Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kesehatan
Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan
yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan
selama tahun 2019, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah
baik indikator RPJMD Provinsi NTB, Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra
Kementerian dan Sustainable Development Goals (SDG’s)
Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini, diharapkan seluruh
satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau
acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan
penghargaan yang setinggi – tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak –
pihak yang tidak membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019.
Mataram, Agustus 2018 Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Marjito, S.Si., SKM., M.Kes
Pembina Tk. I( IV/b )
NIP : 19671231 198703 1 063
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 ii
D A F T A R I S I
Halaman
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Landasan Hukum ………………………………………………… 2
C. Maksud dan Tujuan................................................................. 3
D. Sistematika Penulisan .............................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU......................... 6
A. Capaian Indikator Kinerja ....................................................... 6
B. Evaluasi dana Analisis Kinerja ................................................ 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 16
A. Visi dan Misi……………………………...................................... 16
B. Tujuan dan Sasaran …………………………….………………. 18
C. Program da Kegiatan …………………………………………….. 20
BAB IV INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK
SASARAN…………………………………………………………………..
26
BAB V DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
35
BAB VI PENUTUP …………………………….................................................... 38
LAMPIRAN
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah daerah memilki kewajiban
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangannya, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Pengoperasional RKPD dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan
pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang
wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 – 2023, dan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 – 2023. Rencana kerja (Renja)
adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran.
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,
Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 2
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, serta merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2018 – 2023.
Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari :
Penyusunan rancangan Renja melalui aplikasi berbasis online Entebeplan,
Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh Bappeda,
penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebelum ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019, Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyesuaikan dengan agenda prioritas
pembangunan bidang kesehatan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Visi
RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah “Membangun NTB yang GEMILANG – Gerakan
Mencintai Lingkungan Kesehatan dan Pendidikan Cemerlang”. Pembangunan bidan
kesehatan sesuai dengan Misi ketiga RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023 yaitu
“Äkselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing
daerah”. Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada RKPD
Provinsi NTB Tahun 2019 : 1. Meningkatan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam
Layanan Kesehatan ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular
serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif dan
Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 ini
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada
penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA)
B. Landasan Hukum
Landasan hokum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk
Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang
Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 3
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara tahun 2005
nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 yang
dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
dimaksudkan untuk:
1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2019;
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2019
3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
dijabarkan dalam program dan kegiatan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 4
Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Barat tahun 2019 adalah:
1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Kegiatan tahun 2019
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara tahun 2019.
3. Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang kinerja, masalah dan
prioritas pembangunan kesehatan di NTB.
4. Memberikan arah kebijakan dan aktivitas operasional program kesehatan baik di
Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para
pihak terkait.
5. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya
(tenaga, sarana dan biaya) yang ada di NTB.
6. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, memuat tentang pendahuluan, landasan hukum, maksud dan
tujuan Rencana Kerja 2019.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu, berisi uraian
evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB selama tahun sebelumnya .
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang tujuan, sasaran,
program dan kegiatan tahun 2019.
Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran, memuat memuat indikator kinerja
dan target pencapaian tahun 2019.
Bab V Dana Indikatif beserta sumbernya, memuat tentang pendanaan program
kegiatan yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK,Dekon,TP),
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 5
sumberdaya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan
tahun 2019).
Bab VI Penutup
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan
Renja SKPD. Pengukuran capaian IKU sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dinas Kesehatan Provinsi NTB menetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (Sembilan) IKU.
Penilaian capaian IKU dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian
masing – masing indikator. Tabel 2.2 memuat rincian target dan capaian sasaran dan
indikator yang termuat dalam IKU Dinas Kesehatan Provinsi NTB Indikator Kinerja Utama
(IKU):
Tabel 2.2
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dan Pencapaiannya Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Tersedia dan terjangkau-
nya sarana penyehatan
lingkungan di masyarakat
yang memenuhi syarat.
Cakupan Jamban
Keluarga
% 78 82.,67 105,99
2 Terwujudnya peningkatan
Usia Harapan Hidup
Usia Harapan
Hidup (UHH)
Tahun 66,60 65,55 98.42
3
Tercapainya penurunan
prevalensi kurang Gizi
pada balita.
Prevalensi kurang
gizi pada balita
% 15,5 22,6 68,58
Cakupan Balita
Gizi Buruk
mendapat
perawatan
% 100 100 100
4
Terwujudnya tenaga
kesehatan ibu dan anak
yang berkualitas
Cakupan
persalinan oleh
Tenaga Kesehatan
% 90 92.37 102.63
5
Tercapainya penurunan
kasus penyakit menular di
masyarakat
Penanganan
Penderita
HIV/AIDS
% 100 100 100
Case Notification
Rate (CNR) TBC
(Tuberculosis)
Per
100.000
172,8 145.7 84.32
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 7
6 Terwujudnya Bayi, Balita,
Anak Sekolah dan Ibu
Hamil yang kebal terhadap
Penyakit dapat dicegah
dengan Imunisasi (PD3I)
Cakupan Desa UCI % 100 93.00 93.00
7 Terwujudnya masyarakat
yang mandiri dalam
berperilaku hidup bersih
dan sehat
Cakupan Desa
Siaga Aktif
% 91 95,87 105,35
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017
Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, 7 (tujuh) indikator dari 9 (tujuh) IKU hampir
mencapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun prevalensi kurang gizi
balita masih sangat tinggi (22.6%) jika dibandingkan target prevalensi kurang gizi balita
yang ingin dicapai pada Tahun 2016 yaitu 20.2%. Pencapaian Case Notification Rate
(CNR) Tuberculosis (TBC) juga masih belum mencapai target yang diharapkan di Tahun
2017, yaitu hanya mencapai 145,7 per 100.000 penduduk dibandingkan target yang
diharapkan di tahun 2017 yaitu 172,8 per 100.000 penduduk.
Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada
ukuran dan indikator yang terdapat dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Dalam RPJMD, ada 3 indikator
kinerja daerah yang menjadi urusan bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH),
Prevalensi kurang gizi dan cakupan jamban keluarga.
Tabel.2.3
Capaian Indikator Kinerja Dalam RPJMD Tahun 2017
N0 INDIKATOR SATUAN 2016 2017
TARGET REALISASI
1 Usia Harapan Hidup/UHH Tahun 65,48 66,60 65,55
2 Prevalensi Kurang Gizi (WHO) % 20.2 15,5 22,6
3 Cakupan Jamban Keluarga % 79.29 78 82,67
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017
Usia harapan hidup (Life Expectancy Rate/at birth) adalah rata-rata lamanya hidup
yang akan dicapai oleh penduduk, menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan
dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Formula untuk mengetahui UHH dengan
memasukkan informasi jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun dibagi
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 8
dengan total tahun orang yang hidup setelah umur tepat 1 tahun. Angka Harapan Hidup
merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada
khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan
program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan
lingkungan, kecukupan gizi termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Data Usia Harapan Hidup setiap tahun dirilis BPS. Pada tahun 2017 UHH NTB
mencapai 65,55 tahun naik 0,07 tahun dari capain UHH pada tahun 2016 (65,48 tahun),
namun capaian UHH tersebut masih dibawah target UHH yang ditetapkan pada RPJMD
untuk tahun 2017 (66,60 tahun). Trend meningkatnya UHH dipengaruhi oleh
kecenderungan menurunnya kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun terakhir maka
diperkirakan. Berikut gambaran penurunan kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun
terakhir:
Grafik 2.1. Perkembangan penurunan kasus kematian bayi
Tahun 2014-2017
850860870880890900910920930940950960970980990
10001010102010301040105010601070
2014 2015 2016 2017
1069 1056
988
929
Berdasarkan Grafik 2.1 kasus kematian bayi menurun dari 988 kasus kematian di
tahun 2016 menjadi 929 kasus kematian bayi pada tahun 2017. Beberapa upaya telah
dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain melalui gerakan
AKINO, ASHAR, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga, revitalisasi
posyandu, integrasi kegiatan kesehatan dalam Generasi Emas NTB 2025.
Indikator kinerja daerah dalam RPJMD yang menjadi urusan kesehatan selain UHH
adalah prevalensi kurang gizi. Prevalensi kurang gizi diperoleh melalui kegiatan
Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun. Kurang gizi adalah
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 9
gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan
untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan
kehidupan. Kurang gizi banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun dan merupakan
salah satu indikator pertumbuhan yang menghubungkan berat badan menurut umur
(BB/U) yang berada di bawah -2 Standar Deviasi (z score). Berikut gambaran prevalensi
Kurang Gizi hasil PSG dalam 6 (enam) tahun, tahun 2011 – 2017:
Tabel.2.4. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2011 – 2017
No Tahun Prevalensi Kurang Gizi (%)
1 2011 19,44
2 2012 17,63
3 2013 18,21
4 2014 21,61
5 2015 17,01
6 2016 20.20
7 2017 22,60 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017
Pada awal RPJMD tahun 2013 prevalensi kurang gizi sebesar 18,21% sehingga
ditetapkan target pada tahun 2014 sebesar 17%, akan tetapi prevalensi kurang gizi pada
tahun 2014 sebesar 21,61%, artinya masih jauh di atas target. Pada tahun 2015
prevalensi kurang berhasil mengalami penurunan menjadi 17,01%, namun pada tahun
2016 sampai dengan tahun 2017 prevelensi gizi kembali mengalami peningkatan menjadi
20,2% di tahun 2016 dan 22.6% di tahun 2017. Angka prevelensi kurang gizi pada tahun
2017 masih jauh dari harapan atau target RPJMD (15.5%) dan target nasional (15%).
Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB, telah direncanakan penurunan prevalensi
kurang gizi secara bertahap dan pada tahun 2019 dengan menekankan pada
penanganan masalah balita stunting, diharapkan target nasional tersebut juga dapat
tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan prevalensi kurang gizi, antara
lain:
• Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat miskin merupakan salah satu factor
penyebab terjadinya gizi kurang. Karena pola makan sering kali seiring dengan
kondisi kesejahteraan.
• Pola asuh dalam keluarga, seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan orang
tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi TKI/TKW, cerai, bekerja
diluar daerah atau alasan lainnya
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 10
• Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA yang sangat erat kaitannya
dengan pertumbuhan balita akibat lingkungan yang kurang bersih dan sehat. Semua
kasus balita gizi buruk yang dilaporkan, disertai dengan penyakit.
• Hygine Sanitasi Dasar lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang masih
belum sesuai dengan standar. Seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI
Esklusif, Makanan Pendamping ASI, Menyesuai sampai anak berusia 2 tahun dan
juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan
pertumbuhan.
• Pemanfaatn posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh
kesehatan saja.
Indikator kinerja daerah RPJMD ketiga yang menjadi urusan kesehatan adalah
cakupan jamban keluarga. Jamban keluarga merupakan salah satu indikator untuk
mengukur perilaku masyarakat menuju lingkungan bersih dan sehat. Kriteria sebuah
jamban dapat dikatakan sebagai jamban sehat adalah closet leher angsa, tidak
menimbulkan bau, septic tank kedap air dan ada resapan. Cakupan Jamban keluarga
dihitung berdasarkan Jumlah Jamban yang ada dibandingkan dengan jumlah Kepala
keluarga. Tahun 2017 cakupan jamban keluarga mengalami peningkatan menjadi 82,67%
dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 79,29% dan melampaui target yang ditetapkan
dalam RPJMD dan Renstra yakni 78%. Apabila dibandingkan dengan target nasional
sebesar 80%, maka pencapaian tahun 2017 sudah mencapai target nasional. Namun
dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah direncanakan pada tahun 2018 target
nasional tercapai. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat
dilihat pada gambar berikut:
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 11
Gambar.3.3. Cakupan Jamban Keluarga dari tahun 2013-2017
72
69.25
7372.3274
75.06 76 79.29 78 82.67
61
63
65
67
69
71
73
75
2013 2014 2015 2016 2017
target realisasi
Berikut gambaran capaian cakupan jamban keluarga per kabupaten/kota selama tahun
2017.
Tabel .2.5. Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB
Tahun 2017
No Kabupaten / Kota % Cakupan jamban (%)
1 Lombok Barat 88,69
2 Lombok Tengah 78.67
3 Lombok Timur 75,41
4 Sumbawa 77,72
5 Dompu 80,11
6 Kab. Bima 84,86
7 Sumbawa Barat 100,00
8 Lombok Utara 83,92
9 Mataram 99,49
10 Kota Bima 89,71
TOTAL 82,67
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017
Pada tabel terlihat bahwa 5 kabupaten/kota pencapaiannya mampu melampaui
target nasional dengan pencapaian >80% yaitu kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
Bima, Kota Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 12
Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang mencapai Open Defication Free (ODF)
dengan cakupan jamban keluarga sebesar 100%. Jumlah desa yang telah bebas buang air
besar sembarangan (ODF) pada tahun 2017 berjumlah 381 desa/kelurahan, meningkat jika
dibanding tahun 2015 yang berjumlah 361 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan yang
telah mencapai BASNO meningkat menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Parado dan
Lambitu di Kabupaten Bima, Kecamatan Pototano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang
Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan
Sekongkang Kab. Sumbawa Barat, Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat.
Indikator kinerja program yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain
kondisi rumah sehat (rumah sehat dinilai dari jamban, tempat sampah, SPAL, lantai, dan
sarana air bersih). Pada tahun 2017 KK yang memiliki rumah sehat sebesar 75,29%
meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 69,38%. Peningkatan ini berkorelasi
terhadap peningkatan cakupan jamban keluarga. Berikut jumlah KK yang memiliki kondisi
rumah sehat dalam 4 (empat) tahun terakhir:
Gambar.2.2.
Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2014 – 2016
Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain:
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 13
1. Tersedianya akses air bersih yang terjangkau artinya semakin mudah mengakses air
bersih kesadaran masyarakat membangun jamban cukup tinggi.
2. Lingkungan pemukiman yang padat artinya semakin padat lingkungan pemukiman
akan semakin kecil lahan untuk membangun jamban sehingga diperlukan
pembangunan MCK Komunal.
3. Kemampuan Ekonomi artinya pembangunan jamban keluarga termasuk pembangunan
padat modal.
4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya
aliran sungai, pesisir pantai, kebun dll.
Capaian positif cakupan jamban keluarga dipengaruhi oleh adanya berbagai upaya Dinas
Kesehatan Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder antara lain:
1. Melakukan Pemicuan oleh petugas sanitarian Puskesmas yang didukung oleh Dinas
kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi dengan mengundang Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, dan Masyarakat yang tidak memiliki jamban.
2. Memberikan Reward kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan yang telah mencapai
BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai PERGUB no 9 tahun 2013
tentang GERAKAN BASNO.
3. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan BPMD, PU, BAPPEDA
khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan
MCK Komunal. Untuk selanjutnya Dinas Kesehatan tetap berupaya meningkatkan
koordinasi dengan lintas sector untuk mensinergikan program sehingga desa bersih
dan sehat dapat terwujud.
4. Pelatihan petugas sanitarian Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkat kapasitas
petugas terutama pada kabupaten yang mendapat bantuan program PAMSIMAS.
5. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sector dan menentukan
kriteria dan indikator dalam lomba bersih dan sehat.
6. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kegiatan ini melibatkan camat
dan kepala desa dengan dukungan dari UNICEF.
B. Evaluasi Dana Analisis Kinerja
Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hasil
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 14
kajian evaluasi renja tahun lalu ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran
tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah.
Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk
menganalisis sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam
melaksanakan program dan kegiatan. Lebih lanjut kajian evaluasi ini bertujuan untuk
mengukur realisasi pencapaian target kinerja progam dan kegiatan Renstra serta
mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Program dan kegiatan berdasarkan realisasi anggaran APBD Dinas Kesehatan
Provinsi beserta UPTD nya , adalah sebagai berikut (Tabel 2.1):
Tabel .2.1. Realisasi Keuangan APBD
Tahun 2017
NO URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD TAHUN 2017
PAGU (Rp.) REALISASI
(Rp.) %
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.846.200.790 1.719.173.964 93,12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 821.270.113 766.667.801 93,35
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 28.700.000 63,78
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
45.750.000 45.560.000 99,58
5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
33.854.000
27.880.000 82,35
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 408.696.000 363.935.979 89,05
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.034.597.000 5.750.439.504 95,29
8 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.074.045.462 5.015.552.100 98,85
9 Perbaikan Gizi Masyarakat 4.747.930.405 4.457.936.092 93,89
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.936.180.000 3.698.020.720 93,95
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
867.769.500 685.886.087 79,04
12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 340.406.050 325.064.900 95,49
13 Program Peningkatan Peayanan Kesehatan Lansia 186.000.000 181.732.000 97,71
14 Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak 550.620.000 471.674.800 85,66
15 Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan 730.797.000 698.379.168 95,56
16 Program Sumber Daya Kesehatan
627.025.000 613.752.401 97,88
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) MATARAM
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.483.100 974.762.230 96,37
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.075.804.900 1.025.538.825 95,33
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
12.704.000 12.600.000 71,17
4 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
18.050.000 14.400.000 79,78
UPTD RUMAH SAKIT MATA MATARAM
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.055.025.600 892.167.714 84,56
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 611.938.400 239.124.430 39,08
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 15
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.159.400 56.893.478 70,98
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
24.390.000 24.339.000 99,79
5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
15.275.000 13.075.000 85,60
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 891.700.000 683.475.000 76,65
7 Program standarisasi pelayanan kesehatan 117.961.600 48.111.600 40,79
8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 618.400.000 397.200.000 64,23
9 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.119.650.000 716.450.000 63,99
10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
27.000.000 26.146.000 96,84
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 786.640.500 680.687.591 86,53
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 908.191.000 901.261.947 99,24
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 135.926.000 110.917.767 81,60
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.000.000 13.967.500 99,77
5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
12.510.000 11.447.500 91,51
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 897.560.700 897.303.760 99,97
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.637.830.550 5.415.146.000 96,05
8 Program standarisasi pelayanan kesehatan
292.930.000 274.983.100 93,87
UPTD AKPER PEMERINTAH PROVINSI NTB
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 794.642.800 734.625.207 92,45
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 639.208.450 623.664.563 97,57
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.950.000 48.399.000 94,99
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
9.600.000 8.800.000 91,67
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.000.000 12.000.000 120,00
6 Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 2.481.214.018 2.309.492.668 93,03
TOTAL DIKES + UPTD 74.796.901.168 69.286.020.882 92,63
Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2017 telah mencapai
92,63%. Rata-rata capaian realisasi anggaran pada masing-masing program sudah diatas
80%, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi jika dinilai dari segi realisasi keuangan
sudah sangat baik.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019,
merupakan turunan dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2018 – 2023.
Rencana Kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target yang
akan dicapai selama lima tahun. Walaupun demikian dalam perjalanannya
diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menselaraskan dengan perkembangan
factor – factor yang mempengaruhi laju pembangunan.
Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun
2018 – 2023. Memperhatikan Visi Misi Gubernur dan Wakit Gubernur Terpilih yaitu
“Membangun NTB yang GEMILANG – Gerakan Mencintai Lingkungan
Kesehatan dan Pendidikan Cemerlang”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut,
dengan memperhatikan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai
berikut:
1. Akselerasi Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman dan Berkarakter
Melalui Pembangunan Keluarga yang Berkualitas
2. Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Dengan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Memberi Nilai Tambah
3. Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi
Daya Saing Daerah
4. Akselerasi Transformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani
5. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang
Berkelanjutan
6. Akselerasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Gempa dan Pengembangan
Infrastruktur Penunjang Sektor Unggalan.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 17
Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015 – 2019,
kebijakan Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015 –
2019) diarahkan pada tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
guna mendukung pencapaian indikator makro yang mendukung visi misi Presiden
RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya
angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu
melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan
preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan ksehatan masyarakat
dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan
wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan
hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals
(SDG’s).
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 adalah
Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan “melalui : Program
Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas
dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi SDM Kesehatan, Jaminan Kesehatan
Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia cakupan 100% pada tahun 2019.
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 difokuskan pada
delapan focus prioritas yaitu:
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
2. Perbaikan status gizi masyarakt;
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti
penyehatan lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM Kesehatan;
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 18
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu
dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangulangan bencana dan krisis
kesehatan.
Pembangunan kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan
mengacu pada prioritas pembangunan nasional adalag berfokus pada
peningkatan akses, Promosi dan mutu pelayanan kesehatan. Maka
penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi,
peningkatan Umur Harapan Hidup, penanggulangan masalah Gizi
Masyarakat, Pengendalian penyakit menular maupun tidak menular,
peningkatan kesehatan lingkungan, pe
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam
jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan
tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam
pelaksaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan
sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin dicapai suatu organisasi atau
tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode
waktu dan target yang lebih spesifik. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas
Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 19
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Visi :
Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang
Misi 3 :
Akselerasi penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menurunkan Kemiskinan dan Kesenjangan
Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin
Peningkatan perlindungan dan jaminan kesehatan
Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin
Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar terutama bagi penduduk miskin
Misi 4 :
Akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan kapabilitas penguasaan IPTEK
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan
Peningkatan kualitas kesehatan keluarga
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program pengembangan lingkungan sehat
Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 20
Misi 4 :
Akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Peningkatan akses dan pelayanan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terstandar
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru – paru/ rumah sakit mata
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBD
Program kegiatan yang diusulkan melalui APBD ditujukan untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan kesehatan daerah terutama untuk
memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk medapatkan
pelayanan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta
menurunkan prevalensi kurang gizi, melalui program kegiatan :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan lisrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j) Penyediaan makanan dan minuman
k) Penyelarasan program pemerintah ke luar daerah
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 21
l) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
m) Penyelarasan program pemerintah dalam daerah
n) Penyediaan jasa pengisian tabung gas
o) Penyediaan jasa keamanan kantor
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a) Pembangunan gedung kantor
b) Pengadaan peralatan gedung kantor
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan pelatihan formal
b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c) Peningkatan mental dan fisik aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
c) Penyusunan renja SKPD
e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
c) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
b) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi
muda
c) Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 22
i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a) Penanggulangan masalah gizi masyarakat
b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a) Peningkatan penggunaan air bersih
b) Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a) Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic
b) Peningkatan Imunisasi
c) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan
b) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional
c) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
d) Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
e) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak
b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia
n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
a) Pelayanan operasi katarak
b) Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN
o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
b) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
c) Pengadaan ambulance/mobil jenazah
d) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
p. Program pemeliharaan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
a) Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 23
q. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
a) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan monev program
kesehatan
b) Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
r. Program Sumber Daya Kesehatan
a) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
b) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir
tenaga kesehatan
s. Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar
a) Peningkatan penggunaan jamban keluarga
b) Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
t. Program Pendidikan Tenaga Kesehatan
c) Pelaksanaan proses belajar mengajar
2. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBN (Dekonsentrasi)
Pembiayaan dari APBN melalui dana Dekonsentrasi adalah bentuk dukungan
Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan masalah kesehatan dan
peningkatan pelayanan kesehatan di daerah melalui 5 (lima) satuan kerja (satker)
yang dikelola oleh 7 (tujuh) unit/seksi sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan
a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik Negara
b) Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan
c) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
a) Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
a) Pembinaan gizi masyarakat
b) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pembinaan kesehatan masyarakat
c) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga
d) Pembinaan kesehatan keluarga
e) Promosi dan pemberdayaan masyarakat
f) Penyehatan lingkungan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 24
d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
a) Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan
b) Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan
c) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pembinaan pelayanan kesehatan
d) Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional
e) Mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan
e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a) Surveilans dan karantina kesehatan
b) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik
c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
d) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pencegahan dan pengendalian penyakit
f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
a) Peningkatan pelayanan kefarmasian
b) Peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan
c) Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program kefarmasian dan alat kesehatan
e) Peningkatan penilaian alkes dan PKRT
f) Peningkatan pengawasan alkes dan PKRT
g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDMK)
a) Peningkatan mutu SDM Kesehatan
b) Pelatihan SDM Kesehatan
c) Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan
d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada PPSDMK
3. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus
(DAK)
Pembiayaan DAK untuk tahun 2019 ditujukan untuk sebagai berikut :
a. Renovasi Gedung Instalasi Farmasi Provinsi
b. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK
c. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Provinsi dan akreditasi Balai
Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 25
BAB IV
INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN
TAHUN 2019
Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk
mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang
telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan
melalui program kegiatan yang mengarah kepada pencapaian visi misi tersebut. Agenda
utama yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah mendukung program
peningkatan pelayanan keselatan ibu melahirkan dan anak, meningkatkan kepastian
kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat,
meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan
pengendalian penyakit, meningkatkan pemahanan remaja atas kesehatan reproduksi dan
revitalisasi peran posyandu.
Indikator kinerja lain yang tercantum dalam Renstra 2018-2023 dan termuat dalam
RPJMD 2013-2018 serta sebagian menjadi program nasional yang ingin dicapai Dinas
Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2019 adalah menurunkan persentase balita stunting,
meningkatkan Usia Harapan Hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya
akses terhadap jamban keluarga, tercapainya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan,
meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin, serta peningkatan cakupan masyarakat yang
memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi NTB tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 26
Tabel 4.1
Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2019
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen 100 100 Masyarakat
- Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat keluar Jenis 12 12 Masyarakat
- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan
Jenis 4 4 Masyarakat
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah tenaga pengelola keuangan Orang 24 24 Masyarakat
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang dibayarkan honorariumnya
Orang 12 12 Masyarakat
- Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 74 74 Masyarakat
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan Jenis 100 100 Masyarakat
- Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
Jumlah item komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
Jenis 100 100 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 27
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jenis 100 100 Masyarakat
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis 100 100 Masyarakat
- Penyediaan makanan dan minuman Frekuensi rapat Kali 12 12 Masyarakat
- Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah
Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah
Kali 12 12 Masyarakat
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
Jumlah Tenaga adminsitrasi dan teknis perkantoran
Orang 12 12 Masyarakat
- penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Frekuensi penyelarasan program dan kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Kali 12 12 Masyarakat
- penyediaan jasa pengisian tabung gas Jenis tabung gas yang diisi Jenis 3 3 Masyarakat
- penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor orang 12 12 Masyarakt
2 Program Peningkatan sarana dan prasrana aparatur
Cakupan ketersediaan dan kelayanan sarana prasarana aparatur
Persen 100 100 Masyarakat
- Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
Unit 0 1 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 28
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Unit 100 100 Masyarakat
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Unit 58 58 Masyarakat
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
persen 100 100 Masyarakat
- Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah jenis Diklat formal yang di ikuti
Jenis 3 4 Masyarakat
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bimtek yang diikuti
Kali 0 1 Masyarakat
- Peningkatan mental dan fisik aparatur Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga
Kali 24 24 Masyarakat
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai LKJIP OPD persen B B Masyarakat
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jenis Dokumen Laporan Kinerja yang disusun
Jenis 1 1 Masyarakat
- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun
Jenis 1 1 Masyarakat
- penyusunan rencana kerja SKPD Jenis Dokumen Laporan yang disusun
Jenis 1 1 Masyarakat
5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset Dokumen 1 1 Masyarakat
- Peningkatan manajemen asset/barang Jenis Dokumen Dokumen 1 1 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 29
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
milik daerah Laporan yang disusun
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
persen 95,51 96 Masyarakat
- Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi
Jenis 15 15 Masyarakat
- Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Frekuensi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke kab/kota
Kali 0 24 Masyarakat
- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Frekuensi Pembinaan ke kabupaten/kota
Kali 0 24 Masyarakat
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase penanganan masalah kesehatan, bencana dan kejadian luar biasa
persen 100 100 Masyarakat
- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Jumlah jenis obat dan BHP Mata
Jenis 3 3 Masyarakat dengan ganguan penyakit mata
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Operasional Tim Gerak Cepat (TGC)
Tim 1 1 Masyarakat
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif
Persen 52.94 60 Masyarakat
- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah kab/kota yang melakukan promkes melalui 3 jenis media
Kab/kota 3 4 Masyarakat
- Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi
Posyandu Keluarga yang di bina
Posyandu 10 10 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 30
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
muda
- Peningkatan dan pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Frekuensi Pembinaaan ke kabupaten/kota
Kali 2 4 Masyarakat
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting
persen 37.2 36.2 Ibu Hamil dan Balita
- Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat
Jumlah Jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan
Jenis 3 5 Ibu Hamil dan Balita
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota
Kali 2 4 Ibu Hamil dan Balita
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat
persen 76 78 Masyarakat
- Peningkatan Penggunaan Air Bersih Frekuensi pemantauan kualitas air bersih
kali 1 4 Masyarakat
- Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
Frekuensi pemantauan tempat – tempat umum
kali 1 4 Masyarakat
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
persen 100 100 Masyarakat
- Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar
Kab/kota 10 10 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 31
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
lengkap > 90%
- Peningkatan imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%
Kab/Kota 10 10 Masyarakat
- Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Frekuensi Pembinaan ke Kab/Kota
kali 2 4 Masyarakat
12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi
persen 60.5 70 Masyarakat
- Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan
Jenis akreditasi yang dilaksanakan
jenis 1 4 Masyarakat
- Evaluasi standar pelayanan kesehatan Frekuensi pembinaan laboratorium
Kali 1 2 Masyarakat
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
Frekuensi pembinaan FKTP
Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama
- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Frekuensi pembinaan FKTL
Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Lanjutan
- Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota
Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama
dan Lanjutan
13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
persen 70.35 73 Penduduk Miskin
- Pelayanan Operasi Katarak Jumlah penderita katarak yang dioperasi
orang 1500 1500 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kab/kota yang Kab/kota 10 10 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 32
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
Kesehatan Penduduk Miskin dan JKN melakukan MoU JKN NTB
14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar
% - 50 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pembangunan Rumah Sakit Gedung rumah sakit mata yang terbangun
unit - - Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang diadakan
jenis 1 1 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pengadaan ambulance /mobil jenazah Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan
jenis - - Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain lain)
Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan
jenis - - Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan
jenis 1 1 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara
persen 0 100 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 33
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
- Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
Jenis jenis alat dipelihara
jenis 1 1 Masyarakat dengan gangguan penyakit
mata
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah ruang operasi yang dipelihara
Unit 1 1
16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
persen 62.84 100 Ibu Hamil dan Anak
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak Jumlah kab/kota dengan cakupan K4>98%
Kab/kota 10 10 Ibu Hamil dan Anak
- Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia
Frekuensi pembinaan ke kab/kota
Kali 2 4 Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia
17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Persentase ketersediaan dokumen data dan evaluasi
persen 100 100 Masyarakat
- Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan Monev Program Kesehatan
Jumlah Jenis dokumen evaluasi anggaran
Dokumen 1 1 Masyarakat
- Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
Jenis Dokumen Profil Kesehatan
Dokumen 1 1 Masyarakat
18 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan
persen 31.9 43 Masyarakat
- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan
Jumlah Jenis Dokumen
Dokumen 1 1 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 34
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja KELOMPOK SASARAN
Kondisi Awal (2018) 2019
1 2 3 4 5 6 9
Kesehatan Perencanaan SDMK
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan
Jumlah Kab/Kota yang ikut serta penilaian tenaga kesehatan teladan
Kab/kota 10 10 Masyarakat
19 Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar
Persentase rumah tangga
persen 79.10 66.07 Masyarakat
- Peningkatan penggunaan jamban keluarga
Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota
Kali 2 4 Masyarakat
- Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
Frekuensi pembinaan kelompok wirausaha sanitasi
kali 2 4 Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 35
BAB V
DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD tahun
2019 diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD Provinsi NTB, APBN dalam bentuk dana
dekonsentrasi, Dana Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya. Untuk pembiayaan bersumber dari
DBCHT, DAK dan pendapatan fungsional BLUD dalam pembahasan dan pengalokasiannya
selanjutnya akan digabung dalam struktur APBD. Berikut rincian sumber pendanaan dan
alokasi dana indikatif untuk tahun 2019:
a. Pendanaan dari APBD Provinsi
Pendanaan dari APBD Provinsi digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung
(BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan
PNS, sedangkan BL Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagian besar digunakan untuk
membiayai program kegiatan terutama program yang menjadi program prioritas daerah
dan nasional seperti program upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan,
perbaikan gizi, program standarisasi pelayanan kesehatan, program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
Sedangkan untuk UPTD sebagian besar dipergunakan untuk peningkatan mutu
pelayanan dan operasional kegiatan. Untuk tahun 2019, pagu indikatif Dinas Kesehatan
Provinsi NTB dan UPTD adalah Rp. 101.160.378.428,- dengan rincian :
- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.384.728.200,-
- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 55.214.970.756,-
b. Pendanaan dari APBN (Dekonsentrasi)
Selain dari APBD, Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga mendapat support pembiayaan
program kegiatannya melalui APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dana
Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai program kegiatan terutama program
kegiatan prioritas. Diharapkan dengan dukungan dana APBN akan memberikan
kontribusi positif terhadap kinerja program sehingga mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Pagu indikatif untuk dana APBN dekonsentrasi diestimasi
sebesar Rp. 24.228.463.000,- yang direncanakan teralokasi di 6 (enam) satuan kerja.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 36
c. Pendanaan dari Dana ALokasi Khusus (DAK)
DAK Fisik sebagian besar dialokasikan untuk belanja Pemberiaan Makanan Tambahan
(PMT) ibu hamil KEK, dan kegiatan renovasi/pemeliharaan gedung Instalasi Farmasi
Provinsi. Sedangkan DAK non fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat operasional untuk peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dan untuk akreditasi Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian
dan Kalibrasi (BLKPK). Untuk DAK Fisik Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengusulkan
Rp. 7.649.489.000,-. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, sebesar Rp. 3.001.427.000,-
untuk Bantuan Operasional Kesehatan dan Rp. 456.700.000,- untuk akreditasi BLKPK.
d. Pendapatan Fungsional BLUD (khusus UPTD Akper Provinsi)
Akper Provinsi adalah institusi pendidikan yang mulai menerapkan PPK BLUD sejak
tahun 2015. Pendapatan fungsional BLUD Akper Selong diperoleh melalui jasa layanan
kemahasiswaan dan jasa lainnya yang sah. Target pendapatan fungsional BLUDnya
sangat dipengaruhi oleh kapasitas penerimaan mahasiswa baru dan besaran iuran
kemahasiswaan, sehingga untuk tahun 2019, target pendapatan yang ditetapkan Akper
Selong menurun dari tahun sebelumnya karena tidak ada penambahan mahasiwa baru
terkait rencana perubahan status AKPER, yakni sebesar Rp.1.472.000.000,-
SUMBERDAYA DAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN BLUD DAN PAD :
Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa Dinas Kesehatan Provinsi NTB memiliki
UPTD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan (kecuali
Akper Selong yang menerapkan PPK-BLUD) yang diperoleh melalui pelayanan langsung
kepada masyarakat dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Khusus Akper Provinsi
pendapatannya disebut pendapatan fungsional BLUD yang dikelola sendiri tanpa melalui
mekanisme penyetoran seperti PAD. Pendapatan fungsional BLUD memegang perananan
penting dalam pembiayaan program kegiatan Akper Provinsi karena sebagian besar
pembiayaan kegiatan operasional dibiayai melalui pendapatan tersebut.
Untuk meningkatkan pendapatannya, UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB harus
terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas
pelayanan dan kepuasan pelanggan juga harus menjadi prioritas karena akan berpengaruh
langsung terhadap brandimage yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap
pendapatan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB
untuk meningkatkan pendapatannya :
a. Meningkatkan promosi melalui kegiatan di luar gedung dan media massa :
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 37
1. Pelayanan masyarakat miskin melalui bakti sosial atau semacamnya
2. Penyuluhan kepada masyarakat umum, anggota LSM, pesantren ormas dll
3. Membuka konsultasi pelayanan kesehatan melalui hotline service atau service
24 jam
4. Seminar, simposium dan pameran
5. Penyebaran leaflet, buletin, poster, booklet dll
6. Website dan internet
7. Radio, TV, surat kabar dan media massa lainnya
b. Pengembangan pelayanan seperti pembuatan paket pemeriksaan berdiskon dll
c. Perubahan status pengelolaan keuangan RS Mata dan BLKPK menjadi BLUD
d. Melakukan kerjasama dengan pihak luar (badan hukum/perorangan) dalam
pengembangan pelayanan dan penggunaan sarana prasarana :
1. Pemeriksaan sampel dan limbah
2. Pelayanan laboratorium klinik
3. Pengelolaan lahan pertanian
Berikut gambaran pendanaan indikatif program kegiatan dan prakiraan maju berdasarkan
pagu indikatif :
Tabel 5.1.
Dana Indikatif Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif (Prakiraan tahun 2020)
No Sumber Pembiayaan Pagu Indikatif Tahun
2019 (Rp)
Prakiraan Maju/ Prakiraan Tahun 2020
(Rp)
1
APBD :
Belanja Tidak Langsung (BTL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi
33.384.728.200,00 22.208.007.200,00 1.964.880.000,00
892.550.000,00 5.704.608.000,00 2.614.683.000,00
36.723.201.020,00 24.428.807.902,00 2.161.368.000,00
981.805.000,00 6.275.068.800,00 2.876.151.300,00
Belanja Langsung (BL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi
53.742.970.756,00 28.053.922.436,00 6.632.935.500,00 1.665.717.420,00
17.390.395.400,00 -
59.117.267.831,00 30.859.314.679,00 7.296.229.050,00 1.832.289.162,00
19.129.434.940,00 -
TOTAL BTL dan BL 87.127.698.956,00 95.840.468.851,00
2
APBN :
Dana Alokasi Khusus (DAK) 11.107.616.000,00 12.218.377.600,00
Dekonsentrasi 24.228.463.000,00 26.651.309.300,00
3 Pendapatan Operasional BLUD 1.472.000.000,00 736.000.000,00
TOTAL 122.463.777.956,00 135.446.155.751,00
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 38
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
disusun agar menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksana program kegiatan dan pihak-
pihak yang berkepentingan. Dalam Renja termuat usulan program kegiatan Dinas Kesehatan
beserta UPTD baik yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-
sumber lainnya yang sah beserta tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja selama 1
(satu) tahun.
Pada Tahun 2019, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Belanja
Langsung (BL), yaitu : Program Urusan Wajib mencakup 14 Program dan 37 Kegiatan serta
Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1 Kegiatan.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun
2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, serta dapat dijadikan sebagai media untuk
melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan yang dapat
mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik
serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) mendatang pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan
terimakasih kami kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019.
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan (Induk)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA
JUMLAH
Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah
1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB
100% 297.384.000,00 14,74 1.582.653.701,00 78,43 138.000.000,00 6,84 2.018.037.701,00
1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat se-NTB 12 Jenis 0 0 6.990.000,00 100,00 0 0 6.990.000,00
1.02.01 . 01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
se-NTB 4 jenis 0 0 713.468.073,00 100,00 0 0 713.468.073,00
1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan se-NTB 24 orang 76.584.000,00 99,95 38.500,00 0,05 0 0 76.622.500,00
1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor se-NTB 12 bulan 0 0 301.227.110,00 100,00 0 0 301.227.110,00
1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor se-NTB 74 jenis 0 0 49.227.700,00 100,00 0 0 49.227.700,00
1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan se-NTB 100 jenis 0 0 30.868.700,00 100,00 0 0 30.868.700,00
1.02.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
se-NTB 100 jenis 0 0 12.146.200,00 100,00 0 0 12.146.200,00
1.02.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor se-NTB 100 Jenis 0 0 41.724.942,00 23,22 138.000.000,00 76,78 179.724.942,00
1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KotaMataram
100 Jenis 0 0 14.280.000,00 100,00 0 0 14.280.000,00
1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman se-NTB 12 kali 0 0 40.000.000,00 100,00 0 0 40.000.000,00
1.02.01 . 01.18Penyelarasan Program Pemerintah Pusat danDaerah
LuarProvinsi
12 Kali 0 0 117.981.400,00 100,00 0 0 117.981.400,00
1.02.01 . 01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoranKotaMataram
12 orang 220.800.000,00 53,27 193.709.480,00 46,73 0 0 414.509.480,00
1.02.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota
se-NTB 12 Kali 0 0 60.991.596,00 100,00 0 0 60.991.596,00
1.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
ProvinsiNTB
100% 1.000.000,00 0,03 643.422.600,00 16,75 3.196.325.000,00 83,22 3.840.747.600,00
1.02.01 . 02.03 Pembangunan gedung kantorKotaMataram
1 Unit 0 0 20.000.000,00 0,62 3.196.325.000,00 99,38 3.216.325.000,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.2
1.02.01 . 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalKotaMataram
0 unit 0 0 0 0 0,00 0 0,00
1.02.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorKotaMataram
1 Paket 0 0 0 0 0,00 0 0,00
1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram
100 unit 1.000.000,00 0,38 261.975.000,00 99,62 0 0 262.975.000,00
1.02.01 . 02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaMataram
58 unit 0 0 326.800.000,00 100,00 0 0 326.800.000,00
1.02.01 . 02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
KotaMataram
100 jenis 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKotaMataram
100 Jenis 0 0 34.647.600,00 100,00 0 0 34.647.600,00
1.02.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
ProvinsiNTB
100% 32.850.000,00 18,74 142.450.000,00 81,26 0 0 175.300.000,00
1.02.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formalKotaMataram
4 Jenis 0 0 10.000.000,00 100,00 0 0 10.000.000,00
1.02.01 . 05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
KotaMataram
1 kali 32.850.000,00 23,71 105.700.000,00 76,29 0 0 138.550.000,00
1.02.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparaturKotaMataram
24 kali 0 0 26.750.000,00 100,00 0 0 26.750.000,00
1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
ProvinsiNTB
100% 66.250.000,00 64,89 35.853.320,00 35,11 0 0 102.103.320,00
1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KotaMataram
1 dokumen 17.000.000,00 86,29 2.700.000,00 13,71 0 0 19.700.000,00
1.02.01 . 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKotaMataram
1 dokumen 5.250.000,00 53,85 4.500.000,00 46,15 0 0 9.750.000,00
1.02.01 . 06.05 Penyusunan rencana kerja SKPDKotaMataram
1 Dokumen 44.000.000,00 60,56 28.653.320,00 39,44 0 0 72.653.320,00
1.02.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah
ProvinsiNTB
100% 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00
1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram
1 dokumen 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00
1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProvinsiNTB
96% 4.650.000,00 0,34 1.300.294.680,00 94,74 67.500.000,00 4,92 1.372.444.680,00
1.02.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan se-NTB 15 jenis 900.000,00 0,11 783.772.400,00 99,89 0 0 784.672.400,00
1.02.01 . 15.02Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan
se-NTB 24 kali 3.750.000,00 4,67 76.522.280,00 95,33 0 0 80.272.280,00
1.02.01 . 15.05Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalankesehatan
se-NTB 24 Kali 0 0 440.000.000,00 86,70 67.500.000,00 13,30 507.500.000,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.3
1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProvinsiNTB
100% 144.000.000,00 12,55 1.003.556.000,00 87,45 0 0 1.147.556.000,00
1.02.01 . 16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat se-NTB 42 puskesmas 0 0 0,00 0 0 0 0,00
1.02.01 . 16.12Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan
se-NTB 0 KALI 0 0 0,00 0 0 0 0,00
1.02.01 . 16.18 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan se-NTB 6 rumah sakit 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 16.19Peningkatan mutu, akreditasi dan jaminan kesehatanmasyarakat
se-NTB 190 fasilitas 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 16.20Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsikorban bencana
se-NTB 1 Tim 144.000.000,00 12,55 1.003.556.000,00 87,45 0 0 1.147.556.000,00
1.02.01 . 19Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
ProvinsiNTB
56% 156.750.000,00 23,44 512.015.000,00 76,56 0 0 668.765.000,00
1.02.01 . 19.01Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat
se-NTB 3 Kab/Kota 10.000.000,00 23,31 32.900.000,00 76,69 0 0 42.900.000,00
1.02.01 . 19.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 19.06Pengembangan upaya kesehatan bersumbermasyarakat dan generasi muda
KotaMataram
5 ormas 146.750.000,00 26,21 413.115.000,00 73,79 0 0 559.865.000,00
1.02.01 . 19.09Peningkatan dan pengembangan perilaku hidupbersih dan sehat
se-NTB 4 Kali 0 0 66.000.000,00 100,00 0 0 66.000.000,00
1.02.01 . 19.11 Penguatan kapasitas desa siagaProvinsiNTB
5 desa siaga 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProvinsiNTB
35% 133.035.000,00 1,50 8.747.088.584,00 98,50 0 0 8.880.123.584,00
1.02.01 . 20.03 Penanggulangan masalah gizi masyarakat se-NTB 5 Jenis 59.485.000,00 0,74 7.973.628.584,00 99,26 0 0 8.033.113.584,00
1.02.01 . 20.04Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaiankeluarga sadar gizi
se-NTB 4 Kali 73.550.000,00 8,68 773.460.000,00 91,32 0 0 847.010.000,00
1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan SehatProvinsiNTB
78% 500.000,00 0,31 159.200.000,00 99,69 0 0 159.700.000,00
1.02.01 . 21.05 Peningkatan Penggunaan Air BersihProvinsiNTB
4 Kali 0 0 33.000.000,00 100,00 0 0 33.000.000,00
1.02.01 . 21.06 Peningkatan penggunaan jamban keluargaProvinsiNTB
10 Kab/Kota 0 0 0,00 0 0 0 0,00
1.02.01 . 21.08Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syaratkesehatan
ProvinsiNTB
4 Kali 500.000,00 0,39 126.200.000,00 99,61 0 0 126.700.000,00
1.02.01 . 22Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
ProvinsiNTB
100% 150.950.000,00 10,53 1.211.204.500,00 84,45 72.000.000,00 5,02 1.434.154.500,00
1.02.01 . 22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik se-NTB 10 Kab/Kota 116.550.000,00 14,00 715.875.000,00 86,00 0 0 832.425.000,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.4
1.02.01 . 22.08 Peningkatan Imunisasi se-NTB 10 Kab/Kota 34.400.000,00 7,02 383.914.500,00 78,30 72.000.000,00 14,68 490.314.500,00
1.02.01 . 22.09Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah
se-NTB 4 Kali 0 0 111.415.000,00 100,00 0 0 111.415.000,00
1.02.01 . 22.12 Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana se-NTB 100 Persen 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70% 213.030.000,00 5,25 3.846.163.080,00 94,75 0 0 4.059.193.080,00
1.02.01 . 23.07Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dantradisional
se-NTB 4 kali 133.930.000,00 13,32 871.810.000,00 86,68 0 0 1.005.740.000,00
1.02.01 . 23.08 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan se-NTB 4 kali 34.250.000,00 1,26 2.682.954.400,00 98,74 0 0 2.717.204.400,00
1.02.01 . 23.09Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanankesehatan
se-NTB 4 kali 44.850.000,00 13,34 291.398.680,00 86,66 0 0 336.248.680,00
1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 67.800.000,00 31,11 150.141.320,00 68,89 0 0 217.941.320,00
1.02.01 . 24.12Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatanpenduduk miskin dan JKN
se-NTB10Kabupaten/kota
67.800.000,00 31,11 150.141.320,00 68,89 0 0 217.941.320,00
1.02.01 . 32Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
ProvinsiNTB
100% 0 0 350.259.611,00 100,00 0 0 350.259.611,00
1.02.01 . 32.04 Pelayanan kesehatan ibu dan anak se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 68.720.000,00 100,00 0 0 68.720.000,00
1.02.01 . 32.05Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usiasekolah, remaja dan lansia
se-NTB 4 Kali 0 0 281.539.611,00 100,00 0 0 281.539.611,00
1.02.01 . 32.06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia se-NTB 109 puskesmas 0 0 0,00 0 0 0 0,00
1.02.01 . 33Program Kebijakan dan ManajemenPembangunan Kesehatan
ProvinsiNTB
2 Dokumen 128.750.000,00 13,24 758.255.200,00 77,97 85.537.700,00 8,80 972.542.900,00
1.02.01 . 33.01Pengembangan sistem perencanaan penganggaran,dan Monev Program Kesehatan
se-NTB 2 dokumen 116.750.000,00 16,28 600.585.800,00 83,72 0 0 717.335.800,00
1.02.01 . 33.03 Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah se-NTB 1 dokumen 12.000.000,00 4,70 157.669.400,00 61,78 85.537.700,00 33,52 255.207.100,00
1.02.01 . 34 Program Sumber Daya Kesehatan se-NTB 45% 50.200.000,00 8,51 539.420.640,00 91,49 0 0 589.620.640,00
1.02.01 . 34.01Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di saranaPelayanan Kesehatan
se-NTB 1 Dokumen 0 0 84.138.000,00 100,00 0 0 84.138.000,00
1.02.01 . 34.02Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasukpengembangan karir tenaga kesehatan
se-NTB 10 Kab/Kota 50.200.000,00 9,93 455.282.640,00 90,07 0 0 505.482.640,00
1.02.01 . 36Program Penyediaan sarana dan prasaranasanitasi dasar
66,07% 432.400.000,00 21,25 1.588.404.000,00 78,06 14.000.000,00 0,69 2.034.804.000,00
1.02.01 . 36.01 Peningkatan penggunaan jamban keluargaKotaMataram
4 kali 432.400.000,00 22,31 1.491.600.000,00 76,97 14.000.000,00 0,72 1.938.000.000,00
1.02.01 . 36.02Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaanmasyarakat
KotaMataram
4 kali 0 0 96.804.000,00 100,00 0 0 96.804.000,00
T O T A L 1.908.949.000,00 6,80 22.571.610.736,00 80,46 3.573.362.700,00 12,74 28.053.922.436,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Balai Pelatihan Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA
JUMLAH
Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah
1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB
100% 69.656.000,00 9,23 684.930.000,00 90,77 0,00 0 754.586.000,00
1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyuratKotaMataram
12 Jenis 0 0 4.800.000,00 100,00 0 0 4.800.000,00
1.02.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKotaMataram
4 jenis 0 0 129.500.000,00 100,00 0 0 129.500.000,00
1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKotaMataram
5 Orang 39.456.000,00 99,37 250.000,00 0,63 0 0 39.706.000,00
1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKotaMataram
15 Orang 0 0 404.341.000,00 100,00 0 0 404.341.000,00
1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantorKotaMataram
45 jenis 0 0 43.300.000,00 100,00 0 0 43.300.000,00
1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKotaMataram
3 jenis 0 0 17.479.000,00 100,00 0 0 17.479.000,00
1.02.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KotaMataram
15 jenis 0 0 25.330.000,00 100,00 0 0 25.330.000,00
1.02.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKotaMataram
0 paket 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KotaMataram
1 jenis 0 0 3.000.000,00 100,00 0 0 3.000.000,00
1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minumanKotaMataram
12 kali 0 0 11.680.000,00 100,00 0 0 11.680.000,00
1.02.01 . 01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahLuarProvinsi
11 Kali 0 0 25.250.000,00 100,00 0 0 25.250.000,00
1.02.01 . 01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoranKotaMataram
1 Orang 30.100.000,00 100,00 0 0 0 0 30.100.000,00
1.02.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota
se-NTB 14 Kali 100.000,00 0,50 20.000.000,00 99,50 0 0 20.100.000,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.2
1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProvinsiNTB
100% 0 0 127.392.420,00 22,18 447.000.000,00 77,82 574.392.420,00
1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram
3 unit 0 0 24.000.000,00 5,10 447.000.000,00 94,90 471.000.000,00
1.02.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKotaMataram
2 jenis 0 0 40.478.420,00 100,00 0 0 40.478.420,00
1.02.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKotaMataram
100 jenis 0 0 62.914.000,00 100,00 0 0 62.914.000,00
1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
ProvinsiNTB
100% 14.000.000,00 97,74 324.000,00 2,26 0 0 14.324.000,00
1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KotaMataram
2Dokumen
14.000.000,00 97,74 324.000,00 2,26 0 0 14.324.000,00
1.02.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah
ProvinsiNTB
100% 7.800.000,00 99,30 55.000,00 0,70 0 0 7.855.000,00
1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram
1Dokumen
7.800.000,00 99,30 55.000,00 0,70 0 0 7.855.000,00
1.02.01 . 34 Program Sumber Daya KesehatanProvinsiNTB
45% 4.525.000,00 1,44 310.035.000,00 98,56 0 0 314.560.000,00
1.02.01 . 34.02Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasukpengembangan karir tenaga kesehatan
KotaMataram
10Kab/Kota
4.525.000,00 1,44 310.035.000,00 98,56 0 0 314.560.000,00
T O T A L 95.981.000,00 5,76 1.122.736.420,00 67,40 447.000.000,00 26,84 1.665.717.420,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA
JUMLAH
Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah
1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB
100% 120.960.000,00 12,05 825.209.700,00 82,18 58.000.000,00 5,78 1.004.169.700,00
1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyuratKotaMataram
12 Jenis 0 0 8.040.000,00 100,00 0 0 8.040.000,00
1.02.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKotaMataram
4 jenis 0 0 176.000.000,00 100,00 0 0 176.000.000,00
1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKotaMataram
24 Orang 83.160.000,00 99,64 300.000,00 0,36 0 0 83.460.000,00
1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKotaMataram
7 Orang 0 0 149.914.400,00 100,00 0 0 149.914.400,00
1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantorKotaMataram
74 jenis 0 0 30.000.000,00 100,00 0 0 30.000.000,00
1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKotaMataram
3 jenis 0 0 48.000.000,00 100,00 0 0 48.000.000,00
1.02.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KotaMataram
100 Jenis 0 0 2.890.900,00 100,00 0 0 2.890.900,00
1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KotaMataram
100 Jenis 0 0 2.880.000,00 4,73 58.000.000,00 95,27 60.880.000,00
1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minumanKotaMataram
12 Kali 0 0 19.000.000,00 100,00 0 0 19.000.000,00
1.02.01 . 01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahLuarProvinsi
1 Kali 0 0 50.970.000,00 100,00 0 0 50.970.000,00
1.02.01 . 01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoranKotaMataram
9 Orang 37.800.000,00 13,95 233.104.800,00 86,05 0 0 270.904.800,00
1.02.01 . 01.23 Penyediaan jasa pengisian tabung gasKotaMataram
3 jenis 0 0 6.300.000,00 100,00 0 0 6.300.000,00
1.02.01 . 01.24 Penyediaan jasa keamanan kantorKotaMataram
4 Orang 0 0 97.809.600,00 100,00 0 0 97.809.600,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.2
1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProvinsiNTB
100% 925.000,00 0,05 573.050.000,00 32,99 1.163.060.000,00 66,96 1.737.035.000,00
1.02.01 . 02.03 Pembangunan gedung kantorKotaMataram
3 Unit 0,00 0 0,00 0 254.800.000,00 100,00 254.800.000,00
1.02.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorKotaMataram
3 Jenis 0,00 0 0 0 908.260.000,00 100,00 908.260.000,00
1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram
3 unit 600.000,00 0,21 285.575.000,00 99,79 0 0 286.175.000,00
1.02.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKotaMataram
100 % 0 0 53.800.000,00 100,00 0 0 53.800.000,00
1.02.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKotaMataram
100 % 325.000,00 0,14 233.675.000,00 99,86 0 0 234.000.000,00
1.02.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
ProvinsiNTB
100% 0,00 0 162.250.000,00 100,00 0 0 162.250.000,00
1.02.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formalKotaMataram
6 jenis 0,00 0 119.760.000,00 100,00 0 0 119.760.000,00
1.02.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparaturKotaMataram
24 kali 0,00 0 42.490.000,00 100,00 0 0 42.490.000,00
1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
ProvinsiNTB
100% 20.000.000,00 100,00 0 0 0 0 20.000.000,00
1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KotaMataram
1Dokumen
20.000.000,00 100,00 0 0 0 0 20.000.000,00
1.02.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah
ProvinsiNTB
100% 18.000.000,00 100,00 0 0 0 0 18.000.000,00
1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram
1Dokumen
18.000.000,00 100,00 0 0 0 0 18.000.000,00
1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProvinsiNTB
96% 2.400.000,00 0,32 750.400.000,00 99,68 0 0 752.800.000,00
1.02.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanKotaMataram
15 Jenis 2.400.000,00 0,32 750.400.000,00 99,68 0 0 752.800.000,00
1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProvinsiNTB
100% 0 0 0 0 2.020.769.426,00 100,00 2.020.769.426,00
1.02.01 . 16.08Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatantermasuk obat generik esensial
KotaMataram
3 Jenis 0 0 0 0 2.020.769.426,00 100,00 2.020.769.426,00
1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanProvinsiNTB
70% 600.000,00 0,07 917.311.374,00 99,93 0 0 917.911.374,00
1.02.01 . 23.01 Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanKotaMataram
3 Jenis 0,00 0 766.500.000,00 100,00 0 0 766.500.000,00
1.02.01 . 23.02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan
KotaMataram
2 kali 600.000,00 0,40 150.811.374,00 99,60 0 0 151.411.374,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.3
T O T A L 162.885.000,00 2,46 3.228.221.074,00 48,67 3.241.829.426,00 48,87 6.632.935.500,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Rumah Sakit Mata Mataram
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA
JUMLAH
Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah
1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB
100% 71.868.000,00 4,30 1.598.955.800,00 95,70 0 0 1.670.823.800,00
1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat se-NTB 12 Jenis 0 0 4.000.000,00 100,00 0 0 4.000.000,00
1.02.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKotaMataram
4 jenis 0 0 188.078.200,00 100,00 0 0 188.078.200,00
1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKotaMataram
14 Orang 71.868.000,00 95,99 3.000.000,00 4,01 0 0 74.868.000,00
1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKotaMataram
35 Orang 0 0 768.582.000,00 100,00 0 0 768.582.000,00
1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantorKotaMataram
49 Jenis 0 0 75.644.800,00 100,00 0 0 75.644.800,00
1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKotaMataram
3 jenis 0 0 298.550.000,00 100,00 0 0 298.550.000,00
1.02.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KotaMataram
16 jenis 0 0 29.726.000,00 100,00 0 0 29.726.000,00
1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KotaMataram
1 jenis 0 0 1.800.000,00 100,00 0 0 1.800.000,00
1.02.01 . 01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahLuarProvinsi
8 Kali 0 0 60.508.000,00 100,00 0 0 60.508.000,00
1.02.01 . 01.24 Penyediaan jasa keamanan kantorKotaMataram
10 Orang 0 0 169.066.800,00 100,00 0 0 169.066.800,00
1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProvinsiNTB
100% 0 0 235.750.000,00 71,04 96.125.000,00 28,96 331.875.000,00
1.02.01 . 02.10 Pengadaan mebeleurKotaMataram
6 jenis 0 0 0 0 96.125.000,00 100,00 96.125.000,00
1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram
1 jenis 0 0 0 0 0,00 0 0,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.2
1.02.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKotaMataram
8 unit 0 0 128.000.000,00 100,00 0 0 128.000.000,00
1.02.01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorKotaMataram
100 jenis 0 0 82.750.000,00 100,00 0 0 82.750.000,00
1.02.01 . 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurKotaMataram
5 jenis 0 0 25.000.000,00 100,00 0 0 25.000.000,00
1.02.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
ProvinsiNTB
100% 0 0 85.000.000,00 100,00 0 0 85.000.000,00
1.02.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formalKotaMataram
1 Jenis 0 0 85.000.000,00 100,00 0 0 85.000.000,00
1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
ProvinsiNTB
100% 57.000.000,00 93,44 4.000.000,00 6,56 0 0 61.000.000,00
1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KotaMataram
4Dokumen
57.000.000,00 93,44 4.000.000,00 6,56 0 0 61.000.000,00
1.02.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah
ProvinsiNTB
100% 17.400.000,00 89,69 2.000.000,00 10,31 0 0 19.400.000,00
1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram
1Dokumen
17.400.000,00 89,69 2.000.000,00 10,31 0 0 19.400.000,00
1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProvinsiNTB
100% 25.200.000,00 3,02 810.001.600,00 96,98 0 0 835.201.600,00
1.02.01 . 16.08Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatantermasuk obat generik esensial
KotaMataram
3 jenis 25.200.000,00 3,02 810.001.600,00 96,98 0 0 835.201.600,00
1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanProvinsiNTB
70% 0 0 282.960.000,00 100,00 0 0 282.960.000,00
1.02.01 . 23.01 Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanLuarProvinsi
1 jenis 0 0 282.960.000,00 100,00 0 0 282.960.000,00
1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProvinsiNTB
100% 3.350.000,00 0,57 587.225.000,00 99,43 0 0 590.575.000,00
1.02.01 . 24.01 Pelayanan operasi katarak se-NTB1500orang
3.350.000,00 0,57 587.225.000,00 99,43 0 0 590.575.000,00
1.02.01 . 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
ProvinsiNTB
50% 700.000,00 0,01 849.300.000,00 6,30 12.620.509.960,00 93,69 13.470.509.960,00
1.02.01 . 26.01 Pembangunan rumah sakitKotaMataram
0 unit 700.000,00 0,70 99.300.000,00 99,30 0 0 100.000.000,00
1.02.01 . 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitProvinsiNTB
1 Jenis 0 0 0 0 11.585.240.765,00 100,00 11.585.240.765,00
1.02.01 . 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakitKotaMataram
0 jenis 0 0 0 0 0 0 0
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.3
1.02.01 . 26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazahProvinsiNTB
0 unit 0 0 0 0 305.060.000,00 100,00 305.060.000,00
1.02.01 . 26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakitKotaMataram
0 jenis 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 26.22Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
ProvinsiNTB
1 Jenis 0 0 0 0 730.209.195,00 100,00 730.209.195,00
1.02.01 . 26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakitKotaMataram
1 Jenis 0 0 750.000.000,00 100,00 0 0 750.000.000,00
1.02.01 . 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
ProvinsiNTB
100% 0 0 43.050.040,00 100,00 0 0 43.050.040,00
1.02.01 . 27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakitKotaMataram
1 unit 0 0 0 0 0 0 0
1.02.01 . 27.07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasiKotaMataram
1 Jenis 0 0 28.050.040,00 100,00 0 0 28.050.040,00
1.02.01 . 27.17Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumahsakit
KotaMataram
1 Jenis 0 0 15.000.000,00 100,00 0 0 15.000.000,00
T O T A L 175.518.000,00 1,01 4.498.242.440,00 25,87 12.716.634.960,00 73,12 17.390.395.400,00
entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA
JUMLAH
Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah
1.02.01 . 39 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDKab.LombokTimur
100% 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00
1.02.01 . 39.01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUDKab.LombokTimur
1 Tahun 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00
T O T A L 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00