Upload
dangnhu
View
227
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Makalah Kapita Selekta Ilmu Sosial
Ilmu Politik Secara Mendasar
Penyusun:
Nur Hasan Falaq
44111010164
Universitas Mercu Buana
Fakultas Ilmu komunikasi
Jakarta
2011
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb.
“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah
utusan Allah”. “tiada suatu penderitaan apapun kecuali bagi orang yang tidak
pandai mensyukuri nikmat”. Manusia yang merasa bahwa dirinya adalah
manusia yang ada Penciptanya, ada yang memerhatikannya, ada yang
menghidupkan dan mematikannya, ada yang memberi nimkat kepadanya,
maka karena kita semua merasa sebagai seorang manusia, maka kita selalu
harus berupaya untuk selamanya memuji syukur kekhadirat Allah yang telah
menjadikan kita ada, kita hidup, kita berjuang untuk kehidupan abadi setelah
hidup ini.penulis juga bersyukur karena berkat rahmat dan limpahan karunia-
Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.
Salawat dan salam semoga selamanya senantiasa terlimpah dan
tercurah kepada pemimpin umat diseluruh dunia, yang telah membawa
penerangan bagi peradaban umat manusia, Nabi akhir jaman yang sangat
mulya yakni nabi Muhammad saw.
Makalah yang kami susun ini berjudul “POLITIK BANGSA MASA KINI”,
sebuah kajian mengenai keberadaan perpolitikan negeri tercita Indonesia.
Penulis menyadari makalah ini masih sarat dengan kekurangan dan
kekurangan dalam penyusunannya, baik itu dari segi sistematika maupun isi
materi yang belum maksimal. Demikian pengantar isi makalah yang saya
susun, terimakasih bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunannya.
Wassalamualaikum wr wb.
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPolitik adalah kajian ilmu sosial, yang tidak bisa lepas dari aktivitas
kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk
sosial. Sehingga bagaimanapun orang memandang politik, selama
manusia ada dan berupaya untuk melanjutkan peradabannya, maka
selama itu pula politik akan ada bersama berdampingan dengan manusia.
Sekalipun saat ini politik telah mengalami berbagai pergeseran, namun
rasanya kita tidak harus dan tidak bisa begitu saja dalam menilai baik tidak
politik, karena pada dasarnya poltik itu dikendalikan oleh manusia, maka
wajar kalu suatu ketika politik mengalami sedikit perubahan makna Karena
manusia sendiri apda dasarnya selalu berupaya untuk berubah. Hanya
tingal kita bisa tidak melihat sisi baik dari politik itu.
1.2 Rumusan MasalahYang menjadi sorotan utama dalam makalah ini ialah:
1. Hakikat politik, arti dan sejarah perkembangannya?
2. Konsep-konsep perpolitikan?
3. Pola dan bentuk-bentuk politik?
4. Politik modernisasi serta integritasnya?
5. Dan kajian istimewa tentang partai politik?
BAB II
KAJIAN TENTANG POLITIK INDONESIA
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG NASIONALISME BANGSA Sebuah kajian yang perlu pemahaman dan pengkajian materi mendalam.
Tidak mudah bagi kami untuk menjelaskan secara gamblang mengenai
materi politik ini, tapi kendati demikian kami telah dan akan selalu berusaha
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk
menguraikannya dalam ragam dan bentuk serta pola yang lebih mudah
dimengerti oleh pembaca semua.
Di bawah ini materi yang berhasil kami kutif dan kami kembangkan
menjadi sebuah karya baru semoga bermanfaat.
2.1 Pengertian PolitikSecara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata
polistaia. Polis diartikan negara, kota yakni suatu masyarakat yang
mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, sementara taia berarti urusan.
Secara sederhana dari tata bahasanya politik dapat diartikan urusan yang
mengurusi masalah negara kota.
Menurut para pakar dan ahli politik.1. Thomas M. Magstadt dan Peter M. Schotten (1988:7), politik adalah
segala sesuatu mengenai bagaimana manusia diperintah, yang
berkaitan dengan tatanan, kekuasaan, dan keadilan.
2. Cecep Darmawan (2009), politik ialah segala sesuatu yang
berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan, maupun pembagian dan
pengalokasian nilai-nilai didalam masyarakat yang bersangkutan.
Pengertian politik dapat dilihat dan diklasifikasikan juga dalam ranah-
ranah sebagai berikut:
1. Politik dalam arti kepentingan,
Politik adalah ilmu yang menjelaskan tentang kepentingan, baik
dalam kontek individu, kelompok, cara meraih, merebut, atau
memperhatikan kepentingan perorangan maupun kelompok.
2. Politik dalam arti kebijakan
Politik adalah aturan main dalam mengurusi masalah kebijakan-
kebijakan dalam mempertahankan kepentingan yang dapat diterima
oleh berbagai kalangan. Dengan karakteristik terjadinya sebuah
pengembangan makna politik, luas dan berkembangnya kajian atau
objek ilmu politik.
3. Politik secara institusional
Politik adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga politik
seperti negara, pemerintah, DPR dsb semuanya terkait dengan
kajian ilmu politik.
4. Menurut hakikat politik itu sendiri
Politik adalah ilmu yang meneliti manusia dalam usahanya
memperoleh kekuasaan (postulation approach), tentang kehausan
kekuasaan, motivasi memperoleh dan menggunakan kekuasaan
(psocologys approach) juga sebagai kajian kekuasaan sebagai
gejal sosial, dimana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai
alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat (sociologis approach).
2.2 Sejarah Perkembangan Ilmu PolitikAsal muasal kemunculan ilmu politik
Jika hanya dilihat dari rumpun ilmu social maka politik masih dikatakan sangat
muda karena politik baru lahir apda abad ke-19. Namun jika kita pandang dari
objek kajian politiknya itu sendiri secara orisinil maka ilmu politik usiannya
sudah sangat tua, bahkan sampai disebut sebagai ilmu social tertua. Untuk
lebih jelasnya kita bisa mengkajinya dari sudut pandang kajian orisinalnya,
menurut sejarah ilmu politik telah ada sejak tahun 450 S.M. (Budihardjo,
2008:5). Buktinya pada saat itu pemikiran mengenai negara telah ada di
Yunani kuno, hal ini diperjelas oleh karya-karya Herodicus (ahli sejarah),
Plato(Bapak filsafat politik), Aristoteles (Bapak ilmu politik) yang telah
meletakan dasar-dasar ilmu politik.
Perkembangan politik di IndonesiaJika kita mengkajinya lebih dalam, disesuaikan dengan pengertian
politik secara umum, maka kita bisa menyebutkan bahwa politik di Indonesia
juga telah lahir jauh-jauh hari tepatnya sejak masyarakat ada, lalu mengkaji
konsep mengenai masyarakatnya, dan terlebih pada upaya-upaya pemilihan
para pemimpin mereka. Perkembangannya dilanjutkan juga oleh masyarakat
yang membentuk suatu kerajaan. Maka mereka telah menggauli ilmu dan
kajian politik. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaan
khususnya saja, antara politik jaman dahulu dengan politik masa kini. Dan
juga mungkin mereka tidak mengetahui kalau-kalau yang mereka lakukan itu
aalah proses politik.
Memang sangat jauh berbeda sesuai dengan tahap perkembangan.
Perkembangan yang kami maksudkan yaitu perkembangan kebudayaan,
peradaban, latar belakag pendidikan dan yang tidak kalah penting dilihat dari
perkembangan penmgaruh bagsa luar yang masuk kedalah bangsa atau
peradaban suatu bangsa atau negara. Ditambah lagi dengan perkembangan
Ilmu Pengetauhan dan Teknologi yang saat ini sedang kita rasakan bersama.
Tentulah politik abad lalu dengan abad sekarang jauh berbeda.
Kendati demikian jika melihat dari perkembangan pola, bentuk dan konsep
mengenai politiknya itu sendiri maka kami sangat optimis meramalkan bahwa
politik dinegara kita akan teurs mengalami perkembangan dan gejolak yang
lebih besar dari pada yang sekarang kita alami dan rasakan ini. Mungkin itu
lebih baik ataupun sebaliknya malah lebih buruk (dilihat dari banyak
sedikitnya memberikan maslahat bagi masyarakat). Wallahu ’alam.
2.3 Konsep Dasar Ilmu Politik
Jika kita kaji lebih dalam mengenai objek kajian ilmu politik maka jawabannya
akan sangat banyak dan beragam, namun agar kajiannya menjadi lebih
sederhana dan lebih mudah dipahami maka kami akan menguraikan dalam
kajian-kajian sebagai berikut:
1. Negara
Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, memiliki
kekuasaan dan diaukui secara de yure dan de facto oleh angotanya (rakyat)
juga oleh beberapa negara lain secara sah dan ditaati oleh raakyatnya.
Dalam hal ini Negara berfungsi sebagai agen bagi proses pelaksanaan
kepentingan politik atau aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi tugas
negara dalam hal ini ialah:
a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan pada
masyarakat
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan
golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat umum.
2. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia
untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain dengan
sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesusi dengan yang dinginkan
oleh orang atau kelompok yang memepengaruhinya (Miriam
Budiardjo,1992:35). Dalam hal ini kekuasaan juga jelas sangat terkait erat
dengan politik. Kekuasaan menjadi objek yang cukup vital dalam kajian
politik. Dan selama kekuasaan itu diingikan untuk ada maka selama itu pula
politik akan tetap ada dalam kehidupan umat manusia.
3. Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Berpolitik adalah bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dalam
mengarahkan tindakan pada sebuah tujuan. Dalam hal ini perlu diketahui
bahwa politik merupakan alternatif yang diterapkan untuk mencapai suatu
tujuan, salah satunya tujuan untuk mengangkat seorang pemimpin, maka
politiklah alternatifnya.
4. Konflik dan Kerjasama
Hal ini pula yang cukup menjadi sorotan penting dalam kajian ilmu politik.
Karena manusia itu pada dasarnya memiliki keinginan dan harapan masing-
masing serta diberkahi cara pandang yang berbeda maka hal ini akan
mengakibatkan kemungkinan munculnya kerjasama atau sebaliknya konflik.
Dalam dunia perpolitikan hal ini sangat mungkin terjadi. Namun itu adalah hal
yang wajar dan alamiah.
2.4 Partai Politik
Definisi partai politik. 1. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia
yang teroragisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau
mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan (bagi pimpinan
partainya), dimana kekuasaan ini akan memberikan manfaat yang
bersifat idiil dan materil kepada anggota partainya.
2. R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit
banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan
yang memanfaatkan kekuasaannya dengan tujuan untuk menguiasai
pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmun Meuman mengartikan partai politik sebagi organisasi dari
aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk mengusai kekuasaan
didalam pemerintahan serta merebut dukungan rakyat, yang didasari
oleh persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain
yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Tujuan dan fungsi partai poltikTujuan partai politik sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No.
2 tahun 2008,
1. Tujuan umum:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa
b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia
2. Tujuan khusus:
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintaan
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupam
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Fungsi Partai politik:
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konplik
2.5 DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa yunani dari kata demos yang berarti
rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa.
Secara istilah demokrasi diartikan pemerintahan yang dijalankan oleh
rakyat , baik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Unsur pokok demokrasi:
1. Dukungan yang luas kepada pemerintahan
2. Kompetisi kekuasaan
3. Pergantian kekuasaan
4. Perwakilan umum
5. Kekuasaan mayoritas
6. Hak dan perbedaan pendapat dan pengabaian perintah
7. Persamaan hak politik
8. Konsultasi umum
9. Kebebasan pers.
Model-model demokrasi
1. Sistem presidesial (Amerika)
2. Sistem parlementer (Inggris)
2.6 Integrasi, Demokrasi dan Pembaharuan PolitikPada waktu anggota DPR/MPR periode 1987-1992 dilantik 1 oktober
1987, para anggota mengangkat sumpah/janji, bahwa mereka akan membela
pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup dan sebagai
ideologi nasional. Upacara pelantikan tersebut merupakan puncak
penggalangan politik, yang dirintis sejak Seminar II Angkatan Darat bulan
Agustus 1966 dan disempurnakan dalam Seminar Hankam bulan November
1967, yang akan dibangun selesai runtuhnya Orde Lama..
Dasar rumusan ideologi pancasila sebagai dasar negara resmi dimulai
setelah Sidang MPR 1978. Akan tetapi usaha pertama ke arah itu Dasar
pemikiran waktu itu adalah bahwa kekacauan ideology menimbulkan
kekacauan kehidupan politik. “terlalu banyak peta, terlalu banyak petunjuk”,
begitulah almarhum Mayjen Soewarto, Komandan Seskoad waktu itu, dalam
membahas tantanan dan proses politik setelah 1966-1967.
Pokok pemikiran Seminar II Angkatan Darat dan Seminar Hankam itu
berkisar pada dua masalah.
a. Kesatuan dan persatuan harus dijaga, berapapun biayanya,
b. Stabilitas politik merupakan prasyarat usaha-usaha lain, seperti
pembangunan ekonomi, akan tetapi kepanglimaan politik diubah dalam
artian, syarat-syarat kehidupan politik tidak lagi didasarkan pada
kepanglimaan partai, melainkan kepanglimaan peran unggul ABRI.
Karena itu, meskipun prioritas pembangunan adalah ideology
“pembangunan”; kepanglimaan politik berangsur ditangani oleh
tritunggal ABRI-Golkar-Kopri, terutama setelah Pemilu 1971.
Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang masih ada, ABRI
adalah satu-satunya kelembagaan sosial d-politik yang mempertahankan
Indonesia secara rasional menyeluruh. Langkah-langkah perluasan
kehidupan demokrasi di Indonesia serta pemikiran-pemikiran pembaharuan
hanya dapat dilakukan, sejauh persepsi tentang persatuan dan kesatuan tidak
terancam. Batasan ini perlu dikemukakan, arena perdebatan tentang
“demokratisasi kehidupan politik”dan”pembaharuan politik”hanyalah dapat
dilakukan dengan realistis, apabila kedudukan unggul atau keporosan ABRI
diakui sebagai premis dasar.
Oleh karena itu, salah satu faktor politik yang harus diakui ialah, bahwa
untuk jangka waktu 5-10 tahun mendatang, bobot dari keperosotan peran
ABRI akan tetap memainkan peran yang paling menentukan, meski bukan
peran satu-satunya.
Sebabnya sederhana saja. ABRI adalah satu-satunya kelembagaan
sosial-politik, yang mampu menyelaraskan satunya ideology dengan
organisasi. Tanpa organisasi ideology akan terbang layang sebagai gagasan
lepas. Dengan melalui organisasi, ideology menjadi peta bumi politik,
pegangan yang yang dipakai sebagai dasar berbuat, bertindak, dan berkarya.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan dalam geografi tanah air kita
yang terbentang luas, ABRI adalah ABRI adalah kelembagaan yang paling
tidak acak di antara kelembagaan sosial-politik lainnya yang amat acak.
Sekarang sudah lebih 20 tahun kita bergumul dengan masalah-
masalahpersatuan dan kesatuan. Sudah tiba saatnya untuk memikirkan
bagaimana mengisi integrasi nasional tadi dengan demokrasi dan
pembaharuan.
Generasi yang lahir mereka sepenuhnya mekar dan dewasa dalam alam
serba pembangunan. Spontan, berani dan kreatif, mereka tidak ada cacat
mental “pernah merasakan masa penjajahan” yang dialami kakek-kakek
mereka. Jiwa pembaru-ditambah dengan kesadaran, bahwa bangsanya
terlibat dalam persaingan ketat dengan kesadaran, bahwa bangsanyaterlibat
dlam persaingan ketat dengan bangsa lain didunia membuat mereka hampir-
hampir menerima sebagai wajar persoalan mendasar, seperti kesatuan-
kesatuan.
Dalam pada itu, kita harus sadar, bahwa perubahan cepat yang telah
kita alami selama 20 tahun lebih, mau tidak mau memaksa kita untuk
memikirkan perlunya pemikiran kea rah partisipasi yang lebih luas daripada
yang telah dikerjakan selama ini. Tahap sentralisasi dan integrasi sebagai
sasaran pokok, perlu dilengkapi dengan tahap persiapan demokratis melalui
keikutsertaan yang lebih tersebar. Kunci persoalannya adalah bagaimana kita
mengelolanya sedemikian rupa, sehingga proses demokratisasi tidak diarikan
sebagai tahap menuju anarki, apalagi disentegrasi. Sebaliknya setiap tahap
harus dapat mencari bentuk-bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik
yang makin membuahkan rasa yang memiliki yang lebih luas di kalangan
pimpinan masyarakat dari berbagai kalangan dan golongan.
Gagasan pembaharuan perlu dikaji secara konseptual dan dicooba
secara operasional secara bertahap, agar tiap-tiap kesalahan atau
kemelesetan operasional dapat dikoreksi dalam batas-batas kemampuan
kendali. Dengan demikian fungsi integrasi diperkuat oleh demokratisasi dan
dihidupkan oleh pembaharuan-pembaharuan yang selektif. Setiap
keberhasilan dalam mata rantai integrasi, demokratisasi dan pembaharuan,
pada gilirannya memperkuat tiap satuan dalam mata rantai. Tapi karena
dapat menyalurkan aspirasi yang berbeda-beda setiap lingkungan
masyarakat, daerah, adat, bahasa dan keagamaan yang beraneka ragam,
tanpa kehilangan kerangka dasar persatuan dan kesatuan.
2.7 Pembangunan Politik MasyarakatPada kenyataannya masyarakat kita belum semuanya paham dan mengerti
mengenai politik baik secara khusus ataupun secara keseluruhan. Maka dari
itu dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada
masayrakat perlu kiranya dilakukan yang namanya pendidikan politik. Hal ini
bisa dilakukan dalam pendidikan formal, informal ataupun non formal. Hal
perlu mengingat seperti yang kita tau saat ini paradigma masyarakat tentang
politik sangat kurang baik, mereka memandang dan berkata bahwa politik itu
kotor. Benarkah? Karena hal itu sehingga angka golput dalam beberapa
pemilihan umum begitu meningkat signifikan.
Selain itu tujuan dari pendidikan politik itu ditujukan untuk membangun dan
meningkatkan partisipasi politik, guna mewujudkan tujuan dari politik itu
sendiri seutuhnya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No.2
Tahun 2008 tentang partai politik.
2.8 Politik ModernisasiBeberapa konsekuensi modernisasi harus diperhatikan seiring dengan
pembicaraan yang dibahas. Orang-orang mungkin merasa kehilangan
kepribadian moral mereka. Komunitas-komunitas yang mungkin kita kenal
telah berubah bentuk. Masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi
diri mencari bentuk baru bagi kesempurnaan, kepastian baru untuk
menggantikan sesuatu yang telah hilang melalui perubahan. Semua
masyarakat yang memodernisasikan diri berada dalam proses transisi.
Efek kondisi-kondisi selama modernisasi adalah tekanan yang yang
berlebihan pada kekuasaan. Kekuasaan adalah kompensasi bagi kelemahan
dan disintegrasi serta yang paling potensial untuk dipenuhi. Proses
modernisasi menghasilkan suatu dorongan kuat pada individu,
kepemimpinan, serta kebengisan pada suatu waktu di saat masyarakat
industri yang kompleks bergelut dengan masalah hilangnya individualitas,
dengan alienasi dan perasaan individu yang berlebihan.
Modernisasi merupakan suatu tujuan yang tidak dibatasi pada sebuah
tempat atau wilayah tunggal, pada sebuah Negara atau kelas tertentu atau
pada sekelompok rakyat dengan hak-hak istimewa. Modernisasi dan
keinginan untuk itu, menjangkau seluruh dunia. Jadi, modernisasi adalah
sejenis harapan yang khusus. Melekat di dalamnya adalah seluruh revolusi
sejarah masa lampau serta seluruh keinginan manusia yang paling tinggi.
Apa pun arah yang diambilnya perjuangan untuk menjadi modern memberi
arti tertentu bagi generasi kita. Ia menguji pranata dan kepercayaan lama
kita.. ia meletakkan Negara kita di bursa gagasan dan ideologi. Begitu
kerasnya kekuatan yang terjadi sehingga kita terpaksa untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan baru terhadap pranata kita sendiri. Setiap Negara,
apakah sudah modern, atau sedang menjadi modern, sama-sama mengharap
dan takut akan hasilnya. Contohnya masalah politik kembar yang dihadapi
semua pemerinyah yaitu perubahan yang tertata serta suksesi damai di
dalam pemerintahan.
Pranata demokratis seperti yang kita ketahui telah mengalami
transformasi yang begitu radikal di kebanyakan Negara yang sedang menjadi
modern sehingga merupakan penyimpangan yang membuta bagi kita kalau
tidak mengakui bahwa pranata-pranata tersebut telah berubah menjadi
sesuatu yang lain. Pendekatan untuk melihat masyarakat seperti itu sebagai
masyarakat yang prademokratis membawa kita pada pandangan bahwa
pranata-pranata paksaan tertentu mungkin diperlukan bagi pengaturan dan
integrasi dari suatu komunitas yang sedang menjadi modern.
Aspek dinamis dari modernisasi bagi studi politik dapat dinyatakan
dalam proposisi umum, bahwa modernisasi adalah suatu proses
meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia di dalam mana
kepolitikan harus bertindak. Inilah sebabnya mengapa ia menciptakan
sejumlah masalah politik. Di dalam ukuran besar, politik menjadi urusan
melingkupi deferensiasi peran sekaligus mengintegrasi stuktur organisasional.
Namun tindakan-tindakan politik yang muncul dari meningkatnya
kompleksitas semacam itu bukanlah tanggapan murni dari para pemimpin
politik diluar konteks politik. Yang dimaksud konteks politik tersebut adalah
dimana pemerintah melangsungan kewenangan karena struktur-strukturnya
berubah begitu pula tanggapan politiknya.
Bagi para pengamat yang belajar di dalam tradisi Barat dan menaruh
perhatian pada masalah-masalah masyarakat industry modern, suatu cara
yang bermanfaat untuk menata hubungan –hubungan sosial dan politik bagi
tujuan-tujuan perbandingan adalah melalui studi tentang stratifikasi social.
Modernisasi mungkin bisa digambarkan didalam masyarakat
nonindustri sebagai suatu penggantian (transposisi) peran-peran tertentu
secara profesional, teknis, administrative serta penggantian institusi-institusi
yang mendukung peran-peran ini seperi rumah sakit, sekolah, universitas,.
Meskipun demikian, masyarakt nonindustri yang sedang menjadi modern
kekurangan daya dorongan pemersatu seperti masyarakat industry.
Beberapa ciri modernisasi yang terdapat dalam masyarakat industri
modern oleh F.X Sutton:
1. Keunggulan norma-norma universal, spesifik dan pencapaian.
2. Tingginya derajat mobilitas social (secara umum, dan tidak harus
dalam pengertian mobilitas vertical).
3. System pembagian kerja yang berkembang baik, terpisah dari
struktur social lainnya.
4. System kelas “egaliter” didasarkan atas pola-pola umum dari
pencapaian kerja.
5. Adanya ‘asosiasi’ yang secara fungsional memiliki struktur khusus
dan non-askriptif.
BAB III
3.1Kesimpulan
Politik pada dasarnya adalah hal yang baik untuk diketahui,
dipahami untuk diaktualsasikan dalam aktivitas dan partisifasi aktiv
masyarakat dalam setiap kegiatan perpolitikan bangsa. Apalagi
beberapa hari lagi pesta demokrasi akans segera dilaksanakan. Kita
akan dapat mengidentifikasi permasalahan dunia perpolitikan negara
kita. Dengan melihat langsung nanti pada pelaksanaan pesta
demokrasi tersebut. Jika masyarakat Indonesia partisifasif berarti
politik kita baik-baik saj, sebaliknya jika nantinya banyak yang golput
atau bahkan tidak memberikan suaranya sama sekali, mak perpolitikan
kita harus segera mendapat perhatian yang cepat dan serius.
Mengingat saat ini sepertinya telah tertancap dalam paradigma
masyarakat mengenai kotornya politk. Wallau alam.
DAFTAR PUSTAKA
Alfian.1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta. PT
Gramedia.
Darmawan, Cecep.2009. Pengantar Ilmu Politik.Bandung. Laboratorium PKn
UPI Bandung.
Pickles, Dorothy. 1990. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta. Rineka Cipta.