Upload
phamquynh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
i
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Tahun 2014 untuk Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang
informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian
visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun
2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada
tahun 2014.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang
akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Jakarta, 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
ii
EXECUTIVE SUMMARY(IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak
dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, pengadilan agama harus selalu berusaha
untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana,
cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok
dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih
berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Seluruh program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi
dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
NO SASARANINDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
20% 23%
b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian 2% 3,5%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :
95% 99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 80% 84%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
iii
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :
90% 93%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :
8% 7%
2. Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 90% 98%- Kasasi 60% 68%- Peninjauan Kembali 100% 100%
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkapdan tepat waktu
100% 96%
b. Persentase berkas perkarayang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100% 100%
c. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100% 100%
d. Persentase penyampaianrelaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
80% 80%
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara 1 : 174 1 : 145
f. Persentase responden yangpuas terhadap prosesperadilan
90% 96%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
100% 100%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling
- -
c.. Persentase masyarakatpencari keadilan yangmendapat layanan bantuanhukum (Posbakum)
60% 70%
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100% 100%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
iv
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100% 100%
b. Persentase jumlah temuanhasil pemeriksaaninternal/eksternal yangditindaklanjuti
100% 100%
Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan
dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.
Jakarta, 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ___________________________________________________ i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) __________________________ ii
DAFTAR ISI __________________________________________________________ v
DAFTAR LAMPIRAN __________________________________________________ vi
BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1
A. LATAR BELAKANG ________________________________________ 1B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI _________________ 1C. STRUKTUR ORGANISASI ___________________________________ 5D. SISTEMATIKA PENYAJIAN _________________________________ 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA __________________ 10
A. RENCANA STRATEGIS _____________________________________ 10B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS_________________________ 11C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK__________________ 12D. INDIKATOR KINERJA UTAMA_______________________________ 13E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 ____________________________ 14F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 __________________________ 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 ______________________ 18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 ______________ 18B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA _______________________________ 19C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ______________________________ 30
BAB IV PENUTUP ___________________________________________________ 34
A. KESIMPULAN _____________________________________________ 34B. SARAN-SARAN ____________________________________________ 35C. PENUTUP _________________________________________________ 35
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
vi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2010 – 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.
6. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
1
BAB I – PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang administrasi,
organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan agama merupakan lingkungan peradilan
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MA RI bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di
tingkat pertama.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.
Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber
daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA
Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
2
dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. Rawasari Selatan
No. 51, Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mempunyai yurisdiksi 44 kelurahan dari
8 kecamatan, dengan luas wilayah ±48,08 km², sebagai berikut:
1. Kecamatan Gambir
o Kelurahan Gambir
o Kelurahan Kebon Kelapa
o Kelurahan Petojo Selatan
o Kelurahan Duri Pulo
o Kelurahan Cideng
o Kelurahan Petojo Utara
2. Kecamatan Tanah Abang
o Kelurahan Bendungan Hilir
o Kelurahan Karet Tengsin
o Kelurahan Kebon Melati
o Kelurahan Kebon Kacang
o Kelurahan Kampung Bali
o Kelurahan Petamburan
3. Kecamatan Menteng
o Kelurahan Menteng
o Kelurahan Pegangsaan
o Kelurahan Cikini
o Kelurahan Kebon Sirih
o Kelurahan Gondangdia
4. Kecamatan Senen
o Kelurahan Senen
o Kelurahan Kwitang
o Kelurahan Kenari
o Kelurahan Paseban
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
3
o Kelurahan Kramat
o Kelurahan Bungur
5. Kecamatan Cempaka Putih
o Kelurahan Cempaka Putih Timur
o Kelurahan Cempaka Putih Barat
o Kelurahan Rawasari
6. Kecamatan Johar Baru
o Kelurahan Galur
o Kelurahan Tanah Tinggi
o Kelurahan Kampung Rawa
o Kelurahan Johar Baru
7. Kecamatan Kemayoran
o Kelurahan Gunung Sahari Selatan
o Kelurahan Kemayoran
o Kelurahan Kebon Kosong
o Kelurahan Harapan Mulya
o Kelurahan Cempaka Baru
o Kelurahan Utan Panjang
o Kelurahan Sumur Batu
o Kelurahan Serdang
8. Kecamatan Sawah Besar
o Kelurahan Pasar Baru
o Kelurahan Gunung Sahari Utara
o Kelurahan Mangga Dua Selatan
o Kelurahan Karang Anyar
o Kelurahan Kartini
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang
perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah,
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
4
sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama
Jakarta Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan
g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada
tahun hijriyah.
Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada Standard Operational Procedure (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal
15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
5
1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja
dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk
mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem
yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu
tujuan Reformasi Birokrasi.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari
unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya
mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.
Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas
dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang
Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama
tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membagi tugas para pegawai sebagai
berikut :
1. Unsur Pimpinan
Ketiga unsur pimpinan tersebut diatas telah memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam
laporan tahunan ini:
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
6
1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH./Ketua dan Drs. H. M.
Turchan Badri, SH., MH./Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa
pengadilan agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi
umum pengadilan agama yang tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya
hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.
1.2. Panitera/Sekretaris (Drs. H. Ujang, SH., MH.), bertugas dan bertanggung jawab
memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi
peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Unsur Pelaksana
Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok
pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan
oleh hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, sebagaimana dalam uraian di bawah ini :
2.1. Hakim (1) Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., (2) Dra. Hj. Saniyah KH, (3) Drs.
H. Azid Izuddin, MH., (4) Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., (5) Dra. Isti’anah, MH.,
(6) Dra. Hj. Taslimah, MH., (7) Drs. Sarnoto, MH., (8) Hj. Suciati, SH., (9) Drs.
H. Ahmad Manshur Noor, SH., dan (10) Drs. H. Imbalo, SH., MH.
Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap
perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis
Hakim.
2.2. Panitera Pengganti (1) Dra. Mulyahefni, (2) Muhammad Fahat, SH., (3) Tratna
Dewy SAT, SH., MH., (4) Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH., (5) Zaelani Azis, SH., (6)
M. Yasin, SH., (7) Endang Bahtiar, SH.,MH., (8) Susilowati, SH., (9) Ikbal Basry, SH.,
(10) Runie Handayani, SH., dan (11) Amrullah, SHI.
Panitera Pengganti bertugas membatu hakim/majelis hakim dengan menghadiri
dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
7
hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis
hakim tersebut.
2.3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1) Wadinah, (2) Sri Mahanum, (3) Magdalena
Hutagaol, (4) Budi Sukirno, (5) Muhammad Iqbal Yunus, SHI., (6) Etik Korniawati,
SH., (7) Fita Alfiany AR. Paputungan, S.Kom, (8) Budy Setyo Rini, SH., (9)
Nurhidayah Megawati, SH., (10) Achmad Fadli, AMd., (11) Nyayu Asha Della Sati,
A.Md., (12) Muhammad Muchram, dan (13) Ruslani.
Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang
diberikan oleh ketua pengadilan atau hakim/majelis hakim yang dikoordinasikan
oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Unsur Pembantu Pimpinan
Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur
penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok
pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama
Jakarta Pusat. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas
tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini :
3.1. Kepaniteraan
Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara
baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.
Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Hj. Ghizar Fau’ah,
SH., MH.) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) Panitera Muda
Gugatan (Nova Asrul Lutfi, SH.) yang menangani perkara-perkara gugatan, (2)
Panitera Muda Permohonan (H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH.) yang
menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) Panitera Muda Hukum
(Ruslan P, SH., MH.) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan
perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti
banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
8
3.2. Kesekretariatan
Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata
usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada
umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan,
administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
Untuk unit kerja sekretariat di bawah Wakil Sekretaris (Suhendra, S.Sos.,
MM.) dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasub Bagian
Umum (Haryanti, SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan,
pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan,
(2) Kasub Bagian Kepegawaian (Jusriah Rieuwpasa, SHI. selaku Pelaksana
tugas) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, dan (3)
Kasub Bagian Keuangan (Titi Khotimah, SH.) yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan.
Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur
tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok
dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 05/1996. Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Jakarta Pusat adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan akuntabiltas kinerja ini menggambarkan pencapaian pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2014 sebagai acuan perbaikan kinerja di
masa mendatang.
Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat, yang berisikan antara lain: a). Latar Belakang, b).
Tugas Pokok dan Fungsi, dan c). Struktur Organsisasi Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain: a). Rencana
Strategis 2010 – 2014, b). Tujuan dan Sasaran Strategis, c). Program dan
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
9
Kegiatan, d). Indikator Kinerja Utama, e). Rencana Kinerja Tahun 2014,
dan f). Penetapan Kinerja Tahun 2014.
BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan
Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari: a). Pengukuran Kinerja
(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b). Analisis Kinerja
(Pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja), dan c). Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa yang akan datang.
LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2010-2014, 4. Rencana
Kinerja Tahun 2014, 5. Rencana Kinerja Tahun 2015, 6. Penetapan Kinerja
Tahunan 2014,. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
10
BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2010 – 2014 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan denga arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai
pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah:
“Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan berwibawa pada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
11
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai
berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di
atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah
sebagai berikut:
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1 2
Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :
Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dan tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikanke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
12
tepat waktu, tempat dan para pihake. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentuyang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjutib. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan
internal/eksternal yang ditindaklanjuti
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok
yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2014
dipergunakan untuk :
a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Roda 2
Perawatan Inventaris Kantor
Langganan Daya Dan Jasa
Jasa Pos/Giro/Sertifikat
Operasional Perkantoran Dan Pimpinan
c. Pembinaan dan Konsultasi
d. Perawatan Kendaraan Roda 4
e. Pengadaan Pakaian Supir/Cleaning Servis/Satpam
f. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
13
g. Rapat Koordinasi
h. Penyusunan Program Anggaran Tahun 2015
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:
1. Penanganan perkara prodeo
2. Penyelesaian Administrasi Perkara
3. Pengiriman Berkas Perkara
4. Penyelesaian Putusan
5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-
A1/115/OT.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dapat dilihat sebagai berikut:
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :
2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
14
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Bandingyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi danPK yang disampaikan secara lengkap dan tepatwaktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses
peradilan4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilanPersentase permohonan eksekusi atas putusan perkaratertentu yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Adapun rencana kinerja tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaiberikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :95%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
80%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan 90%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan
8%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
15
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 100%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
100%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 90%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
60%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja
sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagai berikut:
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
16
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 2%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 95%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :80%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : 90%
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : 8%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 100%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yang disampaikansecara lengkap dan tepat waktu
100%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dan tepatwaktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas
terhadap proses peradilan 90%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)
60%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
17
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
18
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. PENGUKURAN KINERJAAkuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian
target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam
tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%
1 2 3 4 5
Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
1304 312 23%
b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian 312 11 3,5%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 369 367 99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 2090 1749 84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
19
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :
1749 1628 93%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :
1749 121 7%
Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 1749 1724 98%- Kasasi 25 17 68%- Peninjauan Kembali 0 0 100%
Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
25 24 96%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
8 8 100%
c. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan keMajelis
1721 1721 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak
1632 1320 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
f. Persentase responden yang puasterhadap proses peradilan 264 256 96%
Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 50 50 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling
- - -
c. Persentase masyarakat pencarikeadilan yang mendapatkanlayanan bantuan hukum(Posbakum)
1721 1213 70%
Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
5 5 100%
Meningkatnyakualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti 0 0 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti
2 2 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJAPengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian
kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
20
1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%
1 2 3 4
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 1304 312 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 312 11 3,5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :369 367 99%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
2090 1749 84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan : 1749 1628 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan : 1749 121 7%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk
ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat
diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
menerima perkara gugatan sebanyak 1304 perkara dan pekara gugatan perdata yang
berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 312 perkara
dengan capaian 23% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan
capaian akuntabilitas kinerja sebesar 3% pada perkara gugatan perdata yang
diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 20%.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan penyelesaian
perkara gugatan melalui mediasi sebanyak 312 perkara. Adapun dari jumlah 312
perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi tersebutut yang menjadi akta
perdamaian sebanyak 11 perkara. Pengukuran ini didasarkan kepada keberhasilan
mediasi secara menyeluruh, artinya yang dianggap berhasil di mediasi adalah yang
selesai dengan damai sehingga perkara itu dicabut. Sedangkan terhadap perkara
perkara yang berhasil sebagian, tidak dikategorikan sebagai perkara yang berhasil di
mediasi.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
21
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai
berikut:
1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara
(verstek).
2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi
ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.
3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian
(gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih
sedikit.
Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta
perdamaian dengan capaian sebesar 3,5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Perkara yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaiakn pada tahun tersebut
merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya
sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru
disidangkan pada tahun 2014. Adapun sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369
perkara dan diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 367 perkara dengan capaian
99% sehingga data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas
kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar
4% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, capaian tersebut menunjukan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
berjalan dengan baik dan lancar.
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara ditambah perkara yang
diterima tahun 2014 sebanyak 1721 perkara sehingga perkara yang harus
diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2090 perkara. Sedangkan perkara yang diputus
tahun 2014 sebanyak 1749 perkara, maka sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341
perkara.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
22
Data perkara yang diterima Tahun 2014
NO. BULAN MASUK PUTUS SISA
1. Januari 119 115 3732. Pebruari 106 97 3823. Maret 125 127 3804. April 119 111 3885. Mei 116 117 3876. Juni 123 151 3597. Juli 50 104 3058. Agustus 141 100 3469. September 146 115 37710. Oktober 144 138 38311. November 114 121 37612. Desember 418 453 341
Jumlah 1721 1749
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang
masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang
masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih
dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi, serta jumlah Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus
diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai
berikut:
Data penyelesaian perkara
PERKARA
2013 2014
mas
uk
sele
sai
Cap
aian
%
mas
uk
sele
sai
Cap
aian
%
Perdata 2681 2313 86% 2090 1749 84%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
23
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2% dari capaian
tahun 2013
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
tahun 2014
Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 1981 ada batas waktu dalam penyelesaian
perkara yaitu 66 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam
waktu 6 bulan ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara adalah
sebagai berikut:
NO. BULAN MASUK PUTUS SISA
1. Januari 119 115 3732. Pebruari 106 97 3823. Maret 125 127 3804. April 119 111 3885. Mei 116 117 3876. Juni 123 151 3597. Juli 50 104 3058. Agustus 141 100 3469. September 146 115 37710. Oktober 144 138 38311. November 114 121 37612. Desember 418 453 341
Jumlah 1721 1749
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1628 perkara dan yang tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 121 dengan
capaiannya 93%, hal tersebut dikarenakan :
1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014.
2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib).
3. Proses pembuktian dalam persidangan yang memerlukan waktu panjang.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
24
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:
PERKARATAHUN
2013CAPAIAN %
2014CAPAIAN %
Perkara Selesai Dalam 6 bulan 90% 93%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 3%.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :
NO. BULAN MASUK PUTUS
1. Januari 119 1152. Pebruari 106 973. Maret 125 1274. April 119 1115. Mei 116 1176. Juni 123 1517. Juli 50 1048. Agustus 141 1009. September 146 11510. Oktober 144 13811. November 114 12112. Desember 418 453
Jumlah 1721 1749
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 121 perkara dan capaiannya 7%,
hal tersebut dikarenakan :
1. Ada tambahan sisa tahun 2013 sejumlah 369 perkara.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
25
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:
PERKARATAHUN
2013CAPAIAN %
2014CAPAIAN %
Perkara Selesai lebih 6 bulan 8% 7%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan
sebanyak 1 %.
2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: Banding 1749 1724 98%- Kasasi 25 17 68%- Peninjauan Kembali 0 0 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
1. Banding.
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta
Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :
- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang
mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 1724 perkara.
Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :
1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerapkan hukum acara peradilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
26
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhasil memberikan kepuasan
bagi para pencari keadilan.
3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati
putusan pengadilan.
4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan
profesional
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sebagai berikut:
PERKARATAHUN
2013CAPAIAN %
2014CAPAIAN %
Perdata 99% 98%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capai
tahun 2013 sebesar 99% dengan capaian tahun 2014 sebesar 98%
2. Kasasi
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta
Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :
- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang
mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi sebagai berikut:
PERKARATAHUN
2013CAPAIAN %
2014CAPAIAN %
Perdata 64% 68%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
27
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari
capaian tahun 2013 sebesar 64% dengan capaian tahun 2014 sebesar 68%
3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%
1 2 3 4a. Persentase berkas perkara yang diajukan
Banding yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu
25 24 96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu
8 8 100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 1721 1721 100%
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 1632 1320 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174 1 : 145 83%f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 264 256 96%
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1721 dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.
Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum Banding sebanyak 25 perkara, adapun berkas perkara yang
diajukan Banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu
sebanyak 24 perkara dengan capaian sebesar 96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak
8 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan telah
disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 8 perkara dengan capaian
100%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
28
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1721 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 417 perkara dan telah didistibusikan ke Majelis.
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
Pada tahun 2014 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan
sesuai ketentuan sebesar 80% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang
disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lama kembalinya.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1721 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 417 perkara.
Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 369 perkara, sedangkan jumlah hakim
sebanyak 12 hakim, sehingga rata-rata hakim harus menyelesaikan 174 perkara
setahun, akan tetapi realisasi tahun 2014 hanya 145 perkara setahun sehingga target
yang ditetapkan tidak terpenuhi.
f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan penyebaran
kuisioner terhadap para pencari keadilan secara sebanyak 264 responden dan
menyatakan “sangat puas” terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan
Agama Jakarta Pusat sebanyak 256 responden dengan capaian 96%, maka kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan membuktikan bahwa pelayanan publik
dianggap berhasil.
4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to
justice)
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
29
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%
3 4a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 50 50 100%b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling - - -c. Persentase masyarakat pencari keadilan
yang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)
1721 1213 70%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan
anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan
perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu
rupiah) untuk 50 perkara.
Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang
merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari
Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh
juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100% sehingga target dapat terpenuhi.
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layananbantuan hukum (Posbakum)
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1721 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 417 perkara.
Adapun masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posbakum) sebanyak 1213 penerima layanan dengan persentase capaian sebesar
70%
5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilanPencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
5 5 100%
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
30
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar
100% sehingga target dapat terpenuhi.
6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%
3 4a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti 0 0 100%b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan
internal/eksternal yang ditindaklanjuti 2 2 100%
Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti.Pada tahun 2014 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat 2 temuan, dan atas 2 temuan tersebut
semuanya telah ditindaklanjuti sehingga target dapat terpenuhi.
C. AKUNTABILITAS KEUANGANPengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014
terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Pada DIPA 005.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung terbagi 2 (dua) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan DIPA 005.04
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Penanganan Perkara
Prodeo, Penyelesaian Administrasi Perkara, Pengiriman Berkas Perkara, Penyelesaian
Putusan dan Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum, sebagaimana berikut:
1. Belanja Pegawai
Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 7.678.925.000,-
(Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima
ribu rupiah). Pagu anggaran untuk belanja pegawai terdapat 2 kali revisi yaitu
revisi 1 tertanggal 20 Agustus 2014 pada sub komponen belanja uang lembur
menjadi Rp. 7.664.654.000,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta
enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 24 Nopember 2014 untuk
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
31
revisi 3 sehingga menjadi Rp. 7.441. 753.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat
puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana
penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar
Rp. 7.420.529.083,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua
puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) atau 99%
Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 21.223.917,- (Dua puluh
satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau 1%
2. Belanja Barang
Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2014 sebesar Rp. 802.963.000,-
(Delapan ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pagu
anggaran belanja barang terdapat 1 kali revisi, yaitu revisi 2 tertanggal 7 Oktober
2014 pada komponen langganan daya dan jasa, sub komponen belanja langganan
listrik semula Rp. 200.589.000,- (Dua ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan
rupiah) menjadi Rp. 325.589.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus
delapan puluh sembilan rupiah) sehingga pagu anggaran belanja barang
keseluruhan menjadi Rp. 927.963.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana
penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar
Rp. 925.233.256,- (Sembilan ratus dua luluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga
ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 99%
Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 2.729.744,- (Dua juta tujuh
ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau 1%
3. Penanganan Perkara Prodeo
Alokasi pagu anggaran bagi penanganan perkara prodeo Rp. 20.800.000,- (Dua
puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan
pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
32
dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus
ribu rupiah) atau 100%.
4. Penyelesaian Berkas Perkara
Secara keseluruhan pagu anggaran bagi penyelesaian berkas perkara Rp.
2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
Realisasi penyerapan anggaran penyelesaian berkas perkara yang merupakan
pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai
dengan Desember 2014 sebesar Rp. 1.624.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh
empat ribu rupiah) atau 58%
Sisa anggaran untuk penyelesaian berkas perkara tahun 2014 sebesar Rp.
1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 42%
5. Pengiriman Berkas Perkara
Keseluruhan pagu anggaran bagi pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali
(PK), Kasasi yang lengkap dan tepat waktu sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh
ribu rupiah).
Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pengiriman berkas perkara yang
merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari
sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 0,- (tidak terealisasi), sehingga harus
dikembalikan ke kas negara.
6. Perkara Yang Selesai Kurang Dari 6 Bulan
Secara keseluruhan pagu anggaran bagi perkara yang selesai kurang dari 6 bulan
sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk perkara yang selesai kurang dari 6
bulan yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung
dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.
7. Pos Pelayanan Hukum (Posbakum)
Secara keseluruhan pagu anggaran bagi operasional pos pelayanan hukum
(Posbakum) sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu
rupiah).
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
33
Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pos pelayanan hukum (Posbakum)
yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari
Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima
belas juta dua ratus ribu rupiah) atau 100%.
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
34
BAB IV – PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang
mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis
kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai
target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN,
walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya
pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (Standar Operasional
Prosedur) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor :
W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik. Dari jumlah sisa perkara tahun 2013
sebanyak 369 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak
1.721 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat
sepanjang tahun 2014 berjumlah 2.090 perkara. Dari jumlah sebanyak 2.090 perkara
tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.749 perkara (83%), sehingga sisa
perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 341 perkara (16%);
5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat
masih adanya kendala berkenaan dengan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa
maupun perawatan gedung yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, oleh karena itu
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
35
perlunya penambahan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa dan perawatan
gedung.
B. SARAN-SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar:
1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan
Agama Jakarta Pusat kelas I.A ;
2. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa
khususnya untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon sehingga dapat menunjang
kelancaran operasional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
baik dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan IT;
3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial
dan tugas Kesekretariatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh
aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang
Profesional dan berintegritas tinggi;
C. PENUTUP
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama
Jakarta Pusat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang
diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang
terkait dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Visi : “Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Misi :1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan :1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJAKEBIJAKAN PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan19% 19% 20%
b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian 1% 2% 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
90% 92% 95%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :75% 80% 80%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan : 85% 90% 90%
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : 7% 8% 8%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 85% 90% 90%- Kasasi 50% 60% 60%- Peninjauan Kembali 0 0 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100% 100% 100%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100% 100% 100%
c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
75% 80% 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:170 1:174 1:174
f. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan 85% 90% 90%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling 0 0 0
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)
55% 60% 60%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukumtetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100% 100% 0
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100% 100% 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dimediasi x 100%Jumlah Perkara Gugatan yang masuk
Ketua Majelis,Hakim Mediator danPanitera
Laporan Bulanan,Laporan Semesteran,dan LaporanTahunan
b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian
Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian x 100%Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi,Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan : Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan :
Jumlah perkara yang diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan(diluar sisa perkara)
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :
Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%Jumlah Putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanandan LaporanTahunan- Banding
- Kasasi- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap x 100%Jumlah berkas yang diajukan Banding
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap x 100%Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100%Jumlah berkas perkara yang diterima
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
Jumlah relaas PIP yang disampaikan tepat waktu – perkara putus cabut x 100%Jumlah putusan – perkara yang dimediasi
Panitera/Sekretarisdan Jurusita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah majelis hakim Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan
Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan x 100%Jumlah responden yang di survey
Ketua Pengadilan &Panitera/Sekretaris
Laporan hasil surveyindenpenden
2
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%Jumlah Perkara Prodeo
Majelis Hakim danPanitera
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling
Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling
Majelis Hakim danPanitera
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)
Jumlah masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum x 100%Jumlah perkara yang diterima
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu
Ketua Pengadilan &Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah pengaduan yang diterima
Ketua Pengadilan &Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjti x 100%Jumlah temuan internal/eksternal
Ketua Pengadilan &Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Jakarta, 2 Januari 2014
Ketua,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002
RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2014
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :95%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
80%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 90%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
8%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
100%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 90%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling 0
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
60%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 0
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 2 Januari 2014KETUA,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002
PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2014
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :95%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
80%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 90%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
8%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
100%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 90%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling 0
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
60%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 0
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 2 Januari 2014KETUA,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002
RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 3,5%c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :84%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan : 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
7%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98%- Kasasi 68%- Peninjauan Kembali 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 96%4. Peningkatan
aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling 0
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
70%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 2 Januari 2014KETUA,
ttd
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002