KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Sekretariat …...3. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Laporan Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat

dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah

Kota Singkawang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi

pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Sekretariat Daerah

Kota Singkawang oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban serta dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

Singkawang yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi,

komunikasi dan informasi “.

Singkawang, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Drs.SUMASTRO, M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670416 198603 1 003

Laporan Kinerja


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM ...................................................

1. Pendahuluan ......................................................... 2. Susunan Organisasi ..............................................

3. Tupoksi ................................................................. 4. Sumber Daya Aparatur (SDA) ................................

5. Sumber Daya Keuangan ........................................ 6. Sarana dan Prasarana ...........................................

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)........

1

1 2

2 6

8 8 9

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ...………….…………….....……… 10

A. RENSTRA .................................................................. 1. Visi ........................................................................

2. Misi ....................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.............

B. PERJANJIAN KINERJA ..............................................

10 10

11 11 14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………….......………… 15

A. CAPAIAN KINERJA …………...…………….....……………

B. REALISASI ANGGARAN ……….………………......………

15

40

BAB IV : PENUTUP ……………………………..…………....…………… 42

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN I LAMPIRAN II

: :

:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut didasari PP No.

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.

Sejak di berlakukannya PP No. 18 Tahun 2016, Pemerintah Kota Singkawang menindaklanjuti dengan menyiapkan berbagai peraturan

guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 diatas, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016 maka disusunlah peraturan mengenai Sturktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah melalui Peraturan

Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Implementasi dari Peraturan Walikota

Singkawang ini efektif berlaku mulai Desember 2017.

Pada penetapan Perwako Nomor 53 Tahun 2016, Susunan Organisasi Setda Kota Singkawang terdiri dari 3 Asisten, 9 Kepala

Bagian, dan 27 Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut,

Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kota Singkawang, berlokasi di

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123 Telp. (0562) 632593 Faksimili (0562) 636023 Email : [email protected] Website : www.singkawangkota.go.id.

mailto:[email protected]

Laporan Kinerja


2

2. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, adapun Struktur Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan ( Asisten I ), dibantu oleh : a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Hukum

c. Bagian Organisasi

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra ( Asisten II ), dibantu oleh :

a. Bagian Perekonomian b. Bagian Administrasi Pembangunan c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

4. Asisten Administrasi (Asisten III), dibantu oleh :

a. Bagian Umum b. Bagian Keuangan

c. Bagian Humas dan Protokol

5. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang memimpin, membina penyusunan

kebijakan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Kebijakan Walikota dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 5 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daeah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan

Laporan Kinerja


3

tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota serta

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Walikota,

sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut :

Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, Hukum dan Organisasi sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Asisten

Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan, hukum

dan organisasi; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan,

hukum dan organisasi ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum dan organisasi;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten Pemerintahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan terdiri dari :

Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang

pemerintahan tata praja, kerjasama daerah dan penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Praja; b. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Penataan Wilayah; c. Sub Bagian Pemerintahan.

Bagian Hukum;

Laporan Kinerja


4

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan

dan pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dokumentasi dan informasi produk hukum.

Bagian Hukum dan PerUndang-Undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perumusan dan Pengkajian Hukum; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Organisasi;

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kebijakan aparatur.

Bagian Organisasi terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Kebijakan Aparatur.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan

pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perkonomian Pembangunan dan Kesra terdiri dari :

Bagian Perekonomian;

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan,

Laporan Kinerja


5

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sarana perekonomian, produksi dan pemasaran dan serta sumber daya alam.

Bagian Perekonomian terdiri dari : a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;

b. Sub Bagian Produksi dan Pemasaran; c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

Bagian Administrasi Pembangunan;

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan

mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dibidang pelaporan pembangunan

umum, pelaporan pembangunan setda dan layanan pengadaan.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Umum;

b. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Setda; c. Sub Bagian Layanan Pengadaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan

mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang peningkatan

sumber daya manusia, masalah sosial dan bina sosial. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia;

b. Sub Bagian Masalah Sosial; c. Sub Bagian Bina Sosial.

Asisten Administrasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan pelayanan administratif meliputi urusan umum, keuangan, kehumasan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Administrasi mempunyai tugas :

a. pengoordinasian pelayanan administrative meliputi urusan umum, keuangan dan asset, kehumasan dan protocol

dilingkungan secretariat daerah; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi meliputi urusan umum, keuangan dan asset,

kehumasan dan protokol dilingkungan sekretariat daerah; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bagian pada Asisten

Administrasi; dan

Laporan Kinerja


6

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi terdiri dari :

Bagian Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrative dibidang tata usaha dan kepegawain, perlengkapan rumah tangga umum, rumah

tangga khusus dan tata laksana usaha pimpinan. Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Umum;

c. Sub Bagian Rumah Tangga Khusus; dan d. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrative dibidang anggaran,

perbendaharaaan, akutansi, pelaporan dan pengelolaan aset. Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan; b. Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Aset.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dibindang hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : a. Sub Bagian Hubungan masyarakat; dan

b. Sub Bagian Protokol.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang sampai dengan akhir tahun 2018 berjumlah 123 orang

tidak termasuk pegawai honor, sedangkan pejabat struktural berjumlah 26 orang.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, dijabarkan menurut tingkat pendidikan, golongan dan

Eselon sebagai berikut :

Laporan Kinerja


7

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Tingkat Pendidikan

No Pendidikan 2016 2017 2018

1 S3 - - -

2 S2 13 14 17

3 S1/D4 61 47 54

4 D3 12 10 9

5 SLTA 42 43 38

6 SMP 4 4 3

7 SD 1 1 2

Jumlah 133 119 123

*) Data dari Bagian Umum Januari 2019

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Golongan :

No Golongan 2016 2017 2018

1 Golongan I 3 3 1

2 Golongan II 48 45 40

3 Golongan III 64 51 65

4 Golongan IV 18 20 17

Jumlah 133 119 123


Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Eselon :

No Eselon 2016 2017 2018

1 Eselon II 3 7 7

2 Eselon III 11 9 9

3 Eselon IV 27 27 26

4 Staf 92 76 81

Laporan Kinerja


8

Jumlah 133 119 123


5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Singkawang selama tahun 2018, bersumber dari APBD Kota Singkawang berupa Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 29.502.071.015,00 dan

2018 sebesar Rp. 37.824.089.662,00 naik sebesar 28,21% dari tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

APBD Setda Kota Singkawang TA. 2016, 2017 dan 2018

Jenis Belanja Tahun Anggaran

2016 2017 2018

Belanja Langsung 24.207.146.803,00 18.837.597.671,00 25.663.820.380,00

Belanja Tidak Langsung 10.399.274.006,00 10.664.473.344,00 12.160.269.282,00

Jumlah 34.606.420.809,00 29.502.071.015,00 37.824.089.662,00

*) Data dari Bagian Keuangan Januari 2019

6. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Sekretariat Daerah Kota Singkawang telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang,

sebanyak 2 gedung.

b. Kendaraan

Tabel 1.5

Jumlah Kendaraan

No Jenis Kendaraan 2016 2017 2018

1 Sepeda Motor 82 85 87

2 Mini Bus 25 27 27

3 Bus 1 1 1

4 Pick Up 7 7 7

Laporan Kinerja


9

Tahun 2018 Sekretariat Daerah menambah 3 unit kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan lainnya tidak mengalamai perubahan.

c. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya :

Tabel 1.6

Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor

No Sarana 2016 2017 2018

1 Komputer/PC 185 187 205

2 Laptop 68 68 81

3 Proyektor 22 22 26

4 Printer 218 245 297

Dari data diatas terlihat jumlah komputer mengalami peningkatan sebanyak 18 unit yang berasal dari pembelian PC

sebanyak 18 unit. Adapun Laptop meningkat sebanyak 13 unit berasal dari pembelian sebanyak 13 unit. Adapun Proyektor

meningkat sebanyak 4 unit berasal dari pembelian sebanyak 4 unit. Adapun Printer meningkat sebanyak 52 unit berasal dari pembelian sebanyak 52 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari Isu-isu

strategis daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penegakan produk hukum yang menjadi dasar regulasi terselenggaranya pemerintahan daerah, pembangunan daerah

dan pelayanan publik yang prima dan profesional. 2. Menata organisasi secara efektif dan efisien; 3. Meningkatkan pelaksanaan tata kelolaan pemerintahan yang baik;

4. Membangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antar daerah, antar pemerintah daerah dan dengan dunia

usaha.

Laporan Kinerja


10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan

dan sasaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi

strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu yang bersifat indikatif.

Tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah : 1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur secara objektif.

2. Suatu dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah

ditetapkan. 3. Sebagai dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

4. Sebagai suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi dan capaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan

keterlibatan stakeholder secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi lewat data di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Singkawang. Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota

Singkawang Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, adalah

sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah :

Laporan Kinerja


11

Visi tersebut merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang

merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006 : 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan

produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun

2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman

agama, etnis dan budaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi Sumber Daya Alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis

teknologi komunikasi dan informasi;

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat;

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan

berkesinambungan;

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan

pariwisata.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung Sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Adapun peran serta Sekretariat Daerah pada pencapaian Misi Walikota dan Wakil walikota terpilih adalah :

“ Misi ke 4 yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik

yang prima berbasis teknologi Komunikasi dan informasi ”

Laporan Kinerja


12

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah “Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah”.

b. Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan,

yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang

dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang serta lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Sasaran-sasaran

yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 2. Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah

daerah; 3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

Laporan Kinerja


13

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 5. Meningkatnya kerjasama daerah.

Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

1. Meningkatnya

kualitas produk hukum daerah

1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang

sesuai mekanisme pembentukan produk

hukum daerah

2. Meningkatnya kualitas tatalaksana dan

kelembagaan pemerintah daerah

2. Persentase OPD yang tepat fungsi dan

tepat ukuran

3. Terwujudnya

akuntabilitas kinerja Perangkat

Daerah

3. Persentase nilai

evaluasi SAKIP komponen pelaporan

kinerja (Bobot 15%)

4. Persentase skor nilai

sangat tinggi terendah LPPD Kota

Singkawang (skor nilai 3.000)

5. Persentase temuan

yang ditindaklanjuti

4. Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

6. Persentase capaian

Nilai Tingkat Kepatuhan OPD

dengan batas nilai tinggi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar (Nilai

81)

7. Persentase unsur layanan

kemasyarakatan dan keagamaan yang

dipenuhi

5. Meningkatnya

kerjasama daerah

8. Jumlah MoU yang

dilaksanakan

Laporan Kinerja


14

B. PENJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomeyang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujudlah

kinerja yang berkesinambungan. Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja

Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018

adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Laporan Kinerja


15

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah

1. Persentase rancangan produk

hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan

produk hukum daerah

80%

2.

Meningkatnya kualitas tatalaksana dan

kelembagaan pemerintah

daerah

2. Persentase OPD yang tepat

fungsi dan tepat ukuran 100%

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja

Perangkat Daerah

3. Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan

kinerja (Bobot 15%)

70%

4. Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota


95%

5. Persentase temuan yang

ditindaklanjuti 70%

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

6. Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD

dengan batas nilai tinggi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai standar (Nilai 81)

100%

7. Persentase unsur layanan

kemasyarakatan dan

keagamaan yang dipenuhi

100%

5. Meningkatnya kerjasama daerah

8. Jumlah MoU yang dilaksanakan

4

Laporan Kinerja


15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkat

keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format

pengukuran kinerja yaitu dengan menyajikan hasil pengukuran

terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai sesuai dengan isi yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 sesuai dengan hasil pengukurannya adalah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %


1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan

produk hukum daerah

80% 100% 125%

2.

Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah

2. Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

100% 100% 100%

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

3. Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot 15%)

70% 64,73% 92,48%

4. Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota Singkawang (skor nilai 3.000)

95% 95% 100%

5. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

70% 65,34% 93,35%


6. Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar (Nilai 81)

100% 100% 100%

7. Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang dipenuhi

100% 100% 100%

5. Meningkatnya kerjasama daerah 8. Jumlah MoU yang dilaksanakan 4 5 125%

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 5 (lima) sasaran

dengan 8 (delapan) indikator kinerja diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, 4 (empat) indikator sudah

Laporan Kinerja


16

mencapai target dan 2 (dua) indikator sudah melampaui target. Adapun dari tabel diatas akan dijelaskan satu persatu berdasarkan analisis capaian setiap indikator kinerja sasaran.

Sasaran # 1 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah

Sasaran ini bertujuan agar produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja

utama yaitu “Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah”. Sedangkan untuk

mencapai indikator tersebut didukung oleh 2 program prioritas antara lain :

Program peningkatan pelaksanaan peraturan daerah dengan kegiatan: - Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ; - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)

2015-2019. - Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan :

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan; - Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan; - Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang

Sarana Perekonomian; - Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang

Produksi Daerah.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

(%)


1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah

80% 100% 125%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah dengan indikator

persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan hukum daerah, realisasi sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 80%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 125% atau sudah melampaui target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja


17

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran

Strategis Program

Anggaran Capaian

Kinerja (%)

Tingkat

Efisiensi (%) Target Realisasi %


Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

183.499.300 161.089.015 87,79

125 32,65 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

176.022.300 170.577.750 96,91

Rata-rata 92,35 125 32,65

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,35% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 125%, maka

pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 32,65%.

3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No. Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan

Kinerja Program / Kegiatan

Target Realisasi %

1. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Persentase peningkatan jumlah

rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100 100 100

Sinkronisasi dan Pembahasan Produk

Hukum Daerah

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan

Walikota yang keluarkan

6 Raperda, 20 Ranperwa, 100

Rankepwa

6 Raperda, 20 Ranperwa, 100

Rankepwa

100

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

35 orang 35 orang 100

Peningkatan pelayanan dan diseminasi informasi Hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi

45% 45% 100

Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan

400 dok digital, 296

naskah salinan produk hukum

daerah

400 dok digital, 296

naskah salinan produk hukum

daerah

100

Persentase menurunnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

20% 20% 100

Pembinaan Keluarga

Sadar Hukum (KADARKUM)

Jumlah Peserta yang mengikuti

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

260 Peserta 260 Peserta 100

Persentase peningkatan penegakan dan perlindungan HAM

100% 100% 100

Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019

Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan

1 Laporan 1 Laporan 100

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase cakupan sebaran diseminasi informasi hukum

70% 70% 100

Publikasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan

6 produk hukum, 60

buku

6 produk hukum, 60

buku 100

Tingkat akurasi penataan kelembagaan dengan pelayanan publik

100% 100% 100

Laporan Kinerja


18

Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan

Jumlah Perwako Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan

1 Perwako 1 Perwako 100

Optimalisasi kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang sarana perekonomian

20% 20% 100

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana Perekonomian

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian di Kota Singkawang

2 Draft 2 Draft 100

Optimalisasi kebijakan

pengembangan dan pembangunan produksi dan pemasaran daerah

40% 40% 100

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan

Pemasaran

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran di Kota Singkawang

5 Draft 5 Draft 100

Berdasarkan hasil analisis capaian program dan kegiatan diatas menunjukan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata memenuhi target 100% atau sangat berhasil.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dua tahun

sebelumnya serta target kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Sebelumnya serta Target Kinerja Renstra

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi Target

2018

2016 2017 2018


1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah

80% 80% 100% 80%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi sebesar 80%, tahun 2017 realisasi sebesar 80% dan tahun 2018

realisasi sebesar 100%. Perbandingan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 tidak mengalami kenaikan, sedangkan perbandingan antara

realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2018 mengalami kanaikan sebesar 20%. Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator

Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah mengalami kenaikan rata-rata

sebesar 10%. Sedangkan capaian tahun ini sudah melampaui target yang ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja

diatas adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Dalam proses pembentukan produk hukum pada tahun 2018 Bagian

Hukum menyelesaikan 9 Peraturan Daerah, 59 Peraturan Walikota dan 353 Keputusan Walikota. Seluruh rancangan produk hukum yang

disahkan telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berlaku. Dalam proses penyusunan rancangan

produk hukum dapat berjalan lancar karena adanya SOP penyusunan

Laporan Kinerja


19

produk hukum dan Peraturan Perundangan-undangan, Meskipun demikian tetap ada kendala yang dihadapi yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proses penyelesaian masih

cukup panjang dan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparatur dalam menyusun rancangan produk hukum. Adapun Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut maka dilakukan perbaikan langsung dan melaksanakan bimbingan

langsung kepada petugas penyusun produk hukum yaitu dengan melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum daerah.

Sasaran # 2 Meningkatnya Kualitas Tatalaksana dan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sasaran ini bertujuan agar meningkatnya fungsi Ketatalaksanaan serta kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja utama yaitu “Persentase OPD

yang tepat fungsi dan tepat ukuran”. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 2 program prioritas antara lain :

Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi dengan kegiatan : - Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi;

- Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan; - Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota

Singkawang; - Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang.

Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi dengan kegiatan : - Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standarisasi Harga

Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang; - Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya

Pemerintah Kota Singkawang. Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai

berikut :




(%)

2.



100% 100% 100%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah dengan indikator Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran,

realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Laporan Kinerja


20

Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 100% atau sudah memenuhi target yang ditetapkan.



No. Sasaran Strategis

Program Anggaran Capaian

Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi

(%) Target Realisasi %

2.


Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

283.238.740 269.293.100 95,08

100 4,61 Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

72.010.420 68.917.320 95,70

Rata-rata 95,39 100 4,61

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,39% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya

sebesar 4,61%.

3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1. Program Penataan Kelembagaan dan

Organisasi

Persentase kesesuaian perwako terhadap penatalaksanaan

organisasi

100% 100% 100%

Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi

Jumlah Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah

3 Perwako 3 Perwako 100

Sosialisasi Peraturan Bidang kelembagaan

Jumlah Peraturan yang disosialisasikan

1 Peraturan 1 Peraturan 100

Persentase akurasi perhitungan formasi kebutuhan pegawai

100% 100% 100

Penyusunan formasi kebutuhan pegawai

Pemerintah Kota singkawang

Jumlah Dokumen Data Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Kota Singkawang

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Tingkat kesesuaian dengan

kebutuhan Daerah 100% - 0

Pembentukan UPT Jumlah UPT yang dibentuk 4 UPT - 0

Persentase penilaian Kelas Jabatan dalam penetapan standar gaji PNS

100% 100% 100

Penyusunan Evaluasi

Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan

16 Dokumen Evjab

Perangkat Daerah

16 Dokumen Evjab

Perangkat Daerah

100

2. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

Tersedianya standarisasi Pemerintah Kota Singkawang yang berkenaan dengan biaya pemerintah dan harga barang /

jasa

100% 100% 100

Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

2 Kepwako 2 Kepwako 100

Laporan Kinerja


21

Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

4 Keputusan Walikota

4 Keputusan Walikota

100

Pada program penataan kelembagaan dan organisasi diketahui

terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yaitu kegiatan pembentukan UPT dengan capaian 0%. Sedangkan

pada program dan kegiatan lainnya rata-rata mencapai 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya serta target kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



2018

2016 2017 2018

2. Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah


100% 100% 100% 100%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi

sebesar 100%, tahun 2017 realisasi sebesar 100% dan tahun 2018 realisasi sebesar 100%.Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator

Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran tidak mengalami kenaikan(stagnan). Sedangkan capaian tahun ini sudah memenuhi

target yang ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan pada indikator kinerja diatas adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Pada indikator kinerja utama Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari 29 OPD.

Adapun dari 29 OPD yang dibentuk semuanya tepat fungsi dan tepat ukuran karena telah memenuhi semua unsur skoring nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Meskipun pada indikator ini sudah memenuhi target capaian 100%, tetap saja terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaiannya yaitu

masih ada OPD yang belum terbagi habis tupoksinya karena jumlah SDM yang masih belum mencukupi. Dari kendala yang dihadapi perlu

adanya pemecahan yaitu terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta beban kerja pada seluruh Perangkat Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Laporan Kinerja


22

Sasaran # 3 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja

(Bobot 15%), Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota Singkawang (skor nilai 3.000) dan Persentase temuan yang

ditindaklanjuti. Adapun penjelasan setiap indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator # Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot 15%)

Untuk mencapai indikator Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen

pelaporan kinerja (Bobot 15%) didukung oleh 2 program prioritas antara lain :

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang; - Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD;

- Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan; - Asistensi RKA SKPD; - Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan

Sosial; - Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Penyusunan Rencana Strategis dan IKU SKPD Kota Singkawang; - Penguatan SAKIP dalam Penentuan Indikator Kinerja Program

Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai

berikut :




(%)

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah


70% 64,73% 92,48%

Laporan Kinerja


23

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot

15%), realisasi sebesar 64,73% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 92,48%

atau belum memenuhi target yang ditetapkan.





Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi

(%) Target (Rp.) Realisasi %

3.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat paerah

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah

130.386.640 127.574.740 97,84 92,48 n/a

Rata-rata 97,84 92,48 n/a

Dari analisa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator

Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot 15%) tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya.


keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

100% 100% 100

Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang


Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja


Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang dan Jumlah Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang


Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah


RKA OPD yang terukur dan

efektif mendukung program kerja 80% - 0

Asistensi RKA SKPD Jumlah OPD dan Bagian yang diasistensi dalam penyusunan RKA

28 SKPD ; 9 Bagian

- 0

Persentase penerima dana hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran

100% 100% 100

Laporan Kinerja


24

Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Calon yang menerima bantuan Hibah

240 Calon Penerima

Hibah

240 Calon Penerima

Hibah 100

Persentase Pelaksanaan Lelang 80% 80% 100

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa


Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ


Persentase ketersediaan pedoman dalam perencanaan strategis lima tahun

100% 100% 100

Penyusunan Rencana Strategis dan IKU SKPD Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Renstra dan IKU Sekretariat Daerah

1 Dokumen Resntra dan 1 Dokumen IKU

1 Dokumen Resntra dan 1 Dokumen IKU

100

Tingkat pemahaman peserta Penguatan SAKIP

70% - 0

Penguatan SAKIP dalam Penentuan Indikator Kinerja Program Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Peserta Penguatan SAKIP 35 Peserta - 0

Pada program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah diketahui terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja

yaitu kegiatan Asisstensi RKA SKPD dan Penguatan SAKIP dalam Penentuan Indikator Kinerja Program Pemerintah Kota Singkawang

dengan capaian kinerja kegiatan masing-masing 0%.





2018

2016 2017 2018



59,96% 64,46% 64,73% 70%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi sebesar 59,96%, tahun 2017 realisasi sebesar 64,46% dan tahun 2018

realisasi sebesar 64,73%. Perbandingan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,50%, sedangkan

perbandingan antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2018 juga mengalami kanaikan sebesar 0,27%. Dibandingkan dengan

capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot 15%) mengalami kenaikan rata-rata sebesar

2.38% meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja diatas adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Laporan Kinerja


25

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang tahun

2017, nilai yang diperoleh dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang adalah CC, dengan besaran

nilai 52,50. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel komponen penilaian Kementrian PAN-RB terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang

Komponen Yang Dinilai Bobot

Nilai Peringkat LAKIP 2016

(Dinilai Tahun 2017) LAKIP 2017

(Dinilai Tahun 2018)

1 Perencanaan Kinerja 30 17,02 17,15 AA >90

2 Pengukuran Kinerja 25 9,61 11,18 A >80-90

3 Pelaporan Kinerja 15 9,67 9,71 BB >70-80

4 Evaluasi Kinerja 10 5,42 4,88 B >60-70

5 Capaian Kinerja 20 9,58 9,58 CC >50-60

Nilai Hasil Evaluasi 100 51,30 52,50

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai LAKIP Tahun 2017 sebesar 52,50 naik sebesar 1,20 point dari nilai LAKIP Tahun 2016 yang hanya sebesar 51,30, dengan kenaikan nilai tersebut masih belum

berarti bagi capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang yang menargetkan capaian nilai BB untuk Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Singkawang. Untuk komponen Pelaporan Kinerja nilai LAKIP Tahun 2017 sebesar 9,71 naik sebesar 0,04 point dari

nilai LAKIP Tahun 2016 yang hanya 9,67. Dari hasil penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Pemerintah Kota Singkawang masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Adapun penyebab dari

rendahnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Kemen PAN-RB pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti

sehingga belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam perbaikan manajemen kinerja;

2. Pemerintah Kota Singkawang masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) yang memberikan

kemanfaatan pada masyarakat secara nyata; 3. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum

sepenuhnya merupakan penjabaran/cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah,belum dilengkapi dengan indikator

kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan kedalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV;

Laporan Kinerja


26

4. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktifitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;

5. Sistem monitoring belum melaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan

target-target yang ingin dicapai; 6. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan analisa

pencapaian kinerja karena masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;

7. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan

dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu

memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Dari uraian diatas bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Singkawang dapat diatasi melaui langkah-langkah sesuai dengan

rekomendasi dari KemenPAN-RB antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen

tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritah daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada outcome. Reviu

sebagaimana dimaksud diatas mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang

relevan, spesifik dan terukur serta benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan;

2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja ditingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade dari dokumen perencanaan

di tingkat daerah; 3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap

OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan

anggaran pada tahun selanjutnya; 4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada

kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga

menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;

5. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja

satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya; 6. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen

anggaran secara berkala dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu tersebut harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis

pembangunan.

Laporan Kinerja


27

Indikator # Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota Singkawang (skor nilai 3.000)

Untuk mencapai indikator Persentase nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja (Bobot 15%) didukung oleh 1 (satu) program prioritas

antara lain : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang; - Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang.


1. Perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat seperti tabel

dibawah ini :



(%)


4. Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota


95% 95% 100%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota Singkawang

(skor nilai 3.000), realisasi sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar

100% atau sudah memenuhi target yang ditetapkan.





Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi


3.


Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah

65.947.150 60.694.150 92,03 100 7,97

Rata-rata 92,03 100 7,97



Laporan Kinerja


28

3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian indikator sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1.

Program Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

100% 100% 100

Penyusunan LPPD

Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LPPD Pemerintah Kota Singkawang


Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang


Berdasarkan analisa tabel diatas bahwa pada pelaksanaan program

dan kegiatan menunjukan rata-rata sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%.





2018

2016 2017 2018


4. Persentase skor nilai sangat tinggi terendah LPPD Kota Singkawang (skor nilai 3.000)

86,96% 89,43% 95% 95%


realisasi sebesar 95%. Perbandingan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,47%, sedangkan perbandingan antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2018 mengalami

kanaikan sebesar 5,57%. Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator

Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah mengalami kenaikan rata-rata

sebesar 4,02%. Sedangkan capaian tahun ini sudah memenuhi target yang ditetapkan.



Dari hasil Penilaian yang disampaikan BPKP Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat mengenai penilaian terhadap LPPD Kota Singkawang tahun 2017 adalah kategori Tinggi. Adapun target yang

Laporan Kinerja


29

ditetapkan sudah tercapai 100%, namun capaian harus lebih ditingkatkan lagi pada level Sangat Tinggi. Untuk meningkatkan hasil capaian pada level Sangat Tinggi maka Faktor pendukung yang harus

diperhatikan adalah kelengkapan isian Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta lampiran bukti yang harus disampaikan oleh OPD terkait.

Adapun kendala yang selalu dihadapi adalah kurangnya kelengkapan data yang disampaikan oleh OPD terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sehingga menyulitkan kami dalam menyusun LPPD sehingga terjadi keterlambatan. Untuk kedepannya diharapkan OPD terkait dapat lebih aktif dan tepat waktu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Indikator # Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator Persentase temuan yang ditindaklanjuti didukung oleh 1 (satu) program prioritas antara lain : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan kegiatan : - Penyusunan Analisa Standar Belanja;

- Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD; - Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Penatausahaan Barang Milik Daerah; - Inventarisasi Barang Milik Daerah; - Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.


berikut :




(%)


5. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

70% 65,34% 93,35%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran

Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase temuan yang ditindaklanjuti, realisasi sebesar 65,34% dari

target yang ditetapkan sebesar 70%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 93,35% atau belum memenuhi target yang

ditetapkan.


Laporan Kinerja


30




Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi

(%) Target (Rp.) Realisasi %

3.


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

522.450.700 494.986.350 94,74 93,35 n/a

Rata-rata 94,74 93,35 n/a

Dari analisa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator

Persentase temuan yang ditindaklanjuti tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya.


keberhasilan/kegagalan capaian indikator sasaran diatas dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Ketepatan Alokasi Penganggaran dengan Realisasi

80% 80% 100

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Pedoman Juknis Penentuan Standar Belanja Daerah dalam Penyusunan RAPBD dan RAPBDP Kota Singkawang

5 Dokumen dan 1 Sistem

Informasi

5 Dokumen dan 1 Sistem

Informasi 100

Persentase Tertib administrasi Keuangan

100% 100% 100

Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran

6 Dok 6 Dok 100

Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Jumlah Dokumen Realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) ; Laporan Pengendali SPM

380 SPM,2 Lap 380 SPM,2 Lap 100

Persentase tertib administrasi barang milik daerah

100% 100% 100

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Barang 14 Dok 14 Dok 100

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Verifikasi Data Administrasi dan Fisik Aset

1 Lap 1 Lap 100

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah





sebelumnya serta target kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :



2018

2016 2017 2018

2. Terwujudnya akuntabilitas 5. Persentase temuan yang 19,63% 47,26% 63,34% 70%

Laporan Kinerja


31

kinerja perangkat daerah ditindaklanjuti


realisasi sebesar 63,34%. Perbandingan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 27,63%, sedangkan

perbandingan antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2018 mengalami kanaikan sebesar 16,08%. Dibandingkan dengan

capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator Persentase temuan yang ditindaklanjuti

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21,85%. Sedangkan capaian tahun ini belum memenuhi target yang ditetapkan.


Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2015 terdapat temuan di Sekretariat Daerah berupa Aset Setda dengan nilai sebesar Rp.13.680.999.793,62,-. Pada tahun 2016 sudah ditindaklanjuti

sebesar Rp.2.685.249.857,00,-, pada tahun 2017 sudah ditindaklanjuti sebesar Rp.3.780.640.361,92,-,dan pada tahun 2018

sudah ditindaklanjuti sebesar Rp.284.963.216,56,-, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti s.d sekarang sebesar

Rp.8.939.118.163,00,-, sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti s.d sekarang adalah sebesar Rp.4.741.881.630,62,-.

Adapun kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti temuan diatas antara lain sebagai berikut :

a. Temuan dari BPK Propinsi Kalimantan Barat tersebut merupakan Aset Setda yang diadakan pada tahun 2014 s.d kebawah (bahkan

pada masa Pemerintahan Kab.Sambas); b. Temuan tersebut merupakan Aset Setda yang sudah berpindah-

pindah dan terpisah pada beberapa SKPD yang lain;

c. Perlu waktu yang lama dalam menyelesaikan temuan tersebut karena kurangnya tenaga yang mengurus Aset di Sekretariat

Daerah.

Dari permasalahan yang dihadapi ada beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah akan mendata Aset Setda yang berada di SKPD

lain; b. Sekretariat Daerah akan menelusuri Aset yang belum ditemukan

pada SKPD terkait; c. Adanya penambahan personil yang berkompeten di bagian

Keuangan dalam mengurus Aset Setda.

Laporan Kinerja


32

Sasaran # 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik secara optimal kepada masyarakat. Untuk

mewujudkan sasaran ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai

tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar (Nilai 81) dan Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang

dipenuhi. Adapun penjelasan setiap indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator # Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai standar (Nilai 81)

Untuk mencapai indikator Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

sesuai standar (Nilai 81) didukung oleh 2 program prioritas antara lain : Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi dengan kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal; - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan.

Program Pengembangan Kinerja Organisasi dengan kegiatan :

- Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik; - Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan

Kelurahan.


berikut :




(%)

4. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik


100% 106,67% 106,67%


Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai tinggi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar (Nilai 81), realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 100% atau sudah

memenuhi target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja


33

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :


No. Sasaran Strategis Program Anggaran Capaian

Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi



Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

62.204.065,00 59.290.650,00 95,93

100 5,84

Program Pengembangan Kinerja Organisasi

54.180.910,00 50.395.450,00 93,22

Rata-rata 94,16 100 5,84




keberhasilan/kegagalan capaian indikator sasaran diatas dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar

50% 50% 100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang


2. Program Pengembangan Kinerja Organisasi

Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20% 20% 100

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan SKM)


Optimalisasi program kerja kecamatan dan kelurahan

100% 100% 100

Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan


Berdasarkan analisa tabel diatas bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan menunjukan rata-rata sangat berhasil dengan capaian

kinerja 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya serta target kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi Target 2018

Laporan Kinerja


34

2016 2017 2018



100% 100% 100% 100%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi

sebesar 100%, tahun 2017 realisasi sebesar 100% dan tahun 2018 realisasi sebesar 100%.Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator

Persentase capaian Nilai Tingkat Kepatuhan OPD dengan batas nilai tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar (Nilai

81) tidak mengalami kenaikan(stagnan). Sedangkan capaian tahun ini sudah memenuhi target yang ditetapkan.



Berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Singkawang, dari 61 produk layanan administrasi

termasuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi sebagaimana rincian dibawah ini :

Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2016

Kategorisasi : Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah : Kota Singkawang

Periode Observasi : Mei – Agustus 2016

No. Nama Unit Layanan Produk Layanan Nilai

1. Badan Lingkungan Hidup

1. Rekomendasi izin pengepul limbah B3 skala

kabupaten 95,00

2. Pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL dan DPLH

95,00

3. Rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air (IPALASA)

95,00

4. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup 95,00

5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan 95,00

2. Dinas Kelautan dan Perikanan

6 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 88,00

7. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 88,00

8. Surat Tanda Daftar Kapal Penangkapan Ikan 88,00

3. Dinas Kependudukan dan

9. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 78,50

10. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 78,50

11. Penerbitan Akta Kelahiran 78,50

12. Penerbitan Akta Kematian 78,50

13. Penerbitan Akta Perkawinan 78,50

4. Dinas Kesehatan

14. Penerbitan Izin Praktik Kerja Tenaga Kesehatan 68,50

15. Penerbitan Surat Izin Praktek Dokter 68,50

16. Penerbitan Surat Izin Praktik Apoteker 68,50

17. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) 68,50

18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

68,50

19. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 62,50

20. Mutasi Siswa 62,50

21. Pelayanan Izin Pendirian Pendidikan 62,50

22. Pelayanan Legalisir Ijazah 68,50

23. Sertifikasi Guru 62,50

Laporan Kinerja


35

5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

24. Pengujian KIR 100,00

25. Ijin Usaha Angkutan Orang dan Barang 100,00

26. Kartu Pengawasan 100,00

27. Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal 100,00

28. Rekomendasi IMB Menara Telekomunikasi 88,00

29. Retribusi Jasa Kepelabuhan 100,00

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

30. Izin Usaha Minum Beralkohol 90,50

31. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam 90,50

32. Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

90,50

33. Surat Rekomendasi Pendirian Koperasi Baru 90,50

34. Surat Izin Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Promosi)

90,50

35. Surat Penunjukan Tempat Usaha 90,50

36. Rekomendasi Izin Usaha Industri 66,50

37. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Distributor Pupuk NPK

90,50

7. Dinas Pertanian dan Kehutanan

38. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

(SKKH) 86,00

39. Ijin Praktek Dokter Hewan 86,00

40. Izin Usaha Peternakan 86,00

41. Pelayanan Pemasukan / Pengeluaran Hewan / Bahan Asal Hewan

86,00

42. Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat 86,00

8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

43. Penerbitan AK-1 / Katru Pencari Kerja 100,00

44. Penerbitan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (IPUB)

100,00

45. Rekomendasi BPJS 100,00

46. Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial

100,00

9. Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya

47. Permohonan Advis Planning Reklame 51,50

48. Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

87,50

49. Rekomendasi Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

87,50

10. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

50. Surat Izin Usaha Perdagangan 100,00

51. Izin Gangguan (HO) 100,00

52. Izin Mendirikan Bangunan 100,00

53. Izin Pemasangan Reklame 100,00

54. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

100,00

55. Izin Usahan Jasa Konstruksi (IUJK) 100,00

56. Tanda Daftar Gudang (TDG) 100,00

11. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

57. Pembinaan Kearsipan 82,00

58. Pembuatan Kartu Anggota 88,00

59. Peminjaman Buku 88,00

60. Peminjaman Buku dan Arsip Daerah 82,00

61 Pengembalian Buku 94,00

Nilai Rata-Rata 86,41

Zona Kepatuhan Hijau

Catatan : Selama belum ada penilaian yang baru, maka penilaian yang ada masih berlaku sampai dengan ditetapkannya

penilaian terbaru. Faktor pendukung dalam keberhasilan ini adalah Pemerintah telah

menetapkan Standar Pelayanan Pada semua OPD.

Indikator # Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan

keagamaan yang dipenuhi Untuk mencapai indikator Persentase unsur layanan kemasyarakatan

dan keagamaan yang dipenuhi didukung oleh 4 (empat) program prioritas antara lain :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

dengan kegiatan :

Laporan Kinerja


36

- Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial dengan kegiatan:

- Seminar Kota Layak Anak; - Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular);

- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan.

Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dengan kegiatan :

- Fasilitasi Penyelenggara an Ibadah Haji.


1. Perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat seperti tabel

dibawah ini :



(%)



100% 100% 100%


Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang dipenuhi,

realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 100% atau

sudah memenuhi target yang ditetapkan.



No. Sasaran Strategis Program

Anggaran Capaian Kinerja

(%)

Tingkat Efisiensi


4. Meningkatnya kualitas pelayanan

publik


24.451.351 24.451.351 100

100 1,56 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial

49.082.000 47.884.674 97,56

Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

5.726.000 5.726.000 100

Program Fasilitasi Perjalanan

Ibadah Haji 801.123.600 770.524.700 96,18

Rata-rata 98,44 100 1,56

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,44% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya

sebesar 1,56%.

Laporan Kinerja


37

3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian indikator sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1.


Persentase peningkatan pelayanan penyaluran Bansos Pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah

90% 90% 100

Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Jumlah Peserta Sosialisasi

Kebijakan Program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah


2. Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial

Peningkatan penyampaian informasi bidang sosial

70% 70% 100

Seminar Kota Layak Anak

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Kota Layak Anak


Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular)

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular


Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 100

3. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 100% 100

Fasilitasi Penyelenggara an Ibadah Haji

Jumlah Calon Jemaah Haji yang difasilitasi

112 Orang Calon Haji

112 Orang Calon Haji

100







2018

2016 2017 2018



100% 100% 100% 100%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi sebesar 100%, tahun 2017 realisasi sebesar 100% dan tahun 2018

realisasi sebesar 100%.Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang

dipenuhi tidak mengalami kenaikan(stagnan). Sedangkan capaian tahun ini sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja


38


Selama tahun 2018 Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah melayani 357 Orang dari komponen

kemasyarakatan dan keagamaan. Dari semua layanan tersebut sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun

faktor keberhasilannya adalah sesuai dengan komitmen Walikota Singkawang yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Sedangkan kendalanya adalah masih kurangnya SDM yang ada di

Bagian Kesra dibandingkan dengan jumlah orang yang dilayani. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Bagian Kesra sudah

ditambah personil yang berkompeten dalam bidang sosial.

Sasaran # 5 Meningkatnya Kerjasama Daerah

Sasaran ini bertujuan agar meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah daerah lainnya, Instansi Vertikal

Dunia Usaha dan pihak Swasta lainnya. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja utama yaitu “Jumlah MoU yang dilaksanakan”. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung

oleh 1 (satu) program prioritas yaitu : Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan

kegiatan : - Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan;

- united Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC); - Fasilitasi Penyelenggaraan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan;

- Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah; - Gerakan Bersih Kampung; - Koordinasi Pemerintahan.


berikut :




(%)


8. Jumlah MoU yang dilaksanakan 4 5 125%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Meningkatnya kerjasama daerah dengan indikator Jumlah MoU yang

dilaksanakan, realisasi sebesar 5 MoU dari target yang ditetapkan

Laporan Kinerja


39

sebesar 4 MoU. Dengan demikian capaian tahun 2018 adalah sebesar 125% atau sudah melampaui target yang ditetapkan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :




Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi



Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

940.142.879 745.681.127 79,32 125 45,68

Rata-rata 79,32 125 45,68

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar

79,32% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 125%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 45,68%.


keberhasilan/kegagalan capaian indikator sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Target Realisasi %

1.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang

100% 100% 100

Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan

Jumlah Kegiatan Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang diikuti

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100

united Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC)

Laporan pelaksanaan kegiatan / kepesertaan


Fasilitasi Penyelenggaraan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan

Pelaksanaan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan

2 Hari, 9 Kota 2 Hari, 9 Kota 100

Persentase Kerjasama yang direalisasikan

100% 100% 100

Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah

Jumlah Naskah Kerjasama 20 Naskah 20 Naskah 100

Persentase Kota Singkawang sehat

100% 100% 100

Gerakan Bersih Kampung

Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung

5 Kecamatan dan 26

Kelurahan

5 Kecamatan dan 26

Kelurahan 100

Persentase peninngkatan

koordinasi Pemerintah Daerah 100% 100% 100

Koordinasi Pemerintahan

Jumlah koordinasi pemerintahan 24 Kali 24 Kali 100

Berdasarkan analisa tabel diatas bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan menunjukan rata-rata sangat berhasil dengan capaian

kinerja 100%.

Laporan Kinerja


40

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya serta target kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



2018

2016 2017 2018


8. Jumlah MoU yang dilaksanakan

30 8 5 4

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi sebesar 30 MoU, tahun 2017 realisasi sebesar 8 MoU dan tahun 2018

realisasi sebesar 5 MoU. Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya serta target jangka menengah maka pada indikator

Jumlah MoU yang dilaksanakan mengalami penurunan. Sedangkan capaian tahun ini sudah melampaui dari target yang ditetapkan.


diatas adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini : Dari beberapa tahun sebelumnya realisasi pada indikator Jumlah MoU

yang dilaksanakan mengalami penurunan, ini dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu merupakan tahap awal dari pelaksanaan

kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah lain maupun dengan Instansi Vertikal dan Pihak Swasta sehingga banyak kerjasama yang

baru dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Sedangkan tahun sekarang sudah berkurang karena sudah dilaksanakan pada

tahun sebelumnya. Meskipun demikian Pemerintah Kota Singkawang akan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan dengan Dunia Usaha maupun dengan Pihak Swasta dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang yaitu dengan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah ada 11 (sebelas) program prioritas yang sudah dilaksanakan dengan realisasi anggaran

sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah realisasi

sebesar Rp.161.089.015 dari anggaran sebesar Rp. 183.499.300 atau sekitar 87,79%;

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp. 170.577.750 dari anggaran sebesar Rp. 176.022.300 atau sekitar 96,91%;

3. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi realisasi sebesar Rp. 328.583.750 dari anggaran sebesar Rp. 348.442.805 atau sekitar

95,08%;

Laporan Kinerja


41

4. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi realisasi sebesar Rp. 68.917.320 dari anggaran sebesar Rp. 72.010.420 atau sekitar 95,70%;

5. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah realisasi

sebesar Rp. 339.754.825 dari anggaran sebesar Rp. 479.890.575 atau sekitar 70,80%;

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah realisasi sebesar Rp. 494.986.350 dari anggaran sebesar Rp. 522.450.700 atau sekitar 94,74%;

7. Program Pengembangan Kinerja Organisasi realisasi sebesar Rp. 50.395.450 dari anggaran sebesar Rp. 54.180.910 atau sekitar

93,01%; 8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya realisasi sebesar Rp. 24.451.351 dari anggaran sebesar Rp. 24.451.351 atau sekitar 100%;

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial realisasi sebesar Rp. 47.884.674 dari anggaran sebesar Rp. 49.082.000 atau

sekitar 97,56%; 10. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji realisasi sebesar Rp.

770.524.700 dari anggaran sebesar Rp. 801.123.600 atau sekitar 96,18%;

11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah realisasi

sebesar Rp. 745.681.127 dari anggaran sebesar Rp. 940.142.879 atau sekitar 79,32%.

Dari total keseluruhan maka realisasi sebesar Rp. 3.202.846.312 dari

anggaran sebesar Rp.3.651.296.840 atau sekitar 91,55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran

No.

Program

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah 183.499.300 161.089.015 87,79

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 176.022.300 170.577.750 96,91

3. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi 348.442.805 328.583.750 95,08

4. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi 72.010.420 68.917.320 95,70

5. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

479.890.575 339.754.825 70,80

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

522.450.700 494.986.350 94,74

7. Program Pengembangan Kinerja Organisasi 54.180.910 50.395.450 93,01

8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

24.451.351 24.451.351 100,00

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial 49.082.000 47.884.674 97,56

10. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji 801.123.600 770.524.700 96,18

11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 940.142.879 745.681.127 79,32

TOTAL 3.651.296.840 3.202.846.312 91,55

Laporan Kinerja


42

BAB IV

PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah sudah cukup berhasil karena dari 8 (delapan) indikator yang ditargetkan ada 4 (empat)

indikator yang memenuhi target yang ditetapkan, 2 (dua) indikator melampaui target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator yang tidak memenuhi target yang

ditetapkan.

Untuk menghadapi kendala dimasa akan datang Sekretaris Daerah akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja baik dari indikator sasaran, program maupun kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan

adalah:

1. Melakukan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian kinerja program dan

kegiatan;

2. Mempetakan program dan kegiatan yang mengalami kendala/permasalahan;

3. Mencarikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari ekternal maupun internal.

4. Selalu memotivasi kepada pegawai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja ini di sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan

capaian kinerja dimasa yang akan datang.

Singkawang, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

DRS. SUMASTRO, M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19670416 198603 1 003

Documents

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Sekretariat …...3. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi