik yang muncul sesama anggota
komunitas sekolah dan/atau di masyarakat.
60 - 100
7 Upaya Guru dalam membentuk agen-agen
perubahan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila
di lingkungan Sekolah
60 - 100
JUMLAH
.....................................,
2019
Penilai
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 36
FORMAT PENILAIAN KARYA TULIS
Nama peserta :
Satuan pendidikan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
.....................................,
2019
Penilai
No. Aspek yang Dinilai Rentang
Nilai Nilai* Bobot
Nilai X Bobot
1
Rumusan judul dan relevansinya dengan latar belakang serta rumusan masalah
70 - 100 20
2 Tujuan dan manfaat penulisan
70 - 100 5
3 Kajian teoritis 70 - 100 15
4 Pembahasan 70 - 100 35
5 Kesimpulan dan saran 70 - 100 10
6 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
70 - 100 10
7 Teknis penulisan 70 - 100 5
JUMLAH 100
Pedoman Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn 37
LAMPIRAN VIII. INSTRUMEN PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA
FORMAT PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA Nama peserta Satuan pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi
....................................., 2019
Penilai
No. Aspek Yang Dinilai
Rentang Nilai
Nilai* Bobot
(%)
Nilai X Bobot
1 Karya Tulis 80-100
20
2 Penguasaan materi dan artikulasi gagasan
80-100
35
3
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
80-100
15
4 Penggunaan media 80-100
15
5 Penampilan 80-100
15
JUMLAH
100