Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
periode tahun 2019 ini telah diselesaikan. Renja ini disusun berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 .
Dokumen Renja ini memuat arahan mandat undang-undang, tugas, fungsi,
kewenangan, visi, misi dan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, serta rencana program dan kegiatan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019 . Selanjutnya Renja ini
dapat menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun program
dan kegiatan tahun 2019.
Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai langkah awal dalam menentukan arah
dan kebijakan kita agar tahapan perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat dan bangsa indonesia umumnya khususnya masyarakat
Sulawesi Selatan, Terima kasih,-
Makassar, Juni 2018
Kepala Dinas,
Ir. H. A. BAKTI HARUNI, CES. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19650531 199111 1 001
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. ii
Bab I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 5
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………. 5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………………… 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD ………………………………………………………………… 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………… 7
Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………….. 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..……………………….… 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………………. 28
3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………… 29
Bab IV. PENUTUP………………………………………………..………………………….. 35
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………………..
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan bagian unit kerja dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan telah menyusun rencana kerja lima
tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023. Selanjutnya
rencana kerja tersebut di atas dijabarkan lagi ke dalam rencana kerja tahunan atau
(Renja).
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program
dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya. Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar
bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD,
dan bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat penting dan
menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penerima
manfaat..
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Sehubungan dengan hal tersebut di atas perencanaan penganggaran dan
kinerja tahunan dilakukan dalam rangka rencana kerja tahun 2019, yang akan
digambarkan sesuai program dan kegiatan yang direncanakan.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran
negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara
Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 3455 );
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor
4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang –
undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) dan Prinsip Good Governance Yang diakomodasikan
menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023.
15. Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan
organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah
satu OPD Pemerintah Sulawesi Selatan adalah :
a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD serta dasar dalam penilaian
kinerja Kepala OPD.
b. Sebagai bahan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan secara lebih
sistematis komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah
mendasar yang dihadapi daerah.
c. Sebagai perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara
efektif, efisien dan akuntabel.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan; Menguraikan tentang latar belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan penyusunan renja, serta Sistematika Penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu; Menguraikan tentang Evaluasi
Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi
SKPD, Reviuw terhadap Rancangan Awal SKPD, Penelaahan usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; Menguraikan tentang
Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
SKPD serta Program dan Kegiatan.
Bab IV Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
A. Aspek Program dan Kegiatan
Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2013 – 2018 Perubahan ke-2 terdapat 6 Program dan 52
Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, sementara
di tahun 2018 yang dapat dilaksanakan sebanyak 6 Program dan 52
Kegiatan, sesuai DPPA Nomor 2834 / X / Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018
dari rencana kerja yang diusulkan pada dokumen Renja Tahun 2018 sebanyak
6 Program dan 52 Kegiatan.
B. Aspek Pendanaan
Besaran alokasi pendanaan program dan kegiatan untuk tahun 2018
pada Belanja Langsung sebesar Rp. 62.844.819.612,77,- dan anggaran
Belanja Tidak Langsung mencapai sebesar Rp.
16.096.519.098,-. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp.
128.400.000,-.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas
untuk tahun 2017 rata-rata sebesar 100 %, dimana serapan anggaran Belanja
Langsung untuk mendukung kinerja sebesar Rp.
81.170.225.548,- (97,02 %) dari Rp. 83.667.405.769,- yang artinya terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 2.497.180.221,- (2,98%). Hal ini di sebabkan
adanya kegiatan yang tidak dapat direalisasikan oleh karena teklah dilakukan
penganggarannya oleh pihak kabupaten seperti perencanaan RTH Bakunge di
kab. Bone serta sisa perjalanan dinas beberapa kegiatan.
Untuk serapan anggaran Belanja Tidak Langsung mencapai Rp.
14.227.441.481 (89,12 %) dari target Rp. 15.964.263.481,54,- atau terdapat
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
sisa anggaran sebesar Rp. 1.736.822.000,54 (10,88%). Salah satu penyebab
Hal tersebut yaitu adanya beberapa orang pegawai yang memasuki usia
pensiun sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
Khusus pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2017, dari target OPD
sebesar Rp. 26.000.000,- dapat terealisasi 158,42 % yakni Rp.
41.190.000,- melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa lahan ATM
BPD Syulsel dan BNI serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Taman
Pakui Sayang).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah
melakukan analisis terhadap evaluasi kinerja hingga tahun 2017 dengan capaian
sebagaimana terlampir. Berdasarkan kajian tersebut terbagi dalam 2 urusan yaitu
urusan Perumahan Permukiman dan urusan Pertanahan.
A. Urusan Perumahan
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Timur Indonesia
dengan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus perhatian Pemerintah saat ini
tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang ada. Sehubungan dengan
hal tersebut tingkat kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang ditunjang
oleh infrastruktur wilayah dan khususnya sarana prasarana dasar perumahan
permukiman akan semakin dibutuhkan. Pada tahun 2017 terdapat kurang lebih
1.92 Juta unit rumah di Sulawesi Selatan, sementara kebutuhan rumah bagi
masyarakat / rumah tangga juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat
ini backlog perumahan sekitar 350.000 unit rumah dan kondisi tersebut terjadi
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan
masyarakat dan pengembang dalam membangun perumahan. Kebutuhan rumah
pertahun rata-rata 20.000 unit, sementara kemampuan penyediaan rumah
hanya sekitar 12.500 unit pertahun.
Seiring hal tersebut di atas penanganan terhadap perumahan dan
kawasan permukiman yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) di
antaranya masih banyak yang belum ditunjang dengan fasilitas infrastruktur yang
memadai. Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang belum layak dan
tergolong kumuh masih terdapat sekitar 2.500-an Ha. Selain itu daerah
genangan dan rawan banjir pada beberapa kawasan permukiman masih belum
tertangani secara maksimal akibat dari minimnya prasarana dan sarana yang
tersedia.
Peran serta Pemerintah senantiasa terus ditingkatkan melalui
pengembangan Perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman. Pencapaian
rasio rumah layak huni sebesar 0,194 Pemerintah Daerah telah melakukan
peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak
2.000 unit rumah di 24 kabupaten/kota. Program ini juga mendapat dukungan
pusat dengan melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui
kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 7.500 Unit di Sulawesi
Selatan hingga tahun 2017.
Pengembangan sistem pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan
merupakan tanggung jawab dan sinergitas bersama antara pemerintah, swasta
dan masyarakat. Saat ini capaian pelayanan terhadap rumah tangga pengguna
air bersih perpipaan-terlindungi di Sulawesi Selatan sebesar 87,45 %.
Pencapaian tersebut meningkat sebesar 0,05 % jika dibandingkan dengan
penanganan yang telah dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan pada
tahun 2016 sebesar 87,41%.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Untuk cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di Sulawesi Selatan
sampai dengan tahun 2017, luas TPA belum terdapat penambahan luas areal
yang saat ini mencakup 141 Ha dengan kapasitas daya tampung 7.129 m3/Hr.
Adapun produksi sampah diperkirakan 9.698,46 m3/Hr sementara volume
sampah terangkut 8.348,59 m3/Hr atau sekitar 83,75 % yang dapat terangkut
ke TPA.
Peningkatan akses dan kualitas layanan infrastruktur di Sulawesi
Selatan telah dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur
sarana dan prasarana jalan lingkungan permukiman sepanjang 435.573,21 m’
dan drainase lingkungan permukiman termasuk di dalamnya terkait drainase
tersier air limbah sepanjang 171.739,06 m’ yang tersebar pada berbagai
kawasan permukiman hingga tahun 2017.
Program dan Realisasi Pelaksanaannya
1. Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 59.653.526.980,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 58.545.412.782,- (98,14 %) dengan realisasi fisik
rata-rata 99,47 %. Program ini diarahkan antara lain Pembangunan sarana-
prasarana drainase dan air limbah; Pembangunan sarana prasarana
persampahan; Revitalisasi kawasan permukiman; Pembinaan Teknik
Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan; Pembangunan dan
pengembangan sistem jaringan air minum; Pembangunan jalan lingkungan
permukiman; Pembangunan fasilitas umum; Pembangunan fasilitas sosial;
Pembinaan pengembangan kawasan permukiman; Pelaksanaan PPMU
Pamsimas tingkat Provinsi; Pelaksanaan PPMU AMPL tingkat Provinsi dan
Pelaksanaan PPMU Sanimas tingkat Provinsi; Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengembangan kawasan permukiman dan Pengelolaan taman.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Hasil yang dicapai Pelayanan air bersih melalui ketersediaan sistem
jaringan air minum/bersih pada 10 lokasi SMA/SMK di 7 kabupaten
/Kota Se Sulawesi Selatan (Gowa, Sinjai, Bantaeng, Bone, Maros Sidrap
dan Tana Toraja) dan Pengadaan Mobil Tangki Air Bersih sebanyak 2 Unit.
Penyusunan dokumen Identifikasi Potensi penyediaan sistem penyediaan
air minum di kawasan permukiman dan data jumlah desa/kelurahan yang
rawan air pada kawasan gowa dan takalar juga telah dilakukan. Hal ini
tentunya belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam pelayanan air bersih
masyarakat. Namun dukungan APBN yang jg dilaksanakan tahun 2017
melalui Pembangunan SPAM IKK Kecamatan dan pengembangan jaringan
IKK diharapkan dapat berkontribusi sehingga cakupan air bersih masyarakat
dapat terlayani dengan baik di Sulawesi Selatan. Dukungan terhadap
percapaian ini tidak terepas oleh peningkatan sumber daya manusia lingkup
pelayanan air bersih diantaranya terlaksananya Workshop Penyediaan Air
Minum berbasis partisipasi masyarakat sebanyak 75 orang peserta,
Worshop penyiapan kegiatan Air Minum Tahun 2018 sebanyak 60 Orang
peserta, Workshop Pengelolaan Air Bersih sebanyak 75 orang peserta.
Penyehatan lingkungan permukiman juga turut menjadi perhatian
Pemerintah melalui pembangunan Pembangunan drainase dan air limbah
SMA/SMK se SulSel sebanyak 22 lokasi di 14 Kabupaten / Kota yaitu Maros,
Jeneponto, Bantaeng Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bone, Soppeng, Wajo,
Toraja Utara, Sidrap, Enrekang dan Luwu. Selain itu Penyusunan 7
dokumen Identifikasi Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah
Kawasan Strategis Provinsi , Penyusunan dokumen DED Drainase dan air
Limbah SMA/SMK Se Sulsel. Pengembangan SDM juga dilakukan melalui
Sosialisasi Studi konsep dan Permodelan Sistem IPAL dan IPLT pada
kawasan SMA/SMK, Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan
Persampahan sebanyak 75 orang peserta, Diklat bagi aparat pengelola
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
teknis dan KSM drainase dan air limbah sebanyak 130 orang peserta.
Sehubungan dengan hal tersebut penanganan persampahan didukung
melalui Pembangunan sarana Persampahan SMA/SMK se SulSel sebanyak
20 kawasan di 10 Kabupaten/kota (Makassar, Maros, Gowa, Jeneponto,
Bulukumba, Bone, Tana Toraja, Toraja Utara, Bantaeng dan Luwu Utara)
dan juga dilakukan Pengadaan Motor sampah sebanyak 4 Unit. Selain itu
pula dilakukan penyusunan 7 dokumen Identifikasi Penyediaan Prasarana
dan sarana Persampahan Kawasan strategis Provinsi, penyusunan 2
dokumen Kajian Lokasi Rencana TPA Regional dan Penyusunan DED
Persampahan SMA/SMK se SulSel. Peningkatan SDM juga dilakukan
melalui Workshop Pengelola Persampahan bagi aparat, Masyarakat dan
KSM/Lembaga Non Formal sebanyak 130 orang peserta, Workshop
Pengelolaan Sanitasi dan Persampahan sebanyak 135 orang peserta,
Workshop Sanitasi Berbasis Masyarakat sebanyak 70 orang peserta,
Workshop Penanganan dan Pengelolaan Sampah Lingkup SMA/SMK
sebanyak 67 orang peserta dan Lokalatih Penyusunan Dokumen
Pemutakhiran SSK PPSP sebanyak 40 Orang peserta. Dengan
terlaksananya pembangunan sektor PLP ini diharapkan penanganan solusi
masalah air limbah dan persampahan lebih cepat dan terarah, sehingga
derajat kesehatan masyakarat dan lingkungan permukiman lebih terjamin
serta meningkatkan cakupan sanitasi penduduk/rumah tangga.
Selain itu telah dilaksanakan sinkronisasi kegiatan
PPMU - (PAMSIMAS, AMPL, dan SANIMAS) yang dilaksanakan melalui
Rapat Koordinasi PPMU –AMPL dan SANIMAS se-Sulsel tahun 2017.
Adapun hasil kegiatan ini diapresiasi dalam 3 dokumen laporan hasil
pelaksanaan dan diharapkan dengan adanya program pada setiap
manajemen unit terkait air bersih maupun sanitasi lingkungan dapat
meningkatkan akses koordinasi antara masing-masing sektor, yang pada
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
akhirnya berdampak pada kinerja dan sinergitas sektoral dapat lebih terarah
dan terpadu.
Penanganan terhadap jalan lingkungan dilakukan melalui
Pembangunan jalan Lingkungan pada SMA/SMK se SulSel pada 1
kawasan di kabupaten Selayar. Tahapan perencanaan melalui penyusunan
2 dokumen Identifikasi Prasarana dan sarana Jalan Lingkungan
Permukiman pada kawasan kumuh Kab/Kota dan Penyusunan DED Jalan
SMA/SMK se SulSel. Sementara itu peningkatan SDM juga dilakukan
dengan melakukan Sosialisasi Penataan dan peningkatan Jalan
Permukiman berbasis partisipasi masyarakat sebanyak 75 orang peserta,
sosialisasi penataan dan peningkatan jalan permukiman pada kawasan
pesisir sebanyak 75 orang peserta, Bintek Workshop Penataan dan
Peningkatan jalan permukiman pada kawasan kumuh perkotaan sebanyak
75 orang peserta, Bintek Workshop Penataan dan peningkatan jalan
permukiman pada kawasan KSN Metropolitan sebanyak 50 Orang peserta.
Pada tahun 2017 Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)
dilaksanakan dengan melakukan penataan RTH / Taman pada kawasan
Rujab Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Penataan ruang Terbuka hijau
pada lingkungan SMA/SMK yang tersebar di 16 lokasi kab/kota se Sulawesi
Selatan. Selain itu juga dilakukan Penyusunan DED RTH SMA/SMK Negeri
se Sulsel dan DED Fasum SMA/SMK Negeri se SulSel. Pengelolaan Taman
Pakui Sayang juga dilakukan dengan penataan Jogging Track dan
pengecatan Paving Block Taman Pakui sayang, Rehab Panjat Tebing
Taman Lapangan Upacara Lingkup ke Pu-an, Pembangunan Atap Membran
dan Acesories Taman lapangan upacara Lingkup ke PU-an. Penataan
Parkir Dinas PKP2SS, Pemagaran Taman maccini Sombala, Penataan
Lapangan Upacara dan Parkir SMA/SMK se SulSel di 22 Kawasan. Selain
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
itu Peningkatan SDM juga dilakukan melalui Sosialisasi Go Green Sulsel
sebanyak 75 orang peserta, Bintek Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
Wilayah Utara (Pangkep, Barru, Enrekang) sebanyak 75 orang peserta,
Bintek Pengelolaan Ruang terbuka Hijau Wilayah Selatan (Kota Makassar,
Kab. Maros) sebanyak 75 orang peserta, Sosialisasi Penanganan PSU
Masyarakat Permukiman di Kawasan Perkotaan sebanyak 50 orang peserta,
Sosialisasi Peningkatan dan pengembangan PSU Kawasan Permukiman
Disabilitas pada kawasan permukiman sebanyak 75 orang peserta,
Sosialisasi Peningkatan dan pengembangan PSU Kawasan Permukiman
Kumuh sebanyak 50 orang peserta, Sosialisasi Peningkatan dan
pengembangan PSU kawasan permukiman nelayan sebanyak 50 orang
peserta. Secara rinci capaian program dapat dilihat pada 14 kegiatan
terlampir.
2. Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 7.512.334.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 6.549.955.623,- (87,19%) dengan realisasi fisik rata-
rata 97,52 %. Program ini diarahkan antara lain Pembuatan Prototype bagi
rumah untuk korban bencana, Penyediaan rumah bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah, Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan perumahan, Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang perumahan, Monitoring dan evaluasi penyediaan
perumahan, Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan, Koordinasi pelaksanaan tugas kelompok kerja perumahan,
Simpul koordinasi pembiayaan perumahan, Monitoring dan evaluasi
pengelolaan pembiayaan perumahan, Penatausahaan rumah Negara,
Sosialisasi pengelolaan rumah Negara, Pengelolaan pusat informasi
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
pengembangan perumahan, Pembinaan teknis perumahan, Sertifikasi
tenaga ahli perumahan, Penyusunan standard dan spesifikasi bahan
bangunan lokal, Penyusunan sistem informasi perumahan, Pengelolaan
rumah susun dan pengelolaan sumber daya lokal.
Hasil yang dicapai yaitu fasilitasi terhadap penanganan kawasan
kumuh antara lain penyusunan 7 dokumen Identifikasi revitalisasi kawasan
permukiman kumuh dan Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan
Permukiman (Kab.Wajo-Sinjai-Bulukumba). Dukungan APBN juga dilakukan
melalui program Kotaku antara lain di Kab/kota Parepare, Sidrap,Makassar,
Maros, Barru, Pinrang, Toraja Utara, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Selayar,
Sinjai dan Bone.
Langkah strategis juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2017 yang lalu dengan menyusun dokumen RP3KP
Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan hal tersebut APBN Pusat melalui
SNVT Penyediaan Perumahan mendukung dengan melakukan Peningkatan
kualitas rumah Swadaya sebanyak 4.500 unit. Sasaran kegiatan ini
diharapkan agar masyarakat dapat terbantu melalui fasilitasi bantuan
peningkatan sarana dan prasarana perrumahan khususnya dalam upaya
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang layak.
Pengembangan perumahan terhadap masyarakat yang terkena
bencana dan relokasi program pemerintah juga dilaksanakan dengan
melakukan Penyusunan DED Pembuatan Prototype Rumah Korban
Bencana dan Penyusunan 3 dokumen DED Penyediaan Rumah Bagi
Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah
Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Negara di Sulawesi Selatan
menjadi salah satu prioritas. Sehubungan hal tersebut terkait telah
dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang tentang Rumah Susun kepada
127 orang peserta dan Workshop tata cara pengelolaan Rumah susun
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
sebanyak 130 orang peserta. Selain itu pengelolaan rumah negara oleh
Pemerintah Provinsi dilakukan dengan Penyusunan dokumen database
Rumah Negara serta Sosialisasi Pengelolaan Rumah Negara sebanyak
50 orang peserta.
Pelaksanaan strategi kebijakan perumahan dan permukiman telah
dilakukan dalam rangka koordinasi pedoman perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan perumahan di Sulawesi Selatan. Adapun pelaksanaannya
dilakukan melalui Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
perumahan sebanyak 75 orang peserta aparat Provinsi dan kabupaten/kota
se Sulawesi Selatan serta Sosialisasi Undang-Undang tentang
Pengembangan Perumahan sebanyak 75 orang peserta. Selain itu
dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pelaksanaan Workshop
Pembinaan Teknis Perumahan sebanyak 25 orang peserta dan
workshop Pengelolaan Informasi bidang perumahan sebanyak 75 orang
peserta.
Penyuluhan kualitas lingkungan sehat perumahan kepada masyarakat
dan aparat terkait sebanyak 50 orang peserta gender, sebagai wujud
partisipasi tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan. Selain
itu pula dilakukan Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Perumahan yang
Responsive Gender sebanyak 75 orang peserta serta Sosialisasi
Perencanaan dan Pembiayaan Responsive Gender bidang perumahan
sebanyak 50 orang peserta.
Pengembangan Sumber Daya Lokal dilaksanakan melalui pembinaan
dan peningkatan kinerja aparatur dengan Workshop Pemanfaatan Sumber
daya lokal sebanyak 75 orang peserta. Selain itu pengembangan sistem
informasi Sumber Daya Lokal telah dilakukan dengan melakukan
penyusunan 2 dokumen Standarisasi Bahan bangunan lokal wilayah utara
dan selatan. Selain itu terkait harga satuan bahan bangunan lokal telah
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
dilakukan dengan Sosialisasi Standarisasi Bahan Bangunan Lokal
Perumahan sebanyak 75 orang peserta. Secara umum diharapkan agar
pengembangan sumber daya lokal yang berhubungan dengan standar
prosedural pembangunan perumahan, kawasan permukiman menjadi
sarana pengendalian dan evaluasi teknis bahan dan material lokal yang
digunakan, sehingga ke depan dapat menghasilkan obyek obyek
pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas.
Pengembangan dan peningkatan kualitas orang atau badan hukum
menjadi bagian yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian
perumahan dan PSU. Hal ini dilakukan dengan penyusunan 2 dokumen
Sistem Informasi Sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat
kemampuan menengah. Kemudian dilakukan Sosialisasi Pembinaan Teknis
terhadap orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah dan PSU tingkat kemapuan menengah sebanyak 50
orang peserta. Secara rinci capaian program dapat dilihat pada 18
kegiatan terlampir.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 6.824.404.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 6.549.803.944,- (95,98 %) dengan realisasi fisik
rata-rata 99,91 %. Program ini diarahkan pada Penatausahaan Administrasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkantoran; Penatausahaan
pelayanan kehumasan OPD; Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan
OPD; Penatalaksanaan KORPRI OPD; Penatausahaan simpul Koordinasi
dan Konsultasi OPD.
Hasil yang dicapai tersedianya prasarana dan sarana perkantoran
yang baik dan cukup dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Dinas Perkimtan Sulsel selama tahun anggaran 2017. Selain itu juga telah
dilakukan perbaikan atap kantor, penataan interior ruang kerja gd. Lama dan
perbaikan plafon kantor. Hal ini dapat mendorong peningkatan kinerja
pelayanan dan penataan administrasi OPD. Kemudian dalam hal
pengelolaan sistem pelayanan kehumasan dilaksanakan melalui
penyebarluasan informasi SKPD pada media cetak, Audio visual dan Media
Online. Peningkatan SDM terkait Pengelolaan Informasi juga dilakukan
melalui Sosialisasi PPID bagi aparat SKPD Provinsi yang diikuti sebanyak
60 orang.
Peningkatan kinerja PNS semakin meningkat melalui pengembangan
dan penatalaksanaan KORPRI SKPD. Hal ini dilaksanakan melalui peran
serta personil dan kelompok aparat pada setiap pelaksanaan agenda
Pemerintah Provinsi maupun Nasional selama tahun 2017.
Layanan Penatausahaan pengadaan barang dan jasa SKPD juga telah
dilaksanakan dalam rangka tertibnya pelaksanaan proses pengadaan
barang dan jasa yang tepat waktu melalui sistem e-procrurement,
dimana telah tersedianya dokumen informasi rencana umum pengadaan
lingkup Dinas Perkimtan Sulsel tahun 2017. Peningkatan SDM terkait
Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa Pemerintah serta Bintek dan Ujian
Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan dalam rangka memenuhi
ketersediaan SDM terkait pengelolaan dan proses pelaksanaan pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah khususnya pada Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulsel yang masing-masing diikuti sebanyak 30 orang pada Bintek dan Ujian
Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah.
Selain itu tercapainya tujuan konsultasi ke Pemerintah Pusat maupun
koordinasi dan fasilitasi kepada kabupaten/kota dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan dan sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel tahun 2017, termasuk
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
fasilitasi dalam implementasi Rapat Koordinasi SKPD dan Rapat Kerja
Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan bagian dari pencapaian tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal.
Secara rinci capaian program dapat dilihat pada 5 kegiatan terlampir.
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 2.575.400.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 2.542.186.000,- (98,71 %) dengan realisasi fisik
rata-rata 100 %. Program ini diarahkan pada Penatausahaan administrasi
keuangan; Penyusunan pelaporan keuangan SKPD; Penatausahaan
Administrasi Kepegawaian dan Penatausahaan administrasi asset daerah
SKPD.
Hasil yang dicapai tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan
sehingga dapat mendorong peningkatan sistem pelaporan keuangan SKPD
yaitu Laporan keuangan Neraca, CALK, LRA, LO (5 Dok) yang digunakan
sebagai bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas Perkimtan
Sulsel Tahun 2017.
Kinerja keuangan SKPD tentunya tidak lepas dari kemampuan SDM
dalam mengemban tugas sesuai tupoksi masing-masing. Oleh karena itu
sistem administrasi kepegawaian sangat ditentukan oleh seberapa besar
penilaian setiap aparat dalam menilai kontribusi pada kinerja masing-masing.
Pemerintah Provinsi lingkup Dinas Perkimtan Sulsel telah melaksanakan
Peningkatan SDM aparatur provinsi sebanyak 50 orang, Manajemen Mutu
Pegawai sebanyak 60 orang, peningkatan kinerja pegawai melalui teknologi
informasi sebanyak 50 orang dan Analisis jabatan sebanyak 50 orang .
Hal ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
laporan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan
pegawai SKPD di tahun 2017.
Selain itu terkait penataan asset daerah Dinas Perkimtan juga telah
dilakukan workshop pengelolaan barang daerah sebanyak 50 orang
serta penyusunan laporan pengelolaan barang dan data asset SKPD sebagai
bagian dari penyempurnaan sistem informasi data yang melekat pada Dinas
Perkimtan dalam rangka mempertahankan opini WTP Provinsi Sulsel Tahun
2016. Secara rinci capaian program dapat dilihat pada 4 kegiatan terlampir.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem
Evaluasi Kinerja SKPD
Dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 2.811.360.289,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 2.747.841.529,- (97,74 %) dengan realisasi fisik rata-
rata 100 %. Program ini diarahkan pada Penyusunan program-kegiatan dan
RKA-DPA SKPD; Monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja
SKPD; Penyusunan data dan informasi SKPD dan Partisipasi keikutsertaan
pameran-pameran.
Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya RKA dan DPA Pokok dan
Perubahan Tahun 2017 serta Dokumen Rencana kerja Tahun 2018 OPD.
Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pelaksanaan
program dan kegiatan untuk tahun 2017 dan perencanaan di tahun 2018.
Selain itu juga telah disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj) Dinas Perkimtan Prov. Sulsel tahun 2017. Dokumen tersebut digunakan
sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.
Sehubungan hal tersebut di atas juga telah dilakukan penyusunan
Data dan Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Dokumen. Selain itu juga telah disusun SOP informasi Perencanaan dan
SOP Monitoring OPD dengan tujuan terciptanya kemudahan dalam
pelaksanaan setiap kegiatan pada unit kerja perencanaan dan pengendalian
Dinas Perkimtan. Dengan tersusunnya dokumen tersebut dapat dijadikan
bahan informasi untuk kebutuhan dokumen perencanaan Bidang
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
Tersedianya Sistem data dan Informasi Dinas juga telah menambah
nilai dari rencana penguatan pelayanan evaluasi kinerja OPD, sehingga
mekanisme pengendalian program dan kegiatan dapat lebih meningkat dan
mudah dalam pelaksanaannya.
Dinas Perkimtan juga ikut serta dalam pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi in Cooporated Development
Expo ( SIDE ) tahun 2017. Sebagai salah satu peserta OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berpartisipasi pada pameran
tersebut diharapkan bahwa ketersediaan dan penyebarluasan informasi
pembangunan khususnya lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan dapat diketahui oleh masyarakat luas sekaligus menjadi bahan
evaluasi kinerja pada tahun selanjutnya. Hal ini merupakan bagian dari
peningkatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam
mendukung Prov. Sulsel 3 besar Nasional. Secara rinci capaian program
dapat dilihat pada 3 kegiatan terlampir.
Adapun Anggaran dan realisasi pada Urusan Perumahan
Permukiman Tahun 2017 seperti selengkapnya tertera pada tabel berikut :
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase
(%)
Tidak Langsung
(OPD) 15.964.263.481,54 14.227.441.481 89,12%
Langsung 79.377.025.269,- 76.935.199.878 96,92%
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
(Ur. Perumahan)
B. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan
kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
penyelesaian sengketa tanah garapan penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah;
dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Urusan
Pertanahan menggunakan aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan yang
melibatkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas antara lain
pengembangan data dan informasi pertanahan, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi bidang
pertanahan, memfasilitasi sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan
provinsi serta pelaksanaan tahapan-tahapan pada proses justifikasi obyek
pengadaan tanah.
Pelaksanaan urusan ini laksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi
penyelesaian masalah perbatasan dengan melakukan penegasan batas daerah
provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya
wilayah administrasi suatu wilayah penyesaian 18 segmen batas kota/kabupaten
dan pembangunan 9 Pilar batas penegasan daerah Provinsi serta 21 pilar batas
kabupaten/kota hingga tahun 2016. Hal ini akan berdampak pada pentingnya
kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi
kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi
pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
tata ruang daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi sangat menentukan
mengingat Permendagri 76 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas
Antar Daerah, dimana Gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan
batas antar daerah selama 6 bulan.
Tahapan justifikasi untuk melakukan pengadaan tanah melalui penetapan
SK Gubernur telah dilakukan kepada 29 obyek / jenis pengadaan tanah dengan
luasan keseluruhan + 4.362,31 Ha yang tercatat sampai dengan tahun 2016.
Selain itu pelaksanaan urusan keagrariaan melalui penanganan konflik
pertanahan telah dilaksanakan dengan memfasilitasi konflik pertanahan
sebanyak 18 kasus hingga tahun 2016.
Program dan Realisasi Pelaksanaannya
1. Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan
Antar Daerah Provinsi
Pada Tahun 2017 Program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp 2.982.780.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.921.709.582,-
(97,95 %). Sasaran program adalah Terwujudnya Kepemilikan dan
pengelolaan tanah yang berkeadilan dengan hasil yang dicapai adalah
sebagai berikut :
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan, pemanfaatan,
pengadaan serta penyelesaian sengketa bidang pertanahan mutlak harus
dilakukan penyiapan basis data yang terorganisir. Oleh karena itu telah
dilakukan Penyusunan data base bidang pertanahan yang merupakan salah
satu faktor penting dalam pelayanan informasi pertanahan. Namun dalam
penerapannya saat ini perlu ditunjang oleh teknologi informasi dan
komunikasi yang menjadi bagian penting dalam manajemen informasi.
Manajemen informasi pertanahan secara elektronik ini untuk
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan dengan
keterbukaan informasi bagi masyarakat dan pertukaran informasi antar
instansi pemerintah. Selanjutnya pengembangan sangat perlu dilakukan
mengingat Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi oleh
suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional. Forum Group
Discussion (FGD) dalam rangka Pemanfaatan GIS dalam penyusunan
database Pertanahan telah dilakukan yang melibatkan sebanyak 80 orang
peserta sebagai bentuk dukungan rencana pelayanan sistem informasi
pertanahan.
Untuk itu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan nasional telah dilakukan
antara lain workshop sistem dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU. No. 2 Tahun
2012 sebanyak 80 orang peserta, Sosialisasi aturan Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum sebanyak 80 orang, Sosialisasi
Kebijakan Pengadaan tanah sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2012
sebanyak 80 orang peserta.
Selain itu dukungan terhadap pelayanan bidang pertanahan khususnya
terkait pengadaan tanah juga telah dilakukan Sosialisasi Pengadaan tanah
sebanyak 85 orang peserta dan Sosialisasi Pembebasan lahan untuk
kepentingan publik sebanyak 100 orang peserta, Sosialisasi Implementasi
kebijakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sebanyak 80 orang
peserta dan Sosialisasi penguasaan Tanah Ulayat sebanyak 85 orang. Hal ini
melibatkan unsur-unsur aparat Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam rangka
peningkatkan kapasitas dan mendorong serta memfasilitasi terhadap layanan
pengadaan tanah bagi kepentingan stakeholder dan masyarakat. Demikian
juga telah
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan
SK. Gubernur tentang Penetapan Lokasi Jenis Pengadaan Tanah sebanyak
5 obyek/ jenis dengan luas 90,9 Ha + 63 Km jalan yaitu :
- Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare Tahap III sepanjang +
63 Km di Kabupaten Pangkep sepanjang + 40,5 Km dan Kabupaten Maros
sepanjang + 22,5 Km Provinsi Sulsel (No. SK. 1672/VII/2017 Tgl, 7
Juli 2017) ;
- Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare luas + 25,9 Ha di
Kabupaten Barru Provinsi Sulsel (No. SK. 2201/IX/2017 Tgl,
18 September 2017) ;
- Pembangunan Bendungan Pammukulu di Desa Batumalanro
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel seluas + 47
Ha (No. SK. 1894/VIII/2017 Tgl, 4 Agustus 2017) ;
- Pembangunan sarana olah raga Sport Centre di Desa Polewali Kecamatan
Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas + 8 Ha Provinsi Sulsel (No. SK.
2552/X/2017 Tgl, 27 Oktober 2017) ;
- Pembangunan Kampus II Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Gowa
di desa Mappesangka dan desa Turuadae kecamatan Ponre
kabupaten Bone seluas + 10 Ha Provinsi Sulsel. (SK. No.
2601/X/2017 Tgl, 30 Oktober 2017).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi juga telah
melaksanakan perpanjangan SK Gubernur terkait Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah yaitu :
1. Perpanjangan persetujuan penetapan lokasi Pengadaan tanah
Pembangunan Bendungan Passelloreng dan Jaringan Irigasi Daerah
Gilireng seluas + 2.572,21 Ha di Kabupaten Wajo
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
2. Perpanjangan persetujuan penetapan lokasi Pengadaan tanah
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare sepanjang + 51,5
KM di kabupaten Barru dan Kota Parepare
3. Perpanjangan persetujuan penetapan lokasi Pengadaan tanah
Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa seluas + 98,80 Ha.
Di kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
4. Perpanjangan persetujuan penetapan lokasi Pengadaan tanah
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kota Parepare seluas +
34,73 Ha di Kelurahan Limoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
Ini menjadi bagian dari tahapan justifikasi dalam rangka pengadaan
tanah, baik dalam konteks prioritas kepentingan umum maupun kebutuhan
instansi sehubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Namun pada
prinsipnya pengadaan tanah juga dilakukan dengan cara musyawarah antar
pihak yang memerlukan dengan pemegang hak atas tanah untuk kegiatan
pembangunan..
Selain itu layanan fasilitasi terhadap sengketa lahan juga dilakukan
kepada 4 kasus sengketa antara lain
1. Laporan pengaduan pada rencana pengadaan tanah untuk pembangunan
Islamic Centre Kab. Luwu Timur di Malili
2. Sengketa lahan/tanah di kelurahan Limbung kecamatan Bajeng kab.
Gowa
3. Permasalahan tanah di Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang Kota
Parepare
4. Penyelesaian Ganti Rugi tanah di Desa Tellumpuccoe Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros
Secara rinci capaian program dapat dilihat pada 7 kegiatan terlampir.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Adapun Anggaran dan realisasi pada Urusan Pertanahan Tahun 2017
seperti selengkapnya tertera pada tabel berikut :
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase
(%)
Tidak Langsung
(OPD) 15.964.263.481,54,- 14.227.441.481,- 89,12
Langsung (Ur.
Pertanahan) 2.982.780.000,- 2.921.709.582,- 97,95
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tertuang dalam
beberapa program dan kegiatan SKPD. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 2 urusan di bawah
koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Cipta Karya. Selain itu pula
berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Direktorat Jenderal
Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal
Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
Adapun beberapa Program dan kegiatan di OPD yang merupakan bagian
dari pelaksanaan koordinasi pusat pada Renstra periode sebelumnya antara lain
Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Program
Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah
Provinsi..
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Perumahan, Kawasan
permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan visi dan misi
yang dijawantahkan melalui tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan yaitu :
a. Tujuan
1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah;
2. Pencapaian SPM bidang Perumahan;
3. Mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan daerah;
4. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang
berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing.
b. Sasaran
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan
perangkat daerah;
2. Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program
pemerintah provinsi;
3. Meningkatnya sarana prasarana penunjang ekonomi Kawasan;
4. Meningkatnya daya dukung infrastruktur Kawasan straregis;
5. Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan
Kawasan layak huni;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja
sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan ke
dalam Renja OPD Tahun 2019, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dan
Relokasi Program Pemerintah Daerah
6. Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
7. Program Penyediaan Air Bersih
8. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
9. Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
10. Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar
Daerah Provinsi
Adapun uraian kegiatan untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai
berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan administrasi perkantoran mendukung tujuan
meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah serta sasaran meningkatnya
akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
memacu kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang baik serta memenuhi
standar operasional prosedur (SOP). Adapun kegiatan yang mendukung
program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Kegiatan : Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
3. Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga Non PNS
4. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
5. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
6. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
7. Kegiatan : Pelaksanaan dan keikutsertaan pameran
8. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendukung tujuan
meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah serta sasaran meningkatnya
akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja OPD yang ditunjang dengan
sistem perangkat kerja yang memadai. Adapun kegiatan yang mendukung
program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor / asrama
2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala dan penggantian suku cadang
kendaraan jabatan / dinas
3. Kegiatan : Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi / aplikasi /
Website
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
C. Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja mendukung tujuan meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah serta
sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan
keuangan perangkat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja peningkatan pengembangan
sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja OPD yang baik serta memenuhi
standar penilaian Sakip yang maksimal. Adapun kegiatan yang mendukung
program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
2. Kegiatan : Pengumpulan dan publikasi data dan informasi OPD
D. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
mendukung tujuan meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah serta sasaran
meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan
perangkat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan
yang dapat memacu peningkatan kapasitas Sumber daya manusia OPD melalui
pengembangan kinerja aparatur yang baik serta memenuhi standar operasional
prosedur (SOP). Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut di atas
terdiri dari :
1. Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan pakaian korpri beserta
perlengkapannya
2. Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-
hari tertentu
3. Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
E. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dan
Relokasi Program Pemerintah Daerah
Program Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan
relokasi program pemerintah daerah mendukung tujuan pencapaian SPM
bidang perumahan dengan sasaran menyediakan rumah layak huni bagi korban
bencana dan relokasi program pemerintah provinsi. Adapun strategi untuk
mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu
penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan
perumahan. Hal ini dilakukan melalui kinerja sistem pembiayaan dan
penyediaan perumahan (khususnya peningkatan kualitas rumah bagi rakyat
miskin), pengelolaan rumah negara dan pengelolaan rumah susun. Adapun
kegiatan yang mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Identifikasi daerah rawan bencana kawasan permukiman
Sulawesi Selatan ;
2. Kegiatan : Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana
F. Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum mendukung
tujuan mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan
daerah dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana penunjang
ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan
yang dapat memacu kinerja penyelenggaraan ekonomi daerah melalui
penyediaan fasilitas umum. Adapun kegiatan yang mendukung program
tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penataan pedesterian kawasan wisata Toraja
2. Kegiatan : Pembangunan jalan lingkungan kawasan pucak
3. Kegiatan : Penataan pedesterian kawasan wisata Bulukumba
4. Kegiatan : Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
5. Kegiatan : Penyusunan dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan
6. Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan
7. Kegiatan : Pembangunan Fasum kawasan permukiman
G. Program Penyediaan Air Bersih
Program Penyediaan Air Bersih mendukung tujuan mewujudkan
permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya
dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu
penguatan peran pemerintah dalam penyediaan PSU khususnya air bersih pada
Kawasan rawan air bersih, pesisir dan kepulauan. Selain itu pula diharapkan
penguatan peran pemerintah kabupaten / kota dalam pencapaian sasaran air
minum dan sanitasi. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut di
atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penyusunan dokumen pemetaan air bersih Rainwater Harvesting
di kawasan pesisir dan kepulauan
2. Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air minum
kawasan permukiman
H. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman mendukung tujuan
mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan sasaran
meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan
layak huni. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang
dapat memacu penguatan peran pemerintah dalam penyediaan PSU khususnya
sanitasi (air limbah dan persampahan) pada kawasan permukiman. Selain itu
pula diharapkan penguatan peran pemerintah kabupaten / kota dalam
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
pencapaian sasaran air minum dan sanitasi. Adapun kegiatan yang mendukung
program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana drainase dan air limbah
2. Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana persampahan se Sulsel
I. Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung tujuan mewujudkan tata
kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas,
berkeadilan dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pertanahan dan mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi
dalam pelayanan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut
diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu penguatan peran pemerintah
dalam meningkatkan kapasitas jasa konstruksi dan produk perencanaan teknis
pembangunan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut di atas
terdiri dari :
1. Kegiatan : Sertfifikasi tenaga ahli perancangan dan perencanaan
perumahan permukiman
J. Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan
Antar Daerah Provinsi
Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan
Antar Daerah Provinsi mendukung tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan
dan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya
saing dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dan
mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang
dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memfasilitasi ketersediaan lahan
untuk kepentingan umum dan konflik lahan masyarakat. Adapun kegiatan yang
mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Fasilitasi pengadaan tanah
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman dan
menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun program dan
kegiatan tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu tahun
2019 guna mendukung agenda kebijakan dan prioritas program yang telah ditetapkan
dalam Perubahan ke-2 RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018. Renja merupakan salah
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
satu dokumen yang menjadi bagian dari pencapaian kinerja baik makro maupun mikro
di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta dapat memberikan
penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaannya pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Selatan. Selain hal tersebut Renja ini
menjadi bagian penting dan dasar dalam mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan
atas kinerja selama setahun.
Pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan Renstra dan Renja
tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana yang dialokasikan dalam APBD Propinsi
Sulawesi Selatan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perlu dievaluasi setiap
tahunnya dan dijadikan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan kinerja SKPD.
Rasionalisasi pendanaan hendaknya dapat dikalkulasikan secara cermat, sehingga
dalam kurun waktu 2013-2018 dan khusus rencana Tahun 2019 seluruh program dan
kegiatan SKPD dapat dilaksanakan.
Secara umum realisasi kinerja tahun 2017 dan pelaksanaan untuk tahun 2018
rata-rata cukup baik. Namun dari tingkat pencapaian tersebut masih terdapat beberapa
kekurangan diantaranya yang masih belum memenuhi harapan target capaian. Hal ini
umumnya disebabkan terbatasnya lokasi, konflik kepentingan di masyarakat maupun
juga tidak luput oleh keterbatasan pengalokasian anggaran.
Jadi secara ringkas, seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, baik yang
berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat
berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan
hasil analisis atas capaian kinerja 2017 dan 2018, dirumuskan beberapa langkah penting
sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan
pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang sebagai berikut :
a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang / UPTD dan Sekretariat di
lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan maupun dengan unit kerja / instansi terkait untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok yang sehubungan dengan kegiatan, program, dan
kebijakan pemerintah.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan
yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien
mewujudkan tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan.
c. Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan sesuai pola
stratejik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan sehingga terdapat
keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan stratejik. Hal
ini penting guna mewujudkan peningkatan akuntabilitas perencanaan dan kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan yang diharapkan.
d. Segera mengevaluasi kekurangan baik kekurangan operasional di lapangan
maupun human error yang disebabkan pengelolaan SDM yang belum maksimal
dalam pencapaian sasaran Kinerja Tahun sebelumnya, tahun sekarang untuk
nantinya dapat lebih diperbaiki ditahun mendatang.
Harapan kami semoga Renja Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua
dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN.
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi
dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam
rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet
Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda; dan
Tabel ...... (nomor sesuaikan kebutuhan)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ………
Provinsi/Kabupaten/kota ………….*
Nama SKPD : ……………. Lembar…….dari………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting No Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku
kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD;
Tabel .......... (nomor sesuaikan kebutuhan)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun …….
Provinsi/Kabupaten/Kota ………
Nama SKPD : …….
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KERJA / KEGIATAN VOLUME LOKASI
RENCANA PAGU INDIKATIF TA. 2019 UNIT
KERJA/SKPD APBD (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan OPD
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7.626.790.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Jasa Kantor
-
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
12 Bulan Makassar 500.000.000,00
02
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
- Administrasi Kegiatan : Belanja -
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Barang dan Jasa
- Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional
50.000.000,00
- Pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4
20 Unit Makassar
- Pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2
12 Unit
03
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
3.397.680.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Pegawai, Belanja Jasa Kantor
- Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 62 Org Makassar 3.397.680.000,00
04
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
331.610.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
- Jumlah ATK yang tersedia 12 Jenis Makassar 331.610.000,00
05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
25 Unit Makassar 25.000.000,00
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
06
Penyediaan Makanan dan Minuman
133.900.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
20 Jenis Makassar 133.900.000,00
07
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
250.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
-
Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran
1 Kali Makassar
08
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2.938.600.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
- Jumlah perjalanan dinas 120 Kali Sulawesi Selatan 2.938.600.000,00
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
697.000.000,00
01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
200.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
- Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal
-
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
1 Unit Makassar 200.000.000,00
02
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
402.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
29 Unit Makassar 402.000.000,00
03
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
95.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
Makassar 95.000.000,00
-
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
5 Apl
-
Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website
5 Informasi
3
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
710.500.000,00
EVALUASI KINERJA
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
01 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
650.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
50 Org Makassar 650.000.000,00
02
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
60.500.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
Makassar 60.500.000,00
-
Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan
3 Lap
-
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi
3 Jenis
4
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER
735.790.000,00
DAYA APARATUR
01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
313.540.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia
160 Psng Makassar 313.540.000,00
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
02
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
122.250.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
160 Psng Makassar 122.250.000,00
03
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
300.000.000,00
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
200 Org Makassar 300.000.000,00
Pencapaian SPM Bidang Perumahan
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
Memfasilitasi penyediaan prototipe rumah instan sederhana sehat dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta relokasi program pemerintah provinsi
5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN
199.150.000,00
BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (PRIORITAS)
01
Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan
99.400.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
- Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
-
Jumlah Dokumen Identifikasi Daerah Rawan Bencana pada Kws Permukiman
1 Dok Sulawesi Selatan 99.400.000,00
02
Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana
99.750.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Modal
-
Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
2 Unit Sulawesi Selatan 99.750.000,00
Mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan daerah
- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
- Meningkatnya koordinasi dan kompetensi pelaku penyelenggara ekonomi daerah melalui keterlibatan asosiasi UMKM daerah setempat
6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)
82.107.240.000,00
01
Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja
12.607.240.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
- Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
- Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
12.607.240.000,00
-
Jumlah Panjang Pedestrian yang Terbangun pada kawasan wisata Toraja
18000m Kab. Tana Toraja
-
Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Wisata
1 Dok
- Meningkatkan
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest area
02 Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak
200.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
-
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak
167 Meter Kab, Maros 200.000.000,00
-
Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak
1 Dok
03
Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba
6.000.000.000,00
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
Kab. Bulukumba 6.000.000.000,00
-
Jumlah Panjang Pedestrian Pada Kawasan Bira-Ara
8000 m
-
Jumlah Dokumen Perencanaan Pedestrian
1 Dok
04
Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan
57.500.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Modal
-
Jumlah Rest Area yang Terbangun
2 Kawasan Kab. Jeneponto dan Barru 57.500.000.000,00
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
05
Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan
300.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
3 Dok Kab. Jeneponto, Barru dan Sidrap
300.000.000,00
06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan
2.700.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rest Area
4Dok Kab. Jeneponto, Barru, Luwu Utara dan Sidrap
2.700.000.000,00
07
Pembangunan Fasum kawasan permukiman
2.800.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Modal
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
- Jumlah Fasum (RTH, Area Parkir dan lapangan Upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
12 Kws SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 1 Luwu, SMK Negeri 2 Luwu, SMA Negeri 5 Luwu, SMK Negeri 3 Bulukumba, SM Negeri 7 Wajo, SMA Negeri 6 Tana Toraja, SMA Negeri 1 Kesu Toraja Utara, SMA Negeri 7 Piinrang, SMA Negeri 10 Gowa, SMA Negeri 3 Luwu Utara, Taman Pakui Sayang Makassar
2.800.000.000,00
Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
- Memfasilitasi penyediaan sistem penyediaan air minum di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air
7 PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)
2.126.000.000,00
01
Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting dikawasan Pesisir Dan Kepulauan
500.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi
- Jumlah Dokumen Pemetaan Air Bersih
1 Dok 500.000.000,00
02
Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman
1.626.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
- Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota
- Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
1.626.000.000,00
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi -
Jumlah Sistem pengelolaan / jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
9 Kws
-
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
0 Kws
Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi
8 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
4.632.000.000,00
01
Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah
2.674.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
- Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi
- Jumlah Sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kws SMA/SMK se sulawesi Selatan
14 Kws SMA/SMK SMK Negeri 5 Enrekang, SMA Negeri 8 Enrekang, SMA Negeri 11 Enrekang, SMA Negeri 4 Enrekang, SMA Negeri 9 Enrekang, SMA Negeri 1 Polombangkeng Utara Takalar, SMK Negeri 5 Sidrap, SMA Negeri 3 Sidrap, SMK Negeri 11 Luwu, SMA Negeri 1 Lamasi Luwu, SMA Negeri 15 Luwu, SMK Negeri 13 Luwu, SMA Negeri 6 Bantaeng, SMK Negeri 1 Luwu Utara
2.674.000.000,00
02
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel
1.958.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Modal
- Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun pada kws. SMA / SMK se sulsel
10 Kws SMA Negeri 6 Makassar, SMA Negeri 4 Makassar, SMA Negeri 1 Pangkep, SMK Negeri 4 Soppeng, SMA Negeri 1 Pare-pare, SMK Negeri 1 Pare-pare, SMA Negeri 2 Enrekang, SMK Negeri 1 Enrekang, SMA Negeri 1 Tana Toraja, SMK Negeri 1 Toraja Utara
1.958.000.000,00
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dan mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jasa konsultasi dan produk perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman
9
PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
200.000.000,00
01
Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman
200.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
-
Jumlah Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Perancangan Dan Perencanaan Rumah, Dan PSU Tingkat Kemampuan Menengah
60 Org Makassar 200.000.000,00
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dan mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Memfasilitasi ketersediaan lahan untuk kepentingan uum dan konflik lahan masyarakat
10
PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI
2.500.000.000,00
01 Fasilitasi Pengadaan Tanah 2.500.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
-
Administrasi Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2019 ii
saing
- Jumlah Pengadaan Tanah 1 Kws Kab. Bone 2.500.000.000,00
TOTAL
101.534.470.000,00
Kepala Dinas, Ir. H. A. Bakti Haruni, CES. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19650531 199111 1 001