KATA PENGANTAR - BSN...KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. …

2020| Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari

prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan

bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi

dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi

Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan

Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 dimaksudkan untuk

melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang

menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua

pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja

tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris

Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan

BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 ini diharapkan dapat

menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi

perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di

lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Biro SDMOH,

Iryana Margahayu


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 telah menetapkan 7(tujuh)

sasaran dengan 7(tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja

tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan

kepada Biro SDMOH.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Biro SDMOH Tahun

2020 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian*)

1. Terwujudnya penataan

dan penguatan

organisasi BSN

1. Nilai penataan dan

penguatan organisasi pada

kriteria pengungkit

4.3 Nilai 6 Nilai 139 %

2. Optimalnya penataan

peraturan perundang-

undangan terkait SPK

2. Nilai penataan peraturan

perundang-undangan

pada kriteria pengungkit

3.3 Nilai 3.9 Nilai 118 %

3. Terkelolanya proses bisnis

dan SOP secara

berkesinambungan

3. Nilai penguatan proses

bisnis dan SOP kegiatan

pada komponen penataan

tata laksana pada kriteria

pengungkit

1.32 Nilai 1.5 Nilai 115 %

4. Meningkatnya

penataan sistem

manajemen Sumber

Daya Manusia BSN

4. Nilai penataan sistem

manajemen Sumber Daya

Manusia pada kriteria

pengungkit

14 Nilai 10.8 Nilai 77 %

5. Meningkatnya

pelaksanaan

manajemen perubahan

di BSN

5. Nilai manajemen

perubahan manajemen


Reformasi Birokrasi

4.2 Nilai 4.31 Nilai 102 %

6. Meningkatnya kapasitas

organisasi BSN

6. Nilai kapasitas organisasi

(survey internal) 3.3 Nilai 3.16 Nilai 95.75 %

7. Meningkatnya kinerja

pengelola anggaran

7. Persentase realisasi

anggaran Biro SDMOH ≥ 97% 99.10 102 %

Rata-rata capaian Tahun 2020 100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian

kinerja adalah 100%.


Target nilai pada capaian sasaran Biro SDMOH pada tahun 2020

menggunakan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan ditetapkannya

Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada bulan 1 Mei 2020, terdapat perubahan

pada penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadikan

nilai capaian dan nilai target agak berbeda. Pada tahun 2021 yang akan

datang, terdapat perubahan sasaran, indicator, dan target capain.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Biro SDMOH, urutan capaian targetnya

sebagai berikut.

1. Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit.

2. Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria

pengungkit.

3. Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen

penataan tata laksana pada kriteria pengungkit.

4. Nilai penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia pada kriteria

pengungkit.

5. Nilai manajemen perubahan manajemen pada kriteria pengungkit

Reformasi Birokrasi.

6. Persentase realisasi anggaran Biro SDMOH.

7. Nilai kapasitas organisasi (survey internal).

8. Nilai penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia pada kriteria

pengungkit.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah

dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain:

a. Mereviu perumusan sasaran dan indikator kinerja

b. Menyelesaikan hambatan dalam melaksanakan kegiatan

c. Merumuskan langkah-langkah untuk perbaikan pada tahun yang akan

datang.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ............................................................................................ 1

Kata Pengantar ............................................................................................ 2

Ringkasan Eksekutif ...................................................................................... 3

Daftar Isi ........................................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ............................................................................... 6

I.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 6

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................... 7

I.4 Sumber Daya Manusia .................................................................. 8

I.5 Peran Strategis ............................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis .................................................................. 10

II.1.1 Visi dan Misi ......................................................................... 10

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................... 11

II.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ............................................................................. 16

III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (jika ada) .............................. 53

III.3 Realisasi Anggaran ........................................................................ 54

BAB IV PENUTUP

Penutup ................................................................................................... 55

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 2 Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2020


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah

diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut

juga menjadi kewajiban Biro SDMOH, sebagai salah satu unit kerja di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Biro SDMOH memberikan kontribusi khususnya pada

kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh

karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH merupakan bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi

dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan

sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan

kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas

Biro SDMOH adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi sumber daya manusia aparatur, pembinaan dan penataan

organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro SDMOH

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia

aparatur;

2. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; dan

3. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan advokasi hukum, serta pendokumentasian dan pemberian

informasi hukum.

Struktur Biro SDMOH dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1

Struktur Organisasi Biro SDMOH

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro SDMOH mempunyai tata

kerja yang didukung oleh:

1. Bagian Sumber Daya Manusia dengan tugas melaksanakan penyiapan

Inika Rudiyana


pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia.

2. Bagian Organisasi dan tata Laksana dengan tugas melaksanakan

penyiapan pembinaan dan penilaian organisasi serta tata laksana.

3. Bagian Hukum dengan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi

hukum, serta pendokumentasian dan pemberian informasi hukum.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2020 Biro SDMOH memiliki personel berstatus Aparatur

Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tigapuluh) orang, dengan rincian sesuai

tabel berikut.

Tabel I.1

Personel ASN Biro SDMOH

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Biro SDMOH mempunyai peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu pengoordinasian pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BSN. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Biro SDMOH telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi,

dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan

fungsi BSN.

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang > S1 S1 S2

1. Kepala Biro SDMOH 1 1

2. Bagian Sumber Daya Manusia 2 9 1 12

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 2 4 7

4. Bagian Hukum 0 8 2 10

Jumlah 3 20 7 30


Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Biro SDMOH

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

• Adanya UU No. 20

Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

• Adanya PP No. 34

Tahun 2018 tentang

Sistem Standardisasi

dan Penilaian

Kesesuaian Nasional

• Peraturan pelaksana yg

diamanatkan dari UU dan

PP tersebut belum semua

selesai dirumuskan

• Perlu dilakukan

penyesuaian dengan

adanya UU tentang Cipta

Kerja

• Menyelesaikan amanah dari

UU dan PP

• Menyesuaikan peraturan

yang terkait dengan UU

tentang Cipta Kerja

• Perpres No. 4 Tahun

2018

• Ada kebijakan baru dari

pemerintah tentang

debirokratisasi

• Menata organisasi BSN

menjadi organisasi dua level

dengan penghapusan

jabatan administrator

menjadi jabatan fungsional

• Adanya Anggaran

kegiatan Biro SDMOH

• Jumlah anggaran dirasa

masih belum bisa untuk

menyelenggarakan

kegiatan pengembangan

aplikasi kepegawaian,

pengembangan

kompetensi

• Melakukan pengembangan

secara bertahap

• Mempunyai SDM

dengan kualifikasi

pendidikan lebih

banyak S1 dan S2

• Pengembangan SDM

belum berbasis

kompetensi

• Menetapkan Standar

Kompetensi, melakukan

asessmen kompetensi untuk

digunakan dalam menyusun

Training Need Analys berbasis

kompetensi.

• Jumlah SDM masih belum

memenuhi kebutuhan

• Mengajukan penambahan

pegawai pada tahun 2021

• Adanya database

kepegawaian dalam

sistem informasi

pegawai (SIMPEG)

• Sistem informasi

kepegawaian masih perlu

pengembangan

• Melakukan update system

dan pengembangan fitur

1. BSN memiliki organisasi

berdasrkan mandat UU

No. 20 tahun 2014

2. Tersedianya anggaran

untuk melaksanakan

kegiatan

3. Adanya database

kepegawaian dalam

system informasi pegawai

(SIMPEG)

1. Pengembangan SDM

belum berbasis

kompetensi

2. SDM yang belum

memenuhi kebutuhan

3. Sistem informasi

kepegawaian masih perlu

pengembangan

1. Menetapkan Standar

Kompetensi, melakukan

asessmen kompetensi untuk

digunakan dalam menyusun

Training Need Analys berbasis

kompetensi.

2. Mengajukan penambahan

pegawai pada tahun 2020

3. Melakukan update system

dan pengembangan fitur


B

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia

yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi

dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung

jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga

(K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-

2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN

harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN

sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah

sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan

Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan,

semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk

menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan

standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi

untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya

saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang

maju dan mandiri.


Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal

dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan

Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN

berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu,

misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun

2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan

responsif terhadap perubahan,

2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia

(SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,

3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan

berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta

keberterimaan global.

4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin

ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian berbasis modal manusia.

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi

nasional.


II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Biro SDMOH mengacu pada

tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN Tujuan Indikator Tujuan

Terwujudnya

produk Indonesia

terstandardisasi

nasional dan

berdaya saing

global

Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target sd

2024 sebesar 87 (nilai).

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro SDMOH selaku

Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro SDMOH dituntut agar dapat

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk

meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN.

Untuk itu, pencapaian kinerja Biro SDMOH harus dapat dinilai dari aspek

ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target

dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Sasaran Biro SDMOH mengacu pada sasaran yang tertuang dalam

Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah

sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Biro SDMOH mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra

BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN sesuai Keputusan

Kepala BSN No. 83a/ KEB/BSN/5/2020 adalah sebagai berikut:


1. Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi Badan

Standardisasi Nasional

2. Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK

3. Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan

4. Meningkatnya penataan sistem manajemen Sumber Daya

Manusia Badan Standardisasi Nasional

5. Meningkatnya pelaksanaan manajemen perubahan di Badan

Standardisasi Nasional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai

keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 berdasarkan

sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020

Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya penataan dan

penguatan organisasi BSN

1. Nilai penataan dan penguatan

organisasi pada kriteria

pengungkit

4.3 Nilai





perundang-undangan pada

kriteria pengungkit

3.3 Nilai

3. Terkelolanya proses bisnis

dan SOP secara

berkesinambungan

3. Nilai penguatan proses bisnis

dan SOP kegiatan pada

komponen penataan tata

laksana pada kriteria

pengungkit

1.32 Nilai

4. Meningkatnya penataan

sistem manajemen Sumber

Daya Manusia BSN


manajemen Sumber Daya

Manusia pada kriteria

pengungkit

14 Nilai

5. Meningkatnya pelaksanaan

manajemen perubahan di

BSN

5. Nilai manajemen perubahan

manajemen pada kriteria

pengungkit Reformasi Birokrasi

4.2 Nilai

6. Meningkatnya kapasitas

organisasi BSN


(survey internal) 3.3 Nilai


Sasaran Indikator Kinerja Target


pengelola anggaran

7. Persentase realisasi anggaran

Biro SDMOH ≥ 97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro SDMOH pada

tahun 2020 menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dimana setiap sasaran

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Jumlah sasaran berbeda dengan

yg ditetapkan dalam Keputusan Kepala BSN No. 83a/ KEB/BSN/5/2020,

dikarenakan PK ini disusun diakhir tahun 2019, sementara diawal tahun

dilakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada

bulan Mei 2020.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro SDMOH

melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun

keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan

dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BSN melalui:

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Hukum (3549), yang akan menghasilkan output.

▪ Output: Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (3549.954)

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen

kegiatan sebagai berikut :

1. Rekruitmen dan Pengangkatan Pegawai

2. Administrasi kepegawaian

3. Pembinaan Pegawai

4. Pemantauan dan Penilaian Kinerja

▪ Output : Layanan Reformasi Birokrasi (3549.961)



1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

2. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

▪ Output : Layanan Hukum (3549.957)



1. Melaksanakan advokasi


2. Melaksanakan penyusunan produk hukum

3. Melaksanakan penyusunan laporan layanan hukum

B. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

Kegiatan: Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

(3553), yang akan menghasilkan output.

Output : Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian



1. Menyusun Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

2. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan

3. Melakukan hHarmonisasi

4. Database Dokumentasi dan Informasi Hukum


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro SDMOH berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja

melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1

(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro SDMOH telah

melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya

dituangkan dalam Laporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga

yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan

target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui

pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana

telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan

target yang terkait Biro SDMOH yang direncanakan dalam Tahun 2020

berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020


Capaian*)

1. Terwujudnya

penataan dan

penguatan organisasi

BSN


penguatan organisasi

pada kriteria pengungkit 4.3 Nilai 6 Nilai 139 %




perundang-undangan


3.3 Nilai 3.9 Nilai 118 %



Capaian*)


3. Terkelolanya proses

bisnis dan SOP secara

berkesinambungan

3. Nilai penguatan proses

bisnis dan SOP kegiatan

pada komponen

penataan tata laksana


1.32 Nilai 1.5 Nilai 115 %

4. Meningkatnya

penataan sistem

manajemen Sumber

Daya Manusia BSN


manajemen Sumber

Daya Manusia pada

kriteria pengungkit

14 Nilai 10.8 Nilai 77 %

5. Meningkatnya

pelaksanaan

manajemen

perubahan di BSN

5. Nilai manajemen

perubahan manajemen


Reformasi Birokrasi

4.2 Nilai 4.31 Nilai 102 %

6. Meningkatnya

kapasitas organisasi

BSN


(survey internal) 3.3 Nilai 3.16 Nilai 95.75 %


pengelola anggaran


anggaran Biro SDMOH ≥ 97% 99.10 102 %

Rata-rata capaian Tahun 2020 100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian

kinerja adalah 100%.

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro

SDMOH untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN

1 Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan

Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)

% Target Realiasi % *) Target %

capaian


penguatan

organisasi pada

kriteria pengungkit

Nilai - 4.3 6 139 % - -


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya

penataan dan penguatan organisasi BSN terdiri dari 1(satu) indikator kinerja.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar

139%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Sasaran ini muncul di tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden,

dan tidak ada dalam PK Biro SDMOH tahun sebelumnya, sehingga tidak bisa

dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Indikator: Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria

pengungkit

Tahun 2020 nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria

pengungkit diperoleh dari nilai PMPRB tahun 2020 sebesar 7,5 dengan

perhitungan metode baru. Nilai ini dikonversikan sesuai dengan metode

penilaian lama menjadi 6. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan evaluasi

organisasi karena adanya debirokratisasi dan pengembangan jabatan

dengan membentuk Jabatan Fungsional (JF) Analis Standardisasi dan JF

Metrolog.

a. Evaluasi Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait

penyederhanaan birokrasi, BSN telah menindaklanjuti dengan (1) Pengusulan

penataan organisasi BSN, dan (2) Penyetaraan jabatan administrator ke

dalam jabatan fungsional.

Telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BSN berdasarkan

penyederhaaan birokrasi dengan PBSN No. 10 Tahun 2020. Penyetaraan

jabatan administrator dan pejabat pengawas di BSN dialihkan semua (100%)

menjadi pejabat fungsional dan telah dilantik pada tanggal 16 Desember

2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya kooordinasi dan

komunikasi yang intensif baik dengan pihak eksternal (Kemenpan & RB),

benchmarking dengan K/L lain yang telah melakukan penyederhanaan


birokrasi, juga dukungan pihak internal yaitu pimpinan BSN dan para pejabat

administrasi yang akan disetarakan.

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya karena indikator dan target kinerja ini hanya ada pada tahun

2020 sebagai tindak lanjut arahan Presiden.

b. Pembentukan JF Analis Standardisasi dan JF Metrolog

Dalam mencapai sasaran terwujudnya penataan dan penguatan

organisasi BSN, diperlukan jabatan-jabatan untuk mendukung pencapaiaan

tujuan organisasi. Untuk itu BSN telah membentuk jabatan fungsional Analis

Standardisasi dan jabatan fungsional Metrolog. Pada bulan April 2020,

Jabatan Fungsional Analis Standardisasi terbentuk melalui diundangkannya

Peraturan Menpan & RB (Permenpan RB) No. 28 Tahun 2020 tentang Jabatan

Fungsional Analis Standardisasi. Kemudian disusul Jabatan Fungsional

Metrolog dtetapkan dengan Permenpan No. 43 Tahun 2020 tentang

Jabatan Fungsional Metrolog.

Permenpan tersebut kemudian perlu dilengkapi dengan peraturan

turunan berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh BSN selaku

Instansi Pembina kedua Jabatan Fungsional tersebut. Pada tahun 2020, telah

disusun draft Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi

dan Metrolog. Selain itu disusun pula draft Peraturan BSN tentang Inpassing,

Formasi dan Hasil Kerja Minimal (HKM) untuk kedua jabatan fungsional

tersebut. Peraturan-peraturan tersebut akan dilanjutkan penyusunannya dan

ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Dengan demikian, target untuk indikator kinerja ini tercapai 100%

(seratus persen). Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

merupakan lanjutan dari kinerja sebelumnya berupa Naskah Pedoman JF

Analis standardisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya kooordinasi

intensif dengan pihak eksternal (Kemenpan & RB), benchmarking dengan K/L

(BKN dan K/L lain sebagai Instansi Pembina JF. Selain itu juga dukungan pihak


internal yaitu Tim Penyusun Jabatan Fungsional BSN yang terdiri dari

perwakilan unit kerja BSN serta dukungan pimpinan BSN dan seluruh pegawai

BSN. Adanya JF Analis Standardisasi dan JF Metrolog akan mendukung karir

ASN dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian baik di BSN maupun di

luar BSN.

Pembentukan JF Metrolog berawal dengan bergabungnya Pusat

Penelitian Metrology – LIPI ke dalam organisasi BSN pada awal tahun 2019.

BSN mengusulkan pembentukan Jabatan Fungsional Metrolog untuk

mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan Standar Nasional Satuan

Ukuran. Peraturan tersebut telah diundangkan Melalui Permenpan RB No. 43

Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didapat karena adanya

kooordinasi intensif dengan pihak eksternal (Kemenpan & RB), benchmarking

dengan K/L (BKN dan K/L lain sebagai Instansi Pembina JF). Selain itu juga

dukungan pihak internal yaitu Tim Penyusun Jabatan Fungsional BSN yang

terdiri dari perwakilan unit kerja BSN serta dukungan pimpinan BSN dan

seluruh pegawai BSN khususnya lingkup tugas SNSU.

SASARAN

2

Optimalnya penataan peraturan perundang-


Tabel III.3



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian

1. Nilai penataan

peraturan

perundang-

undangan pada

kriteria pengungkit

Nilai - 3.3 3.9 118 % - -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Optimalnya

penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK terdiri dari 1(satu)


indikator kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 2.

Indikator: Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria

pengungkit.

Tahun 2020 nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria

pengungkit diperoleh dari nilai PMPRB tahun 2020 sebesar 3,9 dengan

perhitungan metode baru. Nilai ini dikonversikan sesuai dengan metode

penilaian lama dengan perolehan angka yang sama yaitu 3,9. Capaian ini

diperoleh melalui kegiatan penyusunan program peraturan perundang-

undangan, kegiatan advokasi, dan kegiatan dokumentasi dan informasi

hukum.

a. Program penyusunan Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait

penyederhanaan (Deregulasi) peraturan perundang-undangan, BSN telah

menindaklanjuti dengan (1) identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap

peraturan perundang-undangan BSN yang tidak harmonis/sinkron, (2)

Menyusun program penyusunan Peraturan BSN prioritas, yang akan dijadikan

sebagai patokan dalam penyusun peraturan perundang-undangan di

bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya kooordinasi dan

komunikasi yang intensif baik dengan pihak eksternal (Kemenhukham),

sehingga pada Tahuun 2020 Bagian Hukum mampu menyelesaikan 14

Peraturan BSN dari 10 Peraturan BSN yang ditargetkan.


Gambar III.1. Peraturan BSN yang sudah diundangkan.

Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Peraturan BSN No. 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian

Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

2. Peraturan BSN No. 2 Tahun 2020 tentang Skema Sektor Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

3. Peraturan BSN No. 3 Tahun 2020 tentang Skema Sektor Peralatan dan

Produk Penanganan Kesehatan

4. Peraturan BSN No. 4 Tahun 2020 tentang Skema Sektor Jasa

5. Peraturan BSN No. 5 Tahun 2020 tentang Skema Sektor Keantariksaan

6. Peraturan BSN No. 6 Tahun 2020 tentang Elektroteknik, Telekomunikasi

dan Produk Optik

7. Peraturan BSN No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia Secara Wajib (PSN 301)


8. Peraturan BSN No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Analisis Dampak

Regulasi dan Pemenuhan Kewajiban Internasional

9. Peraturan BSN No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan

Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024

10. Peraturan BSN No. 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Standardisasi Nasional

11. Peraturan BSN No. 11 Tahun 2020 tentang Pencabutan 5 PBSN

12. Peraturan BSN No. 12 Tahun 2020 tentang Skema Bahan Bangunan

13. Peraturan BSN No. 13 Tahun 2020 tentang Skema Logam

14. Peraturan BSN No. 14 Tahun 2020 tentang Skema Tesktil

15. Peraturan BSN No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional

16. Peraturan BSN No. 14 Tahun 2020 tentang Kriteria Pihak Tertentu (Tarif Nol

Rupiah) atas Jenis PNBP Jasa Informasi Standardisasi

b. Jumlah Advokasi

BSN sebagai lembaga pemerintah yang diberi amanat oleh UU Nomor

20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk

melaksanakan tugas Pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi konsultasi, pemberian

pendapat hukum (legal opinion), pendampingan dan penanganan (baik

secara litigasi maupun non litigasi) baik lingkup Hukum Pidana, Hukum

Perdata dan Tata-Usaha Negara.

Banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan SNI

khususnya yang diberlakukan secara wajib, BSN sering dimintakan

keterangan sebagai ahli dalam penerapan kasus tersebut. Bagian Hukum

dalam hal ini mempunyai tugas dan fungis untuk mendampingi para ahli

dalam memberikan keterangannya.

Capaian Tahun 2020 Bagian hukum bertugas mendampingi Pemberi

Keterangan Ahli dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Aparat


Penegak Hukum, pendampingan Pemberi Keterangan Ahli sebanyak 7

(tujuh) kasus.

c. Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum

Tahun 2020, pencapaian indikator kinerja Jumlah dokumen hukum

yang didokumentasikan sebanyak 1818 dokumen hukum telah tercapai dan

melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 1000 dokumen

hukum. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

1) kegiatan pendokumentasian Nota Dinas permintaan penerbitan

Keputusan Kepala BSN, usul RPBSN dari unit pengusul sebanyak 1818

dokumen

2) kegiatan pendokumentasian Keputusan Kepala BSN, PBSN dan data

penyuluhan hukum sebanyak 751 Dokumen

Pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum

dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan

sebesar 751 dokumen hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah

ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 500 dokumen hukum. Adapun capaian

yang dihasilkan sebagai berikut:

1) kegiatan menginformasikan dokumen Keputusan Kepala BSN

mengenai penetapan SNI di SISPK

2) kegiatan menginformasikan dokumen Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, PBSN, penyuluhan hukum dan Keputusan Kepala

BSN selain penetapan SNI di JDIH BSN


SASARAN

3

Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara

berkesinambungan

Tabel III.4



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian

1. Nilai penguatan

proses bisnis dan

SOP kegiatan pada

komponen

penataan tata

laksana pada

kriteria pengungkit

Nilai - 1.32 1.5 115 % - -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terkelolanya

proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

Indikator: Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen

penataan tata laksana pada kriteria pengungkit

Tahun 2020 nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada

komponen penataan tata laksana pada kriteria pengungkit diperoleh dari

nilai PMPRB tahun 2020 sebesar 0,5 dengan perhitungan metode baru. Nilai

ini dikonversikan sesuai dengan metode penilaian lama menjadi 1,5.

Capaian diperoleh melalui kegiatan penyusunan Pedoman Sistem

Manajemen hasil evaluasi, pelaksanaan penerapan sistem manajemen , dan

kegiatan pengelolaan secretariat system manajemen.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

a. Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen

BSN sejak tahun 2019 telah menerapkan Sustem Manajemen

Terintegrasi melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2015),


Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001: 2013) dan Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016). Pada tahun 2019 telah

disusun Panduan Sistem Manajemen terintegrasi ini yang digunakan sebagai

acuan unit kerja dan semua pegawai BSN dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam meningkatkan penerapannya, dilakukan audit internal, tinjauan

manajemen dan audit eksternal yang dilaksakanan masing sekali dalam

setahun. Dari hasil audit, diperlukan evaluasi dan perbaikan dari panduan

Sistem Manajemen tersebut. Sehingga pada tahun 2020 ditargetkan merevisi

Panduan Sistem Manajemen Terintegrasi yang disusun oleh Tim Integrasi

Sistem Manajemen BSN dan sekretariat sistem manajemen (Bagian

Organisasi dan Tata Laksana), melalui beberpa kali pembahasan dengan

Kepala BSN dan Pimpinan Tinggi Madya, dan revisi Pedoman Sistem

Manajemen dapat diselesaikan serta ditetapkan oleh Kepala BSN pada

tanggal 4 Desember 2020.

Gambar III.2. Panduan Sistem Manajemen BSN


Dengan ditetapkannya Panduam Mutu Sistem Manajemen yang telah

direvisi, maka indokator kinerja ini dapat tercapai 100% (seratus persen).

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini karena didukung oleh Tim

Integrasi Sistem Manajemen BSN yang membantu secretariat secara

bersama-sama melalukan evaluasi dan penyesuaian dokumen tersebut.

Selanjutnya dokumen Panduan Sistem Manajemen dibahas dengan Kepala

BSN dan Pejabat Tinggi Madya secara intensif. Komitmen pimpinan sangat

dirasakan dalam penyelesaian dokumen ini. Namun kendala keterbatasan

waktu pimpinan memerlukan koordinasi dalam hal penjadwalan yang lebih

baik, sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih lama. Namun hal ini dapat

diatasi dengan yang penggunaan waktu-waktu sebelum atau sesudah jam

sibuk pimpinan yang kebetulan pada saat pandemi ini sangat mungkin

dilakukan karena melalui pertemuan online.

Pandan Sistem Manajemen setelah ditetapkan kemudian

disosialisasikan ke seluruh pegawai BSN yang diinformasikan melalui nota

dinas dan dapat didownload pada Aplikasi SMM BSN. Juga dilakukan

sosialisasi melalui daring kepada Tim Sistem manajemen BSN dan beberapa

pejabat struktural.

b. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen

Indikator kedua dalam pencapaian sasaran terkelolanya proses bisnis

dan SOP secara berkesinambungan ini mempunyai target 3 (tiga) laporan

yaitu :

1. Laporan Audit Internal

2. Laporan Tinjauan Manajemen

3. Laporan Audit Eksternal

Ketiga laporan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melihat

efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen BSN yang diantaranya yaitu

pengelolaan bisnis proses dan SOP. Sistem Manajemen yang didalamnya

berisi tata laksana organisasi perlu diterapkan dengan baik dan perlu


perbaikan berkesinambungan. Masukan-masukan untuk Tindakan perbaikan

diperoleh melalui 3 (tiga) kegiatan tersebut. Audit internal pada tahun ini

dilaksanakan oleh tim auditor internal lintas unit untuk melihat efektifitas

pelaksanaan 3 sistem manajemen (SMM, SMAP DAN SMKI) di seluruh unit

kerja. Hasil dari ketidaksesuaian dalam audit internal kebaik berupa temuan

major maupun opportunity for improvement (OFI) kemudian ditindaklanjuti

oleh unit kerja auditee.

Dilakukan juga Rapat Tinjauan manajemen dengan agenda sesuai

yang dipersyaratkan dalam 3 standar yang diterapkan terintegrasi oleh BSN.

Diantaranya membahas temuan dan tindak lanjut audit internal, tindak

lanjut tinjauan manajemen sebelumnya, capaian kinerja, hasil survey

layanan public dan tindak lanjutnya, juga agenda-agenda penting lainnya

dan yang paling penting adalah masukan dari manajemen terhadap hal-hal

yang dibahas dalam rapat ini.

Audit eksternal penerapan system manajemen dilakukan oleh

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional

(KAN). Hasil dari audit eksternal ini kemudian juga ditindaklajuti oleh unit kerja

auditee.

Pada tahun 2020, audit eksternal Sistem Manajemen BSN untuk

resertifikasi Sistem Manajemen Mutu, dan resertifikasi Sistem Manajemen

Keamanan Informasi (SMKI) untuk lingkup Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

Dengan terlaksananya dan tersusunnya laporan ketiga kegiatan

tersebut, indicator kinerja ini tercapai 100 persen. Keberhasilan capaian

kinerja ini terlebih dikarenakan adanya komitmen pimpinan, unit kerja dan

pegawai BSN dalam menerapkan system manajemen integrasi. Terlebih juga

karena BSN adalah Lembaga yang melakukan pembinaan di bidang

standardisasi dan penilaian kesesuaian, sehingga sangat termotivasi dalam

menerapkan standar system manajemen tersebut dengan sebaik-baiknya.

Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang

berlaku bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah pelaksanaan kegiatan yang

tertunda karena karena tertundanya penyelesaian perbaikan pedoman

sistem manajemen.

Pada tahun 2019, target dan capaian indicator ini hanya 1 dokumen

namun terdiri dari 3 laporan sebagamana tersebut diatas. Sehingga capaian

kinerja tahun ini adalah 6 laporan kegiatan pelaksanaan system manajemen

BSN, dari 15 laporan yang ditargetkan sampai akhir tahun 2024, atau

capaiannya sebesar 40%.

Gambar III.3. Foto kegiatan Audit Internal, Tinjauan Manajemen dan Audit

Eksternal


c. Pengelolaan kesekretariatan sistem manajemen

Dalam pelaksanaan penerapan system manajemen melakukan

koordinasi dan fasilitasi penerapan system manajemen integrasi di BSN.

Sehingga indicator Jumlah laporan kesekretariatan sistem manajemen,

merupakan salah satu ukuran kinerja pencapaian sasaran terkelolanya

proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan (tata laksana).

Pelaksanaan tugas kesekretariatan dilakukan melalui koordinasi

dengan unit kerja dalam pelaksanaan sistem manajemen dengan

bantuan tim Sistem Manajemen yang terdiri dari perwakilan unit kerja.

Pada tahun 2020 untuk lebioh meningkatkan penerapan system

manajemen anti penyuapan telah dilakukan identifikasi, penyusunan dan

reviu terhadap prosedur yang berpotensi penyuapan, fasilitasi reviu

dokumen system manajemen lainnya dan melakukan pengendalian

dokumen sistem manajemen.

Dilakukan perbaikan Panduan mutu sebagaimana dalam indicator

kinerja no. 5, dan melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan

pelaporan audit internal, tinjauan manajemen dan audit eksternal.

Keseluruhan pelaksanaan kesekretariatan ini dituangkan dalam 1

dokumen laporan secretariat system manajemen.

Dengan demikian, indicator kinerja ini dapat tercapai sesuai target

yaitu 1 laporan kesekretariatan sistem manajemen (100%). Keberhasilan

capaian ini didukung oleh Kerjasama yang baik dari tim integrasi Sistem

Manajemen maupun Tim Sistem manajemen perwakilan unit kerja BSN.

Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah pelaksanaan kegiatan

yang tidak sesuai jadwal karena tertundanya penyelesaian perbaikan

dokumen Panduan Sistem Manajemen yang merupakan acuan utama

dalam pelaksanaan system manajemen integrasi. Meskipun pertemuan-

pertemuan audit dilaksanakan melalui kombinasi online dan offline,

namun dapat dilakukan cukup efektif. Auditee sudah mempersiapkan


dokumen-dokumen yang penting berbentuk soft copy yang ditunjukkan

sebagai bukti pelaksanaan sistem manajemen.

SASARAN

4

Meningkatnya penataan sistem manajemen Sumber

Daya Manusia BSN

Tabel III.5



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian

1. Nilai penataan

sistem manajemen

Sumber Daya

Manusia pada

kriteria pengungkit

Nilai - 14 10.8 77% - -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya

penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia BSN terdiri dari 1(satu)

indikator kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 4.

Indikator: Nilai penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia pada

kriteria pengungkit

Nilai capaian penataan sistem manajemen SDM diperoleh dari nilai

PMPRB tahun 2020 sebesar 5,4 dengan perhitungan metode baru. Nilai ini

dikonversikan sesuai dengan metode penilaian lama menjadi 10,8. Nilai yang

diperoleh tidak mencapai target dikarenakan metode penilaian yang

berubah pada pertengahan tahun 2020 dengan ditetapkannya Permenpan

RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Dalam

metode penilaian terbaru dengan melihat aspek pemenuhan, aspek antara,

dan aspek reform, dimana belum semua aspek mempunyai nilai hasil

pelaksanaan RB pada saat dilakukan penilaian PMPRB. Sebagai contoh, di

Program Penataan Sistem Manajemen SDM belum diperoleh nilai system


merit dan indeks profesionalisme yang ada pada aspek antara dan reform.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Pengelolaan pemenuhan kebutuhan SDM

Kegiatan pemenuhan kebutuhan SDM terdiri dari:

a) Rencana kebutuhan SDM

Pada tahun 2020, BSN (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) telah

melakukan reviu untuk kebutuhan BSN Tahun 2020-2024 sesuai

dengan Renstra BSN Tahun 2020-2024. Biro SDM, Organisasi, dan

Hukum kemudian melakukan pemetaan jumlah pegawai pada saat

ini guna menyusun kebutuhan pegawai. Pemetaan dilakukan

dengan membandingkan jumlah pegawai yang ada saat ini dengan

formasi pegawai secara keseluruhan. Hasil pemetaan dituangkan

juga ke dalam aplikasi formasi yang dimiliki oleh Kementerian

Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Untuk 5 tahun kedepan,

kebutuhan pegawai BSN total adalah 1,092 orang

b) Pelaksanaan promosi, rotasi, dan mutasi

Sebagai bentuk pengembangan karir di BSN, BSN melaksanakan

kegiatan promosi, rotasi dan mutasi. Promosi yang dimaksud di sini

adalah promosi dari pejabat pelaksana menjadi pejabat pengawas

atau pejabat pengawas menjadi pejabat administrator. Sedangkan

proses rotasi dapat dilaksanakan pada tingkat pejabat pelaksana

maupun pejabat struktural. Proses promosi, rotasi, dan mutasi

dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang

terdiri dari Pimpinan Tinggi Madya dan Biro SDMOH.

Tabel III.6

Rekapitulasi Promosi, Rotasi, dan Mutasi di BSN pada Tahun 2020

No. Jenis Pengembangan Karir Jumlah Pegawai

1. Pengangkatan sebagai PNS 88 orang

2. Promosi sebagai Pejabat Pengawas 4 orang

3. Promosi sebagai Pejabat Administrator 2 orang


4. Mutasi pindah instansi 1 orang

5. Berhenti atas Permintaan Sendiri 1 orang

6. Rotasi pejabat structural 3 orang

7. Rotasi pejabat pelaksana 9 orang

c) Pengadaan CPNS

Sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur

Negara, BSN juga mengajukan usul CPNS untuk Tahun Anggaran (TA)

2020 dan 2021 dengan jumlah usul formasi CPNS TA 2020 sejumlah 52

orang dan TA 2021 sejumlah 50 orang. Dalam mengajukan usul CPNS

Biro SDMOH berkoordinasi dengan unit kerja yang ada di BSN. Usul ini

sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara melalui aplikasi formasi.menpan.go.id pada bulan Mei 2020.

Kemudian di Semester II Tahun 2020 muncul arahan pemerintah terkait

dengan merebaknya virus COVID-19. Pemerintah akan menunda

pelaksanaan pengadaan CPNS TA 2020, sehingga instansi diminta

meninjau Kembali usul CPNS yang telah diajukan. Tabel berikut adalah

rekapitulasi usul formasi awal BSN yang diajukan pada Bulan Mei 2020.

Tabel III.7

Usul Formasi CPNS TA 2020 dan 2021 BSN

No. Unit Kerja Jumlah Formasi

2020

Jumlah Formasi

2021

1. Inspektorat 4

2. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

1

3. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum,

dan Pengadaan

4

4. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama,

dan Layanan Informasi

2

5. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Hukum

4

6. Direktorat Pengembangan Standar Agro,

Kimia, Kesehatan, dan Halal

5

7. Direktorat Pengembangan Standar

Mekanika, Energi, Elektroteknika,

Transportasi, dan Teknologi Informasi

5


8. Direktorat Pengembangan Standar

Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Personal, dan Ekonomi Kreatif

4

9. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian

8

10. Direktorat Penguatan Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian

13

11. Direktorat Sistem dan Harmonisasi

Akreditasi

3

12. Direktorat Akreditasi Laboratorium 7

13. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi

dan Lembaga Sertifikasi

4

14. Direktorat Standar Nasional Satuan

Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi

16

15. Direktorat Standar Nasional Satuan

Ukuran Termoelektrik dan Kimia

19

16. Pusat Data dan Informasi 3

Total Usul 52 50

d) Pelaksanaan seleksi terbuka

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 17

Tahun 2020 mengamanatkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

(JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka. Pelaksaan seleksi terbuka ini

juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019

tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi

Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada bulan Februari 2020, BSN bersama dengan Kementerian Riset

dan Teknologi memulai pengumuman seleksi terbuka untuk jabatan

Kepala BSN (JPT Utama). Proses seleksi berakhir pada akhir bulan April

dengan diumumkannya hasil akhir seleksi terbuka. Selanjutnya hasil

diserahkan untuk ditetapkan oleh Presiden dan pada tanggal 10 Juni

2020 dilantiklah Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc sebagai Kepala BSN


yang baru oleh Menteri Riset dan Teknologi.

Dengan dilantikan Drs. Kukuh S. Achmad sebagai Kepala BSN, maka

terdapat 1 jabatan JPT Madya yang lowong yaitu Deputi Bidang

Akreditasi. Pelaksanaan seleksi terbuka dilakukan sekaligus untuk 2 JPT

yaitu Deputi Bidang Akreditasi dan JPT Pratama Inspektur yang telah

lowong untuk beberapa waktu lamanya.

Pengumuman akhir hasil seleksi terbuka JPT Pratama Inspektur

dilakukan pada tanggal 4 September 2020 untuk kemudian

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sedangkan

pengumuman akhir hasil seleksi terbuka untuk JPT Madya Deputi

Bidang Akreditasi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020.

Hasil tersebut selanjutnya diserahkan oleh PPK kepada Presiden untuk

ditetapkan. Pejabat terpilih sebagai Deputi Bidang Akreditasi, Donny

Purnomo Januardhi Effyandono, ST, dilantik pada tanggal 9

November 2020

2. Pengembangan kompetensi SDM

Kegiatan pengembangan kompetensi SDM tahun 2020 terdiri dari:

a) Pengembangan kompetensi pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017,

pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan

kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan

rencana pengembangan karier dan dilakukan paling sedikit 20 (dua

puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Lebih lanjut mengenai

pengembangan kompetensi diatur dalam Peraturan LAN No. 10

Tahun 2018. Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui tahapan:

1) Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan

Kompetensi

2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi


3) Evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Salah satu data yang dibutuhkan dalam tahapan penyusunan

kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi adalah data

kesenjangan kompetensi. Pada tahun 2020, BSN masih dalam proses

penyusunan dan penetapan Kamus Kompetensi Urusan Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian. Oleh karena ini, analisis kompetensi dan

juga analisis kesenjangan kinerja dilakukan secara sederhana oleh

atasan langsung atau pimpinan unit kerja dan digunakan sebagai

dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi.

Secara berkala, Biro SDMOH akan memantau pelaksanaan

pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja. Di TW IV,

Biro SDMOH mengadakan koordinasi dengan perwakilan unit kerja

yang ditunjuk untuk duduk dalam Tim Pengembangan Kompetensi

BSN guna memantau apakah ada pegawai yang belum

mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 JP dan

memberikan rekomendasi kepada unit kerja untuk dapat segera

memenuhi 20 JP pengembangan kompetensi.

Pada akhir tahun 2020, terdapat 2 unit kerja yang tidak dapat

memenuhi target 100% pegawai mendapatkan pengembangan

kompetensi, yaitu:

Tabel III.8

Unit Kerja yang Tidak Mencapai 100% Pengembangan Kompetensi

No.

Unit Kerja

Jumlah

Pegawai

Jumlah Pegawai

yg Tidak

Memenuhi 20 JP

% Pemenuhan

Pengembangan

Kompetensi

1. Biro Perencanaan,

Keuangan, Tata Usaha,

dan Pengadaan

80 78 97,5

2. Pusat Riset dan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

118 116 98,3


Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, jumlah unit kerja

yang tidak dapat mencapai 100% pengembangan kompetensi

mengalami penurunan. Hal ini sebagai imbas pandemi COVID-19,

yang menyebabkan banyaknya kegiatan peningkatan kompetensi

yang dilakukan secara daring dan bebas biaya.

Evaluasi terhadap pengembangan kompetensi juga dilakukan

dengan cara mengisi form evaluasi pengembangan kompetensi.

Form evaluasi diisi oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan

pegawai. Beberapa masukan yang didapatkan dari tim

pengembangan pegawai akan ditindaklanjuti di tahun 2021 antara

lain perbaikan form evaluasi pengembangan kompetensi dan

penyusuan acuan jam pelajaran untuk pengembangan kompetensi

di internal BSN.

b) Pelaksanaan diklat PIM dan Fungsional

Biro SDMOH memfasilitasi pejabat untuk mengikuti diklat

kepemimpinan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang

dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya seperti LAN dan

Kementerian Pertanian karena BSN belum memiliki Pusdiklat. Pada

awal tahun 2020, Biro SDMOH merencanakan fasilitasi pelaksanaan

PKN Tk. I untuk 2 orang, PKN Tk. II untuk 2 orang, PKA untuk 5 orang,

dan PKP untuk 8 orang. Akan tetapi dikarenakan pandemi COVID-19

dan pemotongan anggaran, Biro SDMOH hanya dapat memfasilitasi 2

pelaksanaan PKN Tk. II dan 4 pelaksanaan PKA. Daftar peserta tiap

pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel III.9

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan

No Nama Peserta Pelatihan

Kepemimpinan

Tanggal

Pelaksanaan

Lokasi

1 Yopi PKN. Tk. II 2 April - 29 Juli 2020 LAN Jakarta

2 Hendro Kusumo PKN. Tk. II 2 April - 29 Juli 2020 LAN Jakarta

3 Ratna Rahayu PKA 22 April - 13 Agustus LAN Jakarta

4

M. Nukman

Wijaya PKA

2 September - 10

Desember

PPMKP Ciawi

5 Herlin Rosdiana PKA

2 September - 10

Desember

PPMKP Ciawi

6

Dessy Fitrica

Sylviani PKA

2 September - 10

Desember

PPMKP Ciawi

Untuk Pelatihan Fungsional Tertentu, dikarenakan pemotongan

anggaran, Biro SDMOH hanya dapat melaksanakan inhouse training

Bimbingan Teknis bagi Pejabat Fungsional Teknisi Litkayasa dengan

narasumber dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

selaku instansi Pembina Teknisi Litkayasa. Bimbingan Teknis ini berfokus

pada panduan penyusunan angka kredit dan diikuti oleh 9 orang

pejabat teknisi litkayasa.

c) Pengelolaan tugas belajar, beasiswa, penyetaraan ijazah

Kegiatan- kegiatan pengelolaan tugas belajar, beasiswa, dan

penyetaraan ijazah yang telah dilaksanakan selama tahun 2020

adalah sebagai berikut:

Tabel III.10

Rekapitulasi Pemrosesan Tugas Belajar

No. Jenis Beasiswa Jenjang Jumlah Pegawai/kelompok

1. Beasiswa Saintek

- Pengusulan seleksi beasiswa S2 17 orang

S3 2 orang

- Pemrosesan tugas belajar S2 14 orang

- Perpanjangan masa tugas

belajar

S3 1 orang


S2 2 orang

- Pengaktifan kembali status

pegawai tugas belajar

S2 4 orang

2. Beasiswa RISET-Pro

- Pengusulan seleksi beasiswa Non

Gelar

15 kelompok

Lolos seleksi (rencana

keberangkatan 2021)

Non

Gelar

5 kelompok


belajar

S3 4 orang



S2 6 orang

S3 1 orang

3 Beasiswa LPDP Kementerian

Keuangan

- Pemrosesan tugas belajar S2 2 orang (tahun 2020)

2 orang (mulai di tahun 2021)

S3 1 orang (mulai di tahun 2021)


belajar

S2 1 orang

S3 1 orang



S2 1 orang

S3 1 orang

4. Beasiswa Bappenas



S2 2 orang

5. Beasiswa KRISS Korea


belajar

S3 1 orang

6 Beasiwa Erasmus Mundus

Pemrosesan tugas belajar S2 1 orang (tahun 2021)

7 Pencantuman gelar S2 /S3 16 surat persetujuan

pencantuman gelar dari

BKN

8 Pelaksanaan UPKP dan Udin

Tk. I dan II

Dilaksanakan 1 kali per

semester di tahun 2020.

a) UPKP: 1 orang lulus ,

b) Udin Tk. II : 2 orang lulus,

c) Udin Tk. I : 5 orang lulus, 1

orang tidak lulus


d) Training dan non-klasikal

Untuk tahun 2020, kegiatan yang dapat terlaksana terkait

pelaksanaan training klasikal dan non klasikal adalah penyusunan

pedoman coaching dan mentoring. Kegiatan ini juga sekaligus

merupakan bentuk perwujudan salah satu nilai BSN yaitu Growth.

Panduan ini disusun dengan harapan kegiatan coaching dan

mentoring dapat terlaksana dan terdokumentasi secara baik.

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan metode rapat baik itu

secara tatap muka maupun melalui video conference.

Panduan ini memuat definisi dari kegiatan coaching dan mentoring,

bagaimana melaksanakan coaching dan mentoring, alur

pelaksanaan dan pelaporan, serta form yang digunakan dalam

kegiatan tersebut. Untuk memudahkan pegawai dalam

menggunakan panduan ini, Bagian SDM juga membuatkan alur

pelaksanaan secara singkat dalam bentuk Prosedur Sistem

Manajemen Mutu BSN.

e) Pengembangan karir pegawai

Tahun 2020, rencana kegiatan pengembangan karir seperti patok

banding dan penyusunan pedoman pola karir belum dapat

dilaksanakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk

penangan Covid-19, selain itu juga belum ditetapkan peraturan pola

karir nasional menjadi pertimbangan untuk menunda penyusunan

pedoman pola karir di lingkungan BSN. Kegiatan ini akan

dilaksanakan di tahun 2021.

3. Penilaian prestasi kerja pegawai

Sesuai dengan Peraturan BSN No. 25 Tahun 2019, pemberian

tunjangan kinerja dengan memperhitungkan 3 komponen, yaitu:

penilaian kinerja; presensi; dan hukuman disiplin, akan diterapkan mulai

Januari 2020. Menindaklanjuti hal ini, seluruh pegawai telah menggunakan


aplikasi manajemen kinerja dalam pembuatan SKP tahun 2020, rencana

aksi dan logbook, terkecuali bagi pegawai Tugas Belajar, dan CTLN. Bagi

pegawai yang tidak menyusun SKP dan renaksi diawal tahun akan

terkena sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sejalan

dengan penerapan peraturan juga menjadi ajang ujicoba bagi aplikasi

kinerja untuk melihat efektifitas dan ketangguhannya. Pengembangan

masih terus dilakukan dengan melakukan penambahan serta

penyempurnaan di fitur-fitur interface aplikasi, fitur backend, dan

peremajaan database. Melihat penerapan selama satu tahun, terdapat

beberapa kendala yang temui diantaranya:

- Masih terdapat bugs-bugs pada Aplikasi kinerja

- Interface Aplikasi kinerja masih harus disempurnakan agar lebih user

friendly

- Pegawai masih belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi yang

mengakibatkan error atau banyaknya permintaan reset aplikasi

- Atasan yang berkewajiban untuk menilai renaksi triwulan serta

logbook seringkali lalai

- Penilaian dari atasan yang sering berubah setelah ditetapkan

sehingga permintaan reset menjadi tinggi

- Kebiasaan pegawai melakukan pengisian realisasi triwulan dan

logbook yang selalu mendekati tanggal penutupan sehingga

tingginya load akses mengakibatkan aplikasi lambat dan melewati

batas jadwal penutupan.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan-

permasalah diatas antara lain:

- Pengembangan aplikasi masih terus dilakukan dengan vendor

aplikasi. Secara rutin dilakukan rapat koordinasi, dan pendampingan

helpdesk selama tahun 2020.

- Melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan SKP dan pembuatan

panduan penggunaan aplikasi


- Jadwal pengisian dan penilaian realisasi dan logbook dibuat cukup

panjang dan diupayakan selalu di tanggal yang sama setiap

bulannya

- Selalu melakukan reminder kepada pegawai dan atasan agar

pengisian realisasi ataupun logbook tidak menunggu diakhir

penutupan

- Helpdesk selalu disediakan dengan dukungan dari vendor

4. pengelolaan administrasi kepegawaian

Kegiatan- kegiatan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun

2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11

Data Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian

No Kegiatan Jumlah

1 Pengangkatan Pegawai 218 pegawai dilaksanakan dalam 8 kali

acara pelantikan

2 Kenaikan Pangkat KP April: 31 pegawai

KP Oktober: 35 pegawai

3 KP4 20 usulan KP4

4 Pengurusan Pensiun 11 pegawai

5 Pengurusan Dupak Jabatan

Fungsional Tertentu 1. Fungsional Litkayasa sebanyak 5

penilaian DUPAK

2. Arsiparis: 5 orang pengangkatan

pertama dalam jabatan Arsiparis

Terampil dan penilaian DUPAK

3. Perencana Pertama: 3 orang penilaian

DUPAK dan 1 orang pengangkatan

pertama dalam jabatan Perencana

Pertama

4. Pranata Humas: 2 pengajuan DUPAK

untuk kenaikan pangkat

5. Auditor: 2 orang pengangkatan

pertama dalam jabatan Auditor

Pertama dan 1 orang pengangkatan

dalam jabatan Auditor Pelaksana

Lanjutan

6. Auditor Kepegawaian: 1 orang

pengangkatan dalam jabatan Auditor

Kepegawaian Ahli Pertama


7. Pranata Komputer: 1 orang

pengangkatan dalam jabatan Pranata

Komputer Ahli Terampil melalui inpassing

8. Peneliti: 1 orang pengangkatan dalam

jabatan Peneliti Utama, 2 orang

pengangkatan pertama dalam jabatan

Peneliti Ahli Pertama dan 5 orang dalam

jabatan Peneliti Ahli Muda

9. Perancang Peraturan Perundang-

Undangan: 2 orang pengangkatan

pertama dalam Jabatan Perancang

Peraturan Perundang-undangan

Pertama

10. Analis Kebijakan: 2 orang pengangkatan

pertama melalui inpassing yaitu 1 orang

dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli

Muda dan 1 orang dalam jabatan Ahli

Pertama

6 Penyampaian LHKPN Seluruh pegawai wajib lapor sebanyak 41

telah melakukan pelaporan

7 Pengajuan Cuti 792 pengajuan

8 Pengurusan ijin PKL/TA 68 Orang Siswa/Mahasiswa terdiri dari 47

Orang Siswa SLTA/SMK dan 21 Orang

Mahasiwa

9 Tata Naskah administrasi Update data simpeg dan identifikasi arsip

kepegawaian

Tahun 2020 layanan administrasi untuk pengurusan Kenaikan

Pangkat (KP) sedikit mengalami keterlambatan terutama Kenaikan

Pangkat bulan Oktober. Hal ini dikarenakan dalam masa pandemik

pihak BKN menerapkan sistem kerja WFH/WFO yang berdampak pada

kecepatan pengurusan KP.

Pelantikan selama tahun 2020 dalam pelaksanaannya

menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang membatasi

acara/kegiatan pengumpulan massa. Oleh karenanya BSN SE BKN No.

10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan Tentang Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media

Elektroni/Teleconference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana Wbah Penyakit Akibat Virus Corona. Pelantikan yang telah

dilaksanakan antara lain untuk pengambilan sumpah PNS, pengambilan


sumpah jabatan JPT Pratama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional baik

melalui jalur inpassing, pengangkatan pertama, maupun penyetaraan

debirokratisasi.

Dengan adanya debirokratisasi jabatan struktural kedalam jabatan

fungsional, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah pengelolaan

Jabatan Fungsional (JF) terutama JF yang belum dimiliki BSN

sebelumnya, yaitu: Analis Standardisasi, Metrolog, Analis Pengelolaan

Keuangan APBN, Analis Keuangan, dan Pengelola Barang/Jasa.

Penunjukan PIC dan bimbingan teknis akan dirancang di tahun 2021

untuk memfasilitasi para pejabat yang baru disetarakan ke Jabatan

Fungsional, selain itu perlu di jajaki untuk pembentukan tim penilai instansi

untuk setiap JF.

5. Penegakan disiplin kode etik

Di tahun 2020, terdapat 2 (dua) kasus penegakan disiplin dan kode

etik terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Proses

penegakan disiplin dilakukan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Jumlah pelanggaran disiplin menurun di tahun ini dengan penerapan

presensi secara online dan fleksibelitas sistem kerja

5. Layanan admninistrasi gaji dan tunjangan, dan kesejahteraan lainnya

Kegiatan-kegiatan terkait kesejahteraan pegawai yang telah

dilaksanakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel III.14

Data Capaian Layanan Kesejahteraan Pegawai

No Kegiatan Jumlah

1 Pengurusan Gaji dan

Tunjangan pegawai

Dilaksanakan setiap bulan termasuk

gaji dan tunjangan kinerja 13 dan THR.

2 Pengurusan Uang Makan Dilaksanakan setiap bulan berdasarkan

presensi kehadiran

3 Kenaikan Gaji Berkala 215 pegawai


No Kegiatan Jumlah

4 Pengurusan BPJS dan

Jamkesmen

89 pegawai

5 Pengurusan Taspen 88 pegawai

Di masa pandemik, layanan kesejahteraan SDM tetap dapat terlaksana

dengan baik. Ketepatan waktu pembayaran gaji, tunjangan, dan uang

makan pada umumnya tidak ada keterlambatan. Penyesuaian sistem

kerja Work From Home di instansi lain yg terkait seperti KPPN, BPJS, dan PT.

Taspen dikarenakan pandemik sedikit menghambat pemberian layanan,

namun dengan diterapkannya layanan online, keterlambatan bisa

sedikit teratasi.

6. Layanan kesehatan SDM aparatur dan peningkatan Bina Jiwa korsa

Kegiatan- kegiatan terkait kesejahteraan pegawai yang telah

dilaksanakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.15

Data Capaian Kegiatan pemeriksaan kesehatan SDM aparatur dan

peningkatan Bina Jiwa korsa

No Kegiatan Jumlah

1 Pemeriksaan kesehatan - Tes Narkoba: 200 orang

- Rapid Tes: Total 1,071 orang dalam 3

kali kegiatan

2 Bina jiwa korsa - Pelaksanaan senam rutin setiap

minggu sebelum masa pandemik

- Seminar kesehatan, siraman rohani

(Halal bil Halal dan Doa tutup tahun),

persiapan pensiun, pengelolaan

keuangan, Seminar Bela Negara,

seminar P4GN.

- Donor darah

a. Kegiatan pemeriksaan Kesehatan

Mengawali tahun 2020, BSN mengadakan kegiatan tes narkoba

kepada 200 orang pegawai BSN (PNS dan PPNPN) dengan hasil negatif.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 2 Tahun 2020

tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan


Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Di masa

kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, setiap instansi diwajibkan

melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan

kerja. Beberapa upaya yang telah dilakukan BSN diantaranya dengan

menerapkan protokol Kesehatan selama perjalanan menuju kantor,

selama dikantor, dan perjalanan menuju rumah melalui Surat

Keputusan Kepala BSN No. 144/KEP/BSN/6/2020 Selain itu, BSN juga

secara berkala mengadakan rapid tes Covid-19 kepada seluruh

pegawai. Tahun 2020, telah dilakukan tes rapid sebanyak 3 kali di bulan

Juli, September, dan November yang diikuti oleh total 1,071 Pegawai.

BSN juga memfasilitasi tes PCR bagi pegawai dengan hasil tes rapid

reaktif beserta pegawai lain yang kontak erat. BSN membentuk Satgas

Covid yang akan melakukan tracing terhadap pegawai kontak erat

dan masuk kategori Ring 1 untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan

memastikan penanganan sesuai prokes. Pemeriksaan Kesehatan bagi

pegawai yang sedang sakit tidak dapat dilakukna karena kendala

Covid-19.

b. Kegiatan bina jiwa korsa

Dengan adanya penerapan protokol kesehatan dan pembatasan

pegawai bekerja di kantor, pelaksanaan senam rutin setiap hari Jumat

dihentikan selama masa pandemik. Beberapa kegiatan seminar masih

dapat terlaksana dalam bentuk webinar. Tema yang diambil tahun

2020 lebih menfokuskan kepada sosialisai penanganan Covid-19 dan

penerapan prokes. Beberapa pelaksanaan Webinar lainnya

merupakan hasil kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri mengusung

tema persiapan masa pensiun, dan pengelolaan keuangan. BSN juga

mengadakan webinar Pencegahan penyalahgunaan narkoba di

lingkungan kantor sebagai rangkaian rencana aksi P4GN.


SASARAN

5

Meningkatnya pelaksanaan manajemen perubahan di

BSN

Tabel III.15



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian

1. Nilai manajemen

perubahan

manajemen pada

kriteria pengungkit

Reformasi Birokrasi

Nilai - 4.2 4.31 102% - -


pelaksanaan manajemen perubahan di BSN terdiri dari 1(satu) indikator

kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

Nilai manajemen perubahan manajemen pada kriteria pengungkit

Reformasi Birokrasi

Nilai manajemen perubahan diperoleh dari nilai PMPRB tahun 2020

sebesar 4,31 dengan perhitungan metode baru. Nilai ini dikonversikan sesuai

dengan metode penilaian lama dengan perolehan angka yang sama yaitu

4,31. Capaian ini diperoleh kegiatan penyusunan Roadmap RB, penyusunan

rencana aksi RB tahun 2020, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB, dan

pengelolaan secretariat RB.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5:

a. Penyusunan dokumen roadmap RB BSN

Indikator kinerja ini dicapai melalui penyusunan draft awal roadmap RB

BSN tahun 2020-2024 yang mengacu pada Permenpan 25/2020 tentang

Roadmap RB Nasional yang mencakup 8 area perubahan dalam RB.

Kemudian draft awal tersebut dimintakan masukan melalui kepala unit kerja

dan para ketua Kelompok Kerja RB BSN. Selanjutnya dilakukan pembahasan

awal juga dengan seluruh pimpinan tinggi BSN dan ketua pokja RB.


Masukan dan perbaikan dari draft awal tersebut kemudian dilakukan

perbaikan dan penyesuaian oleh secretariat RB dalam hal ini Bagian Ortala

dan dikoordinasikan dengan para ketua Pokja RB.

Untuk memastikan draft roadmap sesuai dengan peraturan, draft

tersebut kemudian dibahas dengan meminta masukan dari narasumber

Kemenpan & RB. Terdapat beberapa masukan dan catatan dari

pembahasan tersebut, dan telah dilakukan perbaikan. Naskah tersebut

sudah dilakukan fimasilasi dan ditetapkan pada akhir tahun 2020.

Dengan tersusunnya naskah roadmap RB BSN 2020-2024 maka

indicator kinerja ini tercapai 100% (seratus persen). Keberhasilan dalam

pencapaian target indicator kinerja ini karena adanya dukungan dari

pimpinan tinggi dan para ketua dan anggota pokja RB BSN.

Roadmap RB ini tidak dapat ditetapkan pada awal tahun, karena

permenpan tentang roadmap RB Nasional baru ditetapkan pada bulan Mei

2020. Dan dalam permenpan tersebut disampaikan bahwa batas waktu

penetapan roadmap RB lembaga adalah bulan Desember 2021.Sehingga

rencana aksi RB BSN tahun 2020 belum dapat secara penuh mengacu pada

roadmap RB tersebut.

b. Penyusunan dokumen rencana aksi Reformasi Birokrasi BSN

Penyusunan rencana aksi RB BSN 2020 belum dapat mengacu

sepenuhnya pada roadmap RB nasional maupun RB BSN terutama pada

bulan-bulan awal sebelum ditetapkannya Roadmap RB Nasional). Namun

rencana aksi setiap area perubahan RB di BSN mengacu pada hal-hal yang

sudah ditetapkan dalam rencana kerja BSN 2020 khusunya yang terkait 8

area perubahan reformasi birokrasi. Rencana aksi ini didasarkan juga pada

permasalahan, issue penting dan rekomendasi tindak lanjut dari hasil

evaluasi RB BSN.

Dengan disusunnya naskah dokumen rencana aksi RB BSN 2020 maka

capaian indicator kinerja ini tercapai 100%.


Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini karena adanya

dukungan dari pimpinan tinggi yang terkait 8 area perubahan serta para

ketua dan anggota pokja RB BSN.

Rencana aksi ini setiap tahun disusun sebagai acuan dalam

pelaksanaan RB BSN untuk 8 area perubahan. Sejak tahun 2019, unit kerja

eselon 1 juga diwajibkan untuk Menyusun rencana aksi RB dan melaporkan

hasil pelaksanaan serta bukti-buktyinya melalui aplikasi PMPRB.

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BSN

Pelaksanaan monev pelaksanaan renaksi RB telah dilakukan namun

belum optimal dapat optimal dan belum sesuai dengan jadwal. Monev RB

berupa pertemuan Pimpinan Tinggi dan Pokj BSN dilaksanakan 1 (satu) kali,

dan dilakukan juga monev RB berupa pelaporan pelaksanaan RB triwulanan

oleh ketua Pokja RB. Untuk Triwulan 1 tidak dilakukan monev, karena

pelaksaan RB Triwulan 1 masih belum mendapat acuan yang pasti dengan

belum diterbitkannya Roadmap RB Nasional. Triwulan 2 dilakukan melalui

pertemuan online, triwulan 3 dilakukan bersamaan dengan bahan

penyiapan Evaluasi RB oleh Kemenpan & RB, dan triwulan 4 dilaksanakan

melalui pelaporan tertulis.

Dengan demikian, capaian indicator kinerja ini adalah 3 (tiga)

laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan, sehingga total capaian

nya sebesar 75%.

d. Pengelolaan Kesekretariatan RB BSN

Bagian Ortala mempunyai tugas salah satunya menjadi secretariat

Reformasi Birokrasi BSN. Pada tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan

adalah :

- Menyusun draft dan memfasilitasi korrdinasi penyusunan naskah

Roadmap RB BSN 2020 sampai dengan 2024

- Memfasilitasi koordinasi penyusunan rencana aksi RB BSN 2020 dan

rencana aksi unit kerja eselon 1


- Melakukan fasilitasi koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan RB BSN dan Unit Kerja Eselon 1

- Melakukan koordinasi pembuatan aplikasi RB BSN

- Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi RB BSN

- Melakukan fasilitasi koordinasi pelaksanaan PMPRB Bersama

inspektorat

- Menyiapkan dan melakukan fasilitasi evaluasi dari Kemenpan & RB

terkait pelaksanaan RB BSN dan RB Unit Kerja Eselon 1.

Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksakan oleh secretariat RB BSN/Bagian

Ortala. Sehingga indicator kinerja ini tercapai 100%.

Gambar III.4. Pelaksaaan Evaluasi RB BSN dan Unit Kerja Eselon 1

oleh Kemenpan dan RB secara daring

e. Pengukuran budaya kerja

Pengukuran budaya kerja hanya dilaksanakan menggunakan survey

sederhana secara online dan hanya dapat dilaksanakan 1 kali. Kuesioner

survey disusun untuk melihat penerapat budaya berdasarkan nilai organisasi

TOP BGT (Trustworthy, Oriented to Excelent, Professional, Beneficial, Growth,

Teamwork). Diharapkan dapat diketahui nilai penerapan Budaya di BSN dan

niilai-nila budaya mana saja yang perlu ditingkatkan penerapannya. Tahun

2019, capaian dari hasil pengukuran bilai budaya BSN yaitu 65,70. Sehingga


capaian indicator kinerja ini hanya tercapai 50%. Kegagalan capaian ini

karena adanya keterbatasan anggaran yang merupakan efek pandemi

covid-19, sehingga tidak dapat menggunakan pihak ketiga dalam

pelaksanaan pengukuran budaya yang lebih objektif.

Namun untuk penerapan budaya di BSN, Bagian Ortala selaku

sekretariat berupaya mengingatkan untuk tetap diterapkan meskipun ada

keterbatasan dengan system kerja di era pandemic. Sekreatriat

menyampaikan pesan-pesan tersebut melalui saluran whatsap group Agen

Perubahan BSN

Pada tahun-tahun berikutnya penerapan budaya akan terus

ditingkatkan untuk meningkatkan performance dan mempertahankan apa

yang sudah diraih oleh BSN.

SASARAN

6 Meningkatnya kapasitas organisasi BSN

Tabel III.16



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian

1. Nilai kapasitas

organisasi (survey

internal)

Nilai - 3.3 3.6 95.75% - -


kapasitas organisasi BSN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 6. Nilai kapasitas

organisasi (survey internal).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Indeks

Kepuasan Layanan Biro SDMOH terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 95.75%.


Indeks kepuasan layanan Biro SDMOH didapatkan dari hasil survey kepuasan

layanan Bagian SDM, layanan Bagian Ortala, dan layanan Bagian Hukum

yang dilaksanakan di Triwulan ke IV tahun 2020. Unsur-unsur pertanyaan yang

dimasukan kedalam kuesioner disusun berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil dari

survey kepuasan layanan Biro SDMOH menunjukkan indeks kepuasan

layanan Biro SDMOH sebesar 3,16 dari target 3,3. Nilai capaian 3,16 masuk

kedalam kategori Baik (skala 4). Masih rendahnya penilaian terhadap

beberapa layanan di Biro SDMOH, seperti Aplikasi layanan Administrasi dan

Kesejahteraan SDM (Presensi dan Aplikasi Manajemen Kinerja) yang

disediakan serta respon yang diberikan petugas terhadap keluhan layanan

menjadi penyebab tidak tercapainya nilai sesuai target yang telah

ditetapkan.

Hasil dari survey ini menjadi masukan bagi Biro SDMOH untuk

menentukan prioritas perbaikan di tahun 2021.

SASARAN

7 Meningkatnya kinerja pengelola anggaran

Tabel III.17



Capaian

2019 Capaian 2020

Capaian s.d 2020

(kumulatif)


capaian


anggaran Biro

SDMOH

Persentase

(%)

99 ≥97% 99 102.06

%

- -


kinerja pengelola anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.


12. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan

Hukum

Pada tahun 2020 Biro SDMOH dapat melampaui target realisasi

anggaran sebesar 99%. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing dan

realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja,

Bagian SDM juga mendapatkan kriteria nilai BAIK untuk penerapan Sistem

Merit yang dikeluarkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). BSN pada

tahun 2020 mengajukan penilaian penerapan Sistem Merit melalui aplikasi

penilaian sistem merit yang dimiliki oleh KASN, Sipinter. Terdapat 8 aspek

yang menjadi penilaian dalam penerapan sistem merit, yaitu: 1)

Perencanaan kebutuhan; 2) Pengadaan; 3) Pengembangan karir dan

manajemen talenta; 4) Promosi dan Mutasi; 5) Manajemen Kinerja; 6)

Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7) Perlindungan dan pelayanan; 8)

Sistem pendukung. Tahap penilaian dimulai dengan KASN melakukan desk

evaluation terhadap penilaian mandiri yang sudah dilakukan oleh tim penilai

BSN. Tahap selanjutnya dilakukan klarifikasi melalui video conference selama

beberapa kali pertemuan. Hasil klarifikasi tersebut kemudian akan

dirapatkan secara pleno oleh KASN. BSN mendapatkan hasil penilaian

penerapan sistem merit tahun 2020 dengan kategori nilai Baik.


III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November

2019, pagu anggaran TA 2020 Biro SDMOH adalah sebesar Rp 2.684.067.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.659.987.868 atau 99.10 %.

Pagu dan realisasi anggaran Biro SDMOH TA. 2020 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel III.18

Pagu dan Realisasi Anggaran

Biro SDMOH TA. 2020

Dalam rupiah

Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019

% Pagu Realisasi

3549 Peningkatan Pelayanan Sumber

Daya Manusia, Organisasi, dan

Hukum

2.383.549.000 2.361.686.647 99.08

3549.

954 Layanan Manajemen SDM 1.746.857.000 1.727.990.067 98.92

052 Rekruitmen dan Pengangkatan

Pegawai

547.114.000 544.412.750 99.51

053 Administrasi Kepegawaian 111.851.000 106.454.233 95.18

054 Pembinaan kepegawaian 911.472.000 900.817.584 98.83

055 Pemantauan dan penilaian

kinerja pegawai

176.420.000 176.305.500 99.94

3549.

957 Layanan Hukum 146.826.000 144.535.500 98.44

051 Pendampingan Kasus Hukum 116.032.000 114.112.500 98.35

052 Koordinasi Penyusunan Produk

Hukum

24.410.000 24.091.000 98.69

053 Penyusunan Laporan Layanan

Hukum

6.384.000 6.332.000 99.19

3549.

961 Layanan Reformasi Birokrasi 489.866.000 489.161.080 99.86

051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 474.549.000 473.921.080 99.87

052 Pemantauan dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi 15.317.000 15.240.000 99.50


Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019

% Pagu Realisasi

3553 Pengembangan Sistem

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

300.518.000 298.301.221 99.26

3553.

001

Regulasi di bidang Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian

300.518.000 298.301.221 99.26

051 Menyusun Kebijakan Nasional

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

176.557.000 175.368.500 99.33

052 Diseminasi Peraturan

Perundang-undangan

8.758.000 8.756.721 99.99

053 Melakukan Harmonisasi 62.302.000 62.200.000 99.84

054 Database Dokumentasi dan

Informasi Hukum

52.901.000 51.976.000 98.25

Jumlah 2.684.067.000 2.659.987.868 99.10


L

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2020 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro SDMOH Tahun

2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

Biro SDMOH

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro SDMOH

Tahun 2020, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai

Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja 2020

Terdapat dua indikator kinerja dari Sasaran ke-4 Meningkatnya penataan

system manajemen SDM BSN dan sasaran ke-6 Meningkatnya kapasistas

organisasi BSN. Sasaran ke-4 tidak dapat memenuhi target karena metode

penilaian terbaru PMPRB mengubah dari cara penilaian tunggal menjadi 3

aspek penilaian yaitu aspek pemenuhan, aspek antara, dan aspek reform,

dimana belum semua aspek dapat dinilai hasil pelaksanaan RB pada saat

penilaian PMPRB yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Sasaran 6 terkait

hasil survey belum mencapai target nilai indeks 3,3 namun masih dalam

kategori BAIK dan secara prosentase capaian mengalami kenaikan

dibandingkan tahun lalu. Dengan adanya penyesuaian system kerja sebagai

akibat dari pandemic Covid-19, maka mau tidak mau berimbas kepada

layanan Biro SDMOH dikarenakan system layanan belum sepenuhnya online

begitu juga instansi-instansi lain yang terkait layanan Biro SDMOH.

Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan

akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat target

yang akan dicapai. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target

setelah kami identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk

pelaksanaan kegiatan yang akan datang.


LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Biro SDMOH


LAMPIRAN 2

Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2020

Documents

KATA PENGANTAR - BSN...KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. …