KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi …L A K I P DPMPTSP KOTA TANJUNGPINANG T.A 2018 1 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sesuai Peraturan Presiden

L A K I P DPMPTSP KOTA TANJUNGPINANG T.A 2018 1

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan Akutabilitas Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang memuat capaian

kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diperjanjikan

dalam Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini memuat antara target dan realisasi

kinerja tahunan serta membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan

capaian tahun lalu.

Kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP ini berguna

untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan Menjadi

acuan untuk memperbaiki kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG,

H. HAMALIS

Pembina Utama Muda NIP. 19620908 198702 1 003


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Data Umum Organisasi 7

C. Struktur Organisasi 7

D. Sistematika Penyajian

8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS 10

A. Visi 10

B. Misi 11

C. Tujuan dan Sasaran Strategis 11

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

15

A. Capaian Kinerja 15

B. Realisasi Keuangan Tahun 2018

23

BAB IV PENUTUP

28


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, merupakan organisasi perangkat daerah

(OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

Dinas PM dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan

pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pada tahun 2018, DPMPTSP 2 (dua) kali menerima pendelegasian

kewenangan perizinan , yaitu berdasarkan Perwako Nomor 7 tahun 2017

tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dilimpahkan kewenangan sejumlah 32

perizinan , yaitu :

NO Jenis Izin

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK);

3. Izin Usaha Industri (IUI);

4. Izin Perluasan (IP);

5. Izin Gangguan (HO);

6. Izin Penyelenggaraan Reklame;

7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

8. Izin Prinsip Penanaman Modal;

9. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

10. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

11. Izin Prinsip Penggabungan Perusahan Penanaman Modal;

12. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);

13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);

15. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;

16. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (NAKER);

17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

18. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);


19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB);

20. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

21. Tanda Daftar Gudang (TDG);

22. Tanda Daftar Industri (TDI);

23. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

24. Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi;

25. Tanda Daftar Usaha Makan dan Minum;

26. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

27. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

28. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

29. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

30. Tanda Daftar Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran;

31. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan

32. Tanda Daftar Usaha Spa;

Pada tanggal 16 Mei 2018 DPMPTSP menerima lagi pelimpahan kewenangan

menjadi 89 perizinan dengan perwako nomor 26 tahun 2018.

Izin-izin yang dimaksud adalah :

1. Perizinan:

a. Sektor Pertanian, meliputi:

1) Izin Praktik Dokter Hewan;

2) Izin Usaha Budidaya Holtikultura;

3) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);

4) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-

PP);dan

5) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);

b. Sektor Perindustrian, meliputi:

1) Izin Usaha Industri (IUI);

2) Izin Perluasan (IP);

c. Sektor Perdagangan, meliputi:

1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

2) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);

3) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

4) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPR);

5) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);dan

7) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);


3) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;dan

4) Izin Penyelenggaraan Reklame;

e. Sektor Kesehatan, meliputi:

1) Izin Toko Obat;

2) Izin Toko Alat Kesehatan;

3) Izin Tukang Gigi;

4) Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);

5) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;

6) Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);

7) Izin Penyelenggaraan Puskesmas;

8) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;

9) Izin Penyelenggaraan Optikal;

10) Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis;

11) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;

12) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;

13) Izin Mendirikan Klinik;

14) Izin Operasional Klinik;

15) Surat Izin Apotek (SIA);

16) Surat Izin Praktik Dokter;

17) Surat Izin Praktik Bidan;

18) Surat Izin Praktik Perawat;

19) Surat Izin Praktik Perawat Anastesi;

20) Surat Izin Praktik Perawat Gigi;

21) Surat Izin Penyehat Tradisional;

22) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);

23) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);

24) Surat Izin Praktik Fisioterapis;

25) Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);

26) Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP-RO);

27) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

28) Surat Izin Kerja Perekam Medis;

29) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);

30) Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah;

31) Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG);dan

32) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);

f. Sektor Perhubungan, meliputi:

1) Izin Penyelenggaraan Parkir Pihak Ketiga;


g. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi:

1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;dan

2) Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

h. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:

1) Izin Operasional Pendirian Sekolah SD dan SMP;

2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);

3) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM):dan

4) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus

dan Pelatihan (LKP);

i. Sektor Penanaman Modal, meliputi:

1) Pendaftaran Penanaman Modal;

2) Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;

3) Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;

4) Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;dan

5) Izin Usaha Penggabungan Untuk Berbagai Sektor Usaha;

2. Non Perizinan:

a. Sektor Pertanian, meliputi:

1) Tanda Daftar Peternakan Rakyat;

2) Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura;

3) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);

4) Tanda Daftar Usaha Penanganan Proses Pasca Panen (TDU-

PP);dan

5) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);

b. Sektor Perindustrian, meliputi:

- Tanda Daftar Industri (TDI);

c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:

- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

d. Sektor Perdagangan, meliputi:

1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

2) Tanda Daftar Gudang (TDG);

e. Sektor Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, meliputi;

- Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

f. Sektor Pariwisata, meliputi:

1) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

2) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;


3) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

4) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

5) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

6) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

Rekreasi;

7) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

8) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Perjalanan

Insentif, Konferensi dan Pameran;

9) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;dan

10) Tanda Daftar Usaha Spa.

g. Sektor Kesehatan, meliputi:

1) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;

2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM);

3) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Cafe;

4) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Catering/Jasa Boga;

5) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Hotel,

Wisma;

6) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Salon

dan Pangkas Rambut;dan

7) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) Kolam

Renang, Pemandian Umum;

Dari Ke 89 (delapan puluh sembilan) izin tersebut, yang dikenai

Retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk izin yang lain

tidak dikenai biaya ( berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Ketentuan untuk penetapan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2012 tentang perizinan tertentu.

B. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris


3. Kepala Bidang

4. Kasubbag/Kasi

C. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat :

1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman

Modal, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;dan

3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal, membawahkan:

1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,

membawahkan:

1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/I;

2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/II; dan

3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/III.

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B,

membawahkan:

1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/I;

2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/II; dan

3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/III.

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,

membawahkan:

1. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan;

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara

Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaopran Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur

organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2018

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja

organisasi dengan hasil pengukurannya.

IV. Bab IV. Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP DPMPTSP Tahun 2018


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan

dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis

dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam

mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk

mencapai tujuan organisasi. Bahwa Perencanaan Strategis ini dalam

penyusunannya dijiwai oleh visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah

memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang

lingkup tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian

tujuan organisasi.

Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari

stakeholders, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tanjungpinang menetapkan Visi :

Makna Visi ini adalah:

Pelayanan Prima : adalah pelayanan yang dijalankan oleh sumber daya

aparatur secara professional berdasarkan kepada Standar Operasional

Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kondusif adalah situasi tenang sehingga memberikan hasil yang

diinginkan

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN PRIMA DALAM

MENUNJANG INVESTASI YANG KONDUSIF DI KOTA

TANJUNGPINANG TAHUN 2018“


B. MISI

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh SKPD.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Mempersiapkan Penerapan Prosedur Perizinan dengan Pola Pelayanan

Satu Pintu

Misi ini mengandung makna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan selalu

berpedoman kepada prosedur dan peraturan yang ada dengan pola one

stop service.

2. Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Dengan Peningkatan

Pemantauan, Pengendalian Perizinan;

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran dalam meningkatkan

Iklim Usaha di Kota Tanjungpinang.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tanjungpinang akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhinya.


Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2013 – 2018

(Revisi ke -3 ) sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

TUJUAN 1:

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN 2: Meningkatnya Investasi

SASARAN : 1. Peningkatan Investasi PMDN

2. Peningkatan Investasi PMA

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

- Indeks kepuasan masyarakat Baik

- Rata -rata penerbitan perizinan Sesuai SOP

1. IMB 4 Hari

2. IUJK 3 Hari

3. TDI 3 Hari

4. IUI 3 Hari

5. Izin Perluasan (IP) 3 Hari

6. Izin Prinsip Penggabungan

Perusahaan PM 3 Hari

7. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor

Usaha 3 Hari

8. Izin Prinsip Perluasan PM 3 Hari

9. Izin Prinsip Perubahan PM 3 Hari

10. Izin Prinsip PM 3 Hari

11. Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol 3 Hari


12. Surat Izin Usaha Perdagangan

Minuman Beralkohol 3 Hari

13. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) 3 Hari

14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3 Hari

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 Hari

16. Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 Hari

17. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 3 Hari

18. Izin Usaha Pusat Pusat

Perbelanjaan (IUPP) 3 Hari

19. Izin Usaha Pengelolaan Pusat

Rakyat (IUPPR) 3 Hari

20. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK

Naker) 3 Hari

21. Izin Penyelenggaraan Reklame 3 Hari

22. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata 3 Hari

23. Tanda Daftar Usaha Penyediaan

Akomodasi 3 Hari

24. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan

dan Minuman 3 Hari

25. Tanda Daftar Usaha Kawasan

Pariwisata 3 Hari

26. Tanda Daftar Usaha Jasa

Transportasi Wisata 3 Hari

27.

Tanda Daftar Usaha

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan

dan Rekreasi

3 Hari

28. Tanda Daftar Usaha Jasa

Pramuwisata 3 Hari

29.

Tanda Daftar Usaha

Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Insentif, Konferensi dan

Pameran

3 Hari

30. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 3 Hari

31. Tanda Daftar Usaha SPA 3 Hari

2 Meningkatnya Tata

Kelola Kelembagaan - Peningkatan Penerimaan Retribusi IMB : Rp. 2.500.000.000,-

- Meningkatnya Tertib Administrasi Perizinan Yang Telah Diterbitkan

80.00%

3 Peningkatan

Investasi PMDN - Jumlah Investor PMDN

100 Investor PMDN

- Peningkatan Nilai Investasi PMDN 320.000.000.000,-


4 Peningkatan

Investasi PMA - Jumlah Investor PMA 1 Investor

- Peningkatan Nilai Investasi PMA US$ 1.000.000,-

No. Program Anggaran Keterangan

1 Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Rp 102,696,111.00 APBD

2 Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Rp 58,606,100.00 APBD

3 Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Rp 145,444,800.00 APBD

4 Pengembangan Data dan

Informasi Rp 115,000,000.00 APBD

5

Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Perizinan

Rp 70,091,200.00 APBD

6

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Rp 32,930,000.00 APBD


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan

Adapun Sasaran DPMPTSP Tahun 2013 – 2018 ada 4 (empat) sasaran dengan

8 (delapan) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam

tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi I

Mempersiapkan Penerapan Prosedur Perizinan dengan

Pola Pelayanan Satu Pintu

Tujuan 1

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan masyarakat

Rata-rata Penerbitan Perizinan Sesuai SOP

2. Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan

Peningkatan Penerimaan Retribusi


no Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target CAPAIAN

1 2 3 4 5

2018 2017 2016

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

baik

(83,00)

baik

(80,00)

baik (81,25)

Rata-rata

Penerbitan

Perizinan

Sesuai SOP

1. IMB 4 2 3 3

2. IUJK 3 1 3 3

3. TDI 3 4 - 3

4. IUI 3 - - 3

5. Izin Perluasan

(IP)

3 - - -

6. Izin Prinsip

Penggabungan

Perusahaan PM

3 - - -

7. Izin Usaha Untuk

Berbagai Sektor

Usaha

3 - 3 -

8. Izin Prinsip

Perluasan PM

3 - - -

9. Izin Prinsip

Perubahan PM

3 - - -

10. Izin Prinsip PM 3 - 3 -

11. Izin Gangguan

(HO)

0 - - 7

12. Izin Tempat

Penjualan

Minuman

Beralkohol

3 - - -

13. Surat Izin Usaha

Perdagangan

Minuman

Beralkohol

3 - - -

14. Surat izin Usaha

Perdagangan

(SIUP)

3 1 3 3

15. Surat Izin

Tempat Usaha

(SITU)

3 1 3 3

16. Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP)

3 1 3 3

17. Tanda Daftar

Gudang

(TDG)

3 1 3 3

18. Izin Usaha Toko

Swalayan (IUTS)

3 2 - -

19. Izin Usaha Pusat

Perbelanjaan

3 - - -


(IUPP)

20. Izin Usaha

Pengelolaan

Pasar Rakyat

(IUPPR)

3 - - -

21. Izin Lembaga

Pelatihan Kerja

(ILPK Naker)

3 - - -

22. Izin

Penyelenggara

Reklame

3 1 1 1

23. Tanda Daftar

Usaha Jasa

Perjalanan

Wisata

3 1 3 -

24.Tanda Daftar

Usaha

Penyediaan

Akomodasi

3 1 3 -

25.Tanda Daftar

Usaha Jasa

Makanan dan

Minuman

3 2 3 -

26.Tanda Daftar

Usaha Kawasan

Pariwisata

3 - 3 -

27.Tanda Daftar

Usaha Jasa

Transportasi

Wisata

3 2 3 -

28.Tanda Daftar

Usaha

Penyelenggaraan

Kegiatan

Hiburan dan

Rekreasi

3 2 3 -

29. Tanda Daftar

Usaha Jasa

Pramuwisata

3 - 3 -

30.Tanda Daftar

Usaha

Penyelenggaraan

Pertemuan,

Perjalanan

Insentif,

Konferensi dan

Pameran

3 3 3 -

31.Tanda Daftar

Usaha Wisata

Tirta

3 - 3 -

32.Tanda Daftar

Usaha SPA

3 1 3 -

2 Meningkatnya

Tata Kelola

Kelembagaan

Peningkatan

Penerimaan

Retribusi

IMB : 2.500.000.000,-

2.416.251.753

(96.65 %)


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan , perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Seiring dengan kemajuan dan teknologi dan bergulirnya program reformasi

birokrasi di segala lini, masyarakat / pelaku usaha mendambakan proses

pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional. Oleh

karena itu, tidak bisa dipungkiri lagi tuntutan atas pelayanan kepada

masyarakat semakin tinggi. Pemerintah tidak bisa lagi hanya melakukan

rutinitas, namun dituntut mampu melakukan terobosan- terobosan hingga

inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Penyelenggaraan survey kepuasaan masyarakat (SKM) yang

berpedoman kepada Permenpan & RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan SKM ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada

penyelenggara pelayanan publik tentang kelemahan dan kekurangan masing-

masing. Hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat mengetahui tingkat kinerja

petugas dan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan yang

ditujukan bagi kepentingan publik. Selain itu, hasil evaluasi ini diharapkan

dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang bagaimana kondisi

pelayanan publik yang selama ini telah berlangsung.

Dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di

lingkungan Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dapat terus meningkat.

Penyelenggaraan survey kepuasaan masyarakat (SKM) berpedoman kepada

Permenpan &RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM

Hasil akhir survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

oleh DPMPTSP adalah :

No HASIL SURVEI IKM

TAHUN 2013 TAHUN

2014

TAHUN

2015

TAHUN 2016 TAHUN

2017

TAHUN

2018

1

Baik

(66,952).

Baik

(75,89. )

Baik

(80,50)

Baik

(81,25)

Baik

(80,00)

Baik

(83.00)


Dilihat dari tahun 2013 s.d 2017 penilaian masyarakat terhadap pelayanan

perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjugpinang sesuai dengan target, yaitu kategori

Baik. Pada tahun 2018 , ada peningkatan penilaian dari masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan DPMPTSP tahun 2017 yaitu 80.00 naik menjadi

83,00. Kenaikan indeks dari tahun sebelumnya adalah sebesar 3.00 % .

Kenaikan indeks ini merupakan hasil dari upaya DPMPTSP yang selalu

berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan perbaikan

sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi teknis ASN dan PTT ,

peningkatan kemampuan di bidang IT, penguasaan aturan yang berlaku, serta

peningkataan koordinasi dengan SKPD teknis terkait, serta giat melakukan

sosialisasi terkait OSS kepada masyarakat. Pada tahun 2018 DPMPTSP sudah

melaksanakan perizinan online single submission sebanyak 41 perizinan dan

yang tidak dilayani melalui single submission sebanyak 48 izin pada tahun

2019 akan dilayani melalui sicantik cloud.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah

melakukan beberapa Inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan , Berupa :

2. Kecepatan pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan , selalu

berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah SP

dan SOP. Didalam SOP diatur syarat-syarat dan waktu penyelesaiannya.

Pada tahun 2018 , untuk indikator kecepatan pelayanan masing-masing

izin, dilihat dalam 1 (satu) tahun rata –rata penerbitan izin sudah dapat

diselesaikan lebih cepat dari SOP yang telah ditentukan. Rata –rata izin

dapat diselesaikan dalam 3 hari, bahkan sudah banyak izin yang dapat

diterbitkan dalam satu hari dan hitungan jam.

3. Peningkatan Penerimaan Retribusi

Indikator

kinerja

Target Rupiah

2018

Capaian

2018

%

Capaian

2018

%

Capaian

2017

%

Capaian

2016

%

Capaian

2015

%

Capaian

2014

1 3 5 6 7

Peningka

tan Penerima

an Retribusi

IMB

HO

2.500.000.000,

-

2,416.251.753

-

96.65

-

86.29

-

89,86

93,63

127.33

260.49

181,25

126,36


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tanjungpinang, memiliki sumber pendapatan retribusi dari Izin Mendirikan

Bangunan (IMB).

Target Retribusi IMB pada tahun 2018 adalah sebesar

Rp. 2.500.000.000,- . Sampai dengan 31 Desember 2018, total Realisasi

Pendapatan DPMPTSP dari retribusi IMB adalah Rp. 2.416.251.753 (96,65

% ). DPMPTSP tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Identifikasi

masalah tidak tercapainya target adalah :

1. Pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) didominasi pembangunan

perumahan bersubsidi (MBR) dan rumah tinggal masyarakat, dimana pada

pada Perda Nomor 7 tahun 2012 harga satuan permeter persegi (m2) untuk

fungsi hunian maksimal Rp.4000,- berbeda dengan fungsi usaha mencapai

Rp. 19.000,-

2. Obyek retribusi IMB tidak hanya dipungut satu kali selama tidak ada

perubahan, artinya harus ada pembangunan baru untuk memperoleh

penerimaan retribusi IMB.

3. Sejak diberlakukannya PP 24 Tahun 2018 pada tanggal 21 Juni 2018 dan

Permen PUPR No. 19 tahun 2018 dimana pengajuan permohonan IMB

wajib melalui OSS ( Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem

Informasi Bangunan Gedung ) dimana untuk bangunan fungsi umum dan

perumahan yang dibangun kolektif penilaian dokumenteknis wajib

menggunakan TABG (Tim Ahli Bangun Gedung) mengalami kendala,

karena sampai saat ini TABG belum dapat berjalan optimal karena baru

terbentuk akhir tahun 2018.

4. Faktor bobot denda di Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang kurang memberikan

efek jera, hal ini bisa silihat dari kondisi lapangan. Masyarakat khususnya

pengembang perumahan lebih memilih membayar denda izin sebesar 50%

disbanding dengan membayar denda ke customer.

Rincian target dan realisasi dari tahun 2010 s/d 2018 sebagai

berikut :

No Jenis

Retibusi Tahun Target Realisasi %

1 IMB 2010 1.298.732.033,- 2.011.019.637,- 164,84%

HO 184.603.993,- 211.151.239,- 108,42%


2 IMB 2011 1.800.000.000,- 2.334.499.654,- 129,00%

HO 203.000.000,- 234.425.520,- 115,48%

3 IMB 2012 1.890.000.000,- 4.147.305.415,50,- 219,43%

HO 213.150.000,- 323.891.499,- 151,05%

4 IMB 2013 2.173.500.000,- 2.990.175.904 ,- 137,57 %

HO 800.000.000,- 939.019.825,- 117,38 %

5 IMB 2014 2.500.000.000,- 4.531.148.370,- 181,25 %

HO 620.000.000,- 783.443.000,- 126,36 %

6 IMB 2015 4.410.000.000,- 5.615.165.130,- 127.33 %

HO 1.200.000.000,- 3.125.927.125,- 260.49 %

7 IMB 2016 2.000.000.000,- 1.797.111.734,- 89,86%

HO 1.300.000.000,- 1.057.829.750,- 81,37%

8. IMB 2017 2.500.000.000,- 2,157,286,545,- 86,29 %

9. IMB 2018 2.500.000.000,- 2.416.251.753,- 96,65 %

Misi II

Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Dengan Peningkatan

Pemantauan, Pengendalian Perizinan;

Tujuan 2

Meningkatnya Investasi di Daerah

Sasaran

1. Peningkatan Investasi PMDN

Jumlah PMDN

Nilai Investasi PMDN

2. Peningkatan Investasi PMA

Jumlah PMA

Nilai Investasi PMA

Tujuan 2, Sasaran 1 ( satu ), yaitu Peningkatan Nilai Investasi PMDN

Indikator

kinerja

Target Penetapan

Jumlah PMDN

2018

Capaian

2018

Target Penetapan

Jumlah PMDN 2017

Capaian

2017

1 2 3 2 3

Jumlah PMDN

Nilai

Investasi

PMDN

100 PMDN

320.000.000.000

115 PMDN

570.706.583.002

100 PMDN

300.000.000.000

144 PMDN

318.689.967.156


Dari tabel misi ke 2 , tujuan ke 2 dan sasaran ke 1 (satu) dengan

Indikator jumlah PMDN dan Nilai Investasi PMDN.

Indikator Kinerja untuk Jumlah PMDN yang targetnya pada tahun 2018

adalah 100 PMDN dapat tercapai yaitu 115 PMDN atau (115 % ), terdiri dari

104 perusahaan menengah dan 11 perusahaan besar. Jumlah data PMDN

ini diambil dari data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang

besaran modalnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan SIUP

besar Yang besaran modalnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

yang diterbitkan pada tahun 2018.

Untuk Nilai Investasi PMDN , yang merupakan sasaran kedua dari tujuan

untuk meningkatnya investasi PMDN di Kota Tanjungpinang, dapat

disampaikan bahwa dari target Rp. 320.000.000.000,-, capaian nilai

investasi PMDN pada tahun 2018 adalah Rp. 570.706.583.002,-

(178.34%). Nilai investasi PMDN ini adalah dari perusahaan menengah

dan besar yang diterbitkan pada tahun 2018, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Perusahaan Menengah Rp. 210.533.220.536,-

2. Perusahaan Besar Rp. 360.173.362.466,-

Tujuan 2, Sasaran 2 ( dua ), yaitu Peningkatan Nilai Investasi PMA

Indikator

kinerja

Target Penetapan

Jumlah PMA 2018

Capaian

2018

Target Penetapan

Jumlah PMA 2017

Capaian

2017

1 2 3 2 3

Jumlah

PMA

Nilai

Investasi

PMA

1 PMA

US$ 1.000.000

2 PMA

US$ 2.929.655

1 PMA

US$ 900.000

1 PMA

US$ 1.363.500

Dari tabel misi ke 2 , tujuan ke 2 dan sasaran ke 2 (dua) dengan

Indikator jumlah PMA dan Nilai Investasi PMA.

terlihat bahwa Indikator Kinerja untuk Jumlah PMA yang targetnya pada

tahun 2018 adalah 2 PMA. Target ini tercapai, pada tahun 2018 ada

penambahan 2 PMA di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. PT.BINTAN DIVE AND TRAVEL , lokasi Jln. Adi Sucipto KM.11, bidang

usaha Pariwisata ( agen perjalanan, penyelenggaraan Tur dan Jasa ),

dengan Nomor Induk berusaha : 8120109942614.


2. PT.NUSANTARA SEJAHTERA RAYA, Lokasi Jl. Aisyah Sulaiman/TCC Mall,

bidang usaha Pengedaran Film

Dari tabel misi ke 2 , tujuan ke 2 dan sasaran ke 2 (dua) terlihat bahwa

Indikator Kinerja untuk Nilai Investasi PMA. Pada tahun 2018 target nilai

investasi adalah US$ 1.000.000 dengan capaian US$ 2.929.655,- dengan

rincian :

1. PT.BINTAN DIVE AND TRAVEL, dengan nilai investasi US$.827.586,21-

2. PT.NUSANTARA SEJAHTERA RAYA, dengan nilai investasi US$.

2.102.068,97,-

B. Realisasi Keuangan Tahun 2018

Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebelum

perubahan sebesar Rp. 7.599.341.089,- dan setelah perubahan menjadi

sebesar Rp. 8.441.048.626,-. Anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak

langsung sebesar Rp. 4.387.627.474,- dan belanja langsung sebesar

Rp. 4.053.421.152,-. Dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2018 sebesar Rp. 4.387.627.474,-

Dengan realisasi sebesar Rp. 4.230.235.534,- (96.41)

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 4.053.421.152,-

Dengan realisasi Rp. 3,850,597,536,- (95.00)

Terdiri dari :

No. Uraian Belanja Pagu Realisasi

%

1. Belanja Pegawai Rp.597.203.000,-

591.266.000,-

99.01 %

2. Belanja Barang & Jasa Rp. 2.700.465.362,- 2.584.849.036,-

95.72 %

3. Belanja Modal Rp .755.752.790,-

674.482.500,-

89.25 %


Dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.597.536,- ( 95.00 %)

Dan sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 202.823.616,-

Bila dilihat dari total belanja , maka rinciannya adalah :

a. Total Realisasi Belanja Rp.8.080.833.070,- (95.73%)

b. Sisa Anggaran Rp. 360.215.556,-

Sisa Belanja Tidak lngsung : Rp. 157.391.940,-

Sisa Belanja Langsung : Rp. 202.823.616,-

Untuk Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang

didalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tanjungpinang, didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Pada

Tahun 2018 Realisasi Anggaran program dan kegiatan yang digunakan dalam

upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No Program Kegiatan Pagu Realiasasi Sisa

Anggaran

%

Keuangan

1 2 3 4 5 6

1 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Training Komunikasi

Efektif dan Pengembangan

Kepribadian

145.444.800,- 134.489.760,- 10.955.040,- 92.47

2. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan

SKM Terhadap

Pelayanan Perizinan

32,930,000,-

32,518,700,-

411.300,- 98.75

3. Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Pembangunan

Koordinasi Penanaman Modal

102.696.111,- 101.030.308,- 1.665.803,- 98.38

4. Program Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal

58.606.100,- 55.402.135,- 3.203.965,- 94.53

5 Program Pengembangan

Data/Informasi

Pembuatan Sarana

Prasarana Informasi 115.000.000,- 114.555.000,- 445.000,- 99.61


Pelayanan Perizinan

6 Program Pembinaan

dan Pengawasan Bidang Perizinan

Pengendalian dan Monitoring Perizinan

70.091.200,- 60.718.500,- 9.372.700,- 86.63

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANJUNGPINANG TA. 2018

No Program Kegiatan Pagu Realiasasi Sisa

Anggaran

% Keu

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN

Retribusi IMB 2.500.000.000 2,416,251,753

83.748.247 96.65

BELANJA 8.441.048.626 8.080.833.070 360.215.556

95.73

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 4.387.627.474,- 4.230.235.534 157.391.940

96.41

B. Belanja Langsung

4,053,421,152

3,850,597,536

202.823.616

95.00

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

3,097,642,556 3,026,631,231 71,011,325

97.71

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

110.253.000 105,450,000 4.803.000 95.64

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

481.650.000 481.116.000 534.000 99.89

Operasional Rutin kantor

2.180.997.151 2.090.834.633 90.162.518 98.15

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

755.752.790,- 674.482.500,- 81.270.290 89.25

Pembangunan Gedung

kantor 316.702.790 292.568.000 24.134.790

92.38

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah

Tangga

439.050.000 381.914.500 57.135.500 86.99

3 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Training Komunikasi

Efektif dan

Pengembangan Kepribadian

145.444.800,- 134.489.760,- 10.955.040,- 92.47

4

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan Laporan SKM Terhadap

Pelayanan Perizinan

32,930,000,-

32,518,700,-

411.300,- 98.75

5 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Peningkatan

Pembangunan Koordinasi Penanaman

Modal

102.696.111,- 101.030.308,- 1.665.803,- 98.38

6

Program Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal

58.606.100,- 55.402.135,- 3.203.965,- 94.53

7 Program Pengembangan

Data/Informasi

Pembuatan Sarana

Prasarana Informasi

Pelayanan Perizinan

115.000.000,- 114.555.000,- 445.000,- 99.61

8

Program Pembinaan

dan Pengawasan Bidang Perizinan

Pengendalian dan Monitoring Perizinan

70.091.200,- 60.718.500,- 9.372.700,- 86.63

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2018 belum melakukan

efisiensi anggaran. Penambahan anggaran pada APBDP yaitu pada belanja tidak

langsung penambahan sebesar Rp. 545.207.537,- dan pada belanja langsung

sebesar Rp. 296.500.000,- atau penambahan anggaran sebesar 11.08 % dari

anggaran APBD murni.

Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tanjungpinang mengikuti beberapa penilaian yang dilakukan oleh :

1. Ombudsman

2. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementrian Dalam Negeri

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penghargaan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

1. Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Dengan Catatan.

Penghargaan diberikan pada tanggal Tanggal 27 November oleh Mentri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


2. Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik, dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebelum

perubahan sebesar Rp. 7,599,341,089 ,- dan setelah perubahan menjadi

sebesar Rp. 8.441.048.626,-. Anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Adapun rincian belanja adalah :

a. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung tahun 2018

sebesar Rp.4.387.627.474,- dengan realisasi sebesar

Rp. 4.230.235.534,- (96.41).

b. Belanja Langsung. Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar

Rp. 4.053.421.152,- Dengan realisasi Rp. 3.850.597.536,- atau

(95 % ).

c. Target retribusi pada APBD hanya untuk Retribusi IMB yaitu

sebesar Rp. 2.500.000.000,- , Capaian target retribusi IMB pada

tahun 2018 adalah Rp. 2,416,251,753 atau (96.65),-. Dilihat dari

realisasi terhadap target, pada tahun 2018 , DPMPTSP tidak dapat

memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Untuk Indikator % Ketaatan Pelaku Usaha terhadap perizinan, dari

target 80 % , capaiannya adalah 80.25 % .

3. Untuk Indikator Penanganan Pengaduan, target 100%, realisasi 100%

4. Dari sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2018

ini yang dapat tercapai :

a. Indeks Kepuasaan Masyarakat, Capaian Baik (83,00)

b. Indikator Kecepatan Pelayanan , rata-rata izin sudah dapat

diselesaikan sesuai dengan SOP

c. Indikator Jumlah PMDN, capaian 114 ( 103 Perusahaan

Menengah dan 11 perusahaan Besar), dengan target 100 PMDN

d. Indikator Jumlah PMA , capaian 2 PMA, dengan target 1 PMA

e. Indikator Nilai Investasi PMA , US$ 2.929.655,- dengan target

US$ 1.000.000

f. Indikator Nilai Investasi PMDN, capaian 570.706.583,-

dengan target Rp.320.000.000.000,-


Yang Tidak tercapai :

a. Peningkatan Penerimaan Retribusi IMB, dengan target

Rp. 2.500.000.000,- dan realisasi Rp. 2,416,251,753 atau

(96.65),-

SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan program/kegiatan dimasa-masa yang

akan datang diperlukan berbagai upaya dan langkah–langkah dalam

melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan lebih

intensif melalui pembinaan, pendidikan , pelatihan, serta kegiatan

lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2. Pengaplikasian Perizinan Online dan SOP terintegrasi

3. Tim Teknis telah efektif berkoordinasi.

4. Perlunya keteladanan, komitmen dan penegakan kedisiplinan terhadap

semua pegawai perlu disegarkan kembali mengacu pada maklumat

pelayanan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesopanan dan

keramahan petugas seperti pemberian penghargaan kepada pegawai yang

berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kerja.

5. Perlu adanya peningkatan koordinasi khususnya yang berkaitan dengan

pelayanan perizinan yang melibatkan instansi lainnya

6. Perlunya data base Penanaman Modal dan Perizinan

7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cukup memberikan

kenyamanan bagi pengguna layanan. Fasilitas penunjang seperti gedung

kantor dengan kenyamanan ruang tunggu ,lahan parkir dan fasilitas lain

yang diamanatkan oleh pemerintah.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANJUNGPINANG

H. HAMALIS

Pembina Utama Muda

Nip.19620908 198702 1 003


L A M P I R A N




lll


Documents

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi …L A K I P DPMPTSP KOTA TANJUNGPINANG T.A 2018 1 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sesuai Peraturan Presiden