Upload
buihanh
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pedoman Pencacahan VIOT i
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pencacahan Survei Inbound Outbound Tourism (VIOT) ini disusun
sebagai petunjuk dan pedoman bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan
pengisian Daftar VIOT. Buku pedoman ini merupakan perbaikan dari buku pedoman sebelumnya
karena adanya perkembangan kebijakan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan
pencatatan lalu lintas orang antar negara.
Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah
maupun pengawas, berkaitan dengan tata tertib, tata cara pencacahan di lapangan serta konsep
dan definisi yang diperlukan dalam pengisian Daftar VIOT.
Kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pencacahan di lapangan. Untuk itu,
kepada para petugas pencacahan diinstruksikan untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk
yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pencacahan
Survei Inbound Outbound Tourism dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana,
sasaran dan jadwal yang telah ditetapkan.
Jakarta, November 2016
Tim Penyusun
Sub Direktorat Statistik Pariwisata
Badan Pusat Statistik
PEDOMAN PENCACAHAN
SURVEI INBOUND-OUTBOUND TOURISM (VIOT)
2017
Pedoman Pencacahan VIOT
ii
Pedoman Pencacahan VIOT iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………... i DAFTAR ISI ………………………………………………………………….…. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1 1.2. Tujuan …………………………………………………………… 3 1.3. Jadwal Kegiatan ………………………………………………….. 4 BAB II RUANG LINGKUP 2.1. Cakupan Survey ………………………………………………… 5 2.2. Tugas Pencacah ………………………………………………… 6 BAB III METODOLOGI 3.1. Metode Pengumpulan Data …………………………………. 7 3.2. Tata Cara Pelaporan …………………………………. 8 3.3. Arus Pelaporan …………………………………. 9 3.4. Organisasi Lapangan …………………………………. 10 BAB IV KONSEP DAN DEFINISI 4.1. Wisatawan Mancanegara …………………………………. 11 4.2. Jenis Paspor …………………………………. 12 4.3. Jenis Visa …………………………………. 14 4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara ……………………… 19 BAB V CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar ……………………………….. 21 5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT ……………………………….. 21 BAB VI CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 6.1. Konsep dan Definisi ……………………………….. 29 6.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT ……………………………….. 35 Lampiran
Pedoman Pencacahan VIOT
iv
Pedoman Pencacahan VIOT 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pariwisata Indonesia berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini
sangat menggembirakan bukan saja bagi pemerintah tetapi juga pihak swasta pelaku usaha
di bidang pariwisata seperti penyedia usaha jasa akomodasi, penyedia jasa makan minum,
penyedia jasa hiburan dan rekreasi, dan sebagainya. Dari sisi permintaan (demand), tidak
saja wisatawan dari luar negeri atu wisatawan mancanegara (wisman) yang terus meningkat
jumlahnya tetapi juga wisatawan domestik atau nusantara (wisnus) yang semakin banyak
melakukan perjalanan.
Pariwisata sekarang telah menjadi salah satu industri terbesar dan merupakan sektor
jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Bagi Indonesia, pariwisata
mempunyai peranan yang penting dan stategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai
salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta
kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat,
pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan
pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata nasional. Namun demikian dalam
pengembangan pariwisata nasional, pandangan hidup dan kualitas lingkungan harus tetap
dijaga.
Bertambahnya jumlah pengunjung dari mancanegara ke Indonesia menunjukkan
bahwa Indonesia semakin diminati sebagai negara tujuan wisata. Dengan adanya kunjungan
wisman, maka akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja
wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana
pariwisata yang pada akhirnya memacu perkembangan pariwisata itu sendiri dan dampaknya
pada perekonomian nasional.
Pedoman Pencacahan VIOT
2
Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata merupakan “invisible good”, dalam arti nilai
ekonomi dari hasil penjualan jasa pariwisata tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk
nominal langsung, namun nilai ekonomi tersebut langsung berhubungan dengan para pelaku
pariwisata itu sendiri. Sebagai contoh, seorang wisatawan membeli sebuah cendera mata,
maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut adalah penjual, pembuat cendera
mata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cendera mata tersebut yang dalam
kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan demikian pariwisata bukan
merupakan suatu sektor tersendiri, tapi ia menyebar ke berbagai sektor. Dengan
meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak ekonomi yang
dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait.
Dalam usaha mengembangkan pariwisata internasional, sangat diperlukan tahapan
yang jelas dan terarah dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisman. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pemasaran dan perbaikan dari berbagai fasilitas
dan pelayanan yang diperlukan wisatawan, seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan,
perbankan, akomodasi, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya.
Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, tersedianya data statistik jumlah kunjungan
wisman dan karakteristiknya, seperti pintu masuk, kebangsaan, dan dokumen yang digunakan
sangat diperlukan. Data tersebut sangat penting untuk digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengaturan lebih
lanjut. Di samping itu data mengenai penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri tidak
kalah pentingnya dengan data wisman yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, tersedianya
data penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri serta kunjungan wisman juga digunakan
sebagai sarana untuk menghitung neraca perjalanan yang merupakan salah satu komponen
neraca jasa-jasa dalam neraca pembayaran (balance of payment) di Indonesia.
.Tersedianya data jumlah wisman yang tepat dan akurat setiap bulannya serta data
penduduk Indonesia yang ke luar negeri, akan sangat membantu dalam membuat rencana
Pedoman Pencacahan VIOT 3
yang terarah untuk meningkatkan usaha promosi pariwisata. Untuk itu pengumpulan data
tersebut sangat mutlak diperlukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta sebagai
pelaku ataupun penyedia sarana pariwisata bagi kepentingan wisatawan. Sumber data
mengenai lalu lintas orang antar negara, baik jumlah wisman menurut kebangsaan dan jenis
dokumen yang digunakan maupun jumlah warga negara Indonesia yang keluar negeri dapat
diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Perwakilannya di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian.
1.2. Tujuan
Tujuan dari buku pedoman ini adalah untuk:
1. Menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari tamu asing atau selanjutnya
disebut wisatawan mancanegara (wisman).
2. Mendapatkan data jumlah wisman dari setiap UPT yang tepat waktu dan akurat setiap
bulannya
3. Mendapatkan data jumlah penduduk Indonesia yang pergi keluar negeri setiap bulannya.
4. Mendapatkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara atau berdiam tetap
setiap bulannya.
5. Mendapatkan jumlah pelintas batas setiap bulannya.
Pedoman Pencacahan VIOT
4
1.3. Jadwal Kegiatan
Kegiatan
Waktu
1.
Pencetakan dokumen
September
2.
Pengiriman dokumen ke daerah
November
3.
Pengumpulan data setiap bulannya
Tanggal 6 s/d 11
4.
Pengiriman fax/E-mail ke BPS Pusat
Paling lambat tanggal 15 setiap bulan
5.
Pengiriman daftar VIOT dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi
Paling lambat diterima BPS Provinsi tanggal 13
6.
Pengiriman daftar VIOT dari BPS Provinsi ke BPS Pusat
Paling lambat diterima di BPS Pusat minggu ke IV
Pedoman Pencacahan VIOT 5
BAB II
RUANG LINGKUP
2.1. Cakupan Survei
Survei kunjungan wisman atau survei "Inbound-Outbound" Tourism dilaksanakan di
seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan di 120 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi baik yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) maupun tidak. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI dari masing-masing propinsi seperti terlihat
dalam tabel 1. berikut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel Lampiran 2.
Tabel 1. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI Menurut Provinsi
No.
P R O V I N S I
JUMLAH UPT
JUMLAH TPI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Dista Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten B a l i Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
6 6 2 7 2 2 1 3 2 8 7 8 6 1 8 3 3 2 4 6 2 2 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 4
6 8 2 9 2 2 1 1 5 17 3 2 4 1 6 1 4 3 5 6 1 2 3 3 6 1 3 1 1 - 3 1 2 8
J u m l a h 120 124
Pedoman Pencacahan VIOT
6
2.2. Tugas Pencacah
a. Melakukan pencacahan setiap UPT/TPI Imigrasi yang menjadi wilayah tugasnya dengan
menggunakan kuesioner VIOT
b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas Kabupaten/Kota atau KSK untuk membahas
berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya
c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden dalam hal ini Kantor Imigrasi setempat
yang bermasalah disertai Pengawas.
d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan kepada Pengawas.
e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VIOT.
Pedoman Pencacahan VIOT 7
BAB III
METODOLOGI
3.1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dari survei ini adalah dengan cara menyalin dari daftar
laporan statistik bulanan yang dibuat oleh setiap UPT Imigrasi untuk dilaporkan ke Kanwil
Imigrasi dengan tembusan ke Ditjen Imigrasi. Laporan ke Kanwil tersebut mulai dikirim oleh
masing-masing UPT Imigrasi setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan paling lambat
pengirimannya tanggal 10.
Dari 30 macam jenis laporan tersebut dalam survei ini sumber data sebagian besar
disalin hanya dari 8 (delapan) jenis daftar yaitu:
a. STIND-1 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNI
b. STAPS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA pengunjung singkat
dengan visa dan tanpa visa
c. STATAS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lalu Lintas WNA tinggal terbatas
bagian kedatangan
d. STATAS-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Terbatas
bagian Keberangkatan
e. STATAP-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Tetap bagian
Keberangkatan
f. SK-I/ITAS yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang jumlah orang asing IjinTinggal
Terbatas menurut kebangsaan
g. SK-1/ITAP yaitu Laporan Statistik Bulanan Tentang Orang Asing Ijin Tinggal Tetap
menurut kebangsaan
h. STLB yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lintas Batas
Pedoman Pencacahan VIOT
8
3.2. Tata Cara Pelaporan
Karena setiap tanggal 5 bulan berikutnya setiap UPT Imigrasi sudah harus
melaporkan ke Kanwil Imigrasi setempat, maka petugas dari Kantor Statistik sudah bisa
melakukan kerjasama pengumpulan data setelah tanggal 5. Cara pelaporan hasil
pengumpulan data oleh Kantor Statistik dilakukan dengan 2 cara:
a. Laporan cepat melalui Fax/E-mail
Data yang dilaporkan hanya jumlahnya saja yang disalin dari daftar VIOT untuk masing-
masing UPT Imigrasi. Bentuk pelaporan seperti dalam lampiran 1 dirinci menurut:
1) Statistik Kedatangan
a) WNI dirinci menurut jenis papor yang disalin dari Blok III.A
b) WNA dirinci menurut jenis visa dan jenis ijin memasuki wilayah Indonesia yang
disalin dari Blok IV.A dan IV.B.
c) Crew dipisahkan menurut WNI dan WNA yang disalin dari Blok III.A
2) Statistik Keberangkatan
a) WNI dirinci menurut jenis paspor yang disalin dari Blok III.A.
b) WNA Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap dirinci menurut ijin keberangkatan yang
disalin dari Blok V.
3) Kedatangan wisman menurut jenis visa dan kebangsaan
a) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat dengan Visa Kunjungan dan
Visa Tinggal Terbatas dirinci menurut kebangsaan. Disalin dari Blok IV.A
b) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat tanpa visa dirinci menurut
kebangsaan. Disalin dari Blok IV.B
Ketiga jenis laporan tersebut setiap bulannya agar dilampirkan juga dengan daftar STIND-1,
STAPS-2 dan STATAS-2 dari Ditjen Imigrasi. Fax/E-mail dikirim oleh BPS Provinsi ke BPS
Pusat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk mempercepat pelaporan, BPS
Kab/Kota/Provinsi setempat dimana UPT Imigrasi berada dapat mengirim langsung kepada
Pedoman Pencacahan VIOT 9
BPS Pusat dengan tembusan ke Kantor Statistik Propinsi.
b. Dengan daftar VIOT
Daftar yang sudah diisi oleh petugas BPS Kabupaten/Kota antara tanggal 6 sampai dengan
11 harus diperiksa kebenarannya sebelum dikirim ke BPS Provinsi antara tanggal 8 sampai
dengan 13 dan pada minggu ke 4 telah diterima di BPS Pusat. Daftar VIOT diisi rangkap 2
(dua) yaitu:
1) Satu set dikirim ke BPS Pusat up. Sub Direktorat Statistik Pariwisata melalui BPS
Provinsi paling lambat minggu ke 3 atau ke 4 sudah diterima di BPS Pusat.
2) Satu set dikirim ke BPS Provinsi untuk file dan direkap sebagai bahan laporan fax/e-mail
ke BPS Pusat.
3.3. Arus Pelaporan
Arus pengiriman dokumen dapat dilihat dalam bagan berikut:
BPS Pusat
BPS Provinsi
BPS Provinsi
BPS Kab/Kota
BPS Kab/Kota
BPS Kab/Kota
BPS Kab/Kota
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
Fax / E-mail Daftar VIOT
Pedoman Pencacahan VIOT
10
3.4. Organisasi Lapangan
Penanggung jawab di BPS Pusat untuk Pengumpulan Data Statistik Lalu Lintas WNA
dan WNI (Survei “Inbound-Outbound” Tourism) ini adalah Direktur Statistik Keuangan,
Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan lapangan
adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi. Petugas
lapangan terdiri dari pencacah yaitu Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS
Kabupaten/Kota, dan pengawas yaitu staf atau Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten/Kota.
Setiap pencacah mengumpulkan data untuk 1 (satu) UPT Imigrasi. Sedangkan pengawas
hanya 1 (satu) untuk setiap BPS Kabupaten/Kota. Sesuai jenjang hirarki tersebut diatas,
secara koordinatif jajaran Imigrasi di Pusat (Direktur Sistem Informasi Keimigrasian, Ditjen
Imigrasi), di wilayah (Kasi Forsakim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) dan di lapangan
(Kasi Forsakim Kantor Imigrasi setempat) diharapkan memberikan bantuan kelancaran
pengumpulan data yang diperlukan.
Pedoman Pencacahan VIOT 11
BAB IV
KONSEP DAN DEFINISI
4.1. Wisatawan Mancanegara
Konsep dan definisi mengenai wisatawan mancanegara (wisman) yang digunakan
mengacu pada konsep dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Kata
yang digunakan secara internasional adalah “visitor“, yaitu setiap orang yang melakukan
perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun,
didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk
bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori
pengunjung, yaitu:
a. Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling
sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang
dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:
1). Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau
pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
2). Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran
dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
b. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal
kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap
pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka
tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).
Definisi tersebut dapat digambarkan pada diagram 1 .
Pedoman Pencacahan VIOT
12
Diagram 1. Klasifikasi Wisatawan Mancanegara
4.2. Jenis Paspor
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang
mencakup Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia, disebutkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah
Orang yang melakukan perjalanan (traveler)
Dihitung sebagai wisman (visitor)
Tidak dihitung sebagai wisman (not visitor)
Wisatawan/Tourist (minimal 1 malam
tinggal di negara yang dikunjungi)
WNA bukan penduduk negara yang dikunjungi
Warganegara dari negara yang dikunjungi, tetapi berstatus sebagai
penduduk luar negeri
Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang
menggunakan fasilitas akomodasi dari negara
yang dikunjungi
Pelancong/Excursionist (kurang dari 1 malam)
Penumpang kapal pesiar
Pengunjung singkat (datang dan pergi
dalam 1 hari)
Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang datang dan
pergi dalam 1 hari
Pekerja yang tinggal di perbatasan suatu negara
Orang yang tinggalnya berpindah-pindah (nomaden)
Penumpang transit yang tidak melewati tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI)
Pengungsi
Anggota angkatan bersenjata yang di
tempatkan di negara lain
Perwakilan konsuler
Diplomat
Imigran sementara
Imigran tetap
Pedoman Pencacahan VIOT 13
Negara Republik Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia teridi atas paspor dan
surap perjalanan laksana paspor dengan rincian sebagai berikut:
a. Paspor, terdiri atas:
1) Paspor diplomatik, yaitu paspor yang diberikan kepada WNI yang akan
melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau
perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.
2) Paspor dinas, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan
melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau
perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
3) Paspor biasa, yaitu paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia
(WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Paspor ini juga
diberikan kepada WNI yang tinggal di luar negeri.
b. Surat perjalanan laksana paspor (SPLP), terdiri atas:
1) Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNI adalah surat perjalanan yang
diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat
diberikan.
2) Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNA, adalah surat perjalanan
yang diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan sah
dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. SPLP untuk WNA
diberikan dalam hal:
a) atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing
tersebut tidak terkena pencegahan;
b) dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau
c) repatriasi.
Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau
kolektif.
Pedoman Pencacahan VIOT
14
3) Surat perjalanan lintas batas adalah surat perjalanan yang diberikan kepada WNI
yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara
lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.
Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.
4.3. Jenis Visa
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Visa
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin
Tinggal.
Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di
Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan
keamanan nasional. Visa tersebut dapat digolongkan menjadi:
a. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor
diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas
yang bersifat diplomatik.
b. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan
paspor lainnya yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka
melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang
bersangkutan atau organisasi internasional.
c. Visa Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke
Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial
budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan
Pedoman Pencacahan VIOT 15
perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan,
kecuali Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan,
bisnis, atau keluarga dapat juga diberikan untuk beberapa kali perjalanan. Visa
kunjungan dapat dibedakan menjadi:
1). Visa Kunjungan Wisata (VKW), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing
yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata yang tidak untuk
maksud berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan wisata dapat diberikan
secara perorangan atau kolektif selama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu 60 hari
untuk kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.
2). Visa Kunjungan Usaha (VKU), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang
bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di
bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang tidak
bermaksud bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk berdiam
atau berdiam sementara. Visa kunjungan usaha diberikan untuk jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari. Kepada orang asing yang untuk kepentingan suatu
perusahaan memerlukan berkali-kali untuk berkunjung ke Indonesia dapat diberikan
Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP) yang berlaku paling
lama 4 (empat) bulan dan setiap kali berkunjung diizinkan tinggal paling lama 3
(tiga) minggu.
3). Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), yaitu visa yang diberikan kepada orang
asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan keperluan sosial
budaya yang tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha seperti
mengunjungi sanak famili, mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan
sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental, pertukaran antar lembaga
pendidikan, kesenian dan olah raga serta tidak bermaksud untuk berdiam atau
berdiam sementara di Indonesia.
Pedoman Pencacahan VIOT
16
4). Visa Kunjungan Pemerintahan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing
yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan pemerintahan seperti
melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, perorangan dengan
pemerintah, Organisasi Internasional dengan pemerintah serta Badan Swasta Asing
dengan pemerintah Indonesia.
d. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:
1) sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan
keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara
Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat
tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
2) dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang
beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
1) Visa Transit, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya
perlu singgah/transit di Indonesia untuk pindah kapal laut/udara guna meneruskan
perjalanan. Disamping itu visa transit juga dapat diberikan kepada awak kapal
laut/terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk
menggabungkan diri dengan kapal laut/udara yang berada di salah satu pelabuhan di
Indonesia dengan ketentuan bahwa kapal laut/udara tersebut tidak beroperasi di dalam
wilayah RI.
2) Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah di
wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara
asal. Visa Singgah diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
diberikannya izin.
Pedoman Pencacahan VIOT 17
3) Tanpa Visa,
1) Bebas Visa Kunjungan (BVK).
BVK adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang
asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan
kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan
usaha dan tugas pemerintah. BVK diberikan berdasarkan Perayuran Presiden
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, kemudian diubah dengan
PERPRES No. 104 Tahun 205, dan terakhir dengan PERPRES NO. 21 tahun 2016
tentang BVK. Kebijakan pemberian BVK ini pada awalnya ditujukan untuk
meningkatkan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang diberi nama Bebas
Visa Wisata (BVW). Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya setiap
kunjungan wisata maupun kegiatan sosial budaya, usaha dan konvensi mempunyai
keterkaitan yang erat dalam pengembangan pariwisata, maka kebijakan pemberian
Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan (BVK). BVK diberikan izin tinggal
kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang
atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya
Menurut PERPRES No. 21 tahun 2016, negara yang diberi fasilitas BVK ada 169
negara.
2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA)
Dalam KEPPRES No 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa orang asing warga negara
dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas BVKS dapat diberikan Visa Kunjungan
Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. VOA merupakan salah satu solusi kemudahan
bagi wisatawan atau orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Mereka dapat
mengajukan visa di TPI (pelabuhan laut maupun udara) yang telah ditentukan. Hal
ini merupakan suatu kemudahan karena orang asing dari negara tertentu itu dapat
Pedoman Pencacahan VIOT
18
langsung ke Indonesia tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan visa di
Perwakilan RI di luar negeri. VOA diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan 30
(tiga puluh) hari.
3) Courtesy, adalah mereka (WNA) yang diberikan status kehormatan yaitu
pemegang paspor Dinas atau Diplomatik.
4) Dispensasi Fasilitas Keimigrasian (Disfakim), adalah fasilitas yang diberikan
kepada tenaga ahli/awak kapal asing yang diikutsertakan dalam operasi-operasi
pembangunan di lautan yang termasuk dalam batas yuridiksi nasional.
5) Smart Card adalah surat izin masuk khusus yang dikeluarkan di pintu masuk
Kawasan Kepulauan Riau. Guna kelancaran pemeriksaan ke-imigrasian dan
kemudahan bagi penumpang yang datang/berangkat, di Kawasan Jaringan Terpadu
Propinsi Kepulauan Riau dan Singapura (Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau
Karimun dan Pulau Belakang Padang) dapat dipergunakan Smart Card, yaitu
semacam kartu elektronik yang berisi data pemegangnya yang dapat dibaca oleh
mesin pembaca di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Smart Card tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang sering bepergian
keluar masuk ke / dari luar negeri di wilayah tersebut diatas, yaitu:
a) Warga negara Indonesia penduduk kawasan tersebut;
b) Warga negara asing sebagai:
i) Penanam modal atau pekerja pada perusahaan di kawasan tersebut yang
memiliki KITAS atau VKUBP;
ii) Anggota perkumpulan Golf atau Marina dan Country Club di kawasan
tersebut yang memperoleh fasilitas BVKS;
iii) Keluarga dari warga negara asing yang dimaksud a) dan b)
6) Exit Reentry Permit (ERP)
Bagi WNA yang sudah memiliki ijin tinggal terbatas (berdiam sementara), ijin tinggal
Pedoman Pencacahan VIOT 19
tetap (ijin berdiam), apabila akan keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali dapat
memohon ERP, tanpa harus memohon visa pada waktu akan masuk kembali ke
wilayah Indonesia. Apabila ijin tersebut bisa digunakan lebih dari satu kali, maka
dinamakan Multiple Exit Reentry Permit (MERP). Sedangkan WNA yang sudah
memilki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap apabila akan keluar wilayah
Indonesia mendapatkan Exit Permit Only (EPO), maka apabila ingin memasuki
wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh visa.
4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara
Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan
untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai
wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik
Kedatangan adalah :
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman,
yaitu:
1) 50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena
sebagian WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal (menetap)
di luar negeri
2) 10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian
WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri
3) Semua WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini biasanya
menggunakan paspor biasa.
4) Semua WNI yang bekerja sebagai TKI dan sedang cuti untuk pulang ke Indonesia.
Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa dan SPLP semuanya tidak digolongkan sebagai
wisman. Data ini disalin dari daftar STIND-1.
Pedoman Pencacahan VIOT
20
b. Warga Negara Asing (WNA)
Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis
dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya
(100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu :
1) Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas
2) ABTC (APEC Business Travel Card)
3) Visa Kunjungan Usaha (VKU)
4) Visa Kunjungan Usaha untuk Beberapa kali Perjalanan (VKUBP)
5) Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)
6) Visa Kunjungan Pemerintah
7) Visa Kunjungan Wisata (VKW)
8) Visa Saat Kunjungan (VSK/ VOA)
9) Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)
10) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW)
11) Visa Transit, baik untuk awak pesawat/ kapal (crew) maupun penumpang (non crew)
12) Smart Card dimana hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai
wisman hanya sebesar 80% saja.
Data ini disalin dari daftar STAPS-2, sedangkan data yang disalin dari daftar STATAS-2
adalah :
1) Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baik itu Visa Berdiam Sementara (VBS) maupun
Courtesy dimasukkan semuanya (100%) sebagai wisman.
c. Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew)
Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga negara
asing (WNA).
Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang
disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.
Pedoman Pencacahan VIOT 21
BAB V
CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT
(MENGGUNAKAN FORMAT DOKUMEN IMIGRASI LAMA)
Daftar VIOT ini terdiri dari VII blok. Khusus UPT yang tidak membawahi TPI hanya mengisi Blok I,
Blok II, Blok VI dan Blok VII. Sedangkan untuk UPT yang melakukan pencatatan penduduk
pelintas batas, seperti UPT Entikong dan UPT Singkawang (Kalbar), UPT Nunukan (Kaltim), UPT
Manado (Sulut), UPT Jayapura dan UPT Merauke (Papua) serta UPT Atambua (NTT) diminta
untuk melampirkan Daftar Pelintas Batas menurut Kebangsaan.
5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar
a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam
b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf
kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka ditulis
dengan angka biasa (bukan angka romawi).
c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan
d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat tersedia
2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah tepi kanan (right justified)
5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT
A. BLOK I : KETERANGAN TEMPAT
Rincian 1 - 4: Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa
Rincian 5 & 6: Tuliskan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan nama Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Rincian 7: Tuliskan alamat lengkap dari UPT dimaksud termasuk nomor telepon jika ada.
Pedoman Pencacahan VIOT
22
Blok ini disalin dari daftar STIND-1
B. BLOK II : KETERANGAN PENCACAHAN
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian
dan pemeriksaan daftar, serta kapan dilakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
Rincian 1 - 3: Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan saat data dikumpulkan dan tanda
tangan pencacah.
Rincian 4 - 6: Tuliskan nama pengawas/pemeriksa dan tanggal pengawasan/pemeriksaan serta
tanda tangan pengawas/pemeriksa setelah semua isian dalam daftar diperiksa kebenarannya.
C. BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNI dan awak pesawat/ kapal (crew)
WNA/WNI yang berangkat keluar wilayah Indonesia serta yang datang (kembali) ke wilayah
Indonesia, serta jumlah WNI yang tinggal di luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dirinci
menurut jenis paspor dan moda angkutan yang digunakan.
Kolom (2): Isikan banyaknya WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.
Kolom (3): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.
Kolom (4): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.
Kolom (5): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.
Kolom (6): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.
Pedoman Pencacahan VIOT 23
Kolom (7): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci
menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.
D. BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke
luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI).
Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Untuk UPT yang daftar STIND-1-nya tidak mencantumkan isian pada rincian 5 (Lainnya)
dimana terdiri dari crew aktif WNI dan pendul/ penlu serta untuk crew WNA yang laporannya
terpisah, harap meminta (menanyakan) langsung informasi ini pada penanggung jawab UPT
yang bersangkutan.
Pedoman Pencacahan VIOT
24
Blok ini disalin dari Daftar STAPS-2 dan STATAS-2
Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7).
Baris jumlah pada masing-masing kolom pada blok ini harus bersesuaian dengan penjumlahan
masing-masing kolom pada blok III.A, dikurangi rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.
E. BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS
Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2 dan
STATAS-2 yang dirinci menurut kebangsaan. Dalam STAPS-2 dan STATAS-2 kolom kebangsaan
ada yang ditulis dengan menggunakan kode negara sehingga untuk pencatatan data menurut
kebangsaan dari daftar STAPS-2 ke dalam daftar VIOT perlu diperhatikan kode-kode negara
tersebut. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan dalam daftar VIOT, kode tersebut bisa
dilihat langsung dari kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT tidak disebutkan secara spesifik nama
negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara), maka cara pencatatannya harus
dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara yang ada sesuai dengan kode
negara seperti terlihat dalam lampiran.
Kolom (3): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa singgah. Disalin dari
Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI,
karenanya diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti STIND-1 di UPT
bersangkutan.
Hal tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang
membawahi lebih dari satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT
Padang (Sumbar) yang membawahi TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut),
UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang
membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau (laut) dan lain sebagainya.
Pedoman Pencacahan VIOT 25
Blok ini disalin dari daftar STAPS-2.
daftar STAPS-2, yang merupakan penjumlahan dari WNA pengunjung singkat yang datang ke
Indonesia dengan menggunakan visa singgah sebagai crew dan non crew dirinci menurut
kebangsaan.
Kolom (4): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Disalin
dari datar STAPS-2, yang merupakan penjumlahan dari WNA yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan usaha, sosial budaya, pemerintahan, dan wisata dirinci menurut
kebangsaan.
Kolom (5): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Usaha
Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP). Disalin dari datar STAPS-2 untuk WNA yang datang ke
Indonesia dengan menggunakan visa VKUBP dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (6): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas
(VITAS) atau Visa Berdiam sementara (VBS). Disalin dari datar STATAS-2 untuk WNA yang
datang ke Indonesia dengan menggunakan VITAS dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).
F. BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA (Disalin dari Daftar STAPS-2)
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa
menggunakan visa.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai
Courtesy karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai
Courtesy karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
Pedoman Pencacahan VIOT
26
memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
memperoleh fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) dirinci
menurut kebangsaan.
Kolom (7): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
memperoleh fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (8): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (9): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) atau fasilitas APEC (Asia Pacific
Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (10): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai awak
Pesawat terbang atau Kapal Laut (crew).
Kolom (11): Isikan banyaknya kolom (3) sampai dengan kolom (10).
Jumlahkan masing-masing kolom pada baris grand total.
G. BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP (Disalin dari Daftar STATAS-3 dan STATAP-3)
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang
memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan memiliki ijin tinggal tetap (ijin berdiam)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
Smart Card hanya berlaku di kawasan terpadu Kepulauan Riau dan Singapura, sedangkan
Saphire berlaku di Jakarta
Blok ini disalin dari daftar STATAS-3 dan STATAP-3
Pedoman Pencacahan VIOT 27
Blok ini disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas
Reentry Exit Permit (REP). Disalin dari datar STATAS-3 kolom REP.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas
Multiple Reentry Exit Permit (MREP). Disalin dari daftar STATAS-3 kolom MREP.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit
permit Only (EPO). Disalin dari daftar STATAS-3 kolom EPO.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah
Indonesia dengan izin berangkat berupa Reentry Exit Permit (REP) dari Imigrasi. Disalin dari daftar
STATAP-3 kolom REP.
Kolom (7): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah
Indonesia dengan izin berangkat berupa Multiple Reentry Exit Permit (MREP) dari Imigrasi. Disalin
dari daftar STATAP-3 kolom MREP.
Kolom (8): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah
Indonesia dengan izin berangkat berupa Exit permit Only (EPO) dari Imigrasi. Disalin dari daftar
STATAP-3 kolom EPO.
Kolom (9): Isikan banyaknya kolom (3) sampai dengan kolom (8).
H. BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal
terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan
SK-1-ITAP.
Pedoman Pencacahan VIOT
28
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu.
Kolom (4): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor
imigrasi (Kanim) lain.
Kolom (5): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah
kolom (3) + kolom (4) - kolom (5).
Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu.
Kolom (8): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari
kelahiran baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain.
Kolom (9): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah
kolom (7) + kolom (8) - kolom (9).
10. BLOK VII: C A T A T A N
Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok
sebelumnya.
Pedoman Pencacahan VIOT 29
BAB VI
CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT
(MENGGUNAKAN FORMAT DOKUMEN IMIGRASI BARU)
6.1 Konsep dan Definisi
A. Jenis dan Kode Visa
Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F.434.IZ.01.10 tahun 2006
tentang bentuk, ukuran, redaksi dan indeks serta peneraan visa, maka jenis visa dapat
digolongkan menjadi:
a. Visa Singgah, yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan meliputi semua aspek yang
berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain,
bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat
yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya
perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari. Jenis visa ini mempunyai kode
A111.
b. Visa Kunjungan, yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang
kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan,
sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti
kunjungan :
1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
2) Wisata;
3) Keluarga atau sosial;
4) Antar lembaga pendidikan;
5) Mengikuti pelatihan singkat;
6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;
7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang
Pedoman Pencacahan VIOT
30
berwenang;
8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta
pengawasan kualitas barang atau produksi;
9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang
sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang
bersangkutan;
10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;
11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
Jenis visa ini berkode B211.
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) yaitu visa yang dipergunakan untuk
keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan
pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan
beberapa kali perjalanan ke Indonesia dalam waktu palin lama 1 (satu) tahun dengan jangka
waktu kunjungan tidak lebih dari lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :
1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
2) Wisata;
3) Keluarga atau sosial;
4) Antar lembaga pendidikan;
5) Mengikuti pelatihan singkat;
6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;
7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang
berwenang;
8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta
pengawasan kualitas barang atau produksi;
9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang
sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang
Pedoman Pencacahan VIOT 31
bersangkutan;
10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;
11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
Jenis visa ini mempunyai kode B212 dan D212.
d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), yaitu visa yang dipergunakan dipergunakan
untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya dan
kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan :
1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
2) Wisata;
3) Keluarga atau sosial;
4) Antar lembaga pendidikan;
5) Mengikuti pelatihan singkat;
6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;
7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang
berwenang;
8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta
pengawasan kualitas barang atau produksi;
9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang
sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang
bersangkutan;
10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;
11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
Jenis Visa Kunjungan Saat kedatangan (VKSK) ini berkode B213.
e. Visa Tinggal Terbatas (VITAS), visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan
keperluan lain yang bersifat tidak bekerja. Visa ini berkode C311-C320 dan sesuai keperluanya
Pedoman Pencacahan VIOT
32
maka dapat dikelompokkan menjadi:
1) Visa tinggal terbatas untuk keperluan bekerja, visa jenis ini dikelompokkan lagi menjadi:
a) Visa yang dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai tenaga ahli anggota World
Trade Organization (WTO) dengan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun, visa ini berkode C311.
b) Visa yang dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai tenaga ahli dengan izin
tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti :
1. Kerjasama perorangan dengan pemerintah Indonesia;
2. kerjasaman organisasi non pemerintah dengan pemerintah Indonesia;
3. Kerjasama antara badan usaha swasta asing ddengan pemerintah Indionesia
4. Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah
perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi lantas kontinen serta pada
zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
5. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
6. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran,
seperti olah raga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan
dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
7. Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersial;
8. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi
teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta
kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan
telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
10. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.
Visa ini berkode C312.
2) Visa tinggal terbatas untuk keperluan tidak bekerja, visa ini dikelompokkan lagi menjadi:
Pedoman Pencacahan VIOT 33
a) Visa yang dipergunakan untuk penanam modal asing dengan izin tinggal terbatas untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C313.
b) Visa yang dipergunakan untuk untuk penanam modal asing dengan izin tinggal terbatas
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Visa ini berkode C314.
c) Visa yang dipergunakan untuk keperluan mengikuti latihan dan penelitian ilmiah
dengan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C315.
d) Visa yang dipergunakan untuk mengikuti pendidikan dengan izin tinggal terbatas untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun. Visa ini berkode C316.
e) Visa yang dipergunakan untuk penyatuan keluarga dengan izin tinggal terbatas untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C317.
f) Visa yang dipergunakan untuk repatriasi dengan izin tinggal terbatas untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C318.
g) Visa yang dipergunakan bagi lanjut usia dengan izin tinggal terbatas untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C319.
h) Visa yang dipergunakan untuk memperoleh kemudahan bekerja saat berlibur secara
tidak tetap dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga dan seni
budaya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C320.
B. Penghitungan Wisatawan Mancanegara
Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan
untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai
wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik
Kedatangan adalah :
d. Warga Negara Indonesia (WNI)
Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman,
Pedoman Pencacahan VIOT
34
yaitu:
b. 50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena
sebagian keluarga WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal
(menetap) di luar negeri
c. 10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian
WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri
d. Seluruh WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini biasanya
menggunakan paspor biasa.
e. WNI yang bekerja sebagai TKIdan sedang cuti pulang ke Indonesia. Asumsi ini
dipakai karena mereka akan tinggal lebih dari satu tahun di negara tujuan dan mereka
yang datang ke Indonesia akan kembali lagi bekerja di luar negeri.
Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa (48 hal) dan SPLP semuanya tidak digolongkan
sebagai wisman. Data ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri.
e. Warga Negara Asing (WNA)
Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis
dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya
(100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu :
1) Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas
2) Visa Singgah
3) Visa Kunjungan
4) Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP)
5) Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
6) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Visa on Arrival (VOA)
7) Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)
8) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW)
9) Pengguna kartu elektronik yang terdiri dari Smart Card atau Saphire (Smart Card
Pedoman Pencacahan VIOT 35
hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai wisman hanya sebesar
80% saja; Saphire hanya berlaku di Jakarta dan semuanya termasuk wisman),
ABTC (APEC Business Travel Card), dan APEC (Asia Pacific Economy
Cooperation).
f. Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew) WNA
Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga negara
asing (WNA).
Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang
disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.
6.2 Tata Cara Pengisian Daftar VIOT
A. BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR
Blok ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri dan keberangkatan ke luar negeri
kolom Courtesy dan SPRI. Untuk jumlah WNI diperoleh dari kebangsaan Indonesia pada daftar
tersebut.
Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut jenis
dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis
dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut jenis
Pedoman Pencacahan VIOT
36
dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui udara dirinci menurut
jenis dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis
dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui darat dirinci menurut
jenis dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),
SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas
lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.
B. BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke
luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI).
Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Pedoman Pencacahan VIOT 37
Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI,
karenanya diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti daftar kedatangan
dan keberangkatan di UPT bersangkutan.
Hal tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang
membawahi lebih dari satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT
Padang (Sumbar) yang membawahi TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut),
UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang
membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau (laut) dan lain sebagainya.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut
tempat pemeriksaan imigrasi.
Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7).
Baris jumlah pada masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing
kolom pada blok III.A, dikurangi rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.
C. BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS
Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar kedatangan
dari luar negeri yang dirinci menurut kebangsaan. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan
Pedoman Pencacahan VIOT
38
dalam daftar VIOT, maka dapat diisikan langsung sesuai kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT
tidak disebutkan secara spesifik nama negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara),
maka cara pencatatannya harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara
yang ada sesuai dengan kode negara seperti terlihat dalam lampiran 3.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa singgah dirinci menurut kebangsaan (kode A111).
Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan dirinci menurut kebangsaan (kode B211).
Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan beberapa kali perjalanan (VKBP) dirinci menurut kebangsaan
(penjumlahan kode B212 dan D212).
Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan terbatas dirinci menurut kebangsaan (jumlahan kode C312, C313,
C315, C317, C318, C319, C320). Untuk kode C311, C314, dan C316 tidak termasuk, karena lama
tinggal lebih dari 1 tahun.
Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).
Jumlahkan masing-masing kolom pada baris grand total.
D. BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa
menggunakan visa. Blok ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai
Courtesy karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai
Pedoman Pencacahan VIOT 39
Courtesy karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
memperoleh fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA), kolom
ini meripakan penjumlahan dari kolom berkode B213 dengan kolom VKSK/ VOA dirinci menurut
kebangsaan.
Kolom (7): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh
fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (8): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan. Fasilitas Smart Card
berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta.
Kolom (9): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) atau fasilitas APEC (Asia Pacific
Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (10): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai awak
Pesawat terbang atau Kapal Laut (crew).
Kolom (11): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (10).
E. BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang
memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan tinggal tetap, yang melakukan perjalanan
ke luar wilayah Indonesia. Blok ini disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri.
Kolom (3): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
Pedoman Pencacahan VIOT
40
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas
Reentry Exit Permit (REP).
Kolom (4): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas
Multiple Reentry Exit Permit (MREP).
Kolom (5): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara
(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit
Permit Only (EPO).
Kolom (6): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas Reentry Exit
Permit (REP).
Kolom (7): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Multiple
Reentry Exit Permit (MREP).
Kolom (8): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit Permit
Only (EPO).
Kolom (9): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (8).
F. BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal
terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan
SK-1-ITAP.
Blok ini disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP
Pedoman Pencacahan VIOT 41
Kolom (3): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu.
Kolom (4): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor
imigrasi (Kanim) lain.
Kolom (5): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah
kolom (3) + kolom (4) - kolom (5).
Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu.
Kolom (8): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari
kelahiran baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain.
Kolom (9): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah
kolom (7) + kolom (8) - kolom (9).
10. BLOK VII: C A T A T A N
Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok
sebelumnya.
Pedoman Pencacahan VIOT
42
Pedoman Pencacahan VIOT 43
LAMPIRAN
Pedoman Pencacahan VIOT
44
Pedoman Pencacahan VIOT 45
Lampiran 1
LAPORAN FAX/E-MAIL
UPT :
BULAN :
TAHUN :
STATISTIK KEDATANGAN
A. WNI 1. Paspor Diplomatik
orang
(Dari Blok III.A daftar VIOT) atau STIND 1 atau daftar Kedatangan dari
Luar Negeri dari Laporan Imigrasi
2. Paspor Dinas
orang 3. Paspor Biasa (48 hal)
orang
4. SPLP
orang 5. TKI (24 hal)
orang
6. Pendul
orang
JUMLAH WNI
orang
B. WNA 1. COURTESY a. Diplomatik
orang
(Dari Blok IV. A dan IV.B VIOT) atau STAPS-2, STATAS-2 atau Daftar Kedatangan dari Luar Negeri dari Laporan
Imigrasi
b. Dinas
orang
2. VISA a. Visa Singgah
orang
b. Visa Kunjungan
orang
c. VKBP
orang
d. Visa Tinggal Terbatas orang
3. Bebas Visa Kunj. Singkat (BVKS/BVW)
orang
4. Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)
orang
5. Visa Saat Kedatangan (VKSK/VOA)
orang
6. Kartu Elektronik a. Smart Card/ Saphire orang
b. ABTC
orang
c. APEC
orang
7. KITAS a. REP
orang
b. MREP
orang
8. KITAP a. REP
orang
b. MREP
orang
JUMLAH WNA
orang
C. C R E W 1. WNI a. Udara
orang
b. Kapal Laut
orang
2. WNA a. Udara
orang
b. Kapal Laut ............... orang
STATISTIK PELINTAS BATAS (Khusus Upt: Entikong, Singkawang, Nunukan, Manado, Atambua)
Jenis Kelamin Tiba Berangkat
WNI 1.
orang orang
2.
orang orang
Jumlah orang orang
Jenis Kelamin
Tiba Berangkat
WNA 1.
orang orang
2.
orang orang
Jumlah orang orang
Pedoman Pencacahan VIOT
46
Lampiran 1 (Lanjutan)
LAPORAN FAX / E-MAIL
UPT :
BULAN :
TAHUN :
STATISTIK KEBERANGKATAN
A. WNI 1. Paspor Diplomatik
orang
(Dari Blok III.A daftar VIOT) atau STIND 1 atau Laporan
Keberangkatan ke Luar Negeri dari Laporan
Imigrasi
2. Paspor Dinas
orang
3. Paspor Biasa (48 hal)
orang
4. SPLP
orang
5. TKI (24 hal)
orang
6. Pendul
orang
JUMLAH WNI
orang
B. WNA Berdiam Sementara dan Tetap
1. KITAS a. REP
orang
b. MREP
orang
(Dari Blok V VIOT) atau
STATAS-3 dan STATAP-3 atau Laporan
Keberangkatan ke Luar Negeri dari Laporan
Imigrasi
c. EPO
orang
2. KITAP a. REP
orang
b. MREP
orang
c. EPO
orang
JUMLAH WNA
orang
Pedoman Pencacahan VIOT 47
Lampiran 1 (Lanjutan)
LAPORAN DATA WISMAN MENURUT KEBANGSAAN UPT : BULAN :
I. A. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA
DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS (Disalin dari daftar STAPS-2 dan STATAS-2 atau daftar kedatangan dari luar negeri)
K E B A N G S A A N KODE
NEGARA
WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN
Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
J u m l a h
Visa Singgah Visa Kunjungan VKBP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Singapura SPO
Malaysia MLS
Jepang JEP
Korea Selatan KS
Taiwan TWN
China RRC
India IND
Hongkong HKG
Thailand TAI
Australia ALI
Amerika Serikat AS
I n g g r i s ING
J e r m a n JB + JT
Belanda BLD
Perancis PRS
Rusia RUS
Arab Saudi SAU
Uni Emirat Arab UEA
Mesir MES
Bahrain BRN
Lainnya OTH
GRAND TOTAL -
Keterangan : V B S = Visa Berdiam Sementara
I. B. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANNPA VISA (Disalin dari daftar STAPS-2 atau daftar kedatangan dari luar negeri)
K E B A N G S A A N KODE
NEGARA
C o u r t e s y TANPA VISA VSSK
Kartu Elektronik
Jumlah Diplomatik Dinas BVKS VKSK/VOA
Smart Card/ Saphire *)
ABTC APEC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Singapura SPO
Malaysia MLS
Jepang JEP
Korea Selatan KS
Taiwan TWN
China RRC
India IND
Hongkong HKG
Thailand TAI
Australia ALI
Amerika Serikat AS
I n g g r i s ING
J e r m a n JB + JT
Belanda BLD
Perancis PRS
Rusia RUS
Arab Saudi SAU
Uni Emirat Arab UEA
Mesir MES
Bahrain BRN
Lainnya OTH
GRAND TOTAL -
Pedoman Pencacahan VIOT
48
Lampiran 2. Daftar UPT dan TPI di Indonesia
Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
(TPI)
(1) (2) (3) (4)
1. ACEH Kota Banda Aceh 1. Banda Aceh 1. Sultan Iskandar Muda (U)
2. Malahayati (L)
Kota Lhokseumawe 2. Lhok Seumawe 3. Lhok Seumawe (L)
Kota Langsa 3. Langsa 4. Kuala Langsa (L)
Kab. Aceh Barat 4. Meulaboh -
Kota Sabang 5. Sabang 5. Maimun Saleh (U)
6. Sabang (L)
Kab Aceh Tengah 6. Takengon -
2. SUMATERA UTARA Kota Medan 7. Medan 7. Kualanamu (U)
8. Polonia 8. Polonia (U)
9. Belawan 9. Belawan (L)
Kota Pematang Siantar 10. Pematang. Siantar -
Kota Tanjung Balai Asahan 11. Tg Balai Asahan 10. Teluk Nibung (L)
11. Kuala Tanjung (L)
Kota Sibolga 12. Sibolga 12. Sibolga (L)
13. Gunung Sitoli (L)
14. Binaka (U)
3. SUMATERA BARAT Kota Padang 13. Padang 15. Minangkabau (U)
16. Teluk Bayur (L)
Kota Bukit Tinggi 14. Bukit Tinggi -
4. RIAU Kota Pekan Baru 15. Pekan Baru 17. Sultan Syarif Kasim II (U)
Kab Siak 16. Siak 18. Siak Sri Indrapura (L)
Kota Bengkalis 17. Bengkalis 19. Bandar Seri Setia Raja (L)
Kab. Kep. Meranti 18. Selat Panjang 20. Tanjung Harapan (L)
Kab. Rokan Hilir 19. Bagan Siapi-api 21. Bagan Siapi-api (L)
Kab. Indragiri Hilir 20. Tembilahan 22. Tembilahan (L)
23. Sungai Guntung (L)
24. Kuala Enok (L)
Kota Dumai 21. Dumai 25. Dumai (L)
5. JAMBI Kota Jambi 22. Jambi 26. Jambi (L)
Kab. Tanjung Jabung Barat 23. Kuala Tungkal 27. Kuala Tungkal (L)
6. SUMATERA Kota Palembang 24. Palembang 28. Boom Baru (L)
SELATAN
29. St Mahmud Badaruddin (U)
Kab. Muara Enim 25. Muara Enim -
7. BENGKULU Kota Bengkulu 26. Bengkulu 30. Pulau Baai (L)
8. LAMPUNG Kota Bandar Lampung 27. Bandar Lampung 31. Panjang (L)
Kab. Lampung Selatan 28. Kalianda -
Kab. Lampung Utara 29. Kota Bumi -
9. BANGKA BELITUNG Kota Pangkal Pinang 30. Pangkal Pinang 32. Pangkal Balam (L)
33. Tanjung Gudang (L)
34. Tanjung Kelian (L)
Kab Belitung 31. Tanjung Pandan 35. Tanjung Pandan (L)
36. Belitung (U)
10. KEPULAUAN RIAU Kota Tanjung Pinang 32. Tanjung Pinang 37. Sri Bintanpura (L)
38. Sri Bayintan (L)
Kota Batam 33. Batam 39. Sekupang (L)
40. Batam Centre (L)
41. Teluk Senimba (L)
42. Citra Tritunas (L)
43. Nongsa Pura (L)
44. Hang Nadim (U)
45. Kabil (L)
46. Batu Ampar (L)
34. Belakang Padang 47. Belakang Padang (L)
Kab. Karimun 35. Tg Balai Karimun 48. Tanjung Balai Karimun (L)
Kab. Anambas 36. Tarempa 49. Tarempa (L)
Kab. Natuna 37. Ranai 50. Selat Lampa (L)
Kab. Bintan 38. Tg Uban 51. Tanjung Uban (L)
52. Bandar Bentan Telani Lagoi (L)
53. Bandar Seri Udana Lobam (L)
Pedoman Pencacahan VIOT 49
Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
(TPI)
(1) (2) (3) (4)
Kab. Lingga 39. Dabo Singkep -
11. DKI JAKARTA Jakarta Pusat 40. Jakarta Pusat -
Jakarta Barat 41. Jakarta Barat -
Jakarta Timur 42. Jakarta Timur 54. Halim PK (U)
Jakarta Selatan 43. Jakarta Selatan -
Jakarta Utara 44. Jakarta Utara -
45. Soekarno-Hatta 55. Soekarno-Hatta (U)
46. Tanjung Priok 56. Tanjung Priok (L)
12 JAWA BARAT Kota Bandung 47. Bandung 57. Husein Sastranegara (U)
Kota Bogor 48. Bogor -
Kota Cirebon 49. Cirebon 58. Yos Sudarso/Cirebon (L)
Kab. Karawang 50. Karawang -
Kota Tasikmalaya 51. Tasikmalaya -
Kota. Sukabumi 52. Sukabumi -
Kota Bekasi 53. Bekasi -
Kota. Depok 54. Depok -
13. JAWA TENGAH Kota Semarang 55. Semarang 59. Tanjung Mas (L)
60. Ahmad Yani (U)
Kab. Cilacap 56. Cilacap 61. Tanjung Intan (L)
Kota Surakarta 57. Surakarta 62. Adi Sumarmo (U)
Kab. Wonosobo 58. Wonosobo -
Kab. Pemalang 59. Pemalang -
Kab. Pati 60. Pati -
14. YOGYAKARTA Kota Yogyakarta 61. Yogyakarta 63. Adi Sucipto (U)
15. JAWA TIMUR Kota Surabaya 62. Surabaya 64. Juanda (U)
63. Tanjung Perak 65. Tanjung Perak (L)
Kab. Malang 64. Malang 66. Pasuruan (L)
67. Probolinggo (L)
Kab. Jember 65. Jember 68. Tanjung Wangi (L)
69. Panarukan (L)
Kota Madiun 66. Madiun -
Kota Kediri 67. Kediri -
Kab. Blitar 68. Blitar -
Kab. Pamekasan 69. Pamekasan -
16. BANTEN Kab.Serang 70. Serang -
Kota Cilegon 71. Cilegon 70. Ciwandan (L)
Kota Tangerang 72. Tangerang -
17. BALI Kota Denpasar 73. Denpasar 71. Benoa (L)
72. Padang Bai (L)
Kab. Badung 74. Ngurah Rai 73. Ngurah Rai (U)
Kab. Singaraja 75. Singaraja 74. Celukan Bawang (L)
18. N. T. B Kota Mataram 76. Mataram 75. Bandara Int’ Lombok (U)
76. Lembar (L)
Kab. Sumbawa Besar 77. Sumbawa Besar 77. Benete (L)
19. N. T. T Kota Kupang 78. Kupang 78. Eltari (U)
79. Tanjung Lontar (L)
Kab. Sikka 79. Maumere -
Kab. Belu 80. Attambua 80. Mota’ain (D)
81. Metamauk (D)
82. Napan (D)
Kab. Manggarai Barat 81. Labuan Bajo -
20. KALIMANTAN Kota Pontianak 82. Pontianak 83. Dwikora (L)
BARAT
84. Sepadio (U)
Kota Singkawang 83. Singkawang 85. Pemangkat (L)
Kab. Sambas 84. Sambas 86. Aruk (D)
Kab. Kapuas Hulu 85. Putusibau 87. Nanga Badau (D)
Kab Sanggau 86. Sanggau -
87. Entikong 88. Entikong (D)
21. KALIMANTAN Kota Palangkaraya 88. Palangkaraya -
TENGAH Kab. Kotawaringin Timur 89. Sampit 89. Sampit (L)
22. KALIMANTAN Kota Banjarmasin 90. Banjarmasin 91. Trisakti (L)
SELATAN Kab Kota Baru 91. Kota Baru 92. Kota Baru (L)
Pedoman Pencacahan VIOT
50
Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
(TPI)
(1) (2) (3) (4)
23. KALIMANTAN TIMUR Kota Samarinda 92. Samarinda 93. Samarinda (L)
Kota Balikpapan 93. Balikpapan 94. Semayang (L)
95. Sepinggan (U)
Kab. Berau 94. Tanjung Redeb 96.
24. KALIMANTAN UTARA Kota Tarakan 95. Tarakan 96. Malundung (L)
97. Juwata/Tarakan (U)
Kab Nunukan 96. Nunukan 98. Tunon Taka (L)
-
25. SULAWESI UTARA Kota Manado 97. Manado 99. Sam Ratulangi (U)
100. Manado (L)
Kota Bitung 98. Bitung 101. Samudera (L)
Kab. Kotamobagu 99. Kotamobagu -
Sangihe Talaud 100. Tahuna 102. Nusantara, Tahuna (L)
103. Mlangas (L)
104. Marore (L)
26. SULAWESI Kota Palu 101. P a l u 105. Pantoloan (L)
TENGAH Kab. Banggai 102. Banggai -
27. SULAWESI Kota Ujung Pandang 103. Makassar 106. Hasanuddin (U)
SELATAN
107. Soekarno Hatta (L)
Kota Pare-pare 104. Pare - Pare 108. Nusantara, Pare - Pare (L)
28. SULAWESI Kota Kendari 105. Kendari 109. Kendari (L)
TENGGARA Kab. Bau-bau 106. Bau-bau -
Kab. Wakatobi 107. Wakatobi -
29. GORONTALO Kota Gorontalo 108. Gorontalo 110. Anggrek (L)
30. SULAWESI BARAT Kab Mamuju 109. Mamuju -
Kab. Polewali Mandar 110. Polewali Mandar -
31. MALUKU Kota Ambon 111. Ambon 111. Pattimura (U)
112. Yos Sudarso (L)
Kab. Tual 112. Tual 113. Tual (L)
32. MALUKU UTARA Kota Ternate 113. Ternate 114. Achmad Yani (L)
Kab. Halmahera Utara 114. Tobelo -
33. IRIAN JAYA BARAT Kab. Sorong 115. Sorong 115. Jefman (U)
116. Sorong (L)
Kab. Manokwari 116. Manokwari -
34. PAPUA Kota Jayapura 117. Jaya Pura 117. Jayapura (L)
118. Skouw (D)
Kab Merauke 118. Marauke 119. Mopah (U)
120. Marauke (L)
Kab Mimika 119. Tembaga Pura 121. Mozes Kilangi/Timika (U)
122. Amamapare (L)
Kab Biak Numfor 120. Biak 123. Frans Kaisiepo (U)
124. Biak (L)
Pedoman Pencacahan VIOT 51
Lampiran 3. Daftar Nama Negara-hegara di Dunia
KODE NEGARA KODE NEGARA KODE NEGARA KODE NEGARA
A S E A N E R O P A AMERIKA SELATAN A F R I K A
BRI Brunei Darussalam ARI Austria ARG Argentina AFS Afrika Selatan
MLS Malaysia BLG Belgium BLA Bolivia AFRIKA LAINNYA
PHI Philippines DMK Denmark BZA Brazilia AFT Afrika Tengah SPO Singapore PRS Perancis CIL Chili ALR Aljazair/ Algeria TAI Thailand JB+JT Germany EKU Ekuador ALA Angola VTN Vietnam ITA Italia GYA Guyana BEN Benin BMA Myanmar/Burma BLD Belanda KLB Kolombia BSA Botswana LS Laos PGR Portugal PRA Paraguay BKF Burkina Faso
KBJ Kamboja SPL Spanyol PRU Peru BUK Burkinabe INA Indonesia SD Swedia SUR Suriname BRD Burundi
A S I A SS Swiss/ Switzerland URU Uruguay CAB Cabinda
HKG Hongkong ING Inggris/ United Kingdom VEN Venezuela CPV Cape Verde
IND India FIN Finlandia FLK Falkland Islands CHA Chad JEP Jepang NWA Norwegia GUF French Guiana CMR Comoros
KS Korea Selatan YN Yunani/ Greece AMERIKA LAINNYA KR Congo Rep. Dem
PAK Pakistan IRL Irlandia/ Ireland AGA Antigua dan Barbados DJI Djibouti
BLS Bangladesh EROPA BARAT LAINNYA BHS Bahama Islands ERT Eritrea
SAL Srilanka ALB Albania BBS Barbados ETH Ethiopia TWN Taiwan ADA Andorra BMD Bermuda GBN Gabon RRC China ICE Iceland (Islandia) DMA Dominika Rep. GBS Gambia
A S I A L A I N N Y A LTS Liechtenstein GRA Grenadines (Granada) GNA Ghana
AFG Afganistan LUX Luxemburg GDP Guadelope GUI Guinea BTN Bhutan MLT Malta HAI Haiti GUB Guinea Bissau KZT Kazakhstan MNK Monako KBA Kuba GUQ Guinea Equator
KIR Kirgistan SAN San Marino MTQ Martinique IVC Ivory Coast (Pantai Gading)
KU Korea Utara SCD Skotlandia MEX Meksiko KMR Kamerun MCO Macao VAT Vatikan PTC Puertorico KEN Kenya MGA Mongolia VA Volta Atas SCT St. Christopher LSO Lesotho MLE Maldive (Maladewa) WAS Wales SKN St. Kitts & Nevis LBR Liberia NEP Nepal RUS Rusia SLS St. Lucia LBA Libya CIP Siprus POL Polandia SVC St. Vincent MLG Malagasy (Madagaskar) STL Stateless UKR Ukraina TRD Trinidad & Tobago MLI Malawi
TAJ Tajikhistan EROPA TIMUR LAINNYA JAM Jamaika MAL Mali
TIB Tibet ARM Armenia AIA Anguilla MAR Maroko TIM Timor Leste AZR Azerbaijan ARU Aruba MAS Maseru TUR Turki BLR Belarus MAF Saint Martin MRA Mauritania
TRK Turkmenistan BOS Bosnia Herzegovina SPM Saint Pierre and Miquelon MRS Mauritius
UZB Uzbekistan BGA Bulgaria O S E A N I A MOZ Mozambik
T I M U R T E N G A H CEK Ceko ALI Australia NAM Namibia
SAU Saudi Arabia CRO Croasia SLB Selandia Baru NEG Niger
BRN Bahrain CZE Czech OSEANIA LAINNYA NGA Nigeria
KWT Kuwait EST Estonia COI Cooks Islands RUW Rwanda MES Egypt/ Mesir GEO Georgia FIJ Fiji Islands SAH Sahara UEA Uni Emirat Arab HGR Hongaria GUM Guam STP Sao Tome & Principe YMN Yaman LAT Latvia KAD Kaledonia SNG Senegal QAT Qatar LIT Lithuania KIB Karibati (Kiribati) SYC Seychelles
TIMUR TENGAH LAINNYA MCO Macedonia MAS Marshall Islands SRE Sierra Leona
IRK Irak MOL Moldova MCR Micronesia rep. SOM Somalia IRN Iran ROM Romania NUR Nauru SUD Sudan ISR Israel SEB Serbia-Montenegro PAL Palau Rep. SSL Swaziland YOR Yordania SLK Slovakia PPN Papua New Guinea TAN Tanzania LBN Libanon SLN Slovenia POL Polynesia TOG Togo OMN Oman YUG Yugoslovia SOR Samoa Barat TUN Tunisia
PAL Palestina A M E R I K A SLM Solomon Islands UGA Uganda
SIR Syiria USA Amerika Serikat TON Tonga ZAI Zaire
KND Kanada TUV Tuvalu ZAM Zambia
AMERIKA TENGAH VAN Vanuatu ZIM Zimbabwe
BLZ Belize WAF Walis & Futuna
CTA Costarika
ELS El Salvador
GMA Guatemala
HDR Honduras
NIK Nicaragua
PAN Panama
Pedoman Pencacahan VIOT
52
Lampiran 4. Laporan Kedatangan dari dan Keberangkatan ke Luar Negeri K
EM
EN
TE
RIA
N H
UK
UM
DA
N H
AM
KA
NT
OR
WIL
AY
AH
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M …
……
……
……
…
KA
NT
OR
IMIG
RA
SI …
……
……
……
……
…
BU
LA
N …
……
……
……
……
……
..
KE
DA
TA
NG
AN
DA
RI L
UA
R N
EG
ER
I
VK
SK
/ V
OA
A11
1B
211
B21
2B
213
D21
2C
311
C31
2C
313
C31
4C
315
C31
6C
317
C31
8C
319
C32
0
KA
RT
U E
LE
KT
RO
NIK
SM
AR
T
CA
RD
/
SA
PH
IRE
MR
EP
WN
IP
EN
LU
SP
LP
24 H
AL
SP
RI
VIS
A
SIN
GG
AH
Gra
nd
To
tal
NO
KE
BA
NG
SA
AN
JEN
IS V
ISA
VIS
A K
UN
JUN
GA
N
RE
PE
PO
RE
P
CO
UR
TE
SS
Y
AB
TC
DIP
LD
INA
S
CR
EW
AP
EC
MR
EP
EP
O48
HA
L
JUM
LA
HV
ISA
TIN
GG
AL
TE
RB
AT
AS
KIT
AS
BV
KS
VS
SK
KIT
AP
WN
A
Pedoman Pencacahan VIOT 53
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M
KA
NT
OR
WIL
AY
AH
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M …
……
……
……
……
……
…
KA
NT
OR
IMIG
RA
SI …
……
……
……
……
……
……
……
..
BU
LA
N …
……
……
……
……
..
KE
BE
RA
NG
KA
TA
N D
AR
I LU
AR
NE
GE
RI
VK
SK
/ V
OA
A11
1B
211
B21
2B
213
D21
2C
311
C31
2C
313
C31
4C
315
C31
6C
317
C31
8C
319
C32
0
CO
UR
TE
SS
YS
PR
I
MR
EP
MR
EP
PE
NL
U
JEN
IS V
ISA
BV
KS
VS
SK
VIS
A K
UN
JUN
GA
N
KA
RT
U E
LE
KT
RO
NIK
SM
AR
T
CA
RD
/
SA
PH
IRE
AB
TC
AP
EC
RE
P
CR
EW
KIT
AS
EP
OS
PL
P
Gra
nd
To
tal
48 H
AL
24 H
AL
NO
VIS
A
SIN
GG
AH
KE
BA
NG
SA
AN
VIS
A T
ING
GA
L T
ER
BA
TA
S
RE
P
KIT
AP
EP
O
JUM
LA
HD
IPL
DIN
AS
WN
IW
NA
Lampiran 4 (Lanjutan)
Pedoman Pencacahan VIOT
54
DE
PA
RT
EM
EN
HU
KU
M D
AN
HA
M R
I
WIL
AY
AH
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
ST
IND
- 1
KA
NT
OR
IM
IGR
AS
I …
……
……
……
……
……
…..
L
AP
OR
AN
ST
AT
IST
IK B
UL
AN
AN
BU
LA
N:
……
……
…
TE
NT
AN
G :
LA
LU
LIN
TA
S W
AR
GA
NE
GA
RA
IN
DO
NE
SIA
TA
HU
N
:……
……
…..
I. K
ED
AT
AN
GA
N D
AR
I LU
AR
NE
GE
RI
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
1X
ME
PK
.LA
UT
K.U
DA
RA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
II. K
EB
ER
AN
GK
AT
AN
KE
LU
AR
NE
GE
RI
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
PE
RO
RK
EL
1X
ME
PK
.LA
UT
K.U
DA
RA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
DIS
AM
PA
IKA
N K
EP
AD
A Y
TH
.
1.
DIR
EK
TU
R J
EN
DR
AL
IM
IGR
AS
I R
IK
EP
AL
A K
AN
TO
R IM
IGR
AS
I
U
P.
DIR
EK
TU
R IN
FO
KIM
DI JA
KA
RT
A
2
. K
AK
AN
WIL
DE
P.
HU
KU
M D
AN
HA
M R
I …
……
……
……
……
……
……
.
U
P.
KA
DIV
. K
EIM
IGR
AS
IAN
DI …
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
PE
ND
UL
JU
ML
AH
PE
NU
MP
AN
G
PA
SP
OR
DIP
LP
AS
PO
R D
INA
SS
PL
P D
INA
SP
AS
PO
R 4
8 H
AL
CR
EW
SM
AR
T
CA
RD
PA
SP
OR
24 H
AL
E.P
. D
EP
LU
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
..
N
IP
CR
EW
……
……
……
….., …
……
……
……
……
……
……
……
……
.
PE
ND
UL
JU
ML
AH
PE
NU
MP
AN
GP
AS
PO
R
HA
JI
E.P
. D
EP
LU
SM
AR
T
CA
RD
PA
SP
OR
24 H
AL
PA
SP
OR
HA
JI
PA
SP
OR
DIP
LP
AS
PO
R D
INA
SS
PL
P D
INA
SP
AS
PO
R 4
8 H
AL
Lampiran 5. Laporan Lalu Lintas WNI (STIND-1)
Pedoman Pencacahan VIOT 55
Lampiran 6. Laporan Lalu Lintas WNA Pengunjung Singkat (STAPS-2)
Pedoman Pencacahan VIOT
56
Lampiran 7. Laporan Kedatangan WNA Tinggal Terbatas (STATAS-2)
DE
PA
RT
EM
EN
HU
KU
M D
AN
HA
M R
I
WIL
AY
AH
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
ST
AT
AS
-2
KA
NT
OR
IM
IGR
AS
I …
……
……
……
……
……
…..
LA
PO
RA
N S
TA
TIS
TIK
B
UL
AN
AN
BU
LA
N :
……
……
……
..
TA
HU
N :
……
……
……
..
I. K
ED
AT
AN
GA
N D
AR
I L
UA
R N
EG
ER
I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
)(1
1)
(13
)(1
4)
(15
)(1
6)
(17
)
JU
ML
AH
DIS
AM
PA
IKA
N K
EP
AD
A Y
TH
.…
……
……
……
.., …
……
……
……
……
……
……
……
……
.
1
. D
IRE
KT
UR
JE
ND
RA
L IM
IGR
AS
I R
IK
EP
AL
A K
AN
TO
R IM
IGR
AS
I
U
P. D
IRE
KT
UR
IN
FO
KIM
DI J
AK
AR
TA
2
. K
AK
AN
WIL
DE
P. H
UK
UM
DA
N H
AM
RI …
……
……
……
……
……
……
.
U
P. K
AD
IV. K
EIM
IGR
AS
IAN
DI …
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
..
NIP
.
DA
HS
US
KIM
ER
P
S T
P
MR
P
VIS
A T
ING
GA
L
TE
RB
AT
AS
(V
ITA
S)
KA
RT
U IJ
IN T
ING
GA
L T
ER
BA
TA
S
(KIT
AS
)
RE
P
DIT
OL
AK
K.D
JIM
DIP
LD
IND
IPL
DIN
SM
AR
T
CA
RD
DIP
LD
INK
.PE
RW
NO
.
T
EN
TA
NG
: L
AL
U L
INT
AS
OR
AN
G A
SIN
G
T
ING
GA
L T
ER
BA
TA
S
KE
BA
NG
SA
AN
CO
UR
TE
SY
ER
P.D
EP
LU
MT
P.E
RP
DE
PL
U
Pedoman Pencacahan VIOT 57
DE
PA
RT
EM
EN
HU
KU
M D
AN
HA
M R
I
WIL
AY
AH
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
LA
PO
RA
N S
TA
TIS
TIK
BU
LA
NA
NS
TA
TA
S-3
KA
NT
OR
IM
IGR
AS
I …
……
……
……
……
……
…..
TE
NT
AN
G:
LA
LU
LIN
TA
S O
RA
NG
AS
ING
TIN
GG
AL
TE
RB
AT
AS
BU
LA
N :
……
……
……
..
TA
HU
N :
……
……
……
..
KE
BE
RA
NG
KA
TA
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
JUMLAH
DIS
AM
PA
IKA
N K
EP
AD
A Y
TH
.…
……
……
……
.., …
……
……
……
……
……
……
1
. D
IRE
KT
UR
JE
ND
RA
L IM
IGR
AS
I R
IK
EP
AL
A K
AN
TO
R IM
IGR
AS
I
U
P. D
IRE
KT
UR
IN
FO
KIM
DI J
AK
AR
TA
2
. K
AK
AN
WIL
DE
P. H
UK
UM
DA
N H
AM
RI …
……
……
……
……
……
……
.
U
P. K
AD
IV. K
EIM
IGR
AS
IAN
DI …
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
NIP
.
NO
ME
RP
DIK
EN
AK
AN
TIN
DA
KA
N
KE
IMIG
RA
SIA
N
KA
RT
U IJ
IN T
ING
GA
L T
ER
BA
TA
S (
KIT
AS
)
K
E B
A N
G S
A A
ND
IND
IPL
DIN
DIP
L
E
PO
D
EP
LU
ER
PD
JIM
PE
RW
BU
KT
I
PE
NG
EM
BA
LIA
N
DO
KU
ME
N
E
RP
D
EP
LU
M
TP
. E
RP
DE
PL
UV
ISA
TIN
GG
AL
TE
RB
AT
AS
(V
ITA
S)
DIP
LD
INS
MA
RT
CA
RD
Lampiran 8. Laporan Keberangkatan WNA Tinggal Terbatas (STATAS-3)
Pedoman Pencacahan VIOT
58
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M R
I
WIL
AY
AH
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
LA
PO
RA
N S
TA
TIS
TIK
BU
LA
NA
NS
TA
TA
P-3
KA
NT
OR
IMIG
RA
SI …
……
……
……
……
……
…..
TE
NT
AN
G:
LA
LU
LIN
TA
S O
RA
NG
AS
ING
TIN
GG
AL
TE
TA
P
BU
LA
N :
……
……
……
..
TA
HU
N :
……
……
……
..
KE
BE
RA
NG
KA
TA
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
JUMLAH
DIS
AM
PA
IKA
N K
EP
AD
A Y
TH
.…
……
……
……
.., …
……
……
……
……
……
……
1
. DIR
EK
TU
R J
EN
DR
AL
IMIG
RA
SI R
IK
EP
AL
A K
AN
TO
R IM
IGR
AS
I
UP
. DIR
EK
TU
R IN
FO
KIM
DI J
AK
AR
TA
2
. KA
KA
NW
IL D
EP
. HU
KU
M D
AN
HA
M R
I ……
……
……
……
……
……
….
UP
. KA
DIV
. KE
IMIG
RA
SIA
N D
I ……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
.
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
NIP
.
DE
PL
U
ME
RP
SP
LP
NO
K E
B A
N G
S A
A N
ER
PD
IPL
DIN
EP
O
CO
UR
TE
SY
PE
RO
RP
ER
OR
IMIG
RA
SI
PA
SP
OR
AS
ING
/RI
ER
PM
ER
P
PA
SP
OR
KE
BA
NG
SA
AN
DE
PO
RT
AS
IK
EL
KE
LP
ER
OR
KE
L
Laporan 9. Laporan Keberangkatan WNA Tinggal Tetap (STATAP-3)
Pedoman Pencacahan VIOT 59
Lampiran 10. Kuesioner VIOT
Daftar VIOT
B U L A N :
T A H U N :
1. P r o v i n s i
2. K a b u p a t e n/ K o t a *)
3. K e c a m a t a n
4. K e l u r a h a n/ D e s a *)
5. Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)
6. Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) a.
b.
c.
7. A l a m a t L e n g k a p U P T
(Jalan, Nomor, RT, RW dan Nomor Telepon)
1. Nama Pencacah 4. Nama Pengawas
2. Tanggal Pencacahan 5. Tanggal Pengawasan
3. Tanda Tangan Pencacah 6. Tanda Tangan Pengawas
*) Coret yang tidak sesuai
I. K E T E R A N G A N T E M P A T
II. K E T E R A N G A N P E N C A C A H A N
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI "INBOUND-OUTBOUND" TOURIST (PENGUMPULAN DATA STATISTIK LALU LINTAS WNI DAN WNA)
Pedoman Pencacahan VIOT
60
Pedoman Pencacahan VIOT 61
Udara Laut Darat Udara Laut Darat(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Paspor Diplomatik
2. Paspor Dinas
3. Paspor Biasa
4. SPLP
5. Lainnya
a. Pendul (Penlu)
b. Crew (WNI)
c. Crew (WNA)
6. Pelintas Batas
a. WNI
b. WNA
Udara Laut Darat Udara Laut Darat(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. TPI . . . . . . . . . .
2. TPI . . . . . . . . . .
3. TPI . . . . . . . . . .
III.A. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA
Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri
(Disalin dari daftar kedatangan dan keberangkatan)
MENURUT JENIS PASPOR
J e n i s P a s p o r
III.B. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA
MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
(1)
Tempat Pemeriksaan
Imigrasi
(1)
J u m l a h
Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri
Pedoman Pencacahan VIOT
62
Visa Singgah Visa Kunjungan VKBP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Brunei Darussalam BRI Malaysia MLS Philipina PHI Singapura SPO Thailand TAI Vietnam VTN Myanmar BMA ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG I n d i a IND J e p a n g JEP Korea Selatan KS Pakistan PAK Bangladesh BLS Srilanka SAI Taiwan TWN Republik Rakyat Cina RRC Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAUBahrain BRNKuwait KWTMesir MESUni Emirat Arab UEAYaman YMNQatar QATOther Middle East -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI Belgia BLG Denmark DMK Perancis PRS J e r m a n JB + JT I t a l i a ITA B e l a n d a BLD Spanyol SPL Portugal PGR Swedia SD S w i s s SS I n g g r i s ING Finlandia FIN Norwegia NWA Yunani YN T u r k i TUR Irlandia IRL Eropa Barat Lainnya - R u s i a RUS P o l a n d i a POL U k r a i n a UKR Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS Kanada KND Amerika Tengah - Amerika Selatan - Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI Selandia Baru SLB Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
IV. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT (Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)
WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISAKODE
NEGARASub JumlahK E B A N G S A A N
Visa Tinggal
Terbatas
Pedoman Pencacahan VIOT 63
Diplomatik Dinas BVKS VOA/VKSKSmart Card/
Saphire
ABTC/
APEC
(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Philipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Republik Rakyat Cina RRC
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
Other Middle East -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
T u r k i TUR
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
Keterangan: BVKS = Bebas Visa Kunjungan Singkat
V K S K = Visa Kunjungan Saat Kedatangan
V S S K = Visa Singgah Saat Kedatangan
*) Smart Card berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta
Sub Jumlah
(8) s.d. (15)
KODE
NEGARA
IV. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT (Lanjutan)(Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)
C o u r t e s y TANPA VISAJumlah
(7) + (16)K E B A N G S A A N VSSK
KARTU ELEKTRONIK
Crew
Pedoman Pencacahan VIOT
64
K O D E
K E B A N G S A A N NEGARA J u m l a h
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Philipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Republik Rakyat Cina RRC
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
Other Middle East -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
T u r k i TUR
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
V. KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP
MREP EPO
KITAS KITAP
(Disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri)
REP MREP EPO REP
Pedoman Pencacahan VIOT 65
K O D E
NEGARA Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan
Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (3+4-5) Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (7+8-9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Filipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Republik Rakyat Cina RRC
T u r k i TUR
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
Timur Tengah Lainnya -
JUMLAH TIMUR TENGAH -
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
VI. KETERANGAN JUMLAH DAN PERUBAHAN DATA ORANG ASING IZIN TINGGALTERBATAS
DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN(Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP)
WNA Izin Tinggal Terbatas (Disalin dari Daftar SK-I-ITAS) WNA Izin Tinggal Tetap (Disalin dari Daftar SK-1-ITAP)
K E B A N G S A A N
Pedoman Pencacahan VIOT
66
VII. C A T A T A N