Upload
phamthuy
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatNya
kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP) Kelas III Banda Aceh tahun 2018.
Penyusunan RKT ini adalah sebagai upaya tindak lanjut dari Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) tahun 2015-2019 KKP Kelas III Banda Aceh yang dijabarkan ke dalam dokumen
perencanaan jangka pendek/tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari KKP Kelas
III Banda Aceh.
RKT merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang menguraikan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di KKP Kelas III Banda Aceh dalam kurun
waktu tahun 2018. RKT ini disusun pada awal tahun seiring dengan disahkannya
pelaksanaan anggaran dengan target capaian sesuai kondisi dan kebijakan yang berlaku.
RKT ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan yang harus dilakukan selama satu
tahun sehingga akan memudahkan dalam implementasi dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan, KKP Kelas III Banda Aceh
juga melibatkan lintas sektor dan unit yang terkait khususnya di lingkungan kerja KKP
Kelas III Banda Aceh. Semua itu dimaksudkan dalam upaya ikut berkontribusi dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mendukung pelaksanaan Renstra
Kementerian Kesehatan yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan RKT ini.
Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah, dan ridha dari Allah SWT.
Banda Aceh, 04 Januari 2018
ii
DAFTAR ISIHal
KATA PENGANTAR.............................................................................. iDAFTAR ISI............................................................................................ iiBAB I PENDAHULUAN............................................................. 1
A. Latar Belakang............................................................... 1
B. Kondisi Umum................................................................ 2
C. Potensi dan Permasalahan............................................ 4
D. Lingkungan Strategis..................................................... 6
Bab II VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN DAN SASARANSTRATEGIS.................................................................... 8A. Visi .............................................................................. 8
B. Misi ............................................................................. 8
C. Tujuan......................................................................... 8
D. Sasaran Program........................................................ 9
Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................. 10Bab IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN... 14Bab V PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN ......... 16Bab VI PENUTUP ....................................................................... 17LAMPIRAN
1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGPembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan
memperhatikan tantangan global maupun lokal spesifik. Untuk mendukung
terwujudnya upaya yang berkesinambungan tersebut harus mengacu pada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung
dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan tersebut, Kementerian
Kesehatan RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019 berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana
tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2015-2019.
Salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam RPJMN 2015-
2019 adalan meningkatnya pengendalian penyakit melalui Peraturan Presiden nomor
2 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan
Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015. Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit menyusun Rencana Aksi Program (RAP) yang merupakan
jabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun
mendatang.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Rencana Aksi Program (RAP) perlu
dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada setiap unit
satuan kerja maupun unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan
tetap memperhatikan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran strategis Kementerian
Kesehatan.
Sebagai salah satu unit pelaksaanan teknis Kementerian Kesehatan, Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh juga menyusun RAK tahun 2015-
2019 dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan
2
memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKT merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2018 dilaksanakan setelah
dikeluarkannya Daftar Isian Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018
yang memuat rencana program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang
merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang tidak dapat dilampaui, yang
terdiri dari rupiah murni dan PNBP. RKT menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC) yang mungkin masuk dari negara atau daerah lain tanpa
menghambat perjalanan dan perdagangan melalui pelabuhan maupun bandara.
Meningkatnya aktivitas di bandara dan pelabuhan berkaitan dengan transmisi
penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Sesuai dengan visi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh yang mengikuti visi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong, maka KKP Kelas III Banda Aceh senantiasa
berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan misi
Presiden Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KKP Kelas III Banda Aceh melakukan
berbagai upaya di bidang Pengendalian Karantina, Surveilans Epidemiologi,
Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah sesuai dengan
Permenkes No. 2348/MENKES/PER/XI/2011, dengan harapan pelabuhan yang
berada dalam wilayah kerja KKP Kelas III Banda Aceh bebas dari PHEIC.
B. KONDISI UMUMPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
2348/MENKES/PER/XI/2011 tahun 2011 tentang Tugas Pokok KKP, yaitu
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
Sementara itu, fungsi KKP adalah :
3
1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan
lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,
dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan
kimia.
6. Pelaksanaan sentral/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit
yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan
alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan
surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Struktur Organisasi KKP Kelas III Banda Aceh terdiri dari :
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
4
4. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
5. Instalasi
6. Wilayah Kerja
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Ruang lingkup tugas di KKP Kelas III Banda Aceh berdasarkan Permenkes
Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta
perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan
surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,
dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya,
lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan
teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans
epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat
negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan,
evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan
binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan
terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan
penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja,
kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang
pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
KKP Kelas III Banda Aceh memiliki 9 (sembilan) wilayah kerja (wilker) yaitu
Bandara Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Laut Malahayati, Pelabuhan Laut Ulee-
Lheue, Pelabuhan Laut Lhoknga, Pelabuhan Laut Meulaboh, Pelabuhan Laut
Sinabang, Pelabuhan Laut Tapaktuan, Pelabuhan Laut Labuhan Haji dan
Pelabuhan Laut Singkil.
5
C. POTENSI DAN PERMASALAHANSumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan
faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki
kemampuan manajerial yang baik dalam penyusunan program, namun penting juga
didukung oleh sumber daya teknis yang handal untuk pelaksanaan tugas di
lapangan.
Sumber daya manusia KKP Kelas III Banda Aceh terdiri dari dokter, perawat,
sarjana kesehatan masyarakat, ahli madya kesehatan lingkungan, epidemiolog,
entomolog, sanitarian, asisten apoteker, pranata laboratorium, perencana, arsiparis,
penyusun laporan,analis kepegawaian, penata laporan keuangan, bendahara, dan
pengelola BMN.
Sarana yang tersedia di KKP Kelas III Banda Aceh menjadi kekuatan dan
penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi, yaitu:
1. Tanah
KKP Kelas III Banda Aceh mempunyai 7 (tujuh) lokasi tanah bangunan kantor
yaitu tanah bangunan kantor induk di Lampeuneurut Gampong Aceh Besar
seluas 2000 m2, tanah bangunan parkir kantor induk di Lampeuneurut
Gampong Aceh Besar seluas 300 m2, tanah bangunan kantor wilker
Malahayati di Lamreh Aceh Besar seluas 2000 m2, tanah bangunan kantor
wilker Ulee Lheue di Ulee Lheue Banda Aceh seluas 1998 m2, tanah
bangunan kantor wilker Meulaboh di Ujong Kalak Aceh Barat seluas 238 m2,
tanah bangunan kantor wilker Tapaktuan di Lhok Bengkuang Aceh Selatan
seluas 252 m2.
2. Bangunan
KKP Kelas III Banda Aceh mempunyai 7 (tujuh) unit bangunan gedung yaitu
gedung kantor wilker Malahayati seluas 160 m2, gedung kantor wilker Ulee
Lheue seluas 240 m2, gedung kantor induk di Lampeuneurut seluas 517 m2,
rumah dinas jabatan kepala kantor di Lampeuneurut seluas 70 m2, gedung
kantor wilker Meulaboh seluas 94 m2 dan gedung kantor wilker Tapaktuan 90
m2.
3. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki oleh KKP Kelas III Banda Aceh berupa
kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 15 (lima belas) unit, yang terdiri
dari 8 (delapan) unit ambulance, 4 (empat) unit pickup, dan 3 (tiga) unit mini
6
bus, serta kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang
digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan.
Merujuk pada amanah Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan
IHR 2005, beberapa masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:
1. Masalah regulasi
Belum terbitnya revisi Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina
Laut dan Undang-undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara
sebagai payung hukum petugas KKP bertugas di lapangan;
2. Koordinasi Lintas Sektor
Masih kurangnya koordinasi lintas sektor sehingga menyebabkan
kurangnya komitmen terhadap program kesehatan di pelabuhan/bandara.
Hal ini mengakibatkan beberapa tugas dan fungsi KKP belum berjalan
optimal di wilayah kerja;
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Masih kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah wilker yang ada
untuk pelaksanaan tugas-tugas rutin maupun khusus sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
4. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Masih kurangnya dukungan anggaran dana dari pusat untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi di pintu masuk negara yang lebih sempurna.
D. LINGKUNGAN STRATEGISBerdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 dari Kementrian Kesehatan yang
menitik- beratkan pada Pembangunan Kesehatan adalah Program Indonesia Sehat,
dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan
kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Dengan berakhirnya agenda Millennium
Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui
keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk
dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals
(SDGs), yang meliputi 17 goals. Pembangunan kesehatan di wilayah Pelabuhan
merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang
diberlakukan 15 Juni 2007 dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of
7
International Concern /PHEIC (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang
menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan
dengan menetapkan persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan
perlintasan darat agar setiap saat (a) menyediakan akses pada (i) pelayanan
kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic di lokasi yang dekat sehingga
memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan
(ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b) menyediakan akses
terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke
fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk
pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku
perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk
pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas katering pesawat udara, toilet
umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area
berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan
(e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih dan program pengendalian
vektor dan reservoir di dalam dan di sekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR 2005 juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat
merespon kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a)
menyediakan respon kedaruratan kesehatan masyarakat yang memadai dengan
menetapkan dan memantapkan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan
masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan
dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b)
melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang
terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan
setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang
diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku
perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d)
menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan
yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e)
menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga,
hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti
kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan
dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya
pelaku perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang
8
khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam
merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
9
BAB IIVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISIVisi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh adalah “Masyarakat
Pelabuhan dan Bandara Sehat yang Mandiri dalam Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan Berkeadilan”. Visi ini ikut mendukung tercapainya
Visi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’’.
B. MISIMisi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh adalah :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Misi ini juga dalam rangka mendukung Misi Presiden Republik Indonesia,
yaitu :
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
10
C. TUJUANTerdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan;
2. Meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau
outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan
dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010),
346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,
maka ukuran yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah
memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80
menjadi
8,00.
Dukungan KKP Kelas III Banda Aceh sesuai dengan RAP Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan
pencapaian tujuan yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta
meningkatnya kesehatan jiwa secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam
mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
melalui pelabuhan/bandara yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%.
11
D. SASARAN PROGRAMPada tahun 2018 sasaran program yang akan dicapai adalah menurunnya
penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa,
dengan indikator:
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
sebanyak 4250 sertifikat;
2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini, KLB, dan bencana di wilayah
layanan KKP sebesar 100%;
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit sebanyak 1100 sertifikat;
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 6 posko;
5. Jumlah pelabuhan/bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebanyak 1 pelabuhan;
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
sebanyak 7900 sertifikat;
7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebanyak
9 pelabuhan;
8. Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area sebanyak 1 pelabuhan/bandara;
9. Jumlah orang yang dilakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak
200 orang;
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak
40 dokumen;
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 3 jenis;
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 49 unit.
12
BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kemajuan teknologi dan transportasi serta globalisasi perekonomian pada
satu sisi membawa keuntungan bagi pembangunan suatu bangsa dengan masuknya
modal asing dan terbukanya kesempatan untuk mengekspor komoditas barang/jasa
ke negara lain. Di sisi lain, kemajuan yang ada juga mempengaruhi kompleksitas
permasalahan kesehatan karena menyebabkan peningkatan arus lalu lintas alat
angkut, orang, dan barang antar wilayah, antar daerah, bahkan antar negara. Hal ini
memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (new emerging
infectious diseases, emerging infectious diseases maupun re-emerging infectious
diseases), melalui pintu masuk bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Meningkatnya frekuensi lalu lintas dan jumlah alat angkut pada pintu masuk
negara/wilayah, selain berpotensi menjadi media pembawa vektor/serangga penular
penyakit juga dapat meningkatkan risiko pelabuhan sebagai tempat
perkembangbiakan dan rawan terhadap gangguan vektor serta serangga penular
penyakit. Disamping itu, secara khusus di lingkungan bandara dan pelabuhan timbul
permasalahan kesehatan akibat penggunaan peralatan memancarkan radiasi dan
masalah kebisingan yang dapat menganggu kesehatan.
Pesatnya perkembangan teknologi dan transportasi, globalisasi
perekonomian, serta karakteristik pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara
merupakan tantangan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai Unit Pelayanan
Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas untuk
melakukan cegah tangkal penyakit pada pintu masuk wilayah/negara. Tantangan
lainnya yang dihadapi KKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya adalah
dengan digulirkannya otonomi daerah dan diberlakukannya International Health
Regulation/IHR (2005) di Indonesia. Hal ini menuntut adanya kerjasama dan
koordinasi yang dilakukan KKP kepada pemangku kepentingan terkait di daerah
yang secara riil dipengaruhi oleh frekuensi kegiatan dan kesetaraan eselonisasi
dalam membina jejaring kerja lintas program ataupun lintas sektor.
Tema prioritas pembangunan kesehatan pelabuhan pada tahun 2015-2019
adalah “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan”. Berdasarkan hal
tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Banda Aceh pada tahun 2018 adalah :
13
1. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan diklat teknis petugas;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan
pelabuhan dan bandara;
3. Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
4. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan dan bandara;
5. Pengembangan kemampuan wilayah kerja;
6. Penegakan peraturan/perundangan di bidang kesehatan pelabuhan dan
bandara;
7. Pelaksanaan kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang
kesehatan pelabuhan dan bandara;
8. Penegakan kedisiplinan pegawai menuju pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan
gerakan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan dan
bandara.
Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi KKP Kelas III Banda Aceh
yang mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, dengan mengacu kepada
kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang diterapkan
untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Banda Aceh dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Banda Aceh ditempuh dengan cara : a. Dengan
menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat baik teknis maupun
diklat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas
pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi
di lapangan dengan cepat dan tepat. b. perlu dilakukan pembinaan secara
berkesinambungan dan berjenjang dari masing-masing pejabat di lingkungan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.
2. Melengkapi sarana dan prasarana
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan,
langkah yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Banda Aceh antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan
14
teknis dan sarana penunjang di bidang ketatausahaan, pengendalian
karantina & surveilans epidemiologi dan di bidang pengendalian risiko
lingkungan & kesehatan lintas wilayah termasuk pengendalian vektor.
3. Memperbaiki Manajemen Program
Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila
disusun secara terencana sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang dilakukan
dalam perbaikan manajemen program ini meliputi penyusunan rencana
secara sistematis dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu
(jangka pendek, menegah dan panjang) dan bersifat botton up. Selanjutnya
untuk mengetahui dan menilai hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan
evaluasi secara berkala. Petunjuk teknis pelaksanaan KKP Kelas III Banda
Aceh menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan di wilker. Semua tugas dan
fungsi dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).
4. Meningkatkan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan
penyakit menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan
surveilans epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan sistem
surveilans epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam
melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap
penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini
dimungkinkan bila dilakukan oleh tenaga yang terampil di bidangnya dan
didukung fasilitas yang memadai. Langkah yang akan dilakukan dalam
mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah dengan melakukan
pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara terus menerus
serta melakukan analisis data. Hasil analisis tersebut dijadikan bahan
rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan dan tindak lanjut yang akan
dilakukan terhadap objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit
atau masalah kesehatan di wilayah kerja.
5. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas
Wilayah
15
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga
eksistensi KKP di masa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap
positif terhadap keberadaan KKP. Upaya pengendalian risiko lingkungan
menjadi perhatian utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah pelabuhan Banda Aceh
disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan.
6. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan
mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan
persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.
7. Melaksanakan Promosi Kesehatan
Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu melakukan
promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui pembuatan brosur dan
leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan buletin yang
berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP.
8. Memperkuat Instalasi
Untuk mendukung tugas pokok, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda
Aceh perlu memperkuat instalasi yang sudah ada. Langkah yang dilakukan
dalam memperkuat instalasi adalah dengan menambah peralatan dan bahan
laboratorium dan klinik sehingga cakupan jenis pelayanan dapat diperluas.
9. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SPO
Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh dalam bekerja
senantiasa dituntut melaksanakan tugas dengan mengacu pada Standar
Prosedur Operasional (SPO) dan dilaksanakan sesuai SPO dengan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KKP Kelas III Banda Aceh.
16
BAB IVRENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
Rencana kinerja merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mendukung
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sasaran menurunkan
penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa. Kegiatan
tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari DIPA Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, serta dari perolehan PNBP, Berikut
uraian kegiatan tahun 2018 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
beserta keluaran biayanya:
1) Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB, dengan target tahun
2018 adalah 2 layanan sebesar Rp. 101.321.000,-.
2) Layanan Kekarantinaan Kesehatan, dengan target tahun 2018 adalah 18
layanan sebesar Rp. 1.935.303.000,-
3) Layanan Capaian Eliminasi Malaria, dengan target tahun 2018 adalah 1
layanan sebesar Rp. 90.000.000,-
4) Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, dengan
target tahun 2018 adalah 247 layanan sebesar Rp. 614.000.000,-.
5) Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS, dengan target
tahun 2018 adalah 20 layanan sebesar Rp. 65.000.000,-.
6) Layanan Pengendalian Penyakit TB, dengan target tahun 2018 adalah 6
layanan sebesar Rp. 65.000.000,-.
7) Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta, dengan target tahun 2018 adalah 1
layanan sebesar Rp. 50.000.000,-.
8) Layanan Internal, dengan target tahun 2018 adalah 1 layanan sebesar Rp.
1.324.708.000,-
9) Layanan Perkantoran, dengan target tahun 2018 adalah 1 layanan sebesar
Rp. 9.786.406.000,-
17
BAB VPEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN
A. Pemantauan
Dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan
agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat
dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang
berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan
pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang
ditimbulkannya.
B. Penilaian
Penilaian Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Banda Aceh bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor :
2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 356/MENKES/PER/VI/2008 TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan dan Kepmenkes Nomor : 264/MENKES/SK/III/2004 tentang
Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang telah dijabarkan dalam RKT
ini.
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil
yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan
keputusan apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau
diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi
pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja kegiatan dilaksanakan berdasarkan indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran berdasarkan seksi/sub
bagian yang ada di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.
C. Pelaporan
Pelaporan setiap kegiatan perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk
tahun-tahun berikutnya, serta menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja
Tahunan selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan kesehatan
khususnya di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.
18
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda
Aceh Tahun 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi semua kegiatan
di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja tahun 2018. Penyusunan RKT ini
dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.
RKT ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk
digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya. RKT ini juga mengamanatkan
perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (midterm review) oleh semua bagian
yang terlibat dalam penyusunan RKT Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda
Aceh. RKT Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh dapat mewujudkan
visi, misi, strategi dan kegiatan yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan
penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang keras dari segenap pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh serta kerjasama lintas program dan
lintas sektor dengan instansi lainnya baik di lingkungan pelabuhan/bandara maupun
di luar pelabuhan/bandara.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RKT Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Banda Aceh ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan
dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan2 Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit3 Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa4 Kegiatan : Surveilans dan Karantina Kesehatan5 Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh6 Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya :
No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2018 Alokasi 2018 Dimensi Bidang Nawacita
5
RENCANA KERJA TAHUNANTAHUN 2018
Sasaran Kegiatan (Output) DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
1
Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi Kejadian Luar Biasa(KLB) dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinyaKLB.
2,036,624,000 1
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBDyang memenuhi syarat-syarat sanitasi.
9 pelabuhan/bandara
Jumlah sertifikat/surat izin layanankesehatan lintas yang diterbitkan.
7900 sertifikat
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmempunyai kebijakan kesiapsiagaandalam penanggulangan kedaruratankesehatan masyarakat yang berpotensiwabah.
1 pelabuhan
Jumlah pelayanan kesehatan padasituasi khusus. 6 posko
Jumlah deteksi dini dalam rangkacegah tangkal masuk dan keluarnyapenyakit.
1100 sertifikat
Persentase respon SinyalKewaspadaan Dini (SKD), KLB danbencana di wilayah layanan KKP
100%
Jumlah alat angkut sesuai denganstandar kekarantinaan kesehatan. 4250 sertifikat
51
Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi Kejadian Luar Biasa(KLB) dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinyaKLB.
2,036,624,000 1
7 Rincian Kegiatan
1 2 layanan 101,321,000 2 layanan 107,400,260
- 1 25,986,000 25,986,000
- 6 466,667 2,800,000
Pelaksanaan surveilans kesehatan pada situasi khusus.
- 6 4,966,667 29,800,000
Refresing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menularberbahaya di pintu masuk negara.
Workshop petugas KKP dalam pengendalian penyakit berpotensiKLB di pintu masuk
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menularberbahaya di pintu masuk negara.
Investigasi dan penanggulangan penyakit menular berpotensi KLBdi pintu masuk negara dan PLDB.
Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB pada bencana.
Layanan kesehatan pada situasi khusus.
Satuan Biaya Jumlah AlokasiVolume Jumlah Alokasi
Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB.Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP
2019 2019
A. Perhitungan Pendanaan (tahun 2018 dan Perkiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan (Output)/KomponenTahun 2018 Perkiraan Maju
Volume
- 6 4,966,667 29,800,000
- 1 42,735,000 42,735,0002 18 layanan 1,935,303,000 18 layanan 2,051,421,180
- Penyediaan Internet Service Provider. 12 7,800,000 93,600,000- Workshop Simkespel untuk petugas KKP di induk/wilker. 1 43,350,000 43,350,000- Sosialisasi Simkespel ke LP/LS/Masyarakat. 1 30,450,000 30,450,000- Konsultasi Simkespel ke Pusat. 6 9,200,000 55,200,000
- Pelatihan/workshop bagi petugas KKP. 3 13,900,000 41,700,000
- Pendampingan legalisasi ICV. 1 42,620,000 42,620,000
- 1 30,020,000 30,020,000
- 12 2,216,667 26,600,000
- 27 1,555,556 42,000,000
- Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import. 1 4,500,000 4,500,000
Penyelenggaraan Pelabuhan/bandar udara sehat
- 1 35,800,000 35,800,000
Koordinasi program karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udaraPLBDN dan wilayah.
Pengawasan pada masa pra embarkasi, embarkasi dan debarkasihaji.
Survei penyaki KKM di alat angkut.Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan.
Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan.Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import.
Sosialisasi penyelenggaraan pelabuhan/bandar udara sehat.
Pengawasan arus mudik pada situasi khusus.Layanan kekarantinaan kesehatanLayanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP
Sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui Simkespel.
Pelatihan/workshop bagi petugas KKP.
Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut.
Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB pada bencana.
Layanan kesehatan pada situasi khusus.
- Koordinasi program karantina kesehatan ke LS/LP. 14 994,286 13,920,000- Konsultasi teknis ke pusat. 6 9,200,000 55,200,000- Konsultasi petugas wilker ke induk. 18 1,566,667 28,200,000
- 1 484,031,000 484,031,000
- Bimtek terpadu ke wilayah kerja 18 4,500,000 81,000,000
- 4 810,000 3,240,000- 9 4,500,000 40,500,000
- 1 3,168,000 3,168,000
- 3 97,776,333 293,329,000
Pengadaan alat kesehatan kekarantinaan kesehatan.
Monitoring dan evaluasi kegiatan terpadu ke wilayah kerja.Pengadaan media KIE karantina kesehatan pelabuhan, bandar udaradan PLBDN.
Pengadaan media KIE karantina kesehatan pelabuhan, bandarudara.
Pengadaan bahan kesehatan kekarantinaan kesehatan.Pengadaan bahan kesehatan kekarantinaan kesehatan.
Pengadaan alat kesehatan
Koordinasi program karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udaraPLBDN dan wilayah.
Pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan pada masa embarkasi dan debarkasi haji.
Bimtek ke wilayah kerja
Monitoring dan evaluasiPertemuan/rapat/monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 21 682,143 14,325,000
- 1 30,450,000 30,450,000
12 258,333 3,100,000
12 2,050,000 24,600,000
12 2,291,667 27,500,000
12 5,005,000 60,060,000
12 26,693,333 320,320,000
12 391,667 4,700,000
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP yang dalamrangka penerbitan PHQC.
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP dalam rangkapenerbitan PHQC.
Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangka penerbitanSSCC/SSCEC.
Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangkapenerbitan SSCC/SSCEC.
Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut.
Layanan kesehatan rujukanLayanan kesehatan rujukan.
Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (Certifikat ofPratique).
Penerbitan COPLayanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara.
Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara.
Pengadaan alat kesehatan kekarantinaan kesehatan.
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP yang memilikipintu masuk internasional.
Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM.
Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM.
Layanan pemeriksaan P3K kapal.Layanan pemeriksaan P3K kapal.
Pengadaan alat kesehatan
1 1,820,000 1,820,000
B. Sumber Pendanaan
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah1 2 layanan
- 1 25,986,000 25,986,000 Aceh Besar
- 6 2,800,000 2,800,000 Aceh Besar
Pelaksanaan surveilans kesehatan pada situasi khusus.
- 6 29,800,000 29,800,000
LokasiNo JenisKomponen
Sasaran Kegiatan (Output)/KomponenIndikasi Pendanaan Tahun 2018
Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB pada bencana.
Workshop petugas KKP dalam pengendalian penyakit berpotensiKLB di pintu masuk
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menularberbahaya di pintu masuk negara.
Investigasi dan penanggulangan penyakit menular berpotensi KLBdi pintu masuk negara dan PLDB.
Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB.Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP
Refresing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menularberbahaya di pintu masuk negara.
Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut.
- 6 29,800,000 29,800,000
600,000 600,000 Lhoknga600,000 600,000 Bandara SIM600,000 600,000 Ulee Lheue600,000 600,000 Malahayati
13,700,000 13,700,000 Meulaboh13,700,000 13,700,000 Tapaktuan
- 1 42,735,000 42,735,0007,122,500 7,122,500 Ulee Lheue7,122,500 7,122,500 Meulaboh7,122,500 7,122,500 Labuhan Haji7,122,500 7,122,500 Singkil7,122,500 7,122,500 Sinabang7,122,500 7,122,500 Bandara SIM
2 18 layanan
- Penyediaan Internet Service Provider. 12 93,600,000 93,600,000 Bandara SIM8,400,000 8,400,000 Ulee Lheue8,400,000 8,400,000 Lhoknga8,400,000 8,400,000 Malahayati8,400,000 8,400,000 Singkil8,400,000 8,400,000 Meulaboh8,400,000 8,400,000 Labuhan Haji8,400,000 8,400,000 Singkil
Sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui Simkespel.
Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB pada bencana.
Layanan kesehatan pada situasi khusus.Pengawasan arus mudik pada situasi khusus.
Layanan kekarantinaan kesehatanLayanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP
8,400,000 8,400,000 Sinabang18,000,000 18,000,000 Aceh Besar
- Workshop Simkespel untuk petugas KKP di induk/wilker. 1 43,350,000 43,350,000 Aceh Besar- Sosialisasi Simkespel ke LP/LS/Masyarakat. 1 30,450,000 30,450,000 Aceh Besar- Konsultasi Simkespel ke Pusat. 6 55,200,000 55,200,000 Pusat
- Pelatihan/workshop bagi petugas KKP. 3 41,700,000 41,700,000 Pusat
- Pendampingan legalisasi ICV. 1 42,620,000 42,620,0006,750,000 Banda Aceh6,750,000 Aceh Besar4,160,000 Kab. Aceh Barat4,160,000 Kab.Aceh Jaya4,160,000 Kab. Aceh Selatan4,160,000 Kab. Abdya4,160,000 Kab. Aceh Singkil4,160,000 Kab. Simeulue4,160,000 Kab. Nagan Raya
Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut.
Pengawasan pada masa pra embarkasi, embarkasi dan debarkasihaji.
Pelatihan/workshop bagi petugas KKP.
4,160,000 Kab. Nagan Raya
- 1 30,020,000 30,020,000
450,000 Banda Aceh450,000 Aceh Besar
4,160,000 Kab. Aceh Barat4,160,000 Kab.Aceh Jaya4,160,000 Kab. Aceh Selatan4,160,000 Kab. Abdya4,160,000 Kab. Aceh Singkil4,160,000 Kab. Simeulue4,160,000 Kab. Nagan Raya
- 12 26,600,000 26,600,000 Ulee Lheue
- 27 42,000,000 42,000,000SinabangSingkilTapaktuanLabuhan HajiMeulabohBandara SIMUlee-LheueMalahayatiLhokngaAceh Besar
Survei penyaki KKM di alat angkut.Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan.
Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan.
Pengawasan pada masa pra embarkasi, embarkasi dan debarkasihaji.
-- Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import. 1 4,500,000 4,500,000
450,000 450,000 Sinabang450,000 450,000 Singkil450,000 450,000 Tapaktuan450,000 450,000 Labuhan Haji900,000 900,000 Meulaboh450,000 450,000 Bandara SIM450,000 450,000 Ulee-Lheue450,000 450,000 Malahayati450,000 450,000 Lhoknga
Penyelenggaraan Pelabuhan/bandar udara sehat
- 1 35,800,000 35,800,000 Aceh Besar
- Koordinasi program karantina kesehatan ke LS/LP. 14 13,920,000 13,920,0006,960,000 6,960,000 Lhokseumawe
Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import.
Sosialisasi penyelenggaraan pelabuhan/bandar udara sehat.
Koordinasi program karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udaraPLBDN dan wilayah.
6,960,000 6,960,000 Lhokseumawe6,960,000 6,960,000 Medan
- Konsultasi teknis ke pusat. 6 55,200,000 55,200,000 Pusat- Konsultasi petugas wilker ke induk. 18 28,200,000 28,200,000 Aceh Besar
- 1 484,031,000 484,031,000 Aceh Besar
- Bimtek terpadu ke wilayah kerja 18 81,000,000 81,000,00015,480,000 15,480,000 Sinabang15,480,000 15,480,000 Singkil15,480,000 15,480,000 Tapaktuan15,480,000 15,480,000 Labuhan Haji15,480,000 15,480,000 Meulaboh
900,000 900,000 Bandara SIM900,000 900,000 Ulee-Lheue900,000 900,000 Malahayati900,000 900,000 Lhoknga
- 2 3,240,000 3,240,000 Aceh Besar- 9 40,500,000 40,500,000
7,740,000 7,740,000 Sinabang7,740,000 7,740,000 Singkil7,740,000 7,740,000 Tapaktuan7,740,000 7,740,000 Labuhan Haji7,740,000 7,740,000 Meulaboh
450,000 450,000 Bandara SIM
Monitoring dan evaluasi kegiatan terpadu ke wilayah kerja.
Pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan pada masa embarkasi dan debarkasi haji.
Bimtek ke wilayah kerja
Monitoring dan evaluasiPertemuan/rapat/monitoring dan evaluasi kegiatan.
450,000 450,000 Ulee-Lheue450,000 450,000 Malahayati450,000 450,000 Lhoknga
- 1 3,168,000 3,168,000 Aceh Besar
- 3 293,329,000 293,329,000 Aceh Besar
- 21 14,325,000 14,325,000 Aceh Besar
- 1 30,450,000 30,450,000 Malahayati
12 3,100,000 3,100,000350,000 Sinabang
Layanan pemeriksaan P3K kapal.Layanan pemeriksaan P3K kapal.
Pengadaan media KIE karantina kesehatan pelabuhan, bandar udaradan PLBDN.
Pengadaan media KIE karantina kesehatan pelabuhan, bandarudara.
Pengadaan bahan kesehatan kekarantinaan kesehatan.Pengadaan bahan kesehatan kekarantinaan kesehatan.
Pengadaan alat kesehatanPengadaan alat kesehatan kekarantinaan kesehatan.
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP yang memilikipintu masuk internasional.
Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM.
Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM.
350,000 Sinabang350,000 Singkil350,000 Tapaktuan350,000 Labuhan Haji350,000 Meulaboh350,000 Bandara SIM350,000 Ulee-Lheue350,000 Malahayati300,000 Lhoknga
12 24,600,000 24,600,00012,300,000 Bandara SIM
12 27,500,000 27,500,0008,700,000 Lhoknga8,700,000 Malahayati8,700,000 Meulaboh1,400,000 Ulee Lheue
12 60,060,000 60,060,000 Bandara SIM
12 320,320,000 320,320,000
40,040,000 Sinabang
40,040,000 Singkil
Layanan kesehatan rujukanLayanan kesehatan rujukan.
Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (Certifikat ofPratique).Penerbitan COP
Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara.Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara.
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP yang dalamrangka penerbitan PHQC.
Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP dalam rangkapenerbitan PHQC.
40,040,000 Tapaktuan
40,040,000 Labuhan Haji
40,040,000 Meulaboh
40,040,000 Ulee-Lheue
40,040,000 Malahayati
40,040,000 Lhoknga
12 4,700,000 4,700,000
587,500 Sinabang587,500 Singkil587,500 Tapaktuan587,500 Labuhan Haji587,500 Meulaboh587,500 Ulee-Lheue587,500 Malahayati587,500 Lhoknga
Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangkapenerbitan SSCC/SSCEC.
Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut.
Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangka penerbitanSSCC/SSCEC.
587,500 Lhoknga
1 1,820,000 1,820,000 TapaktuanBandara SIMUlee-LheueMalahayatiLhok-Nga
Mengetahui, Banda Aceh, 04 Januari 2018Kasi PKSE
Saifullah, SKM, M.KesNIP 196709011989031002
Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut.Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut.
1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan2 Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit3 Sasaran Program : Menurunnya penyakit tular vektor dan zoonotik4 Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik5 Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh6 Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya
No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2018 Alokasi 2018 Dimensi Bidang Nawacita
1 1 Bandara 614,000,000 1 5
Jumlah Pelabuhan/Bandara Bebasvektor pada wilayah perimeter danbuffer area
100%
RENCANA KERJA TAHUNANTAHUN 2018
Sasaran Kegiatan (Output) Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Layanan Pengendalian Vektordan Binatang PembawaPenyakit
Jumlah Pelabuhan/Bandara Bebasvektor pada wilayah perimeter danbuffer area
100%
7 Rincian Kegiatan
Volume Jumlah Alokasi2019 2019
1 1 90,000,000 90,000,000 2 103,500,000
- 1 90,000,000 90,000,000 2 100,000,000
2 247 2,485,830 614,000,000 446 706,100,000
- 247 2,485,830 614,000,000 446 706,100,000
B. Sumber Pendanaan
Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
JenisKomponen
Indikasi Pendanaan Tahun 2018
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
Lokasi
Layanan Capaian Eliminasi Malaria
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria diPelabuhan/Bandara
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan BinatangPembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara
Tahun 2018 Perkiraan Maju
Volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
A. Perhitungan Pendanaan (tahun 2018 dan Perkiraan Maju)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah1 90,000,000 90,000,000
- 90,000,000 90,000,000
055 20,000,000 20,000,000 Semua Wilker
056 Survei Demam Massal Malaria 10,000,000 10,000,000 Banda Aceh & Aceh Besar060 Surveilan Migrasi di pelabuhan dan bandara 20,000,000 20,000,000 Semua Wilker061 Pengadaan media promosi dan KIE malaria 40,000,000 40,000,000 Aceh Besar
2 60,000,000 554,000,000 614,000,000
- 270,209,000 270,209,000
055 15,000,000 15,000,000Aceh Besar, Banda Aceh,Meulaboh, Labuhan Haji
056 Sarana dan prasarana pengendalian vektor dan BPP 135,209,000 135,209,000 Aceh Besar
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan BinatangPembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara
Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
JenisKomponen
Pengamatan faktor risiko pencegahan dan pengendalian malaria
Lokasi
Layanan Capaian Eliminasi MalariaLayanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria diPelabuhan/Bandara
Monitoring resistensi/efikasi 2 jenis bahan aktif insektisida
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
056 Sarana dan prasarana pengendalian vektor dan BPP 135,209,000 135,209,000 Aceh Besar057 Pengawasan pengendalian vektor dan BPP di wilayah kerja 70,000,000 70,000,000 Banda Aceh, Aceh Besar
058 60,000,000 60,000,000 Pusat
059 50,000,000 50,000,000 Pusat
- Layanan Pengendalian Vektor DBD 181,782,000 181,782,000100 Survei dan larvasida 8,406,000 8,406,000 Semua Wilker101 Larvasida 6,606,000 6,606,000 Semua Wilker102 Fogging 166,770,000 166,770,000 Semua Wilker dan Induk- Layanan Pengendalian Vektor Pes 74,629,000 74,629,000100 Pemetaan 3,068,000 3,068,000 Semua Wilker101 Persiapan bahan dan alat 26,680,000 26,680,000 Semua Wilker dan Induk102 Pemasangan perangkap 44,161,000 44,161,000 Semua Wilker103 Identifikasi tikus dan pinjal 720,000 720,000 Semua Wilker- Layanan Pengendalian Vektor Diare 11,984,000 11,984,000100 Survei 880,000 880,000 Semua Wilker101 spraying 11,104,000 11,104,000 Semua Wilker dan Induk- Layanan Pengendalian Vektor Malaria 15,396,000 15,396,000100 Survei jentik 220,000 220,000 Semua Wilker101 Survei nyamuk 7,908,000 7,908,000 Semua Wilker dan Induk
Koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pengendalian vektor danBPPPeningkatan kapasitas SDM dan tenaga jafung Entomologi danpengendalian vektor
102 Larvasida 160,000 160,000 Semua Wilker103 Spraying (IRS) 7,108,000 7,108,000 Semua Wilker
Banda Aceh, 04 Januari 2018
1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan
2 Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3 Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
4 Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
5 Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
6 Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya
No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2018 Alokasi 2018 Dimensi Bidang Nawacita
1 20 Layanan 65,000,000 1 5
Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular langsung100%
2 6 Layanan 65,000,000 1 5Layanan Pengendalian
Penyakit TB
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
Sasaran Kegiatan (Output)Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit HIV
AIDS
Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular langsung100%
2 6 Layanan 65,000,000 1 5
Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular langsung100%
3 1 Layanan 50,000,000 1 5
Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular langsung100%
Layanan Pengendalian
Penyakit TB
Intensifikasi Penemuan Kasus
Kusta
7 Rincian Kegiatan
Volume Jumlah Alokasi2019 2019
1 20 3,250,000 65,000,000 20 80,000,000
- 20 3,250,000 65,000,000 20 80,000,000
2 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB 6 10,833,333 65,000,000 9 75,000,000
- 6 10,833,333 65,000,000 9 75,000,000
3 Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 1 50,000,000 50,000,000 2 55,000,000
- 1 50,000,000 50,000,000 2 55,000,000
B. Sumber Pendanaan
Lokasi
Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
Intensifikasi Penemuan Kasus dalam upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit Kusta
Perkiraan Maju
No
Volume
Jenis
Komponen
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
Layanan Test HIV dan IMS di KKP
Layanan Deteksi dini Terduga TB wilayah kerja KKP
Indikasi Pendanaan Tahun 2018
A. Perhitungan Pendanaan (tahun 2018 dan Perkiraan Maju)
Tahun 2018
Satuan Biaya Jumlah AlokasiNo
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah
1 65,000,000 65,000,000
- 65,000,000 65,000,000
18,800,000 18,800,000Singkil
18,800,000 18,800,000Tapaktuan
18,800,000 18,800,000Sinabang
2,150,000 2,150,000Aceh Besar
2,150,000 2,150,000Banda Aceh
2,150,000 2,150,000Aceh Besar
2,150,000 2,150,000Aceh Besar
2 65,000,000 65,000,000
- 65,000,000 65,000,000
15,800,000 15,800,000Meulaboh
15,800,000 15,800,000Singkil
15,800,000 15,800,000Sinabang
4,400,000 4,400,000Aceh Besar
4,400,000 4,400,000Banda Aceh
4,400,000 4,400,000Aceh Besar
4,400,000 4,400,000Aceh Besar
3 Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 50,000,000 50,000,000
LokasiSasaran Kegiatan (Output)/KomponenNoJenis
Komponen
Layanan Pengendalian Penyakit TB
Layanan Deteksi dini Terduga TB wilayah kerja KKP
Indikasi Pendanaan Tahun 2018
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
Layanan Test HIV dan IMS di KKP
- 50,000,000 50,000,000
25,000,000 25,000,000Banda Aceh
25,000,000 25,000,000Aceh Besar
Banda Aceh, 04 Januari 2018
Intensifikasi Penemuan Kasus dalam upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit Kusta
1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan2 Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit3 Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa4 Kegiatan : Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit5 Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh6 Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya :
No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2018 Alokasi 2018 Dimensi Bidang Nawacita
1 1 layanan 1,324,708,000 1 5
Jumlah dokumen dukungan manajemendan tugas teknis lainnya 40 dokumen
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidangP2P 3 jenis
RENCANA KERJA TAHUNANTAHUN 2018
Sasaran Kegiatan (Output)
Layanan Internal (over head)
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidangP2P 3 jenis
Jumlah pengadaan sarana & prasarana 49 unit
2 1 layanan 9,786,406,000 1 5
Jumlah dokumen dukungan manajemendan tugas teknis lainnya 40 dokumen
7 Rincian Kegiatan :
Volume Jumlah Alokasi2019 2019
1 1 1,324,708,000 1,324,708,000 1 5,298,832,000
1 40,900,000 40,900,0001 76,050,000 76,050,000
Pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja 1 131,850,000 131,850,000Penyusunan revisi RAK ke pusat 1 18,400,000 18,400,000Penyusunan E-Planning 1 49,000,000 49,000,000Penyusunan dokumen RKAKL 2 28,440,000 56,880,000
Layanan Perkantoran
Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
Layanan Internal (over head)
Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor indukPengadaan fasilitas ruang aula
A. Perhitungan Pendanaan (tahun 2018 dan Perkiraan Maju)
Tahun 2018
Biaya satuan Jumlah Alokasi
Perkiraan Maju
VolumeNo
2 31,020,500 62,041,000
Penyusunan laporan pelaksanaan program 12 2,933,350 35,200,0001 9,200,000 9,200,0001 9,200,000 9,200,0002 840,000 1,680,000
Pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P 2 64,055,000 128,110,000Penyusunan laporan indikator RAK 1 560,000 560,000Penyusunan LAKIP dan perjanjian kinerja 1 18,960,000 18,960,000Evaluasi SAKIP 1 36,800,000 36,800,000
4 6,529,750 26,119,000
2 65,360,000 130,720,000
Rekonsiliasi pengelolaan PNBP 2 37,300,000 74,600,000Verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan satker 4 1,350,000 5,400,000
1 24,260,000 24,260,000
2 9,452,000 18,904,000
Penyusunan laporan tahunan satker
Pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumenperencanaan dan penganggaran
Pengumpulan laporan E-Monev penganggaranPengumpulan laporan E-Monev Bappenas/PP39 tahun 2006
Penyusunan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semester/tahunan
Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan baik UP/TUP danLS Satker
Penyusunan dan updating RPK dan RPD
Rekonsiliasi laporan UAPPA E-1 laporan keuangan UPT tahun 2017 dansemester I tahun 2018
2 9,452,000 18,904,000
Pendidikan dan pelatihan pegawai 3 8,890,000 26,670,0001 18,400,000 18,400,0001 44,200,000 44,200,0002 9,410,000 18,820,0003 11,390,000 34,170,0001 40,724,000 40,724,000
Rapat penyusunan media yang berisi kegiatan secara berkala 2 1,545,000 3,090,000Pengelolaan UPG 2 18,220,000 36,440,000Rapat penyusunan ABK dan peta dan informasi jabatan 2 1,090,000 2,180,000Rapat penyusunan bisnis proses UPT 2 1,215,000 2,430,000
2 17,875,000 35,750,000
Dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN 2 49,900,000 99,800,000
2 Layanan Perkantoran 1 9,786,406,000 9,786,406,000 1 10,765,046,600
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 641,193,833 7,694,325,996Kebutuhan sehari-hari perkantoran 12 85,779,750 1,029,357,000Langganan daya dan jasa 12 12,000,000 144,000,000Pemeliharaan kantor 12 56,780,250 681,363,000
Rapat pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit, danpersiapan assesment penilaian satker WBK/WBBM
Penyusunan rencana umum pengadaanPeningkatan kapasitas SDM pengelola barang dan jasaPengelolaan barang dan jasa
Penyusunan dan updating RPK dan RPD
Perencanaan dan evaluasi pegawaiPengelolaan administrasi kepegawaian
Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor 12 10,700,000 128,400,000Honorarium pengelola SAI satker 12 1,200,000 14,400,000Honorarium pengelola SAI wilayah 12 1,200,000 14,400,000Honorarium pengelola BMN 12 2,360,000 28,320,000Honorarium pengelola PNBP 12 4,320,000 51,840,000
B. Sumber Pendanaan
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah
1 1,120,492,000 204,216,000 1,324,708,000
053 40,900,000 40,900,000 Kantor Induk053 76,050,000 76,050,000 Aula Kantor Induk
Pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja 053 131,850,000 131,850,00023,480,000 23,480,000 Bandara23,480,000 23,480,000 Ulee Lheue13,425,000 13,425,000 Lhoknga
7,640,000 7,640,000 Malahayati3,275,000 3,275,000 Meulaboh
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen
Layanan Internal (over head)
Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor indukPengadaan fasilitas ruang aula
LokasiIndikasi Pendanaan Tahun 2018Jenis
Komponen
3,275,000 3,275,000 Meulaboh13,425,000 13,425,000 Labuhan Haji20,275,000 20,275,000 Tapaktuan13,425,000 13,425,000 Sinabang13,425,000 13,425,000 Singkil
Penyusunan Revisi RAK ke pusat 055 18,400,000 18,400,000 PusatPenyusunan E-Planning 055 49,000,000 49,000,000
18,400,000 18,400,000 Pusat25,800,000 30,600,000 Wilayah Kerja
Penyusunan dokumen RKAKL 056 1,680,000 55,200,000 56,880,0001,680,000 1,680,000 Kantor Induk
55,200,000 55,200,000 Pusat
056 62,041,000 62,041,000 Pusat
Penyusunan laporan pelaksanaan program 057 35,200,000 35,200,00020,800,000 20,800,000 Pusat14,400,000 14,400,000 Wilayah Kerja
057 9,200,000 9,200,000 Pusat057 9,200,000 9,200,000 Pusat057 1,680,000 1,680,000 Kantor Induk
Pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P 057 128,110,000 128,110,00059,700,000 59,700,000 Kantor Induk23,300,000 23,300,000 Wilayah Kerja
Pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumenperencanaan dan penganggaran
Pengumpulan laporan E-Monev penganggaranPengumpulan laporan E-Monev Bappenas/PP39 tahun 2006Penyusunan laporan tahunan satker
45,110,000 45,110,000 PusatPenyusunan laporan indikator RAK 057 560,000 560,000 Kantor IndukPenyusunan LAKIP dan perjanjian kinerja 057 560,000 18,400,000 18,960,000
560,000 560,000 Kantor Induk18,400,000 18,400,000 Pusat
Evaluasi SAKIP 057 36,800,000 36,800,000 Pusat
058 26,119,000 26,119,000 Kantor Induk
058 130,720,000 130,720,000
73,600,000 73,600,000 Pusat
57,120,000 57,120,000 KKP Lhokseumawe & KKP Sabang
Rekonsiliasi pengelolaan PNBP 058 74,600,000 74,600,00030,600,000 30,600,000 Wilayah Kerja36,800,000 36,800,000 Pusat
7,200,000 7,200,000 KPPN
Verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan satker 058 5,400,000 5,400,000
1,800,000 1,800,000 KPPN
Rekonsiliasi laporan UAPPA E-1 laporan keuangan UPT tahun 2017dan semester I tahun 2018
Penyusunan realisasi anggaranbulanan/triwulan/semesteran/tahunan
1,800,000 1,800,000 KPPN
1,200,000 1,200,000 KPKNL
1,200,000 1,200,000 DJPb
1,200,000 1,200,000 DJKN
059 23,485,000 775000 24,260,000 Kantor Induk
059 18,904,000 18,904,000504,000 504,000 Kantor Induk
18,400,000 18,400,000 Pusat061 26,670,000 26,670,000 Luar kota061 18,400,000 18,400,000 Pusat061 44,200,000 7,200,000 51,400,000
25,800,000 7,200,000 33,000,000 Wilayah Kerja18,400,000 18,400,000 Pusat
062 18,820,000 18,820,000420,000 420,000 Kantor Induk
18,400,000 18,400,000 Pusat062 34,170,000 34,170,000 Luar kota062 40,724,000 40,724,000
15,480,000 15,480,000 Wilayah Kerja18,044,000 18,044,000 Pusat
7,200,000 7,200,000 Dalam kota
Penyusunan rencana umum pengadaan
Peningkatan kapasitas SDM pengelola barang dan jasaPengelolaan barang dan jasa
Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan baik UP/TUPdan LS Satker
Penyusunan dan updating RPK dan RPD
Perencanaan dan evaluasi pegawaiPengelolaan administrasi kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan pegawai
Rapat penyusunan media yang berisi kegiatan secara berkala 064 3,090,000 3,090,000 Kantor IndukPengelolaan UPG 064 36,440,000 36,440,000
8,840,000 8,840,000 Kantor Induk27,600,000 27,600,000 Pusat
Rapat penyusunan ABK dan peta dan informasi jabatan 065 2,180,000 2,180,000 Kantor IndukRapat penyusunan bisnis proses UPT 065 2,430,000 2,430,000 Kantor Induk
065 35,750,000 35,750,000
2,430,000 2,430,000 Kantor Induk33,320,000 33,320,000 Pusat
Dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN 067 99,800,000 99,800,00054,000,000 54,000,000 Wilayah Kerja36,800,000 36,800,000 Pusat
9,000,000 9,000,000 Luar/dalam kota
2 Layanan Perkantoran 9,786,406,000 9,786,406,000Pembayaran gaji dan tunjangan 001 7,694,326,000 7,694,326,000 Kantor induk dan semua wilkerKebutuhan sehari-hari perkantoran 002 1,029,357,000 1,029,357,000 Kantor induk dan semua wilker
Rapat pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit, danpersiapan assesment penilaian satker WBK/WBBM
Kebutuhan sehari-hari perkantoran 002 1,029,357,000 1,029,357,000 Kantor induk dan semua wilkerLangganan daya dan jasa 002 144,000,000 144,000,000 Kantor induk dan semua wilkerPemeliharaan kantor 002 681,363,000 681,363,000 Kantor induk dan semua wilkerPembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor 002 128,400,000 128,400,000 Kantor indukHonorarium pengelola SAI satker 002 14,400,000 14,400,000 Kantor indukHonorarium pengelola SAI wilayah 002 14,400,000 14,400,000 Kantor indukHonorarium pengelola BMN 002 28,320,000 28,320,000 Kantor indukHonorarium pengelola PNBP 002 51,840,000 51,840,000 Banda Aceh/Aceh Besar
Banda Aceh, 04 Januari 2018