KATA PENGANTAR · Indonesia di periode ini juga ikut dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan periode sebelumnya. Kami mendasarkan penilaian kami dengan mengacu pada dua benchmark, yaitu

KATA PENGANTAR

PPI BRIEF adalah analisis PPI Dunia atas kondisi nasional dan internasional terkini. PPI Brief

diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia dan memuat kajian ringkas berisi analisis

dan tinjauan kritis dari anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia dari berbagai belahan dunia. PPI

Brief diterbitkan sebagai kontribusi pemikiran PPI untuk memecahkan masalah-masalah

kebijakan baik di tingkat nasional dan internasional. PPI Dunia berupaya mengumpulkan analisa

akademis, studi komparatif, dan masukan ide-ide segar dari rumpun ilmu sosial humaniora,

ekonomi, lingkungan, sains dan teknologi, yang merupakan pelajaran (lesson learned) yang di

dapat di ruang kelas (hasil sintesa studi akademis dan produksi pengetahuan yang terjadi dalam

diri pribadi) maupun kajian kolektif yang menawarkan angin segar kemajuan berdasarkan data,

pengetahuan, dan temuan-temuan yang relevan.

PPI Dunia telah mengumpulkan dan menerima lima belas (15) manuskrip kajian kritis

kebijakan maupun kajian teknis yang bisa dijadikan pertimbangan dalam merumuskan,

menyesuaikan, dan memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di masa kini dan

yang akan datang. Setelah proses editorial, per September 2020 Pusat Kajian dan Gerakan PPI

Dunia 2019-2020 telah menerbitkan lima belas (15) hasil kajian dan sumbang pikiran

mahasiswa Indonesia yang sedang dan/atau baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri

dalam kompilasi dan file terpisah Policy Brief PPI Dunia, di bawah payung besar Perhimpunan

Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia).

Dalam bidang ekonomi, Komisi Ekonomi telah membuat dua kajian di tentang Tinjauan

Performa Ekonomi Indonesia Periode 2014-2019 yang menerangkan bahwa melihat bahwa

capaian Kabinet Kerja jilid 1 Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam bidang ini cukup

memuaskan. Namun, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam menerjemahkan target

Nawa Cita yang dijanjikan.

Kajian ke-2 adalah Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Perkonomian

Indonesia yang menjelaskan gambaran umum global uncertainty dan implikasinya terhadap

perekenomian Indonesia.

Selanjutnya, di bidang energi, Komisi Energi telah menghasilkan tiga kajian yakni pertama,

Peluang Besar Energi Surya Sebagai Masa Depan Indonesia sebagai upaya menggenjot

energi terbarukan guna mengejar target bauran energi nasional mengingat potensi energi surya

sangat besar di Indonesia. Kedua, Gas Bumi untuk Masa Depan Kelistrikan dan Kendaraan

Berbahan Bakar Gas yang menguraikan manfaat gas bumi yang lebih ramah lingkungan,

mengurangi penggunaan BBM, dan mampu mengurangi defisit neraca perdagangan. Ketiga,

Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memaparkan bahwa

wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki keterbatasan akses dalam pengembangan infrastruktur

sumber daya energi primer. Untuk itu, pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru

terbarukan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah energi di wilayah Nusa Tenggara

Barat. Keempat, Life Electric Vehicle Batteries Implementation for Stationary Energy

Storage Application in Indonesia menyimpulkan bahwa “Electricity storage will play a key

role in facilitating the next stage of the global energy transition by enabling higher shares of

variable renewable electricity, by accelerating off-grid electrification and directly decarbonising

the transport sector”.

Selain itu, Komisi Hukum, Pertahanan, dan Keamanan telah menulis tentang Decoupling

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia yang mengelaborasikan decoupling AS-Tiongkok

dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap globalisasi dan berpotensi memecah dunia

Kembali ke berbagai sphere of influences yang didominasi oleh satu negara atau blok yang kuat.

Lebih lanjut, Komisi Kesehatan telah melakukan dua kajian, pertama, Tinjauan Sistem

Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Menilai Kesiapan Indonesia Menuju Cakupan

Kesehatan Semesta yang menjelaskan bahwa untuk mencapai kesehatan semesta, pemerintah

perlu melakukan optimalisasi terhadap anggaran kesehatan dan dana untuk Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) serta pencegahan perilaku adverse selection oleh peserta JKN dan fraud oleh

pelaku kesehatan. Kedua, Tinjauan Kesiapan Indonesia Dalam Memasuki Masa New

Normal Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia: Aspek Tatalaksana Kesehatan

Masyarakat yang menyebutkan bahwa ada tiga hal yang harus dijamin selama Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) dilakukan yakni optimalisasi perlindungan komunitas, optimalisasi

perlindungan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi deteksi kasus.

Berikutnya, Komisi Pemuda telah menerbitkan kajian dengan judul Pendalaman dan Strategi

Pemanfaatan Bonus Demografi di Indonesia yang mengulas variabel krusial sebagai

pendorong (Input) dan penarik (Input after process) yang menentukan kualitas pemuda dan juga

lahan pemuda untuk berkarya dalam rangka menghasilkan nilai tambah dalam bentuk barang

maupun jasa. Sebagai faktor pendorong yaitu khusunya pendidikan. Sementara itu, Komisi

Maritim dan Kelautan mempublikasikan dua kajian, pertama, Tantangan dan Potensi Garam

Nasional yang menelaborasikan bahwa untuk mencapai swasembada garam nasional,

pemerintah perlu menggali potensi produksi garam nasional dengan melakukan intensifikasi

lahan, ekstensifikasi lahan, dan peningkatan kualitas garam rakyat. Kedua, Pengelolaan

Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia yang mendorong agar pemerintah

mempercepat pemulihan dalam sektor budidaya perikanan pasca pandemi dengan cara

mengurangi beban biaya produksi, keringanan kredit, dan memperlancar rantai pasok.

Seterusnya, Komisi Pangan mengangkat judul Membangun Ketahanan Pangan Indonesia di

tengah Pandemi COVID-19 yang menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 merupakan

momentum revitalisasi pertanian secara holistik dengan menyiapkan langkah taktis yang

fundamental. Selanjutnya, Komisi Pendidikan telah menerbitkan kajian dengan judul

Pandangan Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Potret Ketidakmerataan Pelayanan

Terhadap Guru Di Daerah yang mendorong adanya pemerataan pelayanan guru di daerah.

Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk meratakan atau redistribusi jumlah kepala

sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah termasuk wilayah 3T. Terakhir, Komisi

Teknologi menulis tentang Peran Teknologi Dalam Sektor Pembangunan di Sektor

Pertanian Indonesia yang mengelaborasikan Reformasi Agraria dengan fundamental

framework yang jelas sebagai prasyarat agar ke depannya suatu intervensi teknologi di sector

pertanian dapat berfungsi optimal dan efektif.

Sebagai penutup kata pengantar ini, kami ucapkan terimakasih banyak kepada Koordinator PPI

Dunia Fadlan Muzakki (PPI Tiongkok), Sekretaris Umum PPI Dunia Ahmad Ghiyats Fawwaz

(HPMI Yordania), dan ketua komisi-komisi PPI Dunia yang telah melanjutkan mandat

Simposium Internasional 2019 di Johor Bahru, Malaysia. Terkhusus, Ketua Komisi Ekonomi

Muhammad Putra Hutama (PPI Hongaria), Ketua Komisi Energi Fransesco Redy Karo Karo

(PERMIRA Rusia), Ketua Komisi Pendidikan Kifah Gibraltar Bey Fananie (P3I Azerbaijan),

Ketua Komisi Kesehatan Silvester Henry Lerasina (PPI Tiongkok), Ketua Komisi Sosial

Budaya Khoirul Bakhri Basyarudin (PPI Aljazair),

Ketua Komisi Pangan Simatupang Yitzhak Karunia (PPI Jerman), Ketua Komisi Pemuda

Narendra Ning Ampledenta (PPI Jerman), Ketua Komisi Hukum, Pertahanan, dan Kemanan

Wasisto Raharjo Jati (PPI Australia), Ketua Komisi Maritim dan Kelautan Dhaneswara Al

Amien (PPI Swedia), Ketua Komisi Teknologi Heru Shokhibul Burhan (PPI Turki).

Tidak lupa kami apresiasi sebesar-besarnya kepada para editor dan desainer yang telah

membantu dalam penyusunan Policy Brief PPI Dunia diantaranya Alfin Rosyidha (PPI India),

Alfa Taufan Latif (PPI India), Shabrina Izzati Adliah (PERMIRA Rusia), Farra Addina

Islami (PPMI Mesir), Hilda Humaira (PPMI Mesir), Muhammad Kamal Ihsan (PPMI Mesir),

Agus Salim Suherman (PPMI Mesir) Ahmad Maulana Albarizi (PPI Lebanon), Bernadetta

Tiare Rachel Njo (PPI Taiwan), Salsabila Putri Dywantie (PPI India), Fatimah Mustafawi

Muhammadi (IPI Iran), Andi Mohammad Muthahhari (IPI Iran), Gading Ekapuja Aurizki

(PPI United Kingdom), Cindy Evania Charis (PPI Tiongkok), dan Desainer Muhammad

Ramadhani (PERMIRA Rusia).

Juga kami ucapkan terimakasih kepada Tim Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia 2018/2019

yang telah memberikan kontribusi dalam merancang konsep kajian dan gerakan strategis untuk

PPI Dunia yaitu teruntuk Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (PPI Australia), Bening Tirta

Muhammad (PPI Singapura), dan Rachmad Adi Riyanto (PPI Jepang)

Semoga kumpulan hasil kajian dan gagasan yang terbit dalam kompilasi Policy Brief PPI Dunia

ini tidak hanya sekadar menjadi arsip, melainkan menjadi pemantik kajian-kajian lebih

mendalam dan lebih bernas, serta menjadi upaya untuk menjadi partner bagi pemerintah dalam

berbagi gagasan, ide, terobosan, dan inovasi untuk mengakselerasi kemajuan bangsa Indonesia

ke depan.

Salam Inovatif-Progresif-Aspiratif

Malaysia, 30 Agustus 2020

Tertanda,

Ahmad Zacky Makarim (PPI Malaysia)

Chief Editor Policy Brief PPI Dunia 2019-2020

Muhammad Iksan Kiat (PERMIRA Rusia) & Ahmad Baihaqi Maskum (PPMI Mesir)

Co-Editor Policy Brief PPI Dunia 2019-2020

DAFTAR ISI

1. Tinjauan Performa Ekonomi Indonesia Periode 2014-2019

2. Dampak Ketidakpastian Global Terhadap Perekonomian Indonesia

3. Peluang Besar Energi Surya Sebagai Masa Depan Energi Indonesia

4. Gas Bumi Untuk Masa Depan Kelistrikan dan Kendaraan Berbahan Bakar Gas

(BBG)

5. Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Life Electric Vehicle Batteries Implementation for Stationary Energy Storage

Application in Indonesia

7. Decoupling Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia.

8. Tinjauan Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Menilai Kesiapan

Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

9. Tinjauan Kesiapan Indonesia Dalam Memasuki Masa New Normal Selama

Pandemi COVID-19 di Indonesia: Aspek Tatalaksana Kesehatan Masyarakat

10. Pendalaman dan Strategi Pemanfaatan Bonus Demografi di Indonesia

11. Tantangan dan Potensi Garam Nasional

12. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia

13. Membangun Ketahanan Pangan di Indonesia

14. Pandangan Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Potret Ketidakmerataan

Pelayanan Terhadap Guru di Daerah

15. Peran Teknologi Dalam Pembangunan di Sektor Pertanian Indonesia

Tinjauan Performa Ekonomi

Indonesia Periode 2014-2019

Komisi Ekonomi PPI Dunia No. 1 / 2020

Penulis: Putra Hutama, Denny Irawan, Chairul

Adi, Achyar Al Rasyid, Perwira Yodanto

Editor: Denny Irawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan gambaran umum terhadap perekonomian Indonesia

pada periode 2014-2019. Secara umum, tentunya periode ini berkaitan dengan masa

pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Meskipun demikian, kami tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa performa perekonomian

Indonesia di periode ini juga ikut dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan periode sebelumnya.

Kami mendasarkan penilaian kami dengan mengacu pada dua benchmark, yaitu perekonomian

negara- negara berkembang lainnya di kelompok BRICS dan MINT, dan dokumen-dokumen

resmi dari pemerintah. Kami meyakini bahwa posisi Indonesia yang semakin penting dalam

konstelasi perekonomian Internasional tidak akan terlepas dari kondisi negara-negara mitra dan

perekonomian AS dan Tiongkok yang tetap dominan. Eskalasi perang dagang juga

memberikan warna khusus dalam gejolak perekonomian global beberapa tahun terakhir yang

tentunya memiliki pengaruh penting bagi perekonomian Indonesia.

Kajian ini terdiri atas lima tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. Tiga topik pertama

berorientasi pada performa makroekonomi, fiskal dan perdagangan. Dua kajian berikutnya

berfokus pada pembangunan regional melalui dana desa dan peningkat kesejahteraan. Secara

umum kami melihat bahwa perekonomian Indonesia merupakan salah satu dengan performa

terbaik di kelompok BRICS- MINT, khususnya dari aspek makroekononomi. Pun demikian,

pertanyaan besar yang masih menjadi tantangan adalah kualitas pertumbuhan yang sejauh ini

masih bertumpu pada konsumsi, dan memiliki kontribusi yang terbilang kurang optimal dalam

penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pada tulisan pertama, kami menyajikan gambaran umum performa makroekonomi Indonesia.

Secara umum, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan performa makroekonomi

terbaik di kelompok BRICS-MINT. Namun, tentu terdapat beberapa catatan penting,

khususnya terkait kualitas pertumbuhan Indonesia yang sejauh ini masih bertumpu dengan

konsumsi.

Kedua, kami menyajikan gambaran kinerja fiskal pemerintah. Kami melihat bahwa kontribusi

pajak dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima

tahun terakhir, meskipun belum diimbangi kemampuan yang baik dalam pencapaian target.

Ketiga, kami menyajikan gambaran kinerja perdagangan dan diplomasi ekonomi. Kami melihat

bahwa performa perdagangan Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk dapat

berkembang. Pengaruh perang dagang global merupakan salah satu faktor utama penyebabnya.

Di samping itu, peran diplomasi ekonomi yang sudah gencar dilakukan belum menunjukkan

hasil yang signifikan.

Keempat, kami menyajikan gambaran capaian pembanguna regional, khususnya terkait peran

strategis dana desa. Kami melihat indikasi dampak positif dana desa terhadap pembangunan

desa. Meskipun demikian, terdapat tantangan besar untuk peningkatan kapasitas perangkat

desa agar penyerapan dana desa bisa lebih efektif.

Kelima, kami menyajikan gambaran capaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari tiga

indikator utama indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Kami melihat bahwa capaian Kabinet Kerja jilid 1 Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam

bidang ini cukup memuaskan. Namun, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam

menerjemahkan target Nawa Cita yang dijanjikan.

Performa Makroekonomi Indonesia di Periode 2014-2019

Denny Irawan

Stabilitas dan Pencapaian

Sepanjang periode 2014-2019, performa makroekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil,

meskipun memiliki beberapa catatan. Dalam artikel ini dilakukan perbandingan performa

makroekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya dalam kelompok BRICS

dan MINT yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Meksiko, Indonesia,

Nigeria dan Turki.

Secara kumulatif sepanjang periode 2014Q1-2019Q2, perekonomian Indonesia merupakan

salah satu negara yang bertumbuh paling tinggi di lingkungan BRICS-MINT (Gambar 1.a).

Perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar total 29,48% sepanjang periode tersebut, dan

merupakan yang tertinggi ketiga setelah India (44,52%) dan Tiongkok (40,58%). Sementara

itu, beberapa negara lainnya cenderung bertumbuh lebih lambat, seperti Afrika Selatan, yang

secara kumulatif bertumbuh sebesar 5,21%, dan Rusia (1,56%). Bahkan, terdapat negara yang

mengalami penyusutan ukuran perekonomian, yaitu Brazil yang tumbuh negatif sebesar -4,79%

secara kumulatif.

Gambar 1. (a) Pertumbuhan PDB Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q2 (%); dan

(b) Pergerakan Nilai Tukar Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q3 (%)

Sumber: World Bank (2019) dan IMF (2019)

Disamping itu, performa makroekonomi Indonesia dapat dilihat juga dari nilai tukar Rupiah

yang secara kumulatif terdepresiasi sebesar 24% pada periode 2014-2019Q3 (Gambar 1.b.).

Performa ini menempatkan Rupiah di posisi ketiga di lingkungan BRICS-MINT. Meskipun

demikian, stabilitas ini diproyeksikan sulit untuk dipertahankan seiring menguatnya tensi

perang dagang dunia yang terus memberi tekanan terhadap mata uang negara-negara

berkembang, termasuk Rupiah. Performa nilai tukar Rupiah ini tentunya tidak terlepas dari

posisi akomodatif kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, yang cukup efektif dalam menjaga

stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping itu, keberhasilan yang dicapai sejauh ini juga

merupakan kontribusi atas disiplin fiskal yang terus terjaga di bawah batas aman 3% PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu yang paling stabil sepanjang

periode 2014- 2019 (Gambar 2). Laju pertumbuhan tetap terjaga di kisaran 5%+, meskipun

terdapat tren penurunan. mendekati angka 5%. Tiongkok juga stabil dengan laju pertumbuhan

di atas 6%, dengan tren penurunan seiring gejolak perang dagang dalam beberapa tahun

terakhir. Sedangkan negara-negara lainnya memiliki fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Turki tercatat negatif dalam periode 2018Q4-

2019Q2.

Gambar 2. Pertumbuhan PDB (YoY) Indonesia dan Negara-Negara Berkembang Lainnya, 2014-2019

Sumber: World Bank (2019)

Tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan, dimana publikasi terakhir BPS

pada bulan Agustus 2019 menunjukkan angka pengangguran berada di posisi 5,28%, atau turun

dari posisi Agustus 2018 sebesar 5,34%. Di satu sisi, hal ini merupakan indikasi bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil terus berkontribusi secara positif

terhadap penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, tren penurunan angka pengangguran yang

semakin mengecil dibandingkan stabilitas pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penciptaan

lapangan kerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.

Gambar 3. (a) Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%); dan (b) Tingkat Inflasi

YoY(%), Sumber: BPS, 2019

Selain itu, inflasi terus terjaga stabil berada di kisaran 3% selama periode 2015-2019, dimana

inflasi YoY Oktober 2019 tercatat sebesar 3,13%, berada pada level yang sama dengan posisi

Desember 2018. Laju inflasi ini diproyeksikan tetap terjaga, bahkan ada kecenderungan

melemah seiring perlambatan ekonomi global.

Beberapa Catatan

Meskipun perekonomian Indonesia cenderung stabil di tengah gejolak yang melanda berbagai

negara lain, terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai. Pertama, performa ekonomi

Indonesia tampak terus melemah. Gambar 4 menjabarkan dinamika siklus bisnis perekonomian

Indonesia dibandingkan dinamika siklus bisnis total negara-negara G20. Siklus ini

menggambarkan deviasi pertumbuhan ekonomi dari tren masing-masing. Tampak bahwa

perekonomian G20 berada pada kondisi di bawah garis tren, atau dalam posisi negatif. Di sisi

lain, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi positif, meskipun sudah hampir

menyentuh garis tren. Seiring dengan proyeksi perekonomian dunia yang akan terus mengalami

perlambatan, terdapat peluang besar bagi perekonomian Indonesia untuk masuk ke dalam

siklus bawah dalam beberapa triwulan ke depan.

Gambar 4. Siklus Bisnis Indonesia dan Total Negara G20, 2010-2019

Sumber: OECD (2019), Diolah

Tabel 1. Struktur PDB Indonesia Berdasarkan Penggunaan, 2010-2019Q2 (%)

Komponen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2

Konsumsi Rumah

Tangga 56.2 55.6 55.4 55.3 55.5 55.4 55.5 55.4 55.4 54.9

Konsumsi Pemerintah 9.0 9.0 8.8 8.9 8.6 8.6 8.2 8.0 7.9 7.7

PMTDB 31.0 31.8 32.7 32.5 32.4 32.4 32.2 32.6 33.0 31.8

Net Ekspor 1.9 2.0 0.4 1.0 0.7 1.6 1.6 1.8 0.8 1.8

Perubahan Inventori 1.9 1.6 2.3 1.5 1.9 1.3 1.4 1.3 1.9 2.2

Diskrepansi Statistik - 0.0 0.4 0.7 0.9 0.7 1.1 0.9 0.9 1.6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS (2019)

Kedua, persoalan lain yang tetap menjadi perhatian adalah struktur perekonomian Indonesia

yang tetap bertumpu pada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 55% terhadap

PDB. Struktur tersebut terus bertahan setidaknya dalam satu dekade terakhir. Pada saat

terjadinya krisis global pada tahun 2008, posisi dominan konsumsi disinyalir merupakan faktor

utama yang menjaga perekonomian. Indonesia tetap dapat bertumbuh secara positif. Akan

tetapi, perlu diperhatikan juga kualitas pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang demikian.

Hal ini terkait dengan kapasitas produksi perekonomian Indonesia. Sebab, sektor produksi yang

ditandai dengan ekspor dan investasi merupakan kunci dari pertumbuhan berkualias yang

berkontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di

samping itu, peran konsumsi pemerintah semakin menyusut, sementara porsi investasi

(PMTDB) cenderung stagnan.

Ketiga, penting juga untuk diperhatikan yaitu korekasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap

penciptaan lapangan kerja. Gambar 5 menjabarkan perbandingan pertumbuhan ekononomi

dengan laju penurunan tingkat pengangguran. Tampak bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap

penurunan angka penangguran berada di kisaran -0,1 hingga -0,3 dalam tiga tahun terakhir.

Rendahnya angka elastisitas tersebut disinyalir disebabkan oleh pertumbuhan yang masih

didominasi konsumsi. Tentu ini yang harus menjadi fokus ke depannya, mengingat

pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang masih positif.

Gambar 5. Laju Pertumbuhan PDB dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS, 2019

Diskusi dan Rekomendasi

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan

performa yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara berkembang dalam lingkungan

BRICS- MINT. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas pertumbuhan dan stabilitas nilai tukar.

Secara domestik, performa makroekonomi Indonesia juga tampak dari inflasi yang terjaga di

kisaran 3% sepanjang 2015- 2019. Selain itu, stabilitas juga ditunjukkan dari tingkat

pengangguran terbuka yang terus menurun.

Namun, terdapat indikasi yang jelas tentang perlambatan laju perekonomian, sebagaimana

terlihat dalam pertumbuhan YoY. Risiko ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global

juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, elastisitas

pertumbuhan terhadap penurunan angka pengangguran juga tampak mengalami penurunan.

7,00 0,06 5,94

6,18

6,00 0,05 5,61 5,5 5,34

5,28

5,00

5,06 5,15 5,17 5,04

4,00 4,94 4,88

-0,02 -0,01

3,00 -0,03

2,00 -0,06

1,00

0,04

0,02

0,00

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

-0,10 2014 2015

-0,12

2016 2017 2018 2019Q2

Pertumbuhan Pengangguran Elastisitas - Kanan

Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kedepannya. Pertama,

Indonesia perlu terus mempromosikan investasi dan mengupayakannya menjadi motor baru

pendorong pertumbuhan. Peran pemerintah tentunya penting dalam menarik arus investasi baik

asing maupun domestik untuk tetap menggiatkan perekonomian nasional. Kedua, kebijakan

moneter yang akomodatif perlu terus dipertahankan. Stabilitas nilai tukar yang bisa dicapai

sejauh ini tidak terlepas dari keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar berada

pada kisaran yang diharapkan. Ketiga, disiplin fiskal perlu tetap dijaga, meskipun ruang gerak

untuk ekspansi masih tetap ada. Seiring dengan perlambatan yang diprediksi masih akan terus

terjadi, pemerintah dinilai perlu meningkatkan belanja untuk menjaga stabilitas kinerja

perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik.2019. www.bps.go.id

2. The International Monetary Fund (IMF) International Financial Statistics. 2019.

www.data.imf.org

3. Organization of Economic Cooperation and Development. 2019. www.data.oecd.org

4. The World Bank Global Economic Monitor. 2019. www.data.worldbank.org

http://www.bps.go.id/

http://www.data.imf.org/

http://www.data.oecd.org/

http://www.data.worldbank.org/

Performa Fiskal Indonesia di Periode 2014 – 2019

Chairul Adi

1. Kinerja Penerimaan

Kontribusi pajak dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan

dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2019, pajak diharapkan dapat berkontribusi sekitar

82,5% dari total pendapatan negara, angka yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun,

meningkatnya peran perpajakan dalam APBN belum diimbangi kemampuan dalam pencapaian

target. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan perpajakan selama periode pertama

pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kurang memuaskan. Realisasi penerimaan dari

sektor perpajakan melenceng cukup jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN, bahkan

merupakan capaian terendah dalam dua dekade terakhir. Demikian halnya di akhir periode

pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai dengan bulan Oktober 2019, penerimaan

pajak baru mencapai sekitar Rp1.018 triliun, hanya tumbuh sebesar 0,23% dibanding periode

yang sama tahun lalu. Jumlah ini setara dengan 64,56% dari target APBN 2019 dan lebih rendah

dari capaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 71.39%. Dengan hanya dua bulan

tersisa, realisasi target penerimaan pajak diperkirakan sulit melampaui capaian tahun lalu.

Rendahnya kolektibilitas pajak tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia, yakni

perbandingan penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data OECD

menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia dalam beberapa terakhir menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2017, tax ratio Indonesia hanya sebesar 11,53%, merupakan yang terendah di antara

negara-negara di Asia Pasifik, bahkan lebih rendah dari rata-rata negara Amerika Latin dan

Afrika. Masih belum optimalnya kinerja di sektor perpajakan dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang diyakini ikut berkontribusi pada

perlambatan ekonomi domestik yang kemudian berdampak pada lambannya pertumbuhan

penerimaan perpajakan dan tax ratio yang terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi

lapangan kerja di sektor informal5 (sekitar 57%) juga turut berdampak pada sulitnya

menggenjot penerimaan pajak. Pemetaan potensi dan pengenaan basis pajak yang relatif lebih

sulit di sektor informal serta relatif banyaknya insentif pajak (atau pembebasan pengenaan

pajak) yang diberikan di sektor tersebut, misal pertanian dan perikanan, menjadi salah satu

tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi di bidang

administrasi perpajakan, antara lain melalui simplifikasi pendaftaran NPWP serta penyampaian

laporan SPT secara elektronik merupakan salah satu capaian positif di sektor perpajakan.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki NPWP dan

kepatuhan dalam menyampaikan SPT. Namun, tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT

tidak serta merta dapat dijadikan indikasi bahwa informasi perpajakan di dalamnya telah

disampaikan secara akurat. Hal ini diperkuat hasil survei OECD yang menunjukkan bahwa

penghindaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup krusial di Indonesia (Lewis

2019). Menggali potensi pengenaan objek pajak baru tentu merupakan hal yang sangat penting

untuk terus dilakukan, misal pajak terhadap e-commerce, content providers, dan sebagainya.

Akan tetapi, perluasan basis objek pajak baru di tengah tekanan pelambatan ekonomi global

dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha yang pada gilirannya justru menjadi

kontraproduktif bagi penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Untuk itu, meningkatkan

kepatuhan dan penegakan hukum atas kewajiban pembayaran pajak yang sudah jelas diatur

perlu mendapat porsi yang lebih besar. Penguatan basis data perpajakan, pemanfaatan teknologi

dan kapasitas SDM, serta sinergitas antar institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh

lebih penting daripada sekedar menitikberatkan pada penambahan jumlah pegawai pajak.

Program pengampunan pajak (tax amnesty). yang diklaim merupakan salah satu yang tersukses

di dunia semestinya menjadi momentum yang sangat tepat untuk mendorong kepatuhan dan

penegakan hukum bagi wajib pajak.

Tabel 2. Kinerja Sektor Perpajakan

Tahun

Kontribusi Pajak

terhadap APBN6

Realisasi Penerimaan

Pajak7

Pertumbuhan Target

Penerimaan Pajak8

Tax Ratio9

2000 56,45% 104,37% - 7,87%

2001 61,63% 100,44% 66,33% 10,90%

2002 70,37% 97,85% 16,23% 11,27%

2003 70,90% 97,42% 15,72% 11,81%

2004 69,55% 100,85% 11,97% 12,10%

2005 70,08% 98,60% 26,51% 12,36%

2006 64,14% 96,27% 20,76% 11,92%

2007 69,37% 99,79% 15,75% 12,17%

2008 67,10% 108,12% 23,82% 12,99%

2009 73,04% 95,09% 7,01% 11,06%

2010 72,67% 97,31% 14,01% 11,36%

2011 72,19% 99,45% 18,21% 12,17%

2012 73,28% 96,49% 15,65% 12,48%

2013 74,87% 93,81% 13,00% 12,50%

2014 73,97% 92,04% 8,51% 12,16%

2015 82,25% 83,29% 19,51% 12,11%

2016 82,59% 83,48% 3,35% 12,00%

2017 80,63% 91,23% -4,32% 11,53%

2018 78,14% 93,86% 9,87% -

2019 82,51% 64,56%10 10,4% -

Sumber: Kemenkeu, OECD

Gambar 6. Perbandingan Tax Ratio di Beberapa Negara Tahun 2017

Sumber: OECD

Penerimaan cukai secara nominal menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Namun

pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir tercatat hanya sekitar 35%, cukup jauh

dibandingkan pertumbuhan pada lima tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100%.

Kenaikan cukai hasil tembakau yang cukup signifikan pada tahun 2020 serta rencana

pengenaan cukai terhadap penggunaan plastik merupakan salah satu langkah tepat untuk

meningkatkan potensi penerimaan negara sekaligus menekan konsumsi kedua barang tersebut.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pengawasan untuk mengurangi

jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, meski kontribusinya terhadap APBN relatif menurun seiring naiknya porsi

penerimaan dari sektor perpajakan, kinerja penerimaan negara yang bersumber dari PNBP pada

2014 – 2018 relatif lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2018, realisasi

PNBP mencapai lebih dari 148% dari target yang ditetapkan di APBN, tertinggi dalam dua

dekade terakhir.

2. Kinerja Pengeluaran

Belanja negara terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada periode pertama

pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah realisasi belanja negara berhasil mencapai lebih

dari Rp2.000 triliun dalam satu tahun APBN. Artinya, hanya dalam waktu delapan tahun,

APBN telah naik lebih dari dua kali lipat. Namun jika dilihat dari pertumbuhan tahunan,

kenaikan APBN relatif lebih lambat dibanding periode pemerintahan sebelumnya. Selama 10

tahun pemerintahan Presiden SBY, APBN tumbuh rata- rata sebesar 16,35% per tahun

sementara selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, APBN rata-rata naik

sebesar 5,61%. Dari sisi penyerapan anggaran, kinerja kementerian dan lembaga juga relatif

lebih rendah dibanding periode-periode sebelumnya, bahkan pada tahun 2016 tingkat

penyerapan anggaran kurang dari 90%, terendah dalam dua dekade terakhir.

Beberapa hal positif perlu digarisbawahi terkait alokasi belanja negara. Kebijakan pemotongan

subsidi BBM merupakan salah satu lompatan besar pemerintah dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2015, anggaran belanja subsidi turun sekitar 50% tahun sebelumnya dan terus turun

dalam beberapa tahun terakhir. Namun, realisasi belanja subsidi tahun 2018 kembali

mengalami kenaikan seiring naiknya harga minyak dan pelemahan Rupiah.

Turunnya belanja subsidi dalam beberapa tahun terakhir memberikan ruang fiskal yang lebih

lebar bagi pemerintah untuk mengalokasikannya pada sektor lain, terutama infrastruktur.

Anggaran belanja infrastruktur tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu

hampir 170% dalam lima tahun terakhir. Lebih dari 200 proyek strategis nasional, termasuk di

dalamnya 37 proyek infrastruktur prioritas, ditargetkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun

2015 – 2019. Meskipun masih banyak kendala pada tataran implementasi, antara lain terkait

pembebasan lahan, proses tender, dan overutilisation BUMN, capaian pembangunan di sektor

infrastruktur perlu diapresiasi. Data dari World Bank, misalnya, menunjukkan bahwa Logistic

Performance Index (LPI) Indonesia naik dari 3,08 pada tahun 2014 menjadi 3,15 pada tahun

2018. Dari sisi peringkat juga terjadi kenaikan dari 53 menjadi 46. Pengembangan skema

dukungan pemerintah, antara lain melalui skema Viability Gap Fund dan Availability Payment,

diyakini dapat mendorong kontribusi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam

mendukung pembiayaan infrastruktur.

Alokasi belanja di sektor pendidikan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun secara

proporsi relatif stagnan di kisaran 20%. Sebaliknya, porsi anggaran di bidang kesehatan

menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Satu hal yang perlu dicermati, dalam

lima tahun terakhir terjadi peningkatan porsi belanja pegawai dibanding periode pemerintahan

sebelumnya. Padahal pada saat yang bersamaan Pemerintah tidak menaikkan gaji ASN dan juga

adanya moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015. Kenaikan tersebut mungkin

disebabkan proses remunerasi sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang masih terus

berjalan di beberapa kementerian/lembaga. Dengan kembali dibukanya pendaftaran CPNS

sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah perlu mewaspadai pembengkakan porsi belanja

pegawai yang dapat berdampak pada menyempitnya ruang gerak fiskal.

Tabel 3. Alokasi Belanja Negara (Rp Triliun)

Tahun Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Pegawai Barang/Jasa Modal Total Belanja

2010 216,7 29,9 148,1 97,6 80,3 1.042,1

2011 258,3 36,1 114,2 175,7 124,6 117,9 1.295,0

2012 297,4 40,6 145,5 197,9 140,9 145,1 1.491,4

2013 332,2 46,3 168,5 221,7 169,7 180,9 1.650,6

2014 353,4 59,6 154,1 243,7 176,6 147,3 1.767,3

2015 390,3 69,3 256,1 281,1 233,3 215,4 1.796,6

2016 370,8 92,8 269,1 305,1 259,6 169,5 1.864,3

2017 406,1 92,2 379,7 312,7 291,5 208,7 2.004,1

2018 431,7 109,0 394,0 346,9 347,5 184,1 2.213,1

2019 492,5 123,1 415,0 381,6 345,2 189,3 2.461,1

3. Kinerja Pembiayaan

Utang menjadi isu yang cukup panas dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian masyarakat

mengkritik jumlah utang pemerintah yang naik signifikan dalam lima tahun terakhir. Kritik

tersebut cukup beralasan mengingat data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa utang

pemerintah naik sekitar 71,69%, yaitu dari sebesar Rp2.609 triliun pada akhir tahun 2014

menjadi sebesar Rp4.479 triliun pada akhir tahun 2018. Dalam empat tahun terakhir,

outstanding utang pemerintah tumbuh rata-rata sekitar 15% per tahun, atau hampir dua kali

lipat pertumbuhan utang tahunan selama 10 tahun pemerintah Presiden SBY. Di sisi lain,

nominal defisit APBN hanya tumbuh sebesar 6% per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan

utang lebih tinggi dari pertumbuhan nominal defisit APBN. Hal ini dikarenakan adanya pos

penyertaan modal, khususnya BUMN infrastruktur, yang tidak masuk dalam komponen

penghitungan defisit APBN. Rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan kenaikan, yaitu dari

24,7% pada akhir 2014 menjadi 29,9% pada akhir 2018. Angka tersebut masih jauh lebih

rendah dari batas maksimum yang disyaratkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 60% dari

PDB.

Meski level utang pemerintah masih dalam batas aman, pemerintah perlu waspada dan berhati-

hati dalam kebijakan pengelolaan utang. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa

alokasi belanja negara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa didukung

alokasi anggaran ke sektor-sektor yang produktif, pertumbuhan utang pemerintah tidak akan

sustainable. Selain itu, porsi utang (berupa Surat Berharga Negara/SBN) dalam denominasi

mata uang asing menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentu saja

berdampak pada meningkatnya eksposur utang pemerintah terhadap risiko pergerakan nilai

tukar, terlebih dalam beberapa tahun ke depan ekonomi global diperkirakan masih belum stabil.

Kebijakan penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing perlu lebih selektif dan

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah

porsi kepemilikan asing yang relatif cukup tinggi. Di satu sisi hal ini menunjukkan kepercayaan

investor global terhadap Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan eksposur risiko

pembalikan modal secara tiba-tiba (sudden reversal). Untuk itu, meningkatnya penerbitan

utang perlu diimbangi upaya pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik yang

lebih optimal. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa diimbangi peningkatan kapasitas dan

likuiditas pasar keuangan domestik. Selain itu, koordinasi antar otoritas sangat penting untuk

mencegah terjadinya kanibalisme atau ‘perebutan’ likuiditas antara pemerintah, bank, dan

pelaku pasar lainnya.

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tabel 4. Persentase Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indonesia 18,56 30,53 30,8 32,98 32,54 38,13 38,21 37,55 39,82 37,71 38,64

Japan 5,97 6,45 8,5 8,56 8,45 9,07 10,43 10,63 11,23 N/A N/A

Korea 7,64 11,05 12,9 10,91 10,72 10,81 10,05 10,47 11,21 11,8 N/A

Malaysia 13,48 21,63 26,6 30,1 29,4 29,02 31,7 32,16 29,23 23,99 22,99

Thailand 3,23 7,22 11,51 16,37 17,42 18,3 14,23 14,1 15,57 18,48 17,21

DAFTAR PUSTAKA

1. Asian Bonds Online, 2019, https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/ Badan

Pusat Statistik 2019, Tenaga Kerja, https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-

kerja.html#subjekViewTab3

2. Bank Indonesia, 2019, Statistik Sistem Keuangan Indonesia

3. Kemenkeu 2019, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2019,

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

4. Kemenkeu 2018, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2018,


5. Kemenkeu, 2019, Portal Data APBN, http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/

6. Lewis, C 2019, Raising more public revenue in Indonesia in a growth-and equity-

friendly way, OECD Economics Department Working Paper Series No. 1534.

7. OECD, 2019, ‘Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 -

Indonesia’, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-

indonesia.pdf

https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/

https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3

https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3



http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf

Performa Perdagangan Internasional dan Diplomasi Indonesia di

Periode 2014-2019

M. Putra Hutama

Pada bagian ini disajikan ulasan mengenai performa perdagangan internasional dan diplomasi

ekonomi Indonesia di periode 2014-2019. Kami mengevaluasi neraca perdagangan Indonesia

dengan melihat selisih ekspor dan impor serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan Indonesia mengalami surplus/defisit perdagangan. Tulisan ini juga akan

menyajikan data 10 besar komoditas (HS6) utama ekspor Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Lebih lanjut, kami akan menjabarkan beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan

jumlah ekspor melalui diplomasi perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Saat ini,

Indoensia sudah memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas multilateral, yaitu AFTA

(Asean Free Trade Agreement) dan 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Chile dan Pakistan.

Diakhir bagian, kami akan menjabarkan potensi dan tantangan perdangan international dan

diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia 5 tahun ke depan.

Secara teori, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Kerr & Gaisford, 2007). Hal tersebut

terjadi dikarenakan setiap negara yang terlibat dalam perdagangan international secara otomatis

dapat mencipatakan spesialisasi produk atau jasa sehingga harga produksi lebih efisien. Harga

produksi yang lebih efisien dapat menurunkan harga penjualan yang membuat konsumen atau

masyarakat bisa menikmati lebih banyak produk atau jasa. Perdangangan internasional juga

dapat menstimulus foreign direct investment atau investasi luar negeri, hal tersebut dapat

mendorong inovasi, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, tentunya

setiap negara tetap perlu melakukan kalkulasi untuk mengukur biaya dan manfaat dari membuka

pasar impor serta mencari sebanyak banyaknya negara untuk pasar ekspor. Perjanjian dagang

baik preferrential maupun free trade agreement (FTA) menjadi salah satu strategi bagi setiap

negara untuk meningkatkan arus ekspor dan impor baik bilateral maupun multilateral.

Performa Perdagangan Internasional Indonesia 2014-2018

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nilai ekspor yang fluktuatif. Pada periode 2014-

2016, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan hingga 17,9 %. Akan tetapi, sejak tahun

2016 sampai tahun 2018, ekspor indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar

24,7%. Naik turunnya nilai ekspor Indonesia sejalan dengan naik turunnya nilai ekspor global.

Hal serupa juga menjelaskan terjadinya penurunan impor Indonesia sebesar 23,9% dari 2014

hingga 2016 dan mengalami kenaikan kembali sebesar 39,1% dari 2016 hingga 2018.

Penurunan ekspor dan impor Indonesia sejalan dengan penurunan jumlah volume perdagangan

global 2014-2017. Hal ini terindikasi karena pada tahun tersebut expor dan impor global “lesu”

dikarenakan komitmen inggris untuk keluar dari European Union (Brexit) dan mulainya perang

dagang antara China dan USA.

Performa neraca perdagangan Indonesia pada awal periode Presiden Jokowi memiliki tren yang

meningkat. Pada tahun 2014 Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar 2,1 miliar

USD. Selanjutnya Indonesia mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun

2017, dimana neraca perdagangan surplus sebesar 11,9 miliar USD. Akan tetapi pada tahun

2018, Indonesia kembali mencatatkan performa negatif. Neraca perdagangan kembali defisit

sebesar -8,5 miliar USD atau lebih buruk 6,4 miliar USD dari tahun 2014.

Gambar 7. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2018

Sumber: Trademap

Pada Tabel 3 dapat kita lihat pembagian komoditas ekspor dan impor Indonesia yang terbagi

ke dalam produk migas dan produk non migas. Cukup menarik bahwasannya terjadi penurunan

yang cukup drastis sebesar 43,4% pada impor produk migas 2014-2017. Hal tersebut sejalan

dengan penghapusan kebijakan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Jika hanya mengacu

terhadap produk non-migas, sejak tahun 2014 hingga 2017 Indonesia mencatat surplus

perdagangan mengalami peningkatan sebesar 81,4%. Akan tetapi pada tahun 2018, neraca

Juta

USD

200

180

160

140

120

100

80

60

15,0

10,0

5,0

-

2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Ekspor Nilai Impor Neraca Perdagangan - kiri

produk non migas Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 80% akibat

terjadinya peningkatan nilai impor. Faktor yang disinyalir menyebabkan naiknya nilai impor

yaitu pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2017-2018 yang mengakibatkan nilai impor

Indonesia melonjak atau yang lebih dikenal dengan istilah J-curve effect.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Migas dan Non-Migas (Juta USD) URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

EKSPOR 175.980,00 150.366,30 145.186,20 168.828,20 180.012,70

- MIGAS 30.018,80 18.574,40 13.105,50 15.744,30 17.171,70

- NON MIGAS 145.961,20 131.791,90 132.080,80 153.083,90 162.840,90

IMPOR 178.178,80 142.694,80 135.652,90 156.985,60 188.711,20

- MIGAS 43.459,90 24.613,20 18.739,30 24.316,00 29.868,40

- NON MIGAS 134.718,90 118.081,60 116.913,60 132.669,50 158.842,80

NERACA -2.198,80 7.671,50 9.533,30 11.842,60 -8.698,60

- MIGAS -13.441,10 -6.038,80 -5.633,90 -8.571,70 -12.696,70

- NON MIGAS 11.242,30 13.710,30 15.167,20 20.414,30 3.998,10

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan impor khususnya pada tahun

2017 dan 2018 adalah kenaikan impor migas. Hal tersebut adalah dampak dari pemerintah

memutuskan untuk tidak menaikan harga BBM jenis premium. Pada tahun 2018 Pemerintah

tidak menaikan harga BBM jenis premium dikarenakan daya beli masyarakat yang sedang lesu

(CNN, 2018). Melebarnya defisit dari produk migas dan penurunan surplus dari produk non

migas menyebabkan pada tahun 2018 Indonesia mengalami defisit neraca dagang.

Komoditas Utama Indonesia

Berikut kami menyajikan 10 komoditas (HS6) utama Indonesia beserta nilai ekspor 5 tahun

terakhir. Dapat dilihat pada tabel dibawah, dari 10 produk ekspor Indonesia terdapat 7 produk

yang mengalami penurunan nilai ekspor pada tahun 2018 sedangkan hanya 3 produk yang

mengalami kenaikan yaitu batu bara, biji tembaga, dan batu bara muda. Seiring dengan

peningkatan nilai ekspor Indonesia di periode 2014-2018, dapat dikatakan Indonesia memiliki

beberapa produk lainnya yang secara nilai ekspornya meningkat tidak terpaut dengan

komoditas utama saja.

Sepuluh besar negara tujuan ekspor adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, India,

Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada kondisi saat ini dimana

Indonesia mengalami depresiasi atau penurunan nilai tukar, seharusnya Indonesia dapat

meningkatkan jumlah nilai ekspor Indonesia karena barang-barang Indonesia menjadi lebih

kompetitif secara harga khususnya untuk komoditas unggulan Indonesia.

Tabel 4. Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia (Ribu USD)

HS 6

Code HS 6 Digit 2014 2015 2016 2017 2018

151190 Coal 9.289.576 7.499.532 6.532.251 10.481.88

5

14.074.12

6

151190 Palm oil and its fractions 13.258.16

3

10.997.18

1

11.059.84

7

13.814.89

6

12.951.02

3

271111 Natural gas, liquefied 11.704.46

4 7.356.930 5.146.437 6.185.173 6.959.160

270112 Bituminous coal 9.404.300 7.217.732 6.365.838 7.380.177 6.536.145

270900 Petroleum oils, crude 9.271.214 6.479.432 5.196.717 5.237.639 5.120.474

260300 Copper ores 1.683.588 3.277.158 3.481.557 3.439.604 4.186.742

400122 Natural rubber “TSNR” 4.595.062 3.564.085 3.242.193 4.959.556 3.836.614

271121 Natural gas, gaseous state 5.471.346 2.971.637 1.845.915 2.599.883 3.632.906

151110 Crude palm oil 4.206.741 4.388.094 3.305.575 4.698.225 3.576.825

270210 Lignite 2.121.529 1.281.696 1.613.044 2.594.188 3.329.336

Sumber: Trademap

Diplomasi Ekonomi Melalui Perjanjian Dagang

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia dalam lima

tahun terakhir dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan volume

ekspor Indonesia ( Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015). Menurut data yang didapat dari

Kementerian Perdagangan, sejauh ini Indonesia memiliki 1 multilateral FTA dengan Negara

ASEAN (AFTA) (1993), serta AFTA dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru,

India, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan serta 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Pakistan

dan Chile. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand

berdasarkan jumlah perjanjian bilateral, Indonesia mengalami ketinggalan dengan Thailand

dan Malaysia yang telah memiliki 7 perjanjian bilateral dan memiliki jumlah perjanjian yang

sama dengan Vietnam (Mandiri Group Research, 2019).

Selama 5 tahun terakhir, Indonesia hanya menyepakati 1 perjanjian bilateral yaitu dengan

Chile. Hal tersebut bukan berarti bahwa Pemerintah telah gagal dalam berdiplomasi ekonomi.

Saat ini Indonesia mempunyai 16 perjanjian yang sedang dinegosiasikan dan 2 perjanjian yang

sudah ditandatangani namun masih dalam proses ratifikasi. Serta, terdapat 11 negosiasi awal

yang telah diinisiasi oleh pemerintah dalam rentang waktu 2017-2018. Hal tersebut dapat

diartikan bahwa Indonesia telah melakukan usaha yang baik dalam mempromosikan ekspor

melalui penghapusan/penurunan tarif. Dalam negosiasi perjanjian perdagangan, pemerintah

harus mendapatkan penurunan tarif yang dapat meningkatkan nilai ekspsor dan pangsa pasar

produk Indonesia. Dari sisi penurunan tarif oleh Indonesia, pemerintah harus

mempertimbangkan tarif produk apa saja yang perlu menjadi perhatian agar tidak mematikan

perusahaan dalam negeri. Lebih lanjut, pemerintah telah melakukan tinjauan umum terhadap

IJEPA di tahun 2019 (Kementerian Perdagangan, 2019). Hal tersebut merupakan kebijakan

yang sangat baik karena Indonesia dapat mereviu kembali komoditas mana yang perlu

mendapatkan penurunan tarif serta komoditas mana yang tidak relevan untuk mendapatkan

penurunan tarif dikarenakan Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengekspor produk

tersebut.

Potensi dan Tantangan Indonesia 2019-2024

Pada tahun 2020, Uni Eropa melarang penggunaan produk kelapa sawit yang akan membuat

Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kelapa

sawit merupakan produk unggulan Indonesia, perlu diingat bahwa Indonesia merupakan

penghasil terbesar kelapa sawit. Melalui negosiasi perjanjian CEPA (comprehensive Economic

Partnership Agreement) dengan Uni Eropa, diharapkan dapat membuka peluang Indonesia

tetap bisa mengekspor produk kelapa sawit ke Eropa.

Guna meningkatkan ekspor Indonesia, pemerintah harus segera menambah jumlah perjanjian

bilateral maupun perjanjian multilateral yang tentunya dapat menguntungkan produk

Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika hasil negosiasi, Indonesia mendapatkan fasilitas

penurunan atau penghapusan tarif untuk komoditas unggulan Indonesia. Lebih lanjut,

pemerintah perlu memberi stimulus bagi kalangan industri Indonesia khususnya yang

berorientasi ekspor agar menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga Indonesia bisa

mengambil pangsa pasar produk ekspor negara lain. Strategi ini tentunya dapat meningkatkan

nilai ekspor Indonesia untuk jangka panjang. Dari sisi Impor, pemerintah juga harus

memperhatikan Industri Indonesia dalam memberikan penurunan tarif untuk negara mitra. Hal

ini bertujuan agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2015). Rencana Strategis 2015 - 2019. Retrieved from

kemlu.go.id:

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVud

GVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUl

Mj AyMDE1LTIwMTkucGRm

2. CNN. (2018, 10 10). Daya Beli jadi Alasan Jokowi Tunda Kenaikan Harga Premium.

Retrieved from CNN Indonesia:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi

alasan-jokowi- tunda-kenaikan-harga-premium

3. Kementerian Perdagangan. (2019). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan

Internasional. Retrieved from List Perjanjian Dagang: http://ditjenppi.kemendag.go.id/

4. Kerr, W. A., & Gaisford, J. D. (2007). Handbook on International Trade. Massachusetts:

Edward Elgar Publishing, Inc.

5. Mandiri Group Research. (2019). Special Topic on Free Trade Agreements: Capitalizing

Bilateral Agreements to Promote Export. Jakarta: Mandiri Office of Chief Economist .

www.trademap.com http://ditjenppi.kemendag.go.id/

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudG

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudG

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRm



https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi%20alasan-jokowi-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi%20alasan-jokowi-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi-alasan-jokowi-tunda-kenaikan-harga-premium

http://ditjenppi.kemendag.go.id/

http://www.trademap.com/

http://ditjenppi.kemendag.go.id/

Performa Pembangunan Regional Indonesia di Periode 2014-

2019: Peranan Dana Desa

Achyar Al Rasyid

Dana Desa diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 6 tahun 2014, lalu turunannya diatur dalam

Pertauran Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang

peraturan pelaksanaan UU no. 6 tahun 2015 dan PP no. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua

atas PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya kedua

PP tersebut diturunkan lagi masing-masing dengan Pertaruan Kementerian Dalam Negeri

(PERMENDAGRI), Peraturan Kementerian Desa (PERMENDES), dan Peraturan

Kementerian Keuangan (PMK). Pengertian Dana Desa itu sendiri adalah dana APBN yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan

untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama dari dana

desa yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian Dana Desa

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar untuk

selanjutnya diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana desa pada tahun 2015

dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, yang artinya rata-rata setiap desa memperoleh alokasi

sebesar Rp280 juta. Alokasi ini meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun dimana

setiap desa memperoleh rata- rata sebesar Rp628 juta, dan selanjutnya di tahun 2017 kembali

meningkat menjadi Rp 60 Triliun yang artinya setiap desa memperoleh rata-rata sebesar Rp800

juta.

Hasil evaluasi tahun pelaksanaan 2015-2017 menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi

dalam pembangunan sarana/prasarana bagi masyarakat, yaitu berupa terbangunnya 914 ribu

meter jembatan; lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 2.201 unit tambatan perahu; 21.357

unit PAUD; 19.485 unit sumur; 6.041 unit POLINDES; 103.405 unit drainase dan irigasi;

22.616 unit sambungan air bersih;

5.220 unit Pasar Desa; 10.964 unit Posyandu; 1.338 unit embung; dan 21.811 unit BUMDesa;

Data lapangan pada tahun 2015 jumlah penyerapan tenaga kerja akibat dari kontribusi Dana

Desa berjumlah 1,7 juta jiwa. Selanjutnya, tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sebagai

akibat dari kontribusi Dana Desa sejumlah 3,9 juta jiwa. Tenaga kerja yang terserap pada tahun

2017sebagai akibat dari kontribusi Dana Desa berjumlah 5 juta jiwa. Dengan diasumsikan

bahwa tenaga kerja yang mampu diserap POLINDES sebanyak 18.123 jiwa, Posyandu mampu

menyerap sebanyak 64.071 jiwa, BUMDes dapat menyerap 65.919 jiwa, pasar dapat menyerap

15.660 jiwa, dan PAUD mampu menyerap 41.919 jiwa.

Program Pada Karya Tunai (PDT) Menjadi Ujung Tombak

Untuk menurunkan angka kemiskinan, gizi buruk,dan pembangunan di desa, pada awal 2018

kebijakan Padat Karya Tunai (PDT) digulirkan oleh pemerintah sebagi bagian dari program

Dana Desa (DD) untuk pembangunan. Kebijakan ini merupakan turunan dari Surat Keputusan

Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang diterbitkan pada Desember

2017. Program ini adalah program swakelola pembangunan pedesaan dengan menggunakan

dana desa. Program ini melibatkan secara aktif masyarakat desa, dengan tujuan menyerap

tenaga kerja di desa. Di samping itu, program ini juga tentunya berorientasi dalam menunjang

pertumbuhan ekonomi desa-desa dengan kriteria implementasi yang mewajibkan tenaga kerja

berasal dari lokal desa, dengan 30% anggaran wajib dialokasikan untuk upah, serta bahan dan

barang material wajib dibeli di desa, dan hanya jika tidak tersedia, maka bias dibeli di tingkat

kecamatan. Harapan utama program ini adalah kelompok marjinal di desa bias ikut terlibat

menjadi tenaga kerja. Kelompok marginal yang dimaksud adalah keluarga miskin, penganggur

dan setengah penganggur, serta keluarga yang beranggotakan anak balita penderita gizi buruk.

Sehingga tambahan pendapatan bisa diperoleh oleh mereka yang berefek pada perbaikan

kehidupan. Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya

Tunai (Juknis PKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(KemendesPDTT) mewajibkan seluruh desa penerima DD untuk melaksanakan PKT, dengan

ketentuan, antara lain, desa:

1. wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari

DD (DD-Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja;

2. melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi DD tersebut pada tiga

hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Mendes PDTT No. 19 Tahun 2017

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD; dan

3. wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutantenaga kerja yang mencakup tenaga

kerja ahli, pembantutenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesenjangan dan Pengentasan Kemiskinan

Selama dua tahun terakhir (2017-2018) dana desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat

desa, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014

menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta

tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin

perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dana Desa tidak bisa dipungkiri merupakan suatu program yang positif bagi pembangunan di

daerah. Program ini merupakan hasil kesamaan persepsi dan pemikiran DPR sebagai

pembentuk Undang- Undang serta pemerintah sebagai eksekutor. Dasar pemikiran utamanya

adalah semangat desentralisasi, yaitu mewujudkan Indonesia adil dan makmur dengan

pelibatan seluruh elemen masyarakat sampai ke tingkatan paling bawah, yaitu desa. Dengan

kata lain, program ini juga memiliki semangat pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan

masyarakat.

Permasalahan dan Rekomendasi

Oleh sebab itu, program ini penting untuk dilanjutkan meskipun tentu terdapat beberapa catatan

untuk memperbaiki dan meningkatan pengaruh positif dari program Dana Desa. Salah satunya

adalah perlu adanya peningkatan kapasitas secara konsisten bagi sumber daya manusia (SDM)

pemerintah desa. Beberapa penelitian menemukan bahwa salah satu masalah utama penyaluran

Dana Desa terdapat pada manajemen penyaluran dan pelaporan yang dilakukan pemerintah

desa15. Manajemen penyaluran yang dimaksud menyangkut kemampuan menganalisa dan

membuat keputusan (decision making) skala prioritas dana desa. Aparatur desa menjadi bagian

pemerintah ditingkatan terbawah yang menjalankan program ini. Sehingga kemampuan,

kapasitas, serta kemahiran dalam mengelola birokrasi pemerintah desa menjadi kunci dalam

optimalnya dana desa. Aparatur pemerintah desa perlu dengan detil, cermat, dan inovatif dalam

melihat potensi yang ada di desanya. Setelah itu perlu dibuat skala prioritas dalam hal

penyaluran program dana desa. Terakhir diperlukan implementasi dan eksekusi program

lapangan dengan langkah yang “out of the box” dalam tataran pelaksanaan ide, sehingga

program yang dijalankan bukan hanya program rutinitas tapi juga memberikan kebermanfaatan

yang tinggi pada masyarakat desa. Secara keseluruhan kemampuan aparatur desa ini perlu

diupgrade secara baik karena menjalankan program dana desa sama dengan perlunya

mengupgrade kemampuan manajerial, mengelola birokrasi, serta pemikiran kreatif dan inovatif

pada tingkatan pelaksanaan terbawah yaitu aparatur pemerintah desa. Disamping itu, masalah

lainnya adalah terdapat masalah pada kualitas pelaporan yang erat kaitannya dengan

kemampuan manajemen akuntansi. Hal ini merupakan tantangan karena dana desa adalah

program pemerintah pusat yang merupakan program besar namun dijalankan pada tataran

terkecil, yaitu desa. Sehingga apa yang diinginkan dan menjadi kooridor dari pemerintah pusat

perlu dimengerti dan diikuti oleh aparatur pemerintah terkecilnya, yaitu desa. Dapat

dibayangkan dengan jumlah desa penerima dana desa perlu melaporkan pelaksanaan program

dana desa dengan aturan-aturan baku dari pemerintah pusat demi tetap terjaganya spirit Good

Governance. Sehingga paradigma berpikir efektif dan efisien serta kemampuan akuntansi para

aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan. Peningkatan atas kemampuan-kemampuan

tersebut tentunya dapat memperkuat efektifitas Dana Desa.

Dalam kebijakan program padat karya tunai di desa yang bertujuan untuk memberikan akses

kepada masyarakat marjinal di desa memiliki problem pada kemampuan ahli yang tersedia.

Tentunya beberapa pekerjaan memerlukan kualifikasi teknis khusus yang perlu dipenuhi untuk

memenuhi aturan pelaksana kerja, namun kelompok marjinal disebut marjinal dikarenakan

memiliki taraf pendidikan yang tidak terlalu tinggi juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga

kelompok ini sulit mengisi kebutuhan tenaga ahli dalam kekhususan bidang pekerjaan tersebut.

Untuk mengatasi pemerintah pusat dalam hal ini KEMENDES-PDT RI perlu

mempertimbangkan kebijakan perekrutan terbuka, khususnya untuk posisi pekerja. Sementara

untuk tenaga ahli, pemerintah desa perlu memberdayakan terlebih dahulu sumber daya manusia

desa yang sudah memiliki kualifikasi ahli sebagai tenaga ahli dalam suatu pekerjaan. Hal ini

dapat dilakukan dengan tetap menjalankan program pembinaan dan peningkatan kapasitas

kepada penduduk desa marjinal dengan sistem pelatihan, kursus, atau kerja praktek (magang).

Di masa yang akan datang, diharapkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki mampu

mengantar untuk dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja ahli. Pada akhirnya program ini

memiliki efek berkelanjutan jangka panjang selain memberikan lapangan pekerjaan juga

meninghkatkan kualitas kemampuan masyarakat marjinal desa.

Tentunya kekurangan-kekurangan diatas merupakan bagian dari proses berjalannya program

ini. Dimana ada program dijalankan maka sudah barang tentu pasti akan ada kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, kekurangan perlu dievaluasi dan

dibenahi. Program dana desa dengan spirit desentralisasi membangun Indonesia dari pinggiran

sudah sangat tepat, efek pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangannya sudah terlihat.

Untuk proses membenahi kekurangan dan mengevaluasi pelaksanaan adalah proses yang akan

terus berjalan untuk membuat program ini semakin lebih baik kedepan, yang secara

keseluruhan lebih kepada meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan

2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

3. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan

Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F.

Rorong, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam

Ratulangi, Manado, Indonesia

4. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J.

Panelewen, Arie D. P. Mirah, Agri-Sosio Ekonomi Unsrat

5. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar,

Sriniyati, Universitas Gadjah Mada , Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi

6. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Inten Meutia, Liliana, Universitas Sriwijaya

7. Sistem Pengelolaan Dana Desa, Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

8. Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai Desa Seri UU Desa No. 5/Okt/2018, SMERU

Research Institute

9. Penelitian LIPI : Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2 Desember 2016

Performa Pembangunan Kualitas Hidup Manusia

Indonesia di 2014-2019

Perwira Yodanto

Capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat Indonesia di periode 2014-2019 tergolong

memuaskan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam

menerjemahkan target Nawa Cita yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat

berkampanye di tahun 2014.

Hingga tahun 2018, rangkuman olah data BPS atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

menunjukkan tren yang selalu meningkat sepanjang periode pemerintahan. Terdapat beberapa

catatan yang perlu segera ditindaklanjuti atas indeks yang memiliki indikator utama yang

meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tersebut. Dari ketiga elemen, faktor

yang terkait dimensi kesehatan adalah yang paling menyita perhatian publik, yaitu kontroversi

BPJS yang belum menemukan kestabilan operasional. Secara komparatif, disparitas IPM di

level pemerintahan daerah sudah terlihat menurun.

Nawa Cita dan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam salah satu butir Nawa Cita, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berjanji untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Kompas 2014). Hal tersebut

akan diterjemahkan dalam lima program. Tiga diantaranya ditempuh dengan jalan

meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui Program “Indonesia Pintar” dengan

pendidikan 12 tahun dan gratis; meningkatkan layanan kesehatan publik melalui Program

Kartu Indonesia Sehat; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program

“Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” (UNDP 2015). Selanjutnya, pemerintah telah

menyelaraskan poin kelima dari Nawa Cita tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) sebagai indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam zona ini.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Tahun Pertumbuhan (%)

2010-2011 0,84

2011-2012 0,90

2012-2013 0,91

2013-2014 0,87

2014-2015 0,93

2015-2016 0,91

2016-2017 0,90

2017-2018 0,82

Sumber: BPS, 2019

IPM atau yang jamak dikenal dengan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang

diadopsi oleh United National Development Programme (UNDP) untuk mengukur capaian

rata-rata dalam dimensi pokok pembagunan manusia suatu negara. Dimensi yang diukur adalah

long and healthy life, knowledge, dan a decent standard of living. Sejak tahun 1996, Indonesia

menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sekali. Frekuensi ini lalu berubah menjadi

setiap tahun untuk keperluan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sejak tahun 2004.

Dimensi pertama di-proxy-kan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Sedangkan

dimensi pengetahun memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata

Lama Sekolah (RLS). Berubah sejak 2015, dimensi standar hidup layak tidak lagi dikukur

dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) melainkan menggunakan indikator pengeluaran per

kapita. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pengukuran yang dilakukan oleh BPS

dengan metode yang dilakukan oleh UNDP. IPM dikategorikan menjadi empat kelompok

status, yaitu Sangat Tinggi (> 80), Tinggi (70-80), Sedang (60-70), dan Rendah (<60).

Sejak 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki

kelompok status “Tinggi” (BPS 2019). Saat itu capaian IPM di masa Kabinet Kerja menyentuh

angka 70,18. Selama satu dekade, tren IPM Indonesia memang terus mengalami progres positif.

Rata-rata pertumbuhan IPM sejak 2010 hingga 2018 tercatat sebesar 0,88 persen dengan torehan

progres tertinggi yang dicapai pemerintah pada tahun 2015, yaitu mencapai 0,93 persen.

Berikut ini adalah rangkuman BPS atas prestasi pemerintah dalam membangun kualitas hidup

rakyat.

.

Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Di tataran global, UNDP menempatkan Indonesia di peringkat 116 dari 189 negara yang

dicatat. Indonesia disejajarkan dengan Afrika Selatan, Mesir, Filipina, Vietnam, dan Bolivia.

Sedangkan di level ASEAN, Indonesia berada di urutan keenam, setelah Singapura (no. 9

dunia), Brunei (no. 39), Malaysia (no. 57), Thailand (no. 83), dan Filipina (no. 113) (BPS

2019).

Di level domestik, catatan prestisius di tahun 2018 ditunjukkan oleh Provinsi Papua atas

prestasinya meninggalkan status ‘Rendah’ menjadi berstatus ‘Sedang’ dengan raihan nilai IPM

60,06 dan pertumbuhan sebesar 1,64 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM tertinggi

juga dialami oleh Sulawesi Barat dengan 1,24 persen dan Papua Barat dengan 1,19 persen.

Perubahan status juga dialami oleh Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara dari ‘Sedang’ di 2017 menjadi

‘Tinggi’. Di sisi lain, status ‘Sangat Tinggi’ tidak otomatis menjamin DKI Jakarta mencetak

pertumbuhan tinggi pula. Ibukota hanya mampu mengerek pertumbuhan IPM sebesar 0,51

persen untuk mendorong raihan IPM-nya menjadi 80,47. Berstatus sama-sama ‘Tinggi’, Bali

dan Kepulauan Riau menemani DKI Jakarta dengan catatan pertumbuhan masing-masing yaitu

0,63 persen dan 0,52 persen.

Penurunan disparitas yang cukup signifikan juga nampak antara provinsi dengan capaian

tertinggi dengan yang terendah, khususnya di Indonesia Timur. Untuk IPM, selisih terakhir

antara provinsi dengan nilai tinggi, yaitu DKI Jakarta, dengan Papua sebagai pemegang angka

terendah adalah 20,41. Selisih UHH DI Yogyakarta dengan Sulawesi Barat kini menjadi 10,24

tahun. DIY juga mencetak selisih sebesar 4,73 tahun terhadap Papua pada kalibrasi HLS. Papua

74,00

72,00

70,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IPM

66,53 67,09

67,70 68,31

68,90 69,55

70,18 70,81

71,39

Ind

eks

71,50 71,20

71,00

70,50

70,00

69,50

69,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UHH

juga masih tertinggal dari DKI sebesar 4,53 tahun di indikator RLS. Lagi-lagi antara DKI

Jakarta dan Papua terdapat gap yang lebar untuk rata-rata pengeluaran per kapita yaitu Rp.

10.969.000.

Capaian Dimensi Kesehatan

Pemerintah mengklaim prestasinya dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

Melalui Program “Indonesia Sehat”, pemerintah melaporkan telah mengakomodasi 96,8 juta

peserta Kartu Indonesia Sehat serta menyelamatkan 1,7 juta Balita dari stunting dengan

penurunan prevalensi dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018 (KSP 2019). Diukur

dengan UHH, statistik yang disajikan oleh BPS menunjukkan tren yang positif, yaitu di angka

71,20 pada tahun 2018. Artinya, setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut diproyeksikan akan

memiliki harapan hidup hingga usia 71,2 tahun. Angka mortalitas juga mengalami penurunan

dari 14,31 persen di 2017 menjadi 13,91 persen di 2018. Secara tidak langsung, peningkatan

UHH mengindikasikan peningkatan level kesehatan masyarakat di seluruh aspek kesehatan.

Gambar 8. Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional, 2010-2018

Sumber: BPS, 2019

Namun demikian, ketidakstabilan operasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan telah menyedot perhatian publik dalam 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK

(Tempo 2019; Kompas 2019). Selain mengeluhkan tingkat kualitas layanan (Liputan6 2018),

masyarakat mengaku bingung dengan tingginya frekuensi perubahan prosedur administratif

untuk mengakses layanan kesehatan (Kompas 2016; CNN Indonesia 2017). Hal senada juga

dikeluhkan oleh tenaga kesehatan (IDI 2018, Kumparan 2019). Ketidaksinkronan prosedur

administratif dengan pihak BPJS Kesehatan cukup mengganggu pemberian layanan kepada

pasien, sehingga terkadang layanan yang diberikan menjadi sub-standar untuk mencocokkan

dengan ketentuan BPJS Kesehatan (Tribunnews 2018).

Tah

un

Di sisi keuangan, terhitung banyak rumah sakit yang mengeluhkan lambannya BPJS Kesehatan

dalam melunasi piutang mereka (Kompas 2018). Defisit di neraca lembaga bentukan pemerintah

tersebut lebih besar proporsinya disebabkan oleh rendahnya partisipasi peserta BPJS Kesehatan

untuk membayar premi secara rutin dan minimnya kontribusi pemda (Kementerian Keuangan

2019). Kementerian Keuangan telah melakukan bail out untuk menyokong operasional BPJS

Kesehatan, hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan menaikkan premi dan beberapa

prosedur teknis terkait untuk melancarkan nadi organisasi (CNBC 2018, Kementerian

Keuangan 2019; The Jakarta Post 2019).

Capaian Dimensi Pendidikan

Berdasarkan IPM, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menuai hasil

yang cukup positif. Program “Indonesia Pintar” yang perinciannya diatur dalam Permendikbud

Nomor 19 Tahun 2016 mampu mendorong peningkatan HLS dan RLS tiap tahunnya, masing-

masing 1,69 persen/tahun untuk HLS dan 1,14 persen/tahun untuk RLS. Hingga 2018, HLS

yang dihitung dari proyeksi pendidikan anak usia 7 tahun mencapai 12,91 tahun. Artinya,

program-program jangka pendek pemerintah mampu menjamin mereka untuk bersekolah

hingga hampir 13 tahun ke depan. Sedangkan RLS yang dihitung dari rata-rata lama sekolah

penduduk berusia 25 tahun ke atas, menunjukkan output ari pembangunan jangka panjang

sebelumnya yang dilakukan pemerintah telah mencapai 8,17 tahun di 2018.

Gambar 9. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, 2010- 2018


Melalui Program “Indonesia Pintar” pula, pemerintah mengaku telah membagikan Kartu

Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa (KSP, 2019) selama 2014-2018. Jumlah siswa putus

sekolah juga menurun drastis di periode itu. Siswa SD paling signifikan mengalami penurunan

untuk angka putus sekolah yaitu sebanyak 33.268 siswa pada tahun ajaran 2018/2019 dari

176.909 siswa di tahun ajaran 2014/2015. Disusul oleh siswa SMA/SMK dari 154.501 siswa.

menjadi 41.310 siswa yang putus sekolah, lalu dari 85.000 siswa menjadi 28.651 siswa SMP

yang putus sekolah. Melalui Program “Indonesia Pintar” pula, pemerintah mengaku telah

membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa (KSP, 2019) selama 2014-2018.

Jumlah siswa putus sekolah juga menurun drastis di periode itu. Siswa SD paling signifikan

mengalami penurunan untuk angka putus sekolah yaitu sebanyak 33.268 siswa pada tahun

ajaran 2018/2019 dari 176.909 siswa di tahun ajaran 2014/2015. Disusul oleh siswa SMA/SMK

dari 154.501 siswa menjadi 41.310 siswa yang putus sekolah, lalu dari 85.000 siswa menjadi

28.651 siswa SMP yang putus sekolah.

Gambar 10. Jumlah Siswa Putus Sekolah, 2014-2018


Akan tetapi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari pembangunan dimensi

pendidikan selama Presiden Joko Widodo menjalankan mandat. Hal tersebut meliputi sarana

pendidikan baik yang masih minim, seperti pada tahun 2018 ruang kelas yang baik untuk tingkat

SD hanya sekitar 27,4 persen, SMP sebanyak 31,28 persen dan SMA/SMK sejumlah 45,95

persen. Selain itu, gonta-ganti kurikulum selama periode 2014-2019 tergolong membingungkan

tidak hanya siswa, melainkan juga para pengajar dan orang tua (Antara 2014, Tirto 2016). Sistem

zonasi sekolah yang diterapkan pada 2018 juga menjadi kontroversi bagi pihak sekolah, orang

tua maupun alumni yang meneruskan jenjang pendidikan ke lebih tinggi (Kompas 2018,

SindoNews, 2019).

Capaian Dimensi Kesejahteraan

Pada dimensi ini, pemerintah mencanangkan Program “Keluarga Harapan” dan Program

“Indonesia Kerja’. Kedua program ini sedikit banyak mendorong peningkatan IPM pada

indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita/tahun Disesuaikan. Pemerintah telah membagikan

insentif kepada 10 juta

keluarga peserta Program Keluarga Harapan dan mereformasi sistem bantuan sosial dari Beras

Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap sejak 2017.

Senada dengan indikator lainnya, tren positif juga ditunjukkan oleh indikator pada dimensi ini

dengan angka capaian akhir sejumlah Rp. 11.059.000. Semenjak 2010, terhitung peningkatan

kesejahteraan penduduk Indonesia tumbuh sekitar 2 persen/tahun.

Gambar 11. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita / Tahun di Tingkat Nasional, 2010-2018


Namun, untuk melihat kinerja pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan juga diperlukan

indikator lainnya seperti tren pada tingkat kemiskinan, Rasio Gini, maupun tingkat

pengangguran terbuka. Pada durasi 2014-2018, ketiganya menunjukkan slope yang negatif,

bahkan tingkat kemiskinan mencapai satu digit untuk pertama kalinya di tahun 2018. Artinya,

bias pada indikator yang digunakan dalam IPM tereduksi oleh konsistensi yang ditunjukkan

oleh ketiga indikator lainnya. Berikut adalah garfiknya.

Gambar 12. Angka Kemiskinan Nasional, 2014-2018


11.500 11.059

11.000 10.420 10.664

10.500 9.903

10.150

10.000

9.500

9.000

9.437 9.647 9.815 9.858

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

11,25 11,22 10,96

11,13 10,86

10,70 10,64

10,12 9,82

9,66

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

(%)

Rib

u R

up

iah

Gambar 13. Rasio Gini Nasional, 2014-2018


Gambar 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (Agustus), 2010-2019


Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintahan Jokowi-JK di periode 2014-2019 secara umum telah mencapai keberhasilan

dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Angka agregat IPM beserta indikator di tiap

dimensi menunjukkan tren yang positif merupakan bukti keberhasilan program-program yang

diimplementasikan. Indikator-indikator lainnya juga mendukung prestasi tersebut dan

mereduksi bias yang mungkin terefleksi dalam indikator IPM. Namun demikian, banyak fakta

lapangan yang tidak terukur pada ketiga dimensi menunjukkan adanya tantangan dan juga

masalah yang harus ditindaklanjuti. Pada periode kedua Presiden Jokowi, hal-hal tersebut perlu

segera dirumuskan strategi pemecahan masalahnya. Misalnya, untuk BPJS Kesehatan,

pengelolaan portofolio ekuitasnya perlu didiversifikasi secara cermat, sehingga mampu

menyokong operasional dengan lebih stabil. Kemudian untuk dimensi pendidikan, perbaikan

sarana dan prasarana sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu

pengawasan yang lebih ketat sehingga intensi untuk penyalahgunaan insentif pemerintah

tersebut bisa diminimalisasi.

0,430

0,420

0,410

0,400

0,390

0,414

0,406 0,408 0,402

0,397 0,394 0,393 0,391 0,389

0,384

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

Ras

io G

ini

7,50 7,14

7,00 6,56

6,50 6,14 6,25 6,18 5,94

6,00 5,61 5,50

5,50 5,34 5,28

5,00

4,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tin

gkat

Pe

nga

ngg

ura

n

Terb

uka

(%

)

Untuk dimensi kesejahteraan, pemerintah perlu untuk menstimulasi dan menyokong

pertumbuhan UMKM yang mengeksplorasi potensi dan kearifan lokal, dengan harapan tingkat

kesjahteraan warga juga akan terkerek naik secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Antara 2014, ‘Kurikulum pendidikan ganti menteri ganti

kebijakan’, AntaraNews https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-

pendidikan-ganti-menteri-ganti- kebijakan

2. Badan Pusat Statistik 2019, Indeks Pembangunan Manusia 2018, Badan Pusat Statistik,

3. CNBC 2018, ‘Kemenkeu segera cairkan bailout bpjs kesehatan’, CNBC Indonesia

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-

cairkan-bailout- bpjs-kesehatan

4. CNN Indonesia 2017, ‘Masyarakat keluhkan layanan bpjs kesehatan’,

CNN Indonesia https://www.youtube.com/watch?v=B3hA6FllDXI

5. Ikatan Dokter Indonesia 2018, ‘Fokus kami soal kebijakan bpjs yang merugikan

masyarakat’, IDI Online http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-

yang-merugikan-masyarakat/

6. Kantor Staf Presiden 2019, ‘Lima tahun maju bersama’, Capaian Pemerintahan Joko

Widodo – Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden http://www.ksp.go.id/wp-

content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf

7. Kementerian Keuangan 2017, ‘Bpjs kesehatan defisit pemerintah sentil minimnya

kontribusi pemda’, Kementerian Keuangan

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-

minimnya- kontribusi-pemda/---------- 2019, ‘Ini alasan iuran bpjs perlu penyesuaian’,

Kementerian Keuangan https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-

bpjs-perlu-penyesuaian/

8. Kompas 2014, ‘”Nawa cita” 9 agenda prioritas Jokowi jk’, Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.joko

wi-jk

https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-kebijakan



https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-cairkan-bailout-bpjs-kesehatan



https://www.youtube.com/watch?v=B3hA6FllDXI

http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-yang-merugikan-masyarakat/

http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-yang-merugikan-masyarakat/

http://www.ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf

http://www.ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-kontribusi-pemda/

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-bpjs-perlu-penyesuaian/

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-bpjs-perlu-penyesuaian/

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk


9. Kompas 2014, ‘”Nawa cita” 9 agenda prioritas Jokowi jk’, Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.priorita

s.jokowi-jk

10. ---------- 2016, ‘Layanan bpjs kesehatan, puaskah publik?’, Kompas

https://www.youtube.com/watch?v=cBlqwhJ5vMA

11. ---------- 2018, ‘Faskes keluhkan bpjs kesehatan lambat membayar ini penjelasannya’,

Kompas https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-

bpjs-kesehatan-lambat-

membayar-ini-penjelasannya

12. ---------- 2018, ‘Mulai tahun 2019 kemendikbud ubah sistem penerimaan siswa baru’,

Kompas https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-

kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baru

13. -------- 2019, ‘Ombudsman ri minta pemerintah tutup defisit bpjs kesehatan dengan dana

dari cukai rokok’, Kompas

14. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-

pemerintah-tutup- defisit-bpjs-kesehatan-dengan-dana-dari

15. Kumparan 2019, ‘Rs dan klinik keluhkan syarat akreditasi di bpjs kesehatan’, Kompas

https://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-

bpjs-kesehatan-

1sCwIQQPChe

16. Liputan6 2018, ‘Ke istana dewan kesehatan rakyat keluhkan ragam masalah bpjs

kesehatan’, Liputan6 https://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-

kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-

masalah-bpjs-kesehatan

17. United Nation Development Programme 2015, ‘Converging Development agendas: ‘nawa

cita’, ‘rpjmn’, and sdg’, UNDP Indonesia Country Office

18. Sindonews 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah pendidikan’,

Sindonews https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-

sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206

19. Tempo 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah pendidikan’, Tempo

https://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-

penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full&view=ok



https://www.youtube.com/watch?v=cBlqwhJ5vMA

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-membayar-ini-penjelasannya



https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baru



https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-defisit-bpjs-kesehatan-dengan-dana-dari

https://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-1sCwIQQPChe



https://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-masalah-bpjs-kesehatan



https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206



https://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full%26view%3Dok



20. The Jakarta Post 2019, ‘Bpjs-premium-increase-stirs-controversy’, The Jakarta Post

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-

controversy.html Tirto 2016, ‘Mengakhiri kutukan ganti menteri ganti kurikulum’,

21. Tirto https://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-kurikulum-bwqv

22. Tribunnews 2018, ‘Kerugian yang dialami pasien dan dokter karena aturan baru

bpjs kesehatan’, TribunNews

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-

dan dokter-karena- aturan-baru-bpjs-kesehatan

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-controversy.html

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-controversy.html

https://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-kurikulum-bwqv

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan%20dokter-karena-

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan%20dokter-karena-

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan-dokter-karena-aturan-baru-bpjs-kesehatan

Profil Penulis

Muhammad Putra Hutama adalah ketua Komisi Ekonomi PPI

Dunia 2019/2020 dan mahasiswa Master di Corvinus

University of Budapest jurusan International Economics and

Business. Mempunyai pengalaman sebagai asisten peneliti di

PRISMA CEDS Unpad.

Denny Irawan adalah kepala Divisi Kajian Ekonomi PPI

Dunia 2019/2020 dan mahasiswa doktoral bidang Economics

di The Australian National University (ANU), Australia.

Mempunyai pengalaman sebagai peneliti di Lembaga

Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Chairul Adi adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia

2019/2020 dan pegawai Kementerian Keuangan RI yang

tengah menjalani tugas belajar di tingkat doktoral dalam

bidang Political Economy di The University of Sydney,

Australia.

Achyar Al Rasyid adalah anggota Komisi Ekonomi PPI

Dunia 2019/2020 dan sedang berkuliah doktoral dalam

bidang Urban Planning di Tianjin University, Republik

Rakyat Tiongkok.

Perwira Yodanto adalah anggota Komisi Ekonomi PPI

Dunia 2019/2020 dan pegawai Kementerian Keuangan RI

yang saat ini akan mendalami 2 spesialisasi (Policy Analysis

dan Economic Policy) dalam program Master of Public

Policy di The Australian National University (ANU)

Canberra, Australia.

DAMPAK KETIDAKPASTIAN GLOBAL

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Komisi Ekonomi PPI Dunia, PPI Brief No. 2 / 2020

Penulis: Putra Hutama, Denny Irawan, Chairul Adi, Hadi Prasojo, Perwira Yodanto

Editor: Muhammad Putra Hutama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan gambaran umum tentang ketidakpastian global serta

dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara harfiah, ketidakpastian global (global

uncertainty) dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang serba tidak pasti (uncertain) yang

memiliki implikasi secara global. Uncertainty umumnya melibatkan elemen kejut (surprise)

yang tidak dapat diprediksi eksistensi maupun implikasinya. Beberapa contoh ketidakpastian

dalam 20 tahun terakhir seperti Perang Iraq, penyebaran Virus SARS, subprime mortgage,

Brexit, Perang dagang AS-Tiongkok, dan penyebaran Virus Korona (COVID-19).

Kajian ini terdiri dari lima tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. Pada tiga tulisan

pertama, kami akan membahas dampak dari ketidakpastian global terhadap perekonomian

Indonesia, ketahanan fiskal, dan neraca perdagangan. Dua tulisan berikutnya akan membahas

kondisi daya beli dan penyerapan tenaga kerja serta ketahanan energi Indonesia. Secara umum,

Indonesia mendapatkan dampak negatif dari ketidakpastian global yaitu dapat dilihat dengan

melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan

serta apresiasi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi resiko

ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tulisan pertama, kami menyajikan pola perkembangan ketidakpastian global serta

transmisinya terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum, ketidakpastian ekonomi dan

geopolitik global cenderung memiliki tren peningkatan pada 2-3 tahun terakhir meskipun

kondisi geopolitik domestik Indonesia cenderung lebih stabil bila dibandingkan risiko

geopolitik global. Lebih lanjut, pergerakan nilai tukar Rupiah sangat ditentukan faktor-faktor

global seperti harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi serta dinamika pasar modal

domestik lebih dipengaruhi faktor-faktor domestik dan tidak secara langsung dipengaruhi

faktor global.

Kedua, kami akan membahas dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas fiskal seperti

defisit fiskal, kinerja perpajakan, utang pemerintah, dan implementasi program-program

strategis. Secara umum penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan

dengan kata lain secara nominal defisit anggaran mengalami kenaikan.

Ketiga, kami akan meyajikan gambaran performa perdagangan Indonesia di era ketidakpastian

global. Secara umum, Indonesia menderita defisit neraca perdagangan akibat dampak dari

perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Langkah konkret yang bisa diambil oleh

pemerintah adalah menambah jangkauan ekspor Indonesia melalui diplomasi ekonomi. Lebih

lanjut, kami akan menyajikan perkembangan perundingan IEU-CEPA serta produk potensial

untuk ekspor ke Uni-Eropa.

Keempat, kami akan menyajikan gambaran daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja.

Secara umum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 16 jilid paket kebijakan ekonomi

sebagai respon untuk mengurangi resiko ketidakpastian global.

Kelima, kami akan membahas volatilitas komoditas minyak bumi bagi perekonomian Indonesia.

Secara historis harga minyak global mengalami fluktuasi yang cukup ekstrem dengan berbagai

faktornya yang berdampak terhadap ketahanan energi dalam negeri karena Indonesia sangat

bergantung terhadap impor. Beberapa upaya yang perlu diambil oleh pemerintah diantaranya:

(i) Memenuhi target lifting

(ii) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan

(iii) Hedging dengan kontrak berjangka;

(iv) Mekanisme stabilitas harga

(v) Konservasi dan diversifikasi energi.

Ketidakpastian Global dan Transmisinya terhadap

Perkonomian Indonesia

Denny Irawan

Pendahuluan

Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa siklus krisis yang normalnya terjadi setiap 1

dekade tidak terwujud pada tahun 2018 lalu. Banyak pula yang memprediksi bahwa akan terjadi

pergeseran ke tahun berikutnya, yaitu 2019, yang nyatanya juga tidak terjadi.

Beberapa analis telah memberikan argumennya untuk berusaha menjelaskan fenomena ini.

Salah satu argumen yang paling populer dan bernuansa skeptis adalah bahwa perekonomian

dunia tumbuh lebih lambat dari dekade-dekade sebelumnya. Dengan kata lain, gelembung

(bubble) perekonomian dunia belum cukup besar untuk pada akhirnya meletus. Sehingga bisa

jadi terhindarnya ekonomi dunia dari krisis di tahun 2018/2019 hanyalah sekedar fenomena

tertundanya letusan gelembung perekonomian global.

Argumen lainnya bernuansa lebih optimis. Pertumbuhan perekonomian dunia yang lebih

lambat dari dekade-dekade yang lalu memang terjadi, namun diyakini bahwa hal tersebut

karena para regulator dalam perekonomian (moneter, fiscal, dan lainnya) berhasil menerapkan

kebijakan yang lebih baik. Stabilitas menjadi fokus utama dan buah keberhasilannya adalah

perekonomian yang terbukti lebih tahan terhadap guncangan.

Perkembangan ketidakpastian global

Gambar 1 menampilkan pola perkembangan ketidakpastian global yang ditunjukkan oleh indeks

Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) dari Davis (2016). Indeks ini merupakan suatu

ukuran ketidakpatian kebijakan ekonomi global yang berbasis metode word scrapping terhadap

media-media massa berpengaruh di dunia. Indeks ini dikeluarkan secara bulanan. Apabila kita

lihat pada polanya, indeks ini menunjukan tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir,

meskipun sangat berfluktuatif setiap bulannya. Satu hal yang disayangkan adalah GEPU untuk

tingkat nasional Indonesia tidak tersedia.

Sementara itu, Gambar 2 menampilkan indeks Geopolitical Risk (GPR) baik di tingkat global

(GPR_GLOB) maupun untuk nasional Indonesia (GPR_IND). Indeks ini diperbarui setiap

bulan dan bersumber dari Caldara dan Iacoviello (2019). Sama seperti GEPU, indeks GPR juga

didasarkan pada metode word scrapping berdasarkan media massa di masing-masing region

maupun global. Yang membedakan adalah GPR berfokus pada risiko-risiko geopolitik,

sedangkan GEPU berfokus pada ketidakpastian kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, dapat

kita lihat terdapat pola yang menyerupai antara GEPU dan GPR_GLOB, dimana terdapat tren

kenaikan ketidakpastian secara global pada tahun- tahun terakhir. Hal menarik lainnya adalah

GPR tersedia untuk tingkat nasional Indonesia. Apabila kita lihat pada Gambar 2, tingkat

GPR_IND memiliki pola yang cenderung datar bila dibandingkan dengan GPR_GLOB,

sehingga secara umum terjadi divergensi tren. Secara intuitif, hal ini menunjukkan bahwa risiko

geopolitik domestik di Indonesia lebih stabil dibandingkan yang terjadi di tingkat global. Hal

ini dirasa wajar, mengingat berbagai eskalasi tensi geopolitik internasional seperti perseteruan

di Timur Tengah secara umum tidak memiliki dampak terhadap stabilitas domestik Indonesia.

Gambar 1. Global Economic Policy Uncertainty (GEPU)

Sumber: Davis (2016)

Gambar 2. Global and Indonesia Geopolitical Risk (GPR)

Sumber: Caldara dan Iacoviello (2019)

Sementara itu, terlihat bahwa pergerakan harga komoditas global mulai bergerak pulih setelah

sempat terjatuh dan mencapai titik terendahnya di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari indeks

komoditas IMF sebagaimana dijabarkan oleh Gambar 3. Sebagaimana sudah diketahui secara

umum, perekonomian Indonesia sebagai net-importir BBM seringkali memiliki efek ganda

terhadap fluktuasi harga komoditas. Untuk beberapa komoditas unggulan seperti sawit dan

batubara, kenaikan positif harga komoditas secara umum akan berdampak positif. Sebaliknya,

Indonesia seringkali merasakan dampak negatif dari pola kenaikan harga komoditas karena ini

bermakna naiknya nilai impor BBM yang harus ditanggung Indonesia.

Gambar 3. IMF Commodity Index (COMM)

Sumber: IMF Commodity

Gambar 4 dan 5 masing-masing menjabarkan dua variabel makroekonomi, yaitu nilai tukar

USD terhadap Rupiah (EX_RATE) dan Indeks Harga Saham Gabungan (JKSE) milik Bursa

Efek Indonesia (BEI). Dalam satu tahun terakhir, Rupiah mulai mengalami penguatan terhadap

US Dollar. Sementara itu, IHSG juga secara bertahap mengalami penguatan, meskipun sempat

melemah dalam beberapa bulan terakhir.

Gambar 4. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (EX_RATE)

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 5. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Sumber: Yahoo Finance

Transmisi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia

Dalam studi ini, penulis mencoba melakukan pemodelan sederhana untuk melihat pola

transmisi shock global terhadap perekonomian Indonesia. Untuk tujuan ini, digunakan

pendekatan Vector Autoregressive (VAR)2. Pendekatan ini dikenal sangat baik untuk

melakukan analisis antara variabel makroekonomi, termasuk dalam pemodelan transmisi shock

makroekonomi. Terdapat beberapa hal utama yang membuat model VAR dinilai lebih baik

dibandingkan regresi linear standar untuk tujuan ini. Salah satu yang utama adalah

kemampuannya melakukan isolasi shock sehingga pemodelan terhindar dari permasalahan

reverse causality, yang sangat lumrah terjadi pada variabel-variabel makroekonomi.

Terdapat enam variabel yang diikutsertakan, yang terbagi kedalam kedua kelompok.

Kelompok pertama yaitu variabel ketidakpastian global. Dalam kelompok ini terdapat tiga

variabel. Pertama, Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) dari Davis (2016). Kedua,

Geopolitical Risk Global (GPR_GLOB) dari Caldara dan Iacoviello (2018). Ketiga, yaitu

indeks harga komoditas global (COMM) dari IMF. Sementara untuk tingkat domestik

Indonesia, terdapat tiga variabel, yaitu Geopolitical Risk Indonesia (GPR_IND), nilai tukar

Rupiah terhadap USD (EX_RATE), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Periode analisis mencakup dari Januari 2010 hingga Januari 2020, dengan frekuensi data

bulanan. Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam logaritma. Analisis menggunakan lag 6

bulan. Serta, dilakukan dekomposisi pada error term hasil estimasi VAR menggunakan

Dekomposisi Cholesky. Hal ini dilakukan untuk mengisolasi shock dari masing-masing variabel

terhadap variabel lainnya, sehingga menghindari analisis yang bersifat spurious. Dekomposisi

Cholesky yang diterapkan memiliki urutan sebagai berikut: 𝑓 = (𝐺𝐸𝑃𝑈 → 𝐺𝑃𝑅_𝐺𝐿𝑂𝐵 → 𝐶𝑂𝑀𝑀 →

𝐺𝑃𝑅_𝐼𝑁𝐷 → 𝐸𝑋_𝑅𝐴𝑇𝐸 → 𝐽𝐾𝑆𝐸). Variabel EX_RATE dalam analisis ini diposisikan dimana

kenaikan EX_RATE bermakna apresiasi Rupiah, untuk mempermudah analisis.

Hasil dari estimasi model VAR yang dilakukan disajikan dalam Gambar 6 dan Tabel 1. Pada

Gambar 6, ditampilkan respons dari masing-masing variabel domestic (GPR_IND, EX_RATE,

JKSE) terhadap shock keenam variabel dalam estimasi. Grafik respons ini dikenal sebagai

Impulse Response Function (IRF). Hasil estimasi IRF yang didapatkan menunjukkan error band

yang cukup besar. Hal ini membuat analisis berdasarkan IRF tersebut hanya bisa digunakan

sebagai suatu analisis yang bersifat indikatif semata. Hasil yang didapatkan menunjukkan

bahwa geopolitical risk Indonesia (GPR_IND) merespon secara positif terhadap shock

geopolitical risk global (GPR_GLOB).

2Sebagian analisis pada tulisan ini didasarkan pada pemodelan sederhana menggunakan Vector Autoregression

(VAR) standar. Penulis memastikan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan telah memenuhi kaidah standar

estimasi VAR. Meskipun demikian, melihat dari hasil estimasi Impulse Response Function (IRF) dengan error band

yang cukup besar, maka hasil pemodelan ini hanya bisa digunakan sebagai suatu analisis indikatif. Analisis ini

merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan PPI Dunia secara resmi. Penulis

maupun PPI Dunia tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang dapat timbul akibat pengambilan

keputusan yand didasarkan pada analisis ini.

Gambar 6. Response Variabel Lokal Terhadap Shock Global dan Lokal

Sumber: Estimasi Penulis

14

Sementara itu, nilai tukar (EX_RATE) tampak merespons secara positif (apresiasi) terhadap

shock GEPU dan COMM. Secara intuitif, hal ini menunjukkan ketidakpastian global direspon

secara positif dengan penguatan Rupiah. Sekilas, hal ini memberikan intuisi yang bertolak

belakang dengan pandangan umum bahwa ketidakpastian global akan berdampak buruk bagi

Indonesia. Meskipun demikian, bila kita melihat GPR_IND bergerak lebih stabil dari

GPR_GLOB, maka bisa diartikan bahwa Indonesia termasuk negara yang secara umum lebih

stabil bila dibandingkan dengan kondisi global. Sehingga wajar apabila terdapat peningkatan

ketidakpastian di level global justru bisa berdampak positif bagi beberapa indikator domestik.

Sementara itu, respon apresiatif EX_RATE terhadap peningkatan COMM bisa dimaknai

sebagai peningkatan kepercayaan terhadap performa ekspor Indonesia. Hal ini mengingat

bahwa sekitar 35% ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas.3

Terakhir, variabel JKSE tampak secara signifikan merespon positif apresiasi Rupiah

(EX_RATE). Hal ini dapat dikatakan sesuai ekspektasi. Pertama, apresiasi Rupiah dapat

dimaknai secara positif sebagai peningkatan kepercayaan terhadap performa perekonomian

domestik. Kedua, salah satu penyebab utama apresiasi Rupiah diantaranya adalah masuknya

arus uang asing ke pasar modal dalam negeri, sehingga tentu akan sangat wajar bila kenaikan

JKSE diiringi dengan penguatan Rupiah.

Tabel 1. Dekomposisi Varians Hasil Estimasi VAR (Dalam %)

Variabel

Dependen

Kontribusi Shock Masing-Masing Variabel

Total GEPU GPR_GLOB COMM GPR_IND EX_RATE JKSE

GPR_IND 6.72 11.23 4.97 65.54 5.55 5.98 100

EX_RATE 17.33 0.62 17.77 6.23 24.63 33.41 100

JKSE 3.09 4.36 8.08 13.40 12.51 58.56 100

Sumber: Estimasi Penulis

Fitur menarik lainnya dari estimasi VAR adalah dekomposisi varians (variance

decomposition), sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. Dekomposisi ini menjabarkan secara

proporsional dinamika suatu variabel sebagaimana dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya

dalam estimasi. Sebagai contoh, tampak bahwa pergerakan GPR_IND dijelaskan sebesar

65.54% oleh dirinya sendiri, 11.23% oleh GPR_GLOB, dan 6.72% oleh GEPU. Hal ini

14

menunjukkan bahwa selain oleh dirinya sendiri, GPR_IND bisa dijelaskan oleh GPR_GLOB

dan GEPU.

Untuk EX_RATE, tampak terdapat tiga faktor dominan yang menjelaskan pergerakannya di luar

dirinya sendiri, yaitu JKSE (33.41%), COMM (17.77%), dan GEPU (17.33%). Hal ini

memperkuat pemahaman umum bahwa nilai tukar Rupiah memang memiliki korelasi positif

terhadap pergerakan harga saham domestik, serta dipengaruhi faktor harga komoditas dan

ketidakpastian perekonomian global.

Terakhir, JKSE tampak cukup dominan dipengaruhi dua faktor domestik selain dirinya sendiri,

yaitu GPR_IND (13.40%) dan EX_RATE (12.51%). Sementara faktor-faktor global hanya

berkontribusi cukup kecil. Hal ini menunjukkan kondisi pasar modal domestik lebih banyak

dipengaruhi oleh faktor- faktor domestik dan hanya dipengaruhi faktor-faktor global secara

tidak langsung.

Sebuah Kejutan di Awal Tahun 2020: Wabah Coronavirus (COVID-19)

Pada penghujung 2019, dunia masih befokus pada analisis seputar faktor-faktor ekonomi

sebagai sumber ketidakpastian global. Tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi suatu

disrupsi signifikan akibat kemunculan varian baru Coronavirus, yaiu COVID-19. Kalaupun ada

yang memprediksi faktor non-ekonomi sebagai sumber ketidakpastian, umumnya akan

mengarah pada faktor terkait perubahan iklim.

Berbeda dengan faktor-faktor ekonomi dan perubahan iklim yang keberadaannya sudah lebih

dulu diketahui dan pergerakannya dapat dipekirakan, pandemi COVID-19 masih menyisakan

banyak misteri. Banyak hal yang belum dipahami terhadap varian baru keluarga virus Korona

tersebut. Dari sudut pandang kemanusiaan, tentu tidak elok untuk memberikan suatu prioritas

tertentu atas menyebarnya suatu pandemi kesehatan baru. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa

kemunculan pandemi yang terjadi di perekonomian kedua terbesar dunia (Tiongkok) tentu

memunculkan kewaspadaan bagi banyak pihak. Hingga tanggal 22 Februari 2020, terhitung

sudah terdeteksi 78 ribu kasus di lebih dari 30 negara, dengan angka kematian menyentuh lebih

dari 2,300.4 Kabar baiknya adalah terdapat 21 ribu lebih pengidap yang telah dinyatakan

sembuh.

14

Secara ekonomi, dampaknya mulai terasa. Berbagai analisis telah memprediksi bahwa

kemunculan isu kesehatan global ini akan semakin mempercepat perlambatan perekonomian

global. Dampak paling dekat dan serius adalah menurunnya secara drastis berbagai kegiatan

ekonomi yang memerlukan mobilitas orang, seperti pariwisata dan penerbangan. Hal ini

mengingat banyak negara yang segera menerapkan larangan bepergian ke dan dari Tiongkok.

Dalam konteks Indonesia, tidak terdapat kasus positif Coronavirus sejauh ini. Hal ini tentu

memunculkan tanya dan kecurigaan. Pemerintah pun sudah berusaha membuka diri sebaik

mungkin untuk menghalau kecurigaan-kecurigaan tersebut. Terkait dengan transparansi ini,

pemerintah perlu diapresiasi. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak persoalan terhadap

ketahanan kesehatan di dalam negeri tentu memerlukan perhatian dan usaha yang lebih serius.

Secara ekonomi, beberapa sektor di Indonesia mulai merasakan dampaknya. Pemerintah

berusaha tanggap dengan mempersiapkan berbagai insentif untuk menghalau dampak negatif

terhadap perekonomian terus meluas. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa insentif

yang diberikan harus tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan dampak yang efektif tanpa

meyisakan persoalan di jangka panjang. Disiplin fiskal pun perlu tetap dijaga, mengingat

prestasi jangka panjang yang telah diraih Kementerian Keuangan tidak elok jika harus runtuh

dalam sesaat. Akhir kata, semoga perlambatan yang terjadi dapat termitigasi dengan baik dan

optimisme pembangunan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Caldara, D. and Iacoviello, M. (2018). Measuring Geopolitical Risk. International Finance

Discussion Paper, 2018(1222):1–66.

Davis, S. J. (2016). An Index of Global Economic Policy Uncertainty. NBER Working Paper,

(October):1– 12.

14

Global Uncertainty dan Dampaknya terhadap Ketahanan

Fiskal

Chairul Adi

Dampak Ketidakpastian Global terhadap perekonomian dan ketahanan fiskal

Ketidakpastian global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peningkatan macroeconomic uncertainty sejak kuartal terakhir 2018 berimbas pada

melambatnya pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal pertama 2019 sebagaimana terlihat

pada grafik di bawah ini.

Grafik 1: Laju pertumbuhan PDB triwulanan year-on-year (diolah dari BPS)

Grafik selanjutnya menampilkan struktur PDB dan memberikan gambaran yang lebih detil

mengenai elemen mana yang paling terdampak. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa kinerja

ekspor mengalami tekanan akibat ketidakpastian global. Pertumbuhan ekspor mulai melambat

pada kuartal keempat 2018. Bahkan, hampir sepanjang tahun 2019 pertumbuhannya negatif,

kecuali pada kuartal ketiga yang tumbuh tipis sebesar 0,1%. Jika dilihat lebih detil lagi, ekspor

migas mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan ekspor non-migas maupun jasa.

Sepanjang tahun 2019, ekspor migas Indonesia terus mengalami penyusutan, berturut-turut

sebesar -7,82% pada kuartal pertama, -31,95% pada kuartal kedua, -9,01% pada kuartal ketiga,

dan -21,50% pada kuartal terakhir.

14

Grafik 2: Laju pertumbuhan PDB berdasarkan penggunaan (diolah dari BPS)

Tingginya ketidakpastian global telah memicu sentimen proteksionisme di beberapa negara

yang berdampak pada menurunnya transaksi perdagangan internasional. Akibatnya,

permintaan global mengalami kontraksi sebagaimana tercermin dari indeks Global PMI

(Purchasing Managers’ Index) yang terus menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2019.

Melambatnya permintaan global berimbas pada tertekannya harga komoditas global. Harga

minyak mentah, misalnya, turun lebih dari 10% sepanjang tahun 2019 yang tentu saja

berdampak pada kinerja ekspor migas Indonesia. Perlambatan ekonomi juga membawa

dampak bagi kinerja fiskal pemerintah, khususnya penerimaan pajak.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2019 hanya

tumbuh sebesar 1,7%, merupakan yang terendah setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Grafik 3: Kinerja penerimaan perpajakan (sumber: Kementerian Keuangan, diolah)

Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan sektor sebagaimana tersaji pada Tabel 1, terlihat bahwa

sektor pertambangan mengalami kontraksi terbesar, yaitu 19% pada tahun 2019. Hal ini cukup

kontras dengan kondisi tahun 2018 yang justru mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu

mencapai 50,7%. Sektor lain yang juga mengalami penurunan adalah industri manufaktur yang

turun sebesar 1,8%. Sementara itu jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh migas mengalami

penurunan sebesar 8,7%. Data tersebut mengonfirmasi penjelasan sebelumnya mengenai

dampak ketidakpastian global terhadap harga komoditas global, khususnya minyak dan gas.

Masih dari sisi jenis pajak, PPh Badan juga tercatat mengalami perlambatan, yaitu hanya

tumbuh sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan dampak pelambatan

ekonomi global terhadap sektor produksi di dalam negeri.

Sektor Realisasi 2019 (Rp T) ∆% 2018-2019 ∆% 2017-2018

Industri pengolahan 365,39 (1,8) 10,9

Perdagangan 246,85 2,9 20,5

Jasa keuangan dan asuransi 175,98 7,7 11,5

Konstruksi dan real estat 89,65 3,3 6,0

Pertambangan 66,12 (19,0) 50,7

Transportasi dan

pergudangan

50,33 18,7 14,4

Tabel 1: Realisasi pajak tahun 2019 berdasarkan sektor (sumber: Kementerian Keuangan)

Melesetnya target penerimaan pajak berdampak pada melebarnya defisit fiskal tahun 2019 ke

level 2,2%, atau sekitar Rp353 triliun. Meskipun masih dalam batas aman (di bawah 3% dari

PDB), defisit anggaran mengalami kenaikan dari tahun lalu yang tercatat sebesar 1,82% atau

sekitar Rp269 triliun. Dengan kata lain, secara nominal defisit anggaran naik sekitar 31% dari

tahun lalu, atau setara Rp83,61 triliun. Dengan tingginya short fall penerimaan pajak,

konsekuensinya pemerintah harus menambah utang untuk menambal defisit anggaran. Selama

tahun 2019, pemerintah tercatat telah menerbitkan SBN sebanyak Rp903,36 triliun dan

pinjaman sebesar Rp74,22 triliun. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2019 total

utang pemerintah mencapai Rp4.779,28 triliun, yang terdiri dari Rp4.014,81 triliun SBN dan

Rp763,79 triliun pinjaman. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut naik sekitar Rp317,5

triliun (7,12%). Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 29,8%.

Meski utang Indonesia terus bertambah, namun hal tersebut sepertinya tidak mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk menarik utang. Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih di

kisaran 30%, kepercayaan investor terhadap kapasitas fiskal pemerintah diperkirakan masih

tetap terjaga. Sejak 2017 Indonesia juga telah memperoleh predikat investment grade (BBB)

dari seluruh lembaga pemeringkat global. Bahkan pada Januari 2020, JCRA, lembaga

pemeringkat dari Jepang, telah menaikkan peringkat sovereign credit Indonesia ke level BBB+.

Hal ini mengindikasikan turunnnya risiko kredit dan meningkatnya kapasitas pengelolaan

utang pemerintah.

Selain itu, ketidakpastian global telah mendorong negara-negara di dunia untuk menerapkan

kebijakan moneter yang ekspansif, di antaranya dengan menurunkan suku bunga acuan.

Akibatnya, modal mengalir ke negara-negara emerging market dengan suku bunga yang lebih

kompetitif, termasuk Indonesia. Masuknya likuiditas global berdampak pada menurunnya

tingkat imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN). Sebagai gambaran, yield untuk SUN

tenor 10 Rupiah tahun turun dari 7,997% pada akhir 2018 menjadi 7,047% pada akhir tahun

2019, atau turun sekitar 12%. Beberapa lelang SBN di awal tahun 2020 juga tercatat

membukukan penawaran beli (bid) yang cukup tinggi sehingga yield dapat lebih optimal. Tren

penurunan yield tentu saja berdampak positif bagi ruang gerak fiskal karena beban bunga utang

yang harus dibayar pemerintah akan menurun.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemerintah diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan

dalam menerbitkan SBN sepanjang tahun 2020. Namun yang perlu diwaspadai, tingginya

global uncertainty juga membuka peluang terjadinya sudden reversal atau penarikan modal

secara tiba-tiba. Terlebih, porsi investor non-residen di pasar keuangan Indonesia terbilang

cukup tinggi. Di pasar SBN, misalnya, porsi investor asing tercatat naik dari 37,71% pada tahun

2018 menjadi 38,60% pada tahun 2019. Sayangnya, pemicu terjadinya sudden reversal bisa dari

mana saja dan sukar untuk diprediksi, termasuk situasi geopolitik dunia yang tentu saja di luar

jangkauan pemerintah Indonesia. Mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan

memperkuat basis investor domestik sehingga dapat menjadi buffer untuk meminimalisir

dampak sudden reversal terhadap stabilitas pasar.

Secara teoritis, realisasi program-program pemerintah dapat terancam akibat menurunnya

kinerja penerimaan pajak. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah

mampu tumbuh sebesar 3% dibanding tahun lalvu meskipun penerimaan pajak hanya tumbuh

sebesar 1,7%. Hal ini mengindikasikan stance pemerintah untuk tidak melakukan penghematan

belanja meskipun penerimaan pajak kurang menggembirakan. Hal ini dapat dipahami sebagai

upaya pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan pelambatan

ekonomi global. Namun jika dilihat lebih detil pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa

pertumbuhan cukup besar terjadi pada pos belanja bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

fokus pemerintah adalah mempertahankan daya beli, khususnya bagi masyarakat menengah ke

bawah. Sebaliknya, belanja barang dan belanja modal justru mengalami penurunan.

Belanja Realisasi 2019 (Rp T) Capaian (%) Growth (%)

Belanja pegawai 375,84 98,50 8,35

Belanja barang 333,98 96,74 (3,88)

Belanja modal 180,92 95,55 (1,74)

Pembayaran bunga utang 275,54 99,88 6,82

Subsidi 201,83 89,98 (6,94)

Belanja hibah 6,47 333,53 325,67

Tabel 2: Realisasi belanja pemerintah pusat (sumber: Kementerian Keuangan)

Belanja bantuan sosial 113,08 110,80 34,11

Belanja lain-lain 11,25 9,87 (30,39)

TOTAL 1.498,91 91,71 3,00

Antisipasi pemerintah melalui APBN 2020

Meskipun ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut di tahun 2020, beberapa

pihak memperkirakan dampaknya terhadap perekonomian global tidak seburuk tahun lalu. IMF

memperkirakan ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,3% tahun ini, lebih tinggi dari estimasi

pertumbuhan tahun 2019 yang hanya sebesar 2,9%. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan

ekonomi diproyeksi sebesar 5,1-5,5% (Bank Indonesia), 5,1% (IMF dan World Bank), 5,2%

(ADB), dan 4,8% (INDEF). Dalam APBN 2020, pemerintah bahkan menargetkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Dibandingkan proyeksi dari institusi lainnya, outlook

pemerintah tersebut terbilang cukup optimistis.

Demikian halnya dengan postur APBN 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Pemerintah optimis penerimaan perpajakan tahun ini dapat tumbuh sebesar 20,73% jika

dibandingkan realisasi tahun lalu, atau tumbuh sebesar 15,60% jika dibandingkan dengan

APBN 2019. Target tersebut terbilang sangat tinggi dan sepertinya akan sulit tercapai. Tahun

lalu, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02%, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,7%

(Grafik 4). Artinya, 1% pertumbuhan PDB berkontribusi pada kenaikan realisasi pajak sebesar

0,3%. Jika ditarik ke belakang, elastisitas pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan

terhadap pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 2,3. Jika mengacu pada angka ini dan dengan

asumsi PDB dapat tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2020, maka penerimaan perpajakan

diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 12,19% dari realisasi tahun lalu.

Demikian halnya dengan postur APBN 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Pemerintah optimis penerimaan perpajakan tahun ini dapat tumbuh sebesar 20,73% jika

dibandingkan realisasi tahun lalu, atau tumbuh sebesar 15,60% jika dibandingkan dengan

APBN 2019. Target tersebut terbilang sangat tinggi dan sepertinya akan sulit tercapai. Tahun

lalu, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02%, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,7%

(Grafik 4). Artinya, 1% pertumbuhan PDB berkontribusi pada kenaikan realisasi pajak sebesar

0,3%. Jika ditarik ke belakang, elastisitas pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan

terhadap pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 2,3. Jika mengacu pada angka ini dan dengan

asumsi PDB dapat tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2020, maka penerimaan perpajakan

diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 12,19% dari realisasi tahun lalu.

Pos APBN 2020 (Rp T) Realisasi 2019 (RP T) Growth (%)

Pendapatan negara 2.233,2 1.957,2 14,10

Penerimaan perpajakan 1.865,7 1.545,3 20,73

Belanja negara 2.540,4 2.310,2 9,96

Belanja pemerintah pusat 1.683,5 1.498,9 12,32

Transfer ke daerah dan dana

desa

856,9 811,3 5,62

Defisit 307,2 353,0 (12,97)

Defisit (% terhadap PDB) 1,76% 2,20% (20,00)

Tabel 3: Postur APBN 2020 (sumber: Kementerian Keuangan)

Grafik 4: Pertumbuhan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan PDB (sumber:

Kementerian Keuangan, diolah)

Dari sisi belanja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, anggaran pendidikan dan

kesehatan mengalami kenaikan terbesar. Sementara itu, alokasi belanja perlindungan sosial

hanya tumbuh sekitar 1%. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang naik

sekitar 7%. Pertumbuhan anggaran infrastruktur mengalami akselerasi dibanding periode

sebelumnya yang tercatat hanya tumbuh sekitar 1,4%. Dari alokasi belanja tersebut, terlihat

bahwa pemerintah tahun ini fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan. Langkah ini cukup strategis dalam meningkatkan daya

saing Indonesia di masa mendatang. Namun, efeknya terhadap perekonomian umumnya

belum akan terlihat dalam jangka pendek. Kenaikan belanja infrastruktur diharapkan dapat

mendorong pergerakan ekonomi dalam jangka pendek meskipun dampak yang lebih besar

umumnya juga baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Tabel 4: Alokasi belanja APBN 2020 (sumber: Kementerian Keuangan)

Untuk membiayai APBN 2020, kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp741,83

triliun yang akan dipenuhi sebesar Rp690,51 triliun (93,1%) dari penerbitan SBN dan sebesar

Rp51,32 triliun (6,9%) dari pinjaman. Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2019.

Namun melihat target penerimaan pajak tahun 2020 yang terlalu tinggi, jumlah kebutuhan

pembiayaan pemerintah diperkirakan akan membengkak. Dengan outlook peringkat kredit

Indonesia yang cukup positif, pemerintah sepertinya tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan

pembiayaan tersebut.

Catatan akhir

Meningkatnya global uncertainty dalam setahun terakhir telah berdampak pada melambatnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi fiskal, dampak ketidakpastian dan pelambatan

ekonomi global terlihat jelas pada kinerja penerimaan perpajakan, khususnya di sektor

pertambangan. Untuk menjaga pertumbuhan, pemerintah berusaha mendorong belanja

khususnya untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Konsekuensinya, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak utang. Dari sisi risiko,

peningkatan jumlah utang pemerintah sejauh ini masih dalam level aman. Namun, yang perlu

diperhatikan adalah potensi terjadinya sudden reversal yang dapat membahayakan stabilitas

pasar keuangan. Perlu upaya keras untuk menciptakan buffer melalui peningkatan kapasitas

dan pendalaman pasar domestik. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan dibayangi

ketidakpastian global selama tahun 2020. Meski demikian, pemerintah terlihat sangat

optimistis dengan menargetkan pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 20,73% dari

realisasi tahun 2019.

Belanja APBN APBN 2020 (Rp T) Outlook 2019 (RP T) Growth (%)

Pendidikan 508,1 478,4 6,21

Kesehatan 132,2 117,0 12,99

Perlindungan sosial 372,5 369,1 0,92

Infrastruktur 423,3 399,7 5,90

Dengan kondisi global yang masih tidak menentu, target tersebut kemungkinan besar tidak

akan tercapai. Dari sisi belanja, pemerintah perlu mempertahankan alokasi belanja meskipun

target penerimaan pajak diperkirakan tidak tercapai. Hal ini penting untuk mempertahankan

momentum pertumbuhan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa anggaran

dialokasikan untuk pos belanja yang produktif. Alokasi belanja dimaksud bukan hanya yang

berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan dalam jangka panjang saja namun perlu

diperhatikan juga keseimbangan untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek serta

menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut tentu saja akan memperlebar defisit anggaran

dan memaksa pemerintah menerbitkan lebih banyak utang. Namun dengan melihat risiko utang

pemerintah saat ini, penambahan utang diperkirakan tidak akan mengganggu kesehatan

keuangan pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggali potensi

sumber pembiayaan yang berasal dari investor domestik yang perlu diperhatikan adalah potensi

terjadinya sudden reversal yang dapat membahayakan stabilitas pasar keuangan. Perlu upaya

keras untuk menciptakan buffer melalui peningkatan kapasitas dan pendalaman pasar domestik.

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan dibayangi ketidakpastian global selama

tahun 2020. Meski demikian, pemerintah terlihat sangat optimistis dengan menargetkan

pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 20,73% dari realisasi tahun 2019. Dengan

kondisi global yang masih tidak menentu, target tersebut kemungkinan besar tidak akan

tercapai. Dari sisi belanja, pemerintah perlu mempertahankan alokasi belanja meskipun target

penerimaan pajak diperkirakan tidak tercapai. Hal ini penting untuk mempertahankan

momentum pertumbuhan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa anggaran

dialokasikan untuk pos belanja yang produktif. Alokasi belanja dimaksud bukan hanya yang

berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan dalam jangka panjang saja namun perlu

diperhatikan juga keseimbangan untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek serta

menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut tentu saja akan memperlebar defisit anggaran

dan memaksa pemerintah menerbitkan lebih banyak utang. Namun dengan melihat risiko utang

pemerintah saat ini, penambahan utang diperkirakan tidak akan mengganggu kesehatan

keuangan pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggali potensi

sumber pembiayaan yang berasal dari investor domestik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BPS 2020, accessed 1 February 2020, [www.bps.go.id].

2. Jurado, K, Ludvigson, SC & Ng, S 2015, ‘Measuring uncertainty’, The American

Economic Review, vol. 105, no. 3, pp. 1177-1216.

3. Kementerian Keuangan 2020, accessed 1 February 2020, [www.kemenkeu.go.id].

http://www.bps.go.id/

http://www.kemenkeu.go.id/

Tantangan dan Peluang Meningkatkan Neraca Perdagangan di

Era Ketidakpastian Global

M Putra Hutama

Pada bagian ini akan kami sajikan ulasan mengenai dampak ketidakpastian global terhadap

kondisi ekspor dan impor Indonesia. Secara umum, kami akan menjabarkan latar belakang

masalah perang dagang antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok serta

dampak terhadap performa ekspor dan impor Indonesia. Selain itu, pada bagian ini juga kami

akan menjelaskan proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economics

Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai salah satu solusi Indonesia untuk menciptakan

pasar baru. Meskipun sampai saat ini belum ada persetujuan IEU-CEPA, Indonesia dan EU

telah melakukan 9 kali pertemuan untuk membahas poin-poin persetujuan. Kami akan

menjabarkan alasan mengapa perjanjian ini dirasa penting bagi Indonesia dan komoditas apa

saja yang akan menjadi unggulan agar dapat dinegosiasikan untuk penurunan tariff.

Ketidakpastian global akibat perang dagang

Beberapa tahun terakhir dunia sedang dihadapkan dengan ketidakpastian. Hal ini dipicu salah

satunya oleh perang dagang antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar saat ini yaitu

Tiongkok dan Amerika serikat. Perang dagang ini dimulai pada tahun 2017, saat Amerika

serikat (AS) menyatakan bahwa impor solar panel dan mesin cuci dapat membahayakan

industri dalam negeri AS lalu dilanjutkan dengan menaikan tarif impor untuk produk tersebut

ditahun 2018. Aksi balasan juga dilakukan oleh Tiongkok dengan menaikan tarif produk

sorgum dari Amerika Serikat sebesar 178,6% dengan alasan anti-dumping. Perang menaikan

tarif tidak berhenti hanya untuk kedua produk tersebut, hingga tahun 2019 kedua negara

menaikan tarif produk seperti baja, besi, buah, kacang, babi, kendaraan, pesawat terbang, kapal,

kedelai, dan lain lain (Bown & Kolb, 2020). Perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat

diduga kuat merupakan langkah Amerika untuk memulihakan defisit neraca dagang sebesar

796 miliar USD yang hampir setengahnya merupakan defisit dagang dengan Tiongkok (WITS,

2020). Tujuan lainnya adalah AS berniat untuk meningkatkan pendapatan dari hak Cipta,

Paten, dan Merek Dagang yang selama ini diklaim tidak didapatkan sesuai dengan porsinya.

Aksi yang dilakukan oleh kedua negara adidaya ini memicu penurunan perdagangan global

serta memberikan dampak yang lebih buruk bagi negara “emerging” seperti Indonesia. Dapat

kita lihat pada grafik dibawah, meskipun penurunan nilai perdagangan dunia sudah dimulai

sejak tahun 2015, kami berpendapat bahwa penurunan sebesar 5,8% (2014-2017) merupakan

sumbangsih dari penurunan nilai perdagangan produk-produk “perang tarif” AS-Tiongkok.

Dampak dirasakan oleh Indonesia adalah pertumbuhan impor lebih besar dari ekspor sehingga

menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar USD8 miliar. Hal ini merupakan defisit untuk

pertama kalinya sejak 2014 bahkan lebih besar dari defisit yang Indonesia terima ditahun 2012.

Defisit tersebut diduga kuat merupakan dampak dari perang dagang AS-Tiongkok dikarenakan

menurut data BPS impor Indonesia naik dikarenakan impor non-gas.

Perang dagang berdampak buruk bagi negara diluar AS dan Tiongkok dikarenakan terdapatnya

oversupply produk perang tarif di pasar internasional, hal ini menyembabkan penurunan harga

produk tersebut yang cukup signifikan. Penurunan harga tersebut membuat barang impor dari

Tiongkok maupun AS menjadi lebih kompetitif di negara negara berkembang termasuk

Indonesia. Data yang kami peroleh dari Trademap menyatakan produk-produk impor seperti

Mesin (HS84), Mesin Listrik (HS85) serta Baja dan Besi (HS72) mengalami kenaikan rata rata

sebesar 36,41% 2017-2018. Selain itu, Ekspor Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan

dikarenakan harga dari barang substitusi produk ekspor Indonesia mengalami penurunan harga.

Grafik 1. Perdagangan International 2012-2018 (Sumber: Perhitungan penulis berasal dari

Trademap)

250 15

200 12

8 9 10

150 5

100 -2

0 -2

50 -4 -5

0

2013 2014 2015 2016 2017

-8 -10

2018 2012

Perdagangan Global- in Triliun $

Ekpor Indonesia- miliyar $

Impor Indonesia - miliyar $

Neraca perdagangan Indonesia - miliyar $

Meningkatkan Neraca Perdaganagan Melalui IEU-CEPA (Indonesia-

European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Dengan adanya ketidakpastian global yang salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian

perjanjian multirateral dibawah World Trade Organization, langkah tepat yang harus diambil

oleh setiap negara termasuk Indonesia guna meningkatkan nilai ekspor adalah mencari partner

untuk melakukan perjanjian dagang baik bilateral atau regional. Saat ini Indonesia memiliki 17

perjanjian dagang yang sedang dinegosiasikan baik bilateral maupun regional7. Perjanjian yang

menarik untuk didiskusikan adalah perjanjian dengan negara Uni-Eropa. Uni-Eropa merupakan

pasar besar dengan GDP sebesar 18.678 Triliun USD dan populasi sebanyak 513 juta orang

(World Bank , 2020). Uni-Eropa merupakan gabungan dari 27 negara yaitu Austria, Belgia,

Bulgaria, Kroasia, Ciprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani,

Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal,

Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia yang memiliki pasar tunggal dan bebas

perpindahan barang. Selain itu, perjanjian ini juga menarik untuk dibahas karena komitmen

Uni-Eropa untuk pelarangan Produk Sawit pada tahun 2020 yang dimana Sawit merupakan

produk unggulan dari Indonesia. Data terakhir yang didapakan dari trademap menyatakan

terjadi penurunan impor sawit oleh Eropa sebesar 69,5% 2018-2019. Melalui perjanjian ini

diharapkan Indonesia akan membuka peluang ekspor produk sawit.

Vietnam telah menyepakati perjanjian dagang oleh Uni-Eropa sejak tahun 2012. Berikut kami

menyajikan perbandingan antara Indonesia dan Vietnam ekspor produk ke Eropa baik sebelum

perjanjian maupun sesudah perjanjian. Pada tahun 2011, ekspor dan market share produk

Indonesia di Eropa lebih besar dibandingkan dengan produk Vietnam. Pada tahun 2012, Ekspor

dan market share produk Vietnam lebih besar dibanding produk Indonesia. Perlu dicatat, pada

tahun 2012, Vietnam dan Uni-Eropa telah sepakat untuk menurunkan tarif dan non-tariff

barriers. Dampak perjanjian dagang tersebut dapat dilihat sangat signifikan karena ekspor dan

market share produk Vietnam terus meningkat. Berbanding terbalik dengan Indonesia dimana

terus mengalami penurunan ekspor serta market share. Hingga pada tahun 2018, persentase

perbedaan ekspor Indonesia ke eropa dengan Vietnam ke Eropa sebesar 241% dan persentase

perbedaan market share adalah sebesar 248%.

Grafik 2. Indonesia vs Vietnam (Sumber: Trademap, perhitungan penulis)

Pada tahun 2019, Indonesia dan Uni-Eropa telah melakukan 9 kali pertemuan untuk

merampungkan perjanjian dagang tersebut. Negosiasi pertama Uni-Eropa dan Indonesia

dilakukan pada 18 Juli 2016 di Brussel. Sekitar 80% perjanjian yang dinegosiasikan akan

rampung, jika tidak meleset dari perkiraan IEU-CEPA akan disetujui tahun 2020 ini. Indonesia

akan menjadi negara ke 6 di asia tenggara yang memiliki perjanjian dagang dengan Uni-Eropa

yang sebelumnya Uni-Eropa telah memiliki perjanjian dagang dengan Singapura (2010),

Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailand (2013), dan Filipina (2015) (European Union,

2020). Sejauh ini Indonesia telah mengekspor produk ke beberapa negara besar Eropa seperti

Spanyol, Jerman dan Belanda dengan 5 produk unggulan yaitu Minyak Hewan dan Tumbuhan

(HS15), Alas Kaki (HS64), Produk Kimia (HS38), Mesin Listrik(HS85), dan produk karet

(HS40).

Tabel 1. Revealed Comparative Advantage Produk Indonesia 2018 (Sumber: World Integrated

Trade Solution or WITS)

Dapat kita lihat pada tabel 1, berdasarkan hasil Revealed Comperative Advantage Indonesia ke

dunia memiliki keunggulan untuk mengekspor produk makanan olahan, alas kaki, bahan bakar,

hasil tambang, textile dan baju, plastik atau karet, sayuran, dan kayu (lebih dari 1,00). Terdapat

beberapa produk unggulan Indonesia ke dunia akan tetapi tidak menjadi produk unggulan

Indonesia di Uni-Eropa seperti Bahan Bakar, Hasil Tambang, dan Sayuran. Ada beberapa

kemungkinan alasan produk unggulan Indonesia tersebut tidak menjadi produk unggulan di

Eropa. Pertama, tarif yang ditetapkan oleh Uni- Eropa kemungkinan tinggi, sehingga produk

Indonesia tersebut menjadi mahal dan tidak kompetitif. Kedua, terdapat perbedaan standar yang

ditetapkan oleh Uni-Eropa sehingga produk terebut bisa masuk ke pasar Uni-Eropa. Indonesia

sebetulnya memiliki ruang untuk meningkatkan nilai ekspor khususnya melalui produk produk

unggulan ini. Kami menyarankan Indonesia untuk bernegosiasi dengan Uni-Eropa melalui

perjanjian IEU-CEPA agar menurunkan tarif serta mempermudah masuknya produk unggulan

tersebut (Non-Tariff Barriers).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (Damuri,

Atje, & Soedjito, 2017), potensi yang dapat Indonesia hasilkan dengan IEUCEPA adalah

meningkatnya ekspor produk Indonesia sebesar 5,4% per tahun jika skema penghapusan tarif

terlaksana untuk setiap produk. Skema kedua adalah jika Indonesia gagal menyetujui perjanjian

ini sekaligus Uni-Eropa menghapus kebijakan Generalized System of Preference (GSP) maka

Indonesia akan mengalami penurunan ekspor ke Uni-Eropa sebesar 8% pertahun. Hal ini

dikarenakan produk alas kaki, tekstil, dan baju mendapatkan fasilitas tarif GSP.

DAFTAR PUSTAKA

Bown, C. P., & Kolb, M. (2020, January 24). Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide.

Retrieved from Peterson Institute for International Economics:

https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-

timeline.pdf

Damuri, Y. R., Atje, R., & Soedjito, A. (2017). Study on the Impact of an EU-Indonesia CEPA.

Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

European Union. (2020, January 17). EU-Indonesia CEPA Negotiations. Retrieved from

European Union External Actions:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- homepage/53277/eu-indonesia-

cepa-negotiations_zh-hans

WITS. (2020). Retrieved from US Trade Summary.

World Bank . (2020). European Union . Retrieved from The World

Bank Data: https://data.worldbank.org/region/european-union

http://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf

http://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf

Volatilitas Komoditas Minyak Bumi bagi Perekonomian

Indonesia

Hadi Prasojo

Peran komoditas minyak bumi pada perekonomian

Komoditas energi memiliki peranan penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai

faktor produksi oleh industri maupun konsumsi oleh individu / rumah tangga dalam berbagai

wujud. Salah satu dari komoditas energi tersebut adalah minyak bumi, yang produk turunan /

olahan hasil pengilangan (refinery)-nya digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan, mulai

dari bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan hingga produk petrokimia untuk industri.

Indonesia cukup bergantung dengan komoditas minyak bumi, dapat dilihat dari salah satu

indikator yang mewakili yaitu porsi minyak bumi dalam konsumsi energi primer (oil share of

primary energy). Pada 2018, Indonesia mengonsumsi minyak bumi sebesar 83,4 mtoe (juta ton

ekuivalen minyak) dari total 185,5 mtoe energi yang dikonsumsi (BP, 2019), sehingga porsi

minyak bumi dalam konsumsi energi primer sebesar 44.96%. Jika dibandingkan dengan total

dunia yang sebesar 33,62 % atau total Asia-Pasifik sebesar 28,32%, tentunya nilai tersebut

cukuplah besar. Perbandingan porsi minyak bumi dalam konsumsi energi primer dengan negara

lainnya ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Porsi minyak bumi dalam konsumsi energi primer negara (%), 2018 (Sumber: BP, 2019;

diolah)

100%

90%

80%

70%

60%

Indonesia,

44.96% 40%

30%

20%

Total Asia Pacific,

28.32%

Total World,

33.62%

10%

0%

Uzb

ekis

tan

Ukr

aine

Trin

idad

& T

ob

ago

Icel

and

Chin

a

Rus

sian

Fed

erat

ion

Kaz

akh

stan

Sou

th A

fric

a

Esto

nia

No

rway

Turk

men

ista

n

Ban

glad

esh

Cze

ch R

epub

lic

Qat

ar

Slo

vaki

a

Bul

gari

a

Swed

en

Bel

aru

s

Tota

l Asi

a P

acif

ic

Pak

ista

n

Vie

tnam

Ind

ia

Om

an Ir

an

Ven

ezu

ela

Rom

ania

Pola

nd

Turk

ey

Cana

da

Aze

rbai

jan

Fran

ce

Tota

l W

orld

Alg

eria

Ger

man

y

Col

om

bia

Arg

enti

na

Finl

and

Aus

tral

ia

Mal

aysi

a

Hu

nga

ry

Swit

zerl

and

Slo

ven

ia

Aus

tria

New

Zea

land

No

rth

Mac

edo

nia

Egyp

t

Ital

y

US

Uni

ted

Kin

gdo

m

Jap

an

Un

ited

Ara

b E

mir

ates

Taiw

an

Cro

atia

Sou

th K

orea

Mex

ico

Port

ugal

Isra

el

Latv

ia

Indo

nesi

a

Chi

le

Bra

zil

Peru

Den

mar

k

Phili

ppin

es

Spai

n

Net

herl

ands

Irel

and

Thai

land

Kuw

ait

Bel

giu

m

Lith

uan

ia

Gre

ece

Sau

di A

rab

ia

Mor

occo

Sri

Lank

a

Ecua

dor

Ch

ina

Hon

g K

ong

SAR

Iraq

Luxe

mbo

urg

Sing

apor

e

Cypr

us

40,000

30,000

20,000

10,000

40,000

30,000

20,000

10,000

Dalam proses pemenuhannya, Indonesia telah menjadi negara net oil importer semenjak tahun

2004 mengingat kebutuhan konsumsi yang terus meningkat sementara tingkat produksi yang

menurun. Sehingga diperlukan impor untuk pemenuhan kebutuhan tersebut baik berupa

minyak mentah (crude oil) maupun minyak olahan. Terus mengingkatnya volume dan nilai

impor minyak mentah maupun olahan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor minyak mentah senilai US$9,2 miliar dan minyak

olahan senilai US$17,6 miliar sedangkan ekspor minyak mentah senilai US$5,2 miliar dan

minyak olahan senilai US$1,6 miliar. Produk minyak mentah dan olahan inilah yang juga turut

menyumbangkan defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini.

Gambar 2. Volume ekspor-impor minyak Indonesia (ribu ton), 2000-2018 (Sumber: BPS, 2019)

Gambar 3. Nilai ekspor-impor minyak Indonesia (juta US$), 2000-2018 (Sumber: BPS, 2019)

160

140

120

100

80

60

40

Besarnya volume impor minyak mentah maupun olahan membuat Indonesia sangatlah

bergantung dengan harga minyak mentah di tingkat global dalam penentuan nilainya.

Pentingnya harga minyak mentah global tersebut menjadikannya salah satu indikator dalam

asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Indonesia,

selain juga disertai indikator energi lainnya yaitu lifting (tingkat produksi) minyak dan gas

bumi. Di samping itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) sendiri

diformulasikan dalam peraturan Keputusan Menteri ESDM berdasarkan harga keekonomian

lapangan-lapangan yang ada di Indonesia juga menyesuaikan dengan harga tingkat global

(ESDM, 2020). Mempelajari bagaimana harga minyak mentah global terbentuk penting untuk

dilakukan.

Secara historis harga minyak mentah global dalam beberapa tahun ke belakang mengalami

banyak fluktuasi. Sebagai ilustrasi ditampilkan salah satu harga minyak mentah ringan dari

kawasan North Sea yang umum dijadikan acuan global yaitu Dated Brent pada Gambar 4

Gambar 4. Harga minyak mentah global acuan Dated Brent (US$/barrel), 2000-2019

(Sumber: IndexMundi, 2020)

Beberapa faktor yang membentuk fluktuasi dan volatilitas harga minyak global tersebut adalah

sebagai berikut:

▪ Layaknya produk lainnya, harga dibentuk oleh adanya mekanisme pasar (supply dan

demand) pun termasuk dengan komoditas energi lainnya. Contohnya adalah dengan

meningkatnya supply dari mulai berproduksinya shale oil AS dan oil sand Kanada pada Q3

2014 - Q1 2015 yang membuat jatuhnya harga minyak (Dated Brent) dari 97,34 US$/barrel

pada September 2014 menjadi 55,79 US$/barrel pada Maret 2015.

▪ Kejadian krisis contohnya krisis finansial global pada Q3 2008 yang membuat

jatuhnya harga minyak dari 99,06 US$/barrel pada September 2008 menjadi 41,58

US$/barrel pada Desember 2008.

▪ Beberapa negara yang memiliki tingkat produksi minyak tinggi berperan besar dalam

penentuan harga minyak. Contohnya adalah upaya negara-negara anggota OPEC

(Organization of the Petroleum Exporting Countries) memotong produksinya hingga 4,2

juta barrel/day pada Q1 2009 yang membuat kembali meningkatnya harga minyak dari

US$41,58/barrel pada Desember 2008 menjadi US$68,62/barrel pada juni 2009. Adapun

dikarenakan turunnya pengaruh OPEC, saat ini negara-negara OPEC berkoordinasi dengan

negara-negara non-OPEC membentuk forum OPEC+ dengan harapan yang sama untuk

menstabilkan harga minyak.

▪ Kondisi geopolitik global, contohnya adalah kasus terorisme 9/11 pada Q3 2001 yang

membuat jatuhnya harga minyak dari 25,54 US$/barrel pada September 2001 menjadi 18,6

US$/barrel pada Desember 2001.

Upaya mengurangi resiko volatilitas harga minyak mentah global

Berdasarkan beberapa kajian (Bacon & Kojima, 2008; Kojima, 2009) dan opini penulis, upaya-

upaya mengurangi resiko volatilitas harga minyak mentah global sekaligus menjawab

tantangan energy trilemma (ketahanan pasokan, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan

termasuk perubahan iklim) yang juga dapat diterapkan bagi Indonesia didiskusikan sebagai

berikut:

▪ Memenuhi target lifting serta peningkatan infrastruktur pengolahan dan

penyimpanan. Mengingat besarnya nilai impor minyak tidak hanya pada minyak mentah

namun juga minyak yang telah diolah. Upaya-upaya pemenuhan target lifting minyak mentah

domestik dilakukan melalui pembaruan sistem kontrak untuk meningkatkan investasi,

eksplorasi baru untuk peningkatan penemuan cadangan, efisiensi produksi, hingga

pelaksanaan teknik-teknik produksi tersier (enhance oil recovery dll) pada lapangan tua.

Adapun upaya peningkatan produksi minyak olahan dilakukan melalui peningkatan

infrastruktur pengolahan berupa kilang-kilang. Juga dibutuhkan infrastruktur tangki timbun

(storage) untuk meningkatkan cadangan strategis / operasional.

▪ Hedging (lindung nilai) dan mekanisme stabilisasi harga. Hedging dengan melakukan

kontrak-kontrak pembelian / impor dengan harga yang telah ditentukan untuk jangka waktu

tertentu. Mekanisme stabilisasi harga termasuk pembagian risiko antara pemerintah dengan

melalui subsidi tanpa membebani kapasitas fiskal (maupun BUMN di bidang terkait) dan

masyarakat sebagai konsumen secara langsung. Subsidi dikhususkan ditargetkan pada jenis-

jenis energi tertentu. Juga dengan disertai kompensasi baik berupa bantuan tunai maupun

jaminan sosial yang ditargetkan kepada yang membutuhkan dalam rangka menanggulangi

dampak pada kenaikan harga di masyarakat sebagai konsumen akhir. Beberapa negara

membentuk lembaga Oil / Fuel Price Stabilization Fund untuk mendukung stabilisasi harga

ini.

▪ Konservasi dan diversifikasi energi. Konservasi energi dengan melakukan efisiensi dari

hulu hingga hilir penggunaan berbagai jenis energi. Diversifikasi energi dengan

mengoptimalisasi penggunaan potensi energi lokal setempat terutama energi baru terbarukan

diantaranya panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dll. Pembahasan komoditas

energi memang tidaklah bisa untuk dibahas dengan satu jenis komoditas energi saja,

mengingat adanya kemungkinan substitusi maupun pencampuran jenis energi yang tentunya

tetap tidaklah mudah dengan membutuhkan penyesuaian teknologi. Pun tentunya juga

penting untuk mengelola resiko volatilitas komoditas-komoditas energi lainnya diantaranya

batu bara, gas bumi, bahan bakar nabati (BBN) / biofuel dari minyak kelapa sawit (CPO),

dll yang harganya juga mengalami fluktuasi. Upaya-upaya tersebut telah terus dilakukan oleh

pemerintah, namun tetap dibutuhkan kecepatan inovasi untuk menjawab kecepatan

tantangan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bacon, R., & Kojima, M. 2008. Coping with Oil Price Volatility. ESMAP Special Report 005/08.

Washington, DC: World Bank.

https://esmap.org/sites/default/files/esmap-

files/8142008101202_coping_oil_price.pdf

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Nilai Ekspor dan Impor Migas (juta US$) 1996-2018.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1004/nilai-ekspor-dan-impor-migas-juta-

us-1996- 2018.html

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Volume Ekspor dan Impor Migas (juta US$) 1996-

2018. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1003/volume-ekspor-dan-

impor-migas-berat- bersih-ribu-ton-1996-2018.html

British Petroleum (BP). 2019. BP Statistical Review of World Energy 2019.

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-

of-world- energy/downloads.html

IndexMundi. 2020. Crude Oil (petroleum): ‘Dated Brent’ Monthly Price (US$ per barrel)

2000-2019. https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-

brent&months=240

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2019. Keputusan Menteri ESDM

Nomor 269 K/10/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM

Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20269%20K%2010%20MEM%20

2019_Pe rubahan%20Formula%20ICP_salinan+stempel.pdf

Kojima, M. 2009. Government Response to Oil Price Volatility: Experience of 49

Developing Countries. Extractive Industries for Development Series #10.

Washington, DC: World Bank.

https://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-

hyperlinked.pdf

https://esmap.org/sites/default/files/esmap-files/8142008101202_coping_oil_price.pdf

https://esmap.org/sites/default/files/esmap-files/8142008101202_coping_oil_price.pdf

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1004/nilai-ekspor-dan-impor-migas-juta-us-1996-2018.html



https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1003/volume-ekspor-dan-impor-migas-berat-bersih-ribu-ton-1996-2018.html



https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html



https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=240

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=240

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20269%20K%2010%20MEM%202019_Perubahan%20Formula%20ICP_salinan%2Bstempel.pdf



https://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-hyperlinked.pdf

https://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-hyperlinked.pdf

Efek Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Serapan

Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat Indonesia

Perwira Yodanto

Rentetan peristiwa ekonomi dunia yang kurang menguntungkan atau yang akrab dikenal

dengan global economic uncertainty tentunya menimbulkan gejolak bagi perekonomian

Indonesia. Dalam kurun 5 tahun terakhir saja pemerintah Indonesia tercatat mengumumkan

belasan jilid paket kebijakan ekonomi untuk merespon imbasnya. Secara makro, raihan kinerja

ekonomi Indonesia tergolong masih bagus. Namun, fluktuasi fenomena ini masih berlanjut

sehingga Pemerintah dituntut waspada terhadap efek yang ditimbulkan di ranah

mikroekonomi. Efek dari gejolak ketidakpastian ini terhadap tingkat serapan tenaga kerja dan

daya beli masyarakat menjadi objek analisa dalam tulisan ini.

Global Economic Policy Uncertainty dan Respon Paket Kebijakan Ekonomi

Lebih dari satu dekade terakhir dunia mengalami global economic uncertainty. Peristiwa

ekonomi yang sangat mengemuka diantaranya adalah meletupnya Global Financial Crisis pada

2008, krisis ekonomi Yunani dan drama Brexit yang begitu menyibukkan Uni Eropa, sampai

tarik menarik dua polar magnet ekonomi dunia, China dan Amerika Serikat, selalu memasuki

babak baru dalam trade war. Sebagai partisipan G20, Indonesia tidak punya celah untuk tidak

terdampak oleh gelombang ini.

Tim Ekonomi Kabinet Kerja (2014-2019) telah mengumumkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi

(Bappenas 2019) untuk merespon global economic uncertainty. Selama impelementasi,

Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi makro dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi

yang cukup stabil, masih di atas 5% per tahunnya. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan

dengan negara berkembang lainnya yang berkisar di angka 4,4% (Bappenas 2020). Adapun laju

inflasi bisa ditekan di kisaran 3,2% sepanjang 2015-2019 dan pertumbuhan investasi rata-rata

sebesar 5,4% per tahun di periode yang sama. Dalam perspektif mikroekonomi, dua indikator

terakhir memberi harapan bahwa Indonesia dalam status survived.

Aspek Uncertainty pada Investasi dan Serapan Tenaga Kerja

Dengan 265 juta penduduk, APBN saat ini tentu tidak memadai untuk memenuhi beban

domestik yang besar. Hadirnya investasi memainkan peran signifikan untuk mendongkrak laju

perekonomian nasional. Namun, efek trade war terhadap iklim investasi menjadi perhatian

serius Presiden Joko Widodo. Paket kebijakan ekonomi dan peningkatan Ease of Doing

Business yang dinilai dapat memanjakan investor asing ternyata belum berhasil merayu capital

inflow dari 33 perusahaan yang hengkang dari China (CNN Indonesia 2019). Meski Presiden

kecewa dengan fakta tersebut (CNN Indonesia 2019), namun selama periode pertama

pemerintahannya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilaporkan turun dari 6,18% (2015)

menjadi 5,28% (2019). Penurunan itu berwujud penciptaan 11 juta lapangan kerja akibat

ekspansi ekonomi domestik (Bappenas 2020).

Meski kuantitasnya 1 juta lebih tinggi dari target penciptaan lapangan kerja, prestasi tersebut

belum merefleksikan kualitas dari skill yang diterapkan dalam pekerjaan. Dengan terbatasnya

belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, tentunya sektor swasta berperan penting

dalam penyerapan angkatan kerja terbuka. Sektor swasta yang paling tampak adalah decacorn

atau unicorn berbasis transportasi seperti ‘Go-Jek’ dan ‘Grab’ (Bloomberg 2019) yang

memobilisasi pencari kerja untuk bergabung sebagai mitra terlepas latar belakang pendidikan

dan kompetensinya. Data BPS juga menunjukkan bahwa per Februari 2019, sektor informal

menyumbang 57,27% lapangan pekerjaan baru dan selalu konsisten berkontribusi di kisaran

hampir 60% dalam beberapa waktu terakhir (CNBC Indonesia, 2019).

Elemen uncertainty lain yang perlu diwaspadai adalah aspek keberlanjutan (sustainability)

pekerja sektor informal di industri start-up dan disrupsi teknologi informasi. Selain

mengokohkan kesetiaan pelanggannya, decacorn sepeti ‘Go-Jek’ tentunya memilih strategi

bisnis yang akan membuat investor globalnya. bertahan karena orientasi investor di industri

financial technology/fintech bukan sebagai pengendali, melainkan murni bagi hasil (CNBC

Indonesia 2018).

Artinya, posisi mitra pengendara sangat rentan yang berujung pada tren income yang turun. Ke

depan, disrupsi teknologi berwujud otomatisasi, digitalisasi, dan Artificial Intelligence (AI)

juga diprediksi mengancam 51,8% atau 52,6 juta potensi pekerjaan di Indonesia (INFID 2019,

Bappenas 2020). Tentunya pemerintah harus menaruh perhatian besar pada peningkatan

kompetensi dan kapasitas baik pekerja di sektor formal terlebih lagi informal untuk mereduksi

risiko pekerjaan yang hilang.

Ancaman pada Optimisme Tingkat Daya Beli Masyarakat

Terlepas dari prestasi turunnya TPT, pemerintah perlu mewaspadai faktor uncertainty pada

daya beli masyarakat. Konsumsi domestik merupakan kekuatan ekonomi Indonesia mengingat

exposure ekonomi nasional pada perekonomian global yang relatif terbatas/ small open

economy (Kontan 2020). Di periode 2014-2019, konsumsi rumah tangga masih stabil di angka

5%, menyusul tingkat inflasi yang terjaga di kisaran 3%. Pemerintah berharap dalam 5 tahun

mendatang terjadi peningkatan konsumsi masyarakat rata-rata 5,6% per tahun (Bappenas

2020). Namun, proyeksi serapan tenaga kerja telah menunjukkan implikasinya pada tren

income individu. Artinya, optimisme pada tingkat konsumsi masyarakat ke depannya juga

masih terancam.

Pemerintah harus meracik formula yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

imbasnya tentu mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Selain faktor inflasi, beberapa hal

yang perlu dijaga kestabilannya antara lain ketersediaan komoditas pangan strategis, tata kelola

sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah, serta subsidi (Bappenas 2020). Kenaikan

sejumlah tarif misalnya pada listrik, BBM, LPG 3 kg atau iuran BPJS, jelas berimbas sangat

besar pada daya beli masyarakat di level pendapatan rendah yang memiliki porsi 17,71%

konsumsi nasional (Kontan 2020). Kebijakan cash transfer (bansos) sebagai kompensasi bagi

mereka, harus memiliki sistem monitoring yang menjamin penyaluran tepat sasaran. Di kutub

lainnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan fenomena penurunan konsumsi kelompok

penghasilan tinggi yang porsinya menguasai 45,36% konsumsi nasional (INDEF, 2019).

Faktor-faktor ini merupakan pencetus perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Pungkasnya, meskipun tidak secara langsung berdampak, global economic

Profil Penulis

Muhammad Putra Hutama adalah ketua Komisi Ekonomi PPI Dunia

2019/2020 dan mahasiswa Master di Corvinus University of Budapest,

Hongaria jurusan International Economics and Business. Mempunyai

pengalaman sebagai asisten peneliti di PRISMA CEDS Unpad.

Denny Irawan adalah kepala Divisi Kajian Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan mahasiswa doktoral bidang Economics di The Australian National

University (ANU), Australia. Mempunyai pengalaman sebagai peneliti di

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Chairul Adi adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

pegawai Kementerian Keuangan RI yang tengah menjalani tugas belajar di

tingkat doktoral dalam bidang Political Economy di The University of

Sydney, Australia.

Perwira Yodanto adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan pegawai Kementerian Keuangan RI yang saat ini akan mendalami 2

spesialisasi (Policy Analysis dan Economic Policy) dalam program Master

of Public Policy di The Australian National University (ANU) Canberra,

Australia.

Hadi Prasojo adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

mahasiswa Master di Corvinus University of Budapest, Hongaria jurusan

Economic Analysis. Mempunyai pengalaman sebagai asisten peneliti di

Pusat Kebijakan Keenergian - Institut Teknologi Bandung (CREP-ITB).

DAFTAR PUSTAKA

1. Bappenas 2019, Paket Kebijakan Ekonomi, Bappenas,

bappenas.go.id https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-

informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi

2. Bappenas 2019, Paket Kebijakan Ekonomi, Bappenas,

bappenas.go.id https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-

informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi

3. Bappenas 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

4. CB Insight 2020, The Complete List of

Unicorn Companies, CB Insight

https://www.cbinsights.com/research-

unicorn-companies

5. CNBC Indonesia 2018, Salah Satu Jawaban Kenapa Go-Jek

Diidamkan Investor Asing, CNBC Indonesia, cnbcindonesia.com

6. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180119134213-37-

1994/salah-satu-jawaban-kenapa-go-jek- diidamkan-investor-asing

7. CNBC 2019, Perang Dagang, Apple Hingga Nintendo Hengkang

Dari China, CNBC Indonesia, cnbcindonesia.com

8. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190828140016-4-

95363/perang-dagang-apple-hingga- nintendo-hengkang-dari-china

9. CNBC Indonesia 2019, Angka Pengangguran Turun Gegara Jadi

Driver Gojek-Grab?, CNBC Indonesia,

cnbcindonesia.com,https://www.cnbcindonesia.com/news/201910

09070933-4-105456/angka-pengangguran-turun- gegara-jadi-

driver-gojek-grab

10. CNN Indonesia 2019, Jokowi Kecewa 33 Pabrik yang Hengkang

dari China Tidak ke RI, CNN Indonesia, cnnindonesia.com,

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-

427496/jokowi-kecewa-33-pabrik- yang-hengkang-dari-china-

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi




https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180119134213-37-1994/salah-satu-jawaban-kenapa-go-jek-

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180119134213-37-1994/salah-satu-jawaban-kenapa-go-jek-

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180119134213-37-1994/salah-satu-jawaban-kenapa-go-jek-diidamkan-investor-asing

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190828140016-4-95363/perang-dagang-apple-hingga-

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190828140016-4-95363/perang-dagang-apple-hingga-

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190828140016-4-95363/perang-dagang-apple-hingga-nintendo-hengkang-dari-china

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009070933-4-105456/angka-pengangguran-turun-

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009070933-4-105456/angka-pengangguran-turun-

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009070933-4-105456/angka-pengangguran-turun-gegara-jadi-driver-gojek-grab

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009070933-4-105456/angka-pengangguran-turun-gegara-jadi-driver-gojek-grab

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-yang-hengkang-dari-china-tidak-ke-ri

tidak-ke-ri

11. International NGO Forum for Indonesia Development 2019, Humaniora Banyak

Pekerjaan Terancam Hilang, INFID, infid.org.

https://www.infid.org/humaniora-banyak-pekerjaan-terancam-hilang/

12. Kontan 2020, Kenaikan Sejumlah Tarif Bakal Menekan Daya Beli

Masyarakat Tahun Ini, Kontan Nasional, kontan.co.id

https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-sejumlah-tarif-bakal-

menekan-daya-beli-masyarakat- tahun-ini

13. Okezone 2018, Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga

XVI, Cek di Sini, Okezone Ekonomi, okezone.com

https://economy.okezone.com/read/2018/11/16/20/1978661/daftar-

lengkap- paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i-hingga-xvi-cek-di-sini

14. Sherpa G20 Indonesia 2020, Sejarah Singkat G20, Sherpa G20 Indonesia

https://www.sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-yang-hengkang-dari-china-tidak-ke-ri





https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-sejumlah-tarif-bakal-menekan-daya-beli-masyarakat-

https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-sejumlah-tarif-bakal-menekan-daya-beli-masyarakat-

https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-sejumlah-tarif-bakal-menekan-daya-beli-masyarakat-tahun-ini

https://economy.okezone.com/read/2018/11/16/20/1978661/daftar-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i-hingga-xvi-cek-di-sini



https://www.sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20

Peluang Besar Energi Surya

Sebagai Masa Depan Energi Indonesia

Komisi Energi PPI Dunia, PPI Brief No. 3 / 2020 Penulis: David Firnando Silalahi

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Indonesia perlu lebih menggenjot lagi penggunaan energi terbarukan guna mengejar target

bauran energi nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 22 tahun 2017

tentang Rencana Umum Energi Nasional serta untuk memenuhi target pengurangan emisi

karbon sebagaimana komitmen yang telah dibuat dalam Paris Agreement 2015.

• Energi surya dapat memainkan peran penting untuk memenuhi kedua target tersebut

mengingat potensinya yang sangat besar di Indonesia (mencapai lebih dari 200 GW) serta

harganya yang semakin kompetitif (mengalami penurunan lebih dari 80% dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir).

• Tantangan implementasi energi surya (PLTS) berupa penyediaan lahan dapat diatasi

dengan menggunakan skema terintegrasi dengan bangunan, terintegrasi dengan lahan

pertanian, serta PLTS terapung.

• Tantangan kebutuhan media penyimpan sebagai solusi untuk karakter intermitansi energi

surya dapat diatasi dengan mengembangkan skema teknologi PLTA off-river pumped

hydro storage.

• Perlunya percepatan penerbitan Undang-Undang tentang Energi Terbarukan serta

peninjauan ulang implementasi Kebijakan Energi Nasional dan produk turunannya untuk

mendorong ekspansi energi terbarukan di Indonesia.

Latar Belakang

Indonesia berada pada kawasan ‘Sabuk Sinar Matahari’ (Sunshine Belt), yaitu kawasan yang

terletak antara 35 derajat Lintang Utara dan 35 derajat Lintang Selatan. Kawasan yang

mendapat pancaran sinar matahari terbanyak sepanjang tahun. Kawasan sunshine belt dihuni

lebih dari 70% populasi penduduk dunia. Potensi sinar matahari yang dinikmati Indonesia

tersedia sepanjang tahun.

Tidak seperti negara-negara lain di wilayah Utara, misalnya negara-negara Eropa atau Kanada,

yang selalu siaga menghadapi musim dingin periode dimana matahari bersinar sangat minim,

sehingga perlu menyiapkan cadangan energi (gas, minyak, batubara) untuk aktivitas harian dan

menghangatkan udara. Indonesia tidak mengenal musim dingin. Malahan Indonesia lebih

butuh pendingin ruangan (air conditioning) karena udara sekitar yang semakin panas.

Gambar 1. Indonesia berada pada kawasan ‘Sunshine Belt’

Rata-rata potensi sinar matahari harian yang diterima Indonesia (Global Horizontal Irradiance)

sebesar 4,8 kWh/m2 [1]. Lebih tinggi dari potensi yang dimiliki Jepang sebesar 3,9 kWh/m2,

Tiongkok sebesar 3,8 kWh/m2, atau Jerman yang hanya 2,9 kWh/m2 [2]. yang juga mengalami

variasi musim. Meski potensi yang dimiliki besar, pada tahun 2019 kapasitas PLTS di

Indonesia baru mencapai 0,23 GW [3].

Komitmen Indonesia pada Paris Agreement 2015

Indonesia merupakan bagian dari aksi global untuk mengendalikan perubahan iklim global.

Dalam Paris Agreement 2015, Indonesia telah menjanjikan pada dunia akan memenuhi

komitmen mengurangi emisi karbon sebesar 29% (dengan usaha sendiri) hingga 41% (jika ada

bantuan internasional) pada tahun 2030 [4]. Indonesia telah meratifikasi dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework

Convention on Climate Change [5], dengan menjanjikan komitmen transisi penggunaan energi

fosil menjadi energi terbarukan, dengan target bauran energi terbarukan sudah mencapai 23%

pada tahun 2025.

Gambar 2. Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Tahun 2017

Namun, Climate Action Tracker (CAT), sebuah lembaga penelitian independen yang

memantau aksi penurunan emisi, melaporkan bahwa Indonesia gagal melakukan pengurangan

emisi karbon karena tidak ada aksi konkret. CAT memberikan predikat Indonesia sebagai

negara dengan “aksi yang sangat tidak memadai” [6].

Sektor energi secara total menyumbang 49% dari emisi gas rumah kaca tahun 2017 [7], ini

jumlahan dari emisi pada kegiatan pertambangan, migas, transportasi dan pembangkitan listrik.

Khusus pembangkit listrik dan transportasi menjadi menyumbang 34% dari total emisi karbon

Indonesia pada tahun 2017. Emisi ini dapat meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi energi, jika tidak ada upaya untuk beralih pada sumber energi yang rendah emisi

bahkan tanpa emisi, yaitu energi terbarukan. Elektrifikasi sektor transportasi menjadi tantangan

sekaligus peluang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Transisi pembangkitan tenaga

listrik dari pembangkit fosil menjadi pembangkitan dari energi terbarukan juga menjadi

peluang bagi Indonesia untuk turut berkontribusi pada pencegahan perubahan iklim global. Jika

34% ini bisa fokus digarap, maka janji dalam Paris Agreement itu sudah bisa tercapai bahkan

melampaui target 29% dengan usaha Indonesia sendiri.

Perkembangan energi terbarukan global : Solar PV

Secara global, tahun 2019, total PTLS tambahan mencapai kapasitas total 115 GW,

sehingga total kumulatif PLTS seluruh dunia telah mencapai 627 GW [8]. Harga yang terus

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.pdf%22%22

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.pdf%22%22

turun dan bersaing dengan pembangkit fosil menjadi pemicu pesatnya perkembangan PLTS di

seluruh dunia. Berikut perkembangan PLTS yang signifikan di beberapa negara:

Australia: Australia telah mencapai target bauran 24% energi terbarukan pada tahun 2019

dan menargetkan 50% pada tahun 2025. Australia berhasil menambahkan 2,2 GW

pembangkit energi terbarukan skala besar hanya di tahun 2019, sebagian besar PLTS total

kapasitas 1,4 GW. Selain itu, PLTS skala kecil / rooftop < 100 kW mencapai 287.504

instalasi dengan total kapasitas 2,2 GW. Australia mengembangkan energi terbarukan

sebesar 250 Watt per orang, 10 kali lebih cepat dibandingan rata-rata dunia, dan 4 kali

lebih cepat dibandingkan Eropa, China, Jepang atau Amerika Serikat.

China: Dalam tiga tahun terakhir, China membangun PLTS sebanyak 126,5 GW. China

memiliki PLTS total kumulatif 204,7 GW, angka ini sepertiga dari total kapasitas PLTS di

seluruh dunia.

India : Tahun 2019, India membangun PLTS sebanyak 9,9 GW. India telah membangun

PLTS dengan total kapasitas 32 GW dari target 100 GW yang optimis akan dicapai pada

tahun 2022 [9].

Vietnam: Kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan di Vietnam sudah mencapai 24,

6 GW. Tahun lalu Vietnam berhasil membangun PLTS baru sebesar 4,8 GW.

Perkembangan energi terbarukan Indonesia

Potensi energi terbarukan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Energi

Nasional mencapai setara kapasitas pembangkit listrik 443,2 GW [10]. Namun demikian

pemanfaatannnya hingga kini sangat kecil. Total kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan

nasional baru sekitar 10,2 GW atau baru 2,3% dari potensinya [3]. Kapasitas energi terbarukan

hanya setara 0,04 Watt per orang, sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata dunia yang

mencapai 25 Watt per orang.

Tabel 1. Potensi Energi Terbarukan Indonesia (RUEN, 2015)

No Jenis Energi Terbarukan Potensi (MW)

1 Panas Bumi 29,544

2 Air 75,091

3 Mini dan Mikro Hidro 19,385

4 Bioenergi 32,654

5 Energi Surya 207,898

(4,8 kWh/m2/day)

6 Angin 60,647

(>= 4 m/s)

7 Arus Laut 17,989

Total 443,208

Gambar 3. Bauran pembangkitan listrik dan kapasitas terpasang 2019 (ESDM)

Indonesia menghasilkan 275 TWh[3] listrik dari pembangkit dengan total kapasitas sebesar 69,1

Gigawatt (GW). Namun sekitar 88% listrik tersebut dihasilkan dari pembangkit listrik dengan

energi fosil - batubara, gas, dan diesel. Hanya sebagian kecil saja (bauran 12%), yang berasal

dari pembangkit energi terbarukan - air, angin, panas bumi, surya, dan biofuel. Padahal potensi

yang dimiliki cukup besar.

Peluang Pengembangan Solar PV

1) Kebutuhan energi listrik yang masih terus tumbuh

Proyeksi dalam Rencana Umum Kelistrikan Nasional menyatakan bahwa kebutuhan listrik

pada tahun 2038 nanti akan mencapai 1.000 TWh atau setara 3,3 MWh per kapita. Jika tren

ini terus berlanjut, maka pada tahun 2050 nanti, konsumsi per kapita diperkirakan akan

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-Thn%202019%20RUKN%202019.pdf

mencapai sebesar 7,7 MWh atau sebesar 2.600 TWh [11]. Maka perlu tambahan pembangkit

untuk memenuhi kebutuhan ini.

Selain kebutuhan listrik pada sektor industri dan bisnis yang terus tumbuh, kebutuhan akan

mesin AC yang terus meningkat, peralihan menggunakan kompor listrik, dan transisi pada

kendaraan bermotor listrik, menjadi faktor pendorong dari tumbuhnya konsumsi listrik

Indonesia hingga tahun 2050 nanti. Atau misalnya jika kita berkaca pada negara tetangga,

Singapura saat ini bisa dikatakan sudah maju, sejajar dengan negara-negara Barat.

Bukan tidak mungkin, 30 tahun dari saat ini, Indonesia akan mirip seperti Singapura saat

ini. Konsumsi listrik perkapita di Singapura telah mencapai 9 MWh per kapita [12].

Konsumsi Indonesia yang saat ini baru 1 MWh per kapita akan menjadi sama dengan

Singapura pada tahun 2050 nanti. Apabila ini terjadi, dan diharapkan seluruh pasokan dari

energi surya, maka dibutuhkan sekitar 1800 GW PLTS untuk memenuhi kebutuhan listrik

tersebut.

2) Potensi yang didukung luasnya negara Indonesia

Dengan luas daratan 1,92 juta kilometer persegi [13], dan tingkat radiasi sinar matahari rata-

rata sebesar 4,8 kWh/m2/hari, maka secara teknis Indonesia memiliki potensi energi surya

yang sangat besar, mencapai 360.000 Gigawatt (GW). Kapasitas ini mampu memproduksi

listrik hingga 640.000 TWh per tahun [14]. Namun demikian, kita tidak akan menghabiskan

seluruh potensi ini.

3) Harga yang semakin kompetitif

Secara global, tren harga listrik dari pembangkit energi terbarukan terus mengalami

penurunan, seiring pesatnya perkembangan teknologi, terutama harga pembangkitan solar

PV dan angin. Harga solar PV tercatat turun dari 37,8 cent USD per kWh di tahun 2010,

menjadi 6,8 cent USD per kWh pada tahun 2019. Demikian juga harga listrik pembangkit

listrik tenaga angin (wind on-shore), turun dari USD8,6 cent per kWh menjadi USD5,3 cent

per kWh. Tampak bahwa sedemikian cepat penurunan pada harga solar PV, mencapai lebih

dari 80% dalam periode 10 tahun. Sedangkan harga wind on-shore turun sekitar 40% [15].

Tampak bahwa teknologi ini semakin diminati oleh masyarakat global. Tidak

mengherankan, jika Indonesia pun mulai muncul teknologi solar PV dalam proyek skala

grid, misalnya PLTS terapung di Waduk Cirata, yang harga nya sekitar 5,8 cent USD per

kWh [16], lebih rendah dari biaya produksi rata-rata PLN sebesar 7,8 cent USD per kWh

[17], artinya ini sudah tidak memerlukan subsidi. Ini menjadi angin segar bagi

pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Harga solar PV yang sudah kompetitif dan masih akan terus turun menjadi peluang baik

bagi Indonesia. Tidak lagi dibutuhkan subsidi. Mengapa kita tidak memulai untuk segera

memanfaatkannya?

4) Pembangkit fosil yang semakin tua dan perlu digantikan

Pembangkit listrik yang saat ini sedang beroperasi akan semakin tua dan mencapai lifetime

nya. Bahkan yang baru mulai beroperasi tahun ini pun, 20 – 30 tahun lagi akan keluar dari

sistem karena habis umur operasinya.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, dari total kapasitas 17 GW PLTU milik PLN

terdapat PLTU total kapasitas 4.200 MW sudah berumur > 20 tahun (beroperasi < tahun

2000). Sebanyak 1.050 MW sudah berumur > 10 tahun (beroperasi < tahun 2010), dan

pembangkit listrik milik swasta (IPP) yang berumur > 20 tahun terdapat sebanyak 2.464

MW (beroperasi < tahun 2000). Ini pada waktunya akan bertahap ‘retired’ dari sistem [18].

5) Tidak perlu waktu lama dalam pembangunannya

Membangun PLTS jauh lebih cepat daripada membangun pembangkit berbahan bakar

fosil. Konstruksi PLTS hanya memerlukan kurang dari dua tahun, sedangkan PLTU

membutuhkan setidaknya waktu tiga tahun. Contohnya pembangunan PLTS Oelpuah

kapasitas 5 MW di Kupang, selesai dalam waktu 12 bulan [19]. Lebih cepat enam bulan dari

perencanaan awal.

Tantangan Pengembangan Solar PV dan Solusinya

1) Penyediaan lahan

Banyak pendapat mengatakan bahwa sulit untuk pengadaan lahan. Nanti dibangun dimana

PLTS nya? Dengan asumsi bahwa konsumsi listrik per kapita Indonesia menyamai

Singapura, 9 MWh per kapita (skenario optimis). Ini setara dengan 3000 TWh per tahun.

Hanya 0,5% (3.000 TWh / 640.000 TWh) saja dari potensi yang kita butuhkan.

a. Skema PLTS Berbasis Tanah (Ground Mounted Solar PV)

Dengan menggunakan teknologi Maverick 5B, yang memanfaatkan lahan secara efisien,

tiap kapasitas 1,5 MW membutuhkan 1 hektar [20]. Maka 3000 TWh akan dipasok oleh

PLTS dengan kapasitas sekitar 1800 GW. PLTS dengan kapasitas ini akan memerlukan

hamparan lahan sekitar 12.000 km2. Ini bukan hanya luasan yang besar, hanya 0,6% dari

luas daratan Indonesia yang mencapai 1,92 juta km2.

Gambar 4. Proyek PLTS yang dikembangan Maverick 5B di Australia

Lahan bekas kegiatan tambang yang sudah tidak lagi berproduksi, selesai diambil mineral

atau batubaranya, dapat dijadikan lahan pengembangan PLTS. Total lahan tambang saat ini

sekitar 10,8 juta hektare [21]. Misalnya kegiatan reklamasi dapat digantikan dengan kegiatan

pembangunan PLTS sebagai alternatif selain ‘dihutankan’ kembali. Hal ini dilakukan di

Tiongkok, Jerman, Australia.

b. Skema PLTS Terapung (Floating Solar PV)

Untuk mengurangi potensi konflik penggunaan lahan, maka perairan dapat menjadi solusi.

Indonesia memiliki total luasan danau sebesar 121.000 km2 [22], sangat potensial menjadi

tempat pembangunan PLTS terapung sebagaimana PLTS Cirata 145 MW di Danau

(Waduk) Cirata, Jawa Barat.

Gambar 5. PLTS terapung di Belanda (solarfloat.com)

Selain itu, perairan laut tenang pada laut kepulauan atau laut internal Indonesia juga

berpotensi. Misalnya peta BMKG berikut [23], tampak bahwa tinggi ombak relatif kecil di

lautan internal Indonesia, yang berwarna biru. Luas laut internal ini sekitar 3,1 juta km2 [13].

Banyak sekali panel surya bisa dipasang terapung di permukaan laut. Luas 12.000 km2

sangat kecil tidak lebih dari 0,4% dari laut internal Indonesia.

Gambar 6. Rata-rata tinggi gelombang maksimum perairan laut Indonesia

c. Skema PLTS Terintegrasi dengan Bangunan (Building Integrated PV)

Selain itu, skema Building Integrated PV juga bisa mengakomodir sebagian panel surya.

Misalnya pada rooftop atau dinding vertikal bangunan industri atau gedung

publik/komersil. Sebagaimana diterapkan oleh negara-negara maju, misalnya Singapura

[24].

Gambar 7. Solar PV terintegrasi dengan bangunan di Singapura

Menurut IESR, potensi Indonesia untuk rooftop pada range 34 – 116 GW [25]. Potensi ini

cukup besar untuk dimanfaatkan.

d. Skema PLTS Terintegrasi dengan Pertanian (Agri-Photovoltaic)

Skema lain yang juga terus dikembangkan, skema Agri-Photovoltaic atau disingkat

Agrivoltaic, juga mulai banyak dilakukan negara-negara yang lahannya terbatas seperti

Jepang. Lahan pertanian juga dipasangi Solar PV, dalam lokasi yang sama diperoleh energi

listrik sekaligus hasil panen untuk pangan.

Gambar 8. Agrivoltaic di Prancis [25]

2) Mitigasi sifat intermittensi Solar PV

Sifat intermittensi merupakan karakter yang melekat pada jenis energi terbarukan yang

memang tidak tersedia selama 24 jam. Harus diterima bahwa fakta angin tidak selalu

bertiup untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Matahari yang bersinar

hanya pada siang hari, efektif sekitar 4-5 jam di Indonesia. Padahal beban listrik harus

dipasok selama 7x24 jam. Ini sebetulnya masalah dimasa lampau, saat teknologi

penyimpan energi belum tersedia.

PLTS memang harus dilengkapi dengan teknologi penyimpan energi. Bisa berupa baterai

fisik yang saat ini teknologinya terus berkembang. Bisa juga menggunakan teknologi

pumped hydro energy storage, menyimpan energi listrik berlebih yang diproduksi oleh

panel surya pada siang hari, dapat disimpan dalam bentuk potensi tenaga air (hydro-

storage). Manakala dibutuhkan energi listrik, maka diubah kembali menjadi energi listrik,

misalnya saat cuaca sedang mendung atau pada malam hari saat matahari tidak bersinar

lagi.

PLTA off-river pumped-hydro storage sebagai solusi intermittensi

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Australian National University, tempat penulis

menempuh tugas belajar, Indonesia memiliki potensi pumped hydro energy

storage hingga 820.000 GWh yang tersebar di 26.000 potensi lokasi [27]. Potensi ini lebih

dari 100 kali kapasitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan pasokan listrik yang

seluruhnya berasal dari energi surya.

Gambar 9. Potensi lokasi pumped-hydro energy storage di Indonesia [27]

Gambar 10. PLTA ‘on river’ pumped-hydro energy storage di Australia [27]

Gambar 11. PLTA ‘off river’ pumped-hydro energy storage di Italia [27]

Skema PLTA off-river pumped hydro storage memiliki keunggulan yang tidak dimiliki

skema on river, sehingga sangat tepat untuk dikembangkan mendukung sistem energi

terbarukan, yaitu:

a. Ukuran waduk cukup 1 – 100 hektar saja. Tidak memerlukan penenggelaman lahan

yang luas untuk waduknya.

b. Pengendalian banjir tidak banyak diperlukan (karena tidak berada pada aliran sungai)

c. Tinggi (head) dapat mencapai 2-5 kali lebih besar, karena waduk teratas (upper

reservoir) berada pada bukit, bukan di lembah sungai

d. Dampak lingkungan yang minimal, mengingat tidak membangun bendung pada aliran

sungai;

e. Dampak sosial kecil minimal, karena tidak perlu menenggelamkan lahan/desa warga

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Australian National University, tempat penulis

menempuh tugas belajar, Indonesia memiliki potensi pumped hydro energy

storage hingga 820.000 GWh yang tersebar di 26.000 potensi lokasi [27]. Potensi ini lebih

dari 100 kali kapasitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan pasokan listrik yang

seluruhnya berasal dari energi surya.

3) Kontrak Jangka Panjang dengan Pembangkit Swasta

PT PLN (Persero), sebagai penyedia listrik negara, masih terikat kontrak jual beli dengan

banyak pembangkit listrik swasta (IPP). Sesuai regulasi [28], kontrak jual beli berlangsung

antara 20 - 30 tahun. Jadi, meskipun Indonesia memiliki potensi energi surya yang

demikian besar, kita tidak bisa serta menghentikan kontrak tersebut dan menggantikan

dengan PLTS, karena PLN masih terikat kontrak jangka panjang tersebut.

Pembangkit listrik yang saat ini sedang beroperasi akan semakin tua dan mencapai lifetime

nya. Bahkan pembangkit yang baru mulai beroperasi pun, 20 - 30 tahun lagi akan berhenti,

keluar dari sistem karena habis umur operasinya. Pembangkit fosil ini nantinya perlu

direncanakan diganti oleh pembangkit energi terbarukan.

Rekomendasi

Transisi penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan menjadi suatu hal tidak bisa

dihindari. Meskipun potensi energi terbarukan Indonesia cukup besar, namun energi surya

memiliki keunggulan tersendiri, tersedia dimana-mana, lebih ramah lingkungan, dan harga saat

ini menjadi kelebihan energi surya dibandingkan energi lainnya. Tidak ada alasan kuat untuk

tidak memanfaatkan energi surya yang Sang Pencipta sudah anugrahi demikian besar di

Indonesia.

Untuk itu, perlunya disusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi surya dalam

rangka mewujudkan energi surya sebagai masa depan energi Indonesia. Roadmap tersebut

memuat minimal:

a. Penyediaan lahan/lokasi untuk pemasangan PLTS:

1) Skema berbasis lahan tanah (ground-mounted)

2) Skema terintegrasi dengan bangunan : rooftop, facade (building integrated);

3) Skema terapung:

- terapung pada perairan tawar: danau, waduk (floating PV);

- terapung pada perairan laut: laut internal (ocean floating PV)

4) Skema terintegrasi dengan lahan pertanian (agrivoltaic)

b. Target tahunan integrasi PLTS pada grid nasional, minimal menggantikan pembangkit fosil

yang akan ‘retired’ dari sistem;

c. Penyiapan lokasi penyimpanan energi (pumped-hydro energy storage) sesuai besaran

penetrasi energi surya;

d. Penyiapan industri pembuatan panel surya dalam negeri dan sumber daya manusia;

e. Target penelitian panel surya dalam rangka penguasaan teknologi solar PV;

f. Target kewajiban bertahap minimal bauran penggunaan energi terbarukan pada

masyarakat, khususnya industri dan bisnis;

Selain itu, perlu adanya peninjauan ulang implementasi Kebijakan Energi Nasional dan

produk turunannya untuk mendorong ekspansi energi terbarukan seperti energi surya, dan

kebijakan untuk menghentikan pengadaan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil.

Hanya proyek yang sudah komitmen yang diteruskan. Dan yang tidak kalah penting perlunya

percepatan penerbitan Undang-Undang tentang Energi Terbarukan;

DAFTAR PUSTAKA

1. https://globalsolaratlas.info/download/indonesia

2. PPI Brief no. 10 / 2019, Realisasi Industri Manufaktur Sel Surya di Indonesia: Kesempatan

Mengejar di Generasi Kedua

3. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-capaian-kinerja-2019-dan-program-

2020.pdf

4. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%2

0NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

5. http://ppid.menlhk.go.id/berita_klhk/browse/250

6. https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/

7. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.

pdf

8. http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/PVPS_report_-

_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2014.pdf

9. https://ieefa.org/india-on-track-to-meet-100gw-solar-target-by-2022-minister-says/

10. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-

ruen.pdf

11. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-

Thn%202019%20RUKN%202019.pdf

12. https://www.ema.gov.sg/Singapore-Energy-Statistics-2019/Ch06/index6

13. https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/

14. https://theconversation.com/why-solar-energy-can-help-indonesia-attain-100-green-

electricity-by-2050-134807

15. https://irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-

Cost-effective-Investment

16. http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/01/23/2463/plts.terapung.terbesar.di.asia.tenggara.siap.d

ikembangkan?lang=en

17. https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-55-Thn%202019.pdf

18. Data Pembangkit , Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan

19. https://ekonomi.bisnis.com/read/20151227/44/505129/listrik-tenaga-surya-plts-kupang-

siap-setrum-pln

20. https://5b.com.au/

21. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, www.minerba.esdm.go.id

https://globalsolaratlas.info/download/indonesia

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-capaian-kinerja-2019-dan-program-2020.pdf

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-capaian-kinerja-2019-dan-program-2020.pdf

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

http://ppid.menlhk.go.id/berita_klhk/browse/250

https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.pdf

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.pdf

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/PVPS_report_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2014.pdf

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/PVPS_report_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2014.pdf

https://ieefa.org/india-on-track-to-meet-100gw-solar-target-by-2022-minister-says/

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-ruen.pdf

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-ruen.pdf



https://www.ema.gov.sg/Singapore-Energy-Statistics-2019/Ch06/index6

https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/

https://theconversation.com/why-solar-energy-can-help-indonesia-attain-100-green-electricity-by-2050-134807

https://theconversation.com/why-solar-energy-can-help-indonesia-attain-100-green-electricity-by-2050-134807

https://irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment

https://irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment

http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/01/23/2463/plts.terapung.terbesar.di.asia.tenggara.siap.dikembangkan?lang=en

http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/01/23/2463/plts.terapung.terbesar.di.asia.tenggara.siap.dikembangkan?lang=en

https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-55-Thn%202019.pdf

https://ekonomi.bisnis.com/read/20151227/44/505129/listrik-tenaga-surya-plts-kupang-siap-setrum-pln

https://ekonomi.bisnis.com/read/20151227/44/505129/listrik-tenaga-surya-plts-kupang-siap-setrum-pln

https://5b.com.au/

http://www.minerba.esdm.go.id/

22. https://setjen.pu.go.id/source/File%20pdf/Buku%20Induk%20Statistik/Buku%20Induk%2

0Statistik%20Tahun%202017.pdf

23. https://peta-maritim.bmkg.go.id/, diakses 25 Mei 2020

24. https://www.nccs.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/solar-photovoltaic-

roadmap-for-singapore-a-summary.pdf

25. http://iesr.or.id/v2/tag-content/potensi-pasar-rooftop-solar/

26. https://sunagri.fr/en/the-concept-in-detail/

27. http://re100.eng.anu.edu.au/global/index.php

28. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Permen%20ESDM%20Nomor%2010%20Tahun

%202018.pdf

29. WEE, T. C. (2018). Developing A Digital Economy Sub-Index for Cities, For Smart and

Sustainable Growth, Retrieved March 31, 2019, from https://www.itu.int/en/ITU-

T/ssc/201804/Documents/5_Tan Chee Wee Singapore.pdf

30. Harvard Journal of Law & Technology, Vol.13, No.3, 2000

Tentang Penulis

David Firnando Silalahi, penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP

RI 2018, saat ini menempuh studi PhD pada Research School of

Electrical, Energy, and Material Engineering, The Australian National

University. Dengan tema penelitian ‘100% Renewable Energy for

Indonesia’.

Email: [email protected]; Mobile: +61450695645

https://setjen.pu.go.id/source/File%20pdf/Buku%20Induk%20Statistik/Buku%20Induk%20Statistik%20Tahun%202017.pdf

https://setjen.pu.go.id/source/File%20pdf/Buku%20Induk%20Statistik/Buku%20Induk%20Statistik%20Tahun%202017.pdf

https://peta-maritim.bmkg.go.id/

https://www.nccs.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/solar-photovoltaic-roadmap-for-singapore-a-summary.pdf

https://www.nccs.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/solar-photovoltaic-roadmap-for-singapore-a-summary.pdf

http://iesr.or.id/v2/tag-content/potensi-pasar-rooftop-solar/

https://sunagri.fr/en/the-concept-in-detail/

http://re100.eng.anu.edu.au/global/index.php

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Permen%20ESDM%20Nomor%2010%20Tahun%202018.pdf

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Permen%20ESDM%20Nomor%2010%20Tahun%202018.pdf

mailto:[email protected]

z

Gas Bumi Untuk Masa Depan

Kelistrikan dan Kendaraan Berbahan

Bakar Gas (BBG)

KOMISI ENERGI PPI DUNIA, PPI Brief No. 4 / 2020

Penulis: Sami Aji

RINGKASAN EKSEKUTIF

✓ Gas bumi merupakan salah satu sumber energi primer yang paling banyak

digunakan di dalam negeri setelah minyak bumi dan batu bara, sehingga gas bumi

memiliki peranan penting dalam kebijakan bauran energi di Indonesia.

✓ Manfaat gas bumi adalah sebagai sumber energi (pembangkit listrik, transportasi,

rumah tangga, sektor komersial, dan industri), sebagai bahan baku (pupuk,

petrokimia, plastik, methanol dan LPG), sebagai lifting minyak, dan komoditas

ekspor (dalam bentuk LNG dan jaringan pipa).

✓ Peranan gas bumi sangat penting dalam menjaga frekuensi sistem ketenagalistrikan

pada pembangkit listrik karena memiliki respon yang cepat dalam penyesuaian

beban permintaan listrik.

✓ Manfaat penggunaan gas bumi adalah lebih ramah lingkungan, mengurangi

penggunaan BBM, mengurangi defisit neraca perdagangan, membuka peluang

usaha, BBG lebih murah daripada BBM, dan perawatan kendaraan BBG lebih

mudah karena tidak meninggalkan sisa (kerak) sehingga mesin, busi, knalpot akan

bertahan lama.

Pendahuluan

Natural gas atau gas bumi merupakan komponen yang vital dalam hal suplai energi dengan

karakteristik tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, bersih, aman dan paling efisien

dibandingkan dengan sumber energi fosil lainya seperti minyak bumi dan batu bara. Gas

bumi juga mampu menghasilkan pembakaran yang low emisi sehingga lebih ramah

lingkungan. Gas bumi memiliki kandungan penyusun terdiri dari metana (CH4). Gas bumi

juga dapat mengandung etana (C2H6), propana (C3H8), butana (C4H10) dan juga gas yang

mengandung sulfur.

Tabel 1 : Komposisi Gas Alam

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan terus meningkat, dan masih didominasi oleh

kendaraan BBM. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang begitu tajam, juga

memengaruhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut meningkat tajam. Dengan

semakin naiknya konsumsi BBM diperlukan produksi minyak yang lebih besar tiap

tahunnya, tetapi kenyataannya produksi minyak dalam negeri sejak tahun 2000 sudah

menglami penurunan sehingga Indonesia harus menjadi net importir minyak. Selain itu,

BBM tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan polusi udara. Program konversi

kendaraan dari berbahan bakar minyak (BBM) ke berbahan bakar gas (BBG) sejak tahun

2012, tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Peranan Gas Bumi di Indonesia

Dengan hadirnya gas bumi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri

(domestik), mengurangi ekspor BBM dan LPG secara bertahap dan sebagai modal

pembangunan nasional. Data per 1 Januari 2017, cadangan gas Indonesia tercatat 142,72

Trilliun Standard Cubic Feet (TSCF) dengan cadangan terbukti sebesar 100,36 TSCF dan

cadangan potensial 42,36 TSCF dengan ketersediaan 1,53% total cadangan gas dunia.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam

tercapainya bauran energi primer, peranan gas bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan

24% pada tahun 2050.

Kegiatan operasi gas alam di Indonesia dibagi menjadi 2 kegiatan, yakni kegiatan hulu

(upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Kegiatan hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan

produksi yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha

hilir, meliputi pengolahan (pemurnian, pemisahan, pencairan, dan pemampatan),

pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pembelian, penjualan, ekspor, dan impor) yang

diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pemanfaatan gas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an dengan penyaluran gas

bumi melalui pipa dari lapangan gas bumi PT. Stanvac Indonesia di Pendopo, Sumatera

selatan, dikirim melalui pipa gas ke pabrik pupuk PUSRI IA milik PT Pupuk Sriwijaya di

Palembang. Perkembangan meningkat pesat sejak tahun 1974. PT pertamina mulai

memasok gas alam melalui pipa gas dari ladang gas alam di Prabumulih, Sumatera Selatan

ke pabrik pupuk pusri II, III, dan IV di Palembang, setelahnya pemanfaatan mulai menyebar

ke wilayah lain di Indonesia.

Pemanfaatan gas bumi dibagi menjadi 4 manfaat utama, yaitu :

1. Sebagai sumber energi (pembangkit listrik (PLTGU, PLTG, PLTMG),

transportasi (bahan bakar kereta dan kapal pengangkut, kendaraan Berbahan

Bakar Gas), rumah tangga, dan sektor komersial (bahan bakar untuk memasak),

dan Industri (peleburan besi baja, pembuatan kaca dan keramik).

2. Sebagai bahan baku (pupuk, petrokimia, plastik, methanol dan LPG).

3. Lifting Minyak.

4. Komoditas Ekspor (dalam bentuk LNG dan jaringan pipa)

Gas Bumi Dalam Tenaga Kelistrikan

Salah satu pemanfaatan gas bumi adalah sebagai sumber energi di pembangkit listrik yang

lebih bersih dan harga lebih kompetitif dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan

Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas turbin (PLTG) dan Pembangkit Listrik

Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Peranan gas bumi dalam sistem jaringan listrik adalah

sebagai Load Follower (PLTGU) yang berfungsi untuk mengimbangi riak-riak dari

perubahan beban sistem jaringan listrik dan Peaker (PLTG dan PLTMG) yang dibebani

pada saat beban puncak.

Berdasarkan Grid Code, rentang frekuensi sistem dalam keadaan operasi yang baik apabila

operasi normal (49,8 – 50,2 Hz), penyimpangan dalam waktu singkat (49,5 – 50,5 Hz) dan

Kondisi gangguan (47,5 – 52 Hz). Apabila frekuensi berada di luar batas toleransi (kondisi

gangguan), maka harus segera dilakukan pelepasan beban (load shedding) dan/atau

pelepasan unit pembangkit dari sistem secara bertahap. Apabila sistem gagal mencapai

keseimbangan, maka dapat berakibat terjadinya pemadaman total (black out). Supply-

Demand dalam operasi sistem tenaga listrik dari detik ke detik memiliki frekuensi yang

sangat dinamis dan variatif. Besaran tegangan dan frekuensi dijaga konstan sehingga

produksi (dari pembangkit) setiap detik ditentukan oleh permintaan pada detik itu juga.

Pembangkit listrik tenaga gas adalah salah satu pembangkit listrik yang memiliki respon

yang cepat dalam memenuhi perubahan permintaan yang cepat (cepat menyesuaikan

beban), sehingga peranan gas sangat penting dalam menjaga frekuensi sistem ketenaga

listrik.

Keseimbangan demand dan supply harus tetap dijaga agar kinerja ketenagalistrikan dapat

berjalan optimal dengan menjaga kualitas (tegangan, frekuensi, keandalan) dan

menghindari over investment. Tiga aspek yang harus diperhatikan dan dijaga

keseimbangannya adalah Energy security, Energy Equity (aksesibilitas dan keterjangkauan

harga) dan Environment Sustainability. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan

ketenagalistrikan yakni ketersediaan jumlah listrik yang cukup, kualitas listrik yang baik

dan harga yang wajar yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan dengan memperhatikan 3 aspek utama diatas. Pemanfaatan sumber energi

primer gas bumi merupakan solusi yang tepat dan perlu dikembangkan.

Pengembangan Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Gas (BBG) di

Indonesia

Tabel 2 : Data Jumlah Kendaraan, Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data jumlah kendaraan dari BPS tahun 2020, jumlah kendaraan dari tahun 2008

hingga 2018 terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan masih di dominasi

sepeda bermotor yang kenaikannya mencapai 3 kali lipat dan mobil penumpang (mobil

pribadi) terjadi kenaikan 2 kali lipat. Sepeda motor dan mobil penumpang mendominasi

berbahan bakar minyak. Dapat dibayangkan betapa besar subsidi BBM yang harus

ditanggung oleh pemerintah. Untungnya Transjakarta (mobil bus), beberapa armada taksi

dan angkutan bajaj sudah menggunakan berbahan bakar gas, namun itu sebagian besar

berada di kota Jakarta saja. Bahkan, jika ada individu yang ingin beralih dari BBM ke BBG

itu memerlukan converter kit, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit yaitu berkisar

hingga 20 juta rupiah (finance detik, 19/03/2015).

Di Tiongkok kendaraan bermotor (mobil, motor, dan bus dalam kota) sudah memakai bahan

bakar gas (BBG) sehingga dapat menurunkan tingkat polusi yang disebabkan oleh bahan

bakar minyak. Ini menunjukkan bahwa sumber energi gas bumi dan listrik saling

melengkapi dikarenakan kendaraan listrik memiliki batas jangkauan dan memerlukan waktu

untuk mengisi ulang kembali daya listrik. Melihat perkembangan hingga sampai saat ini,

Indonesia masih jauh dalam pemerataan kendaraan bermotor Berbahan Bakar Gas (BBG).

Terlebih lagi pada tahun 2012 pemerintah sempat menggencarkan kendaraan bermotor

Berbahan Bakar Gas (BBG) dan pada saat ini terkesan jalan ditempat.

• Manfaat Penggunaan Gas Alam:

1. Lebih ramah lingkungan

2. Mengurangi penggunaan BBM dan Mengurangi defisit neraca perdagangan.

3. Membuka peluangnya usaha

2008 2013 2018

Mobil Penumpang 7489852 11484514 16440987

Mobil Bis 2059187 2286309 2538182

Mobil Barang 4452343 5615494 7778544

Sepeda motor 47683681 84732652 120101047

Jumlah 61685063 104118969 146858759

Jenis Kendaraan

Tahun

4. BBG lebih murah daripada BBM

5. Perawatan kendaraan BBG lebih mudah karena tidak meninggalkan sisa (kerak)

sehingga mesin, busi, knalpot akan bertahan lama.

Tantangan

Sumber Daya Gas Bumi

• Ketersediaan gas alam hanya untuk 47 tahun kedepan dengan cadangan yang dimiliki

saat ini (asumsi rata-rata produksi 2,9 TSCF per tahun).

• Cadangan gas alam di Indonesia bagian Timur berada pada laut dalam.

• Cadangan terbesar gas alam berada di East Natuna (46 TSCF tidak termasuk CO2) yang

mengandung 72% CO2.

Sistem Ketenagalistrikan

• Belum meratanya harga listrik nasional disebabkan ketersediaan energi yang masih

sedikit di Indonesia bagian Timur.

• Perubahan kebutuhan gas dalam RUPTL.

• Pembangkit tersebar, kapasitas kecil dan memerlukan pembangunan jetty yang mahal

• Cadangan gas yang tidak bisa dipastikan 100% tepat, seringkali terjadi decline yang

lebih cepat.

• Sumur gas yang dialirkan melalui gas pipa ke pembangkit cenderung tidak cocok untuk

penyerapan gas secara fluktuatif (gas yang dialirkan tidak bisa merespon dengan cepat

naik turunnya frekuensi pembangkit).

• Filling station LNG skala kecil saat ini hanya tersedia di Bontang dan memiliki

keterbatasan ukuran kapal dalam perolehan izin.

• Penyediaan LNG pada Q3 dan Q4 yang susah terwujud.

Kendaraan Bahan Bakar Gas

• Infrastruktur yang belum memadai dan belum tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.

• Mahalnya biaya untuk membeli converter kit

• Standardisasi yang kurang jelas

• Sumber daya manusia yang belum memadai

Rekomendasi

Sumber Daya Gas Alam

• Meningkatkan kegiatan eksplorasi sehingga meningkatkan nilai cadangan gas alam

nasional

• Kebijakan strategis dalam penyediaan data dan informasi yang akurat

• Kemudahan dalam perizinan

• Penerapan sistem kontrak baru untuk menarik investasi, terutama untuk wilayah

Indonesia bagian Timur

Sistem Ketenagalistrikan

• Membangun PLTG dalam bentuk platform (seperti platform minyak di lepas pantai) di

wilayah Indonesia bagian Timur yang lahannya susah dibebaskan dan dibutuhkan

listrik dalam skala kecil.

• Membangun pembangkit di pulau Sumatera dan interkoneksi listrik ke pulau Jawa.

• Membangun filling station LNG di Tangguh, Teluk Lamong dan FSRU Jawa-1.

Kendaraan BBG

• Pembangunan infrastruktur SPBG dan bengkel-bengkel untuk kendaraan BBG.

• Penyediaan Converter Kit yang ekonomis.

• Regulasi dan standardisasi yang jelas

• Melakukan pelatihan berkala dan mendorong akademisi (SMK, Akademi dan

Universitas) untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten tentang mesin

kendaraan BBG.

Industri, Rumah Tangga dan Komersial

• 20 tahun kedepan tenaga listrik akan meningkat sekitar 3 kali lipat dari sekarang

(pertumbuhan 6,9% per tahun), dengan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri.

Pembangunan Industri (Pupuk, petrokimia, smelter, plastik dan methanol)

diproyeksikan dibangun di wilayah Indonesia bagian Timur mengingat cadangan gas

alam yang banyak di Indonesia bagian Timur.

• Meningkatkan jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bee, O.J. 1982. The Petroleum Resources of Indonesia.Melbourne: Oxford University

Press.

2. BPS, 2020. Statistik Indonesia. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

3. DEN. 2019. Ketahanan Energi Indonesia 2019. Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional.

4. DEN, 2019.Laporan Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional 2019. Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional.

5. DEN, 2019. Laporan Kinerja 2019. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

6. DEN, 2019. Outlook Energi Indonesia 2019. Sekretariat Dewan Energi Nasional.

7. ESDM, 2018.Laporan Tahunan Capaian Pembangunan 2018.Direktorat Jendral Minyak

dan Gas Bumi.Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. ESDM, 2018. Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027. Direktorat Jendral Minyak dan Gas

Bumi.Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Inkpen, A., Moffett M.H. 2011. The Global Oil & Gas Industry, Management, Strategy &

Finance. Oklahoma : PennWell.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan

Gas Bumi.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

15. Smil, V.2015. Natural Gas Fuel for the 21 st Century. United Kingdom, WS: Wiley.

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

17. https://www.kompasiana.com/yplaksana/550fdef1a33311c839ba7d3a/jenis-bahan-bakar-

gas-untuk-kendaraan

18. https://finance.detik.com/energi/d-2863898/mobil-anda-mau-pakai-bbg-ini-biaya-yang-

harus-disiapkan

19. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808150355-4-90726/ri-mau-gaspol-mobil-

listrik-belajar-dulu-dari-konversi-bbg

https://www.kompasiana.com/yplaksana/550fdef1a33311c839ba7d3a/jenis-bahan-bakar-gas-untuk-kendaraan

https://www.kompasiana.com/yplaksana/550fdef1a33311c839ba7d3a/jenis-bahan-bakar-gas-untuk-kendaraan

https://finance.detik.com/energi/d-2863898/mobil-anda-mau-pakai-bbg-ini-biaya-yang-harus-disiapkan

https://finance.detik.com/energi/d-2863898/mobil-anda-mau-pakai-bbg-ini-biaya-yang-harus-disiapkan

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808150355-4-90726/ri-mau-gaspol-mobil-

Profil Penulis

Sami Aji adalah Mahasiswa Sarjana tingkat akhir jurusan International

Business Management, di Sichuan University, Tiongkok, dan Anggota Komisi

Energi tahun 2019-2020

Potensi Energi Baru Terbarukan di

Provinsi Nusa Tenggara Barat


Penulis: Arif Pasadita dan Imam Wierawansyah Eltara

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Kebutuhan akan sumber daya energi akan terus meningkat dikarenakan

bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kualitas hidup. Kondisi ini

memerlukan suatu antisipasi akan ketergantungan energi fosil, terutama wilayah

Nusa Tenggara Barat yang memiliki keterbatasan akses dalam pengembangan

infrastruktur sumber daya energi primer.

• Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan menjadi salah satu

solusi dalam mengatasi masalah energi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

• Tantangan yang hadir dalam realisasi energi baru terbarukan di wilayah Nusa

Tenggara Barat adalah proses pengembangan energi, kerjasama dengan pihak

pengembang, minimnya investasi dan kurang memadainya sumber daya manusia

yang akan mengelola teknologi energi baru terbarukan.

• Efisiensi dan biaya merupakan kunci utama yang harus diselesaikan agar dapat

menggeser ketergantungan energi fosil ke energi terbarukan.

Latar Belakang

Energi adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-

hari, tidak hanya secara pribadi tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (M.

Azhar, 2018). Gangguan pasokan energi secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, masing-masing negara memiliki

strategi energi khusus untuk mengamankan pembangunan nasionalnya. Dalam kasus

Indonesia, strategi energi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Energi. Dalam pasal 2, tercantum strategi pengelolaan energi yang pada prinsipnya

didasarkan pada asas-asas manfaat, nasionalitas, efisiensi yang setara, nilai tambah

ekonomi, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, keamanan

nasional, dan integritas. Prinsip-prinsip ini mengarah pada keberlanjutan pembangunan

nasional dan keamanan energi atau disebut Energy Security1.

1 Muhammad Azhar, The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security, Conference Guidelines The 1st Sriwijaya Internasional Conference on Environmental Issues, di Hotel Horison Ultima, Palembang, Indonesia, 26 – 27 September 2018, hlm. 86.

Penggunaan energi di Indonesia khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat masih didominasi

oleh penggunaan energi tak terbarukan yang berasal dari fosil, khususnya minyak bumi dan

batu bara, namun seiring berjalannya waktu, ketersediaan energi fosil semakin menipis dan

untuk mengantisipasinya energi baru terbarukan (EBT) merupakan alternatif terbaik2.

Penggunaan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian utama pemerintah Nusa

Tenggara Barat tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil melainkan

juga untuk mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya

jumlah penduduk dan perekonomian negara hingga ke daerah permintaan akan penyedian

energi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki

jumlah penduduk sebesar 4.995.578 jiwa. Jumlah tersebut naik sebesar 4.64% dibandingkan

pada tahun 2014 yang jumlah penduduknya sebesar 4.773.795 jiwa.3 Apabila diproyeksikan

pada tahun 2020 dengan kenaikan jumlah penduduk yang sama. Maka, jumlah penduduk

Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini mencapai kurang lebih 5.217.361 jiwa. Kebutuhan

energi listrik di berbagai sektor terutama di sektor rumah tangga yang ada di wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Barat pastinya akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk

dan aktivitas ekonomi.

Gambar 1. Data Jumlah Pelanggan per Jenis Pelanggan dan Energi Terjual per Kelompok

Pelanggan PLN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sumber: Statistik PLN. 2018. Page 5-7)

2 Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jurnal Energi : Program Strategis EBTKE dan Ketenagalistrikan, Edisi 02, 2016, hlm. 9 3 https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2015/03/12/5/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-1993---2017.html

0.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.00

1,000,000.001,200,000.001,400,000.00

RumahTangga

Industri Bisnis Sosial GedungKantor

Pemerintah

PeneranganJalan Umum

Data Jumlah Pelanggan PLN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah Pelanggan per Jenis Pelanggan

Energi Terjual per Kelompok Pelanggan (kWH)

https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2015/03/12/5/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-1993---2017.html


Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun

2018, pemakaian energi listrik terbesar terletak di sektor rumah tangga yaitu sebesar 1.129.510

kWh dengan jumlah pelanggan 1.284.314. Setelah itu disusul oleh sektor komersial 367.900

kWh dengan 37.890 pelanggan seterusnya di sektor industri dengan pemakaian sebesar

105.820 kWh dengan 399 pelanggan kemudian disektor publik 104.560 kWh dengan 6.795

pelanggan dan terakhir sektor sosial dengan pemakaian 69.020 kWh dengan 24.657 pelanggan

yang terlihat di Gambar 1.4 Hal ini diproyeksikan akan terus meningkat jumlahnya pada tahun

mendatang sehingga pasokan energi yang ada diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi

kebutuhan energi listrik di Provinsi Nusa tenggara Barat dikarenakan meningkatnya kebutuhan

energi listrik tidak diiringi dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Tabel 1. Data Jumlah Kapasitas Terpasang, Daya Mampu dan Energi yang Diproduksi oleh PLN

Wilayah Nusa Tenggara Barat

Jenis Pembangkit

Listrik

Kapasitas

Terpasang (MW)

Daya Mampu

(MW)

Energi yang

Diproduksi (GWh)

PLTA 2.02 1.78 5.96

PLTU 60 50 267.95

PLTD 144.12 93.13 343.04

PLT Surya 0.83 0.82 0.52

Sumber: Statistik PLN. 2018. Page 22-23

Permasalahan utamanya dalam penyediaan tenaga listrik dikarenakan keterbatasan mesin

pembangkit. Pada tahun 2018, jumlah kapasitas pembangkit listrik yang terpasang di Provinsi

Nusa Tenggara Barat sebesar 206,97 MW sedangkan jumlah daya yang mampu dihasilkan dari

pembangkit listrik tersebut adalah sebesar 145,73 MW.5 Adapun rincian data kapasitas yang

terpasang, daya mampu dan energi yang diproduksi dapat dilihat di Tabel 1. Dari tabel tersebut

dapat dilihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menggunakan Energi Baru Terbarukan

berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas terpasang sebesar 0,83 MW yang

mampu menghasilkan energi sebesar 0,52 GWh. Jumlah ini sangatlah sedikit jika dibandingkan

dengan target pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk menggunakan energi baru terbarukan

4 Statistik PLN. 2018. Page 5-7 5 Statistik PLN. 2018. Page 22-23

sebesar 5% dari total produksi energi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025.6 Untuk

mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penanganan serius dalam bidang pengembangan

Energi Baru Terbarukan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat kebutuhan

dan penentu kebijakan, pihak penyedia teknologi, pihak penyandang dana, serta peran aktif dan

pasif masyarakat dalam mendukung penggunaan EBT. Sebagai wilayah tropis dengan garis

pantai yang sangat panjang, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan sumber

energi terbarukan yang cukup besar7. Menurut data dari NASA yang diakses melalui software

RETScreen, wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata Daily Solar Radiation (DSR)

sebesar 5.47 kWh/m²/d. Detail data DSR selama 1 tahun dipresentasikan pada grafik berikut:

Gambar 2. Data Daily Solar Radiation di Tiga Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Sumber: NASA diakses melalui software RETScreen)

Melihat data di atas, wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan menyimpan

potensi yang sangat besar untuk pengembangan energi surya. Durasi sinar matahari yang relatif

konstan yakni 12 jam/hari sepanjang tahun, dengan intensitas radiasi cahaya matahari yang

terbilang tinggi. Rata-rata radiasi sinar matahari harian sepanjang tahun di seluruh dunia adalah

4.99 kWh/m2 atau setara dengan 17.98 MJ/m2. Sementara Nusa Tenggara Barat memiliki rata-

rata sebesar 5.47 kWh/m2 atau setara dengan 19.69 MJ/m2. Potensi ini nantinya dapat

6 https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf. Page 3 7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Handbook Of Energy & Economic

Statistics of Indonesia. Jakarta.

0

1

2

3

4

5

6

7

Daily Solar Radiation (kWh/m²/d)

Mataram Sumbawa Bima

https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf

https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf

diaplikasikan dalam berbagai sektor, misalnya penyediaan listrik pada instansi rumah sakit,

sekolah, dan kantor. Teknologi energi surya seperti solar photovoltaic system (PV) dapat

digunakan untuk penerangan, industri peternakan skala kecil, hingga penyediaan tenaga listrik

bagi perangkat elektronik di rumah.

Tantangan

Walaupun kondisi geografis Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan energi

terbarukan, transisi ke energi tersebut masih merupakan suatu tantangan besar. Target

penggunaan energi terbarukan 5% persen mungkin akan sedikit lebih lama bisa terealisasi

dikarenakan adanya mega proyek lain yang sedang digarap di wilayah ini seperti pembuatan

sirkuit Moto GP dan sektor wisata lainnya.

Tantangan lainnya dalam pengembangan energi terbarukan adalah mulai dari keterbatasan

lahan terbuka untuk pemanfaatan energi baru terbarukan dan biaya investasi yang tinggi

untuk pemanfaatan teknologi baru dan terbarukan. Khususnya ketersediaan material

penelitian, prasarana, dan sarana penelitian masih sangat terbatas. Faktor lainnya adalah

sebagian besar teknologi terbarukan masih diimpor dari luar negeri dan masih sangat sedikit

industri dalam negeri yang melakukan pengembangan energi terbarukan. Hal itu

mengakibatkan proses peralihan ke energi terbarukan di Indonesia secara umum menjadi

sangat lambat.

Tantangan lainnya adalah ketidakkonsistenan rencana-rencana pembangunan yang telah

ditetapkan antara kementerian dan lembaga yang terkait. Dirangkum dari kompas.com terkait

dengan koordinasi penerapan energi terbarukan, ada 7 institusi yang bertanggung jawab atas

kebijakan energi terbarukan. Hal ini tentunya dapat memunculkan perbedaan data antar

institusi sehingga pengembangan energi terbarukan menjadi tidak konsisten. Selain itu,

kebijakan-kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan relatif berubah-ubah setiap

waktu, contohnya dalam penetapan feed in tariff renewable energy. Adanya otonomi daerah

juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan dan

program pengembangan energi terbarukan. Pemerintah daerah belum memiliki kapasitas cukup

dalam memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, ditambah lagi penelitian teknologi energi

terbarukan di Indonesia masih sedikit sehingga kemampuan sumber daya manusia masih

rendah. Pemerintah pusat harus memiliki komitmen dalam peningkatan bauran energi

terbarukan serta memastikan implementasi program kerja yang sudah disepakati. Tanpa ada

kebijakan atau dukungan yang sesuai, proses peralihan ke energi terbarukan mungkin masih

akan tetap lambat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merekomendasikan kepada pemerintah pusat

Indonesia khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat dan instansi atau stakeholders terkait

untuk segera memulai pengembangan energi baru terbarukan. Empat strategi yang dapat

dilakukan untuk mempercepat inisiasi penerapan energi terbarukan tersebut.

Strategi pertama adalah melakukan pengembangan energi baru terbarukan secara komersial

dan non komersial. Untuk yang komersial, bagaimana berkontrak dengan PLN, dengan pelaku

usaha untuk bisa berproduksi. Non-komersial, bagaimana pemerintah memberikan pilot

project agar energi terbarukan bisa dicontoh dan bisa dikomersialkan secara baik. Di level

daerah, pemerintah perlu membentuk badan usaha Energi Terbarukan tersendiri yang

ditugaskan untuk mengembangkan, memanfaatkan dan atau membeli EBT. Dalam hal ini bisa

bekerja sama dengan PLN ataupun Perusahaan Energi yang sedang beroperasi di Indonesia.

Strategi kedua adalah melakukan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur dengan

daerah lain untuk keamanan suplai energi primer dan energi sekunder dari luar Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Selain itu kerjasama juga dilakukan di tingkat nasional, regional, dan

internasional terutama dalam rangka akses informasi, pendanaan, dan alih teknologi. Khusus

untuk kerjasama dengan negara lain, dapat dilakukan dengan melihat negara-negara yang

sudah berhasil menerapkan energi terbarukan di wilayahnya. Salah satunya adalah Australia

yang mengadaptasi tenaga surya dan angin di negaranya. Menurut informasi yang dikutip dari

Operator Pasar Energi Australia (AEMO), Australia sudah memiliki kemampuan teknis untuk

mengoperasikan sistem energi terbarukan tenaga surya dan angin dengan aman, dimana tiga

perempat energi yang digunakan berasal dari pembangkit energi angin dan matahari.

Strategi ketiga adalah dengan cara membuka peluang investasi di bidang energi terbarukan.

Pembangunan sektor energi harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang

mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan energi di tingkat daerah. Kebijakan investasi

yang diberikan harus memberikan kemudahan proses perizinan dalam rangka menarik minat

investor dalam pengembangan infrastruktur energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah

awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan perusahaan-perusahaan dalam

negeri yang bergerak di bidang pengelolaan energi terbarukan baik dari segi pemberdayaan

teknologi, bahan baku, dan juga tenaga ahli. Khusus untuk tenaga ahli dapat disiapkan melalui

pembukaan jurusan baru yang berkaitan dengan energi terbarukan di kampus-kampus yang ada

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini perlu disiapkan secara matang guna

menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk penelitian yang berkelanjutan dalam

melakukan pengembangan dan penerapan energi terbarukan nantinya.

Sebagai penutup, tentunya ketiga rekomendasi diatas perlu diimbangi dengan strategi

keempat, memunculkan kesadaran kepada masyarakat, dengan cara melaksanakan kegiatan

hemat energi di hari tertentu dan dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

selalu memberikan edukasi akan akses energi primer dan sekunder kepada masyarakat. Selain

itu, membangun kerjasama dengan universitas yang ada di Nusa Tenggara Barat dalam

melakukan sosialisasi hemat energi dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata oleh mahasiswa

di pedesaan. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat memunculkan sinergi antara percepatan

pembangunan energi baru terbarukan dan sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara

Barat. Edukasi langsung ke masyarakat dengan cara memberikan pelatihan ke masyarakat

adalah salah satu cara yang tepat untuk mendorong kreativitas masyarakat. Regulasi penerapan

energi terbarukan dalam kegiatan pengembangan, usaha penyediaan dan pemanfaatan energi

primer dan energi sekunder harus mengutamakan keseimbangan ekologi dan lingkungan

sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azhar, Muhammad. 2018. Kebijakan Konsumsi Energi Baru Terbarukan dari Logam Bumi

Langka untuk Membangun Keamanan Energi Nasional Indonesia, Pedoman Konferensi

Konferensi Internasional Sriwijaya 1 tentang Masalah Lingkungan, di Hotel Horison

Ultima, Palembang, Indonesia, 26 - 27 September 2018, hlm. 86.

2. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, Jurnal Energi : Program Strategis EBTKE dan Ketenagalistrikan,

Edisi 02, 2016, hlm. 9

3. Yandri, Erkata. 2018. Meningkatkan Keamanan Energi Melalui Perincian Indikator Energi

Terbarukan dan Efisiensi Guna Membangun Ketahanan Nasional Dari Daerah. Jurnal

Ketahanan Nasional. Volume 24 . Halaman 239-260.

4. https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2015/03/12/5/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-

kota-1993---2017.html

5. Perusahaan Listrik Negara (PLN), 2018. Statistik PLN. [online] Available at:

<http://www.pln.co.id>.

6. https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indon

esia-finalreport.pdf. Page 3

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2018. Handbook Of Energy & Economic

Statistics of Indonesia. Jakarta.

8. DEN. 2014. Laporan Dewan Energi Nasional 2014. Dewan Energi Nasional Republik

Indonesia.

9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi.



https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf.%20Page%203

https://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf.%20Page%203

Tentang Penulis

Imam Wierawansyah Eltara adalah Anggota Komisi Energi PPI

Dunia dan kandidat Master Double Degree di Vistula University

mengambil jurusan Energy Management dan di Instituto

Politechnico de Braganca mengambil jurusan Teknologi

Manajemen.

Arif Pasadita adalah Anggota Komisi Energi PPI Dunia dan

kandidat S-2 di Vistula University mengambil jurusan Energy

Management.

z

Life Electric Vehicle Batteries

Implementation for Stationary Energy

Storage Applications in Indonesia


Penulis: Gusta Ventura Purba

EXECUTIVE SUMMARY

• Electricity storage will play a key role in facilitating the next stage of the global energy

transition by enabling higher shares of variable renewable electricity, by accelerating

off-grid electrification and directly decarbonising the transport sector.

• Particularly for battery energy storage systems (BES), the capacity in stationary

applications is expected to have 17- to 38-fold increase in 2030 compared to 2017.

• Electric vehicle (EV) commercialization in Indonesia will increase batteries’ raw

material extraction.

• EV battery that has been degraded to 80% of its original capacity could no longer be

used for normal (long range) EV services, due to lack of current and capacity needed.

• 2nd life EV battery (SLEB) can be used as an alternative of energy storage system for

stationary applications in Indonesia.

• Data presented in this policy brief, mostly adopted from global scale data and overseas

cases outside of Indonesia. If applicable, further studies would be needed in order to

discuss the implementation of second life EV batteries in Indonesia, such as: end-of-

life and life cycle assessments of EV products that will be sold in Indonesia.

Recommendations

• Based on the advantages and opportunities presented in this report, 2nd life EV battery

(SLEB) deserves further studies, such as detailed LCA and economic assessment

comparisons between EV battery production without refurbished (SLEB) application

and with SLEB application in order to understand better the benefits and drawbacks

from both applications.

• Once decided that SLEB is feasible to be used, refurbished or second life EV battery

application can be considered in the end-of-life (EOL) of EV, as an alternative of

treatment besides recycling and direct disposal for used EV batteries as one of the

references to set the legal framework for SLEB application.

Introduction

Along with the current energy transition momentum in Indonesia from conventional energy to

renewable energy (RE), the country’s demand for stationary energy storage is expected to

increase significantly in the future. Smart grid applications and off-grid rooftop PVs are two

examples out of many future applications that require proper energy storage system (ESS). For

the conventional grid, the most widely utilised storage technology is pumped storage hydro

(PSH). However, in RE integration and improvement of the services in smart grid applications,

it is expected the role of other storage technologies would increase in order to cover wider

ranges of power and discharging time in the applications. On the other side, rooftop PVs most

likely would require batteries as the storage system.

In the transportation sector, the government of Indonesia provides recently the legal framework

for the commercialization of electric vehicle (EV) in Indonesia. This will boost the sales of

EVs in the country in the near future. Today, battery-based EV manufacturers utilise either lead

acid or li-ion battery as the built-in energy storage for their products. This EV

commercialization will require a lot of batteries to support the charging station. Another fact is

a battery of an EV can only be used for EV services within the range of 80% – 100% of its

original storage capacity. Below this level of capacity, the battery could no longer provide

enough current and capacity to run the EV. Waves of used EV batteries as waste will become

a problem that should be tackled in the future. Even though it is no more suitable for EV

services, most of these former EV batteries could be used for other services such as energy

storage for intermittent solar PV or wind, ancillary services in electricity industries, charging

stations for EVs, and other applications that require less battery performance level compared

to the requirements in EV services. This repurposed battery is called 2nd life EV battery

(SLEB).

In this policy brief, it is discussed the insight of the opportunity and the advantages of SLEBs

implementation in stationary energy storage systems (ESSs) such as smart grid applications,

rooftop solar PV, EV charging stations, and other stationary energy storage.

Targets, New Regulations, and Current Trends Pertinent to Electricity and

EV in Indonesia

RE Targets and Smart Grid Implementation in Indonesia

The government of Indonesia in its PP No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi

Nasional (RUEN) regulates that the shares of solar PV and wind should contribute at least 18.4

% (8.1 GW) out of the minimum RE target of 23% (45.1 GW) in 2025 and 43.5 % (73 GW)

out of the minimum RE target of 31% (167.6 GW) in 2050 [1]. Moreover, as planned in RUKN

2019 – 2038 [2], smart grid application is expected to be started in 2020 [3]. Besides providing

two ways communication between the grid and the consumers, smart grid also integrates the

intermittent RE sources such as solar PV and wind. Due to this intermittency, solar PV and

wind should always be supported by storage technologies that could perform fast response

actions in order to store excess produced electricity while the load level is lower than the

generated power and to release the stored energy when needed. The improvement in the

performance of other services in smart grid applications, for example power quality and

ancillary services, also requires storage technologies that possess faster discharging time

characteristics compared to PHS. SLEB is one of the available options to cover the energy

storage needs in the smart grid implementation.

EV Commercialization in Indonesia

From the side of transportation sector, the government of Indonesia has established a new

regulation as the legal framework for EV industry in Indonesia, that is PP No. 55 Tahun 2019

Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [4]. Even though

there is an uncertainty of accuracy regarding the future sales of EVs in Indonesia, especially

distorted by the existence of the pandemic situation, the government has set its policy on

flourishing EV commercialization in Indonesia. Therefore, a rapid increase in sales is expected

to be happened in the near future, which require a lot of new batteries. As has been mentioned

previously, after around 8 years of usage, each of these EV batteries will reach its service end

in EV application and therefore should be sorted out in order to determine whether it should be

disposed in the landfill, recycled, or reused as a 2nd life EV battery. Further studies should be

done in order to establish new laws and procedures that can determine the best treatment out

of the three for these used batteries, especially in terms of the economic and the environment.

Available Energy Storage Technologies for Stationary Applications

Today, the state of the art of energy storage technologies, that are ready to be used, are as

follows: pumped hydro storage (PSH), various types of battery, flywheels, electrochemical

double-layer capacitors (EDLC), vanadium redox flow battery, Thermo-Electric Energy

Storage(TESS),

Figure 2-1 Maturity vs capital - technology risk of energy storage technologies (Source

[5][6])

compressed-air energy storage (CAES), and superconducting magnetic energy storage

(SMES). Other two technologies, namely synthetic natural gas (SNG) and hydrogen, are still

under development (see Figure 2-1).

Electricity storage will play a key role in facilitating the next stage of the global energy

transition by enabling higher shares of variable renewable electricity, by accelerating off-grid

electrification and directly decarbonising the transport sector. Particularly for battery energy

storage systems (BES), the capacity in stationary applications could increase from a current

estimate of 11 GWh in 2017 to 181-421 GWh in 2030, which represents 17- to 38-fold increase

[7]. This means that besides batteries demand growth in the transportation sector, stationary

applications will also cause a rapid growing of battery raw materials extraction activities in the

world. This will also be the case in Indonesia, since the country is targeting to increase its RE

Lead acid batteries

shares and starting to flourish the commercialization of EVs in the near future. Instead of

utilising new batteries to cover all of the storage demands, SLEBs has the potential to be used

as well as BES for stationary applications.

EV Battery Life Cycle

It is expected that in the future wave of EV batteries waste in Indonesia could not be avoided.

Figure 4-1 [8] shows an illustration of an EV battery life cycle. The EV battery life cycle begins

with raw materials extraction and reprocessing. The raw materials are supplied as feedstocks

into the battery manufacturing process to produce new battery packs that will be used in electric

vehicles. After 20% level of capacity degradation, each of the used battery packs has three

possibilities of treatment, namely: disposed to the junkyard, recycled, or remanufactured to be

used as a 2nd life EV battery for various stationary storage applications.

Figure 4-1 An illustration of electric vehicle battery life cycle

2nd Life EV Battery (SLEB) for Stationary Applications

SLEB Definition

2nd life electric vehicle (EV) battery (SLEB) is a battery that is directly reuse or remanufactured

from former EV battery and can be used for purposes other than EV services. To be used in an

EV, the battery should retain the remaining storage capacity with the level of at least 80% from

its original capacity. Based on the time or distance warranty from various EV manufacturers,

this level is plausible to be reached after 8 years or 160.000 km of usage. Below this 80% level,

the battery could no longer provide enough current and capacity to run the EV.

Remanufacturing

Before used for another purpose, a former EV battery needs to be remanufactured. The

remanufacturing can be done in three different approaches: direct reuse of the battery pack,

the battery pack dismantled into modules, and the battery pack dismantled into cells.

Regardless the type of approach that is taken, remanufacturing requires the starting steps as

follows: collection of different types of battery packs, the evaluation of the remaining available

capacity, and the evaluation of their assembly structures. The last two approaches most likely

require additional steps such as modules/cells sorting components such as circuitry parts,

module casings, and/or battery casings.

Possible SLEB Applications in Indonesia

Based on area (see Table 5-1), SLEB applications can be categorised into three categories

namely: residential, commercial, and industrial.

Storage Applications

Residential Load following

Back-up systems

Commercial

Load following

Back-up systems

Peak saving

Industrial

Load levelling

Renewable firming

Spinning reserve/area regulation

Peak shaving

Transmission stabilisation

Table 5-1 SLEB applications based on area (Source [9])

Based on usage (see Table 5-2), SLEB applications can be categorised also into three

categories, namely: grid stationery, off-grid stationery, mobile applications.

Storage Applications

Grid Stationery Renewable energy farming

Generation-side asset management

Energy arbitrage

Area and frequency regulation

Off-grid Statinery Isolated grids

Mobile Applications EV charging station

Shorter range trip and vehicle-to-grid (V2G)

Table 5-2 SLEB applications based on usage (Source [9])

Advantages

Here are the advantages of 2nd life EV batteries compared to new batteries:

1. Abundant Supply of Raw Materials

In the global level, International Energy Agency predicts in its Global EV Outlook 2019, that

based on their New Policies Scenario and 30EV@30 Scenario, the amount of sold EVs

compared to all sold cars in 2030 could reach 23 million yearly/130 million stock or 43 million

yearly/250 million stock, respectively, which is significantly higher than the percentage of

yearly sold EVs in 2018 that is around 2.1 million yearly/5.1 million stock [10][11].

As explicitly disclosed by the name itself (2nd life EV batteries) the main source of raw material

for the production are the used batteries that are taken out from EVs. This means that the growth

of EVs market corresponds almost directly to the growth of 2nd life EV batteries’ raw material

itself.

Figure 5-1 Global SLEB supply (Source [8])

Particularly for li-ion battery only, Engel et al. [8] predict that the global supply for SLEB

could surpass 200 GWh in 2030, which is more than enough to cover the utility-scale li-ion

battery needs in the same year.

2. Decreased Cost of Energy Storage System (ESS)

In this age of ever-increasing use of renewable energy sources (RES), ESSs are becoming an

essential part to complement RES-intermittencies, and also to provide a number of ancillary

services to the grid. In such cases, the high cost of ESS become a serious concern. SLEBs are

expected to cost less than new ESSs, and still be capable to serve the grid-duties perfectly; and

thus will provide a very attractive solution for such use-cases. This is especially significant as

it will enable further penetration of RES in the energy generation sector while opening up

affordable options for operators to provide reliable services. A 2012 study made by Shokrzadeh

et al. showed that SLBESS could cost 31.71% of new ESSs, based on their estimations [12].

3. Reduced Cost of EV

The price of batteries contributes significantly to the comparatively high price of EVs [13]. If

additional value for used EV batteries are created because of the SLEBs industry, then such

vehicles will retain more resale values; and if there is a battery takeback or leasing system

available from the automobile manufacturers, then the price of the EVs itself can come down.

Such a system was adopted by Nissan for its Leaf EV [14]. This practice is expected to increase

EV penetration and contribute to a greener transportation sector.

4. Energy and Environmental Impacts

The most prominent impacts of SLEBs, and almost the whole point of such an approach, are

the gains it facilitates in terms of energy and environmental benefits. 80% energy of traction

batteries, and significant amount of energy left in used batteries generated from other sources,

will be wasted if they are not reused. Reference [15] showed that from 2015 to 2040, 63% of

the EV batteries could end up in waste stream. This will be a huge waste of the energy, time,

and effort spent on collecting the raw materials, and manufacturing the batteries. And if these

batteries are not reused, they will end up in landfills that will pollute the environment. A

second-life use thus significantly dials down such wastes, and presents an opportunity to make

good use of the energy spent in producing the batteries in an environment friendly way.

Reference [16] stated that 15-70% reduction in gross energy demand and global warming

possibility can be achieved by expanding battery-life through SLEB application. Reference

[17] also showed there existed scopes to improve the use of batteries thorough better reuse and

recycle process, and reduce ecological impacts through that. Sathre et al. showed that the

renewable penetration supported by SLB from PHEVs can provide around 15 TWh energy per

year in 2050 in California, while reducing 7 million metric tons CO2 in equivalent emission

[14]. Ahmadi et al. showed that SLEB application of vehicle batteries could be compared to

converting conventional vehicles into electric ones, and thus;

Existing Projects of SLEB Applications

As can be seen in Table 6-1, many EV manufacturers and other companies have initiated the

implementation of such applications in the form of various energy storage systems that use

SLEB or former EV batteries as the main component of the energy storage. [19]

EV Model Manu-

facturer

Collaborating

Companies

Repurposed Project Capacity Period

Plug-in

vehicles

Daimlers The Mobility

House, GETEC

Energy storage application at

REMONDIS (Lünen,

Germany)

13 MWh

(largest in the

world)

2015

ActiveE

and i3

BMW Bosch, BMW,

Vatenfall

Energy storage application

(Project: “Battery 2nd life”) in

existing Vattenfall virtual

power plant (freq. regulation,

peak shavings for utilities,

household-PV)

2 MW;

2.8 MWh

(2600 battery

modules from

100 EV)

Battery

2nd Life,

since

22.09.20

16

i3 BMW BMW, Beck

Automation

A stationary storage solution

that integrates BMW's i3

vehicle high-voltage batteries

was developed in partnership

of BMW with BECK

Automation. The system

includes a voltage converter

and power electronics to

manage the energy flow

between renewable energy

sources, a home interface,

and the battery.

22 or 33 kWh 2016

LEAF Nissan Nissan, Eaton Residential energy storage

unit (xStorage) for

customer’s advantage of

time-of-use pricing and back

power;

Back-up power for Johan

Cruijfff ArenA (Amsterdam)

xStorage Home

unit:

3.5 kW or 6 kW

Johan Cruijiff

ArenA:

The maximum is

3 MW

2016

LEAF;

e-NV200

Nissan Nissan;

Sumitomo

partnered with

‘4R Energy’

and ‘Green

Repurposing of used electric

car battery packs in large

commercial-scale grid-tied

energy storage systems -

''Second-Life Grid-Tied

Storage Program for Electric

not mentioned 2015

Charge

Networks’

Car Battery Packs''., These

former EV battery packs are

tested, repackaged and

combined with other used

battery packs into a large

grid- connected system

designed to offset peak

electricity demand. The first

of these combined storage

units will be installed and

commissioned at a Nissan

North America facility in the

U.S.

LEAF Nissan FreeWire

Technologies

(California),

Siemens

The Mobi Charger is a

portable charging station

powered by second-life

former EV batteries from the

Nissan Leaf that can charge

five cars per day, using lower-

cost, off-peak energy stored

in repurposed former EV

batteries. It uses Siemens’

eCar Operation Center, a

cloud- based interface for

managing large-scale former

EV charging. The system is

currently in use by several

large utilities, enabling them

to use former EV charging as

a resource to support grid

stability. The adoption of the

Mobi Charger could save

charging costs for customers

not mentioned 2015

and create value through grid

storage, load levelling, and

demand response.

not

mentioned

Renault Renault,

Connected

Energy

A modular storage product

called E-STOR (storing

energy generated from

intermittent renewable

resources; charging at off-

peak times, enabling users to

reduce energy costs)

50kW;

50kWh

2016

C-Zero;

Ion;

i-MiEV

Peugeot;

Citroen;

Mitsubishi

EDF

(Électricité de

France), Forsee

Power,

Mitsubishi

Motors

Corporation,

Mitsubishi

Corporation,

PSA Peugeot

Citroën

Delivering an optimised

smart grid and Energy

Management System,

combining solar, using new

and reused batteries

Combination of

High Voltage

(330 V) and Low

Voltage (48V)

Energy Storage

System

Septembe

r 2015

All

models

circulate

in

Netherlan

ds

All

models’

manu-

facturers

of

batteries

circulate

in

Netherlan

ds

Peter Ursem

Autobedrijf

B.V., ARN

(Auto

Recycling

Nederland)

Former EV batteries will be

sent to Peter Ursem's

installation., where its

customers which are

manufacturers of new

products using second-use

battery cells use these

batteries as the feedstock

not mentioned As of

20.06.20

16

Volt Chevrolet GM (General

motors), ABB

Reuse application for xEV

batteries was demonstrated

25 kW;

50 kW

Since

2013

(Asea Brown

Boveri)

by GM and ABB since 2013.

Five used Chevrolet Volt

batteries were repackaged

into a modular unit (which is

used for uninterruptible

power supply and grid power

balancing system. New tests

and activities are ongoing

Table 6-1 Inventory of Industrial Initiatives of SLEB Applications

REFERENCES

[1] Peraturan Preslden Republlk Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum

Energi Nasional. Indonesia, 2017.

[2] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 143

K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019

sampai dengan Tahun 2038. Indonesia, 2019.

[3] “Smart Grid Akan Diterapkan di Tahun 2020,” 2019. [Online]. Available:

https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/smart-grid-

akan-diterapkan-di-tahun-2020.

[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan

Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

Untuk Transportasi Jalan. Indonesia, 2019.

[5] J. Moore and B. Shabani, “A critical study of stationary energy storage policies in

Australia in an international context: The role of hydrogen and battery technologies,”

Energies, vol. 9, no. 9, 2016, doi: 10.3390/en9090674.

[6] World Energy Council, “E-storage : Shifting from cost to value. Wind and solar

applications,” World Futur. Energy Summit, pp. 1–14, 2016.

[7] International Renewable Energy Agency (IRENA), Electricity storage and renewables:

Costs and markets to 2030, no. October. 2017.

[8] H. Engel, P. Hertzke, and G. Siccardo, “Second-life EV batteries: The newest value pool

in energy storage,” McKinsey Co., no. April, 2019.

[9] E. Hossain, D. Murtaugh, J. Mody, H. M. R. Faruque, M. S. H. Sunny, and N.

Mohammad, “A Comprehensive Review on Second-Life Batteries: Current State,

Manufacturing Considerations, Applications, Impacts, Barriers Potential Solutions,

Business Strategies, and Policies,” IEEE Access, vol. 7, no. May, pp. 73215–73252,

2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2917859.

[10] Till Bunsen et al., “Global EV Outlook 2019 to electric mobility,” OECD iea.org, p.

232, 2019.

[11] M. Wall, “Automotive Industry Outlook: Managing Volatility and Leveraging

Opportunities in a Dynamic Market Environment,” no. February, pp. 1–18, 2019.

[12] S. Shokrzadeh and E. Bibeau, “Repurposing Batteries of Plug-In Electric Vehicles to

Support Renewable Energy Penetration in the Electric Grid,” SAE Tech. Pap., 2012.

[13] M. O. Ramoni and H. C. Zhang, “End-of-life (EOL) issues and options for electric

vehicle batteries,” Clean Technol. Environ. Policy, vol. 15, no. 6, pp. 881–891, 2013,

doi: 10.1007/s10098-013-0588-4.

[14] “The Top Gear Car Review: Nissan Leaf,” 2019. [Online]. Available:

https://www.topgear.com/car-reviews/nissan/leaf/owning.

[15] K. Richa, “Sustainable management of lithium-ion batteries after use in electric

vehicles,” p. 199, 2016.

[16] K. Richa, C. W. Babbitt, N. G. Nenadic, and G. Gaustad, “Environmental trade-offs

across cascading lithium-ion battery life cycles,” Int. J. Life Cycle Assess., vol. 22, no.

1, pp. 66–81, 2017, doi: 10.1007/s11367-015-0942-3.

[17] L. Unterreiner, V. Jülch, and S. Reith, “Recycling of Battery Technologies - Ecological

Impact Analysis Using Life Cycle Assessment (LCA),” Energy Procedia, vol. 99, no.

March, pp. 229–234, 2016, doi: 10.1016/j.egypro.2016.10.113.

[18] L. Ahmadi, A. Yip, M. Fowler, S. B. Young, and R. A. Fraser, “Environmental

feasibility of re-use of electric vehicle batteries,” Sustain. Energy Technol. Assessments,

vol. 6, pp. 64-74, 2014.

[19] S. Bobba et al., Sustainability Assessment of Second Life Application of Automotive

Batteries (SASLAB). 2018.

About the Author

Gusta Ventura Purba is a member of Energy

Commission of Overseas Indonesian Students'

Association Alliance and a student in the

Master Degree Programme of MSc Energy

Storage of EIT InnoEnergy Master's School

(1st year in Instituto Superior Técnico-

Portugal and 2nd year in Aalto University-

Finland).

z

Decoupling Amerika Serikat, Tiongkok

dan Indonesia

Komisi Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan PPI

Dunia, PPI Brief No. 7 / 2020 Penulis: Pasha Aulia Muhammad, Wasisto Raharjo Jati,

Sudharmono Saputra

“…AS tentu saja mempertahankan opsi, dibawah berbagai kondisi, untuk

berpisah secara penuh dari Tiongkok. ”

- Presiden Donald Trump8

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Decoupling AS-Tiongkok adalah sebuah keadaan yang dapat mengubah tatanan dunia

global

• Decoupling AS-Tiongkok bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi memiliki latar

belakang sejarah sebelumnya

• Decoupling AS-Tiongkok dapat memiliki efek yang besar terhadap globalisasi dan

berpotensi memecah dunia kembali ke berbagai sphere of influences yang didominasi

oleh satu negara atau blok yang kuat

• Terpecahnya kembali dunia ke sphere of influences ini tidak akan terlihat persis seperti

dunia pada masa perang dingin

• Indonesia perlu untuk mulai memikirkan ulang posisinya dan strateginya di dunia yang

berubah, dikarenakan efek dari decoupling ini bisa berefek besar ke Indonesia

Latar Belakang

Ketegangan antara AS dan Tiongkok telah menarik perhatian di tanah air. Mantan Wakil Ketua

DPR, Fadli Zon misalnya, mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sebaiknya “…jangan

ikut campur” jika AS dan Tiongkok berperang.9 Nur Meianti (2020) juga menulis di kolom

opini salah satu media nasional mengenai decoupling antara AS dan Tiongkok dan apa yang

harus dilakukan Indonesia (Nur Meianti, 2020).

Bukan hanya ketegangan antara AS dan Tiongkok saja yang menjadi perhatian, ketegangan

antara Tiongkok dan Indonesia dalam isu tertentu juga masih sangat hangat. Jika kita melihat

8 Trump, Donald J. 2020. Twitter. Juni 18, 2020.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1273706102023237633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwe

etembed%7Ctwterm%5E1273706102023237633%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2F

en%2Fcomplete-decoupling-from-china-remains-an-option-says-trump%2Fa-53866003. 9 Vebriyanto, Widian. “Jika China Dan Amerika Jadi Perang, Baiknya Indonesia Menunggu Durian Runtuh.”

Rmol.Id, 27 Juli 2020, politik.rmol.id/read/2020/05/27/436529/jika-china-dan-amerika-jadi-perang-baiknya-

indonesia-menunggu-durian-runtuh.

contoh yang lebih spesifik, kebijakan pemerintah Indonesia juga baru-baru ini memprotes

klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan merujuk kepada keputusan arbitrase

internasional yang memenangkan Filipina melawan Tiongkok ketika Filipina membawa

masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan ke arbitrase internasional. Keputusan Indonesia

untuk merujuk kepada keputusan arbitrase tersebut mendapat perhatian yang luas dari pihak

luar.10 Ini hanya merupakan salah satu contoh kenapa isu decoupling Tiongkok dan AS dapat

memiliki efek langsung ke Indonesia.

Kebangkitan ekonomi-politik Tiongkok di kawasan regional Asia Timur menimbulkan

beberapa kekhawatiran beberapa negara tetangganya, seperti Vietnam, dan Filipina, dan juga

negara-negara sekutu Amerika Serikat di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Republik

Tiongkok (Taiwan). Amerika Serikat dan negara sekutunya merasa dengan semakin

berpengaruhnya Tiongkok akan berdampak pada instabilitas kawasan.

Hal ini tidak terlepas dari pandangan AS bahwa politik luar negeri Tiongkok semakin ekspansif

dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Klaim Laut Cina Selatan secara unilateral

dengan cara militerisasi di daerah tersebut adalah salah satu contoh nyata bentuk kebijakan luar

negeri Tiongkok yang dianggap agresif oleh AS.11 Oleh karena itulah, beberapa negara

tetangga merasa terancam kepentingan regional ekonomi-politiknya, misalnya saja

perdagangan maupun eksplorasi sumber daya laut seperti sumber daya perikanan dan migas

lepas pantai.

Hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan global baru (revisionist power) tersebut secara langsung

menantang Amerika Serikat sebagai sebagai kekuatan global yang telah eksis (super power).

Rivalitas dua negara besar tersebut telah menimbulkan berbagai perang proksi (proxy war)

dalam bentuk kebijakan perdagangan, keterlibatan operasi militer, maupun bentuk aliansi

ekonomi global. Kondisi ini menarik apabila bisa dilanjut dalam analisa akademis, bagaimana

klaim dan rivalitas kedua negara itu berlangsung?

Policy Brief ini bertujuan untuk memberikan pembaca sekilas mengenai alasan dari retak dan

memanasnya hubungan antara AS dan Tiongkok, efeknya di kawasan di Asia, dan langkah apa

yang bisa dilakukan Indonesia dalam situasi ini.

10 Laksmana, Evan A. 2020. “Why Indonesia Invokes the Philippines’ South China Sea Arbitration Win.” South

China Morning Post. Juni 2, 2020. https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3087017/why-indonesia-

wont-let-beijing-forget-philippines-south-china-sea. 11 Mattis, Jim. Summary of the 2018 national defense strategy of the United States of America. Department of

Defense Washington United States, 2018. Hal 1.

Decoupling Dan Rivalitas AS-Tiongkok

Dalam analisa hubungan internasional, decoupling secara sederhana diartikan sebagai

pengurangan ketergantungan ekonomi dan teknologi pada suatu negara, yang kemudian

memicu adanya inovasi untuk mandiri (Wei, 2019:550). Hal tersebut menunjukkan kalau suatu

negara secara psikologis memiliki daya getar (deterrence factor) melalui kemdanirian ekonomi

dan teknologi. Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra mengingat globalisasi kini

telah mengajak semua negara untuk membangun interdependensi satu sama lain. Adanya

kepentingan ekonomi nasional yang ekspansif adalah salah satu bentuk nyatanya. Amerika

Serikat maupun Tiongkok sama-sama memiliki kepentingan akan pemenuhan kebutuhan

dalam negerinya. Namun rivalitas keduanya kemudian membentuk adanya hubungan kurang

harmonis antar keduanya.

Hubungan antara dua kekuatan global yang tengah merenggang telah memunculkan spekulasi

berbagai pdanangan. Kondisi tersebut mengingat kedua negara merupakan negara produsen

dan konsumen terbesar di dunia yang memiliki dampak secara global. Kedua negara juga

sebenarnya telah memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Namun terkadang pula

relasi kedua negara tersebut menjadi fluktuatif karena isu-isu sensitif.

Decoupling antara AS dan Tiongkok ini membuat khawatir banyak pihak. Johnson dan Gramer

(2020) berargumen bahwa terakhir kali terjadi pemisahan besar antara negara-negara besar

seperti ini pada 1914, perang besar berkecamuk selama 30 tahun. Menariknya, pemisahan besar

ini juga terjadi bersamaan dengan berakhirnya gelombang pertama globalisasi (1870-1914).12

12 Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. "Is Globalization’s Second Wave about to Break?’." Brookings Institute Global Views 4 (2016).

Sumber: Global Economics dan Development at Brookings.

“Perhitungan berdasarkan IMF 2015, Lane dan Milesi-Ferretti 2013, Maddison 2001, Maddison

Project 2015, McKeown 2004, McKeown 2010, Riley 2009, U.N. 1999, U.N. 2015a, U.N. 2015b,

UNCTAD 2015, A.S.Biro Sensus 1975, Bank Dunia 2015, Bank Dunia 2016, dan WTO 2016. Ekspor

barang dagangan dan capital stock asing disini merupakan dolar dalam nilai pasar sebagai bagian

dari pendapatan global yang dinyatakan dalam dolar internasional,d an karena itu akan berbeda

dengan yang dikutip di tempat lain” (Chdany dan Seidel, 2016: 3)

Hubungan antara AS dan Tiongkok tidak selalu tegang seperti ini. Semenjak Amerika

menormalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1979, hubungan

Tiongkok dan America Serikat menghangat. Bahkan isu yang dipandang kontroversial seperti

insiden Tianamen 1989 pun dalam jangka panjang tidak memecah hubungan AS dengan

Tiongkok, dan terbatas sebagai sekedar simbol pelanggaran HAM di Tiongkok yang kadang

diungkit kembali oleh Amerika (Xuenying, 2016:215 dan 228-229). Walaupun begitu, masalah

domestik Tiongkok di Hongkong, Tibet, maupun Xinjiang sering kali menjadi titik perdebatan

panas Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal itu masih ditambah pula masalah pelanggaran HAM

yang senantiasa diungkit oleh Amerika Serikat.

Pada awal dekade 2000-an, santer terdengar istilah “Chimerica”, untuk mendeskripsikan

hubungan erat dan interdependensi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang

menopang dan mendorong ekonomi dunia (Ferguson & Schularick, 2007). Namun hubungan

dekat ini pada akhirnya mendingin, hingga puncaknya dengan munculnya isu decoupling

antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Perspektif Amerika Serikat

Analisa decoupling dari Amerika Serikat memperlihatkan tendensi kembalinya Amerika

Serikat untuk beraliansi dengan Uni Eropa atau malah mungkin Rusia untuk membendung

pengaruh global Tiongkok. Adanya hubungan fluktuatif terhadap Tiongkok membuat Amerika

Serikat untuk berupaya membangun kemitraan strategis dengan negara-negara yang berpotensi

menjadi kekuatan global. Terlepas dari isu Krimea, Amerika Serikat sepertinya enggan untuk

menanggapinya. Mungkin saja salah satu pertimbangan AS adalah untuk tetap membuka opsi

aliansi dengan Rusia untuk menghadang laju Tiongkok.

Ketegangan antara AS dan Tiongkok ini sedikit banyak diawali oleh ketegangan di bidang

perdagangan antara AS dan Tiongkok, tetapi setelah itu mulai menjurus ke arah persaingan

antar negara yang lebih luas. Mattis, J. (2018) dalam Rangkuman Strategi Pertahanan Nasional

Amerika Serikat 2018 menyatakan bahwa era “persaingan antar negara” adalah perhatian

utama bagi keamanan AS, dan bukan lagi terorisme.13

Bagi Amerika Serikat, kebangkitan Tiongkok tersebut memberikan dua sinyal elemen

penting:

Pertama, Tiongkok ingin menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan global yang muncul

dari kawasan regionalnya sendiri. Asia Timur selama ini dikenal sebagai kawasan strategis

karena aktivitas aktif perdagangan internasional dan juga potensi perikanan dan sumber daya

migas bawah laut. Kedua faktor itu yang mendorong Tiongkok untuk bisa tampil sebagai

kekuatan global baru (revisionist power).

Kedua, Tiongkok secara psikologis merasa terancam kedaulatannya dengan “kepungan”

Amerika Serikat dan negara sekutunya di Asia Timur. Adapun negara sekutu Tiongkok seperti

Korea Utara tidaklah cukup kuat sebagai zona penyeimbang (buffer zone) antara Jepang dan

13 Mattis, Jim. Ibid.

Korea Selatan. Hal itu juga yang memicu Tiongkok untuk menyeimbangkan pendulum

keseimbangan kekuatan global di kawasan, atau malah mungkin mendominasi kawasan Asia

Timur secara geopolitik.

Perspektif Tiongkok

Analisa decoupling dari Tiongkok memperlihatkan kalau itu lebih ditujukan pada membangun

kemdanirian diri. Hal tersebut mengingat Tiongkok yang memiliki kapasitas untuk

memproduksi dan membeli produksinya sendiri. Hal ini dikarenakan daya konsumerisme

masyarakat Tiongkok yang besar. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah aliansi

Tiongkok dengan negara-negara lain seperti halnya BRICS maupun Belt Road Initiative telah

membuat kekuatan diplomasi Tiongkok bertambah kuat. Dengan mempertimbangkan aspek

tersebut, tampaknya bukan hal sulit bagi Tiongkok melepaskan diri dari Amerika Serikat.

Ada dua hal yang menjadi perhatian Tiongkok

Pertama, posisi AS di kawasan. Bagi Tiongkok sejak lama keberadaan AS di kawasan adalah

sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dari segi keamanan, AS sudah sejak lama menunjukkan

bahwa keamanan Republik Tiongkok (Taiwan) merupakan salah satu hal yang merupakan

kepentingan AS.14 Hal ini adalah hal yang membuat Tiongkok lama gusar. Zhao (2012:45)

misalnya beragumen bahwa salah satu penyebab menegangnya hubungan AS dengan Tiongkok

pada tahun 2010 adalah ketika AS menjual senjata kepada Taiwan.

Selain itu, kekuatan angkatan laut AS dan keberadaan AS di kawasan bisa saja digunakan untuk

membatasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan mengontrol akses Tiongkok ke sumber

energi dan pasar internasional.15 Walaupun AS sejauh ini belum pernah menggunakan

kekuatan militernya untuk membatasi akses Tiongkok ke kedua hal tersebut, sikap AS yang

sangat kombatif ketika menghadapi upaya salah satu perusahaan Tiongkok, Huawei, untuk

mengikuti tender infrastruktur 5G di berbagai negara bukan tidak mungkin membuat ketakutan

Tiongkok kalau AS bisa saja menggunakan kekuatan militernya untuk membatasi akses

Tiongkok ke energi dan pasar dengan menggunakan kekuatan militer.

14 Zablocki, Clement J. 1979. “United States-Taiwan Relations Act.” Cia.Gov. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85-00003R000100050016-5.pdf. Hal. 5 15 Yunheng, Zhou. 2011. “ ’Lun Zhongmei Zhijian De Haiquan Maodun’ (On Sino-US Sea Power Conflict).” Xidanai

Guoji Guanxi (Contemporary International Relations), no. 2.

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85-00003R000100050016-5.pdf

Kedua, Tiongkok juga merasa perlu untuk menaikan kemampuan teknik dan teknologi basis

manufakturnya. Inilah salah satu alasan kenapa Tiongkok meluncurkan program “Made in

China 2025.”16 Walau slogan ini akhirnya dicabut kembali oleh Tiongkok akibat protes AS

yang menganggap program menggunakan kebijakan-kebijakan yang akan merugikan industri

AS demi membuat Tiongkok maju17, programnya sendiri tetap ada18. Aksi AS yang merespons

dengan sangat kuat kebijakan ini meningkatkan kecurigaan Tiongkok kepada AS, yang

dianggap berusaha menahan agar Tiongkok tidak menyalip AS.

Efek decoupling ke kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur

Laut Cina Selatan

Kawasan lautan ini akan menjadi salah satu titik sentral decoupling. Tiongkok secara garis

besar akan berupaya mempertahankan kepentingannya di kawasan ini melalui penguatan

armada angkatan laut. Sementara itu di sisi lain, Amerika Serikat beserta para sekutunya akan

berupaya menghadang laju Tiongkok tersebut dengan berbagai macam latihan operasi militer.

Dengan kata lain, decoupling ini akan menambah intens rivalitas antara Amerika Serikat dan

Tiongkok di kawasan. Mungkin saja aktivitas militer dari kedua belah pihak akan terus naik di

kawasan ini. Tanda-tanda dari hal ini sudah mulai terlihat.

Tiongkok pada 2020 misalnya mengirim kapal induknya ke kawasan Laut Cina Selatan untuk

melakukan latihan militer.19 AS sendiri melakukan reorganisasi besar-besaran marinirnya agar

dapat beroperasi dengan lebih mudah di lingkungan kepulauan di Pasifik, seperti misalnya (tapi

tidak terbatas di) pulau-pulau dan karang di Laut Cina Selatan.20

Laut Cina Timur

Kawasan lautan ini mungkin menjadi menjadi bagian dari perang proksi sekutu Amerika

Serikat yakni Korea Selatan dan Jepang maupun sekutu Tiongkok yakni Korea Utara. Kondisi

tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik bersenjata sewaktu-waktu. Tiongkok sendiri

16 Liu, Kerry. "Chinese manufacturing in the shadow of the China–US trade war." Economic Affairs 38.3 (2018) 17 Lee, John. End of Chimerica: The passing of global economic consensus dan the rise of US--China strategic 136 technological competition. Australian Strategic Policy Institute. Hal. 2 18 Wei, Lingling. "Beijing Drops Contentious 'made in China 2025' Slogan, but Policy Remains; U.S. has Slammed Program as a Subsidy-Stuffer to Advance China as Global Technology Leader at U.S. Expense." Wall Street Journal (Online), Mar 05 2019, ProQuest. Web. 14 Juli 2020. 19 Global Times. 2020. “Chinese Aircraft Carrier Liaoning Conducts Exercises in South China Sea: PLA Navy Spokesperson.” Global Times. April 13, 2020. https://www.globaltimes.cn/content/1185471.shtml. 20 Cancian, Mark F. 2020. “The Marine Corps’ Radical Shift toward China.” CSIS. Maret 25, 2020. https://www.csis.org/analysis/marine-corps-radical-shift-toward-china.

juga sudah berupaya untuk menunjukkan pengaruhnya di wilayah Laut Cina Timur yang

diklaim sebagai wilayah Tiongkok dengan memproklamasikan adanya ADIZ di Laut Cina

Timur yang mewajibkan semua pesawat yang melintas di kawasan untuk memberi notifikasi

terlebih dahulu kepada otoritas Tiongkok.21

Selain itu, laut Cina Timur juga merupakan lokasi dari Republik Tiongkok (Taiwan). Tiongkok

baru-baru ini baru saja menghilangkan rujukan ke “reunifikasi secara damai” dalam laporan

tahunan Perdana Menteri RRT Li Keqiang.22 Di sisi lain, AS juga baru-baru ini memperkuat

undang-undang baru yang memperkuat dukungan AS terhadap posisi internasional Taiwan.23

Jika Tiongkok berusaha untuk mempersatukan kembali Tiongkok dengan Taiwan dengan cara

paksa, maka AS bisa saja mengintervensi.

Salah satu intervensi yang bisa dilakukan AS, selain dengan intervensi langsung di kawasan

ini atau di Taiwan dengan asset militernya, bisa saja dengan melakukan “karantina” atau

blokade terhadap arah transportasi energi dan pasar ke Tiongkok yang melewati Selat Malaka

atau mengawal konvoi kapal negara lain di kawasan melalui laut lepas ke energi dan pasar,

sesuatu yang mungkin, bergantung pada situasi, bisa merugikan Tiongkok pada keadaan krisis.

Karantina seperti ini pada masa damai pernah digunakan oleh AS pada masa Krisis Rudal

Kuba.24 Pengawalan sendiri pada masa damai pernah dilakukan di Teluk Persia pada masa

Perang Irak-Iran melalui Operasi Ernest Will.25 Hal ini bisa berpotensi menyeret Indonesia ke

tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok.

Korea Utara

Tiongkok diperkirakan dalam posisi netral dalam kasus Korea Utara ini. Adanya persetujuan

atas sanksi tambahan dari PBB kepada Korea Utara membuktikkan kalau Tiongkok “sedikit

21 Ministry of National Defense The People’s Republic of China. 2013. “Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.C.” November 28, 2013. https://web.archive.org/web/20131128215834/http://eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content_4476143.htm. 22 Huang, Kristin. 2020. “Chinese Government Drops References to ‘Peaceful’ Taiwan Reunification.” South China Morning Post. Mei 22, 2020. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3085700/chinese-government-drops-references-peaceful-reunification. 23 116th Congress. 2020. “Text - S.1678 - 116th Congress (2019-2020): Taiwan Allies International Protection dan Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019.” Congress.Gov. Maret 26, 2020. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1678/text. 24 Naval History dan Heritage Commdan. 2020. “The Naval Quarantine of Cuba.” Mei 8, 2020. https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/n/the-naval-quarantine-of-cuba.html. 25 Froehlich, Paul. 1988. “In Harm’s Way.” All Hdans Magazine of the US Navy, Maret 1988. https://www.navy.mil/ah_online/archpdf/ah198803.pdf. Hal 4-11

https://www.navy.mil/ah_online/archpdf/ah198803.pdf

melepas tangan” terhadap Korea Utara. Namun untuk kepentingan strategis lainnya, Tiongkok

akan membantu Korea Utara dalam hal lainnya seperti pertahanan seandainya ada konflik

terbuka. Hal ini mengingat Tiongkok memandang Korea Utara sebagai zona penyangga

terhadap keutuhan wilayahnya. Jika Tiongkok misalkan tidak membantu Korea Utara, berat

kiranya bagi Tiongkok untuk menghadapi pasukan AS langsung di perbatasan Tiongkok.26

Indonesia Mengayuh di Antara Banyak Karang

Terhadap potensi konflik yang akan melanda ke depan, Indonesia sebenarnya tidak terlalu

terkena dampak konflik terbuka antara Tiongkok dan Amerika Serikat, selama konflik ini tidak

bergerak menuju arah konflik bersenjata. Namun demikian, Indonesia tetap riskan bisa terjebak

diantara kedua kekuatan ini, atau bahkan menjadi salah satu tempat konflik kedua kekuatan

Pertama, salah satu efek tidak langsung dari decoupling AS dan Tiongkok adalah mungkin

munculnya blok perdagangan yang dipelopori dua negara kekuatan global tersebut. Yang

dimaksud dengan munculnya blok perdagangan disini bukan hanya melingkupi blok

perdagangan seperti misalnya area perdagangan bebas yang eksklusif, tetapi juga ekosistem

teknologi berbeda dan tidak kompatibel. Misalnya, teknologi 5G. Jika laju berpisah Tiongkok

dan AS terus bergerak dalam tren ini, maka bukan gtidak mungkin kalau teknologi 5G dari

Tiongkok dan teknologi 5G dari atau yang didukung oleh AS tidak akan kompatibel dengan

satu sama lain.

AS pada 1998 melarang komponen AS untuk diluncurkan oleh Tiongkok, yang secara praktis

membuat industri luar angkasa Tiongkok tidak bisa meluncurkan sebagian besar satelit di

dunia.27 Di masa depan, dengan Tiongkok yang dengan gencar memasarkan teknologinya,

bukan tidak mungkin banyak negara akan terjebak dalam ekosistem teknologi AS atau

Tiongkok karena teknologi dari kedua negara ini tidak bisa digunakan bersamaan, baik karena

alasan teknis maupun alasan hukum.

Selain itu, bisa saja internet akan terbelah dua antara internet yang mengikuti nilai-nilai

Tiongkok dan nilai-nilai AS. Tiongkok saat ini mulai mengekspor teknologi dan keahlian

pemantauan internet kepada konsumen diluar Tiongkok.28 Bukan tidak mungkin, jika suatu

26 Bennet, Bruce W. 2013. “Preparing for the Possibility of a North Korean Collapse.” Rdan Corporation. Hal xvii 27 Mitsuru, Obe, dan Yifan Yu. 2020. “SpaceX Success Had Asian Start-Ups Dreaming of the Stars.” Financial Times. Juli 12, 2020. https://www.ft.com/content/8351b52a-78ba-4148-b4e8-4e11b7919126. 28 Mozur, Paul, Jonah M Kessel, dan Melissa Chan. 2019. “Made in China, Exported to the World: The Surveillance State.” The New York Times, April 24, 2019. https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html.

negara menggunakan teknologi pemantauan internet dari Tiongkok, perusahaan teknologi dari

Barat dapat berupaya untuk menggunakan teknologi untuk menjamin agar nilai-nilai yang

dibawa perushaan tersebut, seperti misalnya nilai privasi komunikasi, tidak terganggu atau

direbut dengan penggunaan teknologi pemauntauan internet dari Tiongkok.

Kedua, dilihat secara militer, Indonesia berbatasan dengan selat Malaka dan selat Lombok.

Kedua selat ini digunakan Tiongkok dan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan

Republik Tiongkok (Taiwan) untuk mengakses suplai energi di Timur Tengah dan pasar bagi

produk mereka. Jika terdapat ketegangan di kawasan yang menyebabkan salah satu saja dari

negara di sepanjang rute pelayaran kapal dari Teluk Persia atau Terusan Suez ke Asia Timur

untuk melakukan aksi yang dapat dipandang oleh Tiongkok atau negara Asia Timur lainnya

menarget arus transportasi mereka ke sumber energi dan pasar, maka mereka bisa saja

mengunakan kekuatan militer untuk berusaha untuk membuka akses transportasinya kembali.

Hal ini bisa saja menarik Indonesia ke dalam permainan geopolitik atau bahkan konflik dimana

Indonesia bukan hanya menjadi salah satu pemain, tetapi juga menjadi medan perang negara-

negara tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu untuk meninjau kembali politik bebas aktifnya untuk bukan

hanya menyinergiskan kepentingan nasional di tengah kompetisi global tersebut, tetapi juga

agar Indonesia tidak terjebak di tengah pusaran ketegangan di antara Tiongkok, AS, dan negara

lain di kawasan, agar Indonesia tidak bernasib seperti Polandia atau Belgia di Perang Dunia

Kedua, yang relatif lebih lemah dari kekuatan besar di kawasan dan berusha mempertahankan

kedaulatannya, tetapi pada akhirnya malah menjadi korban.

Hal konkretnya mungkin Indonesia berperan sebagai pelopor kekuatan negara menengah

(middle power) yang berhak untuk bersuara di tengah rivalitas kedua negara itu. Suara

Indonesia sebagai negara yang strategis di Asia Tenggara itu akan diperhatikan oleh Tiongkok

maupun Amerika Serikat. Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mempertimbangkan untuk

meningkatkan kemampuannya agar tidak dipandang militer dalam konflik militer.

Mencapai MEF adalah salah satu langkah konkret menuju arah tersebut, tetapi langkah lainnya

untuk semakin memperkuat posisi Indonesia, entah dengan menjalin hubungan kerjasama

bilateral atau multilateral yang kuat dengan negara-negara lain dan/atau memperkuat potensi

militer Indonesia sangat diperlukan.

Pertanyaan yang dihadapi pemangku kebijakan Indonesia kedepan bisa jadi adalah pertanyaan-

pertanyaan berikut:

- Langkah apa yang bisa diambil Indonesia agar mendapat keuntungan maksimal dari

decoupling AS dan Tiongkok?

- Sejauh apa Indonesia harus dekat atau menjaga jarak dengan kekuatan dan negara-

negara di kawasan, seperti ASEAN, tetapi juga termasuk AS dan Tiongkok, baik dari

segi ekonomi, teknologi, maupun militer?

- Langkah apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat posisi militernya

dalam atmosfer decoupling AS dan Tiongkok? Sejauh apa langkah yang harus diambil

Indonesia?

- Apa ada langkah atau opsi yang mungkin terlalu berat untuk diambil Indonesia? Jika

ya, apakah asumsi yang mendasari perhitungan tersebut perlu dipikirkan kembali?

Kesimpulan

Jika decoupling pada akhirnya terus berlanjut, relasi dependensi antara Amerika Serikat dan

Tiongkok berubah menjadi hubungan rivalitas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik

terbuka maupun perang proksi di level regional maupun internasional. Kondisi ini tentu saja

akan menganggu, jika tidak memutus, relasi interdependensi semua negara yang telah terbina

dalam globalisasi. Indonesia dapat berperan sebagai pelopor kekuatan menengah bisa

mereduksi dampak konflik itu dan berperan sebagai orator kepentingan negara kawasan

terhadap rivalitas kedua negara global itu.

Di sisi lain, Indonesia, karena posisi strategisnya, bisa saja menjadi korban dari perang proksi

ataupun konflik terbuka diantara AS, Tiongkok, dan negara di kawasan. Karena itu, penting

bagi Indonesia untuk mulai memikirkan bagaimana posisi terbaik yang bisa mempertahankan

posisi dan mengamankan kedaulatan bangsa, baik melalui diplomasi maupun melalui

meningkatkan kapasitas militer dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. 116th Congress. 2020. “Text - S.1678 - 116th Congress (2019-2020): Taiwan Allies

International Protection dan Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019.”

Congress.Gov. Maret 26, 2020. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-

bill/1678/text.

2. Bennet, Bruce W. 2013. “Preparing for the Possibility of a North Korean Collapse.”

Rdan Corporation

3. Cancian, Mark F. 2020. “The Marine Corps’ Radical Shift toward China.” CSIS. Maret

25, 2020. https://www.csis.org/analysis/marine-corps-radical-shift-toward-china.

4. Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. "Is Globalization’s Second Wave about to

Break?’." Brookings Institute Global Views 4 (2016).

5. Ferguson, Niall, dan Moritz Schularick. "‘Chimerica dan the global asset market boom."

International Finance 10, no. 3 (2007): 215-239.

6. Froehlich, Paul. 1988. “In Harm’s Way.” All Hdans Magazine of the US Navy, Maret

1988. https://www.navy.mil/ah_online/archpdf/ah198803.pdf.

7. Global Times. 2020. “Chinese Aircraft Carrier Liaoning Conducts Exercises in South

China Sea: PLA Navy Spokesperson.” Global Times. April 13, 2020.

https://www.globaltimes.cn/content/1185471.shtml.

8. Hu, XueYing. "Legacy of Tiananmen Square Incident in Sino-US Relations (post-2000)."

East Asia 33, no. 3 (2016): 213-232.

9. Huang, Kristin. 2020. “Chinese Government Drops References to ‘Peaceful’ Taiwan

Reunification.” South China Morning Post. Mei 22, 2020.

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3085700/chinese-government-drops-

references-peaceful-reunification.

10. Johnson, Keith, dan Robbie Gramer. 2020. “The Great Decoupling.” Foreign Policy. Mei

14, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/05/14/china-us-pdanemic-economy-tensions-

trump-coronavirus-COVID-new-cold-war-economics-the-great-decoupling/.

11. Laksmana, Evan A. 2020. “Why Indonesia Invokes the Philippines’ South China Sea

Arbitration Win.” South China Morning Post. Juni 2, 2020. https://www.scmp.com/week-

asia/opinion/article/3087017/why-indonesia-wont-let-beijing-forget-philippines-south-

china-sea.

https://foreignpolicy.com/2020/05/14/china-us-pandemic-economy-tensions-trump-coronavirus-covid-new-cold-war-economics-the-great-decoupling/

https://foreignpolicy.com/2020/05/14/china-us-pandemic-economy-tensions-trump-coronavirus-covid-new-cold-war-economics-the-great-decoupling/

12. Lee, John. End of Chimerica: The passing of global economic consensus dan the rise of

US--China strategic 136 technological competition. Australian Strategic Policy Institute.

Hal. 2

13. Liu, Kerry. "Chinese manufacturing in the shadow of the China–US trade war." Economic

Affairs 38.3 (2018)

14. Mattis, Jim. Summary of the 2018 national defense strategy of the United States of

America. Department of Defense Washington United States, 2018.

15. Ministry of National Defense The People’s Republic of China. 2013. “Announcement of

the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone

of the P.R.C.” November 28, 2013.

https://web.archive.org/web/20131128215834/http://eng.mod.gov.cn/Press/2013-

11/23/content_4476143.htm.

16. Mitsuru, Obe, dan Yifan Yu. 2020. “SpaceX Success Had Asian Start-Ups Dreaming of

the Stars.” Financial Times. Juli 12, 2020. https://www.ft.com/content/8351b52a-78ba-

4148-b4e8-4e11b7919126.

17. Mozur, Paul, Jonah M Kessel, dan Melissa Chan. 2019. “Made in China, Exported to the

World: The Surveillance State.” The New York Times, April 24, 2019.

https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-

government.html.

18. Naval History dan Heritage Commdan. 2020. “The Naval Quarantine of Cuba.” Mei 8,

2020. https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-

alphabetically/n/the-naval-quarantine-of-cuba.html.

19. Nur Meianti. 2020. “OPINI: Bagaimana Indonesia Memposisikan Diri Di Era

Decoupling.” Liputan6.Com, Juni 14, 2020.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4279085/opini-bagaimana-indonesia-

memposisikan-diri-di-era-decoupling.

20. Trump, Donald J. 2020. Twitter. Juni 18, 2020.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1273706102023237633?ref_src=twsrc%5Etf

w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1273706102023237633%7Ctwgr%5E&r

ef_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Fcomplete-decoupling-from-china-

remains-an-option-says-trump%2Fa-53866003.

21. Wei, Li. "Towards Economic Decoupling? Mapping Chinese Discourse on the China–US

Trade War." The Chinese Journal of International Politics 12, no. 4 (2019): 519-556.

https://web.archive.org/web/20131128215834/http:/eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content_4476143.htm

https://web.archive.org/web/20131128215834/http:/eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content_4476143.htm

22. Wei, Lingling. "Beijing Drops Contentious 'made in China 2025' Slogan, but Policy

Remains; U.S. has Slammed Program as a Subsidy-Stuffer to Advance China as Global

Technology Leader at U.S. Expense." Wall Street Journal (Online), Mar 05 2019,

ProQuest. Web. 14 Juli 2020.

23. Yunheng, Zhou. 2011. “ ’Lun Zhongmei Zhijian De Haiquan Maodun’ (On Sino-US Sea

Power Conflict).” Xidanai Guoji Guanxi (Contemporary International Relations), no. 2.

24. Zablocki, Clement J. 1979. “United States-Taiwan Relations Act.” Cia.Gov.

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85-00003R000100050016-

5.pdf.

25. Zhao, Xiuye. "Chinese Perception of the US Strategic Position in East Asia: An Analysis

of Civilian dan Military Perspectives." American Intelligence Journal 30, no. 1 (2012): 45-

54.

Tentang Penulis

Wasisto Raharjo Jati, biasa dipanggil Wasis, telah

menjadi staf peneliti di Pusat Penelitian Politik – LIPI sejak

tahun 2014. Gelar sarjana strata satu (S-1) Politik dan

Pemerintahan diraih dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

pada tahun 2012. Sekarang ini dia sedang menempuh

pendidikan strata dua (S-2) di Program Master of Political

Science di the Australian National University (ANU).

Pasha Aulia Muhammad terlahir di Bandung pada 21 Juni

1999. Penulis saat ini masih berada pada tahun ketiga dari

empat tahun total waktu pendidikan Bachelor (S-1) Political

Science and World Politics di National Research University

Higher School of Economics St. Petersburg Filial.

Penulis juga sempat mendapat kehormatan untuk mengikui program pertukaran pelajar

Erasmus selama satu semester di University College London School of Slavonic and East

European Sciences (UCL SSEES). Selain itu, penulis juga aktif di berbagai aktivitas

ekstrakurikuler, seperti MUN misalnya, baik sebagai delegate maupun chair, dan berpartisipasi

aktif di berbagai organisasi dan menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan baik di dalam

maupun di luar negeri, seperti misalnya di Permira Rusia, AIESEC Rusia, KMI-REET, dan

KNPI.

Sudharmono Saputra, S.H., M.H., lahir di Tanjung Karang

tanggal 12 Maret 1991. Jenjang pendidikan dasar ia tempuh

di SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung dan SMPN 1 Bandar

Lampung. Adapun jenjang pendidikan menengah di SMAT

Krida Nusantara Bandung dan SMA N 9 Bandar Lampung.

Kemudian, ia menempuh kuliah di Fakultas Hukum

Universitas Lampung dan melanjutkan jenjang Magister

Hukum Bisnis di Universitas Gajah Mada.

Saat ini, ia telah menyelesaikan pendidikan LLM International Commercial Law di

Bournemouth University. Sampai saat ini, ia tercatat sebagai Advokat pada Organisasi Advokat

PERADI dan juga tercatat sebagai Kurator dan Pengurus pada Organisasi AKPI.

Tinjauan Sistem Pembiayaan

Kesehatan di Indonesia: Menilai

Kesiapan Indonesia menuju Cakupan

Kesehatan Semesta

Komisi Kesehatan PPI Dunia, PPI Brief No. 8 / 2020

Penulis: Yoser Thamtono

RINGKASAN EKSEKUTIF

● 6 tahun semenjak dicanangkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di

Indonesia, berbagai hambatan masih dijumpai dalam mencapai target cakupan kesehatan

semesta

● Hambatan yang dijumpai diantaranya: masih jelasnya ketimpangan taraf kesehatan dan

sebaran fasilitas kesehatan, kualitas kesehatan yang tidak mumpuni, sistem pembayaran

BPJS yang belum cukup progresif dan memberi ruang untuk terjadinya adverse selection

dan cakupan proteksi finansial yang belum mumpuni

● Di sisi lain, adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan dan rendahnya anggaran kesehatan

Indonesia mengancam keberlangsungan program JKN

● Untuk menyokong tercapainya cakupan kesehatan semesta, pemerintah perlu melakukan

optimalisasi terhadap: anggaran kesehatan dan dana untuk JKN, kualitas pelayanan

kesehatan, distribusi, dan pengadaan obat-obatan, serta pencegahan terhadap perilaku

adverse selection oleh peserta JKN dan fraud oleh pelaku kesehatan.

Pendahuluan

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam World Health Report 2010 merumuskan 3 pilar utama

untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage), yakni tercapainya

ekuitas (kesetaraan) dalam akses dan pelayanan kesehatan, tersedianya pelayaan kesehatan

berkualitas, dan proteksi finansial dari biaya kesehatan katastrofik (1). Sejak 1 Januari 2014,

Indonesia telah memulai langkah menuju cakupan kesehatan semesta melalui pencanangan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pemerintah Indonesia menargetkan semua penduduk Indonesia terdaftar dalam skema asuransi

JKN di akhir tahun 2019, namun per Mei 2019 cakupan peserta JKN baru mencapai 221,6 juta

jiwa dari total 265 juta penduduk(2). Di sisi lain, berbagai masalah masih menyelimuti

penyelenggaraan sistem asuransi kesehatan nasional pertama yang dimiliki Indonesia ini. Di

kajian ini, penulis akan menyajikan potret kesiapan Indonesia menuju cakupan kesehatan

semesta dan memberi masukan untuk penyelenggaraan JKN ke depannya.

Sistem Pembiayaan kesehatan di Indonesia

Ada 3 fungsi utama sistem pembiayaan kesehatan: mengumpulkan dana kesehatan (revenue

collection), menempatkan dana kesehatan yang terkumpul dalam satu wadah (pooling) dan

pembayaran fasilitas kesehatan (purchasing). Berikut adalah paparan singkat mekanisme

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS), sebagai badan yang bertanggungjawab untuk

penyelenggaraan JKN, dalam menjalankan ke-3 fungsi tersebut.

Pertama, dalam mengumpulkan dana kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional di

Indonesia merupakan gabungan dari sistem asuransi model Beveridge (pembiayaan dari

pajak) dan Bismarck (sistem asuransi kesehatan yang didanai oleh penyedia kerja dan

karyawan melalui pemotongan gaji). Sumber dana kesehatan utama berasal dari iuran yang

dibayarkan oleh peserta, dimana terdapat dua jenis kepesertaan dalam JKN: Peserta Penerima

Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)(3). Peserta PBI,

yang mencakup fakir miskin dan penduduk dengan disabilitas, iurannya dibayarkan oleh

Pemerintah. Peserta PBI di Indonesia mencakup 94 juta orang atau sekitar 40% dari seluruh

populasi(4).

Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yaitu sebesar 5 persen dari Gaji atau

Upah per bulan(3), dimana pembayarannya dilakukan bersama antara pemberi kerja (4%) dan

peserta PPU (1%). Di sisi lain, untuk mereka yang termasuk dalam pekerja bukan penerima

upah atau peserta mandiri dapat membeli iuran berdasarkan kelas perawatan yang diinginkan.

Keanggotaan bersifat wajib, namun pada kenyataannya untuk peserta mandiri dan bukan PPU,

tidak ada sanksi bila tidak terdaftar dalam JKN. Sumber dana kesehatan lain termasuk

kontribusi pemerintah lewat pajak penghasilan, cukai rokok, dan dana dari organisasi pemberi

bantuan internasional(4).

Kedua, dalam menjalankan fungsi pooling, BPJS menggunakan sistem unitary risk pooling

dimana dana dikumpulkan dalam satu wadah yang dikelola hanya oleh BPJS Kesehatan. Sistem

ini menjamin pembiayaan kesehatan bagi seluruh penduduk tanpa memperhatikan besaran

kontribusi yang dibayarkan masing-masing peserta. Dengan demikian akan terjadi mekanisme

subsidi silang dari mereka dengan status sosial yang lebih tinggi ke mereka yang

berpenghasilan rendah(5). Selain itu, dengan adanya sistem pooling nasional, masyarakat dapat

memperoleh pelayanan kesehatan dimanapun tanpa memandang asal wilayah tinggal,

sepanjang masih berada dalam wilayah NKRI.

Ketiga, dalam menjalankan fungsi pembayaran (purchasing mechanism), JKN menggunakan

sistem subsidi pada penyedia jasa (supply-side subsidy). Pembayaran pada pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama (puskesmas atau klinik) menggunakan sistem kapitasi; sedangkan,

pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (rumah sakit) pembayaran dilakukan secara prospektif

menggunakan sistem INA-CBGs.

1. Kelemahan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia

1.1. Masalah dalam mencapai Ekuitas

Prinsip ekuitas atau kesetaraan dalam kesempatan untuk mencapai taraf kesehatan yang

optimal merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai cakupan kesehatan

semesta. Konsep ekuitas sejatinya sejalan dengan gagasan keadilan yang tertuang dalam

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Di Indonesia saat ini, pencapaian ekuitas di bidang layanan kesehatan masih terhambat oleh

berbagai masalah diantaranya sebaran fasilitas kesehatan yang belum merata dan

ketimpangan taraf angka kesakitan dan kematian di berbagai daerah. Sebuah penelitian

menunjukkan bahwa nilai indeks konsentrasi layanan rumah sakit di Indonesia bertambah

dari 0.0336 pada tahun 2015 ke 0.0382 pada tahun 2016(6), yang menunjukkan adanya

penambahan ketimpangan dalam hal akses dan utilisasi layanan kesehatan oleh penduduk

kaya daripada penduduk miskin. Di sisi lain, ketimpangan taraf kesehatan masih sangat

nyata di Indonesia. Angka kematian ibu di provinsi berpenghasilan rendah tercatat 66%

lebih tinggi daripada di provinsi berpenghasilan tinggi, seperti di Jawa dan Bali(7). Hal

senada dijumpai pada angka kematian neonatal, dimana pada kelompok rumah tangga

berpenghasilan paling rendah, angka kematian neonatal mencapai 3 kali lipat lebih tinggi

daripada di rumah tangga berpenghasilan tinggi(8). Untuk angka kematian balita (AKABA),

Papua mencatat angka kematian hingga 116.2 per 1000 kelahiran bila dibandingkan dengan

provinsi Riau yang memiliki AKABA terendah sebesar 27.4 kematian per 1000

kelahiran(9).

Ketimpangan tidak hanya dijumpai dalam hal akses ke layanan kesehatan tapi juga pada

mekanisme pengumpulan dana kesehatan JKN. Sejatinya, sistem pembiayaan kesehatan

harus bersifat progresif sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayar; dengan

kata lain, mereka yang berpenghasilan tinggi sepatutnya membayar iuran yang lebih

tinggi(10). Meski bagi pekerja PPU pembayaran iuran JKN bersifat mengikat dan progresif

sesuai dengan pendapatan, namun bagi peserta non PPU keanggotaan bersifat sukarela.

Untuk mendaftar, peserta dapat memilih membayar iuran yang berkisar dari Rp 25.500

untuk kelas 3, hingga Rp 80.000 untuk kelas 1. Masalahnya, sistem kelas ini bersifat

sukarela dan tidak mempertimbangkan penghasilan peserta; dengan demikian, peserta yang

kaya bisa saja dengan mudah memilih membayar iuran setara kelas 3. Hal ini menyebabkan

mekanisme subsidi silang antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan

rendah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, sistem iuran yang bersifat sukarela ini sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh

peserta yang dapat dengan mudah mendaftarkan diri ketika memerlukan pengobatan dan

berhenti membayar iuran sesudah mendapatkan pengobatan (adverse selection). Hal-hal

seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam merumuskan arah

kebijakan JKN ke depannya.

1.2. Kualitas pelayanan kesehatan yang tidak merata

Secara cakupan kesehatan, BPJS sebenarnya cukup sukses mengingat bila dibandingkan

dengan tahun 2016, jumlah FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat dari 2068 menjadi 2455 FKRTL di akhir

tahun 2018. Peningkatan juga dialami pada jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) yang telah mencapai 23.298 di akhir tahun 2018(11). Namun begitupun, masalah

masih dijumpai pada jumlah tenaga kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang

sebarannya tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam hal sebaran tenaga kesehatan, kepadatan rasio dokter masih sangat timpang dimana

di Jakarta terdapat 65 dokter per 100,000 penduduk sementara di Maluku dan Nusa

Tenggara Timur rasio dokter adalah 14 per 100,000 penduduk(12). Hal serupa dijumpai pada

sebaran perawat dan bidan yang terpusat di provinsi besar (gambar 1 dan 2)(13).

Gambar 1 Distribusi dan rasio perawat di Indonesia(13)

Gambar 2 Distribusi dan rasio bidan di Indonesia(13)

Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata ini sebenarnya sejalan dengan sebaran fasilitas

kesehatan yang juga terpusat di kota-kota besar daripada daerah pedesaan(14,15). Untuk

cakupan sebaran puskesmas di kecamatan saja, misalnya, hanya 63.1% di Papua, sementara

di provinsi besar seperti di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, ketersediaan

puskesmas mencapai 100% kecamatan(9). Untuk ketersediaan dokter umum di fasilitas

kesehatan regional, angka tertinggi dijumpai di DI Yogyakarta mencapai 99.2% dan

terendah di Papua dengan cakupan hanya 34.4%(9). Sama halnya dengan sebaran dokter

spesialis yang masih terpusat di daerah perkotaan(13).

Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan juga masih belum optimal. Kurang dari 80%

puskesmas di Indonesia bagian Timur yang melaporkan kelengkapan cakupan vaksin

wajib: campak, DPT, polio dan BCG(13). Begitu pula untuk penanganan penyakit tidak

menular seperti diabetes-mellitus, hanya 54% puskesmas di Indonesia yang memiliki alat

untuk memeriksa kadar gula darah dan pemeriksaan urin(13).

1.3. Cakupan proteksi finansial JKN belum mumpuni

Program JKN masih belum mampu memberikan proteksi finansial yang optimal kepada

seluruh rakyat Indonesia. Data dari Bank Dunia menunjukkan di tahun 2015 terdapat lebih

dari 9 juta orang di Indonesia yang mengeluarkan lebih dari 10% pendapatannya untuk

biaya kesehatan dan 1 juta diantaranya mengeluarkan lebih dari 25% dari

penghasilannya(16). Sementara itu, masih banyak pengeluaran kesehatan yang dikeluarkan

dari kantong sendiri atau Out-of-Pocket (OOP). Meski JKN telah berhasil menurunkan

persentase OOP dari 56% di tahun 2012 ke 37.3% di tahun 2016(17), angka ini masih jauh

dari rekomendasi OOP minimal untuk perlindungan finansial sebesar 15-20%(18).

Penelitian dari Prakarsa di tahun 2017 menunjukkan bahwa komponen obat merupakan

penyebab tertinggi OOP di era JKN dengan kontribusi sebesar 75.16%(19). Terdapat dua

alasan kenapa pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli obat: distribusi

obat yang tidak merata di rumah sakit dan tidak dijaminnya jenis obat tertentu oleh BPJS(19).

Di sisi lain, sebagai akibat dari sebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata, di daerah-

daerah tertentu masyarakat masih harus mengeluarkan pengeluaran tidak langsung yang

cukup tinggi untuk biaya transportasi, akomodasi, dan makanan selama berobat. Di Papua,

misalnya jarak rata-rata dari rumah tangga menuju ke pusat layanan kesehatan terdekat

mencapai 30 km, delapan kali lebih tinggi dari angka di Jawa(13). Lebih lagi, masih

ditemukan pungutan tambahan di rumah sakit baik untuk cost-sharing obat yang tidak

ditanggung BPJS maupun biaya untuk fasilitas kesehatan lainnya(19,20).

1.4. Defisit anggaran yang membebani keberlansungan program JKN

Permasalahan lain yang dihadapi BPJS adalah keberlanjutan pembiayaan kesehatan. BPJS

menghadapi defisit keuangan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Defisit pada akhir

tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 32 triliun(21). Besar kemungkinan terjadinya defisit

disebabkan oleh biaya klaim yang lebih besar dibanding pendapatan iuran peserta. Pada

dasarnya, permasalahan paling mendasar yang dihadapi BPJS adalah tidak sesuainya iuran

yang harus dibayarkan peserta dengan hitungan akturia yang lazim digunakan dalam

program seperti ini(22). Jika pengelolaan dana kesehatan tidak kunjung membaik, maka

dapat diprediksi defisit akan terus membesar, linier dengan jumlah kepesertaan yang terus

meningkat. Lebih lagi, adanya fenomena adverse selection, lemahnya regulasi dan kendali

tingkat utilisasi, dan potensi marking-up di rumah sakit dapat memperparah defisit yang

dialami BPJS.

1.5. Alokasi anggaran kesehatan Indonesia belum efisien

Untuk menilai efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran kesehatan di Indonesia, ada dua hal

yang bisa dilihat yakni alokasi anggaran belanja negara untuk sektor kesehatan dan alokasi

anggaran kesehatan tersebut sendiri secara spesifik. Dalam hal alokasi anggaran belanja

negara, pengeluaran sektor kesehatan Indonesia terhadap produk domestik bruto di tahun

2016 menurut World Bank baru 3,12%(23). Angka ini tentu masih sangat rendah bila

dibandingkan dengan target ideal untuk mencapai cakupan kesehatan semesta sebesar

5%(24). Di sisi lain, di sektor kesehatan sendiri, anggaran kesehatan masih lebih banyak

dialokasikan untuk kuratif (30%) daripada preventif dan promotif (8.5%)(13).

Selain efisiensi dalam hal alokasi anggaran, negara perlu mewujudkan pula efisiensi

teknikal dengan mencapai output kesehatan yang optimal dengan biaya seminimal

mungkin. Dalam upaya menekan biaya dan mencapai efisiensi teknikal, BPJS

memberlakukan sistem tendering lewat e-catalogue dan formularium nasional dan

membentuk komite penilaian teknologi kesehatan untuk melakukan evaluasi ekonomis

terhadap teknologi dan obat baru. Namun dalam prakteknya, sekitar 40% dari obat yang

diresepkan dokter berasal dari obat-obat di luar formularium nasional, yang juga menjadi

alasan tingginya angka Out-of-Pocket cost di Indonesia(25).

Rekomendasi

Bila dilihat dari capaian sejauh ini, kita sebenarnya patut mengapresiasi BPJS karena telah

berhasil meningkatkan cakupan JKN melebihi angka minimal 80% untuk cakupan

kesehatan semesta. Begitupun, luasnya cakupan jaminan kesehatan bukan satu-satunya

faktor yang dipertimbangkan dalam cakupan kesehatan semesta. Prinsip ekuitas, kualitas

pelayanan, dan perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan katastrofik, merupakan

komponen penting lainnya yang masih belum ideal penerapannya saat ini. Untuk itu

beberapa rekomendasi berikut ini sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah dan BPJS

1. Pemerintah perlu menaikkan anggaran kesehatan Indonesia

Anggaran kesehatan Indonesia saat ini masih terlalu rendah untuk menciptakan pelayanan

kesehatan optimal. Dengan anggaran kesehatan 3.12% dari produk domestik bruto,

pengeluaran Indonesia untuk sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling rendah

dibanding negara ASEAN lainnya. Sebagai patokan relatif, paling tidak diharapkan

Indonesia dapat menganggarkan 5% dari total PDB-nya untuk sektor kesehatan untuk

mencapai cakupan kesehatan semesta(26). Selain itu, pemerintah perlu menambah anggaran

kesehatan untuk sektor preventif dan promotif mengingat saat ini fokus pendanaan lebih

terpusat pada sektor kuratif.

2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia

Perhatian lebih perlu diberikan oleh pemerintah untuk memastikan pembangunan

infrastruktur di bidang kesehatan, antara lain pembangunan fasilitas kesehatan dasar, akses

jalan menuju fasilitas kesehatan, dan transportasi ambulan yang merata di seluruh

Indonesia. Pembangunan perlu difokuskan untuk mencapai rasio fasilitas kesehatan dengan

jumlah penduduk di daerah yang merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian pada upaya membangun SDM tenaga

kesehatan dan merekrut tenaga kesehatan tersebut ke daerah. Hal ini mengharuskan

pemerintah memberikan subsidi atau beasiswa untuk pendidikan kedokteran, keperawatan,

dan kesehatan lainnya karena bila tidak sangat tidak mungkin untuk memaksakan tenaga

kesehatan berpraktik di daerah.

3. Optimalisasi distribusi dan pembiayaan obat-obatan

Distribusi dan pengadaan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia perlu menjadi salah satu

fokus di faktor kesehatan ke depannya mengingat obat-obatan merupakan penyumbang

biaya OOP pelayanan kesehatan terbesar di Indonesia. Selain itu, formularium nasional

perlu terus diperbarui dan peran komite penilaian teknologi kesehatan perlu dioptimalkan

untuk dapat memastikan evaluasi ekonomis obat-obatan yang dapat ditanggung BPJS.

Sosialisasi perlu dilakukan kepada tenaga medis mengenai peresepan untuk pasien JKN.

Mekanisme kontrol dan deteksi dini fraud juga perlu diberlakukan, misalnya dengan

memperkuat sistem verifikator dan investigator di pelayanan primer dan rujukan, untuk

mengurangi angka peresepan di luar formularium nasional dan fraud di fasilitas kesehatan.

4. Peningkatan dana untuk sistem JKN

Dalam hal ini ada dua hal yang perlu dilakukan yakni merumuskan sistem iuran JKN yang

bersifat progresif dan optimalisasi sumber dana di luar iuran peserta JKN. Pertama,

pemerintah perlu bekerja sama dengan tenaga ahli ekonomi kesehatan untuk merumuskan

peningkatan tarif iuran peserta JKN mengingat iuran saat ini masih tidak sesuai dengan

perhitungan aktuarial. Perhatian perlu diberikan pada upaya menerapkan sistem

pembayaran yang progresif sesuai dengan kemampuan membayar dan bukan sukarela

memilih jumlah pembayaran sesuai kelas. Penyesuaian juga perlu dilakukan untuk tarif

regional mengingat UMP dan biaya hidup dasar di Indonesia saat ini belum merata sehingga

penerapan iuran nasional bisa saja memberatkan penduduk di daerah tertentu.

Kedua, perlu optimalisasi dana di luar iuran, misalnya dengan optimalisasi cukai rokok dan

peralihan subsidi dari sektor lain. Tentu hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan

matang dan perlu dilakukan evaluasi manfaat risiko yang mumpuni sebelum pemerintah

memutuskan pengalihan subsidi dari sektor lain ke JKN. Pilihan lain untuk mengatasi

defisit, adalah meredefinisi dan mengurangi paket manfaat program untuk mereka yang

mampu. Namun hal ini kurang direkomendasikan karena akan berakibat pada berkurangnya

minat peserta mandiri dalam mendaftarkan diri.

5. Audit keuangan atas BPJS kesehatan yang berkelanjutan, terbuka dan

transparan

Selain memastikan tidak ada fraud di pelaku kesehatan, pemerintah tentu perlu memperkuat

sistem anti-fraud di tubuh BPJS sendiri. Perlu adanya audit yang regular dan terbuka di

BPJS selain untuk acuan penalangan defisit juga untuk memastikan pengelolaan anggaran

yang tepat sasaran di BPJS.

6. Mencegah perilaku adverse selection

Perlu adanya mekanisme yang mengikat untuk memastikan peserta tidak melakukan

adverse selection dan mengurangi peserta yang menunggak pembayaran iuran setelah tidak

membutuhkan pelayanan kesehatan lagi (turnout). Pemerintah perlu memikirkan cara untuk

meningkatkan dan mewajibkan cakupan JKN bagi peserta mandiri bila pemerintah tetap

ingin menargetkan cakupan 100% kepesertaan, mengingat saat ini tidak ada sanksi dan

regulasi yang mengikat peserta non PPU dan mandiri untuk mendaftarkan diri dalam JKN.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. The world health report: health systems financing: the path to universal coverage.

[Internet]. 2010 [cited 2019 Jul 11]. Available from:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44371/9789241564021_eng.pdf?sequence=1

2. Deloitte Indonesia. Memastikan Keberlangsungan JKN-KIS untuk Masyarakat Indonesia.

Deloitte Indonesia Perspectives [Internet]. 2019 [cited 2019 Dec 7]; Available from:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/about-deloitte/id-about-dip-

edition-1-chapter-1-id-sep2019.pdf

3. BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Yang

Diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi Yang Sudah Terbit [Internet].

[cited 2019 Dec 5]. Available from: https://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf

4. Agustina R, Dartanto T, Sitompul R, Susiloretni K, Suparmi S, Achadi E, et al. Universal health

coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. Lancet. 2018 Dec 1;393.

5. Smith PC, Witter SN. Risk Pooling in Health Care Financing: The Implications for Health

System Performance [Internet]. 2004 [cited 2019 Jul 18]. Available from:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13651/315950HNP0Chap1tterR

iskPoolingFinal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6. Ariani DS, Pujiyanto. Ekuitas Layanan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia. J Ekon Kesehat

Indones. 2019;4(1):21–31.

7. Cameron L, Contreras Suarez D, Cornwell K. Understanding the determinants of maternal

mortality: An observational study using the Indonesian Population Census. PLoS One. 2019 Jun

3;14(6):e0217386–e0217386.

8. UNICEF. Maternal and Newborn Health Disparities in Indonesia [Internet]. 2017. Available

from: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country

profile_IDN.pdf

9. WHO. State of health inequality: Indonesia. Geneva: World Health Organisation; 2017.

10. Asante A, Price J, Hayen A, Jan S, Wiseman V. Equity in Health Care Financing in Low- and

Middle-Income Countries: A Systematic Review of Evidence from Studies Using Benefit and

Financing Incidence Analyses. Ho Y-S, editor. PLoS One. 2016 Apr 11;11(4):e0152866–

e0152866.

11. BPJS Kesehatan. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun 2018 (auditan)

[Internet]. Jakarta; 2019. Available from: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/unduh/index/1328

12. Laksono A, Ridlo I, ernawaty. Distribution Analysis of Doctors in Indonesia [Internet]. 2019.

Available from: https://osf.io/preprints/inarxiv/df6ns/download

13. Mahendradhata Y, Trisnantoro L, Listyadewi S, Soewondo P, MArthias T, Harimurti P, et al.

The Republic of Indonesia Health System Review [Internet]. Hort K, Patcharanarumol W,

editors. Vol. 7. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia,

2017; 2017 [cited 2019 Dec 13]. 1 p. Available from:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf

14. Laksono A, Dwi Wulandari R, Soedirham O. Urban and Rural Disparities in Hospital Utilization

among Indonesian Adults. Iran J Public Health. 2019 Feb 6;48:247–55.

15. Johar M, Soewondo P, Pujisubekti R, Satrio HK, Adji A. Inequality in access to health care,

health insurance and the role of supply factors. Soc Sci Med. 2018 Sep 1;213:134–45.

16. World Bank. Number of people spending more than 25% of household consumption or income

on out-of-pocket health care expenditure - Indonesia | Data [Internet]. [cited 2019 Dec 11].

Available from:

https://data.worldbank.org/indicator/SH.UHC.OOPC.25.TO?end=2015&locations=ID&start=2

001&view=chart

17. World Bank. Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure) - Indonesia | Data

[Internet]. [cited 2019 Dec 11]. Available from:

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=ID

18. Schieber G, Cashin C, Saleh K, Lavado R. Health Financing in Ghana. Washington DC: The

World Bank; 2012.

19. Prakarsa. Jaminan Kesehatan Nasional: Implementasi, Koreksi dan Keberlanjutan (Policy Brief

Juni 2018) [Internet]. 2018 [cited 2019 Dec 11]. Available from: http://theprakarsa.org/wp-

content/uploads/2019/01/Jaminan-Kesehatan-Nasional.pdf

20. Yuniarti E, Prabandari YS, Kristin E, Suryawati S. Rationing for medicines by health care

providers in Indonesia National Health Insurance System at hospital setting: a qualitative study.

J Pharm policy Pract. 2019 May 7;12:7.

21. Julita L. Wamenkeu Ungkap Borok BPJS Kesehatan Hingga Defisit Rp 32 T [Internet]. 2019

[cited 2019 Dec 13]. Available from: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007153718-

4-104993/wamenkeu-ungkap-borok-bpjs-kesehatan-hingga-defisit-rp-32-t

22. BPJS Kesehatan. RINGKASAN EKSEKUTIF: Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan

Jaminan Sosial Kesehatan, Laporan. 2016.

23. World Bank. Current health expenditure (% of GDP) - Indonesia | Data [Internet]. [cited 2019

Dec 13]. Available from:

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=ID

24. McIntyre D, Garshong B, Mtei G, Meheus F, Thiede M, Akazili J, et al. Beyond fragmentation

and towards universal coverage: Insights from Ghana, South Africa and the United Republic of

Tanzania. Bull World Health Organ. 2008;86(11):871–6.

25. Wasir R, Irawati S, Makady A, Postma M, Goettsch W, Buskens E, et al. Use of medicine pricing

and reimbursement policies for universal health coverage in Indonesia. PLoS One. 2019 Feb

19;14:e0212328.

26. Jowett M, Brunal MP, Flores G, Cylus J. Spending targets for health: no magic number

[Internet]. 2016 [cited 2019 Jul 12]. Available from: http://www.who.int/health_financing

Tentang Penulis

Yoser Thamtono adalah anggota divisi Kajian Komisi Kesehatan PPI

Dunia 2019/2020 dan Mahasiswa Master of Public Health dalam bidang

Health Economic dan Master of Health Management di University of New

South Wales, Australia.

Tinjauan Kesiapan Indonesia Dalam

Memasuki Masa New Normal Selama

Pandemi COVID-19 di Indonesia:

Aspek Tatalaksana Kesehatan

Masyarakat

Komisi Kesehatan PPI Dunia, PPI Brief No. 9 / 2020

Penulis: Yoser Thamtono & Indri Kartiko Sari

RINGKASAN EKSEKUTIF

• New normal bukanlah kembalinya masyarakat ke norma dan kebiassan semula sebelum

pandemi (old normal), namun mencerminkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan

pembatasan tertentu yang hendaknya dipatuhi.

• Terdapat 3 indikator yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan AKB: epidemiologis,

surveillans dan pelayanan kesehatan.

• Pemberlakuan AKB sejatinya harus dinilai berdasarkan kapasitas daerah bukan hanya

nasional.

• Secara garis besar, 3 hal harus dijamin selama AKB dilakukan: Optimalisasi perlindungan

komunitas, optimalisasi perlindungan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta

optimalisasi deteksi kasus.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB)

di berbagai daerah dan menggalakkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Terlepas dari masih pesatnya pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa daerah

merasa sudah siap dan perlu membuka kembali roda perekonomian. Namun, pemberlakuan

AKB tentunya perlu dilakukan secara hati-hati setelah mempertimbangkan kesiapan daerah

dalam menerapkan AKB.

Pemberlakuan AKB sejatinya merupakan trade-off antara aspek kesehatan dan ekonomi. Di

satu sisi, roda perekonomian perlu tetap berjalan, namun di sisi lain kita tentu perlu siap

menghadapi lonjakan kasus baru yang akan terjadi bila pelonggaran pembatasan sosial

diterapkan secara luas. Kajian singkat berikut akan membahas beberapa indikator kesehatan

yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan AKB, dan beberapa hal yang perlu

dilakukan selama melakukan AKB, ditinjau dari sisi kesehatan masyarakat.

SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

Per tanggal 16 Agustus 2020, data dari Kemenkes menunjukkan terdapat 139,549 kasus di

Indonesia dengan jumlah kematian sementara 6,150 (case fatality rate 4.4%) (Kemenkes n.d.).

Diantara total kasus ini, sebaran kasus konfirmasi paling banyak dijumpai di pulau Jawa : DKI

Jakarta dengan 29,400 kasus (21.1%), disusul Jawa Timur (20%), Jawa Tengah (8.3%), Jawa

Barat (6.2%), dan Banten (1.6%). Di luar Jawa, kasus paling banyak dijumpai di Sulawesi

Selatan (7.9%), Kalimantan Selatan (5.1%) dan Sumatera Utara (4.1%) (Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19 n.d.).

Gambar: Epidemic curve COVID-19 di Indonesia per tanggal 11 Agustus 2020 (WHO 2020b)

Gambar: Distribusi sebaran kasus COVID-19 di Indonesia (WHO 2020b)

Diantara jumlah kasus tersebut, proporsi kasus terbanyak dijumpai pada usia produktif (25-44

tahun), menunjukkan resiko penularan yang tinggi pada usia produktif di Indonesia. Tentu

beberapa hal bisa mendasari temuan ini, diantaranya: besarnya populasi penduduk usia

produktif di Indonesia, dan juga gaya hidup dan faktor lingkungan pekerjaan yang

memungkinkan rantai penularan yang cepat (Kemenkes n.d.).

APA SAJA YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MENERAPKAN AKB

Negara – negara di Eropa mulai memberlakukan transisi AKB secara bertahap mulai

pertengahan April 2020. WHO Regional Eropa menerapkan beberapa persyaratan transisi

menuju AKB untuk negara-negara di Eropa, yaitu (WHO Europe 2020):

⚫ Terdapat bukti bahwa transmisi COVID-19 dapat dikontrol

⚫ Terdapat sistem kesehatan masyarakat dan kapasitasnya, termasuk rumah sakit dan

fasilitas yang mampu mengidentifikasi, mengisolasi, mengetes, melacak kontak, dan

mengkarantina COVID-19

⚫ Terdapat minimalisasi risiko wabah dalam high-vulnerability settings, khususnya pada

Panti Tresna Werdha, fasilitas kesehatan mental, dan masyarakat yang tinggal di

pemukiman padat penduduk

⚫ Terdapat protokol pencegahan yang mapan di kantor – kantor dan tempat bekerja dengan

physical distancing, fasilitas cuci tangan, dan promosi etika pernapasan (penggunaan

masker, etika batuk bersin)

⚫ Terdapat risiko importasi virus dari luar area yang dapat ditangani

⚫ Terdapat komunitas yang mampu bersuara dan berperan aktif dalam transisi

Di Indonesia, dilakukan high level discussion pada akhir Mei 2020 untuk membahas kesiapan

rumah sakit dalam mengantisipasi infeksi gelombang kedua dan AKB (WHO Indonesia 2020;

SetKab RI 2020). Salah satu titik berat diskusi ini adalah pada komponen dalam manajemen

risiko pandemi, yang mencakup: komando dan koordinasi; surveilans; respon medis;

pencegahan dan kontrol infeksi; laboratorium, intervensi farmasi dan indikator monitoring

(WHO Indonesia 2020; SetKab RI 2020).

Pada pertengahan Juli 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman penanggulangan

COVID-19 nasional lewat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020,

yang menggarisbawahi tiga tujuan utama penanggulanngan COVID-19: perlambatan dan

penghentian laju transmisi, optimalisasi layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dan

penekanan dampak COVID-19 terhadap sistem kesehatan dan dampak sistemiknya terhadap

bidang ekonomi dan sektor lainnya (Kemenkes RI 2020). Terdapat tiga pendekatan yang harus

menjadi perhatian sebelum penerapan AKB: kondisi epidemiologi di daerah; surveilans

kesehatan masyarakat; peyanan kesehatan yang harus dipenuhi kabupaten atau kota

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, beberapa indikator yang patut diperhatikan dalam

penyelenggaraan AKB, adalah (COVID19.go.id n.d.; Kemenkes RI 2020):

Epidemiologis – Apakah wabah sudah terkendali?

1. Angka reproduktif efektif kurang dari 1, menunjukan terkendalinya wabah

2. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target lebih dari

50%)

3. Positivity rate (angka kasus positif usai diperiksa di laboratorium) kurang dari 5% atau

hanya 5% dari seluruh sampel

4. Penurunan jumlah kasus yang probable selama dua minggu sejak puncak terakhir (target

lebih dari 50%)

5. Penurunan jumlah kematian, baik kasus probable maupun konfirmasi

6. Penurunan kasus yang masih dirawat baik probable maupun konfirmasi

7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif

Sistem surveillans – Apakah surveillans kesehatan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi

kasus dan kontak eratnya?

1. > 80% kasus konfirmasi berasal dari daftar kontak dan dapat diidentifikasi kelompok

klusternya

2. 90% kasus suspek diisolasi dan dilakukan pengambilan spesimen dalam waktu kurang

dari 48 jam sejak munculnya gejala

3. Lama hasil pemeriksaan lab keluar sejak specimen dikirimkan hasilnya adalah 3x24 jam

Sistem pelayanan kesehatan – Apakah sistem kesehatan mampu menangani kasus COVID-

19?

1. Setiap rumah sakit mampun mengatasi surge capacity lebih dari 20%

2. Seluruh fasyankes dapat melakukan screening terhadap COVID-19

3. Seluruh fasyankes memiliki mekanisme isolasi suspek COVID-19

4. Seluruh pasien COVID-19 dan pasien parah bukan COVID-19 dapat memperoleh

tatalaksana sesuai standar

APAKAH INDONESIA SUDAH SIAP MEMASUKI NEW NORMAL?

Penentuan bisa tidaknya Indonesia memasuki fase new normal harus dikembalikan pada

kapasitas daerah berdasarkan ketiga indikator (epidemiologis, suveillans, dan pelayanan

kesehatan). Setiap daerah perlu merumuskan dengan detail kapan pelonggaran bisa dilakukan

dan kapan harus diperketat kembali, mengingat peningkatan laju pertambahan kasus setelah

AKB sebenarnya sudah diduga.

Awal Juli 2020, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan terkait AKB (presidenri.go.id

n.d.). Pertama, prakondisi ketat dengan sosialisi protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh

masyarakat antara lain dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari

kerumunan atau keramaian, dan menjaga imunitas tubuh. Kedua, pengambilan kebijakan

cermat berdasarkan data dan fakta di lapangan dengan menginstruksi kepala daerah

berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 apabila daerah tersebut ingin memasuki fase

AKB. Ketiga, penentuan prioritas yang matang mengenai sektor dan aktivitas yang bisa dibuka

secara bertahap seperti penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah, pasar, dan lain

sebagainya. Keempat, penguatan konsolidasi dan koordinasi Presiden dengan pemerintah

pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT serta dengan Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah (Forkompinda). Kelima, evaluasi yang dilakukan secara rutin meskipun ada

penurunan kasus baru di suatu daerah karena kondisi yang tidak dapat ditebak dan dapat

berubah setiap waktu).

NEW NORMAL BUKAN OLD NORMAL

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah new normal (AKB) tidak mencerminkan kembalinya

masyarakat ke kebiasaan lama seperti semula. Sesuai dengan namanya, adaptasi kebiasaan baru

mengindikasikan adanya perubahan perilaku yang akan diadaptasi dan dijadikan kebiasaan

sehari-sehari paling tidak sampai pandemi ini berlalu.

Ada beberapa penatalaksanaan berbasis kesehatan masyarakat yang perlu digalakkan selama

menjalani AKB ini:

1. Optimalisasi perlindungan komunitas

Satu hal yang perlu dipastikan pada saat memasuki AKB, adalah perlu dilakukan intervensi

yang optimal untuk melindungi komunitas dari penularan COVID-19 ketika mereka

memulai kembali aktivitas sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu dipastikan untuk

mencapai tujuan ini.

a. Masker sebagai komponen wajib dalam AKB

COVID-19 adalah virus yang ditularkan melalui droplet saluran napas, dan ada

kemungkinan dapat ditularkan secara aerosol (Jayaweera et al. 2020). Dengan demikian,

pemakaian masker sejatinya akan sangat membantu dalam memutus rantai penularan

infeksi. Mengenai jenis masker, masker medis sebaiknya dipertahankan untuk tenaga

medis. Penggunaan masker non-medis untuk masyarakat umum lebih dianjurkan terutama

bila suplai dan distribusi APD medis sangat terbatas.

Pertimbangan untuk mewajibkan pemakaian masker di tempat umum, dan sanksi bagi yang

tidak mematuhi, bisa dipertimbangkan. Masker non-medis yang ideal perlu mengandung

tiga lapisan: lapisan dalam yang berbahan hidrofilik (katun atau campuran katun);

lapisan luar yang berbahan hidrofobik (polipropilena, poliester, atau campuran

keduanya); lapisan tengah hidrofobik yang terbuat dari bahan tanpa tenun sintetis seperti

polipropilena atau lapisan katun yang dapat meningkatkan filtrasi atau menahan droplet

(WHO 2020a). Perlu adanya pemantauan terhadap kualitas masker non-medis yang beredar

di masyarakat agar memenuhi mutu optimal untuk masker non-medis.

Tentu untuk mencapai penggunaan masker secara luas, pemerintah juga perlu memastikan

distribusi dan penyebaran masker ini ke seluruh daerah. Pemerintah perlu memastikan tidak

ada oknum-oknum yang memainkan harga pasar untuk menaikkan harga ketika permintaan

(demand) meningkat untuk masker. Bila perlu pemerintah bisa melakukan distribusi

langsung masker kepada masyarakat.

b. Pencegahan penularan di ruang publik

Penelitian menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan pada media plastik dan

besi nirkarat (stainless steel) hingga 3 hari (Hammett 2020). Maka dari itu, perlu dilakukan

pembersihan secara rutin untuk daerah-daerah yang cenderung ramai dan rentan menjadi

tempat penularan infeksi, seperti transportasi publik, area perkantoran, area perbelanjaan,

pasar, supermarket, sekolah, tempat ibadah, dan tempat lainnya dimana orang-orang dapat

berkumpul. Perlu juga dibatasi jumlah orang maksimal yang dapat berkumpul dalam 1

ruang, idealnya agar dapat memberikan jarak antar orang sebesar 1-2 meter.

Tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti: restoran, sekolah, perkantoran perlu juga

melakukan pembatasan jarak antar individu untuk menerapkan social distancing.

Penyediaan sarana tempat cuci tangan, sabun atau hand sanitiser di ruang publik dan

transportasi publik juga harus dipastikan tercapai minimal 50-75%.

c. Pembatasan pergerakan antar negara dan antar daerah

Perlu dilakukan pembatasan perpindahan penduduk dari tempat dengan risiko tinggi ke

risiko rendah. Hal yang bisa dilakukan adalah mewajibkan setiap orang yang ingin

berpergian antar daerah di Indonesia untuk memiliki paling tidak rapid test sebelum

berangkat dan memastikan isolasi mandiri berjalan lancar di daerah tujuannya. Untuk

pelancong dari negara lain perlu didapatkan hasil PCR, dan tetap perlu dilakukan isolasi

mandiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang dalam masa inkubasi.

Perlu dilakukan pembatasan kapasitas penumpang yang diizinkan sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan (Permenhub) Nomor 41/2020 (Kemenhub RI 2020). Misalnya, untuk pesawat

terbang yang diizinkan adalah terisi maksimal 70% dari kapasitas maksimal. Pemberlakuan

pemeriksaan suhu atau rapid test di wilayah perbatasan juga tetap perlu dilakukan.

d. Peningkatan upaya promosi kesehatan

Perlu dilakukan upaya peningkatan promosi kesehatan untuk mengajarkan kepada seluruh

warga mengenai entitas sesungguhnya AKB. Perhatian perlu dititik-beratkan pada perlunya

segera memeriksakan diri bila mengalami gejala influenza-like illness (batuk, demam) dan

pencegahan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri.

Perlu juga dilakukan perlindungan terhadap penderita dan upaya meredam stigma dalam

masyarakat, mengingat rasa takut untuk memeriksakan diri dapat timbul karena ketakutan

masyarakat akan stigma yang akan diperoleh diri dan keluarganya bila terdiagnosis

COVID-19.

2. Optimalisasi Perlindungan Tenaga Medis

Ketersediaan dan keberlanjutan suplai APD ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga

perlu dipastikan oleh pemerintah selama masa pandemi. Tenaga kesehatan adalah ujung

tombak penanganan COVID-19, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk

memberikan perlindungan yang memadai. Suplai APD lengkap perlu dipastikan sampai ke

seluruh fasilitas kesehatan mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Suplai APD lengkap

ini harus terjamin minimal 75-100% dari seluruh fasilitas kesehatan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Bed occupancy ratio (BOR) dan kapasitas ruang

ICU dan ventilator. Pemerintah perlu waspada jika BOR sudah melebihi 60-80%, dengan

meningkatkan pembatasan sosial agar tidak terjadi overcapacity pada rumah sakit.

Pemerintah dan sektor swasta juga perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan pelayanan

layanan kesehatan virtual untuk melayani pasien dengan kondisi yang tidak memerlukan

perawatan atau kunjungan rumah sakit. Perlengkapan pasca wafat (kantong mayat plastik

dan plastik pembungkus jenazah) juga harus dipastikan ketersediaannya di semua rumah

sakit.

3. Optimalisasi kemampuan deteksi kasus

Ketika dilakukan pelonggaran pembatasan sosial, perlu dilakukan peningkatan kapasitas

dalam deteksi dan penanganan kasus. Perlu dipastikan seluruh daerah punya kemampuan

mendeteksi kasus dan mempunyai kemampuan deteksi PCR dan rapid test yang mumpuni

dan cepat. Perlu pula dibangun pusat-pusat tes di daerah-daerah dengan keterbatasan

kemampuan testing. Contact tracing juga harus terus dilakukan dan ditingkatkan

kapasitasnya untuk melihat perkembangan kasus di berbagai wilayah. Singkatnya, tiga

komponen utama penanganan COVID-19: tracing-testing-treating, perlu digalakkan di

seluruh wilayah NKRI, tanpa terkecuali.

4. AKB harus diterapkan berdasarkan kapasitas masing-masing daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, AKB bisa diterapkan hanya bila daerah memenuhi

indikator epidemiologis, surveilllans dan pelayanan kesehatan. Artinya dalam menerapkan

new normal, kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi COVID-19 di tingkat nasional.

Penerapan AKB harus dilakukan berdasarkan kapabilitas masing-masing daerah mulai dari

tingkat provinsi hingga ke tingkat kota berdasarkan indikator yang telah disepakati.

Demikian pula di lingkup daerah sendiri, pemerintah daerah bisa memutuskan untuk

menerapkan atau memperketat PSBB di daerah-daerah yang menjadi cluster kasus COVID-

19 untuk mencegah penularan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

COVID19.go.id. n.d. “Pendekatan Dan Indikator Daerah Siap Adaptasi Kebiasaan Baru.Jpeg

(1280×1271).” Accessed August 18, 2020.

https://COVID19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/Pendekatan dan Indikator

Daerah Siap Adaptasi Kebiasaan Baru.jpeg.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. n.d. “Peta Sebaran .” Accessed August 17,

2020. https://COVID19.go.id/peta-sebaran.

Hammett, Emma. 2020. “How Long Does Coronavirus Survive on Different Surfaces?” BDJ

Team 7 (5): 14–15. https://doi.org/10.1038/s41407-020-0313-1.

Jayaweera, Mahesh, Hasini Perera, Buddhika Gunawardana, and Jagath Manatunge. 2020.

“Transmission of COVID-19 Virus by Droplets and Aerosols: A Critical Review on the

Unresolved Dichotomy.” Environmental Research 188 (June): 109819.

https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109819.

Kemenhub RI. 2020. “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41

Tahun 2020.” 2020. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/PM-41-TAHUN-

2020.pdf.

Kemenkes. n.d. “Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI.” Accessed August 17,

2020. https://COVID19.kemkes.go.id/.

Kemenkes RI. 2020. “Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020.”

https://COVID19.go.id/storage/app/media/Regulasi/KMK No. HK.01.07-MENKES-

413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.pdf.

presidenri.go.id. n.d. “Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.”

Accessed August 18, 2020. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-

presiden-terkait-penerapan-adaptasi-kebiasaan-baru/.

SetKab RI. 2020. “Gov’t Formulates Health Protocol to Prepare ‘New normal’- Sekretariat

Kabinet Republik Indonesia.” 2020. https://setkab.go.id/en/govt-formulates-health-

protocol-to-prepare-new-normal/.

WHO. 2020a. “Anjuran Mengenai Penggunaan Masker Dalam Konteks COVID-19: Panduan

Interim.” https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/COVID19/anjuran-

mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-COVID-19-june-

20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2.

———. 2020b. “Situation Report-7 INDONESIA Situation Report 19 Internal for SEARO.”

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/COVID19/who-situation-

report-20.pdf?sfvrsn=a240cd2e_2.

WHO Europe. 2020. “Statement – Transition to a ‘New normal’ during the COVID-19

Pandemic Must Be Guided by Public Health Principles.”

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-

transition-to-a-new-normal-during-the-COVID-19-pandemic-must-be-guided-by-public-

health-principles.

WHO Indonesia. 2020. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report-10.” 2020.

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/COVID19/who-situation-

report-10.pdf?sfvrsn=2bf49429_2.

TENTANG PENULIS

Yoser Thamtono adalah Anggota Divisi Kajian Komisi Kesehatan PPI

Dunia 2019/2020 dan Mahasiswa Master of Public Health dalam bidang

Health Economic dan Master of Health Management di University of New

South Wales, Australia.

Indri Kartiko Sari adalah Anggota Divisi Kajian Komisi Kesehatan PPI

Dunia 2019/2020 dan Mahasiswa Pascasarjana tingkat Doktoral dalam

bidang International Nutrition di Jumonji University, Jepang.

z

Pendalaman dan Strategi

Pemanfaatan Bonus Demografi di

Indonesia

Komisi Pemuda PPI Dunia, PPI Brief No. 10 / 2020

Penulis: Narendra Ning Ampeldenta, Edwin Hartarto, Valya

Andyani, Muhammad Arrayyaan Makiatu

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Sejatinya visi dan misi komisi kepemudaan dari PPI dunia adalah membantu pemangku

kepentingan untuk membangun pemuda Indonesia yang lebih berkualitas dan relevan

untuk masa-masa mendatang, terlebih lagi dalam masa bonus demografi indonesia dan

juga era IoT yang sudah di depan mata.

2. Kajian ini mengulas variabel krusial sebagai pendorong (Input) dan pernarik (Input

after process) yang menentukan kualitas pemuda dan juga lahan pemuda untuk berkarya

dalam rangka menghasilkan nilai tambah dalam bentuk barang maupun jasa. Sebagai

faktor pendorong yaitu khusunya Pendidikan. Dalam kajian ini berdasarkan diskusi

dengan para mentor dan ahli, pendidikan indonesia mempunyai masalah besar seperti

tercermin pada skor PISA, kesejahteraan guru dan minat belajar di tingkat pendidikan

dasar.

3. 3 Faktor krusial telah dikonsultasikan sebagai faktor krusial diantara permasalahan

pendidikan lain. Selain itu, sebagai penarik, Kecakapan pemuda untuk menyongsong

era IoT (Internet of Things) setelah mengalami process pendidikan adalah sebuah hal

yang sangat tidak bisa dielakkan dalam kesempatan pemuda untuk berkarya dengan

daya innovasi dan kreativitas. Di kajian ini, pemuda diperkenalkan dengan peluang

kerja dan bisnis dengan memanfaatkan prinsip IoT di berbagai bidang sektor usaha

yang bernilai tinggi, seperti perikanan berorientasi ekspor, pertambangan, pengolahan

material, pertanian. Sehingga dengan kajian ini pemangku kepentingan dapat

memperoleh pandangan untuk membangun pemuda dengan tepat berdasarkan faktor

pendorong dan penarik seperti di atas.

Pendahuluan

Saat ini dunia sedang berada di depan Gerbang Revolusi Industri 4.0. Dimana Revolusi

tersebut akan merubah drastis cara kita berhubungan satu sama lain, hidup, bekerja, bahkan

sampai kepada bagaimana cara kita mendidik generasi mendatang. Perubahan tersebut terjadi

dikarenakan pemanfaatan teknologi pintar, diantaranya kecerdasan buatan (Artificial

Intelligence), big data, augmented reality, blockchain, Internet of Things (IoT), dan

otomatisasi. Teknologi tersebut akan mendisrupsi banyak aspek dunia industri di seluruh dunia

dengan kecepatan yang begitu cepat.

Tren Global

Agar tetap kompetitif di lingkungan yang terglobalisasi, industri perlu terus mengembangkan

sistem produksi agar tetap bisa mengakomodasi permintaan pasar yang terus berubah.

Pemanfaatan teknologi dimaksimalkan untuk mencapai tingkat efisiensi produksi, berekspansi

ke pasar baru, dan bersaing pada produk-produk baru untuk basis konsumen global yang

jumlahnya meningkat dengan hadir nya teknologi. Dalam periode 2018 – 2022, setidaknya

ada empat kemajuan teknologi yang secara spesifik akan mendominasi dalam dunia industri,

antara lain internet seluler berkecepatan tinggi (ubiquitous high-speed mobile internet),

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), adopsi big data yang meluas dalam berbagai

bidang, dan cloud technology.

Di tahun 2022, 85 persen responden dari perusahan menyatakan akan mengadaptasi user and

big data analytics dalam kegiatan produksi mereka. Investasi bisnis dalam skala yang cukup

besar diperkirakan akan hadir untuk mengembangkan Machine Leaning dan augmented and

virtual reality. Beberapa teknologi robotik terbaru saat ini sudah banyak di adopsi oleh dunia

Industri dan akan terus berkembang, antara lain non-humanoid land robots, stationary robots,

dan fully automated aerial drones1.

Sebagaimana kekuatan komputasi berkembang secara eksponensial, hal ini akan memberikan

dampak terhadap beragam kategori pekerjaan, khususnya yang melibatkan tenaga kerja manual

yang repetitif dan akurat secara mekanis, yang mana pekerjaan yang berlandaskan hal tersebut

kemungkinan besar akan mengalami otomasi. Dalam sebuah sensus ekonomi Amerika Serikat

belum lama ini, yang menarik korelasi antara teknologi dan pengangguran, menunjukkan

bahwa inovasi-inovasi dalam bidang informasi dan teknologi cenderung meningkatkan

produktivitas dengan mengganti peran para pekarja yang ada, dibanding menciptakan produk

baru yang memerlukan tenaga kerja baru2 .

Sebuah penelitian dari Oxford Martin School3 telah mengukur korelasi dan dampak dari

perkembangan teknologi dan pengangguran, dengan memeringkatkan beberapa profesi

berbeda bedasarkan kemungkinan terkena risiko otomasi (dengan menggunakan skala “0“ yang

berarti tidak berisiko sampai ke “1“ yang berarti paling berisiko terkena otomasi). Ketika

ketika melihat penelitan tersebut, polarisasi yang lebih besar terhadap pasar tenaga kerja akan

menjadi tren kedepan. Lanskap ketenagakerjaan akan bertumpu pada pekerjaan-pekerjaan yang

mengandalkan kemampuan kreatif dan kognitif dibanding kemampuan rutin dan repetitif.

Profesi Dengan Kemungkinan Paling Rentan Terkena Otomasi

Kemungkinan Jenis Pekerjaan

0,99 Telemarketer

0,99 Petugas Pajak

0,98 Juru Taksir Asuransi

0,98 Wasit Olahraga

0,98 Sekertaris Legal

0,97 Pramusaji

0,97 Kontraktor Tenaga Kerja Pertanian

0,97 Makelar Rumah

0,94 Kurir dan Pembawa Pesan

Profesi Dengan Kemungkinan Paling Tidak Rentan Terkena Otomasi

Kemungkinan Jenis Pekerjaan

0,0031 Pekerja Sosial untuk Kesehatan Mental dan

Penyalahgunaan Obat-obatan

0,0040 Koreografer

0,0043 Psikolog

0,0055 Manajer Sumber Daya Manusia (HRD)

0,0065 Analis Sistem Komputer

0,0077 Ahli Antropologi dan Arkeologi

0,0100 Ahli Kelautan

0,0130 Manajer Penjualan

0,0150 Kepala Eksekutif

Kondisi dan Gambaran di Indonesia

Kondisi dan gambaran masa depan ketenagakerjaan di Indonesia bisa jadi mengarah kepada

tren yang lebih positif. Meskipun jumlah pekerjaan yang berisiko terotomasi mencapai 16

persen dari jumlah total pada tahun 2030, yakni setara dengan 23 juta pekerjaan, diperkirakan

ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru dapat diciptakan pada periode yang sama. Pekerjaan

seperti mengumpulkan dan memproses data, pekerjaan yang mengandalkan aktivitas fisik juga

repetitif memiliki potensi tinggi untuk terotomasi, yakni diatas 70 persen4.

Penciptaan dan pemanfaatan 27 sampai 46 juta pekerjaan baru tentunya bisa menjadi penting

dikarenakan bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Pemanfaatan bonus demografi,

yang mengarah kepada pemanfaatan lapangan kerja baru tersebut tentunya bergantung kepada

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kualitas pemuda Indonesia. Pada tahun

2018, angka partisipasi sekolah Indonesia hanya mencapai 26,37 persen dari jumlah total

Pemuda Indonesia5.

Aspek angka partisipasi pendidikan tinggi dan pengangguran terbuka pemuda Indonesia harus

menjadi perhatian ke depan, dikarenakan masih terdapat gap yang cukup tinggi, yang

dikhawatirkan akan menghambat pemanfaatan bonus demografi di Indonesia.

Data Proyeksi Pemuda Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenpora)

No. Indikator 2018 2019 2020 2024 2029 2030

1 Jumlah Pemuda

(juta jiwa)

63,82 64,57 65,18 67,61 70,65 71,26

2 Angka Partisipasi

Sekolah

26,37 27,40 32,56 32,56 37,73 38,76

3 Proporsi pendidikan

SMA (%)

39,03 39,93 40,83 44,43 48,93 49,83

4 Proporsi Pendidikan

Tinggi (%)

8,22 8,45 8,68 9,59 10,72 10.95

5 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

60,80 60,59 60,38 59,54 58,49 58,28

6

Tingat

Pengangguran

Terbuka (%)

13,92 14,40 14,88 16,81 19,22 19,70

Dari tabel diatas kita bisa simpulkan pada tahun 2018, hanya satu dari 12 anak Indonesia yang

berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

pada Februari 2019, menunjukkan bahwa pengangguran dari kalangan Diploma I, II, III

mencapai 6,89 persen dan SMA sebesar 6,78 persen. Angka pengangguran dari kalangan

Universitas, yang minimal memegang ijazah S-1, mencapai 6,24 %. Penyumbang angka

pengangguran tertinggi terdapat dari kalangan SMK, yakni sebesar 8,63 persen.

Hal ini menandakan angka pengangguran terdidik di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih

dari kalangan SMK yang didesain untuk mencegah pengangguran. Tingginya angka

pengangguran dari kalangan terdidik menandakan tidak adanya link and match dari dunia

pendidikan dengan sektor tenaga kerja.

Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke belakang yang berkisar

diangka 5 persen, hal ini bisa dimengerti dikarenakan penduduk yang bekerja didominasi oleh

mereka yang berpendidikan rendah. Dari total persentasi angka tenaga kerja di Indonesia, 59

persen berasal dari mereka yang berpendidikan maksimal SMP.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Februari 2018 & 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kerangka Klasifikasi Skill yang Dibutuhkan

Untuk menyambut bonus demografi tentunya dibutuhkan skill dan mindset yang tepat. Data

dari Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat melampir skill dan keterampilan apa yang

dibutuhkan untuk menyambut industri ke depan6. Dalam hal Indonesia, tentunya harus

disesuaikan dengan budaya dan karakteristik Indonesia yang terkenal dengan gotong-royong

dan kekeluargaan. Dengan mengamati kondisi di Indonesia, skills yang terlampir dibawah

dirasa cocok untuk diterapkan sesuai dengan kearifan dan budaya di Indonesia.

Simpul Kompetensi (Skill) Jabaran Kompetensi (O*NET) Deskripsi

Analytical Thinking and

Innovation

Analytical Thinking Kemampuan untuk menganalisa

sebuah Informasi dan penggunaan

logika untuk mengatasi masalah

Innovation Kemampuan untuk berfikir kreatif

dan mencari strategi alternatif

untuk mengembangkan ide dan

jawaban terkait pemecahan sebuah

masalah

Complex Problem-solving Complex Problem-solving Kemampuan mengidentifikasi

masalah yang kompleks dan

meninjau informasi terkait untuk

mengembangkan dan

mengevaluasi opsi dan

mengimplementasikan solusi

Creativity, Originality, and

Initiative

Initiative Kesediaan untuk mengambil

tanggung jawab dan menghadapi

tantangan

Creativity Kemampuan untuk mencari dan

mengimplementasikan ide-ide

dalam mengatasi masalah

Responsibilty Kemampuan untuk membuat

keputusan sendiri

Originality Kemampuan untuk memunculkan

ide yang tidak biasa terhadap

situasi tertentu, atau

mengembangkan cara-cara kreatif

untuk menyelesaikan masalah

Critical Thinking and Analysis Critical Thinking Kemampuan menggunakan logika

dan penalaran untuk

mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan dari solusi alternatif,

kesimpulan atau pendekatan untuk

masalah

Monitoring Memantau / menilai kinerja diri,

orang lain, atau organisasi untuk

melakukan perbaikan atau

mengambil tindakan korektif

Emotional Intelligence

Concern for others Peka terhadap kebutuhan dan

perasaan orang lain serta

memahami dan membantu dalam

sebuah pekerjaan

Cooperation Kemampuan untuk bersikap

kooperatif dan kolaboratif dalam

memecahkan suatu masalah

Social Orientation Kemampuan untuk bekerja sama

didalam tim dan terhubung dengan

tim

Social Perceptiveness Kemampuan untuk menganalisa

reaksi orang lain dan memahami

mengapa mereka bereaksi

demikian

Persuasion and Negotiation Negotiation Berusaha menyatukan dalam

sebuah konflik dan berusaha

mendamaikan perbedaan

(rekonsiliasi)

Persuasion Mengajak orang lain untuk

mengubah pikiran/pandangan dan

perilaku kearah positif

Reasoning, Problem Solving,

and Ideation

Idea Generation and Reasoning

Abilities

Kemampuan untuk mengelola

informasi dalam pemecahan

masalah

Quantitative Abilities Kemampuan untuk melibatkan

kemampuan matematika dalam

pemecahan masalah

Service Orientation Service Orientation Secara aktif mencari cara untuk

membantu orang lain

Leadership and Social Influence Leadership Kemampuan untuk memimpin,

mengambil perubahan,

menawarkan pendapat dan arahan

Social Influence Memiliki dampak positif terhadap

orang lain dalam organisasi,

menunjukan karakter dan energi

positif serta kepemimpinan

Sumber Data: WEF Future Jobs 2018, US Departement of Labor

Pekerjaan-pekerjaan Baru Yang Akan Muncul di Indonesia7:

Persentase Adopsi Teknlogi Baru Dalam Industri:

Sumber Data: WEF Future Jobs 2018, US Departement of Labor

Success Story Negara Lain dan Bagaimana Indonesia dapat Mengatasi Kesenjangan

Keterampilan di Masa Depan

Pendekatan yang berbeda harus mulai dipikirkan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan

keterampilan di masa depan. Untuk melakukannya, menetapkan kerangka kerja yang spesifik

dan terukur untuk membantu pelaku bisnis dan institusi pendidikan untuk mengakses dan

memfasilitasi penyediaan keterampilan baru di masa depan dirasa penting untuk mulai

dilakukan.

Contoh-contoh dari negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi dan mengatasi gap

keterampilan diharapkan bisa menawarkan alternatif kebijakan dan menutup kesenjangan

keterampilan di masa depan. Kami telah merangkum contoh-contoh yang dirasa cocok untuk

diterapkan dan didefinisikan kembali untuk menciptakan dasar yang kuat dalam

pengembangan keterampilan untuk menyambut era Industri 4.0 di Indonesia8 .

1. Memperkenalkan Materi dan Konsep Pengajaran Keterampilan Teknologi di Sekolah

dan Universitas

Contoh Studi Kasus:

Sekolah-sekolah dan Universitas di Tiongkok telah menyesuaikan materi pelajaran mereka

dengan permintaan Industri baru masa depan yang berbasis pada keterampilan teknologi.

Banyak dari institusi pendidikan di Tiongkok menerapkan bahan pengajaran untuk

pengenalan keterampilan teknologi melalui model buku seperti “Fundamentals of Artificial

Intelligence“. Pengenalan konsep Kecerdasan Buatan dan pendekatan kepada teknologi

juga dikenalkan ke pelajar-pelajar dari lintas disiplin yang lain.

Demikian pula dengan beberapa sekolah dasar di Amerika Serikat yang mengaplikasikan

keterampilan teknologi didalam materi pelajaran mereka, seperti pengembangan web dalam

berbagai mata pelajaran termasuk Kimia bahkan Sejarah.

Pendekatan Bagi Indonesia

Sekolah dan Universitas di Indonesia dapat mengintegrasikan keterampilan teknologi ke

dalam mata pelajaran yang diajarkan. Memberikan sekolah kebebasan untuk membentuk

program pembelajaran mereka sendiri mengenai keterampilan teknologi mana yang dapat

diintegrasikan sebagai komponen dalam pembelajaran menjadi hal yang harus

dipertimbangkan.

Sebagai contoh, dalam kelas bahasa Inggris, Sekolah dapat mengenalkan sebuah program

pemrograman secara billingual. Pelatihan robotika dasar juga dapat diintegrasikan dengan

pelajaran yang ada, misalnya dalam pelajaran geografi, siswa dapat diarahkan untuk

membangun sebuah mesin kecil yang dapat mengambil sampel bumi. Tentunya, peran

Pemerintah untuk merancang, menjembatani, dan mengalokasikan anggaran untuk fokus

tersebut dirasa penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi era Industri 4.0.

2. Mengenalkan Konsep Pengajaran Lintas-Disiplin di Sekolah dan Universitas

Contoh Studi Kasus:

Finlandia telah mengenalkan sebuah konsep project-based learning dibanding materi

pengajaran secara konvensional seperti matematika dan sejarah klasik. Ide ini dimaksudkan

untuk menumbuhkan semangat kolaborasi antar siswa dan mengembangkan kemampuan

problem-solving dari peserta didik.

Pendekatan Bagi Indonesia:

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh instansi pendidikan ialah

memperkenalkan metode pengajaran dengan konsep kerja proyek (project-work-methods)

dan self-developed future skills untuk diajarkan kepada siswa dari lintas disiplin ilmu,

seperti kerja tangkas dan entrepreneurial thinking dibanding dengan hanya belajar dengan

fokus pada satu mata pelajaran tertentu.

3. Membangun Pusat Penelitian Keteramplan Masa Depan (Future Skills Research

Hubs)

Contoh Studi Kasus:

Untuk memastikan bagaimana penelitian tentang keterampilan masa depan dapat

diimplementasikan, pada tahun 2017 Frankfurt School of Finance & Management

mendirikan sebuah lembaga think tank dan pusat penelitian, yakni Frankfurt School

Blockchain Center. Lembaga ini dirancang sebagai pusat penelitian dan mempelajari

bagaimana implikasi blockchain untuk bisnis dan administrasi. Pusat Penelitian dan

Lembaga ini juga bertujuan sebagai platform berbagi pengetahuan bagi para pembuat

kebijakan, pelaku industri Start-Ups, juga pakar dan pelaku Industri lain.

Pendekatan Bagi Indonesia:

Pusat-pusat atau Hub seperti tadi dapat juga diterapkan di Indonesia dengan universitas bisa

menjadi pelopor. Setiap universitas diharapkan dapat membuat pusat atau hub tersebut yang

mengarah pada pengembangan keterampilan baru masa depan (sebagai contoh, Pusat atau

Hub untuk Data Analyst atau Pusat pengembangan robot cerdas). Sinergi antara pendidikan

dasar dan menengah (SD-SMA) bisa terjadi dalam pusat tersebut, sebagai contoh, adanya

sharing pengetahuan dengan sekolah juga bekerja-sama dalam merumuskan bahan ajar apa

yang akan diterapkan dikelas.

Untuk memacu keaktifan dari pusat tersebut, beasiswa juga akan diberikan kepada pengajar

yang terlibat dalam penelitian terkait industri dan keterampilan masa depan. Pemberian

tambahan Credit-Point untuk mahasiswa dapat memacu keaktifan untuk memanfaatkan

pusat tersebut. Hal ini dapat juga memberikan dorongan untuk terciptanya penelitian dan

budaya kolaborasi lintas-disiplin yang baru.

Pusat tersebut juga dapat digunakan sebagai penghubung antara dunia usaha, dalam hal ini

pelaku bisnis dengan institusi pendidikan. Pemerintah dapat menyediakan dana yang hanya

dapat diakses jika pelaku bisnis bekerja sama dengan pusat tersebut dalam rangka

melakukan penelitian tertentu yang bersifat customer-oriented.

Faktor Kesejahteraan Pendidik Sebagai Variable Kualitas

Pendidikan

Pendahuluan

Di Indonesia, sistem pendidikan nasional diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 pada Pasal I:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sedangkan mengenai tenaga kependidikan dan pendidik juga diterangkan:

“Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.”

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Pembahasan

Meningkatnya Harapan terhadap Para Pendidik

Secara mendasar, para guru dituntut memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai

spesifik disiplin ilmu tertentu, kurikulum terkait, dan bagaimana cara belajar siswa. Tuntutan

perkembangan era industri 4.0 menambah permintaan pada aspek pendidikan agar mencapai

tujuan para siswa di masa depan. Oleh karena itu tugas yang dibebankan kepada para guru

bertambah menjadi lebih menantang lagi.

Para pendidik diharapkan mampu membekali para siswa dengan kemampuan kognitif dan

mengembangkan juga kemampuan non-kognitif, diantaranya kepercayaan diri dan hubungan

kolaboratif antar siswa. Ditambah lagi dengan permintaan untuk mampu menangani siswa

secara efektif dan berkolaborasi dengan para guru lain dan orang tua siswa. Selain itu, para

pendidik juga dalam praktik mengajarnya seringkali dihadapkan dengan problem yang tidak

terduga dan harus mampu menanganinya secara tepat.

Faktor Penentu Kinerja Pendidik

Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa faktor kesejahteraan pendidik berdampak pada

motivasi, efektifitas, dan komitmen kerja mereka. Masalah yang bisa muncul kemudian adalah

berkurangnya minat untuk mengajar yang bermuara pada krisis guru.

Faktor kepuasan guru terhadap pekerjaannya adalah salah satu pendorong kinerja, dimana

kepuasan ini sebanding dengan tingkat profesionalitas. Profesionalitas yang dimaksud

diantaranya mencakup: kepercayaan diri pada profesi, persiapan dan pembelajaran yang

matang, penerapan profesional secara kolektif, decision making berdasarkan apa yang

dikuasainya, penerimaan tanggung jawab, dan akuntabilitas secara profesional atas nama

pekerjaan.

Selain yang disebutkan di atas, metode pelatihan guru profesional yang paling baik untuk

diterapkan adalah, selain pelatihan dasar mengajar, ialah pelatihan in-service yang berbasis

sekolah (Firman dan Tola, 2008), dimana pengembangan profesionalitas dilakukan di sekolah,

dipimpin oleh kepala sekolah dengan guru di suatu sekolah, sehingga mereka mampu

menciptakan lingkungan yang paling ideal juga untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Mereka

mengajar dan mempelajari proses pembelajaran di kelas-kelas, di mana sebelum dan

sesudahnya dilakukan diskusi grup mengenai cara efektif dalam mengajarkan tema tertentu,

kemudian dievaluasi, dan diimplementasikan. Keaktifan kepala sekolah dalam manajemen dan

pembelajaran pengajaran ini akan berdampak positif pada keberlangsungan perbaikan atmosfer

pengajaran di samping profesionalitas dan pengalaman guru. Pelatihan serupa juga telah sukses

dilakukan di Singapura dan Shanghai, dan dikembangkan juga menjadi proyek riset kolaboratif

di Jepang dan Finlandia.

Penghargaan terhadap Pengajar

Sumber: Andreas Schleicher (2018), Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can Help, International Summit on the Teaching

Profession, Figure 4.1, http://dx.doi.org/10.1787/9789264292697-en

Meskipun para pendidik memainkan peran penting dalam pendidikan, Teaching and Learning

International Survei (TALIS 2013) mendapati secara mengejutkan bahwa hanya sepertiga dari

tenaga pengajar yang meyakini bahwa pekerjaan mereka dihargai. Sejauh mana para pendidik

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan kuat dengan kecenderungan

penghargaan masyarakat terhadap profesi mereka.

Relasi Kepuasan Pengajar terhadap Nilai PISA

Menurut survei yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) melalui penilaian asesmen Programme for International Student

Assessment (PISA), persentase pendidik dengan persepsi bahwa pekerjaannya adalah sesuatu

yang dihargai di masyarakat berbanding positif dengan peningkatan nilai PISA yang

merepresentasikan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat pada negara-negara dengan persentase

pendidik dengan persepsi positif yang besar, mereka memiliki learning outcome yang unggul.

Sumber: Andreas Schleicher (2018), Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can Help, International Summit on the Teaching

Profession, Figure 4.2, http://dx.doi.org/10.1787/9789264292697-en

Bagaimana menimbulkan kecintaan belajar dan passion pada siswa SD

Pendahuluan

Di tahun 2018, Indonesia memperoleh rata-rata skor 382 dalam survei PISA (The Programme

for International Student Assessment). Survei ini dilakukan 3 tahun sekali untuk menguji

kemampuan siswa di berbagai negara di seluruh dunia berdasarkan tiga kategori: kemampuan

membaca, pemahaman matematika dan pemahaman sains. Hasil survei ini menunjukkan

bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari dari 79 negara yang berpartisipasi, bahkan

jauh di belakang negara-negara yang kekuatan ekonominya lebih lemah daripada Indonesia,

seperti contohnya Peru, Kazakhstan, dan Maroko. Sebagai perbandingan, negara yang

menduduki peringkat tertinggi adalah Republik Rakyat Cina dengan rata-rata skor 579.

Negara-negara lain yang menempati posisi tinggi adalah Singapura, Kanada, Finlandia, dan

Irlandia. Survei ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belumlah optimal.

Meskipun survei PISA hanya melibatkan murid berusia 15 tahun yang sedang menduduki

jenjang pendidikan menengah (SMP), tentunya hasil ini tidak terlepas dari sistem pendidikan

dasar (SD) yang menjadi fondasi dari jenjang pendidikan berikutnya. Sejak maraknya tema

Revolusi Industri 4.0, para pemangku kebijakan ditantang untuk memperbaiki pendidikan di

Indonesia. Revolusi Industri 4.0 akan menuntut para tenaga kerja di masa depan untuk memiliki

skill set dan know-how yang berbeda dari sistem pendidikan tradisional yang selama ini

diterapkan. Kecintaan kepada proses pembalajaran dan passion merupakan poin penting dalam

meningkatkan kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran dan berpikir kritis serta

kreatif. Bagaimanakah Indonesia dapat menembuhkan rasa cinta belajar, terutama di kalangan

murid jenjang pendidikan dasar (SD), sehingga nantinya dapat mendorong mereka untuk

menimbulkan inovasi-inovasi yang selaras dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0?

Hipotesa

Pendidikan di Indonesia masih menitikberatkan penguasaan hafalan dan perolehan nilai,

sehingga mengabaikan fakta bahwa setiap siswa adalah individu yang memiliki minat dan

bakat yang berbeda-beda. Selain itu, keberanian bertanya para siswa juga masih sangat rendah.

Akibatnya, siswa hanya belajar untuk lulus ujian dan mendapatkan nilai bagus, dan

melewatkan poin terpenting dalam proses edukasi, yaitu pemahaman dan pembentukan

karakter serta pemecahan masalah.

Idealnya, sistem pendidikan Indonesia harus dapat menawarkan sistem pendidikan yang

memungkinkan siswanya untuk tidak hanya menghafal, namun memahami materi. Para

pengajar harus dapat mendorong siswa untuk berani bertanya dan berpikir kritis. Sebaiknya

sekolah juga dapat menawarkan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk menciptakan

inovasi. Tentunya, minat dan bakat siswa juga perlu diperhitungkan. Terlebih lagi, sekolah

perlu menghindari beban pelajaran yang terlalu berlebihan, sehingga murid dapat menyisakan

waktu luangnya untuk mendalami minat dan bakat masing-masing.

Kajian

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pernah menegaskan bahwa di masa

depan, kompetensi menghafal tidak lagi dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan masyarakat

Indonesia saat ini meliputi kreativitas, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, berpikir

dan memproses informasi secara kritis, mempertanyakan validitas sebuah informasi,

pemecahan masalah dan kemampuan berempati. Jika kita lihat sistem pendidikan di negara-

negara maju, kita akan menemukan pola yang serupa dengan pernyataan Nadiem Makarim. Di

Finlandia contohnya, para siswa tidak diwajibkan untuk mengambil ujian terstandardisasi

dalam bentuk apapun. Para guru memiliki kebebasan dalam menentukan sistem penilaian para

muridnya, yang seringkali didasari oleh kemampuan individu masing-masing murid.

Meskipun begitu, dalam survei PISA, Finlandia menempati posisi ketujuh dengan rata-rata

skor 516. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menghafal dan lulus ujian bukanlah faktor

krusial dalam suatu sistem pendidikan. Terlebih di jenjang SD, fokus dari pendidikan

seharusnya bukan kompetensi menghafal. Usia yang masih dini seharusnya menjadi saat yang

kondusif untuk menumbuhkan rasa kecintaan dalam ”belajar“ melalui aktivitas bebas, kreatif,

dan eksploratif, dan bukan melalui beban menghafal. Oleh karena sebab inilah, di Finlandia,

masa SD baru dimulai ketika siswa berusia 7 tahun.

Dari beberapa faktor yang disebutkan oleh Nadiem Makarim, salah satu faktor yang menarik

adalah “kemampuan mempertanyakan validitas sebuah informasi”, atau dengan kata lain,

kemampuan bertanya dan berpikir kritis. Di Indonesia, guru tidak pernah salah. Mengkoreksi

guru sama dengan menjadi murid yang tidak sopan. Jika kita perhatikan, arus input informasi

di kelas-kelas SD di Indonesia lebih banyak satu arah, yaitu dari guru ke murid. Murid tidak

didorong untuk berani bertanya, apalagi berdiskusi. Fenomena ini kontraproduktif terhadap

kemajuan belajar siswa. Dalam era Revolusi Industri 4.0, proses yang hanya menuntut input

informasi searah akan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh mesin maupun komputer. Yang

tidak dapat tergantikan adalah SDM yang mampu berpikir kritis, mengkoreksi informasi yang

salah serta beradaptasi. Jika cara berpikir ini tidak ditanamkan sejak SD, maka Indonesia akan

mengalami kesulitan untuk mempersiapkan SDM nya dalam menyambut Revolusi Industri 4.0.

Untuk memungkinkan siswa mempraktikkan keterampilan pemecahan masalah, rasa ingin tahu

dan literasi kegagalan, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang akan

memungkinkan siswa untuk menjadi pencipta menggunakan berbagai alat bantu fisik dan

digital. Ini dapat membantu memperdalam kecintaan belajar para siswa yang akan mendorong

mereka untuk memahami dunia melalui proses yang membutuhkan kolaborasi dan kreativitas.

Fasilitas seperti laboratorium bukan hanya perlu memenuhi fungsi tradisionalnya sebagai alat

bantu untuk memahami relasi antara teori dan praktik, namun juga perlu menjadi media bagi

para siswa untuk berkreasi dan berinovasi.

Selain itu, guru perlu memperhitungkan minat dan bakat masing-masing siswa. Di Indonesia,

Kurikulum K-13 tidak memungkinkan para siswa SD untuk menentukan mata pelajaran yang

mereka harus ambil berdasar minat dan bakat masing-masing. Sebagai perbandingan, di

Finlandia, siswa dapat mengalokasikan 20% dari total waktu mereka untuk mendalami subjek

pilihan masing-masing. Selain itu, pada umumnya sekolah menawarkan guided counseling

untuk membantu para siswa menyusun jadwal pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat

mereka. Sistem ini memungkinkan para siswa untuk menyadari lingkup ketertarikan mereka

sejak dini dan ikut berperan aktif dalam menentukan masa depan mereka. Dalam hal ini,

sekolah dapat mengadaptasi sistem di Finlandia dengan memperluas dan mengoptimalkan

fungsi dari guru bimbingan konseling (guru BK) yang memang sudah dimiliki oleh banyak SD

di Indonesia.

Selain itu, beban pekerjaan rumah (PR) juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Di

Indonesia, PR dengan jumlah yang bertumpuk seakan sudah menjadi tradisi. Tujuan dari PR

adalah membantu murid memperdalam dan mengulang materi. Namun, jika beban dari PR ini

melebihi yang seharusnya, murid akan kehilangan konsentrasi dan waktu luang yang

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendalami minat dan bakat masing-masing. Di

Finlandia, setiap minggunya murid hanya menghabiskan waktu 3 jam untuk mengerjakan PR.

Sebagai gantinya, murid didorong untuk mengambil kelas ekstrakurikuler untuk mendalami

minat mereka. Selain itu, isi dari PR perlu didesain untuk tidak berkisar di pemecahan soal

yang formulatif, melainkan lebih tentang memahami dunia empirik di sekitarnya ataupun

pemecahan masalah yang menuntut kreativitas. Dengan begitu, selama mengerjakan PR, skill

problem solving para siswa juga akan diasah.

Tentu saja, setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dalam sistem pendidikannya.

Sistem pendidikan di Indonesia, terlepas dari segala kekurangannya, merupakan produk dari

berbagai proses revisi dan adaptasi bertahun-tahun yang telah disesuaikan dengan kondisi di

Indonesia. Dalam usaha memperbaiki sistem pendidikannya, Indonesia tidak bisa mencontoh

persis negara lain – penyesuaian tetap perlu. Namun, jika Indonesia berpegang teguh kepada

komitmennya untuk menyambut bonus demografi di tahun 2035-2045, maka Indonesia harus

berani mengakui poin-poin kekurangan dalam pendidikannya dan memulai gebrakan baru,

dimulai dari sistem pendidikan sekolah dasar yang – sesuai dengan namanya – memang

merupakan dasar dari segala langkah berikutnya.

Pengaplikasian IoT Untuk Membuka Lapangan Kerja Berkualitas dari

Hasil System Pendidikan

Pendahuluan

Sejatinya Indonesia adalah bangsa yang besar terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar menjadi

17000-an pulau yang tersebar dengan total penduduk 260-an juta jiwa. Tetapi hal lain dari

bangsa yang besar ini masih terjadinya pemusatan populasi, keberadaban dan budaya di pulau

jawa, dimana di pulau Jawa sendiri masih belum merata. Hal ini dapat kita indikasikan salah

satunya dari data pendapatan perkapita Indonesia tiap provinsi yang masih terlihat ketimpangan

yang signifikan.

Disisi lain Indonesia mengalami bonus demografi dimana populasi usia produktif Indonesia

megalami surplus sehingga generasi muda indonesia di daerah mempunyai potensi yang besar

sebagai penggerak Inovasi teknologi dan roda perekonomian. Selain itu dunia global pun

mengalami revolusi teknologi industry 4.0, dimana digitalisasi menjadi lumrah di tiap

kehidupan manusia yang membawa kemudahan pada kehidupan bermasyarakat dan potensi

akselerasi pertumbuhan pada perekonomian. Berdasarkan 3 hal diatas yaitu ketimpangan

pendapatan, bonus demografi di daerah-daerah dan era revolusi industri 4.0 dimana semua alat

akan terhubung dengan Internet dan terdigitalisasi (IoT), beberapa sektor usaha pencipta

lapangan kerja untuk pemuda yang berpotensi di daerah harus dikembangkan dan mengalami

digitalisasi agar menjadi relevan untuk kegiatan value added dari supply chain di dunia global,

baik dari aspek marketing, produksi, dan development (pengembangan). Dengan adanya

digitalisasi, sektor usaha dimudahkan dan dimungkinkan menjadi global, walaupun terletak

jauh dari pusat perkotaan. Berikut ini sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan di beberapa

daerah di Indonesia secara umum di setiap daerah: Pertanian, Perikanan Tambak (Fish

Farming/Aquaculture), Pengolahan barang Tambang (Smelter).

Dalam hal ini kajian meng-exclude perikanan tangkap dikarenakan skala industri yang tidak

sustainable bila terjadi massivikasi (over fishing). Digitalisasi pengolahan barang tambang

akan menjadi hal yang sangat menjanjikan dikarenakan kebutuhan barang tambang sendiri

yang meningkat seperti untuk Li-Ion battery, komponen mobil listrik, kendaraan roda 2 listrik,

gadget, dll. Hal ini bisa di lakukan dengan alat-alat yang lebih murah dari pada tahun-tahun

sebelumnya, dikarenakan kemajuan teknologi seperti MicroProcessor Rasberry Pi atau Micro-

PC , dimana alat alat ini berperan meminta data dari control SCADA / PLC (Programable Logic

Controller) untuk dijadikan sebagai tampilan dashboard dan Big Data untuk analisa

selanjutnya.

Pertanian

Dalam pertanian faktor yang dapat mempengaruhi produksi lahan memang sangat banyak

sekali, mulai dari cuaca, kandungan air dan kimia dalam tanah, curah hujan, risiko bahaya dari

hama, dan lainnya. Dimana permintaan produk pertanian secara global akan megalami

peningkatan pesat karena populasi dunia yang akan menyentuh 9.8 milliar, dengan terbatasnya

lahan pertanian di seluruh dunia dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dalam kemajuan

teknologi, faktor kunci kinerja pertanian dapat dianalisa dan diprediksi dengan mengekstrak

data dari lahan pertanian. Tentu saja dimana lahan pertanian akan di pasang banyak wireless

multi-sensors dan sebagainya, sehingga data-data yang dibutuhkan dapat diterima oleh sistem

operasi dan dijadikan sebagai bahan analisa, seperti gambaran pada berikut:

sehingga dalam intinya, produksi pertanian bisa dapat ditingkatkan dengan sumber daya yang

lebih hemat dan beban kerja yang akan lebih sedikit dengan luasan lahan yang tetap. Berikut

ini aspek-aspek yang dapat di realisasikan dengan implementasi IoT di Agriculture:

1.) Data Lahan pertanian dikumpulkan oleh sensor pertanian pintar, seperti. kondisi cuaca,

kualitas tanah, kemajuan pertumbuhan tanaman atau kesehatan ternak. Sehingga faktor yang

mempengaruhi dapat lebih terkontrol.

2.) Manajemen biaya dan pengurangan limbah berkat peningkatan kontrol atas produksi.

Mampu melihat anomali dalam pertumbuhan tanaman atau kesehatan ternak, Anda akan dapat

mengurangi risiko kehilangan hasil panen Anda.

3.) Peningkatan efisiensi bisnis melalui proses otomatisasi. Dengan menggunakan perangkat

pintar, kita dapat mengotomatisasi beberapa proses di seluruh siklus produksi seperti irigasi,

pemupukan, atau pengendalian hama.

4.) Kualitas dan volume produk ditingkatkan. Dapatkan kontrol yang lebih baik atas proses

produksi dan pertahankan standar kualitas tanaman dan kapasitas pertumbuhan yang lebih

tinggi melalui otomatisasi.

5.) yang paling terpenting selain sisi produksi juga, produkt pertanian bisa juga di marketingkan

secara global melalui jaringan internet dan petani juga bisa melihat langsung apa yang di

butuhkan customer sehingga produktnya relevant bagi pasar (direct B-2-B).

Perikanan Tambak (aquaculture )

Perikanan merupakan salah satu pencarian utama bagi penduduk pesisir yang tidak berada di

perkotaan, dimana mata pencaharian mereka kebanyakan sebagai nelayan (perikanan tangkap),

selain itu pula produkt produkt perikanan Indonesia sangat punya potensi untuk menjadi

produkt dengan value-added tinggi yang berorientasi Export seperti Lobster (Tambak), Tuna

(Tambak), Udang (Tambak) dan lainnya. Dengan adanya constraint over fishing karena masif

nya exploitasi populasi ikan di perairan Indonesia. Maka perikanan tambak (Fish Farming)

merupakan salah satu solusinya. dengan potensi digitalisasi pada perikanan tambak memang

sangatlah besar, dikarenakan peningkatan produksi perikanan per satuan luas tambak yang

tergantung dari banyak faktor, sama halnya seperti pertanian dimana faktor yang kompleks

seperti temperatur, kadar pH, konduktivitas elektrik pada air, kandungan kimia pada air, dan

lainnya. Hal ini mengakibatkan analisa menjadi kompleks dan terkadang harus dilakukan

dengan multi sensor fusion dan machine learning (AI) algorithm. Berikut ini hal hal potensial

bila IoT dan Digitalisasi dilakukan di sektor perikanan tambak Indonesia:

1.) Pada tambak Udang (Air Asin), tempteratur dan kadar garam pada air sangat mempengaruhi

pertumbuhan udang dan perkembangbiakannya, sehingga dengan alat digitalisasi yang murah

menggunakan sensor temperature dan micro processor seperti Raspberry PI kondisi tambak

akan bisa di ketahui dan di analisa secara real-time untuk keputusan yang akan diambil dengan

cepat

2.) Dalam dunia tambak, terutama untuk Tuna Farming dimana Indonesia harus memulai ini di

jangka waktu dekat, populasi ikan menjadi faktor analisa yang penting, selama ini bilang

tambak sangat besar untuk menghitung jumlah populasi ikan sangat sulit. Untuk hal ini

perhitungan berdasarkan image-recognition dengan AI (deep learning) sangat membantu

3.) Dengan populasi ikan yang terhitung dengan jelas, khususnya pada tuna farming, akan

banyak optimisasi pada beberapa faktor dan parameter yang bisa dilakukan sebagaimana figure

berikut:

Pengolahan barang tambang

Link:[10]

Dimana Indonesia kala ini memiliki keharusan untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri

dan juga potensi Indonesia sebagai global player pada industri logam dan mineral, Pengolahan

barang tambang seperti Smelting menjadi isu sentral. Smelter pada normalnya, sangat

membutuhkan capital investment yang sangat tinggi dan juga tingkat process automatisasi yang

tinggi, sehingga kerusakan alat-alat yang kompleks dapat mengakibatkan berhentinya operasi

plant dengan cost yang di akibatkan karena maintenance dan berhentinya produksi sangatlah

tinggi dan dihindari. Aplikasi IoT dan digitalisasi dalam industri pengolahan mineral dapat

menghindari hal ini terjadi dengan beberapa potensi sebagai berikut:

1.) Mendeteksi kerusakan tanpa memberhentikan operasi alat-alat (Predictive

Maintenance), dimana secara konvesional (Planned Maintenance), alat alat akan di check

secara berkala dan menstop pengoprasian hanya untuk memeriksa ketersediaan alat-alat

processing. Hal ini dapat di hindari dengan metode predictive maintenance yang menggunakan

multi sensor Fusion untuk pengambilan data, micro system architecture untuk pusat kontrol

terhubung internet dan software dengan Artificial Intelligence untuk analisa. Sehingga pada

saat plant beroperasi, decision maker tetap dapat mengetahui kondisi dari processing plant.

2.) Dengan terhubungnya processing plant dengan jaringan internet, bagian yang

dibutuhkan untuk kepentingan maintenance dan ekspansi plant yang dulunya harus dipesan

dari pabrik, sekarang bisa diproduksi secara lokal di tempat processing plant berada dengan

3D-printing, dimana data bagian CAD akan bisa diunduh dan dicetak oleh 3D-Printing. Hal ini

dapat mengurangi cost dari plant idle time, part logistic dan lainnya.

3.) Selain itu pula ada Software Asisstance dengan algorithma AI, yang bisa membantu

operator control system dengan SCADA di smelter untuk mengetahui keadaan entire process

plant dengan adanya analisa otomatis. Sehingga operator bisa cepat menentukan keputusan

dalam operasi entire plant bilamana ada terjadinya hal-hal yang anomali pada beberapa

parameter processing plant.

4.) Kemajuan Multi-Sensor Fusion dengan kemampuan wireless yang bisa mengukur tanpa

dilakukan oleh orang dari jarak jauh dan ketepatan yang jitu menjadikan digitalisasi dan

aplikasi IoT pada processing plant menjadi lebih feasible bagi kalangan industri. Karena hal

ini dapat mengurangi biaya personil dan menghindari kecelakan kerja dimana alat pemrosessan

sangat berbahaya bagi manusia didekatnya.

5.) Dengan IoT, kita dapat menganalisa secara realtime raw material yang ada di storage

sehingga tidak terjadi overloading atau lost stockpile, sehingga storage yang ada bisa

digunakan dengan optimal pembuktian dan hasil dari digitalisasi di beberapa sektor tersebut

dari peluang digitalisasi di atas, pemuda Indonesia perlu diberikan pendidikan dan mindset

dengan insight-insight bahwa kesempatan terbuka lebar bila skill set dan mindset mereka

relevan dengan digitalisasi di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Strategic Drivers of New Business Models; World Economic Forum Future Jobs, 2018

2. Dampak kepada Substitusi Tenaga Kerja; Revolusi Industri Keempat Klaus Schwab

3. Carl Benedikt Frei & Michael Osborne, Oxford University,2013

4. Automation and the Future of Work in Indonesia, McKinsey & Company, 2019

5. Data Proyeksi Pemuda Indonesia sampai dengan 2030, Badan Pusat Statistik & Kementrian

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2018

6. Classification of skills used, base on O*NET content model, World Economic Forum Future

Jobs, 2018

7. Indonesia’s future Industry profile, World Economic Forum Future Jobs, 2018

8. Future Skills, World Goverment Summit, in partnership with McKinsey&Company, 2019

9. Andreas Schleicher (2018), Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities

Can Help, International Summit on the Teaching Profession,

http://dx.doi.org/10.1787/9789264292697-en

10. Andreas Schleichter (2018), PISA 2018: Insights and Interpretations, OECD

11. Harry Firman dan Burhanuddin Tola (2008), The Future of Schooling in Indonesia, CICE

Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.11 No.1 (2008)

pp.71 ~ 84

12. https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf

13. https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/komponen-utama-sistem-pendidikan

14. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-

prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#53d7354a670c

15. https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

16. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FIN.pdf

17. https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/16/07115281/soft-skill-jadi-bekal-pustakawan-

hadapi-disrupsi-revolusi-industri-40?page=all

18. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191214032015-20-456911/nadiem-sebut-

kompetensi-menghafal-tak-lagi-dibutuhkan?

19. https://bigthink.com/mike-colagrossi/no-standardized-tests-no-private-schools-no-stress-10-

reasons-why-finlands-education-system-in-the-best-in-the-world

20. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-

prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#57c6ea3c670c

21. http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2010/04/Finland-Education-Report.pdf

22. https://www.fatherly.com/love-money/education/schools-days-around-world/

23. Mubarak, Dr. H. A. Zaki. Problematika Pendidikan Kita: Masalah-masalah Pendidikan Faktual

dari Guru, Desain Sekolah dan Dampaknya. Depok: Ganding Pustaka 2019. 127.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264292697-en

https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf

https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/komponen-utama-sistem-pendidikan

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#53d7354a670c

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#53d7354a670c

https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FIN.pdf

https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/16/07115281/soft-skill-jadi-bekal-pustakawan-hadapi-disrupsi-revolusi-industri-40?page=all

https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/16/07115281/soft-skill-jadi-bekal-pustakawan-hadapi-disrupsi-revolusi-industri-40?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191214032015-20-456911/nadiem-sebut-kompetensi-menghafal-tak-lagi-dibutuhkan

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191214032015-20-456911/nadiem-sebut-kompetensi-menghafal-tak-lagi-dibutuhkan

https://bigthink.com/mike-colagrossi/no-standardized-tests-no-private-schools-no-stress-10-reasons-why-finlands-education-system-in-the-best-in-the-world

https://bigthink.com/mike-colagrossi/no-standardized-tests-no-private-schools-no-stress-10-reasons-why-finlands-education-system-in-the-best-in-the-world

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#57c6ea3c670c

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-things-every-school-must-do-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/#57c6ea3c670c

http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2010/04/Finland-Education-Report.pdf

https://www.fatherly.com/love-money/education/schools-days-around-world/

24. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/31/inilah-pdrb-34-provinsi-di-indonesia-

pada-2018

25. https://ieeexplore.ieee.org/document/8784034

26. https://itnext.io/agriculture-is-the-most-essential-form-of-food-production-for-humanity-

c43d5621fe23

27. https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-5-technology-use-cases-for-smart-farming-

and-4-challenges-to-consider

28. https://www.metso.com/blog-hub/mining-minds/intelligent-minerals-processing-powered-by-

ai-and-iot/

29. https://www.automationworld.com/factory/iiot/blog/13319348/improving-uptime-for-mineral-

processing

30. https://www.slideshare.net/MetsoGroup/intelligent-minerals-processing-powered-by-ai-and-

iot

31. https://www.kernelsphere.com/smart-pond

32. http://www.libelium.com/controlling-fish-farms-water-quality-with-smart-sensors-in-iran/

33. https://new.abb.com/metals/digital

34. https://www.researchgate.net/publication/334091423_IoT_Based_Automated_Fish_Farm_Aq

uaculture_Monitoring_System

35. https://www.sojitz.com/en/news/2017/08/20170808.php

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/31/inilah-pdrb-34-provinsi-di-indonesia-pada-2018

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/31/inilah-pdrb-34-provinsi-di-indonesia-pada-2018

https://ieeexplore.ieee.org/document/8784034

https://itnext.io/agriculture-is-the-most-essential-form-of-food-production-for-humanity-c43d5621fe23

https://itnext.io/agriculture-is-the-most-essential-form-of-food-production-for-humanity-c43d5621fe23

https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-5-technology-use-cases-for-smart-farming-and-4-challenges-to-consider

https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-5-technology-use-cases-for-smart-farming-and-4-challenges-to-consider

https://www.metso.com/blog-hub/mining-minds/intelligent-minerals-processing-powered-by-ai-and-iot/

https://www.metso.com/blog-hub/mining-minds/intelligent-minerals-processing-powered-by-ai-and-iot/

https://www.automationworld.com/factory/iiot/blog/13319348/improving-uptime-for-mineral-processing

https://www.automationworld.com/factory/iiot/blog/13319348/improving-uptime-for-mineral-processing

https://www.slideshare.net/MetsoGroup/intelligent-minerals-processing-powered-by-ai-and-iot

https://www.slideshare.net/MetsoGroup/intelligent-minerals-processing-powered-by-ai-and-iot

https://www.kernelsphere.com/smart-pond

http://www.libelium.com/controlling-fish-farms-water-quality-with-smart-sensors-in-iran/

https://new.abb.com/metals/digital

https://www.researchgate.net/publication/334091423_IoT_Based_Automated_Fish_Farm_Aquaculture_Monitoring_System

https://www.researchgate.net/publication/334091423_IoT_Based_Automated_Fish_Farm_Aquaculture_Monitoring_System

https://www.sojitz.com/en/news/2017/08/20170808.php

TENTANG PENULIS

Narendra Ning Ampeldenta, Hocshule Rhein-Main, Bachelor of

Engineering, Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften

Edwin Hartarto, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Master of

Science, Mechanical Engineering (Artificial Intelligence for Industrial

Automation and Robotics)

Muhammad Arrayyan Makiatu, Bachelor of Science (Renewable

Energy), University of Stuttgart, Germany.

Valya Andyani, Karlsruhe University of Applied Science (Hochschule

Karlsruhe), Master of Engineering, Construction Management

z

Tantangan dan Potensi Garam

Nasional Komisi Maritim dan Kelautan PPI Dunia, PPI Brief

No. 11 / 2020

Penulis: Dhaneswara Al Amien dan Farah Adrienne

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kebutuhan garam industri selalu meningkat 5%-7% setiap tahunnya, namun kualitas

garam produksi lokal belum memenuhi standar garam sektor industri. Untuk mencapai

swasembada garam, pemerintah terus menggali potensi produksi garam nasional

dengan melakukan intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan, dan peningkatan kualitas

garam rakyat.

2. Dalam proses pendistribusian garam nasional, terdapat kendala yaitu mahalnya biaya

transportasi. Jaringan logistik dan pola distribusi garam yang kurang menguntungkan

petambak garam, menyebabkan besarnya disparitas antara harga jual dari petambak

dengan harga akhir bagi konsumen.

3. Data garam masih belum terintegrasi dan berasal dari satu pintu, sehingga sering terjadi

kesimpangsiuran mengenai garam nasional. Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah

disarankan untuk dapat menyediakan data yang representatif dengan kondisi di lapang

terkait besarnya produksi garam yang diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, data

stok garam di akhir tahun, kebutuhan garam berdasarkan pemanfaatannya, informasi

mengenai data-data klimatologi dan meteorologi wilayah sentra garam.

Pendahuluan

Garam adalah produk industri kimia dasar Chlor Alkali yang terdiri dari garam konsumsi dan

garam industri (Kementerian Perindustrian, 2014). Garam konsumsi merupakan garam yang

digunakan untuk konsumsi atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet

untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan, Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai

bahan baki /penolong pada proses produksi. Pengelompokan garam berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian RI Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 adalah.

Figur 1 Pengelompokan Garam

Berdasarkan berbagai sumber, untuk kebutuhan garam konsumsi telah dapat dipenuhi oleh

produksi nasional. Namun memang untuk kebutuhan industri, masih dipenuhi sebagian oleh

produksi dalam negeri dan impor. Sampai sekarang, belum ada sistem satu data nasional terkait

jumlah produksi, konsumsi, dan impor (garam industri). Data terkait garam tersebar dari

instansi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, PT Garam (Persero), dan asosiasi pengusaha. Volume impor garam impor

mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun terjadi penurunan

di tahun 2019.

Tabel 1 Data Impor Garam (2014-2019) (Badan Pusat Statistik, 2020)

Negara Asal 2015 2016 2017 2018 2019

Berat Bersih : 000 Kg

Australia 1 489 582.0 1 753 934.2 2 296 681.3 2 603 186.0 1 869 684.2

India 333 731.2 380 505.4 251 590.1 227 925.6 719 550.4

Tiongkok1 37 404.1 4 630.1 269.2 899.7 568.0

Selandia Baru 2 248.0 2 926.1 2 669.5 3 806.8 4 052.4

Singapura 30.4 91.2 121.5 239.0 229.3

Jerman 237.0 369.9 300.1 236.0 243.0

Garam

Konsumsi

Rumah Tangga

NaCL min. 94%

Diet

NaCl max 60%

Industri

Kimia

NaCl min 96%

Aneka Pangan

NaCl min 97%

Farmasi

NaCl min 99.8%

Perminyakan

NaCl min 95%

Penyaman Kulit

NaCl min 85%

Water Treatment

NaCl 85% / 95%

Denmark 343.0 367.5 486.8 816.7 496.2

Lainnya 473.6 918.6 704.7 1 967.6 573.8

Jumlah 1 864 049.3 2 143 743.0 2 552 823.2 2 839 077.4 2 595 397.3

Stakeholders terkait dengan garam nasional dapat dikelompokan berdasarkan kepengtingannya

menjadi pengambil kebijakan, produksi, dan konsumi (pasar) garam nasional.

Figur 2 Stakeholder Garam Indonesia

Analisa Garam Nasional

Potensi Garam Nasional

Peningkatan kebutuhan garam konsumsi terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah

penduduk di Indonesia. Pertumbuhan industri di Indonesia juga mengakibatkan kebutuhan

garam nasional memiliki tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data

BPS, kebutuhan garam industri selalu meningkat 5%-7% setiap tahunnya. Pada tahun 2020,

total kebutuhan garam di Indonesia mencapai 4.464.670 ton.

Tabel 2 Kebutuhan Garam di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020)

NO RINCIAN 2016 2017 2018 2019 ESTIMASI 2020

1 Industri manufaktur 2.881.299 3.088.007 3.339.437 3.466.819 3.744.655

2 Rumah tangga 307.595 310.076 313.775 317.634 321.541

3 Komersial 326.546 313.077 339.739 358.085 377.422

4 Peternakan dan perkebunan 17.448 18.175 18.932 19.964 21.052

TOTAL 3.532.887 3.729.334 4.011.883 4.162.502 4.464.670

*satuan dalam ton

Demi tercapainya swasembada garam, peran pemerintah dalam peningkatan kualitas dan

kuantitas garam sangatlah diperlukan. Dalam penelitian Wirjodirdjo (2004) menjelaskan

bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap

garam impor adalah dengan melakukan intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan, dan

peningkatan kualitas garam rakyat.

Riset dan teknologi memiliki peran penting dalam membawa kembali kejayaan Indonesia

dalam produksi garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah lama melakukan

penelitian dan pengembangan iptek sederhana untuk pemurnian garam laut. Selain itu, BPPT

di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi juga telah mencangangkan beberapa

program untuk dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri. Dalam

sektor CAP, dilakukan implementasi teknologi garam tanpa lahan dan juga pembenahan lahan

pergaraman terintegrasi dan ekstensifikasi lahan. Dalam sektor pangan dan pengeboran

minyak, telah dibangun pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri, investasi

pembangunan lahan garam industri di NTT mencapai 2.444 ha dengan estimasi hasil produksi

sebesar 330.756 ton.

Dalam hal kuantitas dan kualitas dan basis teknologi, PT. Garam melakukan normalisasi,

revitalisasi, dan ekspansi lahan untuk menambah luas lahan pergaraman sehingga dapat

menambah kapasitas produksi per tahunnya. Pembangunan washing plan juga dilakukan agar

kualitas produksi garam homogen dan kualitasnya meningkat. PT. Garam juga menerapkan

teknologi untuk mengikat/memfilter logam pengotor di awal proses agar dapat mencapai

standar kualitas garam industri.

Untuk mencapai swasembada garam, pemerintah terus menggali potensi produksi garam

nasional. Bentuk usaha PT. Garam dalam meningkatkan produksi garam kedepannya yaitu

dengan meng-upgrade pabrik garam yang sudah ada dan membangun beberapa pabrik garam

baru. Selain itu, pada tahun 2021 PT. Garam bekerjasama dengan PT. Pertamina Paraniaga

dalam offtake produksi garam bahan baku untuk aneka pangan dengan kapasitas 300.000 ton

per tahun.

PT. Garam. 2020. Roadmap Pengembangan Produksi PT Garam. Surabaya.

Tabel 3 Pengembangan Produksi Garam (PT Garam (Persero), 2020)

NO PROYEK TAHUN KAPASITAS

1 Pembangunan paprik di Segoromadu, Gresik 2020 30.000 Ton / Tahun

2 Pembangunan paprik di Bipolo, Kupang 2020 6.000 Ton / Tahun

3 Pembangunan Chemical Plant 2021 200.000 Ton / Tahun

4 Pembangunan pabrik di Cirebon 2022 30.000 Ton / Tahun

5 Pembangunan pabrik rafinasi di Segoromadu, Gresik 2022 60.000 Ton / Tahun

6 Optimalisasi lahan pergaraman di Madura, Gresik,

Kupang

2024 600.000 Ton / Tahun

Dalam rangka mengontrol kualitas garam nasional, pemerintah mengeluarkan standardisasi

kandungan zat tertentu dalam garam. Untuk garam konsumsi beriodium contohnya, diatur

dalam SNI 3556:2016. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk Mendorong produsen dalam

meningkatkan kualitas produk sesuai dengan persyaratan standar mutu yang telah ditentukan

serta melindungi pemakai (konsumen) dari resiko penggunaan garam konsumsi beriodium

yang tidak memenuhi standar mutu.

Tabel 4 Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium (Kementerian Perindustrian, 2014)

NO PARAMETER SATUAN BATAS ATAS

1 Kadar air % Maksimal 7

2 Kadar iodium sebagai KIO3 mg/kg Maksimal 30

3 Bagian yang tidak larut dalam air (atas dasar bahan kering) % Maksimal 0.5

4 Cemaran Kadmium mg/kg Maksimal 0.5

5 Cemaran timbal mg/kg Maksimal 10.0

6 Cemaran raksa mg/kg Maksimal 0.1

7 Cemaran arsen mg/kg Maksimal 0.1

Standarisasi mutu garam industri aneka pangan juga diatur dalam SNI 8207:2016, yang

bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan jaminan mutu produk dalam rangka

perlindungan konsumen, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendukung ekspor

industri non migas.

Tabel 5 Syarat Mutu Garam Industri Aneka Pangan (Kementerian Perindustrian, 2014)

NO PARAMETER SATUAN BATAS ATAS

1 Kadar air % Maksimal 0.5

2 Kadar kalsium % Maksimal 0.06

3 Bagian yang tidak larut dalam air % Maksimal 0.5

4 Kadar magnesium % Maksimal 0.06

5 Kadar iodium sebagai KIO3 mg/kg Minimal 30

6 Cemaran kadmium mg/kg Maksimal 0.5

7 Cemaran timbal mg/kg Maksimal 10.0

8 Cemaran raksa mg/kg Maksimal 0.1

9 Cemaran arsen mg/kg Maksimal 0.1

Tantangan Garam Nasional

Pasokan garam nasional berasal dari produksi PT. Garam dan produksi garam rakyat.

Keduanya menggunakan metode penguapan air laut oleh sinar matahari atau kerap disebut

solar evaporation. PT. Garam menggunakan lahan penguapan yang lebih luas serta waktu

penguapan yang lebih lama dibanding dengan produksi garam rakyat. Hal ini menimbulkan

perbedaan yang signifikan dalam segi kualitas. Dalam segi kualitas, garam lokal belum dapat

memenuhi persyaratan untuk beberapa sektor industri seperti CAP, farmasi dan kosmetik,

pengeboran minyak, dan aneka pangan. Kualitas garam rakyat yang masih diolah secara

tradisional, umumnya memerlukan pengolahan kembali sebelum dijadikan garam konsumsi

maupun industri. Untuk garam konsumsi rumah tangga, dibutuhkan kandungan NaCl minimal

94%. Sedangkan untuk kebutuhan industri, kandungan NaCl harus berada di atas 97%.

Dalam proses pendistribusiannya, garam nasional juga memiliki kendala yaitu mahalnya biaya

transportasi. Jaringan logistik dan pola distribusi garam yang kurang menguntungkan

petambak garam, menyebabkan besarnya disparitas antara harga jual dari petambak dengan

harga akhir bagi konsumen. Harga juga menjadi faktor penting dalam faktor ekonomi pada

industri, harga bahan baku yang tinggi tidak hanya akan berdampak pada menurunnya profit

perusahaan namun juga akan berdampak pada tingginya harga produk jadi yang membuat

industri dalam negeri menjadi tidak kompetitif.

Neraca garam nasional menunjukan pada tahun 2020, kebutuhan garam nasional mencapai

4.464.670 ton, sedangkan kapasitas produksi hanya 2.327.078 ton, sehingga terdapat

kesenjangan antara jumlah produksi dan kebutuhan sejumlah 2.137.592 ton. Kekurangan ini

akan ditutup dengan mengimpor garam dari beberapa negara. Namun di sisi lain, masih banyak

juga produksi garam rakyat yang tidak terserap sehingga membuat harga garam anjlok. Dalam

hal ini, peran pemerintah dalam menentukan harga dasar garam sangatlah diperlukan.

Ketersediaan data yang valid merupakan hal yang vital dalam mengukur ketercapaian

swasembada. Namun pada kenyataannya, data garam masih belum terintegrasi dan berasal dari

satu pintu, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran mengenai garam nasional. Sebagai

pengambil kebijakan, pemerintah disarankan untuk dapat menyediakan data yang representatif

dengan kondisi di lapang terkait besarnya produksi garam yang diklasifikasikan berdasarkan

kualitasnya, data stok garam di akhir tahun, kebutuhan garam berdasarkan pemanfaatannya,

informasi mengenai data-data klimatologi dan meteorologi wilayah sentra garam (Dharmayanti

et al., 2013)

Dengan segala tantangan yang ada, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menjamin

kesejahteraan petambak garam. Menurut Fauzin (2019) dalam penelitiannya, model kebijakan

perlindungan sosial yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan petambak garam di

Madura yaitu dengan merumuskan sebuah kebijakan yang memungkinkan para petambak

garam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan rumusan kebijakan yang

akan menentukan kriteria kualitas garam secara terbuka, sehingga para petambak garam secara

mudah dapat mengetahui kualitas garam dari hasil produksinya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2020. Badan Pusat Statistik. [Online]

Available at: https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-

negara-asal-utama-2010-2019.html

[Diakses 30 May 2020].

Fauzin, 2019. Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang

dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. Universitas Trunojoyo: Jurnal Paramator , 12(2), pp.

113-121.

Kementerian Perindustrian, 2014. JDIH Kemenperin. [Online]

Available at: http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1862

[Diakses 30 May 2020].

PT Garam (Persero), 2019. Laporan Tahunan PT Garam (Persero) 2018, Surabaya: PT Garam

(Persero).

PT Garam (Persero), 2020. Roadmap Pengembangan Produksi PT Garam, Surabaya: PT

Garam (Persero).

Wirjodirdjo, B., 2004. Skenario Kebijakan Pengembangan Pergaraman Nasional Dalam Usaha

Mengurangi Ketergantungan Luar Negeri: Suatu Penghampiran Model Sistem Dinamik. Jurnal

Eksekutif.

Dharmayanti, S., 2013. Analisis Ketersediaan Garam Menuju Pencapaian Swasembada Garam

Nasional Yang Berkelanjutan (Suatu Pendekatatan Model Dinamik). Jurnal Sosial Ekonomi

Kementerian Perikanan 8(1).

Tentang Penulis

Dhaneswara Al Amien adalah Ketua Komisi Kelautan PPI Dunia

2019/2020 dan mahasiswa Magister Maritime Management, Chalmers

University of Technology, Swedia

Farah Adrienne anggota Komisi Kelautan PPI Dunia 2019/2020 dan

mahasiswi Magister Hydraulic Engineering, Zheijang Univeristy,

Tiongkok

z

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Berkelanjutan di Indonesia Komisi Maritim dan Kelautan PPI Dunia, PPI Brief

No. 12 / 2020

Penulis: Faisal Hamzah, Karina Sujatmiko, Lusita Meilana,

Farah Adrienne

RINGKASAN EKSEKUTIF

⚫ Terdapat empat WPP-NRI yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi, namun

secara keseluruhan, aktivitas produksi perikanan di Indonesia masih terjaga.

⚫ Kebijakan pemerintah dalam pengalihan pasar ekspor berhasil meningkatkan nilai ekspor

hasil perikanan Indonesia dalam masa pandemi ini.

⚫ Dalam rangka mempercepat pemulihan dalam sektor budidaya perikanan, pemerintah

perlu memberikan stimulus dengan cara mengurangi beban biaya produksi, keringanan

kredit dan memperlancar rantai pasok.

Pendahuluan

Sumberdaya perikanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional dan

kesejahteraan nelayan. Hal ini tercermin melalui pertumbuhan produk domestik bruto

perikanan relatif lebih tinggi diatas 5% dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto

nasional. Produksi perikanan tangkap meningkat setiap kuartal tiap tahunnya dan mengalami

lonjakan yang cukup signifikan 4.9 juta ton tahun 2009 menjadi 7.0 juta ton tahun 2017[1].

Namun, seiring dengan akselarasinya peningkatan ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan,

perlu diimbangi antara kegiatan penangkapan ikan dengan usaha pelestarian stok sumberdaya

ikan nasional[2]. Indonesia menerapkan sebelas wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang

digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan berdasarkan

tipe ekologi, karakteristik wilayah, dan sumberdaya ikan. WPP ini dibuat untuk mengatur

pengelolaan perikanan secara lestari berkelanjutan dan juga berfungsi sebagai bahan utama

untuk pendugaan potensi, penelitian, pembudidayaan ikan, pengendalian, konservasi, dan

pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut

territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif[3].

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan

12,54 dan 13,1 juta ton/tahun potensi stok ikan di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018[4,5].

Potensi ini meningkat ~50% jika dibandingkan pada tahun 1997 (6,19 juta ton/tahun). Namun

dari sejumlah potensi stok ikan tersebut, terdapat status kelompok ikan yang berada dalam

katagori pemanfaatan penuh (44%; fully exploited) dan berlebih (38%; over exploited).

Kelompok seperti ikan pelagis ikan kecil, pelagis besar, dan ikan demersal cenderung

mengalami perbaikan status membaik yang menunjukan keseimbangan antara jumlah yang

ditangkap dengan sumber daya ikan yang tersedia, namun status memburuk dicerminkan pada

ikan karang dan lobster[4]. Berdasarkan data sistem monitoring kapal (vessel monitoring

system), aktivitas kapal penangkapan ikan mayoritas beroperasi hanya di WPP tertentu saja dan

untuk wilayah pengelolaan lainnya belum termanfaatkan secara optimal.

Total produksi perikanan budidaya laut yang mendukung produktivitas perikanan di WPP

mengalami penurunan sebesar 3,07% pertahun pada kondisi eksisting marikultur periode 2015-

2019 dan menjadi isu penting yang harus dicari jalan tengahnya. Adapun dua komoditas

penting budidaya laut tersebut yang mengalami penurunan tersebut adalah rumput laut dan

kekerangan. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan budidaya marikultur menjadi fungsi

lain seperti pariwisata dan konservasi. Selanjutnya dari sisi onfarm penurunan harga jual

produksi, penyakit, keterbatasan ketersediaan benih, dan keterbatasan akses pasar juga menjadi

penyebab turunnya minat pelaku usaha budidaya laut.

Mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan dan kelautan baik perikanan tangkap

maupun budidaya dan dengan segala tantangannya, Presiden Joko Widodo mengarahkan

kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan demi mewujudkan Indonesia maju melalui

peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta

pengawasannya, industrialisasi kelautan dan perikanan, kebijakan dan regulasi berbasis data,

informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi dengan stakeholders.

Penguatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya berbasis WPP seperti perizinan,

investasi, alokasi tangkap hingga sistem logistik perikanan perlu ditingkatkan; serta

optimalisasi sentra kelautan dan perikanan untuk garda bisnis di pulau-pulau kecil dan

perbatasan perlu digalakan, mengingat daerah tersebut memiliki potensi besar. Semua hal

diatas perlu mendapatkan perhatian khusus. Sinkronisasi semua elemen dan lintas sektor

perikanan dan kelautan mulai dari hulu hingga hilir adalah suatu keharusan sehingga

kesejahteraan nelayan, transformasi ekonomi bidang perikanan dan kelautan dapat terwujud

dengan tetap menciptakan lestari dan berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan dan

perikanan.

Keanekaragaman, status, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Pasal 7(1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang

diamandemen menjadi UU No. 45 Tahun 2009 telah menetapkan potensi dan alokasi sumber

daya ikan (SDI) di WPP RI yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan Indonesia tersebut dibagi kedalam 11 wilayah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia.

No WPP Lokasi

571 perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

572 perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda

573 perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan

Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat

711 perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan

712 perairan Laut Jawa

713 perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

714 perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan

Teluk Berau

716 perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera

717 perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik

718 perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Masing-masing wilayah memiliki jumlah potensi sumberdaya dan pengelolaan yang beragam.

Keragaman sumber daya ikan yang tertangkap di WPP digolongkan menjadi 10 jenis yaitu

pelagis kecil, pelagis besar, demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting bakau, ranjungan,

dan cumi-cumi. Dominasi jenis sumber daya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari lokasi

tersebut, seperti sedimen, suhu dan faktor oseanografi lainnya. Sumber daya dominan pada

WPP dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumberdaya Dominan dan Penyebabnya di Lokasi WPP

Jenis Lokasi WPP Keterangan

Ikan pelagis kecil 572, 715, 716, 717, dan

718

mendominasi pada WPP yang dipengaruhi

oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

Ikan pelagis besar, dan

cumi-cumi

573 dan 713 mendominasi pada WPP yang bersifat

oseanik

Ikan demersal 711, 712 dan 571. mendominasi pada wilayah laut dangkal yang

dasar perairannya cenderung berlumpur

Crustacea seperti udang,

lobster kepiting, dan

rajungan

hampir di seluruh WPP dipengaruhi oleh luasan terumbu karang dan

mangrove

Analisis lebih lanjut yaitu jumlah potensi total sumber daya ikan di perairan indonesia pada

tahun 2016 adalah sebesar 19.642.438 ton/tahun dengan potensi tertinggi terdapat di WPP 718

sebesar 2.637.565 ton/tahun (13,4%) dan potensi terendah sebesar 425444 ton/tahun (2,2%) di

WPP 571. Tingginya potensi sumber daya ikan di WPP 718 tersebut berkaitan dengan tingkat

kesuburan perairan di wilayah Laut Arafuru yang berhubungan dengan Laut Banda serta Laut

Timor yang memungkin terjadinya mixing antara air tawar dari Papua dan Arafuru[6].

Dalam upaya mencapai pemanfaatan optimal dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan adanya

evaluasi terhadap perbandingan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di masing-masing

wilayah. Gambar 1 menunjukkan adanya perbandingan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan

pada tahun 2013 dan 2016. Perbandingan kondisi tingkat pemanfaatan ini detentukan

berdasarkan nilai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan potensi ikan laut. Tingkat

pemanfaatan secara keseluruhan diindikasikan warna dalam peta, warna merah yaitu

mengindikasikan status overfishing, warna kuning yaitu kondisi fully-exploited, dan indikator

warna hijau menunjukan kondisi moderate. Dari perubahan warna pada tahun 2013 dan 2016

maka terlihat bahwa telah terjadi perubahan status stok baik itu membaik maupun memburuk

pada masing-masing sumberdaya di masing-masing WPP. Kondisi perubahan stasus stok

sumberdaya dari tahun 2013 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 3. Status stok

kepiting bakau dan rajungan tidak diketahui karena tidak tersedianya data pada tahun 2013.

Berdasarkan data tersebut hanya di WPP 715 yang tidak ada peningkatan dan hanya ada

penurunan sumberdaya. Sementara di WPP 571, 572, 716 dan 718 terjadi peningkatan dan

tidak ada penurunan sumberdaya.

Tabel 4. Perubahan Status Stock Sumberdaya Tahun 2013 – 2016.

Jenis Sumberdaya

WPP

571 572 573 711 712 713 714 715 716 717 718

Ikan pelagis kecil baik

baik turun baik turun baik baik baik

Ikan pelagis besar

baik

turun baik

Ikan demersal

baik baik

baik turun

Ikan karang baik

baik baik baik baik

baik

Lobster

turun turun

turun turun

baik

Cumi-cumi turun turun turun

Gambar 3. Status WPP berdasarkan data tahun 2013 -2016.

Selain potensi perikanan tangkap, pemerintah juga mencanangkan target potensi dan

pemanfaatan berbasis marikultur di masing-masing WPP (Gambar 2) yang didasarkan pada

landasan hukum WPP diantaranya UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No.31/2004 tentang

perikanan, Perpres No 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, dan Permen KP No. 18/2014

tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI[7,8]. Komoditas marikultur di masing-

masing WPP ini diantaranya WPP 571 berpotensi untuk budidaya ikan kakap dan kerapu; WPP

572 yaitu lobster, kakap, dan kaerapu; WPP 573 dan 711 berpotensi untuk budidaya lobster,

kakap, kerapu, bawal bintang dan rumput laut; potensi budidaya WPP 715, 717, 714 yaitu

lobster, kerapu, kakap, kekerangan, dan rumput laut; WPP 712 yaitu budidaya ikan bawal

bintang, kerapu, kakap, dan kekerangan; komoditas WPP 716 dan 718 yaitu lobster, kerapu,

kakap, dan rumput laut; sedangkan komoditas marikultur di WPP 713 yaitu kekerangan,

kerapu, kakap, bawal bintang, dan rumput laut.

Secara keseluruhan, Perairan Indonesia memiliki potensi luas wilayah yang dapat dijadikan

sebagai marikultur sebesar 12.401.270 Ha, dengan luasan terbesar yaitu 3.295.302 Ha di WPP

711 (26,6%) dan terendah yaitu 158.188 Ha di WPP 717 (1,3%). Sedangkan, total wilayah

pemanfaatan wilayah marikultur di Perairan Indonesia yaitu sebanyak 418.749 Ha, dengan luas

pemanfaatan terbesar yaitu di WPP 713 (13,2%) yang memiliki besar estimasi target produksi

pada tahun 2024 sebesar 5.078.000 ton, dan terendah yaitu di WPP 571 (0,04%) dengan besar

target produksi pada tahun 2024 mencapai 5000 ton.

Gambar 2. Potensi dan Pemanfaatan Marikultur Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan

(WPP). Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementrian Kelautan dan

Perikanan

Tantangan pengelolaan perikanan di Indonesia

Seiring dengan besarnya potensi sumber daya ikan baik perikanan tangkap dan budidaya yang

tercermin pada setiap WPP, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam

pemanfaatan dan pengelolaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2013 – 2016,

aktivitas perikanan di Indonesia faktanya belum menunjukan kinerja yang optimal, baik di

bidang perikanan tangkap maupun budidaya. Hambatan terbesar optimalisasi sumber daya ikan

ada pada perikanan budidaya.

a. Perikanan Tangkap

Secara garis besar, tantangan utama pada perikanan tangkap meliputi kriminalitas kelautan,

batas maritim serta pengelolaan industrinya. Aktivitas IUU (illegal, unreported, unregulated)

fishing menjadi isu prioritas revitalisasi perikanan tangkap yang perlu mendapat perhatian

lebih. Permasalahan lain yaitu penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat merusak habitat

ikan serta ekosistem laut. Lemahnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan ini

menyebabkan aktivitas ilegal terus terjadi. Praktik ilegal ini telah menyebabkan negara merugi

sebesar USD 20 miliar per tahun. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa

akibat aktivitas ilegal ini, sekitar 65% terumbu karang di Indonesia pun terancam

kelestariannya.

Sengketa yang sering terjadi di zona tangkapan ikan juga menghambat pemanfaatan potensi

perikanan tangkap. Sebagai contoh, nelayan di wilayah perbatasan masih sering melintas batas

negara karena ketidaktahuan. Illegal fishing masih marak terjadi dimana kapal ikan asing

mayoritas berasal dari Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Hal ini disebabkan oleh pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang belum maksimal.

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka

mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan

dan perikanan. Pada praktiknya, belum semua Provinsi hingga tingkat kabupaten/kota mampu

melaksanakan mandat pengawasan SDKP. Belum adanya kelembagaan khusus yang

menangani pengawasan karena keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

Penguatan pengelolaan perikanan berbasis WPP juga belum efektif. Pengelolaan SDI berbasis

WPP adalah pengelolaan hulu-hilir secara terintegrasi dan berbasis kewilayahan (spasial) yang

melibatkan multi stakeholders dan multisektor untuk mewujudkan keseluruhan aspek dari

pembangunan perikanan dengan akelerasi yang lebih cepat. Lembaga Pengelolaan Perikanan-

WPP sudah disusun, namun belum optimal serta memerlukan peninjauan kembali konsep

kelembagaan dan operasionalnya. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan WPP ini antara

lain: 1) Saat ini praktik pengelolaan perikanan masih dilakukan secara terpusat: baik dari segi

regulasi, kelembagaan maupun investasinya, 2) Terkendala implementasi UU 23/2014 (tentang

pemerintah daerah) yang memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengelola laut, 3)

Kurangnya data WPP untuk menentukan arah kebijakan. Saat ini WPP hanya sebagai basis

perhitungan stok, tidak sebagai basis perhitungan fishing effort, 4) Pemanfaatan hasil litbang

untuk perikanan kurang optimal hanya berkutat dikalangan peneliti.

b. Perikanan Budidaya

Tantangan juga hadir dalam sektor perikanan budidaya. Dalam bidang ini, total produksi

perikanan mengalami penurunan rata – rata sebesar 3,07% per tahun (Gambar 3a). Nilai

produksi perikanan budidaya laut cenderung fluktuatif. Tahun 2015 yang mencapai 11367000

ton, kemudian terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga tahun 2019 total

produksi hanya mencapai 10033000 ton, atau turun sekitar 11,73% sejak tahun 2016. Hal ini

dipengaruhi oleh penurunan volume produksi dan harga jual komoditas. Salah satu tantangan

pengembangan marikultur adalah pemanfaatan dan alokasi lahan marikultur yang masih belum

optimal, serta belum adanya perencanaan spasial yang komprehensif dalam usaha budidaya

marikultur.

a. b.

Gambar 3. Produksi perikanan budidaya laut (a) dan jumlah rumah tangga perikanan (b) di

Indonesia periode 2015-2019.

Sumber: Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pembudidaya laut juga mengalami penurunan periode

2015 – 2019. Pada tahun 2015, tercatat RTP sebanyak 168163 unit. Kemudian pada tahun

2016, terjadi sedikit penurunan sejumlah 0,28%. Jumlah RTP sempat mengalami kenaikan

pada tahun 2017, dengan total RTP 192344 unit, namun pada tahun 2018, total RTP turun

cukup drastis hingga hanya mencapai 163459 ton. Pada tahun 2019, kembali terjadi penurunan

total RTP menjadi 137925 unit, yang juga merupakan jumlah terendah RTP dalam kurun 5

tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena adanya alih fungsi lahan budidaya marikultur

menjadi fungsi lain seperti pariwisata dan konservasi. Pengelolaan marikultur juga tidak

memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, aksesibilitas dan ketersediaan

infrastruktur pendukung di kawasan budidaya laut seperti jalan produksi, pasokan listrik dan

air tawar, dan unit pengolah ikan saat ini belum memadai.

Penyediaan input produksi juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha marikultur. Konektivitas

sistem logistik input produksi belum efisien yang menyebabkan mahalnya biaya produksi dan

rendahnya tingkat produktivitas. Lokasi produksi yang terfragmentasi dan efisiensi sistem

logistik ikan perlu diwujudkan. Di sisi lain, ketersediaan induk unggul, benih bermutu, dan

pakan yang terbatas untuk budidaya ikan laut yang selama ini masih berorientasi dari alam.

Terbatasnya kesediaan benih dan penurunan harga jual produksi juga menjadi penyebab

turunnya minat pelaku usaha budidaya laut.

Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam usaha budidaya laut. Kompetensi

sumber daya manusia pembudidaya ikan/rumput laut masih rendah dan belum siap untuk

adaptif terhadap peningkatan teknologi. Selain itu, kelembagaan pembudidaya ikan juga belum

terkelola dengan baik. Sebagai contoh, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) masih banyak

yang tidak berbadan hukum. Keterbatasan akses permodalan juga menjadi tantangan serius,

mengingat sektor marikultur ini memerlukan modal yang besar, sehingga akses permodalan

bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan ini perlu diperluas dan dipermudah dalam

perolehannya.

Dalam bidang manajemen penyakit dan daya dukung lingkungan, tantangan yang dihadapi

antara lain yaitu manajemen pengendalian penyakit dan monitoring residu yang belum optimal,

penurunan daya dukung lingkungan terutama pada keramba jaring apung dengan padat tebar

tinggi, limbah rumah tangga dan industri yang mencemari lingkungan laut serta ancaman

climate change.

Keterbatasan akses pasar juga menjadi tantangan dalam bidang budidaya ikan. Persyaratan

pasar ekspor semakin ketat, antara lain bebas residu, antibiotik, bakteria, ketelusuran,

berstandar, dan tersertifikasi. Selain itu, permintaan produk budidaya ikan laut sebagian besar

dalam kondisi hidup/fresh. Tidak hanya akses terhadap potensi pasar global, mutu produk

olahan perikanan skala usaha mikro kecil dan menengah juga masih perlu ditingkatkan agar

dapat memenuhi standar internasional. Sehingga akses pasar usaha mikro kecil dan menengah

tidak hanya terbatas ke market lokal saja

Rekomendasi

1. Perikanan tangkap

Kondisi WPP saat ini adalah fully dan overexploited, oleh karena itu usaha konservasi

dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan terutama spawning dan nursery ground ikan ekonomis

penting dan peningkatan ukuran ikan. Untuk itu, diperlukan komponen konservasi seperti 1)

regulasi penetapan kawasan konservasi yang tepat melalui mekanisme marine spatial planning;

2) pengawasan terhadap illegal fishing berupa penjagaan terhadap batas wilayah, memberikan

sanksi penangkapan ikan tanpa ijin dan melarang tegas tata cara penangkapan yang tidak ramah

lingkungan; 3) pendataan alat tangkap dan hasil tangkapan agar selalu terpantau kondisi

kelimpahan dan keanekaragaman hayatinya; 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di

sekitar kawasan konservasi, dibarengi dengan edukasi sehingga memberikan

kesadaran masyarakat bahwa ekosistem yang terjaga baik meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Dalam rangka membangun industri kawasan di pulau pulau terluar dan perbatasan, serta

mendekatkan dengan gateway ekspor, perlu dilakukan penguatan pelabuhan perikanan, sarana

dan prasarana yang mendukung termasuk didalamnya sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Untuk mendukung tujuan diatas perlu dilakukan dukungan multisektor dari semua berbagai

elemen baik swasta maupun pemerintah. Sebagai contoh dukungan pasokan listrik dan air

tawar yang memadai, jasa perbankan, pelabuhan skala nasional dan internasional, kapasitas

pengangkutan ikan, jaringan telekomunikasi serta fasilitas pemukiman. Selain itu, optimalisasi

sumberdaya manusia lokal berserta mutu kualitasnya juga perlu diperhatikan.

Penguatan lembaga pengelolaan perikanan berbasis WPP dan satgas WPP termasuk

didalamnya dasar hukum dan level kewenangan. Lembaga ini berfungsi menjembatani saluran

komunikasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dari level nasional ke masing-

masing WPP. Dalam tataran teknis, level nasional memberikan kebijakan arah tindakan

pengelolaan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan yang spesifik di masing-masing

WPP melalui berbagai bentuk koordinasi seperti kelompok kerja, panel ilmiah, panel

konsultatif, dan komisi pengelola. Hal lain yang diperlukan adalah koordinasi yang jelas sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing, melibatkan unsur ilmiah (peneliti dan pakar) dalam

panel ilmiah, serta pelibatan pemangku kepentingan masyarakat perikanan dalam panel

konsultatif. Adapun tujuan akhir dari Lembaga pengelolaan perikanan WPP yaitu menjaga

sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Optimalisasi pemanfaatan SDI pada wilayah ZEE dan laut lepas melalui alokasi dan

pemanfaatan kuota. Indonesia bisa memanfaatkan peluang penangkapan ikan tuna melalui

keanggotan Indian Ocean tuna Commision (WPP NRI: 571,572 dan 573), Commission for the

Conservation Bluefin Tuna dan Western Central Pacific Fisheries Commission (WPP-NRI:

716 dan 717) dan archipelagic Tuna (WPP-NRI: 713,714, dan 715). Hal-hal yang terkait

dengan peluang kedepan seperti peningkatan landed tuna product dalam bentuk fresh yang

siap dieskpor, percepatan penyelesaian Fisheries Improvement program yang sedang berjalan

dalam rangka proses mendapatkan sertifikasi MSC Eco-Label untuk komoditas tuna serta

replikasi program sertifikasi produk FAIR TRADE, khususnya untuk peningkatanan nilai

produk hasil tangkapan nelayan skala kecil (<30GT).

Selain rekomendasi diatas, mengutip dua inti strategi dalam penanganan IUU Fishing di

wilayah WPP khususnya diwilayah WPP 711, WPP 716, WPP 717, dan WPP 718 yang

disampaikan oleh Ibu Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 beserta

pembicara lainnya dalam sebuah acara Webinar yang diselenggarakan pada 12 juni 2020 dalam

upaya pengamanan wilayah laut rawan yaitu “political will” dan “political action”. Sedangkan

langkah-langkah yang diprioritaskan diantaranya: 1) perbaikan infrastruktur; 2) patrol secara

rutin; 3) penguasaan wilayah ZEE dan mengenali kehadiran nelayan Indonesia; 4) pemberian

beberapa pembekalan kepada nelayan Indonesia seperti pengetahuan, teknologi, bantuan kapal

dengan teknologi yang memadai, dan sikap bela negara; serta 5) pengerahan pengetahuan

nelayan baik lokal maupun luar terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan

penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

2. Perikanan budidaya

Dalam rangka tata kelola sumberdaya ikan perairan darat dengan pendekatan eksosistem, perlu

disusun rencana pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan khususnya di

perairan darat baik jangka pendek maupun panjang. Perlu dilakukan perbaikan pendataan dan

profil sumber daya ikan perairan darat dan dilakukan pemetaan kembali wilayah-wilyah yang

berpotensi untuk dibangkitkan produksinya melalui pendekatan ekosistem disetiap WPP.

Penyusunan panduan-panduan teknis pemanfaatan potensi perairan darat secara terintegrasi

melibatkan kemitraan terkait.

Penyusunan pedoman penatakeloaan SDI dengan pendekatan ekosistem yang optimal dan

berkelanjutan dapat dilakukan melalui pembentukan kelembaagan peningkatan pengelolaan

SDI perairan darat. Operasionalisasi tempat pendaratan ikan (TPI) perairan darat yang sudah

dibangun. Saat ini, ada 14 WPP perairan darat dan baru tersedia 7 TPI perairan darat yang jauh

dari kata maksimal dibandingkan dengan jumlah luasan perikanan darat (54 juta Ha) dan

potensi yang mencapai 551.605 ton pada tahun 2019. Penguatan suaka perikanan serta

pemulihan SDI dan lingkungannya di perairan darat juga tidak dilupakan.

Integrasi spasial tiap WPP untuk pengembangan marikultur, yaitu pada bagian supply, demand,

dan integrasi lintas sektoral seperti pada gambar dibawah. Pengumpulan data kondisi setiap

WPP harus dilakukan sebelum dimulai pengembangan, sehingga diketahui komoditas

unggulan di tiap WPP. Intensifikasi teknologi dan akses pasar disesuaikan berdasarkan

komoditas unggulan tiap WPP. Insentif pembudidaya sangat penting agar bisnis dapat berlanjut

secara berkelanjutan, mekanisme ini sebaiknya melalui penguatan koperasi nelayan/perikanan.

Koperasi memungkinkan peran aktif masyarakat sebagai pengelola dimana keuntungan akan

diberikan secara adil kepada seluruh anggota koperasi.

Gambar 4. Konsepsi pembangunan marikultur berbasis WPP

Sumber: Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik 2020

[2] Sujiyanto. 2015. Strategi kebijkaan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian

sumberdaya ikan di kota Tegal. Buletin Ilmiah Marina Sosek KP, Vol.1. No. 1, 29-39.

http://dx.doi.org/10.15578/marina.v1i1.1025.

[3] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah

pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

[4] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Estimasi potensi,

jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah

pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

[5] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. KKP suarakan stok ikan Indonesia meningkat di HLP-

Canberra.https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-

hlp-canberra/

[6] Naamin, N. 1984. Dinamika populasi udang jerbung (Penaeusmerguiensis deMan) di

perairanArafura dan alternatif pengelolaannya. Disertasi Doktor pada Fakultas Pasca Sarjana,

IPB Bogor: 381 hal.

[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/2020 tentang rencana pembangunan Jangka

menengah nasional 2020-2024.

[8] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang wilayah

pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di perairan darat.

http://dx.doi.org/10.15578/marina.v1i1.1025

https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-hlp-canberra/

https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-hlp-canberra/

TENTANG PENULIS

Farah Adrienne anggota Komisi Kelautan PPI Dunia 2019/2020 dan

mahasiswi Magister Hydraulic Engineering, Zheijang Univeristy,

Tiongkok

Faisal Hamzah anggota Komisi Kelautan PPI Dunia 2019/2020 adalah

mahasiswa doktoral Marine Chemistry, Xiamen University, Tiongkok.

Lusita Meilana sedan melanjutkan studi master di Xiamen University

mengambil jurusan Marine Affairs. Saat ini merupakan kandidat doktoral

di Xiamen University, Cina dengan fokus studi yaitu bidang Coastal and

Ocean Management.

Karina Aprilia Sujatmiko lahir di Bandung pada tanggal 24 April 1986.

Memperoleh gelar sarjana sains di program studi Oseanografi, fakultas

ilmu kebumian dan teknologi mineral, Institut teknologi bandung. Saat ini

menjadi kandidat doctoral di Fakultas Societal Safety Sciences, Kansai

University, Osaka, Jepang dengan focus studi mengenai bencana multi-

hazard seperti yang terjadi pada bencana di Palu, Sulawesi tahun 2018.

Membangun Ketahanan Pangan

Indonesia di tengah Pandemi COVID-

19 Komisi Pangan PPI Dunia, PPI Brief No. 13 / 2020

Penulis: Bayu Rizky Pratama

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Pandemi COVID-19, efeknya akan sangat bervariasi terhadap berbagai sektor

perekonomian. Hasil kajian dari beberapa lembaga menyatakan bahwa sektor pertanian

akan terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena adanya

pembatasan sosial sehingga terdapat resiko disrupsi rantai penawaran dan terpuruknya

permintaan.

• Sektor pertanian merupakan sektor penopang ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi

yang sangat krusial di saat krisis ekonomi global ketika terjadi pandemi. Namun, krisis

saat pandemi ini juga merupakan kesempatan untuk merevitalisasi sektor pertanian

secara keseluruhan.

• Pemerintah perlu menyiapkan langkah taktis yang fundamental, seperti memberikan

dukungan penuh terhadap industri pertanian dan pangan, memantau dan mengatur

harga serta distribusi hasil pertanian, membangun jaringan dengan lembaga terkait,

internasional agensi (NGO), dan komunitas lokal pertanian.

Pendahuluan

Sejak kemunculannya pertama kali di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019, pandemi

COVID-19 kini sudah menjadi masalah global yang mempengaruhi kehidupan manusia dan

semua komponennya. Dari kejadian pandemi di masa lalu telah menunjukkan bahwa wabah

virus dapat berdampak pada aktivitas manusia dan pertumbuhan ekonomi. Efek dari pandemi

tersebut juga berdampak pada sektor pertanian, dimana ketika terjadi wabah menular seperti

pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kelaparan dan kekurangan gizi. Situasi ini semakin

memburuk akibat adanya pembatasan sosial, kekurangan tenaga kerja pada sektor pertanian

dan sulitnya petani menjual hasil mereka ke pasar.

Pertanian adalah salah satu sektor terpenting dalam pembangunan manusia dan terkait dengan

ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi. Organisasi pangan dan pertanian dunia (WHO)

menyatakan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor pertanian dalam dua aspek

penting, yaitu rantai pasokan dan permintaan pangan. Kedua aspek ini terkait langsung dengan

ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi masyarakat, sehingga pandemi COVID-19 secara

langsung berdampak terhadap ketahanan pangan.

Produksi dan Konsumsi di Sektor Pangan

Peran petani pada masa pandemi COVID-19 saat ini sangatlah penting. Petani merupakan

produsen utama dalam rantai pasok makanan yang harus mendapatkan perhatian. Pada masa

pandemi COVID-19 seluruh negara di dunia berusaha memenuhi kebutuhan pangan

domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah

COVID-19 menyebar luas. Produksi dalam negeri dapat menjadi tumpuan utama dalam

menghadapi wabah COVID-19, termasuk Indonesia. Kebutuhan produksi pertanian seperti alat

mesin, suplai benih dan pupuk, serta faktor pendukung produksi lainnya perlu mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintah.

Diperlukan perencanaan yang signifikan untuk membuat kebijakan yang mendukung

terjadinya peningkatan produksi pertanian. Perlu kita ingat bahwa mayoritas petani di

Indonesia adalah petani kecil dengan kepemilikan lahan dibawah 1 hektar. Perhatian dan

bantuan dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kinerja produksi para petani

sehingga ketersediaan pangan dapat tercukupi. Selain itu juga diperlukan kebijakan yang

mengatur protokol produksi pertanian yang dapat melindungi petani dari wabah COVID-19

sehingga kualitas dan keamanan pangan terbebas dari COVID-19.

Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan lembaga terkait

untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik menggunakan protokol produksi yang

menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Tingkat Kerawanan Ketahanan Pangan Indonesia

Kebutuhan konsumsi pangan dunia tentu dengan mengalami guncangan setelah adanya

pandemi yang menghantam sangat cepat. Tentu perlu respon cepat dalam menanggapi

perubahan drastis akibat pandemi COVID-19 ini, terlebih dengan adanya resiko kerawanan

pangan dunia, termasuk yang juga berimbas ke Indonesia.

Dengan adanya pandemi, struktur distribusi pangan secara otomatis akan banyak mengalami

perubahan, dengan kebutuhan konsumsi yang diprediksi akan tetap sama. Penyaluran produksi

pangan tidak akan berjalan dengan normal, terlebih dengan banyaknya pembatasan sosial

berskala besar (PSBB) yang dilakukan dari beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah, baik

pusat maupun daerah perlu memperhatikan dampak dari adanya banyak pembatasan sosial

(PSBB) seperti ini, karena secara langsung akan berdampak pada tingkat distribusi arus produk

pertanian, sedangkan dalam jangka waktu menengah dan panjang, akan menimbulkan krisis

pangan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Salah satu komoditas pangan utama yang mengalami dampak hebat di awal pandemi adalah

daging ayam dengan adanya penurunan harga yang sangat jauh di bawah harga pokok produksi

(HPP) ternak ayam. Sejak awal pandemi, April 2020, peternak ayam mulai mengalami tingkat

kejatuhan harga ayam hingga level 4000-5000 rupiah/ kg daging ayam, padahal HPP produksi

adalah sekitar 17.000 rupiah (cnnindonesia.com, 2020). Padahal harga di tingkat konsumen

masih pada kisaran 30.000 rupiah. Kg (kompas.com, 2020). Hal ini bisa terjadi akibat dari tidak

lancarnya jalur distribusi produk pertanian Indonesia, yang menuntut masyarakat untuk tidak

dapat mengakses sentra-sentra penjualan produk pertanian, seperti pasar, mall, dan tempat

perbelanjaan produk pertanian. Oleh karena itu, secara otomatis pengusaha pasar akan

mengurangi stok ayam secara drastis, sedangkan di sisi lain, produksi peternak ayam nasional

dalam jumlah yang tetap, sehingga menimbulkan cut-off supply besar-besaran dari peternak

ayam.

Hal ini tentu akan menimbulkan guncangan bahan pangan utama masyarakat dalam jangka

pendek, yang diakibatkan karena arus modal peternak yang tidak akan cukup untuk memulai

kembali putaran budidaya selanjutnya. Finance detik (2020) mencatat apabila kondisi ini terus

berlanjut, maka akan terdapat 12 juta karyawan peternak akan mengalami PHK secara besar-

besaran akibat dari bangkrutnya peternak ayam rakyat di Indonesia.

Dari satu komoditas pangan utama ayam ini, seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi lebih

jauh mengenai cara penyaluran bahan pangan nasional, di sisi lain pemerintah juga harus

waspada jumlah stok pangan utama konsumsi masyarakat, terutama berkaitan dengan

komoditas utama lainnya yang jauh lebih dibutuhkan sebagai bahan pokok konsumsi

Indonesia.

Beberapa komoditas lainnya yang juga dikhawatirkan mengalami kerawanan adalah komoditas

beras nasional. Kekhawatiran ini timbul karena komoditas beras nasional Indonesia memiliki

kebutuhan pasar yang begitu besar, sedangkan dari sisi produksi Indonesia masih memiliki

kecenderungan import beras. Berbeda dengan komoditas ayam yang memiliki kecenderungan

produksi stabil, dengan dukungan peternak rakyat dan peternak perusahaan besar hasil dari

foreign direct invesment (FDI), sehigga tingkat produksi masih bisa memenuhi kebutuhan

konsumsi domestik.

Data BPS menyebutkan bahwa sebelum memasuki pandemi COVID-19, Indonesia sudah

mengalami penurunan produksi padi nasional, dari 2018 ke 2019, produksi padi telah

mengalami penurunan cukup signifikan. Berikut disajikan data nasional produksi padi

nasional.

Gambar 1 Produksi beras nasional

Sumber: BPS (2020)

Gambar 1 (Continued)

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan data tersebut, penurunan lebih disebabkan karena adanya (1) degradasi lahan

produksi pertanian dan (2) berkurangnya produktivitas per produksi padi nasional. Hal tersebut

memberikan alarm bagi pemerintah bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, terlebih

dari data tersebut, beberepa daerah produsen utama padi nasional yakni (1) Jawa Tengah

dengan total produksi 9, 655 juta ton padi, (2) Jawa Timur dengan 9,580 juta ton, (3) Jawa

Barat dengan produksi 9,084 juta ton, dan (4) Sulawesi Selatan dengan total produksi padi

mencapai 5,054 juta ton. Daerah-daerah sentra produksi padi nasional ini merupakan daerah

yang termasuk tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia, yang mana banyak sekali

diberlakukan PSBB secara berulang, belum lagi resiko petani-petani pangan utama di daerah

tersebut yang terserang COVID-19 akibat dari interkasi intens petani dengan multi aktor

pertanian seperti, supplier pupuk, tengkulak, dan penyedia saprotan pertanian. Terlebih lagi

adanya fakta bahwa kebanyakan petani Indonesia adalah petani yang sudah memasuki usia

non-produktif / tua, yang tentu sangat rawan sekali untuk terjangkit COVID-19.

Waspada Kemacetan Saluran Distribusi Produksi dan Input Factor

Pertanian

Dengn adanya data yang telah disebutkan, menjadikan pertanian Indonesia di ambang alarm

kerawanan yang perlu benar-benar diawasi secara intensif oleh pemerintah, baik pusat maupun

daerah. Saluran distribusi mulai dari input pertanian hingga output hasil produksi menjadi

faktor yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Satu saja input yang tersendat akibat dari PSBB

atau pembatasan lainnya, akan menimbulkan guncangan produksi secara masif.

Sebagai catatan, petani saat ini sangat bergantung kepada input pertanian seperti pupuk dan

pestisida dalam menjalankan produksi pertanian. Sehingga, apabila input pertanian ini tidak

dapat tersedia dengan baik, mulai dari kuantitas ataupun kecepatan penyaluran, otomatis akan

sangat menghambat produksi pertanian, terutama tanaman pangan utama termasuk padi.

Saat ini, dalam mencukupi kebutuhan pupuk nasional, pertanian Indonesia bergantung pada

produksi pupuk dari PT Pupuk Indonesia yang merupakan holding company dari produsen

pupuk nasional. Selain itu, ketersediaan pupuk nasional juga di supply dari skema impor,

berikut data impor pupuk Indonesia selama beberapa tahun (BPS, 2020).

Gambar 2 Impor pupuk menurut negara asal

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan data tersebut, supplier pupuk nasional masih bergantung kepada China sebagai

importir terbesar pupuk yang masuk ke dalam negeri. Hal ini patut menjadi kewaspadaan

pemerintah, bagaiamana skema pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, terlebih dengan adanya

pembatasan arus barang masuk ke dalam negeri terutama yang berasal dari China. Di sisi lain,

China pun telah memberlakukan skema lockdown ketat guna mengurangi kasus COVID-19

yang terjadi, yang tentunya memiliki konsekuensi adanya shift work atau bahkan factory

lockdown, sehingga total produksi pupuk tentu akan sangat berpengaruh.

Politik Perdagangan Komoditas Jadi Ancaman Krisis Pangan Indonesia

Adanya kasus COVID-19 yang menjangkit hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan

banyak negara telah melakukan lockdown sangat ketat sebagai proteksi kesehatan dalam negeri

masing-masing negara. Dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri masing-masing

negara, tentu otomatis akan membangkitkan alarm masing-masing negara untuk

memprioritaskan kebutuhan domestik, mulai dari proteksi kesehatan, keamanan pangan,

hingga safety net sosial dan ekonomi.

Dengan kondisi seperti ini, maka akan berimbas pada perubahan drastis politik dagang masing-

masing negara. Keyakinan untuk mengamankan kebutuhan domestik akan membuat negara

tidak lagi memprioritaskan pemulihan hasil ekspor, melainkan bagaimana melindungi stock

dan kebutuhan dasar masing-masing negara, termasuk diantaranya adalah keamanan pangan.

Oleh karena itu, hal inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah negara di dunia, terutama negara

yang bergantung pada import komoditas pangan.

Untuk kawasan dunia, Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina telah mengumumkan pembatasan

ekspor gandum (indopremier.com), padahal negara-negara ini adalah sebagai pengekspor

utama gandum untuk kawasan eropa. Sedangkan untuk wilayan Asia, kekhawatiran timbul

dengan adanya penangguhan kebijakan ekspor dari Vietnam selaku salah satu penyuplai beras

terbesar dunia, utamanya untuk kawasan Asia, dengan alasan untuk melindungi pasokan dalam

negeri di tengah kekeringan yang mengancam produksi domestik. Sementara produsen beras

terbesar dunia, yakni China dan India, sedang mengalami masalah besar kasus COVID-19 yang

merebak sangat massive sehingga otomatis akan sangat mempengaruhi jumlah produksi beras.

Terlebih China dengan kebutuhan konsumsi untuk 1.4 milyar warga negaranya, maka China

telah merilis komitmen untuk tidak akan banyak melakukan impor ataupun ekspor, tetapi ingin

memastikan akan dapat menjaga cadangan berasnya, hingga dapat kembali memulihkan

kondisi ekonomi domestiknya setelah ganguan COVID-19.

Disisi lain, ada hal yang perlu diwaspadai dari perubahan politik dagang komoditas pangan ini.

Dengan adanya kenaikan permintaan kebutuhan pangan dunia, tentu akan membentuk harga

pangan dunia menjadi naik. Apabila tidak dikontrol dengan waspada maka hal ini akan kembali

menjadikan harga pangan – dalam hal ini beras—akan menjadi sangat tidak stabil sama seperti

krisis 2008 ketika harga per ton beras mencapai USD1000/ton. Untuk saat ini, harga beras

mencapai USD510 per ton yang diukur dari harga jual beras putih Thailand sebagai patokan

ekspor Asia. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak 2013, yang mencerminkan bahwa

pangan mulai menjadi urgensi masing-masing negara, sehingga meningkatkan harga secara

perlahan akibat dari peningkatan demand yang mulai mendesak. Hal itu belum lagi berbicara

mengenai politik dagang khusus yang bisa saja dilakukan negara-negara peng-import utama

pangan, beras, seperti Philipina telah mengalokasikan lebih dari USD600 juta untuk

mengamankan kebutuhan domestiknya dengan membeli 300.000 ton beras dari negara-negara

produsen utama.

FAO menyebut bahwa negara-negara akan menjual kelimpahan stok berasnya dengan sangat

berhati-hati. Semua negara hanya ingin memastikan bahwa mereka memiliki cukup persediaan

pangan untuk diri mereka sendiri, demi keamanan pangan domestik (indopremier.com, 2020).

Dengan berbagai hal tersebut, politik dagang Indonesia harus segera merespon dengan cepat,

apakah ketersediaan dalam negeri akan mampu memenuhi kebutuhan nasional, tidak hanya

dalam jangka pendek 3-6 bulan, melainkan stok kecukupan beras untuk kurun waktu jangka

menengah 1-2 tahun. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kasus COVID-19 yang terjadi di

Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan dan bahkan masih stabil di angka

ratusan per harinya. Sehingga masih akan menghambat produksi dan distribusi komoditas-

komoditas penting nasional.

Stok Beras Nasional, Kerawanan Musim Kering Panjang, dan Panic

Buying

Keterjaminan stok beras nasional menjadi urgensi utama dalam isu kerawanan pangan dunia.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai langkah pencegahan agar dapat mengantisipasi

kekurangan pangan domestik. Saat ini, stok beras nasional dikatakan aman, dengan jumlah

cadangan beras pemerintah (CBP) berada dikisaran 1-1.5 juta ton (indonesia.go.id, 2020).

Dısisi lain, BULOG juga mengklaim bahwa mereka telah memiliki cadangan beras sebesar 1.6

juta ton, yang menjamin kemaman beras nasional selama masa penanganan COVID-19

(pasardana.id, 2020).

Namun, yang jadi persoalan adalah memasuki musim kering, tentu akan banyak kendala yang

dapat menghambat produksi beras nasional, sedangkan disisi lain permintaan beras akan

semakin meningkat, belum lagi apabila terjadi panic buying akibat adanya Gelombang II

COVID-19 dengan kasus meninggal yang melonjak drastis. Tentu hal ini sangat tidak

diharapkan, namun, merujuk dari banyak kasus di negara dunia, seperti China dan kawasan

lainnya, maka gelombang II COVID-19 ini harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi

pemerintah Indonesia, terlebih dengan lamanya penanganan COVID-19 saat ini.

Panic buying disini tidak bisa dikesampingkan dan hanya menjadi variable minor, karena

justru inilah yang menjadi tanda bahwa keamanan socio-economy dalam keadaan stabil atau

tidak. Kejadian rush money 1998, dan pembelian masker secara massive pada awal terjadinya

pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu contohnya, bagaimana panic buying menjadikan

stok langka dan harga meningkat secara luar biasa. Maka dari itu, antisipasi awal dari

pemerintah mengenai penyediaan stok beras nasional sebagai bagian dari keterjaminan

keamanan pangan menjadi prioritas untuk mengantisipasi terjadinya panic buying jilid II yang

tentunya akan benar-benar mengancam ketahanan pangan nasional dengan ketersediaan dan

penyaluran yang tidak dapat dijamin.

Pemerintah juga harus benar-benar mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang yang

akan mulai berlangsung setelah bulan Juli 2020. Berdasarkan prediksi dari BMKG, 30%

wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih

kering dari biasanya. Oleh sebab itu, antisipasi, mitigasi harus betul-betul disiapkan sehingga

ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu (finance.detik.com, 2020). The

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa

kekeringan akan sangat mengancam musim panen kedua di tahun 2020 ini. Apabila kekeringan

mulai terjadi, maka defisit beras nasional tidak hanya akan terjadi pada Oktober, November,

dan Desember, bahkan akan terjadi pula mulai Agustus, September yang menyebabkan

produksi bisa minus (finance.detik.com, 2020). INDEF menanmbahkan bahwa negara-negara

pengekspor beras dunia, seperti Vietnam, Thailand, dan India telah mendeklarasikan bahwa

mereka tidak akan mengekspor berasnya selama musim pandemi ini. Lebih jauh, apabila

produksi nasional hanya 1.6 juta ton, dengan konsumsi nasional mencapai 2.5 juta ton, maka

ada gap yang besar sekitar 700 ribu ton per bulan.

Dari fakta tersebut, produksi beras nasional benar-benar harus menjadi isu penting, menginat

Indonesia saat ini tidak dapat menggantungkan diri pada skema impor beras internasional.

Sehingga, mau tidak mau, pemerintah harus menyiapkan skenario penting dalam menjaga

keterjaminan stok pangan nasional, terutama selama masa pandemi di Indonesia yang masih

akan terus berlangsung, sebelum ditemukannya vaksin khusus COVID-19.

Solusi Jangka Pendek Keamanan Pangan Nasional: Keterjaminan Input

dan Mitigasi Musim Kemarau

Musim kering adalah kendala utama pangan nasional, mengingat produksi akan benar-benar

terbatas, terutama memasuki bulan Agustus dimana musim tanah sudah akan beralih ke

komoditas selain beras yang biasanya ditanam pada musim tanam I selama Januari hingga Mei,

musim hujan. Dengan ketidakpastian sampai berapa lama masa pandemi COVID-19 ini akan

berakhir, ditambah dengan respon negara-negara produsen beras dunia yang menutup keran

ekspor mereka, maka Indonesia harus melakukan pembenahan internal guna menjamin

ketahanan pangan nasional.

FAO menyebut bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab semua orang, sehingga

diperlukan partisipasi semua pihak untuk melakukan koordinasi lebih baik, mulai dari pihak

industri, petani, pelaku rantai pasok pangan, serta lembaga swadaya masyarakat dalam

menjamin ketersediaan dan penyaluran makanan (antaranews.com, 2020).

Ketahanan pangan sangat bergantung pada seberapa besar kapasitas petani untuk dapat

memproduksi tanaman pangan, utamanya beras sebagai pangan utama masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, fokus utama pemerintah juga harus menitikberatkan pada pemulihan ekonomi

petani, selain dari UMKM, yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan

bahwa petani akan mendapatkan input factor pertanian yang memadahi, dari segi kuantitas dan

kualitas, serta harga yang telah tersubsidi dengan cepat. Mulai dari benih, pupuk, pestisida,

hingga alutsista pertanian perlu di-support oleh pemerintah. Sehingga, kecepatan waktu tanam,

serta proses pemanenan akan dapat dikontrol dengan baik dan sistematis.

Selain itu, sarana seperti penyediaan waduk dan juga sumur-sumur disekitar wilayah tanam,

akan sangat membantu petani untuk dapat terus menanam padi, mengingat padi membutuhkan

air dengan intensitas banyak, sehingga hanya cocok dilakukan pada musim hujan. Namun,

dengan adanya sumber air yang bisa dimanipulasi dengan pembangunan waduk dan sumur-

sumur serapan air, maka proses penanaman padi dapat terus dilakukan dalam jangka pendek

selama musim pandemi COVID-19, dengan sokongan pupuk nitrogen yang diberikan kepada

petani.

DAFTAR PUSTAKA

Harga Ayam Jatuh, Berdikari Usul Ayam Potong Masuk Bansos. In cnnindonesia (online).

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200421101928-92-495543/harga-ayam-

jatuh-berdikari-usul-ayam-potong-masuk-bansos. April, 2020.

Wabah Corona dan Ancaman Kebangkrutan Peternak Ayam di Indonesia. In kompas.com

(online). https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/12320021/wabah-corona-dan-

ancaman-kebangkrutan-peternak-ayam-di-indonesia. April 17, 2020.

12 Juta Pegawai Peternakan Ayam Terancam PHK. In detik.com (online).

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4967082/12-juta-pegawai-

peternakan-ayam-terancam-phk. April 6, 2020.

BULOG Pastikan Stok Beras Aman Selama Penanganan COVID-19. In pasardana.id (online).

https://pasardana.id/news/2020/3/17/bulog-pastikan-stok-beras-aman-selama-

penanganan-COVID-19/. Maret 17, 2020.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200421101928-92-495543/harga-ayam-jatuh-berdikari-usul-ayam-potong-masuk-bansos

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200421101928-92-495543/harga-ayam-jatuh-berdikari-usul-ayam-potong-masuk-bansos

https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/12320021/wabah-corona-dan-ancaman-kebangkrutan-peternak-ayam-di-indonesia

https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/12320021/wabah-corona-dan-ancaman-kebangkrutan-peternak-ayam-di-indonesia

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4967082/12-juta-pegawai-peternakan-ayam-terancam-phk

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4967082/12-juta-pegawai-peternakan-ayam-terancam-phk

https://pasardana.id/news/2020/3/17/bulog-pastikan-stok-beras-aman-selama-penanganan-covid-19/

https://pasardana.id/news/2020/3/17/bulog-pastikan-stok-beras-aman-selama-penanganan-covid-19/

Kekhawatiran Keamanan Pangan Mulai Mengancam Ekspor Beras di Asia. In

indopremier.com (online).

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Kekhawatiran_Keamana

n_Pangan_Mulai_Mengancam_Ekspor_Beras_di_Asia&news_id=117709&group_ne

ws=IPOTNEWS&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman

=1. April 1, 2020.

Begini Dampak Musim Kemarau di Tengah Corona. In Detik.com (online).

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5006638/begini-dampak-musim-

kemarau-di-tengah-corona. Mei 8, 2020.

FAO serukan penjaminan keamanan pangan di tengah wabah COVID-19. In antaranews.com

(online). https://www.antaranews.com/berita/1539408/fao-serukan-penjaminan-

keamanan-pangan-di-tengah-wabah-COVID-19. Juni 7, 2020.

Tentang Penulis

Bayu Rizky Pratama merupakan Lulusan Program Magister

Agricultural and Resource Economics di Kasetsart University,

Thailand dan aktif sebagai Divisi Kajian Komisi Pangan PPI

Dunia 2019/2020.

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Kekhawatiran_Keamanan_Pangan_Mulai_Mengancam_Ekspor_Beras_di_Asia&news_id=117709&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1




https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5006638/begini-dampak-musim-kemarau-di-tengah-corona

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5006638/begini-dampak-musim-kemarau-di-tengah-corona

https://www.antaranews.com/berita/1539408/fao-serukan-penjaminan-keamanan-pangan-di-tengah-wabah-covid-19

https://www.antaranews.com/berita/1539408/fao-serukan-penjaminan-keamanan-pangan-di-tengah-wabah-covid-19

z

Pandangan Dan Rekomendasi

Kebijakan Untuk Potret

Ketidakmerataan Pelayanan Terhadap

Guru Di Daerah

Komisi Pendidikan PPI Dunia, PPI Brief No. 14 / 2020

Penulis: Januar Widakdo

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Pelayanan pemerintah terhadap guru di daerah masih belum merata jika dilihat dari

fasilitas yang diberakan. Tidak sedikit guru yang ada di daerah 3T (Terluar, Terdepan,

dan Tertinggal) masih kesulitan untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk bahan

mengajar.

• Perlu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan pelayanan terhadap

guru di daerah. Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk meratakan atau

redistribusi jumlah kepala sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah

Indonesia termasuk wilayah 3T. Program bisa berupa mutasi atau penyebaran kepala

sekolah dan guru dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan guru.

• Berangkat dari masalah-masalah yang dikemukakan, beberapa rekomendasi kebijakan

telah diberikan kepada pemerintah, salah satunya adalah pemerintah dapat mendorong

peran serta masyarakat untuk mengupayakan peningkatan jumlah guru yang memenuhi

standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perkembangan politiknya maupun

perkembangan ekonominya. Tetapi, keberhasilan suatu negara dapat ditentukan juga oleh

tingkat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Tingkat

keberhasilan dalam dunia pendidikan tak cukup dinilai dari kemajuan prestasi anak-anak

Indonesia dalam ajang-ajang internasional, misalnya olimpiade matematika. Bahkan, prestasi

segelintir anak berprestasi tersebut bisa memberikan pesan “menyesatkan” dan pembenaran

atas berbagai fenomena pengabaian sebagian besar anak yang tertinggal. Potret buram

pendidikan di tanah air menjadi masalah paling serius yang dialami bangsa kita ini, mulai dari

kurangnya tenaga pendidikan hingga kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses

pembelajaran khusus di daerah terpencil atau pedalaman.

Tenaga pengajar merupakan komponen terpenting yang harus ada di dalam proses belajar-

mengajar selain siswa itu sendiri. Tidak jarang saat siswa sudah semangat datang ke sekolah,

mereka harus kecewa karena tidak ada guru yang datang. Distribusi guru antara pedalaman

dengan perkotaan memang berbanding terbalik. Di perkotaan terkadang kelebihan tenaga guru,

sedangkan di pedalaman tenaga guru masih sangat kurang. Di pedalaman, seorang guru harus

mengajar dua atau tiga kelas sekaligus. Seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Di kabupaten tersebut terdapat 66 sekolah, akan tetapi hanya terdapat 117 orang guru. Itu

artinya setiap sekolah hanya mempunyai kurang dari dua orang guru.

Potret ketidakmerataan pelayanan terhadap tenaga pengajar atau guru di daerah merupakan

tema yang sensitif dan hampir semua orang tahu permasalahannya. Perspektif guru di setiap

daerah itu berbeda antara setiap pulau dan daerah yang ada. Keadaaan yang ada di Pulau Jawa

dan di pulau lainnya berbeda, dan fasilitasnya juga berbeda. Realitanya dapat dilihat dari Ujian

Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015. Program ini adalah bagian dari program pemerintah

yang terdiri dari berbagai macam tes. Tes ujian yang dilakukan meliputi tes pedagogik, yaitu

tes bagaimana cara kita mengajar, dan tes profesional ilmu kemampuan dasar. Dari hasil dari

ujian keterampilan guru ini pemerintah ingin mengetahui bagaimana kompetensi guru-guru

pada saat sekarang ini. Sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Hasil

UKG pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hasil ujian tertinggi diraih oleh Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan terendah yaitu Provinsi Maluku Utara.

Padahal sebelum tahun 2015 ketika reformasi sudah dilaksanakan, pemerintah sudah

memberikan kebijakan pendidikan yang diambil dari APBN sebesar 20%. Pemerintah daerah

mendapatkan sekitar 60% dan kementerian pusat mendapatkan kurang dari 40%. Pemerintah

sudah memberikan banyak sekali tunjangan baik dari segi fasilitas, gaji income guru dan

sebenarnya sebelum reformasi bagaimana masalah yang sekarang adalah guru-guru daerah

pada saat ini memang diberikan tunjangan, mereka juga diberikan dinas pendidikan semua

bekerja. Pada saat ini guru daerah sudah mendapatkan pelatihan, tunjangan, sertifikasi, dan gaji

yang bagus dan lain-lain, hal-hal tersebut merupakan bagian positif yang didapat oleh guru di

daerah tersebut.

Masalah kependidikan yang dihadapi adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam

memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah sudah membuat peraturan tentang sistem

pendidikan dengan sangat baik, namun dalam prosesnya sistem tersebut tidak berjalan baik,

bahkan terkesan berhenti di tengah jalan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani

masalah kependidikan menunjukkan bahwa minimnya kesadaran betapa pentingnya suatu

pendidikan. Dari waktu ke waktu pendidikan di Indonesia tetap berjalan di tempat dan tidak

mengalami perkembangan yang baik. Pemerintah seharusnya menjadikan masalah pendidikan

menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan secepat mungkin.

PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil

atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan

khusus.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Untuk mengejar ketertinggalan dunia

pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara

lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem

pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan

pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DEFINISI GURU

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga

profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam bukunya This is

Teaching: “Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola

kelas”. Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Me Clare dalam Foundation of

Teaching, An Introduction to Modern Education, him.: “Guru adalah mereka yang secara sadar

mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi

pendidikan”.

Apabila dilihat dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa orang yang disebut

guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu

menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai

tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan serta secara sadar bertanggung

jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didiknya.

KONDISI DAN MASALAH GURU DI WILAYAH PERBATASAN

Kekurangan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penyebab tidak berjalan lancar kegiatan

belajar mengajar, sehingga hal itu menjadi permasalahan sendiri bagi sekolah yang ada di

kawasan perbatasan. Padahal tenaga pendidik harus memiliki 7 kemampuan untuk menjadi

tenaga yang profesional (Gambar 1)

Gambar 1. 7 skill untuk menjadi guru yang profesional

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KUALITAS GURU DI INDONESIA

Penurunan kualitas guru memang disebabkan oleh sejumlah faktor, dan memang beberapa

faktor tersebutlah yang mengakibatkan pada penurunan kualitas dan kinerja guru. Dalam

masalah ini beberapa faktor yang menyebabkan pada penurunan kualitas guru yaitu :

1. Kurang pedulinya pemerintah akan nasib para guru.

Kurang pedulinya pemerintah akan nasib guru memang sangat mempengaruhi kualitas dan

kinerja guru. Ini dikarenakan bilamana pemerintah tidak peduli akan nasib kehidupan para

guru, maka kondisi ekonomi para guru pun juga akan tidak stabil. Dan ini juga akan berdampak

pada kualitas guru itu sendiri.

2. Banyaknya guru yang kurang mengenal tentang teknologi (gagap teknologi)

Banyaknya guru yang kurang mengenal teknologi, ini memungkinkan para guru untuk sulit

berpikir lebih maju, pasalnya teknologi ini sangat penting dalam menunjang karir seorang guru.

3. Gaji yang rendah,

Hal tampaknya juga akan menghambat peningkatan kualitas pada guru, karena penghasilan

atau gaji yang rendah, itu akan mempengaruhi konsentrasi dan motivasi para guru saat

mengajar.

4. Banyaknya masalah pribadi yang mendera para guru.

Banyaknya masalah pribadi yang dihadapi oleh guru dapat berdampak terhadap performance

saat mengajar menurun.

5. Sikap acuh atau tidak peduli

Sikap acuh atau tidak peduli yang ditunjukkan seorang pendidik contohnya ialah masalah

ketidakhadiran guru pada jam yang telah ditentukan. Pada saat sekarang ini biasanya sebab-

sebab ketidakhadiran itu bermacam-macam. Misalnya, dikarenakan hal-hal kecil seperti malas,

lebih mengutamakan hal pribadi dan lain sebagainya.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS GURU

1. Sertifikasi

Sertifikasi semacam ‘ujian nasional’ bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. ‘UN’ guru

ini digunakan sebagai langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program

ini juga penting sebagai upaya melihat sejauh mana persebaran guru-guru yang benar- benar

kompeten di bidangnya. Beberapa permasalahan dalam proses sertifikasi:

a. Penentuan guru untuk mengikuti sertifikasi,

b. Penentuan Assessor,

c. Proses penilaian portofolio/PLPG,

d. Pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi,

e. Tantangan bagi guru yang bersertifikasi.

2. Perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas

Fakta di lapangan menunjukkan: guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah

favorit (effective schools) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan, baik dari

sisi ekonomi maupun karir yang lebih menjanjikan di sekolah- sekolah itu. Bandingkan dengan

guru-guru yang ada di daerah tertinggal/terpencil.

3. Perlunya pencarian bibit unggul dalam profesi keguruan

Meningkatkan pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga

hal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan.

4. Restrukturisasi lembaga-lembaga keguruan

Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keguruan

di tanah air, terutama dari segi rekrutmen mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya

semakin unggul dan bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kesejahteraan Guru

a. Kesejahteraan: Gaji dan tunjangan yang diterima bersama gaji tiap bulan.

b. Kurang mencukupi.

c. Masalah Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya.

6. Beasiswa

Salah satu rangsangan bagi guru, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan

memperluas wawasan.

7. Penghargaan

a. Guru yang berprestasi,

b. Berdedikasi luar biasa, dan/atau

c. Bertugas di daerah khusus,

d. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus,

e. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat

istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain (UU. No. 15 tahun 2005 bagian

keenam pasal 36 dan 37).

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA

ANAK MUDA UNTUK MEMBANTU GURU/PENGAJAR DI DAERAH TERPENCIL

Hal yang bisa kita lakukan sebagai kaum milenial yang ingin ikut memajukan negara salah

satunya yaitu menjadi guru di pedalaman. Menjadi guru di pedalaman adalah salah satu

sumbangsih kita untuk mencerdaskan bangsa ini. Menjadi ujung tombak yang langsung terjun

dan mengedukasi adik-adik kita di daerah pedalaman bisa jadi cara efektif. Adapun beberapa

program yang sudah berjalan selama ini adalah:

1. Guru Garis Depan (GGD)

Gambar 2. Para volunteer Guru Garis Depan (GGD)

Guru Garis Depan adalah salah satu program pemerintah yang menerjunkan sejumlah guru ke

daerah pelosok pedalaman. Nantinya, para kandidat guru ini akan diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil yang gajinya bisa mencapai 8 juta tiap bulannya. Untuk mengetahui syarat dan

cara mendaftarnya kamu bisa membuka websitenya di www.gurugarisdepan.org.

http://www.gurugarisdepan.org/

2. Indonesia Mengajar

Gambar 3. Suasana saat mengajar murid dalam kelas inspirasi

Gerakan Indonesia Mengajar mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut terjun dan ambil

bagian dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Selain menjadi pengajar, kamu juga

bisa bergabung menjadi relawan atau bahkan ikut gabung iuran. Kamu bisa mencari info lebih

lanjut di Indonesiamengajar.org.

3. 1000 guru

Gambar 4. volunteer 100 guru

Sesuai dengan tagline-nya: traveling & teaching, seribuguru.org mengajak anak muda berusia

17-35 tahun untuk ikut terjun dan mengajar langsung adik-adik kita dari Sabang-Merauke.

Hingga November 2016, 1000 guru telah membantu kebutuhan 5000 anak sekolah pedalaman

di 18 provinsi di Indonesia.

4. Komunitas Jendela

Gambar 5 Komunitas Jendela dunia

Komunitasjendela.org yang terbentuk di Yogyakarta pada 12 Maret 2011 ini berfokus pada

pengadaan perpustakaan bagi adik-adik di daerah pedalaman. Tak hanya membangun

perpustakaan, mereka juga ikut mengedukasi anak-anak di pelosok. Sekarang ini, komunitas

Jendela sudah memiliki cabang di beberapa daerah seperti Bandung, Jakarta, Lampung,

Bengkalis, Malang, Sumut, Jember, Bangka.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tujuan pembangunan nasional dan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. Seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan dasar di manapun di

wilayah NKRI ini. Maka, problematika dalam sebaran kepala sekolah dan guru khususnya di

wilayah 3T harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Rekomendasi yang dapat diusulkan kepada para pengambil kebijakan baik di pemerintah

daerah maupun kementerian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk memeratakan atau redistribusi jumlah

kepala sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk

wilayah 3T. Program bisa berupa mutasi atau penyebaran kepala sekolah dan guru dari

daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan guru.

2. Mengadakan pengangkatan atau rekruitmen guru untuk memenuhi kekurangan guru oleh

pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk dalam kategori 3T berdasar pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

3. Pengangkatan atau rekruitmen guru hendaknya mengikuti aturan yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kebutuhan guru tidak mungkin bisa dipenuhi

sekaligus agar segera bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemenuhan kebutuhan

dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada anggaran yang dimiliki oleh masing-

masing pemerintah kabupaten/kota di wilayah 3T. Paling tidak pemerintah kabupaten/kota

harus memiliki rancangan dalam pemenuhan kebutuhan guru.

4. Pemerintah agar mendorong peran serta masyarakat untuk mengupayakan peningkatan

jumlah guru yang memenuhi stardar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional

untuk dapat mengajar di daerah-daerah terpencil.Kesejahteraan guru yang mengajar di

daerah pedalaman juga harus diperhatikan, mungkin lebih baik kalau mereka didirikan

rumah tinggal dekat dengan sekolah tempat mereka mengajar sehingga jarak tempuhnya

tidak terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.seputarmalang.com/info/info-pendidikan/potret-pendidikan-di-indonesia/11967

PPI TV. (2020, 2 Maret). “[LIVE] Potret ketidakmerataan pelayanan terhadap guru di daerah.

(https://open.spotify.com/episode/0wWyswZAFUjP8Sbl22ggM0?si=BGKXmvvQS0WLvxB

y09mvbw)

https://penanegeri.com/kekurangan-guru-sertu-deni-arya-bantu-mengajar-di-sekolah-

perbatasan/

https://www.idntimes.com/life/education/pinka-wima/program-guru-pelosok-yang-wajib-

diikuti-anak-muda

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132308486/pendidikan/materi+pertemuan+13.pdf

Buchori, Mochtar. Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, Tiara Wacana, Yogya,

Cetakan Pertama, 1994, hal 23.

Tilaar, H.A.R.Paradigma Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta. Cetakan Kedua, 2004,

hal 144.

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-20-tahun-2003-

tentang-Sisdiknas.pdf Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas)

http://sindikker.ristekdikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).pdf Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

http://humaniora.uin-malang.ac.id/phocadownload/publikasi_ilmiah/Umi-Machmudah-

PROFESIONALISME-GURU.pdf hlm.1

https://oioey.wordpress.com/2016/07/19/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-

guru-di-indonesia/

http://www.seputarmalang.com/info/info-pendidikan/potret-pendidikan-di-indonesia/11967

https://penanegeri.com/kekurangan-guru-sertu-deni-arya-bantu-mengajar-di-sekolah-perbatasan/

https://penanegeri.com/kekurangan-guru-sertu-deni-arya-bantu-mengajar-di-sekolah-perbatasan/

https://www.idntimes.com/life/education/pinka-wima/program-guru-pelosok-yang-wajib-diikuti-anak-muda

https://www.idntimes.com/life/education/pinka-wima/program-guru-pelosok-yang-wajib-diikuti-anak-muda

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132308486/pendidikan/materi+pertemuan+13.pdf

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-Sisdiknas.pdf

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-Sisdiknas.pdf

http://sindikker.ristekdikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).pdf

http://humaniora.uin-malang.ac.id/phocadownload/publikasi_ilmiah/Umi-Machmudah-PROFESIONALISME-GURU.pdf

http://humaniora.uin-malang.ac.id/phocadownload/publikasi_ilmiah/Umi-Machmudah-PROFESIONALISME-GURU.pdf

https://oioey.wordpress.com/2016/07/19/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-guru-di-indonesia/

https://oioey.wordpress.com/2016/07/19/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-guru-di-indonesia/

TENTANG PENULIS

Januar Widakdo adalah Mahasiswa Doktoral dalam bidang Applied

Science and Technology di National Taiwan University of Science and

Technology, Taiwan, serta Anggota Komisi Pendidikan PPI Dunia.

Peran Teknologi Dalam Pembangunan

di Sektor Pertanian Indonesia Komisi Teknologi PPI Dunia, PPI Brief No. 15 / 2020

Penulis: Yoga Adi Pradipta

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Berkaca pada sejarah Indonesia, anggapan bahwa intervensi teknologi dapat

menyelesaikan permasalahan di sektor pertanian Indonesia terbukti berimbas

sebaliknya. Hanya pemilik lahan yang lebih besar yang bisa mendapatkan surplus hasil

pertanian dari intervensi teknologi pada Revolusi Hijau Indonesia. Mayoritas petani di

Indonesia, yaitu petani skala kecil maupun buruh tani, tetap hidup dalam kemiskinan

dan hanya menjadi pekerja upahan di pertanian yang lebih besar

• Berhasilnya suatu intervensi teknologi erat kaitannya dengan konteks dan keadaan

sosial pada suatu wilayah. Agar intervensi teknologi dapat berfungsi optimal diperlukan

serangkaian kebijakan dan prasyarat untuk menciptakan prakondisi yang mendukung

implementasi teknologi tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa akar

permasalahan sosial maupun politis pada suatu wilayah yang tidak dapat diselesaikan

dengan menggunakan teknologi.

• Pembangunan yang relevan yang didasarkan pada pemahaman konteks dan situasi

keadaan di Indonesia perlu dilakukan. Pada saat ini, berdasarkan kondisi dan konteks

sosial di Indonesia pemerintah harus melakukan Reformasi Agraria dengan

fundamental framework yang jelas sebagai prasyarat agar ke depannya suatu intervensi

teknologi di sektor pertanian dapat berfungsi optimal dan efektif.

Pendahuluan

Setelah berakhirnya rezim orde lama, Indonesia memasuki rezim pemerintahan orde baru pada

tahun 1966. Pada rezim ini Indonesia berkomitmen untuk mengikuti model pembangunan

kapitalis dan berupaya mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem kapitalis dunia sebagai

landasan pembangunannya (Rachman, 2011). Melalui model pembangunan kapitalis ini,

pembangunan suatu negara pada umumnya didasarkan pada diskursus pembangunan yang

bersumber dari realitas negara-negara maju, dimana pembangunan itu selalu diasosiasikan

dengan industrialisasi, modernisasi pertanian, dan urbanisasi (Escobar, 1995). Pembangunan

dimaknai hanya sebatas suatu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa

mempertimbangkan tentang perbedaan realita dan kompleksitas keadaan di negara

berkembang yang tentu saja berbeda dengan negara maju (Chambers, 1995). Diskursus

pembangunan tersebut menyebabkan kita melupakan apa makna sebenarnya dari

pembangunan, dan kita harus mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya telah benar-benar

diuntungkan dari pengertian pembangunan semacam ini. Misalnya, jika kita melihat kembali

ke Indonesia pada awal 1980-an, negara ini mencapai periode swasembada beras yang singkat

melalui penerapan teknologi modern dalam program akselarasi pertanian yang disebut dengan

"Revolusi Hijau." Tetapi kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa mayoritas petani Indonesia,

yang merupakan petani skala kecil dan buruh tani, masih hidup dalam kemiskinan (White,

2018). Fenomena ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah ketika pembangunan

dilakukan menggunakan lensa pembangunan negara maju tanpa mempertimbangkan konteks

maupun keadaan sosial negara berkembang. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami

model pembangunan yang dipraktikkan pada sektor pertanian Indonesia dan bagaimana

pembangunan yang didasarkan pada transfer teknologi yang sarat modal tersebut berdampak

pada kesejahteraan petani Indonesia.

Diskursus Peran Teknologi dalam Pembangunan

Ketika kita berbicara tentang pembangunan, kita tidak dapat menyangkal peran besar dari

kemajuan teknologi maupun infrastruktur. Baik kita adalah pendukung ide-ide pembangunan

oleh Karl Marx ataupun Adam Smith, kedua aliran pemikiran percaya bahwa kunci untuk

perbaikan masyarakat tertanam dalam inovasi teknologi akan tetapi dengan alasan yang

berbeda. Perbedaan keduanya adalah tujuan pemanfaatan teknologi; ada yang menekankan

penggunaan kemampuan produktifitas teknologi untuk pemenuhan kebutuhan dasar demi

kebermanfaatan masyarakat banyak, adapula yang berfokus pada peningkatan laba entitas

privat yang kemudian akan mengarah pada pengembangan masyarakat (Thomas, 2000).

Namun permasalahan yang timbul dalam situasi saat ini khususnya di negara-negara dunia

ketiga adalah gagasan tentang peran teknologi atau infrastruktur sebagai aktor penting

pembangunan tidak berasal dari hubungan sebab akibat ataupun pemahaman mengenai konteks

sosial di negara berkembang sebagai penerima intervensi teknologi. Melainkan pembangunan

hanya disasarkan dari diskursus yang dibentuk oleh beberapa pihak yang merepresentasikan

pembangungan (Escobar, 1995). Hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri

karena definisi pembangunan yang didefinisikan oleh beberapa pihak tersebut akan

menentukan tujuan dan makna dari penerapan suatu teknologi, yang tentu kemudian akan

menentukan nasib suatu negara yang menerapkan anjuran pembangunan tersebut. Dalam hal

ini, organisasi pembangunan internasional dan para profesional dari negara maju, dengan

persepsi pribadi mereka mengenai pembangunan, merupakan beberapa aktor utama yang

bertanggung jawab atas konstruksi definisi pembangunan yang mereduksi dan

menstandardisasi pembangunan di negara dunia ketiga (Chambers, 1995). Dalam hal ini dunia

barat, sebagai pihak dominan yang menguasai diskursus mengenai pembangunan, memiliki

prakonsepsi dan agenda mereka sendiri mengenai peran teknologi sebagai sarana untuk

mencapai gagasan mereka akan pembangunan. Akibat pandangan bias mereka tentang definisi

pembangunan tersebut, secara historis banyak masyarakat di dunia ketiga yang harus

tereksploitasi dengan sistem yang mereka bentuk.

Dalam diskursus tersebut, cetak biru pembangunan didasarkan pada asumsi dalam teori

modernisasi. Teori ini berasal dari W.W. Rostow, seorang ekonom Amerika yang pada tahun

1960 mempresentasikan "Tahapan Pertumbuhan Ekonomi." Rostow berpendapat bahwa setiap

negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa harus mengkhawatirkan

tentang perbedaan konteks ataupun perbedaan situasi yang ada pada setiap negara (Rostow,

1960). Menurut teorinya setiap negara akan melalui lima tahap proses pembangunan sebagai

berikut: tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas,

tahap menuju kematangan, dan tahap konsumsi massa yang tinggi (Rostow, 1960). Dia percaya

bahwa perubahan yang radikal terkait produktivitas pertanian sangat penting sebagai prasyarat

untuk lepas landas (lepas landas menuju masayarakat modern) (Rostow, 1960). Dia

menekankan bahwa pembangunan adalah masalah solusi teknologi untuk meningkatkan

produktivitas di sektor pertanian maupun industri, yang dapat dicapai dengan adanya intervensi

eksternal oleh bantuan negara yang lebih maju. Selain itu, intervensi ini harus melibatkan

pemerintah nasional di negara berkembang untuk mendukung program bantuan dari negara

yang lebih kaya atau organisasi internasional, contohnya seperti organisasi PBB dan Bank

Dunia (Gore, 2000). Dalam hal ini kita dapat melihat penerapan teori ini dalam praktik

Revolusi Hijau dimana modernisasi dilakukan dengan transfer teknologi top-down, dan praktik

ini diterima secara luas di antara negara-negara dunia ketiga karena sejalan dengan masalah

krisis pangan pada saat itu termasuk di Indonesia.

Revolusi Hijau Indonesia dan Pentingnya Peran Reformasi Agraria

Pada awal tahun 1970-an, diskursus pembangunan yang dibangun pada saat itu adalah

mengenai bagaimana cara mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan akibat krisis pangan

yang berkaitan dengan meningkatnya populasi penduduk dunia (Hart, 2006). Fokus

pembangunan kembali bergeser untuk mencapai swasembada pangan nasional. Revolusi Hijau

yang merupakan transfer kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangbiakan

tanaman secara modern, peningkatan irigasi, pengembangan pupuk anorganik, dan pestisida

modern dipandang sebagai jawaban atas krisis pangan di negara-negara berkembang (Hazell,

2009).

Revolusi Hijau menyebar dengan cepat ke seluruh Asia yang saat itu sedang berkembang

sehingga menyebabkan peningkatan hasil panen yang dramatis, terutama untuk tanaman beras

dan gandum, yang merupakan dua tanaman pangan paling penting bagi negara-negara

berkembang (Hazell, 2009). Program intervensi teknologi pertanian berskala besar ini

melibatkan beberapa aktor seperti lembaga donor internasional, pemerintah, perusahaan, dan

pusat penelitian pertanian, dimana mereka menjanjikan pengurangan kemiskinan dan

keamanan pangan (Bergius & Buseth, 2019). Lebih lanjut, aktor-aktor ini akan membantu

memenuhi prasyarat yang dibutuhkan untuk Revolusi Hijau.

Menurut Hazell, Revolusi Hijau lebih dari sekedar transfer tunggal teknologi. Lebih dari itu,

diperlukan serangkaian kebijakan dan prasyarat untuk memastikan program akselerasi

pertanian ini dapat berfungsi optimal dan efektif pada satu wilayah (Hazell, 2009). Jika petani

ingin mengadopsi program Revolusi Hijau, mereka membutuhkan akses ke seperangkat input

seperti pupuk, benih unggul, pestisida, irigasi air, kredit musiman, pengetahuan untuk

menggunakannya, dan akses ke pasar dengan harga yang menguntungkan dan stabil (Hazell,

2009).

Dan untuk mencapai prasyarat-prasyarat ini dibutuhkan tingkat akumulasi investasi yang tinggi

pada biaya penelitian dan pengembangan pertanian, pembangunan jalan-jalan, irigasi, listrik,

dan infrastruktur lainnya, serta perlu adanya lembaga-lembaga privat dan publik yang efektif

dalam membantu proses pertanian (Hazell, 2009). Hanya dengan kondisi-kondisi seperti itulah

Revolusi Hijau memungkinkan untuk membuat keuntungan produktivitas yang signifikan.

Jika kita melihat kembali Revolusi Hijau Indonesia, program tersebut dimulai pada awal tahun

1970-an, dan negara Indonesia mencapai periode swasembada beras yang singkat pada tahun

1980-an melalui program ini (White, 2018). Program Revolusi Hijau mewajibkan petani untuk

membeli paket modernisasi pertanian berupa benih jenis baru, pupuk, pestisida, fasilitas irigasi,

dan teknik pertanian baru untuk meningkatkan tingkat produksi mereka. Program ini dibuat,

didanai, dan diimplementasikan melalui lembaga pembangunan internasional dengan

perusahaan transnasional sebagai pemegang proyek yang memberikan layanan teknologi dan

input pertanian (Rachman, 2011). Pada saat itu tampaknya transfer teknologi tersebut telah

berhasil mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Namun, pada nyatanya ada berbagai

masalah yang timbul karena program ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Revolusi

Hijau lebih dari sekadar intervensi teknologi; diperlukan serangkaian kebijakan untuk

menciptakan prasyarat Revolusi Hijau. Indonesia, khususnya di pulau Jawa, diskursus yang

dibangun melalui program Revolusi Hijau pada waktu itu adalah bahwa ketika peningkatan

produktivitas pertanian meningkat, petani dapat berinvestasi untuk memperluas kegiatan non-

pertanian dan mendapatkan penghasilan dari usaha non-pertanian tersebut. Tetapi tampaknya

mereka melupakan tentang kondisi sosial kepemilikan tanah di Indonesia yang tentunya

berbeda dengan negara maju.

Hak kepemilikan tanah adalah faktor penting dalam keberhasilan Revolusi Hijau. Hal ini akan

menentukan siapa yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari intervensi teknologi dalam

Revolusi Hijau yang sarat modal tersebut. Masalah yang seringkali harus dihadapi di negara

berkembang adalah bahwa hak atas properti didefinisikan oleh hukum informal dan belum

diformalkan (De Soto, 1993). Hak kepemilikan tanah secara informal yang seringkali terjadi

di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa negara-negara dunia ketiga pada dasarnya

masih menghadapi tantangan yang dihadapi para politisi negara-negara barat 100-200 tahun

yang lalu (De Soto, 1993).

Menurut studi Agro-Economic Survei (AES) di Indonesia, khususnya di pulau Jawa pada tahun

1970-an, mayoritas pemilik tanah umumnya bukan merupakan petani. Banyak dari mereka

adalah pejabat desa dan pemilik usaha di sisi hulu dan hilir pertanian; kepemilikan tanah

mereka adalah sumber pendapatan melalui sewa tanah (White, 2018). Selain itu, Sinaga dan

White mengidentifikasi kelas agraria di pedesaan Jawa menjadi empat kategori, yakni: petani

kaya dengan kepemilikan tanah lebih dari 2 ha; petani menengah yang memiliki 40,5–2,0 ha;

petani kecil yang menguasai kurang dari 0,5 ha; dan buruh tani yang tidak memiliki tanah

(Sinaga & White, 1980).

Semua kelas terlibat dalam kegiatan non-pertanian, tetapi perbedaan kontrol mereka atas tanah

memengaruhi kemampuan mereka untuk berkembang, dan mengakumulasi modal dari hasil

pertanian, ke kegiatan non-pertanian. Dalam kasus di pulau Jawa ini, proporsi kepemilikan

tanah mayoritas penduduk pedesaan adalah 60-70 persen tidak memiliki tanah atau memiliki

kurang dari 0,5 ha (Rachman, Savitri, & Shohibuddin, 2009). Di bawah kondisi distribusi tanah

yang tidak merata, mereka hanya menjadi buruh atau pekerja upahan di pertanian yang lebih

besar dan hanya pemilik lahan yang lebih besar yang bisa mendapatkan surplus dari kegiatan

pertanian dari Revolusi Hijau dan kemudian diinvestasikan dalam kegiatan non-pertanian

dengan pengembalian keuntungan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya meskipun ada surplus

akibat implementasi Revolusi Hijau, namun petani skala kecil dan buruh tani tak bertanah

masih hidup dalam kemiskinan.

Jika kita belajar dari kisah sukses Revolusi Hijau Jepang pada periode 1950 hingga 1980, kita

dapat melihat perbedaan distribusi kepemilikan tanah di Jepang dimana telah lebih dahulu

terstruktur dan terbagi secara merata apabila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia.

Sebelum menerapkan Revolusi Hijau, pemerintah Jepang telah melakukan reformasi agraria.

Reformasi agraria Jepang telah berhasil merombak konsentrasi kepemilikan tanah, dan

landlessness tidak ada lagi.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat agraria dapat mengakumulasi pendapatan mereka dari

sektor pertanian dan kemudian berinvestasi lebih lanjut dalam membangun pertanian mereka

maupun pada kegiatan non-pertanian (Rachman, Savitri, & Shohibuddin, 2009). Dalam hal ini,

Jepang menunjukkan tahapan modernisasi oleh Rostow secara akurat dimana surplus dari

sektor pertanian melalui intervensi teknologi dalam Revolusi Hijau dapat diinvestasikan dalam

kegiatan non-pertanian, dan ketika pendapatan non-pertanian meningkat, surplus tersebut

diinvestasikan untuk lebih memperluas kegiatan non-pertanian yang akan mengarah pada

pembentukan masyarakat modern.

Reformasi agraria telah menjadi titik awal yang penting bagi Jepang dalam penguatan sistem

produksi pertanian yang didominasi oleh petani skala kecil (Djurfeldt, Holmén, Jirström, &

Larsson, 2005). Sebenarnya, di Indonesia sendiri khususnya di pulau Jawa, pernah

merencanakan program reformasi agraria pada tahun 1960-an, yaitu beberapa tahun sebelum

terjadinya pelaksanaan Revolusi Hijau, tetapi program ini dihentikan pada awal rezim Suharto

(1966-1998) karena reformasi agraria dianggap sebagai pergerakan komunis dan merupakan

visi sosialis Soekarno dimana hal tersebut dianggap tidak selaras dengan model pembangunan

kapitalis (Rachman, 2011). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intervensi teknologi

pada sektor pertanian yang sarat modal tanpa adanya distribusi tanah yang adil melalui proses

reformasi agraria dapat memperburuk situasi yang ada.

Redefinisi Reformasi Agraria di Indonesia

Ketika berakhirnya era Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, manuver ruang politik baru

menjadi lebih dimungkinkan. Gagasan reformasi agrarian dihidupkan kembali oleh kolaborasi

aktivis gerakan agraria dan Badan Pertanahan Nasional (“BPN”). Pada tahun 2007, Presiden

Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan implementasi program

redistribusi tanah, yang merupakan bagian dari kebijakan reformasi agraria. Program ini adalah

strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, yang terdiri dari redistribusi tanah negara

untuk masyarakat miskin pedesaan dan program pendaftaran tanah (Rachman, 2011).

Ironisnya, karena beberapa tantangan politik, program reformasi agraria yang ambisius ini

direduksi maknanya dan diredefinisikan menjadi program sertifikasi kepemilikan tanah, yang

pada dasarnya memiliki esensi yang berbeda dengan reformasi agraria yang genuine. Lebih

lanjut, pembingkaian ulang reformasi agrarian menjadi hanya sebatas sertifikasi kepemilikan

tanah ini menimbulkan konflik antara BPN dengan aktivis agraria karena program tersebut

dianggap hanya mendukung kepentingan model pertumbuhan ekonomi neoliberal saat ini

(Rachman, 2011). Mereka menekankan bahaya karakter predator dan serakah dari ekonomi

kapitalis, sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dianggap hanyalah sebagai

alat sistematis yang memaksa petani kecil untuk menjual tanah mereka dengan cepat kepada

pemilik modal besar karena beratnya tekanan kondisi sosial ekonomi saat ini (Rachman, 2011).

Aktivis agraria Indonesia, Gunawan Wiradi, mengkritik sertifikasi tanah oleh pemerintah yang

dilakukan tanpa fundamental framework yang jelas, karena reformasi agraria tidak hanya

sekedar membagikan sertifikat tanah, dan menurutnya tidak ada negara yang melakukan

reformasi agraria seperti itu (Wiradi, 2016). Dia berpendapat bahwa reformasi agraria yang

genuine harus didasarkan pada fundamental framework, apakah itu model kapitalis seperti

Amerika Serikat, model neopopulis seperti Jepang, dan Korea Selatan, atau bahkan model

sosialis, semua itu harus didasarkan pada basis penelitian yang kuat tentang konteks kondisi

sosial, struktur kepemilikan, dan ekologi tanah (Wiradi, 2016).

Sayangnya, Indonesia tidak memiliki satu peta tematik yang dapat digunakan sebagai dasar

untuk merumuskan kebijakan reformasi agrarianya. Inisiatif Kebijakan Satu Peta baru diambil

pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo, dengan penyelesaiannya yang ditargetkan pada

akhir tahun 2020 (OPEN GOV, 2020). Sistem yang tidak adil pada sektor pertanian di

Indonesia ini juga berdampak pada generasi muda Indonesia yang memandang petani sebagai

pekerjaan buruh kelas bawah, yang hidupnya penuh dengan eksploitasi (Aji, 2019).

Meskipun para pemuda tersebut tidak mengerti bagaimana sebenarnya mekanisme eksploitasi

itu berakar, namun citra buruk petani sudah cukup mempengaruhi sikap apatisme mereka

terhadap dunia pertanian. Saat ini banyak generasi petani yang lebih tua mencapai usia yang

tidak produktif, namun generasi yang lebih muda lebih memilih bekerja pada pekerjaan

berbasis karir di daerah perkotaan (Aji, 2019). Ironisnya pemerintah melihat hal ini sebagai

permasalahan baru dan melupakan fakta bahwa sistem pertanian yang mereka ciptakan juga

berperan dalam pembentukan citra petani saat ini (Aji, 2019).

Kesimpulan

Kita dapat melihat bahwa diskursus mengenai pembangunan yang menekankan transfer

teknologi dari negara yang lebih maju akan mampu membawa pembangunan dan memperbaiki

masalah di negara-negara berkembang, kadang tidak relevan dengan realitas negara

berkembang. Ada beberapa masalah sosial yang perlu diperbaiki secara sosial atau bahkan

secara politis. Dari kasus Indonesia, kita dapat melihat bagaimana implementasi Revolusi Hijau

tidak didasarkan pada pemahaman tentang kondisi sosial dan konteks kepemilikan tanah

Indonesia. Di bawah kondisi distribusi tanah yang tidak merata, petani yang tidak memiliki

tanah hanya menjadi pekerja upahan di pertanian yang lebih besar dan hanya pemilik lahan

yang lebih besar yang bisa mendapatkan surplus dari kegiatan pertanian dari Revolusi Hijau

dan kemudian dapat berinvestasi dalam bisnis non-pertanian dengan pengembalian keuntungan

yang lebih tinggi. Jika kita melihat Revolusi Hijau Jepang, reformasi agraria adalah salah satu

elemen penting untuk memodernisasi masyarakat melalui pertanian. Reformasi agraria Jepang

telah berhasil menghilangkan konsentrasi kepemilikan tanah, dan landlessness tidak ada lagi,

sehingga semua lapisan populasi pertanian dapat mengakumulasikan pendapatan dari lahan

mereka dan berinvestasi dalam membangun pertanian mereka maupun bisnis non-pertanian.

Sistem yang tidak adil ini juga membuat masalah regenerasi petani. Ke depan, pembangunan

yang relevan yang didasarkan pada pemahaman konteks dan situasi keadaan di Indonesia perlu

dilakukan.

Daftar Pustaka

Aji, G. B. (2019). Setengah Abad Ketergantungan Catatan Untuk Generasi Milenial. Insist Press.

Anderson., B. R. (2002). Bung Karno and the Fossilization of Soekarno's Thought. Indonesia, (74), 1-

19. doi:10.2307/3351522.

Bergius, M., & Buseth, J. T. (2019). Towards a green modernization development discourse: the new

green revolution in Africa. Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norway.

Bornstein, D. (2007). “The Light in my Head Went On.”. In How to Change the World: Social

Entrepreneurs and the Power of New Ideas, 21-40. Oxford University Press.

Chambers, R. (1995). “Poverty and Livelihoods: Whose reality counts?”. Environment and

Urbanization, Vol. 7, No. 1:173-204.

De Soto, H. (1993). “The missing ingredient.” . The Economist 328, no. 7828: 8-10.

Djurfeldt, G., Holmén, H., Jirström, M., & Larsson, R. (2005). The African Food Crisis: Lessons from

the Asian Green Revolution. CABI Publishing.

Escobar, A. (1995). “Imagining a Post-Development Era.” In Power of Development edited by J. Crush.

. London: Routledge.

Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the Third World.

Princeton, N.J: Princeton University Press.

Frank, A. G. (1966). “The Development of Underdevelopment.” . Monthly Review (18), 17-31.

Gore, C. (2000). “The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing

Countries.” . World Development 28(5): 789-804.

Hart, G. (2006). “Beyond Neoliberalism? Post-Apartheid Developments in Historical and Comparative

Perspective.”. In The Development Decade? edited by V. Padayachee, 13–32. Pretoria, South

Africa: HSRC Press,.

Hazell, P. B. (2009). The Asian Green Revolution . INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH

INSTITUTE .

Hirschman, A. (1981). “The Rise and Decline of Development Economics.” In Essays in Trespassing:

Economics to Politics and Beyond. Cambridge University Press., 1-24.

Huat, C. B. (2004). Communitarian Politics In Asia. RoutledgeCurzon Taylor & Francis Group, 148.

Moon, S. (1998). Takeoff or Self-Sufficiency? Ideologies of Development in Indonesia, 1957-1961.

Technology and Culture, 39(2), 187-212.

Rachman, :. N., Savitri, L. A., & Shohibuddin, M. (2009). Questioning pathways out of poverty:

Indonesia as an illustrative case for the World Bank's transforming countries. The Journal of

Peasant Studies, 36:3, 621-627.

Rachman, N. F. (2011). The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia.

Berkeley: University of California.

Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge:

Cambridge University Press.

Sinaga, R., & White., B. (1980). Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya

dengan Kemiskinan Struktural in Alfian et al., eds. Kemiskinan struktural:suatu bunga rampai.

Jakarta: Pulsar.

Thomas, A. (2000). “Meanings and Views of Development” In Poverty and Development: Into the 21st

century. Oxford University Press., 23-48.

White, B. (2018). Marx and Chayanov at the margins: understanding agrarian change in Java. The

Journal of Peasant Studies.

Wiradi, G. (2016). Agrarian Reform General Concept. This writing is a concise note of the speech given

by Gunawan Wiradi on the event of "Temu Tani Se-Jawa, YTKI, Jakarta, May 1st 2003.

Tentang Penulis

Yoga Adi Pradipta adalah Anggota Komisi Teknologi PPI Dunia

2019/2020 dan Mahasiswa Master of Science dalam bidang Digital

Society di International Institute of Information Technology

Bangalore, India.