Upload
others
View
33
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat allah SWT segala Karunia dan bimbingan-Nya maka Dokumen Tata Cara Pemeriksaan, Penerimaan dan Penyimpanan
Barang Milik negara dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari Periode
Tahun 2017 - 2021 dapat tersusun Dokumen Tata Cara Pemeriksaan, Penerimaan dan Penyimpanan
Barang Milik negara dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari Periode Tahun 2017 - 2021 dapat tersusun bertujuan untuk memberikan
pemahaman dan dijadikan pedoman bagi seluruh unit kerja khususnya yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara. Agar dalam
pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan melaksanakan
mekanisme/Prosedur yang ada dalam petunjuk teknis ini transparansi, ketertiban admnistrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di harapkan akan dapat tercapai.
Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh tim terdiri dari unsur keuangan, pengelolaan BMN dan perencanaan, sehinga diharapkan isinya
yang ada dalam petunjuk teknis ini sudah sesuai dengan mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara yang terintegritas. Berkenaan dengan
ditetapkannya Dokumen Tata Cara Pemeriksaan, Penerimaan dan Penyimpanan Barang Milik negara dan Prosedur Operasional Standar (POS) Peneglolaan Barang Milik Negara di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Kendari Periode Tahun 2017 - 2021 ini, seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari mengikuti mekanisme/prosedur
dan dokumen-dokumen yang di isyaratkan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara Periode Tahun 2017 -2021
Kendari, Januari 2018
PENYUSUN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 3
TATA CARA
PEMERIKSAAN, PENERIMAAN, DAN PENYIMPANAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
1. Definisi
Proses Pemeriksaan kesesuain kemasan, kuantitas, spesifikasi, dan
garansi/masa purna jual barang dari rekanan dibandingkan denagn
spesifikasi barang dalam kontrak. Menerima dan menyimpan barang
yang sudah sesuai ke dalam gudang.
2. Tujuan
Memastikan barang yang diterima dan yang akan disimpan ke gudang
adalah barang yang sudah sesuai dengan spesifikasi barang dalam
kontrak.
3. Pelaksana
Penangung jawab kegiatan ini adalah Panitia penerima Barang
Poltekkes Kemenkes Kendari. Pihak Lain yang terkait ini adalah
Penyedia Barang, Urusan pengadministrasi dan pengelola Barang
milik Negara.
Tanggung Jawab Personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai
berikut:
No Personil Tanggung Jawab
1 Penyedia Barang Mengirim Barang sesuai spesifikasi dalam
Kontrak
2 Panitia Penerima
Barang
Membuat daftar Pemeriksaan dan
Penerima Barang
Membuat Mekanisme pemeriksaan
dan Penerimaan Barang
Memeriksa kemasan, Kuatitas,
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 4
spesifikasi, dan garansi/jaminan
purna jual barang yang di terima
dari penyedia barang
Membuat Berita Acara serah terima
barang dari penyedia
Meyerahkan Barang yang terlah di
periksa dan di terima kepada
Urusan pengadministrasi dan
pengelola barang
3 Pengadministrasi
dan pengelola
Barang
Mencatat dan menerima barang dari
panitia penerima barang
Membuat berita acara serah terima
barang dari panitia penerima barang
Melakukan Penyimpanan barang
dengan baik
Menyerahkan barang kepada
pengguna (Unit-Unit
direktorat/Jurusan) dengan
Membuat berita acara serah terima
barang
4. Kebijakan
4.1 Waktu Pelaksanaan
Proses Kegiatan ini dilakasanakan ketika barang yang dikirim
oleh penyedia barang sampai di urusan pengadministrasi dan
pengelola barang.
4.2 Input
Kontrak ( dari Panitia barang dan jasa )
Surat Jalan atau sejenisnya ( dari penyedia barang )
4.3 Output
Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
Berita acara pemeriksaan pekerjaan
Berita acara pemeriksaan Barang
Bukti serah terima barang
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 5
4.4 Standar waktu pelaksanaan
Seluruh proses dilakukan selama 1 hari segera setelah barang
tiba
5. Prosedur
Proses ini dilakukan oleh Panitia Penerima barang dan jasa poltekkes
kemenkes kendari. Panitia ini bekrja hingga penyedia barang telah
mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan.
Prosedur pemeriksaan dan penerimaan barang sebagai berikut:
a. Setelah berakhirnya proses evaluasi penawaran yang
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, maka
Panitia Pengadaan harus menyerahkan BoQ (Bill of Quantity)
definitif kepada Panitia Penerimaan Barang dan Jasa. Hal ini
diperlukan, agar Panitia Penerima Barang dan Jasa memiliki
acuan awal dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan
penerimaan barang, sebelum kontrak selesai diproses.
b. Berpedoman pada BoQ (Bill of Quantity) definitif tersebut, Panitia
Penerima Barang dan Jasa membuat daftar pemeriksaan barang
dan daftar penerimaan barang.
c. Setelah proses pembuatan kontrak selesai dilaksanakan, Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa harus menyerahkan 1 (satu) copy
kontrak kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai
dasar dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan penerimaan
barang.
d. BoQ (Bill of Quantity) definitif yang sebelumnya diserahkan oleh
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa harus dicocokkan oleh
Panitia Penerima Barang dan Jasa dengan BoQ (Bill of Quantity)
dalam kontrak untuk menghindari adnya ketidakstabilan
spesifikasi barang yang akan diterimanya. Apabila terjadi
perbedaan antara BoQ (Bill of Quantity) definitif dengan dengan
BoQ (Bill of Quantity) dalam kontrak, maka Panitia Penerima
Barang dan Jasa harus menjadikan BoQ (Bill of Quantity) dalam
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 6
kontrak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan
penerimaan barang, dengan selanjutnya merubah daftar
penerimaan barang yang sebelumnya telah dibuat.
e. Setelah Panitia Penerima Barang dan Jasa menerima kontrak
dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, maka Panitia Penerima
Barang dan Jasa harus mempelajari dan memahami substansi
(isi) dari kontrak bersangkutan, untuk dibuatkan suatu
mekanisme pemeriksaan dan penerimaan barang.
f. Apabila penyedia barang telah memulai pengiriman barang,
maka barang-barang yang dikirim oleh penyedia barang harus
diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Penerima Barang dan
Jasa. Dalam proses pemeriksaan barang harus berpedoman
pada spesifikasi dan kuantitas (jumlah) barang sebagaimana
tercantum dalam daftar pemeriksaan barang. Sebelum
dilaksanakan proses pemeriksaan barang, Panitia Penerima
Barang dan Jasa harus meminta surat jalan (atau sejenisnya)
dari penyedia barang.
g. Jika dari proses pemeriksaan barang terdapat spesifikasi barang
yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum
dalam daftar pemeriksaan barang, maka barang yang tidak
sesuai spesifikasi tersebut harus ditolak oleh Panitia Penerima
Barang dan Jasa dan dikembalikan kepada penyedia barang
untuk diganti sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Penolakan dan pengembalian barang harus disertai dengan
daftar penolakan dan pengembalian barang.
h. Apabila barang yang dikirim oleh penyedia barang menyertakan
masa garansi, maka Panitia Panitia Barang dan Jasa harus
meminta Kartu Garansi atas barang kepada penyedia barang.
Apabila barang yang dikirim oleh penyedia barang menyertakan
jaminan masa purna jual, maka Panitia Penerima Barang dan
Jasa harus meminta Surat Pernyataan Jaminan Masa Purna
Jual atas barang kepada penyedia barang.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 7
i. Apabila barang yang diperiksa oleh Panitia Penerima Barang dan
Jasa telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum
dalam daftar pemeriksaan barang, Panitia Penerima Barang dan
Jasa harus menerima barang yang telah diperiksa, untuk
dicantumkan dalam daftar Penerima Barang sementara. Setelah
itu Panitia Barang dan Jasa memberi paraf pada surat jalan
untuk selanjutnya dijadikan sebagai lampiran daftar penerimaan
barang sementara.
j. Barang-barang yang telah diterima oleh Panitia Penerima Barang
dan Jasa selanjutnya diserahkan kepada unit Pengadministrasi
dan Pengelola Barang untuk disimpan dalam gudang
penyimpanan barang.
k. Setelah seluruh proses pengiriman barang selesai dilaksanakan
oleh penyedia barang, Panitia Penerima Barang dan Jasa
mengumpulkan seluruh daftar penolakan dan pengembalian
barang, daftar penerimaan barang sementara dan daftar
penyerahan barang untuk Gudang, untuk dilakukan proses
rekapitulasi sebagai berikut:
1. Panitia Penerima Barang dan Jasa harus melakukan
pengecekan kembali atas seluruh proses pemeriksaan dan
penerimaan barang yang telah dilakukan. Apabila proses
penerimaan barang telah 100% (seratus persen)
dilaksanakan, maka Panitia Penerima Barang dan Jasa
harus membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan
Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Panitia Penerima Barang dan Jasa harus melakukan
pengecekan kembali atas seluruh proses serah terima
barang untuk Gudang (melalui Urusan Pengadministrasi
dan Pengelola Brang). Apabila proses serah terima barang
untuk Gudang telah 100% (seratus persen) dilaksanakan,
maka Panitia Penerima Barang dan Jasa harus Membuat
Berita Acara Serah Terima Barang dengan Unit
Pengadministrasi dan Pengelola Barang.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 8
6. Pengendalian Barang
Dalam proses pengendalian barang, dapat diklasifisikan menjadi 2
(dua) kategori jenis pengendalian barang, yakni:
1. Barang dengan status melalui penyimpangan di gudang sebelum
didistribusikan ke unit
2. Barang dengan status tidak melalui penyimpanan di gudang
sebelum didistribusikan ke unit. Status barang seperti ini sangat
tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang, mengingat jenis
barang tersebut sangat rentan rusak apabila tidak disimpan
ditempat yang sesuai dengan kondisinya dan atau menyangkut
jenis barang berat dan klasifikasi barang lain yang memerlukan
perlakuan khusus.
Walaupun ada pengklasifikasian 2 (dua) kategori jenis pengendalian
barang di atas, proses pemeriksaan dan penerimaan barang tetap
harus melalui prosedur pemeriksaan dan penerimaan barang
sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur
Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.
6.1. Proses Pengendalian Barang
6.1.1 Proses Pengendalian Barang Dengan Status Barang yang
Melalui Penyimpanan di Gudang Sebelum Didistribusikan ke
Unit
1. Setelah Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang
menerima barang sesuai Daftar Penyerahan Barang,
selanjutnya Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang
Harus memasukkan seluruh data barang tersebut satu per
satu kedalam system pencatatan stock barang di Gudang.
Sistem pencatatan stock barang di Gudang berupa
pencatatan secara manual.
2. Setelah dilakukan pencatatan data barang pada sistem
pencatatan secara manual, selanjutnya Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang melakukan proses
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 9
penyimpanan barang pada tempat yang telah disediakan
dengan mengklasifikasikan masing-masing item barang,
sehingga dapat mempermudah proses identifikasi barang
dan proses pencarian barang apabila akan didistribusikan.
Setelah seluruh barang disimpan, maka pada setiap
kelompok barang yang sudag diklasifikasikan, harus
tersedia kartu stock barang yang didalamnya menunjukkan
nama barang, spesifikasi barang, tanggal penerimaan
barang, jumlah barang, tanggal pengeluaran barang dan sisa
akhir barang.
3. Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang harus
senantiasa memiliki data yang valid dan akurat menegenai
posisi barang, khususnya menyangkut: jumlah seluruh
barang yang ada di Gudang dan jenis barang apa saja yang
ada di persediaan Gudang. Dimana data ini harus tercatat
dengan baik pada sistem pencatatan stok barang dan pada
kartu stock barang. Media pencatatan tersebut harus
terintegrasi dan menunjukkan data yang sesuai dengan
kenyataan stock barang yang ada di Gudang.
4. Apabila ada permintaan dari pengguna akan sejumlah
barang tertentu, maka urusan Pengadministrasi dan
Pengelola Barang mengeluarkan barang sesuai list
permintaan, unutk selanjutnya diserahkan kepada
pengguna. Pengguna harus menandatangani Tanda Terima
Barang yang dibuat oleh Urusan Pengadministrasi dan
Pengelola Barang.
5. Setelah proses penyerahan barang berakhir, selanjutnya
Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang harus
menyimpan dokumen pengeluaran barang dalam 1 (satu)
file, yang terdiri dari: Daftar Pengeluaran Barang, dengan
dilampirkan Tanda Terima Barang.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 10
6. Berdasarkan dokumen pengeluaran barang tersebut,
selnjutnya Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang
menyesuaikan datap pengeluaran barang dengan sistem
pencatatan stock barang. Langka pertama, dilakukan
penyesuaian data stock barang pada sistem pencatatan
barang secara manual, kemudian merubah posisi stock
barang pada kartu stock barang.
6.1.2. Proses Pengendalaian Barang Dengan Status Barang yang Tidak
Melalui Penyimpanan di Gudang Sebelum Didistribusikan ke
Unit.
1. Setelah Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang
menerima barang sesuai Daftar Penyerahan Barang,
selanjutnya Urusan Pengadministrasi dan Pengelola
Barang harus memasukkan seluruh data barang tersebut
satu per satu ke dalam sistem pencatatan stock barang di
Gudang. Sistem pencatatan stock barang di Gudang
dilakukan secara manual.
2. Mengingat barang-barang yang diterima oleh Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang, tidak melalui
proses penyimpanan di gudang, maka langkah selanjutnya
Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang harus
berkoordinasi dengan pengguna perihal penitipan barang-
barang tersebut ke masing-masing unit yang bertindak
selaku pengguna barang-barang dimaksud. Dimana status
pengguna dari barang sudah harus diketahui oleh bagian
Distribusi, dari Bill of Quantity definitif (yang disampaikan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebelum kontrak
pengadaan barang tersebut selesai diproses), atau apabila
kontrak sudah selesai diproses, maka urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang berpedoman pada
Bill of Quantity dalam kontrak untuk mengetahui status
pengguna dari barang bersangkutan.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 11
3. Apabila sudah ada kejelasan mengenai status pengguna
dari barang tersebut, selanjutnya Urusan Pengadministrasi
dan Pengelola Barang harus mempersiapkan Daftar
penitipan Barang yang akan ditandatangani oleh Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang dengan perwakilan
unit (pengguna).
4. Berbekal Daftar Penitipan Barang, maka Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang dan Pengguna
harus mendampingi rekanan penyedia barang untuk
menitipkan barang pada unit (pengguna) yang di tunjuk
pada Bill of Quantity. Selanjutnya unit (pengguna)
menerima barang dengan status dititipkan tersebut,
ditandai dengan penandatanganan Daftar Penitipan oleh
Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang dan
perwakilan unit (pengguna).
5. Daftar Penitipan barang harus disimpan oleh Penyedia
Barang (Asli), Urusan Pengadministrasi dan Pengelola
Barang (Copy 1) dan unit/pengguna (Copy 2).
6. Setelah URusan Pengadministrasidan Pengelola Barang
menerima perintah pengiriman barang dari Kepala Urusan
Umum, Selanjutnya Urusan Pengadministrasi dan
Pengelola Barang menandatangani Daftar Pengeluaran
Barang dan Tanda Terima Barang.
7. Dengan ditandatanganinya Daftar Pengeluaran Barang dan
Tanda Terima Barang, maka status barang yang dititipkan
telah menjadi barang keluar. Agar status ini diketahui oleh
unit/pengguna yang dititipkan barang, maka Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang harus
menyampaikan surat pemberitahuan perubahan status
barang kepada unit/pengguna bersangkutan.
8. Langkah selanjutnya, Urusan Pengadministrasi dan
Pengelola Barang harus menyimpan data perubahan status
barang dalam 1 (satu) file yang terdiri dari: Daftar
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 12
Penitipan Barang, Daftar Pengeluaran Barang, Tanda
Terima Barang dan surat pemberutahuan perubahan
status barang.
9. Langkah terakhir, bagian Gudang harus menyesuaikan
data pengeluaran barang dengan sistem pencatatan stock
barang. Penyesuaian data stock barang harus dilakukan
pada sistem pencatatan barang secara manual dan sistem
on line
6.2. Proses Pengendalaian Barang rusak/cacat dan yang
sejenis
Apabila terjadi kerusakan, cacat dan kondisi sejenis pada
stock barang di Gudang, maka Urusan Pengadministrasi
dan Pengelola Barang harus melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi barang-barang yang rusak/cacat
menganalisa penyebabnya, mengklasifikasikan jenis
barang yang rusak/cacat sesuai kelompoknya,
menghitung jumlah barang yang rusak/cacat untuk
2. Selanjutnya dilakukan pencatatan
3. Setelah dilakukan pencatatan, Urusan Pengadministrasi
dan Pengelola Barang harus melaporkan perihal
kejadian tersebut secara tertulis kepada Sub bagian
Administrasi Umum (tembusan: Pembantu Direktur II),
dengan melampirkan Form Pencatatan Barang
Rusak/Cacat yang telah diisi dengan data yang valid
dan akurat.
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum harus
melakukan proses cek fisik terhadap laporan yang
diterimanya. Apabila data yang dialporkan tidak sesuai,
maka Sub Bagian Administrasi Umum harus
memerintahkan Urusan Pengadministrasi dan Pengelola
Barang melakukan proses identifikasi ulang. Setelah
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 13
proses identifikasi ulang selesai, maka proses pelaporan
harus kembali dilaksanakan. Jika data yang dilaporkan
telah sesuai, maka Sub Bagian Administrasi Umum
secara tertulis memerintahkan Urusan
Pengadministrasi dan Pengelola Barang untuk membuat
Berita Acara Penghapusan Stock Barang (Surat
perintah pembuatan Berita Acara Penghapusan Stock
Barang harus ditembuskan kepada Pembantu Direktur
II). Pihak yang menandatangani Berita Acara adalah
Urusan Pengadministrasi dan Pengelola Barang dan Sub
Bagian Administrasi Umum dengan diketahui oleh
pembantu Direktur II. Yang harus menjadi lampiran
Berita Acara: Form Pencatatan Barang Rusak/Cacat
dan surat perintah pembuatan Berita Acara
Penghapusan Stock Barang.
5. Berita Acara Penghapusan Stock Barang harus dibuat
dalam rangkap 3 (tiga), untuk masing-masing
diserahkan kepada Urusan Pengadministrasi dan
Pengelola Barang, Sub Bagian Administrasi Umum dan
Pembantu Direktur II (Sebagai bahan laporan di
atasnya)
6. Berdasarkan Berita Acara Penghapusan Stock Barang
dan lampirannya, selanjutnya Urusan Pengadministrasi
dan Pengelola Barang harus menyesuaikan data stock
barang dengan sistem pencatatan stock barang.
Penyesuaian stock barang harus dilakukan pada sistem
pencatatatn barang secara manual dan kartu stock
barang.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 14
7. Flowchart
Flowchart berikut menunjukan alur pemeriksaan, penerimaan,
dan penyim,panan barang.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 15
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 16
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Defenisi :
Prosedur Operasional Standar (Pos) adalah dokumen yang berkaitan
dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh
hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang
serendah-rendahnya. Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standar
Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Operasional Standar (Pos)
merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai denga fungsi dan alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan
prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan.
2. Tujuan dan Fungsi POS
Tujuan pembuatan POS adalah untuk menjelaskan perincian atau
standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang
yang diselenggarakan dalam suatu organisasi.
Tujuan Prosedur Operasional Standar (POS) adalah sebagai berikut
a. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau
kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam
melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi
sesama pekerja, dan supervisor.
c. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan
demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan,
duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan
kegiatan.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 17
d. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
e. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya
secara efisien dan efektif.
f. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab
dari petugas yang terkait.
g. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai
pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau
dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya,
sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
h. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
i. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang
baru.
3. Fungsi POS
Sedangkan fungsi SOP adalah sebagai berikut :
1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah
dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin
dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
4. Manfaat SOP
POS atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah
penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan,
dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya
variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan
mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara
keseluruhan. POS memiliki manfaat bagi organisasi antara lain
(Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008):
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 18
a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan
kelalaian.
b. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi
keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
c. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan
tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
d. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
e. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu
pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
f. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola
dengan baik.
g. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan
dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
h. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian
pelayanan.
i. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan
prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses
pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.
5. Prinsip-prinsip SOP
Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa
penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain:
kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan,
keterukuran, dimanis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan
hukum, dan kepastian hukum.
a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu
ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh
seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 19
b. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh
dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah
dan tertinggi.
c. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka
terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh
prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
d. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah
ditetapkan.
e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran
tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika
pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik,
maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya
juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah
distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga
dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang
memerlukan.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 20
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/001
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Penerimaan
dan Pemeriksaan Barang Milik Negara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keppres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah; 4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
6. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang
Tatacara Pelaksanaan 8. Penggunaan Pemanfaatan,
Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. PMK No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara.
Tujuan Prosedur adalah : Memastikan barang yang diterima
dari Penyedia Barang Jasa yang akan didistribusikan ke
Direktorat/Jurusan/Unit Kerja Sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan berfungsi dengan
baik.
Definisi Proses pemeriksaan kesesuaian
kemasan, kuantitas, spesifikasi, dan garansi/masa purna jual barang dari Penyedia Barang Jasa
dibandingkan dengan spesifikasi barang yang tertera dalam
kontrak untuk diserahkan pada masing-masing Jurusan/unit kerja.
Ruang Lingkup SOP ini meliputi: 1. Penyedia Barang;
2. Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang;
3. Sub.Bagian Umum dan Perlengkapan pada fakultas/unit
kerja; 4. Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa;
5. Pihak-pihak lain yang terkait dalam pengadaan barang dan
jasa. 6. Pengguna
7. POS ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Kendari dengan 1. proses Penerimaan Barang Milik
Negara dari Penyedia Barang dan Jasa.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 21
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. -
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
-
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 22
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN
PENERIMAAN/ PEMERIKSAAN
BARANG OPERATOR
PERLENGKAPAN UNIT KERJA
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Panitia/Pejabat Pengadaan harus menyerahkan BoQ
(Bill Of Quantity) definitive
kepada Panitia Pemeriksa/Penerima
Barang.
Dokumen Kontrak, dan BoQ;
Daftar Distribusi Barang;
Dokumen
Pendukung lain; - Hard dan
softcopy.
2. Panitia Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa Kelengkapan
Dokumen.
Jika dokumen tidak lengkapan maka akan dikembalikan ke
Panitia Pengadaan.
3. Memeriksa BoQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda, maka yang
digunakan adalah BoQ dalam kontrak.
Jika dokumen tidak valid makan dikembalikan ke PPK
Pengadaan.
4. Dokumen yang sudah valid diserahkan ke operator untuk diinput ke sistem
informasi perlengkapan.
Dokumen Kontrak
5. Operator menginput data
penyedia barnag dan jasa ke dalam sistem informasi perlengkapan dan mencetak label barang
pemeriksaan.
Label Barang
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 23
6. Panitia penerima dan
pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi
dengan baik dan garansi/ masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan menfoto
barang serta menempelkan label barang pemeriksaan.
Daftar Barang
yang diterima;
Daftar enolakan dan pengembalian
Barang;
Kartu Garansi dan Jaminan
Purna Jual.
7. Barang-barang yang telah
diterima oleh Panitia Pemeriksa / Penerima
Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag perlengkapan unit kerja.
Berita Acara Serah
Terima Barang Unit Kerja
8. Memebuat dan mendatangani Berita Acara Kemajuan dan
Pemeriksaan Barang.
Daftar Distribusi Barang;
• Berita Acara
Pemeriksaan.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 24
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/002
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Pemeriksaan
Kondisi Barang Milik Negara (BMN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keppres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
Daerah; 5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
6. tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Daerah; 7. Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan
8. Penggunaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara; 9. PMK No. 29/PMK.06/2010
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.
Tujuan Prosedur adalah memberikan penjelasan mengenai:
1. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang
milik/kekayaan Negara; 2. Mempermudah pengawasan dan
penyelamatan barang
milik/kekayaan Negara; 3. Mempermudah dalam menghitung
kekayaan Negara; 4. Tercapainya penghematan
keuangan Negara; 5. Menjamin keamanan Barang Milik
Negara : fisik, administratif,
hukum; 6. Memperbaiki dan Melengkapi SOP
sebelumnya.
Definisi SIMAK-BMN adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian
prosedur pengolahan dokumen sumber dalam rangka menghasilkan
informasi yang tepat dan valid untuk penyusunan neraca dan laporan
BMN sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut meliputi semua
laporan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 25
Ruang Lingkup POS ini meliputi: 1. Menyediakan data sebagai bahan
pijakan untuk merencanakan dan
menentukan kebutuhanbarang-barang milik/kekayaan Negara;
2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pengadaan
barang milik/kekayaan Negara; 3. Menjadi pedoman dalam
pendistribusian barang
milik/kekayaan Negara; 4. Memberikan informasi dalam
pemeliharaan barang milik/kekayaan Negara;
5. Menyediakan data/informasi dalam menentukan kondisi barang milik/ kekayaan negara
(rusak/ berlebih) dan penghapusan serta pertanggung
jawabannya; 6. Membina katalogisasi dan
standarisasi barang milik/kekayaan Negara.
Pengguna POS ini berlaku bagi seluruh
Jurusan / Unit Kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari
melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fisik Barang Milik Negara.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
-
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
-
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 26
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMERIKSAAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET PETUGAS
BMN UNIT
KERJA PANITIA
PERLENGKAPAN UNIT KERJA
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
11. Membuata daftar barang dan menyusun rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan
kondisi barang milik negara
Jadwal kegiatan stock opname fisik
1 hari
2. Membuat dan
mendistribusikan surat edaran pemeriksaan kondisi fisik BMN kepada Unit Kerja
Surat pemberitahuan
pelaksanaan pemeriokjsaan kondisi BMN
2 hari
3. Mengumpulkan data barang inventaris
Daftar barang inventaris
30
4. Melakukan pengecheckan kondisi barang dan lokasi penemptan BMN di lapanagn
Laoran kondisi barang 15 hari
5 Melakukan update DBR dalam
Simak BMN
Data Barang ruangan 15 hari
6 Operator melakukan Back up data pada aplikasi SIMAK
BMN
Back up data 1 hari
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 27
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/003
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Peminjaman
Peralatan/penggunaan Kerumatanggaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan pendidikan tinggi
2. dan pengelolaan perguruan tinggi;
3. PP No 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan barang milik negara/daerah;
4. PP No. 38 tahun 2008 tentang perubahan atas PP no. 6 tahun
2006 tentang pengelolaan 5. barang milik negara/daerah; 6. PMK no. 96/PMK.06/2007
tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan
7. penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara.
POS ini bertujuan untuk: Memberikan panduan bagi sivitas
akademika dalam peminjaman/ penggunaan Peralatan Kerumah-
tanggaan pada Poltekkes Kemenkes Kendari.
Definisi Peralatan Kerumahtanggan adalah
semua barang-barang/peralatan kerumahtanggaan yang
bergerak yang dapat dipinjamkan dan tersedia pada kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes Kendari, untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan resmi institusi.
Ruang Lingkup POS ini meliputi:
1. Tata cara dan prosedur peminjaman/penggunaan peralatan kerumahtanggaan
pada Poltekkes Kemenkes Kendari.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses peminjaman dan
penggunaan peralatan kerumah tanggaan pada Poltekkes Kemenkes Kendari.
Pengguna POS ini berlaku bagi
sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Kendari yang telah
mendapat izin/persetujuan peminjaman/penggunaan peralatan kerumahtanggaan Poltekkes
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 28
Kemenkes Kendari untuk mendukung kegiatan institusi.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
-
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
-
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 29
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMINJAMAN/PENGGUNAAN PERALATAN KERUMATANGGAHAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PENGUSUL UNIT
PEMELIHARAAN & PERBAIKAN
SUBABG ADUM
PUDIR II KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
11. Pemohon mengajukan surat kepada Direktur
Surat dan berkas lampiran
2 Pudir II dan Subag ADUM
meneruskan surat pormohonan
Surat dan berkas
lampiran
3. Memeriksa kelayakan
persyaratan peminjaman Peralatan
kerumahtanggaan
Surat dan berkas
lampiran
4. Memberikan ijin
peminjaman peralatan
kerumah-tanggaan
Surat dan berkas
lampiran
5. Rekomendasi ijin penggunaan peralatan
kerumah-tanggaan
Surat dan berkas lampiran
6. Memberikan izin
penggunaan peralatan
kerumah-tanggaan
Surat izin
penggunaan
7. Mengunakan peralatan
kerumahtaggana
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 30
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/004
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Pengkodean
BMN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17 Tahun
2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliuk Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republiik Indonesia Nomor
120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik
Negara 5. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Pengkodean
barang Milik Negara.
POS ini bertujuan untuk:
1. Untuk memahami penatausahaan Barang Milik
Negara 2. Menguasai aplikasi SIMSAK
BMN 3. Memahami tentang kodefikasi
Barang Milik Negara Definisi Peralatan Kerumahtanggan adalah
semua barang-barang/peralatan kerumahtanggaan yang
bergerak yang dapat dipinjamkan dan tersedia pada kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes Kendari, untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan resmi institusi.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Penyusunan Laporan BMN dan Rekonsiliasi Internal SIMAK-
SAIBA 2. POS Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara 3. POS Penghapusan Barang Milik
Negara
- Peralatan Komputer
- Aplikasi SIMSAK BMN
- Daftar barang Inventaris
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan kodefikasi
BMN, maka BMN di Poltekkes Kemnkes Kendari akan sulit
terdeteksi jumlah maupun keberadaannya, sehingga
menimbulkan kesulitan ketika dilakukan inventarisasi.
Pencatan secara manual dan
menggunakan aplikasi SIMAS BMN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 31
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 32
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/005
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Pelaksanaan
Lelang BMN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 96/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah
tanganan Barang Milik negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
POS ini bertujuan untuk:
1. Memahami tentang penata usahaan Barang Milik negara
2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN 3. Memahmi pelaksanaan Lelang
dan aturannya
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
4. POS Kodefikasi BMN
5. POS Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
6. POS Penghapusan Barang Milik Negara
- Peralatan Komputer
- Daftar barang yang akan
dilelang
- Ijin prinsip persetujuan
penghapusann, Rekomendasi
penghapusan
- Penguman lelang
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka akan terjadi penumpukan BMN dalam kondisi rusak berak yang tidak dapat
digunakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap
negara.
Pencatan secara manual dan elektronik
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 33
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 34
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/006
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Pentapan
Penggunaan Barang Milik Negara BMN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Miliuk Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewnangan dan
Tanggungjawab Tertentu dan Pengelola Barang Kepada
Pengguna barang 6. Peraturan Menteri Keuangann
Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan barang Milik Negara
POS ini bertujuan untuk: 1. Memahami tentang penata
usahaan Barang Milik negara 2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN
3. Menguasai database BMN
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
POS Penyusunan Laporan
Barang Milik negara dan Rekonsiliasi Intgernal SIMAK
BMN-SAIBA
- Peralatan Komputer
- Lporan SIMAK BMN
- Dokumen Bukti Kepemilikan
- Dokumen Pereolehan barang
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka akan menghambat pelaksanaan Pengelolaan BMN yang
dapat mengganggu fungsi dan tugas pokok Poltekkes Kemenkes Kendari.
Pencatan secara manual dan menggunakan aplikasi SIMAK
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 35
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 36
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 37
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/007
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Penyusunan
Laporan Barang Milik Negara Dan Rekonsiliasi Internal
SIMAK BMN-SAIBA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Miliuk Negara/Daerah 4. Peraturan Menteri Keuangan
Republiik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik
Negara 5. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
negara.
POS ini bertujuan untuk: 4. Memahami tentang penata
usahaan Barang Milik negara 5. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN 6. Memiliki ketelitian yang tinggi
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik negara.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Penyusunan Laporan
Persediaan 2. POS Rekonsiliasi Internal
Pesediaan 3. POS Eksternal Persediaan
4. POS Kodefikasi BMN
- Peralatan Komputer
- Lporan SIMAK BMN
- Aplikasi Persediaan
- Laporan BMN dan Persediaan
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 38
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan penyusunan laporan BMN dan rekonsiliasi internal SIMAK-SAIBA,
maka akan menghambat proses penyusunan dan laporan keuangan
secara keseluruhan .
Pencatan secara manual dan menggunakan aplikasi SIMAK
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 39
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN REKONSILIASI INTERNAL SIMAK-SAIBA
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 40
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/008
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Penyusunan
Laporan Pesediaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17 Tahun
2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliuk Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republiik Indonesia Nomor
120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik
Negara 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan
Nomor
KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan
POS ini bertujuan untuk:
1. Memahami tentang penata usahaan Barang Milik negara
2. Memahami tentang jenis barang persediaan
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Rekonsiliasi Internal
Persediaan
- Peralatan Komputer
- Aloat Tulis Kantor
- Dokumen Sumber, diantaranya
Data kwitansi Pengadaan ULP,
Rekap Keuangan, Bon
Pengeluaran, kartu stok gudang
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 41
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan pencatatan
dan penyusunan laporan, maka keluar masuknya barang persediaan
menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan kesediaan barang
persediaan tidak diketahui
Pencatan secara manual dan
menggunakan aplikasi Persediaan
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 42
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYUSUNAN LAPORAN PERSEDIAAN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 43
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/009
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Rekonsiliasi
Eksternal Laporan Sistem Manajemen Akuntansi Keuangan
Barang Milik Negara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Miliuk Negara/Daerah 4. Peraturan Menteri Keuangan
Republiik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik
Negara 5. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata
Cara Rekonsiliasi Barang Milik negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
POS ini bertujuan untuk: 1. Memahami tentang penata
usahaan Barang Milik negara 2. Menguasai Aplikasi SIMAK
BMN
3. Menguasai Aplikasi SIMAN.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
2. POS Penyusunan Laporan Persediaan
3. POS Rekonsiliasi Internal Persediaan
- Peralatan Komputer
- Internet/ Modem
- ADK (File Kirim, backup)
- Laporan BMN dan Persediaan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan ini tidak
dilakukan, maka akan menghambat proses penyusunan dan laporan keuangan secara keseluruhan
Pencatan menggunakan aplikasi
SIMAN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 44
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) REKONSILIASI EKSTERNAL LAPORAN SISTEM MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 45
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 46
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/010
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Rekonsiliasi
Internal Persediaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17 Tahun
2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliuk Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republiik Indonesia Nomor
120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik
Negara 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan
Nomor
KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan
POS ini bertujuan untuk:
1. Memahami tentang penata usahaan Barang Milik negara
2. Memahami tentang jenis barang persediaan
3. Memiliki ketelitian yang tinggi
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
POS Penyusunan Laporan
Pesediaan
- Peralatan Komputer
- Aplikasi Pesediaan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan ini tidak dilakukan rekonsiliasi inetrnal persediaan,
maka akan mengakibatkan terhambatnya penyusunan dan
pelaporan BMN dan Lapaoran Keuangan secara keseluruhan
Pencatan secara manual dan menggunakan aplikasi persediaan
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 47
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) REKONSILIASI INTERNAL PERSEDIAAN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 48
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/011
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Stock
Opname Pesediaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 17
Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Miliuk Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republiik Indonesia Nomor
120/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan barang Milik Negara
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan
POS ini bertujuan untuk:
1. Memahami tentang penata usahaan Barang Milik negara
2. Memahami tentang jenis barang persediaan
3. Memiliki ketelitian yang tinggi
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Penyusunan Laporan
Pesediaan 2. POS Rekonsiliasi Internal
Persediaan
1. Peralatan Komputer
2. Aplikasi Pesediaan
3. Laporan Pesediaan
4. Laporan Stock Opname
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan stock opname persediaan, kesdiaan
barang persediaan secara fisik tidak Keuangan secara keseluruhan
Pencatan secara manual dan menggunakan aplikasi persediaan
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 49
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 50
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : KU.04.01/1/2018/012
Tanggal :
PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR (POS)
Revisi :
Nama
POS
: Prosedur Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaat,
Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjwab Tertentu dari
Pengelola Barangt Kepada Pengguna Barang
3. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata
cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
POS ini bertujuan untuk: 1. Memahami tentang penata
usahaan Barang Milik negara 2. Menguasai aplikasi SIMASK
BMN
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. POS Kodefikasi BMN
2. POS Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara
1. Peralatan Komputer
2. Laporan SIMAK BMN
3. Data Usulan Penghapusan
4. Dokumen bukti kepemilikan :
sertifikat tanah, IMB, BPKP,
STNK, BAST, Bukti Pembelian
barang, foto barang yang akan
dihapus.
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 51
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan penghapusan, maka akan terjadi
penumpukan BMN dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan dan menghambat proses
perenvcanaan pengadaan BMN berikutnya.
Pencatan secara manual dan menggunakan aplikasi SIMAK
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 52
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 53
Prosedur Operasional Standar Barang Milik Negara 54