Upload
ledan
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
berkat-Nya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon
II Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
ini dapat diselesaikan penyusunannya.
Penyusunan LAKIP Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2015 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan
unit organisasi yang berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor
17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah dan Penerapan Kinerja di Lingkungan Kementerian PU. Substansi LAKIP
pada dasarnya berisi uraian capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dianalisis berdasarkan Renstra 2015-
2019 tahun berjalan (tahun 2015), data DIPA Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan realisasi dari sembilan indikator kegiatan
tahun 2015. Capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2015 termasuk dalam kategori
“Memuaskan”. Meskipun demikian tidak seluruh kegiatan mencapai penyerapan 100%
dari segi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam aspek teknis
maupun non teknis. Pencapaian realisasi fisik untuk Tahun Anggaran 2015 adalah
100% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,70%.
Hal-hal yang dituangkan dalam dokumen LAKIP ini, tentunya masih terdapat banyak
kekurangan dan memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai
masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka perbaikan LAKIP.
Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya LAKIP Eselon II Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah ini, akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi untuk
menjadi lebih baik di masa mendatang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi
SDM di bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah.
Bandung, Januari 2016 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Dr.Ir. Jawali Marbun, M.Sc.
NIP. 195704301987031001
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL Iii DAFTAR GAMBAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF iv BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tugas dan Fungsi 1 1.3 Struktur Organisasi 2 1.4 Lingkungan Strategis 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 2.1 Uraian Singkat Renstra 9 2.2 Perjanjian Kinerja 10 2.3 Metode Pengukuran 15 2.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW 16
BAB III KAPASITAS ORGANISASI 17 3.1 Sumber Daya Manusia 17 3.2 Sarana dan Prasarana 17 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 18 BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 19 4.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 19 4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014 21
4.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019 21 4.4 Keberhasilan 21 4.5 Kegagalan 22 4.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23 4.7 Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau
Kegagalan 23
4.8 Realisasi Anggaran 25 BAB V PENUTUP 28 5.1 Permasalahan 28 5.2 Langkah ke Depan 28
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Awal (Rp. 82.090.228.000,-)
12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Revisi Pertama (Rp. 43.002.178.000,-)
13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Revisi Kedua (Rp. 43.002.178.000,-)
14
Tabel 3.1 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 17 Tabel 3.2 SDM Berdasarkan Golongan/ Ruang 17 Tabel 3.3 Sarana Prasarana yang Merupakan Aset Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW 18
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 20 Tabel 4.2 Progress Keuangan dan Fisik yang Memiliki Perbedaan
Signifikan 22
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun Anggaran 2015
24
Tabel 4.4 Interpretasi Penilaian Kinerja 25 38
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
3
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disebut Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II pada unit kerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian PUPR yang memiliki
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan permukiman dan
pengembangan infrastruktur wilayah.
Sebagai salah satu unit kerja baru dibawah badan yang baru juga, Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW harus melaksanakan program-program pengembangan SDM yang
sebelumnya menjadi tugas dan kewenangan unit-unit organisasi lama yaitu di
Sekretariat Jenderal.
Bukan sesuatu yang mudah untuk melaksanakan suatu program kerja peralihan dari
suatu unit-unit organisasi lama ke organisasi baru. Selain masalah keterbatasan
personil (SDM), terdapat perubahan prosedur-prosedur kerja, keterbatasan fasilitas
kerja, dan sebagainya.
Namun sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian PU, semua satuan kerja Eselon II
wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam segala
keterbatasan Pusdiklat, Jalan, Perkim dan PIW menyajikan LAKIP ini sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatannya.
1.2 Tugas dan Fungsi
1.2.1 Tugas Pokok Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW memiliki tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman dan
pengembangan infrastruktur wilayah.
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
1.2.2 Fungsi Organisasi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman,
dan pengembangan infrastruktur wilayah;
b. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang
jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur
wilayah;
c. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan
pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah;
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan,
perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan,
perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha
Pusat.
1.3 Struktur Organisasi
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW terdiri atas :
1. Bagian Anggaran dan Umum
2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan
3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Struktur organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BIDANG TEKNIK DAN MATERI
JALAN DAN JEMBATAN
BAGIAN
ANGGARAN DAN EVALUASI
SUBBAGIAN
PROGRAM DAN EVALUASI
SUBBAGIAN
UMUM
SUBBIDANG
TEKNIK PELATIHAN
SUBBIDANG
MATERI PELATIHAN
BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBIDANG
EVALUASI
SUBBIDANG
PELAPORAN
SUBBIDANG
TEKNIK PELATIHAN
SUBBIDANG
MATERI PELATIHAN
BIDANGTEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
PENGEMBANGAN INF. WILAYAH
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Fungsi dan pembagian internal dari setiap bagian dan bidang di Pusdiklat Jalan,
Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai
berikut.
Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan
program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Pusat.
Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik
negara; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas :
a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat; dan
b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi
kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga Pusat
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan,
penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan
dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang
jalan dan jembatan.
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;
b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan
bidang jalan dan jembatan;
c. penyiapan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan jalan dan jembatan; dan
d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas :
a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan
pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik
pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan
dan jembatan.; dan
b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta
desiminasi.
Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan
koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan
standardisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang
perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah.
Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan
kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah;
b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan
bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah; dan
d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah terdiri atas :
a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan
teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta
penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta
desiminasi.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang
jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
dan
b. penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :
a. Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.; dan
b. Subbidang Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja
dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan
jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
1.4 Lingkungan Strategis
Terdapat beberapa kondisi dan isu strategis yang mempengaruhi kebijakan
Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
yang menjadai target pembangunan bidang jalan, perumahan, permukiman dan
pengembangan infrastruktur wilayah.
1. Bidang Jalan dan Jembatan :
a) Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km
b) Pembangunan jalan sepanjang 2.650 Km
c) Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km
d) Pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m
e) Penggantian jembatan sepanjang 19.952 m
f) Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km
g) Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan
2. Bidang Permukiman :
a) Target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada
akhir periode perencanaan , akan dicapai melalui strategi :
• Pembangunan SPAM 1.500 l/detik
• Pengembangan SPAM 174 PDAM & 522 kawasan MBR, dan
pengembangan SPAM 50 non PDAM dan 106 kawasan MBR
• Pembinaan penyelenggaraan SPAM / penyehatan
• Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM
• Fasiltasi opsi pembiayaan SPAM (Perbankan)
• Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B to B)
b) Pengentasan permukiman kumuh perkotaan, melalui :
• Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha
• Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman pedesaan 5.238
kawasan
• Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau
kecil terluar di 86 kawasan, seerta pembangunan dan pengembangan
kawasan rawan atau paska bencana di 63 kawasan
c) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada
tingkat kebutuhan dasar, melalui :
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
• Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domistik yaitu
dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12
Kota/Kabupaten, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200
kawasan, penambahan IPA skala kawasan sebanyak 200 kawasan, serta
peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui sampah di IPLT di 222
Kota/Kab.
• Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan IPA di
163 kawasan, fasilitas penyediaan 3R komunal di 850 kawasan, fasilitas
pengolahan sementara sampah di 45 kawasan
• Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan
infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.
d) Peningkatan keamanan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui :
e) Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18
NSPK
f) Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kab/Kota dan pendampingan
penyusunan 22 Ranperda bangunan gedung
g) Penyelenggaraan bangunan gedung pada 115 bangunan gedung dan
penyelenggaraan penataan bangunan di 454 kawasan.
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
2.1 Uraian Singkat Renstra
2.1.1 Visi
Visi Kementerian PUPR adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu
unsur organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.
2.1.2 Misi
Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata kelola
sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan
serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi
perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat,
dan pengawasan yang ketat, maka misi Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai
unit eselon II BPSDM adalah:
a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan kedinasan
b. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM PUPR Bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
2.1.3 Tujuan
Tujuan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah:
1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana pendidikan dan
pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi diklat bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara, dan tenaga pengajar,
instruktur, serta fasilitator diklat
5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Sedangkan Sasaran Strategis Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW disesuaikan dengan
sasaran strategis BPSDM yaitu “Tersedianya SDM yang kompeten dalam
pembangunan infrastruktur yang handal” dengan indikator sasaran strategis
“Prosentase SDM PUPR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan”
dalam rangka mencapai tujuan strategis.
2.2 Perjanjian Kinerja
Output kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW tertuang pada Renstra 2015-2019
diambil tahun berjalan 2015, dengan DIPA awal sebesar Rp. 82.500.000.000,-
adalah sebagai berikut.
1. Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja output sebanyak 105 Laporan
terdiri dari Laporan Perencanaan Umum Program dan Anggaran, Laporan
Kerjasama, Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum, Laporan Produk
Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM, Laporan Layanan PNBP, Laporan
Pembinaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan
Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi, Laporan Pembinaan Program dan
Penyelenggaraan, Laporan Pemantauan dan Evaluasi, dan Laporan Pasca
Pendidikan.
2. Layanan Pelatihan, dengan indikator kinerja output sebanyak 2.450 orang
3. Layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja output sebanyak 250 orang
4. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum danModul Kediklatan, dengan indikator
kinerja output sebanyak 12 dokumen
5. Peralatan dan perlengkapan sebanyak 30 unit
6. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana, dengan indikator
kinerja output sebesar 500m2 (meter persegi)
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Pengertian Perjanjian kinerja (sesuai dengan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang berupa dokumen yang memuat pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu.
Pada tahun 2015 DIPA awal Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah Rp.
82.090.228.000,-, kemudian terdapat revisi pertama pada tanggal 3 Juli 2015 dan
revisi kedua pada tanggal 20 Oktober 2015. Sehingga pagu pada DIPA terakhir
menjadi sebesar Rp. 43.002.178.000 dengan rincian perubahan Perjanjian Kinerja
adalah sebagaimana berikut.
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –
DIPA Awal (Rp. 82.090.228.000,-)
No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2
9,550,000,000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
1
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
1
4 Jumlah Laporan KAD 1
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100
2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
2450 36,661,720,000
3 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
2
8,800,000,000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
10
4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
250 16,166,608,000
5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
500 4,628,200,000
6 Peralatan dan Perlengkapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 6,283,700,000
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –
DIPA Revisi Pertama (Rp. 43.002.178.000,-)
No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2 9.550.000.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
1
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
1
4 Jumlah Laporan KAD 1
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100
2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
2450 4.221.469.000
3 Pengembangan Pola Teknik,
Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
2
9.600.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
10
4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
250 8.257.661.000
5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
500 4.628.200.000
6 Peralatan dan Perlengakapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 6.744.848.000
Pada DIPA Revisi kedua Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW nilai nominal beberapa
indikator kinerja ada yang berubah (yang tetap yaitu Layanan Pelatihan dan
Layanan Pendidikan) namun secara keseluruhan total nominal DIPA tetap sebesar
Rp. 43.002.178.000,-.
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –
DIPA Revisi Kedua (Rp. 43.002.178.000,-)
No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2
9.768.805.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
1
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
1
4 Jumlah Laporan KAD 1
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100
2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
2450 4.221.469.000
3 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
2
8.670.130.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
10
4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
250 8.257.661.000
5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
500 4.559.297.000
6 Peralatan dan Perlengakapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 7.524.816.000
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
2.3 Metode Pengukuran
Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian progress fisik kegiatan
sebesar 40% diambil dari data e-monitoring dan data hasil capaian 60% diambil dari
data survey yang dilakukan terhadap pencapaian kegiatan.
Maka diperoleh penghitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
Capaian : (40% x Progress Fisik) x (60% x Hasil)
Hasil pencapaian realisasi keuangan sesuai e-monitoring Pusdiklat Jalan, Perkim
dan PIW dengan realisasi keuangan SPM 85,70 % sedangkan realisasi fisik sebesar
100% (data e-monitoring per 1 Februari 2016).
Hasil pencapaian kinerja fisik Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah sebagai
berikut.
Capaian Kinerja : (40% x 100%) + (60% x 98%)
: 40% + 58,80%
: 98,8%
Berdasarkan kriteria penilaian/ kategori penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN No.
20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Bab III, hal. 11)
maka nilai 98,8% termasuk dalam kategori ”Memuaskan”.
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
2.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW
Sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.2 bahwa DIPA Pusdiklat Jalan, Perkim dan
PIW mengalami revisi, dari semula Rp.82.090.228.000,-direvisi sehingga nominal
DIPA revisi terakhir adalah sebesar Rp. 43.002.178.000,-.Rincian target output
setiap indikator kegiatan pada DIPA Revisi dan sesuai dengan Renja atau RKA-KL
adalah sebagai berikut : Dukungan Manajemen 13 dokumen; ASN yang Terdidik
sebanyak 217 orang, ASN yang Terlatih sebanyak 360 orang, Pengembangan Pola,
Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 17 dokumen, Layanan Perkantoran 12
bulan layanan, Kendaraan Bermotor 5 unit, Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 145 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 179 unit, dan Gedung/
Bangunan 500 m2 (Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker; RKA-KL TA 2015 Nomor
SP DIPA-033.15.1.400837/2015 tanggal 20 Oktober 2015).
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BAB III
KAPASITAS ORGANISASI
3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Gambaran kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang diklasifikasikan
sebagai berikut.
Tabel 3.1 SDM BerdasarkanTingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan
ASN Pegawai Harian
Jumlah % Jumlah %
SD 0 - 0 -
SMP 0 - 0 -
SMA 3 13,64 6 27,27
D-III 0 - 4 18,18
S1 4 18,18 12 54,55
S2 14 63,64 0 -
S3 1 4,54 0 -
Jumlah 22 100 22 100
Tabel 3.2SDM Berdasarkan
Golongan/ Ruang
Golongan Jumlah %
II/a 2 9,09
II/b 1 4,55
III/a 2 9,09
III/b 5 22,73
III/c 4 18,18
III/d 3 13,64
IV/a 4 18,18
IV/b 0 -
IV/c 1 4,55
Jumlah 22 100
Dari segi kuantitas ASN, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia apabila
dibandingkan dengan beban kerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW. Untuk itu
dilakukan penambahan SDM melalui perekrutan tenaga honorer/ outsourscing yang
terlibat dalam setiap bagian dan bidang di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.
3.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah sebagai
berikut.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 3.3Sarana Prasarana yang Merupakan Aset
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW
No. Sarana dan Prasarana
1 Asrama A
2 Gedung kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Balai Diklat V)
3 Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM
4 Lab. Teknik Lingkungan
5 Lab. Aspal
6 Lab. Beton
7 Lapangan depan gedung kantor utama (lapangan upacara), cicaheum
Hingga kini pembagian aset tersebut diatas belum ditindaklanjuti dengan serah
terima BMN. Beberapa bangunan saat ini antara lain gedung laboratorium
dipergunakan sebagai tempat asrama bagi peserta diklat dan tempat
penyelenggaraan diklat.
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Terdapat dua kali perubahan/ revisi DIPA Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW pada
tahun 2015 sebagaimana dipaparkan pada sub bab 2.2. DIPA Awal 2015 nilai
nominalnya adalah Rp. 82.090.228.000,-, kemudian dilakukan revisi pertama di
Ditjen Keuangan Kementerian Keuangan dan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan sehingga DIPA 2015 menjadi sebesar Rp. 43.002.178.000,-.
Kemudian kembali dilakukan revisi DIPA 2015 yang kedua dengan nominal DIPA
tetap sebesar Rp. 43.002.178.000,- (perubahan ada pada nominal beberapa
indikator kegiatan saja, namun jumlah anggaran dalam DIPA tetap sama).
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
4.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
memiliki sasaran ouput dan indikator kinerja Tahun 2015 sesuai dengan Renstra
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 2015-2019 adalah sebagai berikut (diambil hanya
target tahun berjalan yaitu tahun 2015) :
• Dukungan Manajemen 105 dokumen mendukung seluruh kegiatan ouput
Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Infrastruktur Wilayah;
• ASN yang terlatih 2.450 orang mendukung sasaran lulusan pelatihan program
pengembangan kompetensi
• ASN yang terdidik 250 orang mendukung sasaran lulusan pendidikan hasil
kerjasama dengan pendidikan kedinasan dalam negeri
• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 dokumen
• Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana sebanyak 500
m2
• Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 30 unit
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA TARGET RENJA/ RKA-KL
THN 2015
PENCA- PAIAN TAHUN
2015 Satuan
2015-2019
2015
(1) (2) (3) (4) (5)
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Layanan Dukungan Manajemen laporan 527 105 13 13
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
laporan 10 2 2 2
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpra
laporan 5 1 4 4
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
laporan 5 1 2 2
Jumlah Laporan KAD laporan 5 1 2 2
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan laporan 2 0 2 2
Jumlah Laporan Monev Pelatihan laporan 500 100 1 1
Layanan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
Orang 13.650 2.450 360 307
Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
Dok. 60 12 17 17
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
Dok. 10 2 2 2
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
Dok. 50 10 10 10
Layanan Pendidikan
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
Orang 1.700 250 217 217
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
M² 700 500 500 500
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Unit 70 30 30 30
Terdapat perbedaan antara target menurut Renja/ RKA-KL dengan target menurut
Renstra 2015-2019 diambil tahun berjalan (tahun 2015 saja). Jumlah target dari
dukungan manajemen menurut Renja/ RKA-KL hanya sebanyak 13 dokumen
sedangkan pada target renstra - tahun berjalan 2015 sebanyak 105 dokumen. Hal ini
disebabkan pada saat penyusunan target mencakup target internal Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW beserta target dari balai-balai diklat berupa laporan monev latihan.
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Adapun realisasi target pada tahun 2015 sesuai dengan target output indikator
kegiatan menurut Renja/ RKA-KL.
4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014
Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
tidak memiliki pencapaian kinerja di tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Pusdiklat
Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
merupakan unit baru yang terbentuk di tahun 2015 maka tidak dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
4.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019
Perbandingan kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun berjalan terhadap tahun-tahun lainnya
sesuai dengan renstra belum dapat dilakukan, karena tahun 2015 baru merupakan
tahun pertama dalam Renstra 2015-2019. Analisis perbandingan berupa
peningkatan ataupun penurunan capaian berdasarkan target kinerja 5 tahunan baru
dapat dilakukan setelah lebih dari setahun sesuai tahun Renstra Pusdiklat, Jalan,
Perkim dan PIW 2015-2019.
4.4 Keberhasilan
Beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah
berhasil disusunnya Kalender Diklat yang merupakan hasil dari kegiatan Identifikasi
Kebutuhan Akan Diklat yang menjadi dasar penting bagi Balai-Balai Diklat Wilayah
di lingkungan BPSDM dalam melaksanakan diklat-diklat di bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di tahun 2016.
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW juga telah berhasil menyusun beberapa kurikulum
dan modul diklat di bidang Jalan, Perkim dan PIW yang merupakan pembaharuan
atas kurikulum dan modul yang sudah ada. Kurikulum dan modul ini di masa
mendatang akan digunakan sebagai substansi penting dari pelaksanaan diklat di
bidang Jalan, Perkim dan PIW baik oleh balai-balai diklat reguler maupun oleh balai
diklat inkubator/ uji coba dalam rangka mencapai peningkatan kompetensi SDM di
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
lingkungan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan diklat, Pusdiklat Jalan, Perkim
dan PIW pada tahun 2015 ini telah berhasil meluluskan sebanyak 307 orang di diklat
bidang Jalan, Perkim dan PIW. Selain itu pada tahun 2015 ini terdapat 217 orang
karyasiswa on going yang menjalani program pendidikan magister di program studi
terkait jalan, cipta karya dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut diatas, Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW
juga telah melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan diklat dan pasca
pendidikan. Sehingga hasil monitoring evaluasi tersebut bisa dijadikan bahan
pengambilan kebijakan bagi BPSDM dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara
(ASN) Kementerian PUPR.
4.5 Kegagalan
Rata-rata penyerapan anggaran dari 9 (sembilan) indikator pekerjaan adalah
83,32%. Penyerapan anggaran terbesar adalah pada kegiatan peralatan dan
fasilitas perkantoran (95,36%), sedangkan penyerapan anggaran terkecil adalah
pada kegiatan layanan perkantoran (50,47%). Dari 9 (sembilan) indikator pekerjaan
di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW terdapat beberapa rincian kegiatan yang
memiliki progress penyerapan anggaran yang relatif kecil (< 60%) namun realisasi
fisik mencapai 100%, yaitu sebagai berikut.
Tabel 4.2 Progress Keuangan dan Fisik yang Memiliki Perbedaan Signifikan (berdasar data E Monitoring per tanggal 1 Februari 2016)
No. Program/ Kegiatan Progress Keuangan
(%)
Progress Fisik (%)
1 Pembinaan kerjasama pendidikan kedinasan vokasi bidang PUPR 57.40 100.00
2 Penyusunan kurikulum dan modul diklat bidang perumahan permukiman (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)
49.67 100.00
3 Penyusunan pola kediklatan bidang jalan, perkim, bangwil (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)
55.81 100.00
4 Penyusunan profil diklat (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)
56.11 100.00
5 Pembayaran gaji dan tunjangan (bagian dari “layanan perkantoran”)
27.76 100.00
6 Perbaikan peralatan kantor (bagian dari “layanan perkantoran”) 12.03 100.00
7 Langganan daya dan jasa (bagian dari “layanan perkantoran”) 30.61 100.00
8 Meja, kursi kerja dan lain-lain (bagian dari “peralatan dan fasilitas perkantoran”)
42.55 100.00
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Hal ini terjadi karena kegiatan pembinaan kerjasama pendidikan kedinasan vokasi
bidang PUPR baru mulai efektif bekerja sekitar bulan Agustus – September 2015
ketika pejabat Eselon II, III dan IV serta Surat Keputusan tentang personil para
pelaksana yang melaksanakan kegiatan telah ditetapkan (aspek teknis), sedangkan
alokasi anggaran direncanakan untuk kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan
(1 tahun) sehingga alokasi anggaran tidak dapat terserap optimal. Faktor penyebab
lain adalah kurang matangnya perencanaan kegiatan yang disusun oleh Pusdiklat
Jalan, Perkim dan PIW pada tahun 2015 (aspek non teknis). Seharusnya alokasi
anggaran yang disusun pada tahun 2015 dan semula direncanakan untuk kegiatan
12 bulan waktu kerja, dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi
unit kerja yang baru saja terbentuk di bulan Juli 2015.
4.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun 2015 ini terdapat beberapa efisiensi penggunaan sumber daya dalam
hal ini anggaran yang dilakukan oleh Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW. Efisiensi
terbesar terdapat pada kegiatan Layanan Perkantoran dimana masih tersisa
anggaran sebesar Rp. 2.575.311.000,- (atau terdapat penghematan sebesar 50%
dari total anggaran kegiatan tersebut). Selain itu efisiensi anggaran terdapat pula
pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor dengan efisiensi sebesar Rp.
146.331.000,- (atau terdapat penghematan sebesar sekitar 20% dari total anggaran
pengadaan kendaraan bermotor.
4.7 Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW melakukan penilaian kinerja secara periodik yaitu
setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahun 2015 dengan mengacu pada Perjanjian
Kinerja yang telah disepakati dan menyusun rencana aksi dan tindak lanjut yang
dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja di triwulan selanjutnya.
Berdasarkan kriteria penilaian/ketegori penilaian (Tabel 4.4) dengan tingkat capaian
kinerja sesuai Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (Bab III, halaman 5), maka capaian kinerja Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW setiap triwulan adalah sebagai berikut.
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015
Berdasarkan : - Data E-Monitoring per tanggal 1 Februari 2016 - Data RN (Rencana) dan RL (Realisasi) Keuangan berdasarkan Form P4 E-Monitoring - Data RN (Rencana) berdasarkan Rencana Fisik per triwulan E-Monitoring online, dan RL (Realisasi) Fisik berdasarkan Realisasi Fisik per triwulan Form P1 E-Monitoring
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
Tabel 4.4 Interpretasi Penilaian Kinerja
WARNA NILAI
ANGKA INTERPRETASI
0 – 30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
31 – 50 Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
51 – 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan
76 – 85 Sangat baik
86 - 100 Memuaskan
4.8 Realisasi Anggaran
Pada akhir bulan Desember tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran oleh
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah Rp. 36.851.091.000,- dari total nominal
DIPA revisi sebesar Rp. 43.002.178.000,-, atau sebesar 85,70% dari total anggaran
DIPA tahun 2015 (data E-Monitoring per 1 Februari 2016). Penyerapan anggaran
sebesar 85,70% ini termasuk kategori “Sangat Baik”.
Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja Anggaran dan Fisik Per Output Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun Anggaran 2015
(berdasar data E Monitoring per tanggal 1 Februari 2016)
NO. OUTPUT
% PENCAPAIAN
KINERJA ANGGARAN
% PENCAPAIAN
KINERJA FISIK
1 Dukungan Manajemen 83,48 100
2 Layanan Pendidikan/ ASN yang Terdidik 89,66 100
3 Layanan Pelatihan/ ASN yang Terlatih 89,06 100
4 Pengembangan Pola, teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
86,56 100
5 Layanan Perkantoran 59,16 100
6 Kendaraan Bermotor 80,98 100
7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 82,25 100
8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 95,36 100
9 Gedung/ Bangunan 95,31 100
TOTAL 85,70 100
Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun
Anggaran 2015 dimulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai
berikut:
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
• Triwulan I Tahun 2015 (Januari-Maret)
Tidak ada kegiatan yang dilakukan di triwulan I yakni pada bulan Januari – Maret
2015 dikarenakan nomenklatur BPSDM dan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW belum
terbentuk.
Permasalahan yang ada di Triwulan I adalah :
1. Pada Triwulan I belum ada kegiatan yang teralisasikan sehingga penyerapan
masih 0%, hal ini disebabkan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja (Satker)
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW baru ditetapkan pada tanggal 31 Maret
2015.
2. Belum adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) tentang organisasi di Pusdiklat.
3. Belum diterapkannya Surat Keputusan tentang personil para pelaksana yang
melaksanakan kegiatan.
• Triwulan II Tahun 2015 (April-Juni)
Kegiatan belum dikerjakan dengan sepenuhnya karena baru dilaksanakan
pergantian pejabat Kesatkeran di lingkungan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.
Kegiatan yang berjalan dan memiliki kemajuan progress capaian kegiatan adalah
Layanan Pendidikan (capaian kinerja 25.02%), Layanan Perkantoran (capaian
kinerja 0,39%), Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (capaian kinerja 2%),
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (capaian kinerja 0,40%), serta Gedung/
Bangunan (capaian kinerja 0,15%).
Target perencanaan penyerapan pada Triwulan II sebesar 25,41% namun
realisasinya 4,36%, hal ini disebabkan karena permasalahan sebagai berikut :
1. Pejabat Eselon II baru ditetapkan pada bulan Juni 2015
2. Masih terjadi kekosongan tempat pada pejabat Eselon 3 dan 4
3. Belum diterapkannya Surat Keputusan tentang personil para pelaksana yang
melaksanakan kegiatan.
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
• Triwulan III Tahun 2015 (Juli-September)
Pada triwulan ketiga ini progress capaian kegiatan masih tergolong minim dengan
rata-rata kinerja3,3% untuk seluruh kegiatan di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.
Progress kinerja yang paling besar adalah kegiatan Layanan Pendidikan sebesar
4,96% dan yang progress kinerjanya paling kecil adalah Gedung/ Bangunan sebesar
1,05%.
Target perencanaan penyerapan pada Triwulan III sebesar 52,94% namun
realisasinya hanya 25,90%, hal ini disebabkan karena permasalahan yang sama
dengan permasalahan pada Triwulan II, kecuali bahwa pejabat Eselon 3 dan 4 baru
dilantik pada bulan Juli 2015.
• Triwulan IV Tahun 2015 (Oktober-Desember)
Pada Triwulan IV target penyerapan sebesar 86,84% namun realisasinya 85,70%.
Pada triwulan ini sumber daya manusia pada struktur organisasi Pusdiklat Jalan,
Perkim dan PIW sudah lengkap namun kegiatan hanya efektif berlangsung selama
4-5 bulan. Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai unit organisasi yang baru
terbentuk pada tahun 2015 ini masih membutuhkan masa adaptasi dari transisi
perubahan unit organisasi baik dari segi tugas maupun fungsi kelembagaan.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
BAB V PENUTUP
5.1 Permasalahan
Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai unit organisasi Eselon II yang baru
dibentuk pada tahun 2015 mengalami dua kali perubahan DIPA, sehingga
dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam upaya pencapaian target kegiatan.
Selain itu sebagai unit organisasi, operasional pekerjaan baru berlangsung efektif
pada sekitar bulan Agustus hingga selesai di bulan Desember 2015. Singkatnya
waktu yang yang tersedia (hanya sekitar 4 - 5 bulan) dengan beban pekerjaan utuh
1 tahun dan masih terbatasnya ketersediaan SDM di internal Pusdiklat Jalan, Perkim
dan PIW menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat tercapai optimal.
5.2 Langkah ke Depan
Kinerja kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW meraih skor relatif tinggi yaitu
sebesar 98,8% atau dengan predikat “Memuaskan” di akhir tahun 2015, namun
masih ada beberapa rincian kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 60%.
Perbaikan-perbaikan berupa efsiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan
SDM di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW secara optimal di tahun-tahun berikutnya
serta perencanaan kegiatan yang lebih matang diharapkan dapat meningkatkan Nilai
Kinerja Kegiatan dengan penyerapan anggaran yang optimal di masa mendatang,
sehingga target-target dalam Renstra Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 2015-2019
dapat tercapai.
A
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015
LAMPIRAN
1. Lampiran Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja (bertandatangan
pejabat terkait)
2. Perjanjian Kinerja (Formulir PK, bertandatangan pejabat terkait)
3. Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT,
bertandatangan pejabat terkait)
4. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja
5. Lampiran Visualisasi Foto dan Keterangan Foto Pelaksanaan Kegiatan