Kata Pengantar - kpu-lebongkab.go.id · terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran ... Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

KPU Kabupaten Lebong

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kata Pengantar Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada allah SWT, Tuhan yang Maha Esa

karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong Tahun 2017 sebagai

Wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Lebong Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja

Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Lebong Tahun 2017 mengacu pada

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2017.

Selain melakukan penyusunan LAKIP, KPU Kabupaten Lebong Tahun 2017

mendukung kinerja Kementran PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokras

seperti yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabiltas dan kinerja

unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lebong, serta menjadikan KPU

Kabupaten Lebong Badan Penyelenggara Pemlihan Umum (PEMILU) yang bersih, dan bebas

korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan

Kinerja KPU Kabupaten Lebong diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan

secara mandiri namun juga dapat dpertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai

pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Lebong memilki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan

kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian kinerja

KPU Kabupaten Lebong atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melalui analisa capaian dan evaluasi. Dari

LAKIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan evaluasi dan perbaikan

sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Lebong lebih baik lagi di masa

mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Lebong sebagai

Penyelenggara Pemilu yang memilik Integritas, Profesional, Mandiri, Trasparan dan

Akuntabel, demi terciptanya Demokras Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Iindonesia.

Tubei, 10 Januari 2018


Plt. Sekretaris,

HADIANTO, SE,M.Si

TAHUN 2017


2


IKHTiSAR Eksekutif LAKIP disusun sebaga wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lebong

terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran

strategisnya kepada stakeholders. LAKIP KPU Kabupaten Lebong Tahun 2017 tidak hanya

berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Lebong pada tahun

anggaran 2017, Capaian Strategis KPU Kabupaten Lebong dapat dilihat dari capaian

Indikator Kinerja Utama (KU) serta analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

KPU Kabupaten Lebong telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dicapai

pada tahun 2017, sasaran starategis dicapai dengan menentukan 9 (sembilan ) indikator

kinerja yang terukur dengan yang ditetapkan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis

capaian kinerja, sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan rencana yang telah dtetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU

Kabupaten Lebong dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu

tdak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan

dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil socienty. Secara-

umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2017 adalah sebagai berkut :

Indikator Kinerja Kinerja

Target Realisasi Capaian Kategori

(1) (2) (3) (4) (5)

Sasaran 1 : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan di Lingkungan

Sekretariat KPU Lebong 100 %

81,94 %

91 %

Berhasil

Pengelolaan Data, Dokumentasi,

Pengadaan, Pendistribusian dan

Inventaris Sarana dan Prasarana

Pemilu.

90 %

98,00 %

93 %

Cukup

Berhasil

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan

dan Data 100 %

93,51 %

97 %

Berhasil

Penyelenggaraan Oprasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 100 %

92,10 %

96%

Berhasil

Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat

KPU Kabupaten Lebong. 90 %

98,41 %

89,5%

Cukup

Berhasil

Sasaran 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Lebong

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan

Prasarana 100 %

96,16 %

98 % Berhasil

TAHUN 2017


3


TAHUN 2017

Sasaran 3 : Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbakan Proses Demokrasi

Penyiapan Penyusunan Rancangan

Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

Perundang – undangan yang berkaitan

dengan Penyelenggaraan Pemilu.

90 %

80,91 %

81,5%

Cukup

Berhasil

Pedoman Petunjuk Teknis dan

bimbingan Teknis/Supervisi/Sosialisasi

Penyelenggaraaan Pemilu dan

Pendidikan Pemilih.

100%

90,10 %

95%

Berhasil

Selanjutnya, berdasarkan analisa keuangan tahun anggaran 2017, KPU Kabupaten Lebong

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.223.644.000 tingkat pencapaian realisasi

anggaran KPU kabupaten Lebong tahun 2017 sebesar 84,19 % atau ekuivalen sebesar

Rp.2.713.931.745 tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh,

kerja keras dan konsisten dari seluruh subbagian dan komitmen bersama sepanjang tahun

2017 terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten

Lebong d tahun 2017 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU

untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain :

1) Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesenambungan, khususnya

terhadap pemlih perempuan , Pemilih pemula, dan penyandang Disabilitas;

2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemuktahiran data

pemilih Khususnya Pembuatan E-KTP, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak

terdaftar dalam DPT;

3) Memberikan Pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan

prosionalisme KPU Kabupaten Lebong, peserta pemilu, serta masyarakat pemilih

dalam pelaksanaan pesta Demokrasi;

4) Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh stake holder, badan

adhoc penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu;dan

5) Melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi

Instansi Penyusunan Laporan dan Aplikasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Pemilu;

6) Memuktahirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan Data Data Pemilu dan/atau

Pemilhan Gubernur, Bupati, Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai Daftar

Pemilih;


4


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................i

Ikhtisar Eksekutif ......................................ii

Daftar isi ...................................... iii

Bab I. Pendahuluan

Latar Belakang ...................................... 1

Kedudukan dan Tugas ...................................... 1

Struktur dan Organisasi ...................................... 6

Sistematika ...................................... 7

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Sasaran RPJMN 2015 – 2017 ...................................... 8

Rencana Strategis 2015 – 2017 ...................................... 9

Penetapan Kinerja Tahun 2017 ..................................... 12

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja .................................... 14

Evaluasi dan analisis Capaan Kinerja .................................... 15

Akuntabilitas Keuangan .................................... 17

Bab V. Penutup

Lampiran 1 : Penetapan Kinerja ..................................... 18

Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja ..................................... 19

TAHUN 2017


5


A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Lebong adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan Pemilu di tingkat Kabupaten. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU

Kabupaten Lebong bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Lebong

berlandaskan pada Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara

Pemlihan Umum.

KPU Kabupaten mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilih untuk memilih

anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,

serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan

program dan Kegiatan KPU Kabupaten Lebong dalam rangka pelaksanaan fungsi dan

pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

sesuai dengan peraturan pemerintah no. 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana

kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang

menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta

lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, trasparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka disusunlah laporan akuntabiltas kinerja instansi

Pemerintah (LAKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Lebong juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU

Kabupaten Lebong atas Pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan

analisis dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan

datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan instruksi Presiden

(INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

(AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas

pemerintah pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten

Lebong selama Tahun Anggaran 2017. Capaian Kinerja (performance results) Tahun

2017 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreemnent) Tahun 2017

sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU

Kabupaten Lebong selama selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana target digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan

dan peningkatan kinerja.

TAHUN 2017

Bab I

Pendahuluan


6


B. Kedudukan dan Tugas

Berdasarkan undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum, berikut adalah kedudukan, Tugas dan Fungsi dar KPU Kabupaten Lebong ;

1. Kedudukan

Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya

disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Pada Pasal 10 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota:

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelengaraan Pemilu anggota

Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwaklan Rakyat

Daerah melputi :

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten/kota;

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kab/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang – undangan

3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Wilayah Kerjanya;

4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengaraan oleh PPK, PPS,

dan KPPS dalam Wilayah kerjanya

5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;

6) Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terakhir dan menetapkan sebagai

daftar pemilih;

7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK;

9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, panwaslu

kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.

10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk menegaskan hasil pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan

mengumumkannya;

TAHUN 2017


7


11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota terpilih dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan

di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

panwaslu kabupaten/kota;

13) Mengenakan saksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi

panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang –

undangan;

14) Menyelengarakan sosialisasi penyelengaraan pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelengaan pemlu;

16) Melaksanakan tugas wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi,

dan/atau peraturan perundang – undangan;

b.Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal

di kabupaten/kota;

2) Melaksanakan semua tahapan penyelengaraan di kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang – undangan;

3) Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengaraan oleh PPK, PPS,

dan KPPS dalam Wilayah kerjanya;

5) Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan


pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya

sebagai daftar pemilih;

6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provnsi;

7) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib;

9) Menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan

KPU Provinsi;

10) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

TAHUN 2017


8


1) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai

2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengaraan Pemilu berdasarkan

rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan

perundang – undangan;

3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada Masyarakat;

4) Melakukan Evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu;

5) Melaksanakan tugas wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau peraturan perundang – undangan;

c. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelengaraan Pemilihan

Bupati/Walikota meliputi :

1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;

2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/kota, PPK,PPS, dan

KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari

KPU dan/atau KPU Provinsi;

3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis unuk setiap tahapan

penyelengaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang

– undangan;

4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan

Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;

5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelengaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau

KPU Provinsi;

6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati/Walikota;

7) Memuktahirkan data Pemilih berdasarkan Data kependudukan yang disiapkan


pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai

daftar pemilih;

8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur

dan Menyampaikannya kepada KPU Provinsi Bengkulu;

9) Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

TAHUN 2017


9


1) Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

2) Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

3) Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU

Provinsi;

4) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

5) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengaraan pemilihan berdasarkan

rekomendasi Panwaslu kabupaten/Kota dan/atau;

6) Ketentuan peraturan perundang – undangan;

d. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban :

1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

2) Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden , calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;

3) Menyamapaikan semua informasi penyelengaraan pemilu kepada masyarakat;

4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan;

5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan

pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;

6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan


8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu;

9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat

Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

11) Melaksanakan keputusan DKPP;

12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang – undangan;

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU Kabupaten Lebong, Sekretaris KPU

Kabupaten Lebong bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lebong. Sesuai

TAHUN 2017


10


dengan pasal 6 Undang – undang nomor 15 tahun 2011, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota bertugas :

1) Membantu menyusun program dan anggaran pemilu;

2) Memberikan dukungan administratif;

3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelanggarakan

pemilu

4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan

Gubernur;

5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;

7) Membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;

8) Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan


Sesuai dengan KPU Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan

tata kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota,

Sekretariat KPU kabupaten/Kota terdiri dari :

1) Sub bagian Perencanaan dan Data;

2) Sub Bagian teknis

3) Sub Bagian Hukum

4) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Lebong

didukung oleh 15 orang Aparatur Sipil Negara dari berbagai keahlian dan latar

belakang pendidikan, Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan

sekretariat KPU Kabupaten Lebong, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat)

golongan, antara lain : SMA, D3, S1, dan S2. Rincian jumlah ASN berdasarkan

tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

TAHUN 2017


11


Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa pegawai dengan latar

belakang pendidikan sarjana (S1) lebih besar yaitu 7 orang, Diploma 1 orang dan

SMA sebanyak 6 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Sekretariat KPU

kabupaten Lebong memiliki sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang

tertuang dalam struktur organisasi KPU Kabupaten Lebong.

2. struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Lebong sebagai berikut :

6

1

7

1

JENJANG PENDIDIKAN

SMA

D3

S1

S2

TAHUN 2017

SEKRETARIS

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN DATA

SUBBAGIAN

TEKNIS SUBBAGIAN

HUKUM SUBBAGIAN

KEUANGAN, UMUM

DAN LOGISTIK


12


D. Sistematika

Sistematika Penulisan LAKIP KPU Kabupaten Lebong sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan PK pada BAB ini

disampaikan tujuan, sasaran, strategis, program dan kegiatan serta indikator

kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten

Lebong.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,

termasuk didalammya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah

antisipatif yang di ambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten

Lebong serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

Lampiran :

1. PENETAPAN KIINERJA TAHUN 2017

2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

TAHUN 2017


13


A. SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan.

tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Lebong telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019 dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasonal (RPJMN) 2015 –

2019.

Dalam RPJMN ke 3 disebutkan bahwa pokok pembangunan yang hendak dicapai

adalah meningkatnya partisipasi Politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan

pemilihan umum tahun 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai

dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegak

hukum; indeks perilaku anti Korupsi; indeks persepsi Korupsi; indeks integritas

nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat

pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan ) dan tingkat akuntabilitas instansi

pemerintah (skor atas SAKIP)

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN ke 3,

maka sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang

hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebaga berkut:

a. Persentase partispasi pemilih dalam pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan

hak pilihnya;

d. Persetase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara tepat waktu dan kualitas;

TAHUN 2017

Bab II

Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja


14


2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaran Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU

Kabupaten Lebong;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase penyelenggaraan kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Persentase partsipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong adalah;

‘Menjadikan Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan

Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL’

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari Komitmen Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lebong untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil trasparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,

efisiensi, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang terpecaya dan profesional dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Lebong

juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan

relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan visi

Nasonal dan agenda prioritas Nasional yang disebut CITA, yakni pembangunan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

TAHUN 2017


15


2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dalam upaya mencapai visi tersebut,

Komisi Pemilhan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh

seluruh satuan kerja termasuk KPU Kabupaten Lebong selama kurun waktu 2015 –

2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memilki kompetensi,

kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

Wakl Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan

efektif;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan

setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan

umum demi terwujudnya cita – cita masyarakat Indonesia yang Demokrasi;

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dalam jangka waktu sampai tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas pelaksana umum;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam

pemilihan umum;

3. Melaksanakan undang – undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilihan umum yang demokrasi;

Adapun IKU Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

1. Pemuktahiran Data Pemilih yang tepat waktu.

2. Tingkat Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.

3. Pemenuhan Oprasional Sarana, Prasarana dan transportasi serta fasilitas

Perkantoran.

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

5. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

6. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

7. Pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,

tepat mutu, dan tepat waktu.

8. Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan

TAHUN 2017


16


B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

tahun 2017, KPU Kabupaten Lebong menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan

janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 yang dijabarkan pada tabel

berikut:

1. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU;

Sasaran ini telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 -2019. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten

Lebong, sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah :

No Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya Data Pemilih Yang terkini 90%

2. Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional Sarana, Prasarana,

dan Trasportasi serta Fasilitas Perkantoran

90%

3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Kabupaten Lebong

90%

4 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan

90%

5 Terlaksananya Fasilitas Lembaga riset Kepemiluan dan

Oprasional

90%

6 Terlaksananya Fasilitas Lembaga riset Kepemiluan dan

Oprasional

90%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Lebong


1. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna

meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Lebong

90%

TAHUN 2017


17


3. Penguatan Kelembagaan Demokras dan Perbaikan Proses Demokrasi


1. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU,

pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.

90%

2. Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal

100%

TAHUN 2017


18


A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Lebong tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian

dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019, dengan

demikian, pencapaian Kinerja per – satuan kegiatan di tahun 2017 merupakan bagian

dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan

penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini,

maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU

Kabupaten Lebong secara menyuruh.

KPU Kabupaten Lebong menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang akan

dicapai pada tahun 2017 melalui PK (Perjanjian Kinerja), sasaran – sasaran tersebut

kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target

dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

% (1) (2) (3) (4) (5)

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan


Sekretariat KPU Lebong

100 % 81,94% 91%

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian dan Inventaris Sarana dan

Prasarana Pemilu.

90% 98,00% 93%

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan

Data

100% 93,51% 97%

4. Penyelenggaraan Oprasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

100% 92,10% 96%

5. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten Lebong.

90% 98,41% 89,5%

6. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan

Prasarana

100 % 96,16% 98%

7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan

KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan

Pemilu.

90% 80,91% 81,5%

TAHUN 2017

Bab III

Akuntabiltas Kinerja


19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP

8. Pedoman Petunjuk Teknis dan bimbingan

Teknis/Supervisi/Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

100% 90,10% 95%

Rata – rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Lebong pada tahun

2017 sebesar 92,63 % sehinnga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten

Lebong dikategorikan Berhasil dalam menempuh 3 (tiga) sasaran srategis dalam

sembilan indikator kinerja.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan

kelompok/klasifikasi ukuran kinerja sebagai berikut :

No Rentang Nilai Kategori Keterangan (1) (2) (3) (4)

1. › 100 Sangat berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

memenuhi indikator kinerja

2. 91 - 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

mencapai target indikator kinerja

3. 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah


4. 51 – 70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah


5. 0 – 50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah


B. Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Lebong secara Umum dapat mencapai target kinerja

sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Lebong pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran

1

Meningkatnya Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Kabupaten Lebong. Adapun Capaian

Indikator Kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2017, adalah sebagai

berikut:

TAHUN 2017


20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP

No Indikator Kinerja Kinerja

Target Realisasi % Capaian

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan


Sekretariat KPU Lebong

90% 81,94% 91 %

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi,

Pengadaan, Pendistribusian dan Inventaris

Sarana dan Prasarana Pemilu.

90% 98,00% 93%

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan

Data

90% 93,51% 96%

4 Penyelenggaraan Oprasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

90% 92,10% 89,5%

5 Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat

KPU Kabupaten Lebong.

90% 98,41% 98%

Sasaran

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Kabupaten Lebong

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan/memadainya sarana dan prasarana

Oprasional KPU Kabupaten Lebong. Adapun capaian indikator kinerja sasaran

tersebut di atas selama tahun 2017 adalah sebagai berkut:



1. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan

Prasarana

90%

96,16%

98%

Sasaran

3

Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Demokrasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketepatan waktu

harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan

penyuluhan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP), serta terwujudnya



1. Penyiapan Penyusunan Rancangan

Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

Perundang – undangan yang berkaitan

dengan Penyelenggaraan Pemilu.

90%

80,91%

81,5%

TAHUN 2017


21


2. Pedoman Petunjuk Teknis dan bimbingan

Teknis/Supervisi/Sosialisasi

Penyelenggaraaan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih.

100% 90,10% 95%

KPU Kabupaten Lebong telah berupaya maksimal dalam melaksanakan indikator

kinerja diatas. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah letak KPU Kabupaten

Lebong yang berada di lembah yang diapit oleh Bukit Barisan sehingga menyulitkan

akses Sekretariat untuk keluar masuk dari dan ke KPU Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berjalan dengan

baik. Kegiatan tahapan pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan jadwal.

C. Akuntabilita Keuangan

KPU Kabupaten Lebong mendapatkan pagu anggaran sebesar

Rp.3.223.644.000, tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Lebong

tahun 2017 adalah sebesar 84,19 % atau ekuivalen sebesar Rp. 2.713.931. 745,

tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh, kerja keras dan

konsisten dari seluruh subbagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2017 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

N

o

Program Pagu

Realisasi

1. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp.2.330.341.000,- Rp.1.963.409.875,-

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rp.20.000.000,- Rp. 19.232.000,-

3. Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses

Politik

Rp. 873.303.000,- Rp. 731.289.870,-

Total Rp.3.223.644.000,- Rp.2.713.931.745,-

Tahun 2017 merupakan tahun pertama tahapan pemilihan umum tahun 2019,

kegiatan tersebut antara lain Sosialisasi, Bimtek kepada Parpol dan Verifikasi Parpol.

TAHUN 2017


22


Lakip KPU Kabupaten Lebong Tahun 2017 merupakan akuntabilitas kinerja KPU

Kabupaten Lebong dalam menjalankan tugasnnya sesuai arah kebijakan dalam

menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Lebong berpegangan

pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasonal (RPJMN) tahun 2015 – 2019,

Rencana kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map

Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun

2015 – 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lebong tahun 2017 menyajikan

berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten

Lebong pada tahun anggaran 2017,Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan

tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,

keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan

dan dukungan aktif dari Aparatur Negara, Masyarakat, Dunia dan civil society.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Lebong antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya

terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.

2. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemuktahiran data

pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

3. Memberikan pemahaman sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan

profesionalisme KPU Kabupaten Lebong, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih

dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

4. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker,

stake holder, badan adhoc penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

5. Melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator sistem akuntansi

instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada KPU Kabupaten Lebong.

TAHUN 2017

Bab IV

Penutup

Documents

Kata Pengantar - kpu-lebongkab.go.id · terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran ... Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan