KATA PENGANTAR - jatimprov.go.id€¦ · KATA PENGANTAR . S. ebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, maka

Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2016.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur. Dimsamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan

informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Surabaya, Desember 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS Pembina Utama Madya

NIP. 19620425 198711 1 001

Kata Pengantar - Halaman i

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Desember 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS Pembina Utama Madya

NIP. 19620425 198711 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan No. 102-108 Telpon (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339

S U R A B A Y A 60174

Pernyataan Tanggung Jawab – Halaman ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar i Pernyataan Tanggung Jawab ii Daftar Isi iii Daftar Tabel iv Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional

Neraca SKPD Catatan atas Laporan Keuangan 1

BAB I Pendahuluan 1 Latar Belakang 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 3

BAB II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan 5 Ekonomi Makro 5 Kebijakan Keuangan 7

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 10 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 10 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

10

Capaian Kinerja Program Kegiatan SKPD Tahun 2016 BAB IV Kebijakan Akuntansi 11

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 11 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 13 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 14 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

15

BAB V Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan 16 I. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 16 II. Penjelasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) 20 III. Penjelasan Laporan Operasional 21 IV. Penjelasan Neraca 24 IV. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 29

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan 30 Dasar Hukum 30 Domisili 30 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 30

BAB VII Penutup 33 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Realisasi Anggaran (AK 18) Laporan Realisasi Anggaran (AK 31B)

Laporan Realisasi Anggaran (AK 31C) Daftar Piutang Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Investasi Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Perhitungan Sisa Kas UP/GU/TU Laporan Perhitungan PFK Pemungutan Melalui SP2D Laporan Perhitungan PFK Pemungutan Melalui SPJ Sisa Kas Lalu yang disetor

Lampiran Pendukung Mutasi Barang Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Laporan Persediaan barang Laporan Posisi Barang Milik Daerah Naskah Perjanjian Hibah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rekening Koran Desember 2016 Surat Tanda Setoran (STS)

Daftar Isi – Halaman iii

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1

Ringkasan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015

17

2 Ringkasan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 18 3 Ringkasan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 19 4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 20 5 Ringkasan Beban Pegawai TA 2016 21 6 Ringkasan Beban Barang dan Jasa TA 2016 22 7 Ringkasan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 23

Daftar Tabel – Halaman iv

URAIAN TA 2016 TA 2015

Belanja Pegawai - B. Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan 11.616.360.090,00 11.027.097.026,00 Tambahan Penghasilan PNS 10.383.609.438,00 3.152.130.040,00

Belanja Pegawai - Belanja Langsung

Honorarium Kegiatan PNS 8.886.327.000,00 10.716.704.000,00 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS 99.150.000,00 55.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0,00 0,00Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD 1.834.900.000,00 1.335.600.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 593.550.000,00 562.350.000,00 Upah Harian Tenaga Kasar 0,00 0,00Honorarium Kegiatan Non PNS 2.260.938.000,00 2.245.765.000,00 Uang Lembur 5.954.729.000,00 0,00

Uang Lembur PNS 0,00 7.454.591.999,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 614.895.000,00

Total Belanja Pegawai 41.629.563.528,00 37.164.233.065,00

URAIAN PAGU REALISASI %5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.522.188.142,00 2.380.411.620,00 94,38%5 2 2 01 02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 309.183.000,00 304.950.800,00 98,63%5 2 2 01 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 271.600.000,00 262.132.887,00 96,51%5 2 2 01 05 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 224.629.600,00 222.730.310,00 99,15%5 2 2 01 07 Belanja Cenderamata/ Souvenir 37.500.000,00 36.465.000,00 97,24%5 2 2 01 08 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis 18.140.000,00 16.275.600,00 89,72%5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5.000.000,00 1.592.000,00 31,84%5 2 2 02 03 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 8.824.625,00 8.660.850,00 98,14%5 2 2 02 07 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 869.000,00 - 0,00%5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 142.000.000,00 110.226.652,00 77,62%5 2 2 03 02 Belanja Air 65.000.000,00 56.526.000,00 86,96%5 2 2 03 03 Belanja Listrik 1.411.000.000,00 1.328.633.868,00 94,16%5 2 2 03 04 Belanja Surat Kabar/Majalah 90.968.000,00 80.396.000,00 88,38%5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 228.250.000,00 218.480.803,00 95,72%5 2 2 03 06 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 59.250.000,00 44.974.370,00 75,91%5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 53.400.000,00 38.005.506,00 71,17%5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan Konsumsi 3.510.300.000,00 3.437.600.000,00 97,93%5 2 2 03 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 50.000.000,00 49.980.000,00 99,96%5 2 2 03 15 Belanja Jasa Outsourcing 241.760.000,00 240.108.000,00 99,32%5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1.001.000.000,00 941.954.540,00 94,10%5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 106.875.000,00 104.989.500,00 98,24%5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pengamanan 29.200.000,00 19.350.000,00 66,27%5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 831.285.000,00 831.285.000,00 100,00%5 2 2 03 24 Belanja Jasa Event Organizer 250.000.000,00 249.447.000,00 99,78%5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.211.824.000,00 3.859.900.000,00 91,64%5 2 2 03 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00%5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 157.000.000,00 152.210.750,00 96,95%5 2 2 05 01 Belanja Service Kendaraan Bermotor 197.100.000,00 197.098.863,00 100,00%5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 2.421.336.733,00 2.159.598.613,00 89,19%5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.000.000,00 34.000.000,00 94,44%5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 176.900.000,00 112.221.000,00 63,44%5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.250.000,00 - 0,00%5 2 2 10 07 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.250.000,00 21.175.000,00 77,71%5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan 2.583.365.000,00 2.017.889.858,00 78,11%5 2 2 12 01 Belanja Pakaian Dinas Harian 312.420.000,00 310.130.250,00 99,27%

KODE REKENING

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN PAGU REALISASI %KODE REKENING5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 215.375.000,00 207.573.300,00 96,38%5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.309.995.000,00 4.243.022.804,00 98,45%5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.840.756.000,00 4.489.836.812,00 92,75%5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 58.200.000,00 55.650.000,00 95,62%5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 906.154.000,00 872.248.600,00 96,26%5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.661.053.000,00 1.647.284.793,00 99,17%5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman 42.500.000,00 41.525.000,00 97,71%5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 99.302.500,00 99,30%5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 15.839.936.900,00 15.604.158.428,00 98,51%5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning ) 750.000.000,00 699.798.000,00 93,31%5 2 2 21 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 100.000.000,00 99.275.000,00 99,28%5 2 2 21 05 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 130.000.000,00 129.082.500,00 99,29%

URAIAN PAGU REALISASI %

5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan Kantor 980.176.000,00 950.595.710,00 96,98%5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 675.863.000,00 667.909.000,00 98,82%5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 16.910.000,00 13.986.500,00 82,71%5 2 3 27 01 Belanja Modal Software 350.000.000,00 325.160.000,00 92,90%

KODE REKENING

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN

Ekonomi Makro Ekonomi Makro

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, utamanya pembangunan di bidang ekonomi semakin meningkat

seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam,

kualitas sumber daya menusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan

kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi dunia (global), kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif

dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan

pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan

situasi perekonomian global.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam

suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas

dasar harga konstan (ADHK). Perekonomian Jawa Timur yang diukur

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selama kurun waktu

2015-2016 mengalami peningkatan. Total nilai PDRB tahun 2015 dihitung

atas dasar harga berlaku, mencapai Rp. 1.692,90 triliun, meningkat sebesar

Rp. 1.855,04 triliun tahun 2016. Sedangkan bila dihitung atas dasar harga

konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp.

1.331,39 triliun meningkat menjadi Rp. 1.405,24 triliun pada tahun 2016.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55 persen,

meningkat dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,44 persen. Dari sisi

produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18 persen;

diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,49 persen;

Infromasi dan Komunikasi sebesar 7,57 persen; Jasa Keuangan dan

Asuransi sebesar 6,99 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2016

didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan

dengan kontribusi sebesar 28,92 persen; Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 13,31 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan

Reparasi Mobil- Sepeda Motor sebesar 18,00 persen. Struktur PDRB Jawa

Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh

Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman 5


komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga yang mencapai lebih dari

separuh PDRB Jawa Timur (59,71 persen), komponen lain yang memiliki

peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB

(28,75 persen), impor luar negeri (17,71 persen), ekspor luar negeri (14,21

persen), pengeluaran konsumsi pemerintah (6,33 persen), net ekspor antar

daerah (7,03 persen), dan pengeluaran konsumsi LNPRT (1,20 persen).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV-2016 sebesar

5,48 persen bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y). Pada triwulan ini

komponen yang mengalami kontraksi komponen pengeluaran konsumsi

LNPRT dan pemerintah yang masing-masing sebesar -0,21 persen dan

24,41 persen, hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya pilkada baik dilevel

provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pada pemerintahan terjadi

karena pengetatan anggaran terutama untuk belanja barang dan modal.

Komponen-komponen yang lainnya mengalami pertumbuhan, tertinggi

dialami oleh net ekspor antar daerah sebesar 58,68 persen, karena kegiatan

bongkar muat barang dan peti kemas di pelabuhan tanjung perak meningkat,

ekspor migas yang mencapai 23 persen serta liburan natal, akhir tahun dan

anak sekolah meningkatkan jumlah wisatawan domestik berlibur ke Jawa

Timur. Impor luar negeri juga tumbuh 12,15 persen dipengaruhi oleh impor

gula, bahan kimia organik, perhiasan, mesin dan besi baja yang meningkat.

Ekspor luar negeri tumbuh 9,69 persen, dipengaruhi oleh kenaikan ekspor

barang komoditas tembaga, lemak nabati/hewani, tembakau dan kayu, serta

naiknya jumlah wisatawan asing sebesar 11 persen dengan ditandai

naiknya tingkat hunian kamar/hotel sebesar 7 persen. Pembentukan modal

tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,68 persen, walaupun terjadi perlambatan pada

realisasi PMA dan PMDN akan tetapi pertumbuhan PMTB cenderung

didorong oleh pengadaan semen yang naik sebesar 13 persen dan impor

barang modal naik 21 persen. Pengeluaran konsumsi rumahtangga tumbuh

4,98 persen, karena dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga yang

semakin membaik serta inflasi Jawa Timur yang relatif terkendali.



Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi

dua bagian yaitu manajemen penerimaan (pendapatan) daerah dan

manajemen pengeluaran (belanja) daerah. Kedua komponen tersebut akan

sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka

melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi

daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004

menyebabkan adanya perubahan dalam manajemen/pengelolaan keuangan

daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting

reform atau reformasi anggaran.

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu

kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah (revenue policy) dan

kebijakan di bidang pengeluaran/pembelanjaan keuangan daerah

(expenditure policy). Kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut

mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat

bersinergi. Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di samping dapat meningkatkan

penerimaan/pendapatan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat

mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi

pengeluaran/belanja.

APBD merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan

keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan

pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan

bidang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima. Akuntansi pendapatan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 595.226.772,75 yang terdiri atas

Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja dan Pendapatan

Sewa Gedung dan Bangunan.



II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Selama periode Tahun Anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sebesar Rp. 97.904.345.000,00 realisasi sebesar

Rp. 91.632.873.115,00 atau 93.59 % dari total Anggaran untuk membiayai :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 24.003.500.000,00 untuk

membiayai gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS

terealisasi sebesar Rp 21.999.969.528,00 atau sebesar 91.65%

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 73.900.845.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 69.632.903.587,00 atau 94,22% untuk membiayai 12 program

kegiatan sebagaimana berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran

2016 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.733.122.111,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 5.445.546.899.00,00 atau 94,98%;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun

Anggaran 2016 mendapat alokasi dana sebesar

Rp. 7.894.321.989,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.667.251.879,00

atau 97,12%;

c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi sebesar


atau 93.08%;

d) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2016

mendapat alokasi sebesar Rp. 1.343.831.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 970.252.350,00 atau 72,20%;

e) Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran

2016 mendapat alokasi sebesar Rp. 4.537.887.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 3.513.297.744,00 atau 77,42%;

f) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Tahun

Anggaran 2016 mendapat alokasi sebesar Rp. 5.765.575.550,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 5.566.464.845,00 atau 96,55%;



g) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan PembangunanTahun

Anggaran 2016 mendapat alokasi sebesar Rp. 7.607.844.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 7.073.035.317,00 atau 92,97%;

h) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi sebesar


atau 95,43%;

i) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah pada

Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi Anggaran sebesar


atau 98,67%;

j) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi Anggaran sebesar


atau 96,63%;

k) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional pada

Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi Anggaran sebesar


atau 99,53%;

l) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi

Anggaran sebesar Rp. 5.024.872.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 4.642.749.368,00 atau 92,40%.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Program dan kegiatan

yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur selama Tahun Anggaran pada 2016.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, terdapat beberapa

hambatan dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak

berjalan maksimal, antara lain :

1. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif dan

matang sehingga terjadi penumpukkan jadwal kegiatan yang

berdampak pada tingkat penyerapan anggaran yang kurang

maksimal;

2. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan

keterbatasan personil, hal ini disebabkan oleh beberapa pegawai di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur yang purna tugas, mutasi, maupun promosi tanpa

diimbangi penambahan, sehingga beban kerja bertambah;

3. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan akan aturan dan

perundangan yang berlaku, sehingga menimbulkan keraguan

baik selama proses kegiatan berjalan maupun proses

pertanggungjawaban.


NO

123456789101112131415161718192021

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN ANGGARAN 2016

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 329.899.956,00 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 1.020.228,00

Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor -

Beban Penyusutan Alat Komunikasi 61.091.567,00 Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya -

Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 544.488,00 Beban Penyusutan Alat Kantor 278.543.842,00

Beban Penyusutan Alat Ukur 885.060,00 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 250.316.004,00

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 525.121.010,00 Beban Penyusutan Alat Studio 597.353.828,00

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 43.834.992,00 Beban Penyusutan Buku -

Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 4.582.812,00 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 500.345.568,00

JUMLAHURAIAN

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN 3.564.014.522,00

Beban Penyusutan Senjata Api 398.472,00 Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium 2.895.972,00

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 27.600.546,00 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 14.173.245,00

Beban Penyusutan Jaringan Listrik 6.204.120,00 Beban Penyusutan Komputer 919.202.812,00


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN SKPD

I. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan

Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual Informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh Pernyataam Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang

menggunakan basis akrual.

Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja

keunagan dengan lapran realisasi anggaran. laporan rekonsiliasi dimulai dengan

penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang

disusun berdasarkan basis akrual.

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan Anggarannya

dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan Tahun 2016

Realisasi Pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur sebesar Rp. 595.226.772,75 yang terdiri atas Pendapatan Dari

Pengembalian Pembayaran Belanja sebesar Rp. 490.426.772,75, serta

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 104.800.000,00. Realisasi Belanja Tahun 2016

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.

91.632.873.115,00. Sehingga apabila nilai Realisasi Belanja tersebut dihadapkan

pada pagu Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 97.904.345.000,00, realisasi

yang terjadi adalah sebesar 93,59% yang artinya terdapat efisiensi dan efektivitas

atau sebab lainnya sebesar Rp. 6.271.471.885,00 atau 6.41%. Realisasi Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 21.999.969.528,00 dan Realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp. 69.632.903.587,00 terdiri dari (I) Belanja Pegawai

sebesar Rp. 19.629.594.000,00; (II) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

48.045.658.377,00; (III) Belanja Modal sebesar Rp. 1.957.651.210,00.



Realisasi Belanja Pegawai TA. 2016

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

Rp. 19,629,594,000.00,00 atau 92,25% dari pagu Anggaran Rp.

45,327,258,000.00. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka

prosentase realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan

sebesar Rp. 589,263,064.00 atau sebesar 5.34% sebagaimana berikut rincian : URAIAN REALISASI

TA 2016 REALISASI

TA 2015 Belanja Pegawai – B.Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan 11.616.360.090,00 11,027,097,026.00 Tambahan Penghasilan PNS 10.383.609.438,00 3,152,130,040.00

Belanja Pegawai – Belanja Langsung Honorarium PNS/ Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,887,447,000.00 10,716,704,000.00 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

99,150,000.00 55,100,000.00

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD 1,834,900,000.00 1,335,600,000.00 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah,dan sistem informasi

593,550,000.00 562,350,000.00

Honorarium Kegiatan Non PNS 2,259,818,000.00 2,245,765,000.00 Uang Lembur 5,954,729,000.00 0.00 Uang Lembur PNS 0.00 7,454,591,999.00 Uang Lembur Non PNS 0.00 614,895,000.00 Total Belanja Pegawai 19,629,594,000.00 37,164,233,065.00

Adapun belanja Uang Lembur mulai Tahun Anggaran 2016 kembali menjadi

1(satu) akun belanja dan tidak dibedakan antara Uang Lembur PNS dan Uang

Lembur Non PNS.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2016

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 48,045,658,377,00 dari total Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp 50,554,138,000,00 atau sebesar 95.04%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka prosentase realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,397,272,797.00.00 atau sebesar 5.34% sebagaimana berikut rincian:



URAIAN REALISASI

TA 2016 REALISASI

TA 2015 Belanja Alat Tulis Kantor 2,380,411,620.00 2,405,496,972.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 304,950,800.00 396,900,700.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

262,132,887.00 277,297,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

222,730,310.00 150,601,000.00

Belanja Cenderamata/ Souvenir 36,465,000.00 76,560,000.00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis

16,275,600.00 13,342,000.00

Biaya Pembelian Buku Cek 1,592,000.00 768,000.00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 8,660,850.00 0.00 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 0.00 722,250.00 Belanja Telepon/Faksimili 110,226,652.00 116,239,128.00 Belanja Air 56,526,000.00 62,139,300.00 Belanja Listrik 1,328,633,868.00 1,407,549,967.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 80,396,000.00 71,780,500.00 Belanja Langganan Multimedia 218,480,803.00 215,944,502.00 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 44,974,370.00 26,857,745.00 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 38,005,506.00 44,020,900.00 Belanja Akomodasi dan Konsumsi 3,437,600,000.00 3,547,787,503.00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 49,980,000.00 49,980,000.00 Belanja Jasa Outsourcing 240,108,000.00 91,304,400.00 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 941,954,540.00 1,327,188,670.00 Belanja Jasa Dekorasi 104,989,500.00 94,020,300.00 Belanja Jasa Pengamanan 19,350,000.00 8,300,000.00 Belanja Jasa Cleaning Service 831,285,000.00 790,769,100.00 Belanja Jasa Event Organizer 249,447,000.00 238,590,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 0.00 73,951,900.00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3,859,900,000.00 2,913,150,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 7,500,000.00 14,400,000.00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 152,210,750.00 145,814,150.00 Belanja Service Kendaraan Bermotor 197,098,863.00 182,363,045.00 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 2,159,598,613.00 2,278,059,675.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 34,000,000.00 34,500,000.00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 112,221,000.00 70,120,000.00 Belanja sewa meja kursi 0.00 1,375,000.00 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21,175,000.00 39,010,000.00 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,017,889,858.00 1,832,409,749.00 Belanja Pakaian Dinas Harian 310,130,250.00 270,094,100.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 207,573,300.00 160,715,500.00 Belanja Pakaian Khusus 0.00 99,038,500.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,243,022,804.00 3,060,898,619.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,489,836,812.00 4,171,078,781.00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 55,650,000.00 128,714,500.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 872,248,600.00 895,506,190.00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,647,284,793.00 2,869,357,157.00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

0.00 141,554,600.00

Belanja Pemeliharaan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman

41,525,000.00 0.00

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 99,302,500.00 324,782,500.00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 15,604,158,428.00 13,793,791,477.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) 699,798,000.00 49,445,000.00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 99,275,000.00 479,802,700.00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

129,082,500.00 204,292,500.00

Total Belanja Barang dan Jasa 48,045,658,377.00 45,648,385,580.00



Realisasi Belanja Modal TA. 2016

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1,957,651,210,00 dari total Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp 2,022,949,000.00 atau sebesar 96,77%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka prosentase realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,312,416,996.00 atau sebesar 40,13% sebagaimana berikut rincian:

URAIAN REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 0.00 7,234,700.00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

950,595,710.00 2,254,414,006.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 667,909,000.00 779,267,500.00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13,986,500.00 5,786,000.00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 0.00 131,505,000.00 Belanja Modal Software 325,160,000.00 91,861,000.00 Total Belanja Modal 1,957,651,210.00 3,270,068,206.00

Realisasi belanja modal sebagaimana tabel diatas yang tercatat sebagai

Aset Tetap adalah sebesar Rp. 1.656.461.070,00, Aset Tak Berwujud sebesar

Rp. 325.160.000,00 dan Aset Ekstra Komptabel sebesar Rp. 0,00.



II. PenjelasanSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp. 6.271.471.885,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 2,964,485,325.00 atau menurun sebesar

32.10% yang merupakan penghematan belanja atau yang lainnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – (SILPA)

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 91.632.873.115,00

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan P-APBD Tahun

Anggaran 2016 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar

6.271.471.885,00. Bila dibanding dengan SILPA Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp. 9.235.957.210,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 2,964,485,325.00 dan

berikut ringkasan Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA) Tahun Anggaran

2016 danTahun Anggaran 2015 sebagaiberikut :

URAIAN T.A. 2016 T.A. 2015

Pagu Anggaran 97.904.345.000,00 94.005.750.500,00 Realisasi 91.632.873.115,00 84.769.793.290,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 6.271.471.885,00

9.235.957.210,00



III. Penjelasan Laporan Operasional (LO) Penjelasan Laporan Operasional (LO) Realisasi Pendapatan (LO) TA 2016

Realisasi Pendapatan (LO) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur sebesar Rp. 132.624.881,00 yang terdiri atas Pendapatan Sewa

Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 112.649.997,00, Pendapatan Hibah Barang

dari Pemerintah sebesar Rp 19.974.884,00. Laporan Operasional (LO) TA 2016

Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2016 adalah

sebesar Rp. 93,280,373,153.00,00 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar

Rp. 93,276,373,153,00 dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar

Rp. 4.000.000,00. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai sebesar

Rp. 41,629,563,528.00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 45.666.091.086,00

serta Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 3,607,925,794.00

Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016

Defisit Kegiatan Non Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.000.000,00 berasal

dari Defisit Penjualan Aset Lain-Lain sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa

Timur Nomor 188/44/KPTS/013/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan Berita Acara

Penjualan No. 028/1433/202/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penghapusan

Barang Inventaris Dari Daftar Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah

melakukan pelepasan Aset dengan nilai sebesar Rp. 1.193.491.250,00 (bukti

setoran Hasil Penjualan dan Surat Keputusan terlampir). Beban Pegawai TA. 2016

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 41,629,563,528.00

dengan perincian sebagai berikut : NO URAIAN TOTAL

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO 9,244,041,720.00 2 Tunjangan Keluarga - LO 891,581,362.00 3 Tunjangan Jabatan - LO 274,450,000.00 4 Tunjangan Fungsional - LO 195,000,000.00 5 Tunjangan Umum - LO 378,375,000.00 6 Tunjangan Beras - LO 512,443,920.00 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 120,342,622.00 8 Pembulatan Gaji - LO 125,466.00 9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Lainnya - LO 10,383,609,438.00

10 Honorarium Kegiatan PNS - LO 8,887,447,000.00 11 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

PNS - LO 99,150,000.00

12 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS - LO

593,550,000.00

13 Honorarium Kegiatan Non PNS - LO 2,259,818,000.00 14 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD - LO 1,834,900,000.00 15 Uang Lembur - LO 5,954,729,000.00

Total Beban Pegawai 41,629,563,528.00



Beban Barang dan Jasa TA. 2016

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 45.666.091.086,00 sebagaimana rincian berikut :

NO URAIAN TOTAL 1 Beban Alat Tulis Kantor - LO 2,403,983,564.00 2 Beban Alat Listrik dan Elektronik - LO 304,950,800.00 3 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - LO 262,132,887.00 4 Beban Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - LO 222,730,310.00 5 Beban Cenderamata/ Souvenir - LO 36,465,000.00 6 Beban Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis - LO 16,275,600.00 7 Biaya Pembelian Buku Cek - LO 1,592,000.00 8 Beban Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - LO 8,660,850.00 9 Beban Telepon/Faksimili - LO 108,942,014.00

10 Beban Air - LO 57,887,500.00 11 Beban Listrik - LO 1,306,665,846.00 12 Beban Surat Kabar/Majalah - LO 80,396,000.00 13 Beban Langganan Multimedia - LO 220,821,303.00 14 Beban Jasa Paket dan Pengiriman - LO 44,974,370.00 15 Beban Jasa Perijinan dan Administrasi - LO 38,005,506.00 16 Beban Akomodasi dan Konsumsi - LO 3,437,600,000.00 17 Beban Jasa Pengujian Laboratorium - LO 49,980,000.00 18 Beban Jasa Outsourcing - LO 240,108,000.00 19 Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi - LO 941,954,540.00 20 Beban Jasa Dekorasi - LO 104,989,500.00 21 Beban Jasa Pengamanan - LO 19,350,000.00 22 Beban Jasa Cleaning Service - LO 831,285,000.00 23 Beban Jasa Event Organizer - LO 249,447,000.00 24 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - LO 3,859,900,000.00 25 Beban Jasa Tenaga Kasar - LO 7,500,000.00 26 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO 147,573,270.00 27 Beban Service Kendaraan Bermotor - LO 197,098,863.00 28 Beban Cetak dan/atau Penggandaan - LO 2,153,440,263.00 29 Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO 34,000,000.00 30 Beban sewa Sarana Mobilitas Darat - LO 112,221,000.00 31 Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO 21,175,000.00 32 Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan - LO 2,017,889,858.00 33 Beban Pakaian Dinas Harian - LO 310,130,250.00 34 Beban Pakaian Kerja Lapangan - LO 207,573,300.00 35 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO 4,243,022,804.00 36 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO 4,489,836,812.00 37 Beban Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis - LO 55,650,000.00 38 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO 872,248,600.00 39 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO 1,647,284,793.00 40 Beban Pemeliharaan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan

Hewan/Tanaman - LO 41,525,000.00

41 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LO 99,302,500.00 42 Beban Jasa Konsultansi Penelitian - LO 15,604,158,428.00 43 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) - LO 699,798,000.00 44 Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi - LO 99,275,000.00 45 Beban Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya

Manusia - LO 129,082,500.00

Total Beban Barang dan Jasa 48,038,883,831.00



Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2016

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3,607,925,794,00 dengan perincian sebagai berikut :

NO URAIAN TOTAL 1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 4,582,812.00 2 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 250,316,004.00 3 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 329,899,956.00 4 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 1,020,228.00 5 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 544,488.00 6 Beban Penyusutan Alat Ukur 885,060.00 7 Beban Penyusutan Alat Kantor 278,543,842.00 8 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 525,121,010.00 9 Beban Penyusutan Komputer 919,202,812.00

10 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 27,600,546.00 11 Beban Penyusutan Alat Studio 597,353,828.00 12 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 61,091,567.00 13 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 14,173,245.00 14 Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium 2,895,972.00 15 Beban Penyusutan Senjata Api 398,472.00 16 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 500,345,568.00 17 Beban Penyusutan Jaringan Listrik 6,204,120.00 18 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 43,834,992.00 19 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya 43,911,272.00

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi 3,607,925,794.00



IV. Penjelasan Neraca Asset Lancar Asset Lancar Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa dana GU yang belum

disetor s/d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0,00.

Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan Bappeda Provinsi Jawa Timur berasal dari

Pengakuan Piutang Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar

Rp. 19.000.000,00 yang terdiri atas Piutang Pendapatan an. Dharma

Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur Untuk Kantin Sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan

Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan

nomor 102-108 Surabaya Antara Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Dharma Wanita Persatuan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk Kantin

Nomor 074/9846/202/2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 serta Piutang

Pendapatan an. KPRI Karya Sejahtera Sesuai Perjanjian Sewa-

Menyewa Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya Antara Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan

KPRI Karya Sejahtera Untuk Koperasi Nomor 074/9847/202/2016

sebesar Rp. 4.000.000,00

Beban Dibayar di Muka

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, maka disajikan Beban

dibayar di muka Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa

Timur pada per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 135.057.370,00 yang

berasal dari pertanggunggan polis asuransi aset kendaraan dinas roda

empat dan roda dua, asuransi aset bangunan, dan inventaris kantor

periode tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai beban

dibayar di muka sebesar Rp. 139.694.850,00 yang berasal dari

pertanggunggan polis asuransi aset kendaraan dinas roda empat dan

roda dua, asuransi aset bangunan, dan inventaris kantor periode

1 Januari 2016 sampai 5 Desember 2016, berdasarkan Pembayaran

Lunas Biaya Asuransi Kendaraan Bermotor Tgl. 5 Desember 2016 s/d 5

Desember 2017 Nomor Polis : 0203-2424-1116-0082-00 dan Asuransi

Kebakaran Tgl. 5 Desember 2016 s/d 5 Desember 2017 Nomor Polis :

0201-2424-1116-0317-00 berdasarkan Surat Perintah Kerja Tgl.

28 Nopember 2016 Nomor : 027/11452/202/2016



Persediaan

Dari hasil pemeriksaan fisik barang terhadap kuantitas barang/stok

opname sampai dengan 31 Desember 2016 serta menurut

pembukuan/kartu gudang masih terdapat persediaan barang Alat Tulis

Kantor senilai Rp. 89.619.508,00 yang terdiri dari 1.922 item barang

serta persediaan barang Cetak dan Penggandaan senilai

Rp. 6.158.350,00 yang terdiri dari 1.265 item barang (jenis barang dan

jumlah satuan barang) terlampir dalam Daftar Pemeriksaan Fisik Barang

Persediaan Gudang (daftar terlampir). Aset Tetap Aset Tetap Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur sampai

dengan akhir Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 135.642.991.709,00 dan

sampai dengan akhir Tahun 2016 terjadi penambahan nilai menjadi

Rp. 136.625.656.379,00. Penambahan aset tetap tertuang dalam Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, berasal

dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.632.491.210,00 dan pada tahun

2016 juga terjadi mutasi kurang aset sebesar Rp. 673.796.400,00 serta

terjadi penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD sebesar

Rp. 1.656.461.070,00 dan hibah pemerintah pusat sebesar

Rp. 23.969.860,00.

Aset Tetap terdiri dari Tanah

Pada Tahun Anggaran 2016, tidak terdapat mutasi tambah maupun

mutasi pengurangan sehingga nilai aset sampai dengan tanggal

31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan/tetap sebesar

Rp. 84.992.000.000,00

Peralatan dan Mesin

Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat mutasi tambah maupun mutasi

pengurangan sehingga nilai aset peralatan dan mesin sampai dengan

tanggal 31 Desember 2016 mengalami perubahan, yang semula

sebesar Rp. 28.268.175.252,00 menjadi Rp. 29.250.839.922,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Penambahan dan pengurangan

a. Alat-alat angkutan terdapat pengurangan sebesar

Rp. 235.000.000,00 sehingga total nilai alat-alat angkutan sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.513.898.200,00



dari yang semula sebesar Rp 4.748.898.200,00

b. Alat kantor dan rumah tangga pada Tahun Anggaran 2016 terdapat

penambahan sebesar Rp. 974.565.570,00 dan pengurangan

sebesar Rp. 427.946.000,00 yang merupakan pengalihan ke aset

lain sehingga nilai aset alat kantor dan rumah tangga sampai

dengan tanggal 31 Desember 2016 yang semula adalah sebesar

Rp 18.040.577.512,00 menjadi sebesar Rp. 18.587.197.082,00;

c. Alat studio dan alat komunikasi pada Tahun Anggaran 2016

terdapat penambahan sebesar Rp. 681.895.500,00 dan

pengurangan sebesar Rp. 10.850.400,00 yang merupakan

pengalihan ke aset lain sehingga nilai aset alat studio dan alat

komunikasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang

semula adalah sebesar Rp 4.124.563.130,00 menjadi sebesar

Rp. 4.795.608.230,00;

Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2016, golongan gedung dan bangunan 2016

tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 21.062.235.482,00.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2016, golongan jalan, irigasi, dan jaringan tidak

mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 248.165.225,00.

Aset Tetap Lainnya, terdiri dari Buku dan Perpustakaan

Pada Tahun Anggaran 2016, buku dan perpustakaan tahun 2016 tidak

mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 801.815.750,00.

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Pada Tahun 2016, barang bercorak kesenian/kebudayaan sampai

dengan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar

sebesar Rp. 270.600.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2016 adalah sebesar

Rp. 27.217.942.650,00 dan terjadi pengurangan akumulasi penyusutan

sebesar Rp. 673.796.400.00 dan penambahan akumulasi penyusutan

sebesar Rp. 3.568.009.498,00 sehingga sampai dengan akhir tahun 2016

nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 30.112.155.748,00



Aset Lainnya Aset Lainnya Aset Tak Berwujud

Pada 1 Januari 2016, terdapat koreksi atas asset tidak berwujud

sebesar Rp. 10.829.629.537,00 sehingga saldo awal Aset Tak

berwujud sebesar Rp. 411.295.653,00. dan sepanjang Tahun 2016

terdapat mutasi tambah pada aset tak berwujud yang berasal dari

penambahan belanja software sebesar Rp. 32.516.000,00 sehingga

nilai aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar

Rp. 736.455.653,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo awal Akumulasi Amortisasi Tak berwujud sebesar

Rp. 88,604,653.00 dan sepanjang Tahun 2016 terdapat mutasi tambah

pada Akumulasi Amortisasi Tak berwujud sebesar sebesar

Rp. 43.911.272,00 sehingga nilai aset lainnya sampai dengan tanggal

31 Desember 2016 sebesar Rp. 132.515.925,00 Aset Lain-Lain

Pada tahun anggaran 2016, terdapat mutasi kurang pada aset lain-lain

senilai Rp. 673.796.400,00 dan mutasi tambah sebesar

Rp. 1.193.491.250,00 sehingga nilai aset lain-lain sampai dengan

tanggal 31 Desember 2016 berkurang menjadi Rp. 11.556.926.090,00

dari yang semula sebesar Rp. 12.076.620940,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Pada tahun anggaran 2016, terdapat mutasi tambah pada Akumulasi

Penyusutan aset lain-lain senilai Rp. 673.796.400,00 dan mutasi

kurang sebesar Rp. 1.193.491.250,00 sehingga nilai akumulasi

penyusutan aset lain-lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

menurun menjadi Rp. 724.796.400,00 dari yang semula sebesar

Rp. 1.244.491.250,00.

Penghapusan

Pada Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur

Nomor 188/44/KPTS/013/2016 tanggal 18 Jnauari 2016 tentang

penghapusan barang inventaris dari daftar milik Pemerintah Provinsi

Jawa Timur telah melakukan pelepasan aset dengan nilai sebesar

Rp. 1.193.491.250,00 (bukti setoran hasil penjualan dan Surat

Keputusan terlampir).



Kewajiban Jangka Pendek Pendapatan

diterima

dimuka

Utang

Belanja

Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka Bappeda Provinsi Jawa Timur berasal dari

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 11.150.003,00 yang terdiri atas Pendapatan Diterima

Dimuka an. PT. Bank Jatim Sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan

Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan

nomor 102-108 Surabaya Antara Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur PT. Bank Jatim Untuk ATM Nomor

074/9849/202/2016 serta Pendapatan Diterima Dimuka an. IAPI Sesuai

Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya Antara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan IAPI Untuk Kantor Nomor 074/9848/202.

Utang Belanja

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual maka utang per

31 Desember 2016 sebesar Rp. 122.314.036.00 yang berasal utang

belanja jasa. Penambahan utang belanja jasa Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal

31 Desember 2016 berasal dari tagihan belanja bulan Desember

namun dibayar di bulan Januari Tahun 2017 antara lain; utang belanja

telepon/faksimili sebesar Rp. 7.070.783,00; utang belanja air sebesar

Rp. 5.056.50,00, utang belanja listrik sebesar Rp. 107.846.253,00

serta utang belanja multimedia sebesar Rp. 2.340.500,00.

Ekuitas Ekuitas Ekuitas

Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada

awal tahun 2016 adalah sebesar Rp. 119.686.253.722,00 dan

sampai dengan akhir tahun 2016 naik menjadi sebesar

Rp. 118.074.573.541,00 sehingga selama tahun 2016 mengalami

penurunan ekuitas sebesar Rp. 1,753,544,877.00.



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Laporan

Perubahan

Ekuitas (LPE)

TA 2016

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 mengalami

Penurunan dibandingkan pada tahun 2015 sebesar

Rp. 1,753,544,877.00 yang berasal dari defisit LO sebesar

Rp. 93.139.753.296,00, penambahan ekuitas untuk dikonsolidasikan

sebesar Rp. 91.037.646.342.25, serta adanya pengurangan yang

berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/penyesuaian

ekuitas sebesar Rp. 490.426.772.75 sehingga ekuitas akhir tahun 2016

sebesar Rp. 118.074.573.541,00 yang semula Rp. 119.686.253.722.00.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

DASAR HUKUM Dasar Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur

dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 100 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Sub. Bidang Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

DOMISILI Domisili Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 102-

108 Surabaya Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota

Surabaya dengan luas tanah 10.062 M2 dan luas bangunannya 11.584 M2.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di

bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat ;

c. Bidang Pembiayaan Pembangunan ;

d. Bidang Ekonomi ;

e. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

f. Bidang Prasarana Wilayah ;

g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;

h. Bidang Pengembangan Regional ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan pola dasar pembangunan program

pembangunan daerah, Rencana Starategis Daerah (RENSTRADA)

dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) ;

b. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah daerah dan rencana

pengembangan kawasan-kawasan strategis kepentingan daerah dan

regional ;

c. Penyusunan rencana tata ruang dan tata ruang wilayah ;

d. Penyusunan rencana kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;

e. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk

kepentingan perencanaan pembangunan ;

f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan ;

g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi

dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, terdiri atas

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat ;

c. Bidang Ekonomi ;

d. Bidang Prasarana Wilayah ;

e. Bidang Pengembangan Regional ;

f. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

g. Bidang Pembiayaan Pembangunan ;

h. Bidang Statistik dan Pelaporan ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya sesuai

dengan pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 100 Tahun

2008 adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana berikut:



Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan :

a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah ;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.

Ketentuan perundangan-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya :

a. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No.

165);

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi No. 21 Tahun 2001

tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum

Daerah;

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi No. 22 Tahun 2001

tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 100 Tahun 2008 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.



BAB VII PENUTUP

Demikian telah disusun Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan

Tahun Anggaran 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan di samping itu juga

memuat pernyataan tanggung jawab, Laporan Keuangan Pokok dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dengan segala keterbatasan dan masih banyak kekurangan serta kelemahan dalam

penyusunan Laporan Keuangan ini, karena itu masukan serta saran saran dari berbagai pihak

sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.


Documents

KATA PENGANTAR - jatimprov.go.id€¦ · KATA PENGANTAR . S. ebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58