Kata Pengantar - bkpm.go.id · PDF fileKata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor ... DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) BKPM Tahun 2015-2019.

Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016

sebesar Rp612,8 triliun melampaui target realisasi investasi

Tahun 2016 sebesar 103,0% (dari target Rp594,80 triliun). Hal

ini merupakan pertanda yang baik dan cukup positif. Selain

karena kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan

di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan

regional, juga menunjukkan investasi memberikan dampak

berganda, antara lain peningkatan penyerapan lapangan kerja.

Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi ini juga

memperlihatkan kepercayaan investor terhadap kondisi

fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan

ekonomi ke depan yang dapat terjaga dengan baik.

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 berisi analisis

realisasi capaian kinerja sasaran strategis BKPM selama Tahun

2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Realisasi capaian kinerja

BKPM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis. BKPM telah melaksanakan

iii

DAFTAR ISI Hal.

KATA PENGANTAR..................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................ iii

DAFTAR TABEL......................................................................... iv DAFTAR GAMBAR …………........................................................ v IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN....................................................... 2 A. Latar Belakang .................................................. 2

B. Peran Strategis...............................………………... 5 C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja................ 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………….... 9 A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019............. 9 B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2015-2019................................................ 10 C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal................................................................... 11

D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal….. 13 E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……. 14

F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016............................................... 15

G. Pengukuran Kinerja............................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................... 19 A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......... 19 B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja 45 C. Laporan Realisasi Anggaran................................. 59

BAB IV PENUTUP .............................................................. 64 LAMPIRAN

I. Lampiran I: DAFTAR PENGHARGAAN II. Lampiran II: PERJANJIAN KINERJA III. Lampiran III: PERNYATAAN TELAH DIREVIU

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019...............................

Hal

10 Tabel 2

Tabel 3

Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016..………………………….

Bobot Perspektif...................................................................

15

16 Tabel 4 Kategorisasi Kinerja ........................................................... 17

Tabel 5 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016....... 20 Tabel 6 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya

realisasi penanaman modal”....................................…………

21 Tabel 7 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN per Provinsi

Tahun 2016.........................................................................

25 Tabel 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester I

Tahun 2016.........................................................................

33 Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester II

Tahun 2016……………......…….............................................

34 Tabel 10 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan..........................….

35 Tabel 11 Daftar Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu

Ditingkatan.........................................................................

36

Tabel 12 Capaian Kinerja Indikator Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......................................….

50

Tabel 13 Indikator EoDB……………………………………………………….. 54 Tabel 14 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A. 2016............... 59 Tabel 15 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan

Program T.A. 2016...............................................................

60 Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja T.A. 2016 dan T.A. 2015..... 61 Tabel 17 Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2015..………. 62

v

DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal ……… 4 Gambar 2 Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……………………….. 14 Gambar 3 Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dengan Target

Tahun 2016 dan Realisasi Investasi Tahun 2016........................

21 Gambar 4 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa dan Luar Jawa........... 23 Gambar 5 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015

dan 2016………...........................................................................

24 Gambar 6 RealisasiI Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha………….... 28 Gambar 7 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Proyek………....... 29 Gambar 8 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor

Usaha......………...... 30

Gambar 9 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara........………......

30

Gambar 10 Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah…………………………….. 31 Gambar 11 Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun

2015....................................................................………………....

46 Gambar 12 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja...........………………... 59 Gambar 13 Realisasi Belanja Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun

2016…………………………………………………………………………...

61

vi

Ikh

tisa

r Ek

seku

tif

IK

vii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 merupakan

pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Lembaga sebagai perwujudan good governance dan

kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini

merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi

Presiden periode 2015-2019, sebagaimana yang dijabarkan

dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.

Analisis dalam Laporan Kinerja ini mengukur Peta

Strategis BKPM melalui sistem manajemen kinerja berbasis

balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu

financial perspective, customer perspective, process perspective

dan people perspective dengan bobot tertentu. Secara umum

tingkat capaian kinerja BKPM pada Tahun 2016 sudah sesuai

dengan target yang ditetapkan, dari 8 sasaran strategis dengan

12 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana 10 IKU mencapai

kategori “Sangat Baik” dan 2 IKU mencapai kategori “Baik”.

Capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dalam mendukung

target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan

efisiensi perizinan bisnis sebagai berikut:

1. Capaian target nilai realisasi penanaman modal yaitu

sebesar Rp612,8 triliun atau 103% dari target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari

realisasi investasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun dan

realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun. Makna strategis dari

viii

capaian positif realisasi investasi ini memperlihatkan

kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi

Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan

yang dapat terjaga dengan baik.

2. Capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di luar

Jawa mencapai 101,07% dari target Rp281,18 triliun yaitu

Rp284,18 triliun. Hal ini diharapkan akan lebih dapat

menciptakan pemerataan pembangunan ke berbagai daerah

khususnya di luar jawa. Untuk mendukung peningkatan

investasi di luar jawa, diperlukan kerjasama dari semua

pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah

pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh

Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para

investor.

3. Selama Tahun 2016, tercatat penyerapan Tenaga Kerja

Indonesia sebanyak 1.392.398 orang, terdiri oleh PMDN

sebanyak 440.459 orang dan oleh PMA sebanyak 951.939

orang. Hal ini menunjukkan investasi menunjukkan dampak

berganda, antara lain penyerapan lapangan kerja.

4. Capaian kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan

Indeks Ease of Doing Business (EoDB) 2017 adalah peringkat

91 atau naik 15 tingkatan dari tahun sebelumnya peringkat

106. Indonesia merupakan negara “top reformer” dalam

capaian Indeks EoDB. Pemerintah berkomitmen untuk

memperbaiki tingkat kemudahan berusaha melalui 14 Paket

Kebijakan Ekonomi. Sedangkan BKPM akan melanjutkan

kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan dan

ix

kerjasama dengan perbankan nasional untuk menyediakan

pinjaman bisnis dan mendorong pembangunan

infrastruktur.

5. Dalam rangka menarik banyak investor, BKPM menyediakan

fasilitas PTSP Pusat di BKPM dengan melibatkan 23

Kementerian/Lembaga dalam satu atap dengan pelayanan

yang cepat, sederhana dan transparan. Selama Tahun 2016,

terdapat 27.590 perizinan telah dikeluarkan. Salah satu

pelayanan perizinan investasi adalah aplikasi dapat

dilakukan melalui sistem online Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

6. BKPM menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J)

untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada investor.

Syarat dari I23J ini adalah investor dengan minimum

investasi Rp 100 miliar (setara USD 8 juta) atau mempunyai

1.000 tenaga kerja lokal, dapat memperoleh 8+1 produk

perizinan yang terdiri dari Izin Prinsip, NPWP, Akte

Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK, API-P dan Surat

Ketersediaan Lahan.

7. BKPM juga menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J)

untuk sektor infrastruktur, tanpa minimum investasi dan

tanpa minimum jumlah tenaga kerja lokal. Sektor

infrastruktur tersebut adalah sektor geotermal, produsen

listrik, dan sektor transmisi listrik.

8. BKPM menyediakan fasilitas kontruksi langsung (KLIK),

dimana investor dapat secara langsung memulai proyek

konstruksinya sebelum memperoleh izin konstruksi.

x

Terdapat 14 Kawasan Industri KLIK yang tersebar di seluruh

Indonesia (Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa

Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan).

9. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

kualitas pelayanan sebesar 3,10 dari skala Likert 4 atau

98,41% dari target. Hasil survei ini memicu BKPM untuk

lebih meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan

dengan harapan mencapai kepuasan stakeholders yang

tinggi.

10. Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama Tahun

2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap

Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI

ISO 9001:2008 Quality Management Systems-Requirements

dari Sucofindo International Certification Services,

Penghargaan atas kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI,

dan penghargaan Pusdiklat BKPM sebagai Instansi

Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang

Penanaman Modal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dalam rangka meningkatkan kinerja BKPM Tahun 2017, BKPM

menetapkan strategi dan kebijakan untuk menarik investor dan

meningkatkan realisasi investasi, sebagai berikut :

a. Menjaga stabilisasi ekonomi untuk menciptakan iklim

investasi yang kondusif;

b. Penyederhanaan prosedur perizinan;

c. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah;

d. Target strategi promosi;

xi

e. Mempercepat pembangunan infrastruktur;

f. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk memberikan

pinjaman bisnis, khususnya modal kerja kredit investasi;

g. Investasi yang humanis; dan

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Pada Tahun 2016, penerapan monitoring dan evaluasi

secara berkala telah dijalankan dengan baik. Dengan penerapan

monitoring dan evaluasi ini dapat memonitor dan

mengendalikan capaian kinerja dan keuangan semua unit kerja

termasuk kinerja individu sehingga dapat memberi masukan

untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk

meningkatkan kinerja BKPM. Terhadap capaian IKU yang masih

dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan.

Penggunaan balanced scorecard sebagai alat untuk mengelola

kinerja, sangat membantu BKPM dalam menjalankan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari

penyusunan rencana kinerja sampai pelaporan kinerja.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1

`

`


2| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas yang sangat

strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu

melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang

penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal

nasional;

2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang

penanaman modal;

3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan kebijakan

penanaman modal;

4. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan

kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di

daerah dengan memberdayakan badan usaha;

6. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;

7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama

penanaman modal;

8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui

pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan



3

kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan

persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi

yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan

penanaman modal;

9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian

bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultansi

permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam

menjalankan kegiatan penanaman modal;

10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;

11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan

kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

12. pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal;

13. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan

informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan

14. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di

atas, struktur organisasi BKPM ditetapkan sesuai dengan gambar

sebagai berikut:

`



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam

menjalankan tugasnya, BKPM didukung oleh 635 orang pegawai

dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, manajemen,

keuangan, bisnis, hukum, teknik, teknologi informasi,

administrasi, bahasa dan lainnya. Pegawai Badan Koordinasi

Penanaman Modal tersebut ditempatkan pada 7 unit Eselon I, 28

Eselon II dan 1 Komite Penanaman Modal. BKPM

mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi jabatan,

golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi.

Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam

pencapaian sasaran kinerja BKPM pada Tahun 2016.

Pada periode T.A. 2016 terjadi pergantian Kepala BKPM

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2016

tanggal 27 Juli 2016, yang semula dijabat oleh Bapak Franky

Sibarani digantikan oleh Bapak Thomas Trikasih Lembong.

Sekretaris Utama

Wakil Kepala BKPM

STRUKTUR ORGANISASI


Kepala BKPMKomite Penanaman Modal

Deputi Bidang

Perencanaan Penanaman

Modal

Deputi Bidang

Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Deputi Bidang Promosi

Penanaman Modal

Deputi Bidang

Kerjasama Penanaman

Modal

Deputi Bidang

Pelayanan Penanaman

Modal

Deputi Bidang

Pengendalian

Pelaksanaan

Penanaman Modal

InspektoratDirektorat Peren-canaan Industri

Agribisnis & SDA Lainnya

Dir ektor at Der egulasi

Penanaman Modal

Dir ektor at Pengembangan

Pr omosi

Dir ektor at Ker jasama

Bilater al dan Multilater al

Direktorat

Pelayanan Aplikasi Direktorat Wilayah I

Bir o Per encanaan

Pr ogr am dan Anggar an

Pusat Pengolahan

Data dan Informasi

Dir ektor at Per encanaan

Industr i Manufaktur

Dir ektor at Pengembangan

Potensi Daer ah

Direktorat Promosi

Sektoral

Direktorat

Kerjasama Regional

Direktorat

Pelayanan PerizinanDirektorat Wilayah II

Bir o Per atur an

Per undang-un-dangan,

Humas dan TU Pimpinan

Pusat Pendidikan

dan Pelatihan

Dir ektor at Per encanaan Jasa

dan Kawasan

Dir ektor at Pember dayaan

Usaha

Direktorat Fasilitasi

Promosi Daerah

Dir ektor at Ker jasama

Dunia Usaha Inter nasional

Direktorat

Pelayanan FasilitasDirektorat Wilayah III Biro Umum

Pusat Bantuan

Hukum

Dir ektor at Per encanaan

Infr astr uktur

Direktorat Pameran

dan Sarana PromosiDirektorat Wilayah IV



5

B. Peran Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor

4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan

Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM,

BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada

Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 mengenai

Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat

bahwa PTSP Pusat diharapkan memberikan pelayanan yang

cepat, terpadu dan terintegrasi. Presiden juga menekankan

bahwa koordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP daerah harus

berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya standarisasi

pelayanan investasi yang tersinergi dan terkoordinasi antara

PTSP Pusat dengan PTSP Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa

pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang

`



penanaman modal dan PTSP Daerah dilakukan oleh Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun demikian terdapat permasalahan utama yang

masih dihadapi oleh investor (penanam modal) dalam

merealisasikan investasinya baik karena permasalahan terkait

dengan perizinan dan nonperizinan maupun yang berkaitan

dengan lahan dan infrastruktur (listrik, akses jalan) di pusat dan

di daerah.

C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.



7

B. Analisis Balanced Scorecard

Pada sub bab ini, capaian kinerja organisasi dianalisis

dengan menggunakan empat perspektif Balanced

Scorecard.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2) Daftar Penghargaan

3) Pernyataan Telah Direviu

`





9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2015-2019 merupakan

dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Renstra BKPM 2015-2019 juga mengacu kepada dokumen

perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah yang

telah disusun sebelumnya, antara lain Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), serta telah didasarkan pada dokumen

perencanaan kebijakan sektoral.

Renstra BKPM 2015-2019 telah direvisi dengan

diterbitkannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun

2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2015-2019.

Perubahan Renstra BKPM 2015-2019 dipandang perlu

karena dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015

terdapat beberapa indikator kinerja yang belum ditetapkan target

per tahun.

Revisi Renstra BKPM 2015-2019 secara rinci dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini.

`



Tabel 1. Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target

2015 2016 2017 2018 2019

Mewujudkan iklim

penanaman modal

yang berdaya saing

dalam rangka

mendorong

penanaman modal

yang berkualitas

dan berkelanjutan

Meningkatnya

realisasi

penanaman

modal

Nilai realisasi

penanaman

modal

Rp 519,5T Rp 594,8T Rp 678,8T Rp 792,5T Rp 933,0T

Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

45,60% 49,10% 52,80% 57,40% 62,00%

Rasio realisasi PMDN

33,80% 35,00% 36,30% 37,60% 38,90%

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM

3,10 dari skala 4

3,15 dari skala 4

3,20 dari skala 4

3,25 dari skala 4

3,30 dari skala 4

B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-

2019

Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan

dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

dalam rangka mendorong penanaman modal yang

berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan

kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses

pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan



11

SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat

dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan

penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan,

memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik

dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian

permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan

penanaman modal (debottlenecking).

Di samping itu tujuan ini juga disusun dalam rangka

mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas,

meningkatkan penanaman modal dan penyebarannya di

Luar Pulau Jawa, meningkatkan peran UKM dalam

perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA

dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya

promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan

penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah

Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama

ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta

meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di

unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, BKPM

menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui

kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal dalam rangka

`



meningkatkan daya saing penanaman modal melalui

berbagai upaya sebagai berikut:

a. Memfasilitasi dan mengawal realisasi investasi

proyek-proyek strategis (Mega Project) yang

nilainya sangat besar dan berdampak besar ke

perekonomian Indonesia.

b. Melanjutkan dan memperkuat reformasi perizinan,

termasuk PTSP, Izin 3 Jam, dan KLIK (Kemudahan

Investasi Langsung Konstruksi).

c. Memperkuat hubungan dan memberikan bantuan

kepada PTSP Daerah dalam memberikan

pelayanan perizinan kepada investor

termasuk dalam hal penggunaan teknologi

informasi.

d. Mendorong selesainya Bilateral Investment Treaty

(BIT) dan Free Trade Area (FTA) dengan partner

strategis, seperti EU dan Australia.

e. Mendorong investasi di sektor-sektor strategis

seperti pariwisata, industri kreatif, maritim, dan

infrastruktur pendukung (seperti properti).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal

yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat dengan

didukung oleh:

a. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan

rekomendasi kebijakan yang terintegrasi,

kolaboratif dan implementatif dalam rangka



13

peningkatan daya saing penanaman modal pada

sektor prioritas.

b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam

rangka peningkatan daya saing penanaman modal

antara lain melalui perbaikan kemudahan

memulai berusaha.

c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal

melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi

penanam modal dalam dan luar negeri yang

berpijak pada peningkatan daya saing penanaman

modal.

d. Meningkatnya kerjasama internasional untuk

mendorong investasi dan melindungi kepentingan

nasional dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal.

e. Meningkatnya kinerja lembaga melalui

ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang

mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi BKPM.

D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga)

program yaitu:

1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya;

2. program peningkatan sarana prasarana aparatur BKPM;

3. program peningkatan daya saing penanaman modal.

`



E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019

Target realisasi investasi Tahun 2016 adalah sebesar

Rp594,8 triliun. Sedangkan target realisasi investasi periode

2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019

Meningkatnya investasi PMA dan PMDN ditargetkan

mencapai Rp932,9 triliun pada Tahun 2019 dengan peningkatan

rata-rata investasi setiap tahun sebesar 15,36%.

2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 519,5 594,8 678,8 792,5 932,9

PMDN 175,8 208,4 246,3 297,8 363

PMA 343,7 386,4 432,5 494,7 569,9

343,7 386,4 432,5 494,7 569,9

175,8208,4

246,3297,8

363Meningkat

13,8%

Meningkat14,5%

Meningkat14,1%

Meningkat16,7%

Meningkat17,7%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

(Rp

. Tri

lliu

n)



15

F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2016

Pada tahun 2016, BKPM menjadikan kontrak kinerja sebagai

dokumen Perjanjian Kinerja, dengan berdasarkan pada sasaran

strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

1 Meningkatnya realisasi penanaman modal

1. Nilai realisasi penanaman modal

594,78 triliun

2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

49.10%

3. Rasio realisasi PMDN 35.00%

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat


3,15 dari skala 4

G. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi

Penanaman Modal, pengukuran kinerja sasaran strategis

ditetapkan melalui metode balanced scorecard yang

menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam

suatu Peta Strategi. Peta strategi menjabarkan strategi secara

visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam

hubungan sebab akibat dan dikelompokkan kedalam empat

`



perspektif yaitu financial perspective, customer perspective,

process perspective dan people perspective. Masing-masing

perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot Perspektif

Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu Peta Strategi

ditunjukan melalui Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula:

NKO = ∑ (% capaian kinerja x Bobot Perspektif)

Dimana penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah:

a. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang

ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai,

maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.

b. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak

memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak

dilakukan konversi.

PERSPEKTIF BOBOT

Financial 30%

Customers 30%

Process 20%

People 20%



17

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis

dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel 4. Kategorisasi Kinerja

No. Nilai Kode Kategori

1. 100 –ke atas Hijau Sangat Baik

2. 76–99 Hijau Muda Baik

3. 61– 75 Kuning Cukup

4. 51 – 60 Oranye Kurang

5. 50 – ke bawah Merah Buruk

`





19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui

perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang

dicapai.

Pengukuran capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada masing-masing

perspektif. Dari hasil pengukuran

kinerja tersebut, diperoleh data

capaian Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) BKPM adalah sebesar

109,19%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada

masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Financial perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja

99,44%;

b. Customers perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja

112,80%;

c. Process perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja

120,00%;

d. People perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja

107,67%.

Hasil Capaian Nilai

Kinerja Organisasi BKPM sebesar

109,19% dengan

kategori Sangat Baik

`



Tabel 5. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA Target Realisasi % Kategori

1. Meningkatnya

realisasi

penanaman

modal

1. Nilai realisasi

penanaman

modal

594,78 triliun 612,8 triliun 103% Sangat Baik

2.Rasio realisasi

penanaman

modal di luar

Jawa

49,10%

46,4%

(284,1 triliun)

94,5% Baik

3.Rasio realisasi

PMDN

35,00% 35,28%

(216,2 triliun)

100,8% Sangat Baik

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

penanaman

modal yang

prima dan

responsif melalui

PTSP Pusat

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

atas pelayanan

penanaman modal

pada PTSP Pusat di

BKPM

3,15 dari skala 4 3,10 dari

skala 4

(setara 77,38)

98,41% Baik

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama untuk untuk

setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya realisasi penanaman modal”

Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya

realisasi penanaman modal” ditunjukkan dengan tiga IKU

yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio realisasi

penanaman modal di luar Jawa, dan rasio realisasi PMDN.

Berdasarkan tiga IKU di atas, BKPM telah berhasil mencapai

Sasaran Strategis 1 Tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam

tabel di bawah ini:



21

Tabel 6. Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya

realisasi penanaman modal”

Penjelasan dari capaian masing-masing IKU tersebut

dijabarkan dalam uraian berikut ini:

a. Nilai Realisasi Penanaman Modal

Gambar 3. Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dan

Target Tahun 2016 dengan Realisasi Investasi Tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian

target nilai realisasi penanaman modal Tahun 2016 yaitu

sebesar Rp612,8 triliun atau 103,0% dari target yang telah

545,4

594,8

612,8

500

520

540

560

580

600

620

Realisasi 2015 Target 2016 Realisasi 2016

Rp

Tri

liun

No. INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi Kinerja Kategori

1 Nilai realisasi

penanaman modal Triliun (Rp) 594,78 612,8 103% Sangat Baik

2

Rasio Realisasi

penanaman modal

di luar Jawa

% 49,10%

46,4%

(284,1 triliun) 94,5% Baik

3 Rasio Realisasi

PMDN % 35,00%

35,28%

(216,2 triliun) 100,8% Sangat Baik

`



ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari

realisasi investasi PMDN sebesar 216,2 triliun dan realisasi

PMA sebesar Rp396,6 triliun. Nilai realisasi investasi Tahun

2016 ini meningkat

12,36% dibanding

realisasi investasi pada

Tahun 2015 yaitu sebesar

Rp 545,5 triliun.

b. Rasio Penanaman

Modal di Luar Jawa

Pada periode Januari–Desember Tahun 2016, realisasi

investasi di Pulau Jawa sebesar Rp328,62 triliun (104,79%)

dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp284,18

triliun (101,07%). Apabila dibandingkan dengan periode

yang sama pada Tahun 2015 sebesar Rp248,7 triliun

terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa

sebesar 14,27%. Grafik persebaran realisasi investasi Jawa

dan Luar Jawa pada Tahun 2016 dibandingkan dengan

Tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 4 dibawah ini.

Realisasi Penanaman Modal Tahun 2016 sebesar Rp612,8

triliun atau 103% dari

target



23

Gambar 4. Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa Dan Luar

Jawa

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa secara persentase

persebaran investasi di Luar Jawa pada Tahun 2016

Rp284,1 triliun (46,4 %) naik apabila dibandingkan dengan

tahun 2015 Rp248,7 triliun (45,6%). Tetapi apabila dilihat

dari capaian realisasi investasi Luar Jawa Tahun 2016

terjadi peningkatan Rp35,4 triliun atau 12,4% dari Tahun

2015. Hal ini cukup menggembirakan karena memberikan

gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong

pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukkan hasil

yang positif.

c. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri

Capaian realisasi penanaman modal dalam negeri pada

Tahun 2016 juga meningkat apabila dibandingkan dengan

periode sebelumnya. Realisasi investasi PMDN pada Tahun

2016 mencapai Rp216,2 Triliun atau mencapai 35,3% dari

total realisasi investasi secara nasional (PMDN dan PMA).

296,7 T(54,4%)

328,7 T(53,6%)

248,7 T(45,6%)

284,1 T(46,4%)

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016

RP

TR

ILIU

N

Jawa Luar Jawa

`



Nilai realisasi investasi PMDN tersebut meningkat 12,4%

dari Tahun 2015 (Rp179,4 Triliun). Persentase peningkatan

realisasi PMDN tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan

dengan peningkatan realisasi PMA pada Tahun 2016.

Capaian realisasi PMA pada tahun 2016 adalah sebesar

Rp396,6 Triliun yang apabila dibandingkan dengan tahun

2015 (Rp365,9 Triliun) maka terjadi peningkatan sebesar

20,5%. Perbandingan realisasi PMDN dan PMA pada Tahun

2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 5. Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Tahun 2015 dan Tahun 2016

Adapun target realisasi investasi per provinsi dapat dilihat

pada Tabel berikut:

179,4 T(32,9%)

216,2 T(35,3%)

365,9 T(67,1%)

396,6 T(64,7%)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016

RP

TR

ILIU

N

PMDN PMA



25

Tabel 7. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Per Provinsi Tahun 2016

No Provinsi Target

(Rp triliun) Realisasi

(Rp triliun) (%) Kategori

WILAYAH JAWA

1 DI Yogyakarta 0,98 1,22 124,49 Sangat Baik

2 DKI Jakarta 74,07 58,74 79,30 Baik

3 Jawa Barat 91 105,27 115,68 Sangat Baik

4 Jawa Tengah 27,55 38,18 138,58 Sangat Baik

5 Banten 50 52,3 104,60 Sangat Baik

6 Jawa Timur 70 72,91 104,16 Sangat Baik

TOTAL JAWA 313,60 328,62 104,79 Sangat Baik

WILAYAH LUAR JAWA

Sumatera

7 Aceh 6,47 4,3 66,46 Cukup

8 Bengkulu 2,04 1,71 83,82 Baik

9 Jambi 3,8 4,72 124,21 Sangat Baik

10 Bangka Belitung 2,61 2,92 111,88 Sangat Baik

11 Kepulauan Riau 11,37 7,6 66,84 Cukup

12 Lampung 3,5 7,21 206,00 Sangat Baik

13 Riau 18,5 18,51 100,05 Sangat Baik

14 Sumatera Barat 3,8 4,88 128,42 Sangat Baik

15 Sumatera Selatan 20,62 46,78 226,87 Sangat Baik

16 Sumatera Utara 16,5 18,76 113,70 Sangat Baik

TOTAL SUMATERA 89,21 117,39 131,59 Sangat Baik

Kalimantan

17 Kalimantan Barat 16,49 17,65 107,03 Sangat Baik

18 Kalimantan Selatan 16,57 9,58 57,82 Kurang

19 Kalimantan Tengah 15,12 13,77 91,07 Baik

20 Kalimantan Timur 30,16 22,49 74,57 Cukup

21 Kalimantan Utara 25,03 5,55 22,17 Buruk

TOTAL KALIMANTAN

103,37 69,04 66,79 Cukup

`



No Provinsi Target

(Rp triliun) Realisasi

(Rp triliun) (%) Kategori

SULAWESI

22 Sulawesi Utara 2,5 10,31 412,40 Sangat Baik

23 Sulawesi Tengah 14,5 22,99 158,55 Sangat Baik

24 Sulawesi Selatan 12 8,43 70,25 Cukup

25 Sulawesi Tenggara 8 6,94 86,75 Baik

26 Gorontalo 1,08 2,38 220,37 Sangat Baik

27 Sulawesi Barat 1,55 0,37 23,87 Buruk

TOTAL SULAWESI 39,63 51,42 129,75 Sangat Baik

Bali & Nusa Tenggara

28 Bali 7,6 6,65 87,50 Baik

29 NTB 6,2 7,35 118,55 Sangat Baik

30 NTT 1,47 1,62 110,20 Sangat Baik

TOTAL BALI & NUSA TENGGARA

15,27 15,62 102,29 Sangat Baik

Maluku

31 Maluku 0,92 1,42 154,35 Sangat Baik

32 Maluku Utara 6,2 6,02 97,10 Baik

TOTAL MALUKU 7,12 7,44 104,49 Sangat Baik

Papua

33 Papua Barat 4,85 7,05 145,36 Sangat Baik

34 Papua 21,73 16,22 74,64 Cukup

TOTAL PAPUA 26,58 23,27 87,55 Baik

TOTAL LUAR JAWA 281,18 284,18 101,07 Sangat Baik

TOTAL TARGET &

REALISASI INVESTASI

594,80 612,80 103,03 Sangat Baik



27

Capaian “Sangat Baik” yang dicapai oleh beberapa provinsi

tersebut di atas disebabkan oleh terealisasinya beberapa proyek

besar, antara lain:

Proyek panas bumi PT. Pertamina Geothermal Energy di

Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp2,8 Triliun;

Proyek Pulp and Paper PT. Oki Pulp and Paper Mills

(Sinarmas Group) di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi

sebesar Rp38 triliun;

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pabrik gula PT.

Sukses Mantap Sejahtera dan pertambangan PT. Amman

Mineral Nusa Tenggara;

Proyek listrik terapung (kapal listrik) sebesar US$ 200 juta

di Provinsi Sulawesi Utara;

Proyek pertambangan dan smelter nikel PT. Bintang Delapan

Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah;

Proyek pertambangan smelter nikel PT. Feni Haltim dan PT.

Megah Surya Pertiwi serta smelter tembaga PT. Batutua

Tembaga Raya di Provinsi Maluku;

Proyek pabrik Semen Manokwari PT. SDIC Papua Cement

Indonesia dan PT. Freeport Indonesia di provinsi Papua

Barat.

Capaian “Buruk” yang dicapai oleh 2 provinsi disebabkan oleh

tingginya perencanaan/target realisasi investasi, adanya

beberapa proyek yang tertunda, dan kendala dalam

pengumpulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

`



Selanjutnya realisasi investasi PMDN dan PMA

berdasarkan sektor usaha dapat dilihat dalam gambar

berikut itu:

1. Kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai

dengan Desember 2016 sebesar Rp612,8 triliun,

terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun

dan realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun.

2. Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar)

adalah : Industri Makanan (Rp32,0 triliun); Industri

Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (Rp30,1

triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

(Rp26,8 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp22,8 triliun);

dan Tanaman Pangan Perkebunan (Rp21,0 triliun).

Gambar 6. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor

Usaha



29

3. Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar)

adalah : Jawa Timur (Rp46,3 triliun); Jawa Barat

(Rp30,4 triliun); Jawa Tengah (Rp24,1 triliun);

Banten (Rp12,4 triliun); dan DKI Jakarta

(Rp12,2triliun).

Gambar 7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi

Proyek

4. Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar)

adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin

dan Elektronik (US$ 3,9 miliar); Industri Kimia

Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (US$ 2,9 miliar);

Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan

(US$ 2,8 miliar); Pertambangan (US$ 2,7 miliar); dan

Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya

(US$ 2,4 miliar). Sedangkan apabila seluruh sektor

industri digabung maka terlihat industri memberikan

kontribusi sebesar US$ 16,7 miliar atau 57,6% dari

total PMA.

`



Gambar 8. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha

5. Realisasi PMA berdasarkan

asal negara (5 besar)

adalah Singapura (US$ 9,2

miliar); Jepang (US$ 5,4

miliar); Belanda (US$ 5,1

miliar); Tiongkok (US$ 2,7

miliar) dan Hong Kong

RRT (US$ 2,2 miliar).

Gambar 9. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara



31

6. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode

Januari sampai dengan Desember 2016 adalah:

a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi

sebesar Rp117,6 triliun (19,2%), terdiri dari

PMDN sebesar Rp39,8 triliun dan PMA sebesar

US$ 5,7 miliar.

b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar

Rp328,7 triliun (53,6%), terdiri dari PMDN

sebesar Rp126,4 triliun dan PMA sebesar US$

14,8 miliar.

c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi

sebesar Rp68,8 triliun (11,2%), terdiri dari PMDN

sebesar Rp33,6 triliun dan PMA sebesar US$ 2,6

miliar.

d. Wilayah

Sulawesi

dengan realisasi

investasi

sebesar Rp51,3

triliun (8,4%),

terdiri dari

PMDN sebesar

Rp13,6 triliun

dan PMA

sebesar US$ 2,8

miliar.

Sumatera;117,6 T

Jawa; 328,7 T

Kalimantan; 68,8 T

Sulawesi;51,3 T

Bali & Nusa Tenggara;

15,7 T

Maluku & Papua; 30,7 T

Gambar 10. Realisasi Investasi

Berdasarkan Wilayah

`



e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan

realisasi investasi sebesar Rp15,7 triliun (2,6%),

terdiri dari PMDN sebesar Rp2,6 triliun dan PMA

sebesar US$ 0,9 miliar.

f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi

investasi sebesar Rp30,7 triliun (5,0 %), terdiri

dari PMDN sebesar Rp0,3 triliun dan PMA sebesar

US$ 2,2 miliar.

2. Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal

yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat”

Dalam rangka mengukur tercapainya sasaran 2

“meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang

prima dan responsif melalui PTSP Pusat”, pada bulan Juni

2016 dan bulan Desember Tahun 2016 Badan Koordinasi

Penanaman Modal telah melakukan survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap stakeholders (pengguna

layanan).

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah:

a. Mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dari masing-

masing unit penyelenggara pelayanan publik dan

menganalisis unsur layanan apa yang sudah dan faktor

layanan apa yang perlu ditingkatkan;



33

b. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna

layanan pada penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh semua unit layanan publik di Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil

dan langkah perbaikan pelayanan;

d. menganalisis keterkaitan antara kinerja unsur-unsur

layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan

(stakeholders) Badan Koordinasi Penanaman Modal.

e. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam

mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan

publik.

Hasil survei tersebut menunjukkan informasi berikut:

Tabel 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM

Semester I Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi* Kinerja (%) Kategori

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas pelayanan penanaman

modal pada PTSP Pusat di BKPM

3,15 dari skala

4

3,10 dari

skala 4

(setara 77,38)

98,41 Baik

*Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (150 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

`



Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM

Semester II Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Kinerja (%) Kategori

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas pelayanan penanaman

modal pada PTSP Pusat di BKPM

3,15 dari skala

4

3,10 dari

skala 4

(setara 77,38)

98,41 Baik

Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (453 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

Survei kualitas penanaman modal pada periode Semester

II (Juli-Desember) Tahun 2016 menyesuaikan dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan

pengukuran keseluruhan kuesioner (453 kuesioner)

yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang

lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 77,38

yang menunjukkan mutu pelayanan B dengan kategori

BAIK, yaitu berada dalam nilai interval konversi Indeks

Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.

Berdasarkan penilaian terhadap survei yang telah

dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:



35

Tabel 10. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan

No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan NRR

(Skala 4)

1. Persyaratan Pelayanan 3,095

2. Prosedur Pelayanan 2,905

3. Waktu Pelayanan 2,871

4. Biaya/ Tarif Pelayanan 3,960

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Hasil dari

Pelayanan) 3,078

6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Keterbukaan

Informasi) 3,089

7. Kompetensi Pelaksana (Penguasaan Materi) 3,018

8. Kompetensi Pelaksana (Keahlian) 3,024

9. Kompetensi Pelaksana (Keterampilan) 3,077

10. Kompetensi Pelaksana (Daya tanggap) 3,064

11. Perilaku Pelaksana (Kesopanan) 3,329

12. Perilaku Pelaksana (Keramahan) 3,220

13. Maklumat Pelayanan 2,980

14. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,884

NRR IKM Tertimbang 3,095

Setara ({3,095: 4} x 100) 77,38

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki

Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah Biaya Pelayanan

`



dengan indeks sebesar 3,960. Hal ini berarti bahwa rata-

rata responden telah cukup puas dengan kejelasan

informasi dan tidak adanya pungutan biaya pelayanan

PTSP Pusat di BKPM.

Sementara itu, unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR)

terendah adalah Waktu Pelayanan dengan indeks sebesar

2,871. Meskipun waktu pelayanan memiliki nilai NRR

terendah, unsur tersebut masih termasuk dalam kategori

Baik (interval 2,51-3,25). Dikarenakan unsur tersebut

mendapatkan nilai paling rendah diantara unsur-unsur

lain, maka perlu mendapatkan perhatian lebih agar

tercapai pelayanan publik yang berkualitas prima di BKPM.

Berikut adalah beberapa unsur pelayanan yang masih

perlu ditingkatkan, karena memiliki indeks dibawah NRR

IKM tertimbang (sebesar 3,095):

Tabel 11. Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatkan

No. Ruang Lingkup

(Unsur) Pelayanan

Nilai Rata-

rata

Tertimbang

(NRR)

Kategori

Unsur Kinerja

Unit

Pelayanan

1. Waktu Pelayanan 2,871 Baik

2. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan 2,884

Baik

3. Prosedur Pelayanan 2,905 Baik

4. Maklumat Pelayanan 2,980 Baik



37

No. Ruang Lingkup

(Unsur) Pelayanan

Nilai Rata-

rata

Tertimbang

(NRR)

Kategori

Unsur Kinerja

Unit

Pelayanan

5. Kompetensi Pelaksana

(Penguasaan Materi) 3,018

Baik


(Keahlian) 3,024

Baik


(Daya Tanggap) 3,064

Baik


(Keterampilan) 3,077

Baik

9.

Produk Spesifikasi Jenis

Layanan (Hasil dari

Pelayanan)

3,078

Baik

10.

Produk Spesifikasi Jenis

Layanan (Keterbukaan

Informasi)

3,089

Baik

Meskipun terdapat 10 unsur ruang lingkup pelayanan yang

dibawah nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,095,

kesepuluh unsur tersebut masih dalam kategori baik. Hal

ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan penilaian

masyarakat terhadap ruang lingkup pelayanan penanaman

modal PTSP Pusat di BKPM pada umumnya sudah baik

dan masyarakat sudah merasa puas dengan unsur-unsur

pada ruang lingkup pelayanan tersebut.

Hasil survei pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PT.

Sigma Resource Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk

`



oleh Kemenpan RB pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan

perolehan skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) total

sebesar 2,92 (kategori Baik), namun di bawah rata-rata IKP

72 K/L sebesar 3,22. Berdasarkan analisis internal BKPM

hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. Responden pengguna layanan BKPM adalah perwakilan

dari perusahaan yang mempunyai reputasi relatif

sangat baik dan telah terbiasa mendapatkan layanan

yang terbaik, akibatnya mereka menempatkan

ekspektasi yang tinggi atas layanan di BKPM.

b. Undangan kepada responden mencantumkan bahwa

acara adalah dalam rangka evaluasi atas

penyelenggaraan pelayanan penanaman modal pada

PTSP Pusat di BKPM, tidak secara tegas menyebutkan

agenda pelaksanaan survei. Hal tersebut

mengakibatkan terdapat persepsi kekecewaan

sebagaimana diungkapkan setelah acara survei. Hal

tersebut dapat mempengaruhi penilaian tingkat

kepuasan yang diberikan oleh responden dalam

pengisian kuesioner.

c. Metode pengisian secara langsung dimana responden

harus menyisihkan waktu untuk datang ke BKPM

dapat mempengaruhi hasil penilaian. Hal ini bila

dibandingkan dengan hasil survei IKM yang

dilaksanakan Inspektorat BKPM pada semester II

Tahun 2016 menunjukkan hasil dengan kategori baik



39

dengan skor IKM 77,38 (3,095 dari skala 4) dimana

sebagian besar responden (358 responden dari total 453

responden) tidak perlu datang ke BKPM karena

menyampaikan kuesioner secara online.

Di samping itu BKPM telah menerima laporan dari BPKP

mengenai penjaminan kualitas atas penilaian tingkat

maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada BKPM Tahun 2016 sebesar 2,647

dari 5 tingkat maturitas SPIP di mana instruksi Presiden RI

minimal mencapai level 3 pada Tahun 2019.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan, pada

Tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal

melanjutkan penerapan penggunaan aplikasi Sistem

Perizinan

Investasi Secara

Online (SPIPISE)

yang telah

diluncurkan

sejak Tahun

2009 dengan

penyempurnaan

secara terus-

menerus.

Melalui sistem

online,

pengajuan

permohonan izin

Aplikasi Sistem Perizinan Investasi melalui SPIPISE

www.bkpm.go.id.

Unduh berita tentang investasi:

Twitter: @BKPM Facebook: BKPM

LinkedIn: Indonesia Investment Coordinating

Board Youtube: THEBKPMVIDEO

Aplikasi BKPM pada Googleplay dan Appstore

http://www.bkpm.go.id/

`



investasi cukup dengan mengakses situs BKPM di alamat

www.bkpm.go.id.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Kementerian/Lembaga lainnya berhasil meluncurkan

layanan Izin Investasi 3 Jam sebagai bagian dari PTSP

Pusat. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus

mengadakan penyempurnaan terhadap layanan perizinan

investasi 3 jam yang awalnya investor hanya mendapatkan

3 produk perizinan + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sejak 1

Desember 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal

menambah produk perizinan yang dapat diperoleh melalui

layanan Izin Investasi 3 Jam menjadi 8 perizinan (Izin

Prinsip, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK

dan API-P) + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sampai dengan

Desember 2016, jumlah izin yang dilayani melalui

pelayanan perizinan investasi 3 jam adalah sebanyak 183

izin dengan nilai komitmen investasi sebesar US$ 23 miliar.

Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 24 Tahun

2016 tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

(KLIK) mengatur 14 kawasan yang mendapatkan fasilitas

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dimana

investor yang berkomitmen untuk berinvestasi di kawasan

industri tersebut dapat langsung memulai konstruksinya

setelah mendapatkan izin prinsip, sambil kemudian

mengurus izin-izin lain yang diperlukan secara paralel.

Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap sebelum

perusahaan siap produksi komersial. Fasilitas ini dapat

http://www.bkpm.go.id/



41

mempercepat proses realisasi investasi bagi para investor

sehingga persiapannya menjadi lebih efisien.

Dalam rangka memenuhi Nawa Cita ke 6 Presiden

Republik Indonesia dengan target menciptakan layanan

satu atap untuk investasi dan efisiensi perizinan bisnis,

pelaksanaan penerbitan

perizinan usaha di tingkat

nasional akan

dilaksanakan melalui

PTSP Nasional dan

diselenggarakan di BKPM.

Dengan adanya PTSP

akan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti dan terjangkau. Layanan perizinan

bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan yang

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan baik

dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri/Kepala

Lembaga sehingga jenis perizinan menjadi banyak dan

saling memprasyaratkan. Banyak perizinan dan prosedur

yang harus dilalui oleh penanam modal menyebabkan

jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha

merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbarui

proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada

masyarakat oleh Pemerintah untuk disempurnakan

PTSP Pusat senantiasa

berupaya meningkatkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti dan

terjangkau

`



melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong

mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi

yang terlibat. Proses penyempurnaannya harus terpadu,

lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu

instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dan

kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan

yang tumpang tindih, mengurangkan aturan prosedur, dan

rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Tujuan dari

kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi

yang berdaya saing global dan mencapai sasaran

pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendorong ke arah perbaikan dalam perizinan di

Indonesia diperlukan penyederhanaan berbagai perizinan

baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dilakukan

dengan:

1. Metode:

a) hapus, gabung, sederhana, dan limpahkan

b) penyederhanaan administrasi proses perizinan

2. Pendekatan: Perizinan yang memerlukan waktu

penyelesaian cukup lama:

a) Perizinan lahan/pertanahan

b) Perizinan Lingkungan

c) Perizinan Daerah

3. Harmonisasi :

a) Pemetaan perizinan tumpang tindih

b) Rapat koordinasi Interkem

c) Rekomendasi HGSL



43

BKPM telah melakukan koordinasi dengan K/L terkait

penyederhanaan perizinan pusat, antara lain :

1. Penyederhanaan lahan.

Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis

untuk izin lokasi diperlukan ANDAL Lalu Lintas

(Lalin) dan konsultasi masyarakat dan jangka

waktu berlakunya Izin Lokasi dinilai terlalu

pendek oleh investor. Sehingga diusulkan

menghapus ANDAL Lalin sebagai persyaratan Izin

Lokasi (Menteri Perhubungan perlu mengusulkan

perubahan PP Nomor 32 Tahun 2011),

mempermudah persyaratan penerbitan izin lokasi

(Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

perlu merevisi Peraturan Menteri Agraria/Kepala

BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi).

2. Penyederhanaan perizinan pinjam pakai kawasan

hutan.

Permasalahan saat ini, persyaratan pinjam izin

pakai kawasan hutan yang interlocking (Izin

Usaha dan Izin Lingkungan dan syarat AMDAL)

dan kurang transparannya persyaratan dan

lamanya proses pinjam pakai kawasan hutan.

Sehingga diusulkan menghapus persyaratan Izin

Usaha dan Izin Lingkungan sebagai persyaratan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan penetapan

SOP baru (Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan mengubah Peraturan Nomor

P.16/Menhut- II/2014.

`



3. Penyederhanaan Izin Mendirikan Bangunan.

Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis

untuk IMB diperlukan ANDAL atau UKL/UPL

dan tidak seluruh bidang usaha wajib menyusun

ANDAL atau UKL/UPL dan duplikasi perizinan

hampir sejenis yang merupakan bagian

mekanikal elektrikal dari IMB seperti izin lift, izin

penangkal petir, izin instalasi listrik dan izin

genset. Usuln perbaikan adalah menghapus

persyaratan ANDAL atau UKL/UPL untuk IMB

(Menteri Pekerjaan Umum mengubah Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor

24/PRT/M/2007), duplikasi pengaturan

pedoman teknis IMB sesuai Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2002 (Menteri Dalam Negeri

untuk dapat membatalkan/mencabut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 dan

pengintegrasian dan penyederhanaan jenis izin

(Menteri Tenaga Kerja untuk membatalkan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai

instalasi petir, Lift dan listrik).



45

B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang

dicapai selama Tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal

menggunakan metode Balanced Scorecard yang mempunyai

keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam melakukan

penilaian tingkat capaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan

melalui dua tahap, yaitu:

1. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif

penilaian dimulai dari financial, costumers, process, people

atas IKU BKPM Tahun 2016 untuk mencapai target

realisasi investasi. Peta strategi Badan Koordinasi

Penanaman Modal digambarkan dalam ilustrasi berikut:

`



Gambar 11. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016

Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM

Meningkatnya kerjasama internasional untuk

mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia

melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi

penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak

pada peningkatan daya saing penanaman modal

Terwujudnya perencanaan PM dan penyusunan rekomendasi

kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif

dalam rangka peningkatan daya saing PM

Meningkatnya iklim PM dalam rangka peningkatan

daya saing PM

Meningkatnya Kualitas Pelayanan PM yang Prima

dan Responsif melalui PTSP Pusat

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal



47

2. Evaluasi Dan Analisis Balanced Scorecard

Dalam rangka mencapai target investasi Tahun 2016

senilai Rp594,8 triliun dilakukan melalui Sasaran Kinerja,

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja Pendukung

yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap

tercapainya target investasi tersebut.

Berdasarkan peta strategi Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2016, capaian kinerja tersebut dianalisis

menggunakan empat perspektif balanced scorecard yang

masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

a. Financial Perspective dengan bobot 30%, mencakup

sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi

untuk memenuhi harapan stakeholders (pemangku

kepentingan) yang secara langsung atau tidak

langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki

kepentingan atas output atau outcome dari suatu

organisasi. Hal ini diwujudkan melalui capaian nilai

realisasi investasi guna mendorong pertumbuhan

ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi

kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam Sasaran Strategis 1 yaitu “meningkatnya

realisasi penanaman modal” diukur melalui 3 (tiga)

IKU, yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio

realisasi penanaman modal di luar Jawa dan rasio

realisasi PMDN.

`



b. Customers Perspective dengan bobot 30%,

mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ingin

diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan

customers dan/atau harapan organisasi terhadap

customers. Customers (pengguna layanan) merupakan

pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi.

Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai

berikut:

1) Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan

penanaman modal yang prima dan responsif

melalui PTSP Pusat” diukur dengan 1 (satu) IKU

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di

BKPM.

2) Sasaran “Meningkatnya iklim penanaman modal

dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal” diukur dengan dengan 2

(dua) IKU yaitu:

a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;

b. Perbaikan kemudahan memulai usaha;

c. Process Perspective, dengan bobot 20%, mencakup

sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui

rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam

memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi

stakeholder dan customer (value chain). Upaya lain

untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal

melakukan pemasaran investasi secara aktif dan lebih

terfokus.



49


berikut:

1) Sasaran “meningkatnya kerjasama internasional

untuk mendorong investasi dan melindungi

kepentingan nasional dalam rangka peningkatan

daya saing penanaman modal” yang diukur

melalui 1 (satu) IKU, yaitu presentase

kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama

penanaman modal yang telah diimplementasikan.

2) Sasaran “terwujudnya perencanaan penanaman

modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan

yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif

dalam rangka peningkatan daya saing penanaman

modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu

Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan

Pengembangan Penanaman Modal;

3) Sasaran “Meningkatnya daya tarik penanaman

modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan

efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri

yang berpijak pada peningkatan daya saing

penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu)

IKU, yaitu Jumlah rencana investasi;

d. People Perspective dengan bobot 20%, mencakup

sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas

sumber daya internal organisasi yang ingin

diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh

organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna

`



menghasilkan output atau outcome organisasi yang

sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.


berikut:

1) Sasaran “meningkatnya kinerja lembaga melalui

ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur

yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas

dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal”

yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks

Kualitas Sarana dan Prasarana.

2) Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas

kelembagaan” diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Kategori SAKIP BKPM

Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2016 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit kerja tingkat

Eselon I sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama

Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET1)

REALISASI2) % KATEGORI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal

109,19 Sangat Baik

Financial Perspective (30%) 99,43 Sangat Baik

Meningkatnya realisasi penanaman modal

a. Nilai realisasi penanaman modal

594,78 612,8 103 Sangat Baik

b. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

49,10% 46,4% (284,1 triliun)

94,5 Baik

c. Rasio realisasi PMDN

35,00% 35,28% (216,2 triliun)

100,8 Sangat Baik



51


KINERJA TARGET1)


Customer Perspective (30%) 112,80 Sangat Baik

2

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat


3,15 dari skala 4 3,10 dari skala 4 (setara 77,38)

98,41 Baik

3

Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;

3,1 dari skala 5 4,1 dari skala 5 120 Sangat Baik

b. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;

8 prosedur 10 prosedur 120 Sangat Baik

Process Perspective (20%) 120,00 Sangat Baik

4

Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

Persentase kesepakatan/ perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan

85% dari 139 kesepakatan/

perjanjian = 118

185% dari total target

kesepakatan/ perjanjian/

perundingan = 219

120 Sangat Baik

5

Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal


6

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

Jumlah rencana investasi

Rp. 991,3 triliun Rp. 1.636,1 triliun 120 Sangat Baik

`




KINERJA TARGET1)


People Perspective (20%) 107,61 Sangat Baik

7

Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi penanaman Modal

a. Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;


8 Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

WTP WTP 100 Sangat Baik

b. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B (71)

BB3) (73)

102,82 Sangat Baik

1) Target berdasarkan revisi renstra Eselon I

2) Realisasi berdasarkan LAKIP Eselon I

3) Berdasarkan informasi lisan exit meeting evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dari sisi Financial Perspective,

sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman

Modal yang diukur dengan bobot 30% memperlihatkan

capaian kinerja 99,43% (Sangat Baik). Indeks capaian

tersebut menunjukkan keberhasilan BKPM dalam

mencapai target realisasi investasi Tahun 2016 serta

penyebaran investasi ke luar Jawa. Keberhasilan tersebut

mempunyai dampak terhadap peningkatan kondisi

perekonomian di Indonesia ditandai dengan terbukanya

kesempatan berusaha, penyerapan tenaga kerja dan

peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya

dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan

masyarakat.



53

Dari sisi Customer Perspective yang diukur dengan bobot

30%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

menunjukkan capaian 112,80% (Sangat Baik). Indeks

capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan

Koordinasi Penanaman Modal dalam meningkatkan

kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan

responsif, mewujudkan percepatan pelaksanaan

penanaman modal, serta meningkatkan iklim penanaman

modal.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan

keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat

investment grade, dan berbagai upaya memberi citra positif

kepada opinion makers telah mendorong peningkatan daya

saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga

pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia

sebagai negara tujuan investasi, antara lain predikat

investment grade dari Rating & Investment Information Inc.

dengan outlook BBB-, Moody’s Investor Service dengan

outlook Baa3 (stable), Japan Credit Rating Agency Ltd.

dengan outlook BBB (stable), Fitch Rating dengan outlook

BBB (stable), dan Standard and Poor’s dengan outlook BB+

(positive). Pemberian peringkat dari lembaga pemeringkat

tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih besar

terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan

Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman

modal.

`



Pemerintah Indonesia sangat serius terhadap hasil survei

kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank

setiap tahun. Penilaian tersebut mencakup 10 fokus area

perbaikan. BKPM bersama dengan K/L terkait, dan

dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, menyusun rencana aksi yang mencakup

berbagai perbaikan di 10 indikator tersebut dengan hasil

diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai

dasar hukum (legal basis) bagi setiap fokus area

kemudahan berusaha, antara lain:

Tabel 13. Indikator EoDB

No. Fokus Area Rencana Aksi

1 Starting a business

Penghapusan persyaratan modal

minimal untuk pendirian PT menjadi

diserahkan kepada para pihak,

Sebelumnya dipersyaratkan modal

minimal Rp. 50 juta untuk pendirian

PT

2 Dealing with construction

permit

Tidak lagi dipersyaratkan UKL/UPL

untuk bangunan tidak sederhana 2

lantai. Sebelumnya dipersyaratkan dan

tidak ada SOP yang jelas

3 Registering property Pengecekan sertifikat tanah dalam 1

hari, sebelumnya 3 hari

4 Getting electricity Permohonan secara online dalam 1

hari, sebelumnya 9 hari

5 Trading across borders

Aplikasi online untuk ekspor dan impor

melalui National Single Window (NSW),

sebelumnya dokumen diserahkan

secara manual, 4 dokumen ekspor dan

8 dokumen impor

6 Protecting minority investors Shareholder mendapatkan hak pertama

kali untuk membeli saham perusahaan



55

No. Fokus Area Rencana Aksi

7 Resolving insolvency

Biaya kurator sekarang berdasarkan %

dari nilai hutang atau tarif jam

terpakai, sebelumnya berdasarkan %

dari nilai aset

8 Getting credit

Penerbitan 2 izin Lembaga Pengelola

Informasi Perkreditan (LPIP) oleh OJK,

sebelumnya tidak terdapat LPIP dan

saat ini telah terdapat PT Pefindo Biro

Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia

Jaya

9 Paying taxes Pendaftaran dan pembayaran secara

online untuk PPh Badan

10 Enforcing contract

Prosedur yang jelas dan ringkas untuk

pengadilan gugatan sederhana: 8

prosedur, 25 hari bila tidak ada

banding dan 11 prosedur, 38 hari bila

ada banding. Sebelumnya tidak ada

prosedur yang jelas

Pada tanggal 26 Oktober 2016, World Bank telah

mengumumkan hasil survei EoDB 2017 dan merilis

Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi

perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7

indikator yaitu memulai usaha, penyambungan listrik,

pendaftaran properti, akses perkreditan, pembayaran

pajak, perdagangan lintas negara dan penegakan kontrak.

Peringkat Indonesia mengalami perbaikan sangat

signifikan naik 15 peringkat menjadi peringkat 91 dari

peringkat sebelumnya di posisi 106.

`



Dari sisi Process Perspective di atas yang diukur dengan

bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman

Modal menunjukkan capaian 120,00% (Sangat Baik).

Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan

kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

meningkatkan kerja sama internasional untuk mendorong

investasi dan melindungi kepentingan nasional,

mewujudkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang

terintegrasi, kolaboratif dan implementatif serta

meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui

promosi yang terpadu dan efektif, keberhasilan tersebut

antara lain ditandai dengan jumlah

kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah

diimplementasikan sebanyak 219 atau 185% dari target

yang telah ditetapkan.

Dari sisi People Perspective yang diukur dengan bobot

20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

menunjukkan capaian 107,61% (Sangat Baik). Indeks

capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan

Koordinasi Penanaman Modal dalam mempertahankan

kualitas dan akuntabilitas kelembagaan, keberhasilan

tersebut antara lain ditandai dengan:

1 peningkatan sarana prasarana dalam rangka

mendukung pelaksanaan PTSP Pusat;

2 pencapaian Level 2 atau “berkembang” tingkat

maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di BKPM dengan nilai 2,647

berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP oleh Badan



57

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

sesuai Laporan Nomor LAP-91/D101/2/2016 tanggal

15 Desember 2016;

3 peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban

kinerja anggaran sehingga BKPM mempertahankan

opini WTP dari BPK RI selama 8 (delapan) tahun

berturut-turut;

4 pencapaian hasil kapabilitas APIP BKPM berada pada

level 2 (Infrastructure) sesuai hasil validasi yang

dilakukan oleh BPKP sebagaimana tercantum dalam

Laporan Nomor LAP-72/D101/2/2016 tanggal 28

November 2016;

Kebijakan untuk menarik investor dan meningkatkan

realisasi investasi yang mendapat perhatian antara lain:

1. Menjaga stabilisasi ekonomi untuk menciptakan iklim

investasi yang kondusif;

2. Penyederhanaan prosedur perizinan;

3. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah;

4. Target strategi promosi;

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur;

6. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk

memberikan pinjaman bisnis, khususnya modal kerja

kredit investasi;

7. Investasi yang humanis; dan

8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Untuk itu BKPM perlu mempersiapkan diri menghadapi

tantangan ke depan antara lain:

`



a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor,

termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan

pariwisata.

b. 14 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan sejak

September 2015. Dan akan terus bergulir.

c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh

BKPM antara lain adalah:

1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi

perusahaan yang ada.

2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan,

termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan

perizinan 3 jam.

3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)

dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia.

Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata,

industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri

kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung

(termasuk properti).



59

C. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal pada

TA 2016 adalah sebesar Rp437.560.634.835,00 atau 89,58 persen

dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp488.465.562.000,00.

Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

Belanja Pegawai 135.577.898.000 122.084.172.060 90.05

Belanja Barang 336.201.352.000 299.932.878.475 80.21

Belanja Modal 16.686.312.000 15.543.584.300 93.15

Jumlah 488.465.562.000,00 437.560.634.835,00 89,58

Uraian2016

Anggaran Realisasi % Real Angg.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini:

Gambar 12. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

135.577.898.000

336.201.352.000

16.686.312.000

122.084.172.060

299.932.878.475

15.543.584.300

-

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

`



Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2016

Rupiah % Rupiah %

488.465.562.000 437.560.634.835 89,58% 50.904.927.165 10,42%

22.331.848.890

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR BKPM

3

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

SAING PENANAMAN

MODAL

214.832.598.000 192.500.749.110

NO PROGRAMPAGU ANGGARAN

T.A 2016

REALISASI SISA ANGGARAN

10,40%

TOTAL

PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

LAINNYA BKPM

89,60%

88,09% 3.076.189.000 2.709.862.750

10,43%

11,91%

89,57% 242.350.022.975 270.556.775.000

366.326.250

28.206.752.025

1

2

Sisa anggaran BKPM T.A 2016 sebesar Rp50.904.927.165,- antara lain

terdiri dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, selisih

nilai lelang dan self-blocking sebesar Rp17.500.249.000,-.

Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 23,56%

dibandingkan dengan TA 2015. Hal ini disebabkan karena pada Tahun

Anggaran 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan

sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016

tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan

Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

bahwa anggaran BKPM T.A. 2016 dilakukan self-blocking sebesar

Rp17.500.249.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta dua ratus empat

puluh sembilan ribu rupiah).



61

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015NAIK

(TURUN) %

Belanja Pegawai 122.084.172.060 109.694.163.034,00 11,30

Belanja Barang 299.932.878.475 421.632.294.646,00 (28,86)

Belanja Modal 15.543.584.300 41.072.954.590,00 (62,16)

Jumlah 437.560.634.835,00 572.399.412.270,00 (23,56)

Perbandingan realisasi belanja dari Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 13. Realisasi Belanja Periode Tahun 2012

sampai dengan Tahun 2016

668,71705,75

574,27

635,92

488,47568,46;85,01%

593,79;84,14% 523,39;

91,14%

572,40;90,01%

437,56;89,58%

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Mily

ar

Tahun Anggaran

Chart Title

Anggaran Realisasi

`



Tabel 17. Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

NO. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (Rp )

% PAGU REALISASI

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 49.121.284.000 40.831.623.412 83,12

2. Meningkatnya kualitas pelayanan

penanaman modal yang prima dan

responsif melalui PTSP Pusat

7.352.851.000 6.299.181.653 85,67

a. Meningkatnya iklim penanaman

modal dalam rangka meningkatkan

daya saing penanaman modal

10.184.929.000 8.677.424.318 85,20

b. Meningkatnya kerjasama

internasional untuk mendorong

investasi dan melindungi kepentingan

nasional dalam rangka peningkatan

daya saing penanaman modal

6.781.220.000 5.878.648.690 86,69

c. Terwujudnya perencanaan

penanaman modal dan penyusunan

rekomendasi kebijakan yang

terintegrasi, kolaboratif, dan

implementatif dalam rangka

peningkatan daya saing penanaman

modal

8.961.904.000 7.729.622.582 86,25

d. meningkatnya daya tarik penanaman

modal Indonesia melalui promosi yang

terpadu dan efektif bagi penanam

modal dalam dan luar negeri yang

berpijak pada daya saing penanaman

modal

188.154.587.000 172.933.522.320 91,91

e. Meningkatnya kinerja lembaga melalui

ketersediaan sarana, prasarana dan

aparatur yang mumpuni dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi BKPM

216.793.787.000 194.106.849.872 89,53

f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan

BKPM dalam mendukung tugas dan

fungsi BKPM

1.115.000.000 1.103.761.988 98,99

Jumlah 488.465.562.000 437.560.634.835 89,58



63

`



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 ini disusun dengan

mengacu pada revisi Renstra BKPM 2015-2019.

Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan metode

Balanced Scorecard melalui pengukuran 12 indikator kinerja

utama. Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi BKPM

menunjukkan hasil yang sangat baik dengan NKO sebesar

109,19. Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2016

sudah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

ditetapkan.

Dampak dari upaya BKPM dalam peningkatan iklim

investasi telah dibuktikan dengan naiknya peringkat Ease of

Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia

dari peringkat 106 menjadi peringkat 91 (naik 15 peringkat)

menurut survei terbaru World Bank. Keberhasilan ini tidak

terlepas dari dukungan semua pihak baik di pemerintahan

maupun masyarakat luas serta peran aktif dan dedikasi aparatur

BKPM.

Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama

Tahun 2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap

Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI ISO

9001:2008 Quality Management Systems-Requirements dari

Sucofindo International Certification Services, penghargaan atas

kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, dan penghargaan



65

Pusdiklat BKPM sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis

untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal dari Lembaga

Administrasi Negara.

Indonesia mendapatkan predikat investment grade dari

Rating And Investment Information Inc. dengan outlook BBB-,

Moody’s Investor Service dengan outlook Baa3 (stable), Japan

Credit Rating Agency Ltd. dengan outlook BBB (stable), Fitch

Rating dengan outlook BBB (stable), dan Standard and Poor’s

dengan outlook BB+ (positive). Pemberian peringkat dari lembaga

pemeringkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih

besar terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan

Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman modal.

BKPM menyadari bahwa investor masih sering mengalami

permasalahan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia,

baik karena permasalahan yang terkait perizinan dan non

perizinan (di pusat dan di daerah) maupun yang berkaitan

dengan lahan dan infrastruktur (listrik dan akses jalan). Presiden

RI mengarahkan reformasi ekonomi berdasarkan dua prinsip

yaitu keterbukaan dan persaingan. Untuk itu BKPM perlu

mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan antara lain:

a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor,

termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan

pariwisata.

b. 14 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan sejak

September 2015. Dan akan terus bergulir.

c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh

BKPM antara lain adalah:

`



1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi

perusahaan yang ada.

2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan,

termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan

perizinan 3 jam.

3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)

dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia.

4. Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata,

industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri

kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung

(termasuk properti).

Demikian, laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan

dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh

pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BKPM, sehingga

dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja tersebut

harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja

organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator

kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan

stakeholders, sehingga BKPM dapat semakin dirasakan

keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.



67

LAMPIRAN I

Daftar Penghargaan

Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

BKPM menerima PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI peringkat ke-6

terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 21

November 2016 dari Ombudsman Republik Indonesia.

`



Penghargaan atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BKPM menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas

Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan selama 5 (lima) Tahun berturut-turut Tahun Anggaran

2011-2015.



69

Penghargaan atas Pengelolaan PNBP

Penghargaan kepada BKPM atas kontribusi Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 6

Desember 2016 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

`



Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi

ISO 9001:2008

Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM

menerima sertifikat atas penerapan Sistem Manajemen Mutu

yang memenuhi ISO 9001:2008 yang berlaku mulai 6 Desember

2016 sampai dengan 14 September 2018.



71

Sertifikat Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis

Bidang Penanaman Modal

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menerima Sertifikat

sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat

Teknis Bidang Penanaman Modal di Bawah Lingkungan BKPM

dan Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya yang diterima pada

bulan Januari 2016 dari Lembaga Administrasi Negara.

`



LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016



73

Documents

Kata Pengantar - bkpm.go.id · PDF fileKata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor ... DAFTAR ISI