Upload
donhi
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II . halaman i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas berkat
Rahmat, Taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Putussibau
Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan
baik, LKJIP Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II merupakan
psalah satu perwujutan Tanggung jawab Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II kepada Publik atas pencapaian kinerja dalam
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Putussibau Tahun
anggaran 2018. Selain itu LKJIP juga merupakan salah satu
parameter yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II untuk
meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. LKjIP disusun dalam
rangka menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 12
November 2018 Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tantang Penyampaian LKjIP tahun
2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
Ii telah Menetapkan visi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Putussibau Yang Agung”,
untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 4 (empat) Misi yaitu:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 satker Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, Visa dan
misi, Rencana Strategis di dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan
dan sasaran Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Putussibau
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018
ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapka tanggapan saran maupun
kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka menyempurnakan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini kedepan, guna memperbaikin
kekurangan baik menyangkut materi maupun sistematis dalam penulisan Laporan ini
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II . halaman ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1
A.Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B.Tugas Pokok Dan Fungsi ........................................................................................ 3
C. Visi dan Misi ........................................................................................................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 26
A Capaian Kinerja. .................................................................................................... 26
B Realisasi Anggaran. .............................................................................................. 65
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 67
A Kesimpulan. .......................................................................................................... 67
B Saran . .................................................................................................................. 69
BAB V Lampiran ......................................................................................................... 70
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 1
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang
merupakan Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memiliki Wilayah Hukum di Kabupaten
Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang terdiri dari 23 Kecamatan yaitu : Kec. Putussibau
Utara, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Mandai/ Bika, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Embaloh
Hilir, Kec. Embau/ Jongkong, Kec. Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kec. Hulu Gurung, Kec.
Selimbau , Kec. Empanang, Kec. Badau , Kec. Batang Lupar/ Lanjak, Kec. Silat Hilir, Kec.
Silat Hulu, Kec. Seberuang, Kec. Semitau, Kec. Kalis, Kec. Mentebah, Kec. Boyan
Tanjung, Kec. Pengkadan, Kec. Suhaid, Kec. Puring Kencana,
Dengan luasnya wilayah hukum yang dinaungi oleh Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II, maka Pengadilan Negeri Putussibau juga turut serta dalam terwujudnya
pelaksanaan kinerja Instansi Pemerintah yang di harapkan dapat mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (good govermance), langkah untuk mewujudkan cita-cita
tersebut tertuang dengan tegas dalam peraturan Perundang-Undangan diantaranya
adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi Setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP) yang bertujuan mendorong
terciptanya Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik
SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang
merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang
akuntabel, sehingga dapat berorientasi secara efesien, efektif, transparan, serta
responsive terhadap aprisiasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP
tersebut, setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan)
P E N D A H U L U A N
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 2
Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta
laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report)
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga merupakan bagian dari kekuasaan
Kehakiman yang diatur dalam pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan
Penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat
Pertama di bawah Mahkamah Agung Reepublik Indonesia, berkewajiban untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Hal ini dilakukan untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan di rencana Kinerja Tahunan
dan penetapan Kinerja Tahun 2018. Hal ini merupakan langkah Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang
mengacu pada visi Mahkamah agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”
Dalam menunjang pelaksanaan kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
memiliki gedung bangunan yang telah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH. Dan beralamat di
Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Profinsi Kalimantan
Barat, dan gedung bangunan Pengadilan Negeri Putussibau memiliki 3 (tiga) ruang
sidang untuk melaksanakan persidangan, yaitu:
− Ruang sidang Utama
− Ruang Sidang Kedua
− Ruang Sidang Anak
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 3
(Gedung Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II)
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai organisasi yang memiliki
kekuasaan hukum, dan wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, oleh
karena itu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II harus melaksanakan tugas tugas yang
bersifat teknis maupun administrasi dengan terprogram dan transparan dalam
pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
memiliki masalah yang dihadapi adapun masalah yang dihadapi tersebut menyangkut
persoalan akses publik yang menuntut Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk
transparan dan memudahkan masyarakat dengan mudah mangakses informasi
Peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, oleh karena itu
untuk menghadapi permasalahan ini,Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, dalam
menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II membuat
program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja
selama tahun 2018 yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2018, sebagai pelaksanaan transparansi dan pelaksanaan
kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Transparan dan melayani
masyarakat pencari keadilan dengan baik. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 4
1. Tugas
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II merupakan lingkungan peradilan
umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menjadi kawal
depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk di tingkat
pertama.
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II antara lain:
• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan Perkara-Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama.
• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,
dan umum/perlengakapan).
• Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 5
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan
Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen
peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”. Misi adalah sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kemandirian Pengadilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.
Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yaitu Mewujudkan
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Agung, maka Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II didukung oleh Sumberdaya Manusia yang cakap dan terstruktur di dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai badan Peradilan dibawah Mahkamah
Agung.
Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II di dapat
dilihat dari gambar Struktur Organisasi Dibawah ini :
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 6
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 7
Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Struktur pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dapat dilihat pada daftar nama pada Struktur Organisasi Pengadilan
Negeri Kelas II pada tabel berikut ini:
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II
1 Saputro Handoyo,S.H,M.H Ketua
2 Douglas R.P. Napitupulu,S.H,M.H Wakil
3 Veronica Sekar Widura,S.H. Hakim
4 Yeni Erlita,S.H. Hakim
5 Ali Rahman S.H,M.H. Panitera
6 Perus Dobai Sekertaris
7 Retno Wardani,S.H. Panmud Pidana
8 Gincai Panmud Perdata
9 Jutinianus,S.H. Panmud Hukum
10 Abdul Aziz,S.H.
Kasubag
Kepegawaian dan
Ortala
11 I Putu Sudiartha Kasubag Umum
dan Keuangan
12 Ahmad Fahri,S.H.
Kasubag
Perencanaan TI
dan Pelaporan
13 Juwairiah,S.H. Panitera
Pengganti
14 Afrida Dewi Bastiana Jurusita
15 Dedi Kurniawan,A.Md Bendahara/Jurusit
a Pengganti
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 8
16 Ngain Aris Staf
Pidana
17 Nursuci Ramadhani,S.H.
Staf Perdata
(Kasir)
18 Winarko,A.Md Staf Umum dan
Keuangan
19 Kadek Dwii Kresna Ananda, S.H. CPNS (CAKIM)
20 Wenda Kresnantyo,S.H. CPNS (CAKIM)
21 Dandi Septian ,S.H. CPNS (CAKIM)
22 Radityo Muhamad Harseno,S.H. CPNS (CAKIM)
23 Renny Ikatiwi,S.Pd Staf Perdata
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
24 Herlena Staf Pidana
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
25 Theresia Darti Ariani Staf Perdata
Hukum
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
26 Lusiana Bulaan,A.md
Staf Kepagawaian
dan Ortala
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
27 Yefta Mei Kensil
Staf
Perencanaan TI
dan Pelaporan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 9
28 Catur Adat Kusuma Sagara Staf Umum dan
Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
29 Johanan Supriyanto Staf Umum dan
Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
30 Tarsisius Supriyanto Staf Umum dan
Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
31 Alvinus Nandung Saputra, S.Pdk Staf Umum dan
Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
32 Jarey Staf Umum dan
Keuangan
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
33 Dedi Aditama Saputra Security/Pamdal
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
34 Warno Security/Pamdal
Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri
Adapun tugas pokok sasaran kerja dan fungsi masing – masing aparat di Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II antara lain:
1. Ketua dan Wakil Ketua:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 10
− Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas Perkara dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan kepada Majelis
Hakim untuk diselesaikan.
− Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat
administrasi peradilan di daerah hukumnya.
− Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan
seksama.
2. Majelis Hakim
− Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan semua Perkara yang diajukan kepadanya).
3. Panitera/Sekretaris
− Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi Perkara, dan mengatur tugas,
para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.
− Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
− Panitera membuat daftar Perkara-Perkara perdata dan pidana yang diterima di
Kepaniteraan.
− Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang
berlaku.
− Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas Perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya Perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,
barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
− Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil
Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 11
− Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.
− Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan
dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Panitera Muda Perdata
− Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
− Melaksanakan administrasi Perkara, mempersiapkan persidangan Perkara,
menyimpan berkas Perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah Perkara perdata.
− Memberi nomor register pada setiap Perkara yang diterima di Kepaniteraan
Perdata.
− Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berPerkara bila diminta.
− Menyiapkan berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.
− Menyerahkan berkas Perkara aktif kepada Panitera Muda Hukum.
5. Panitera Muda Pidana
− Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
− Melaksanakan administrasi Perkara, mempersiapkan persidangan Perkara,
menyimpan berkas Perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah Perkara pidana.
− Memberi nomor register pada setiap Perkara yang diterima di Kepaniteraan
Pidana.
− Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan
Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
− Menyiapkan berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.
− Menyerahkan berkas Perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
6. Panitera Muda Hukum
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 12
− Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
− Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik Perkara,
menyusun laporan Perkara, menyimpan arsip berkas Perkara dan tugas lain yang
diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Panitera Pengganti
− Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
− Membuat berita acara persidangan.
− Membantu Hakim dalam:
− Membuat penetapan hari sidang.
− Membuat penetapan penahanan.
− Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan
hari sidang, Perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
− Menyerahkan berkas Perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah
selesai minutasi.
8. Jurusita/Jurusita Pengganti
− Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis
Hakim dan Panitera.
− Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah
Hakim.
− Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan
Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
− Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat
lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita
tanah.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 13
− Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada
pihakpihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi
penyitaan sebidang tanah.
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
− Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
− Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
− Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.
− Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.
− Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.
− Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
− Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
− Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
− Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber
dari DIPA.
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tatalaksana
− Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
− Membuat usulan kenaikan pangkat.
− Membuat kenaikan gaji berkala.
− Membuat usulan.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
− Melakukan perencanaaan penyusunan program anggaran tahun berjalan
− Melakukan perencanaan penyusunan program anggaran tahun berikutnya
− Membuat laporan tahunan
− Membuat SAKIP
− Melakukan perawatan peralatan komputer , hardware dan software
− Melakukan perawatan dan peliputan website
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 14
− Melakukan melakukan backup data SIPP dan monitoring pelaksanaan
pengimputan SIPP
− Melakukan singkronisasi SIPP Lokal ke MA Perkara pidana dan perdata tahap
pertama
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai salah satu pelaku Kekuasaan
Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya,
di bidang hukum perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
Fungsi:
a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai
berbagai Perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48
tahun 2009.
b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada
umumnya di Kabupaten Kapuas Hulu
c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum
nasional.
D. Strategis Organisasi dan Perasalahan Yang dihadapi
− Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Pada tanggal 9 April 2018 Tim Assessment Penjaminan Mutu dari Pengadilan
Tinggi Pontianak Beserta Rombongan Tim Pengawasan Internal melakukan
pemeriksaan dan proses Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 15
OPENING METTING ASSESMENT EXTERNAL
Keterangan: Opening Metting Assesment External di Pimpin Oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak,
dan Didampingi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Dan Pada Tanggal 22 Juni 2018, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dan Badan Peradilan
Umum, Nomor Sertifikat dari Tim Penjaminan Mutu Peradilan umum Nomor:
TAPM.055/QMR /SERTIFIKAT/06/2018 dengan penilaian terakreditasi “A” (Excellent)
PENERIMAAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM
Keterangan: Menyerahan Seryifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Negeri Putussibau Kelas II (dari kanan,
Panitera Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Bdan Peradilan Umum
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 16
Keterangan: sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
Akreditasi Penjamin Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Khususnya badan Peradilan umum dalam memberikan Pelayanan
Informasi Kepada Masyarakat Pencari Keadilan, dimana program Akreditasi Penjaminan
Mutu telah berlangsung sejak 2015.
Upaya memperoleh Akreditasi dilakukan untuk menjamin Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II telah melaksanakan upaya dalam pelayanan public dengan baik
sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dalam upaya mewujudkan
“performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul/ Prima (Indonesia Court
Performance- Excellent/ICPE)
− POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu layanan hukum bagi
masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, sebagaimana termuat dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II telah Menyelenggarakan POSBAKUM dengan menyediakan 1 orang
tenaga Pengacara yang selalu hadir sesuai Jadwal di Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan,
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 17
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menyelenggarakan POSBAKUM dengan
Anggaran Pada Tahun 2018 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah dan
target volume output sebesar 240 jam layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan
akhir tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah)
atau pencapaian 100% dengan capaian volume 240 jam layanan.
Ruang POSBAKUM Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
− Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II. Seluruh pelayanan public dilakukan pada area lobby Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II, hal ini dilakukan untuk meminimalisir prakter-praktek yang
bersifat koruptif dan memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan langsung di layani oleh
bagian front office pada meja pelayanan terpadu satu pintu tanpa harus melalui
mekanisme yang berbelit-belit.
Pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
terdapat 6 loket Pelayanan yaitu:
➢ Meja Pengaduan
Meja pengaduan melayani layanan pengaduan terhadap apparatur peradilan, baik
aparatur Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II termasuk bantuan dalam penggunaan
Aplikasi SIWAS oleh Masyarakat Pencari Keadilan
➢ Meja Informasi
Meja Informasi melayani layanan pencarian / bantuan informasi dan pengisian Buku
Tamu. Seluruh tamu harus mengisi buku tamu, dan akses tamu ke lantai 2 (ruang Ketua
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 18
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II, Panitera, Sekretaris, Hakim, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II) harus melalui pendataan tamu pada meja Informasi.
Meja Informasi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Keterangan: Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian Informasi dan Pengaduan
➢ Umum
Loket Umum melayani segala pelayanan public yang menjadi tupoksi sub Bagian
umum dan keuangan. Pelayanan Publik tersebut antara lain: pelayanan surat masuk, dan
sebagainya
➢ Hukum
Loket Hukum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tuposi Kepanitraan
Hukum, Pelayanan Publik tersebut antara lain: pembuatan surat keterangan, pendaftaran
badan hukum, pendaftaran surat kuasa, dan sebagainya.
➢ Perdata
Loket Perdata melayani segala pelayanan public yang menjadi tupoksi
Kepanitraan Perdata. Pelayanan public tersebut antara lain: pendaftaran Perdata
Permohonan, Gugatan, dan sebagainya.
➢ Pidana
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 19
Loket Pidana melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepanitraan
Pidana. Pelayanan Publik tersebut antara lain: Pendaftaran Perkara Pidana Biasa,
Praperadilan, Permohonan Penyitaan, dan sebagainya
Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keterangan: Meja Pelayanan terpadu Satu Pintu Bagian Umum, Hukum, Pidana Dan Perdata
Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Perkara Prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) merupakan salah satu
layanan hukum di Pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Peraturan
Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di
Pengandilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memiliki anggaran Pembebasan
Biaya Perkara, dengan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.500.000,- dan target volume
output sebesar 2 Perkara, dari anggaran tersebut, sampai akhir tahun 2018 masih belum
terealisasi, hal ini disebabkan belum adanya pengajuan dari dari masyarakat yang telah
memenuhi syarat untuk mendapat pembebasan biaya Perkara.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 20
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2015-2019
merupakan komitmen Bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terperogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian pengelolaan terhadap system kebijakan dan eraturan Perundang-
Undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikanarah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II diselaraskan
dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 -
2025 dan Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam Mencapai Visi dan Misi serta Tujuan
Organisasi pada tahun 2015-2019
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II.
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah :
” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Pengadilan Negeri Putussibau .
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II .
c. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan Negeri Putussibau Kelas II .
PERENCANAAN KINERJA
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 21
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II .
adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system Peradilan melalui
proses peradilan yang pasti dan, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan Perkara melalui
pemanfaatan Tekhnologi Informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;
4. Terwujudnya playanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Dengan diinformasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu jangka menengah dan
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai
mengingat tujuan strategis yang hendak dicapai Pengadilan negeri Putussibau Kelas II
adalah sebagai Berikut:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah:
a. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan;
b. Persentase Perkara Perkara Perdata dan Pidana yang yang diselesaikan tepat
waktu;
c. Persentase penurunan sisa Perkara Perdata dan Pidana;
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Huku Banding, Kasasi dan
PK;
e. Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi;
f. Index responden percari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
indicator untuk pengukuran capaian sasaran ini adalah:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 22
a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
(Acces To Justice)
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan;
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;
c. Persentase Pecari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (POSBAKUM)
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
a. Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Empat sasara strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II yang mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian dan kegiatan. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program peningkatan manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian Perkara, tertib Administrasi
Perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap Peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam
melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:
a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Output dari kegiatan pokok ini adalah:
1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 23
Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu (Base
Line).
Sub output yang dilaksanakan antara lain adalah:
a. Penyelesaian Pos Bantuan Hukum
b. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat
pertama dan banding yang tepat waktu
c. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
melaluinpembebasan biaya Perkara (Prodeo)
Sub output yang dilaksanakan antara lain:
- Penyelesaian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
- Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat
pertama dan Banding yang tepat waktu
- Penyelesaian Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui
pembebasan biaya Perkara Prodeo
Adapun sasaran Strategis dalam program dan kegiatan pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Perencanaan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase Sisa Perkara Yang
Diselesaikan:
− Perdata
− Pidana
100%
b. Persentase Perkara Yang diselesaikan
Tepat waktu
− Perdata
− Pidana
92%
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:
− Perdata
25%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 24
− Pidana
d. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
− Banding
− Kasasi
− PK
80%
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Dengan Diversi 30%
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Peradilan
95%
2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima
Oleh Para Pihak Tepat Waktu 90%
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Melalui Mediasi 3%
c. Persentase Berkas Perkara Yang
diajukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
95%
d. Persentase berkas Perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
85%
3 Meningkatnya akses
peradilan masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
a. Persentase Perkara prodeo yang
diselesaikan 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan
diluar Gedung Pengadilan (zetting plat) 0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (POSBAKUM)
90%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 25
4 Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata
Yang ditindak Lanjuti Dengan
(Eksekusi)
20%
Adapun anggaran yang tersedia pada Pengadilan Negeri Putussibau kelas II pada
tahun 2018 untuk sub output diatas adalah :
Kegiatan Anggaran
No Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui
sidang diluar gedung pengadilan 0
2
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
ditingkat pertama dan banding secara tepat
waktu
Rp.61.992.000
3 Layanan Pos Bantuan Hukum Rp.24.000.000
4 Perkara peradilan umum yang diselesaikan
melalui pembebasan biaya Perkara Rp.1.500.000
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 26
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
A. CAPAIAN KINERJA.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga
beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:
AKUNTABILITAS
KINERJA
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 27
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(%)
CAPAIAN (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
100% 100% 100%
b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
92% 93,22% 101%
c. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana
25% 47% 188,8%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
80% 92,78% 115,98%
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi
30% 56,25% 187,5%
f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
95% 90,30% 95,05%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
90% 100% 111%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3% 0% 0%
c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
90% 100% 111%
d. Persentase berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
85% 95,34% 112%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 28
waktu 1 hari setelah diputus
3. Meningkatnya akses peradilan masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 0% 0%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
0% 0% 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
90% 100% 111%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
20% 0% 0%
Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,
diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan
Akuntabel
Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntavel di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu:
a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan :
Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa
Perkara Tahun 2017 sebanyak 36 Perkara yang terdiri dari 7 Perkara Perdata
Gugatan dan 28 Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus Anak, dimana pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 data sisa Perkara Tahun 2017
adalah 31 Perkara yang terdiri dari 2 Perkara Gugatan, 28 Perkara Pidana dan 1
Perkara Pidana Khusus Anak, yang menyebabkan jumlah sisa Perkara 2017 berubah
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 29
dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya disebabkan oleh
disidangkannya kembali Perkara Perdata Gugatan tahun 2014 yang telah
diselesaikan melalui Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II,
selanjutya Perkara tersebut memperoleh Putusan dari Tinggat Kasasi yang
memutuskan untuk menyidangkan kembali Perkara tersebut pada tingkat pertama,
adapun Perkara tersebut adalah:
1. 9/Pdt.G/2014/PN.Pts
2. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts
3. 11.Pdt.G/2014/PN.Pts
4. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts
5. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts
hal ini yang menyebabkan terjadi penambahan jumlah sisa Perkara yang ditangani
pada tahun 2018 dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
Adapun penyelesaian sisa Perkara yang ditangani pada tahun 2018 adalah, Perkara
Perdata sebanyak 7 Perkara, Perkara Pidana sebanyak 29 Perkara yang terdiri dari
28 Perkara Pidana Biasa dan 1 Perkara Pidana Khusus anak
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan
sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja
Jumlah Perkara
Perkara yang
diseleaikan Realisasi
Target Pencapaian
I Persentase sisa Perkara yang diselesaikan
7
7
100% 100% 100% - Perdata
- Pidana 29 29 100%
Dari tabel diatas Pada Indikator ini kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sudah
dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi Target pencapaian yang telah ditentukan
Pada tahun 2017 Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Sisa
Perkara yang di diselesaikan adalah 100% dan Mencapai target dan dan memenuhi
pencapaian dari target yang ditentukan, dan pada tahun 2018 Realisasi Pencapaian
Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan juga mencapai 100% dan
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 30
Mencapai target dan memenuhi pencapaian target yang ditentukan
Berikut adalah Grafik perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2018 tentang Capaian
Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Sisa
Perkara yang di diselesaikan adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2017 Realisasi Kenerja Pengadilan Negeri Putussibau pada Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan adalah 100% dan pada Tahun 2018
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara
yang di diselesaikan juga mencapai 100% sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II pada Tahun 2018 menjalankan dengan baik Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara
yang di diselesaikan dengan baik dan dengan pencapaian sangat memuaskan serta
menjaga kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan dari
tahun 2017 hingga 2018
- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Persentase Sisa Perkara Yang
Di Diselesaikan
Pada Indikator Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II menyelesaian kinerja dengan pencapaian 100% pada realisasi dan
capaian pada Indikator Kinerja ini, dan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil
mempertahankan capaian nya yang telah dilaksanaan dengan baik pada tahun
sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dari
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018
Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2017 dan 2018
Capaian
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 31
unsur Pimpinan dan komitmen dari unsur Pihak Terkait dengan Indikator ini Pada
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk menjaga intensitas dan efektifitas
penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.
Walaupun ditengah kurangnya Jumlah Sumberdaya Manusia yaitu terbatasnya
jumlah Majelis Hakim yang disebabkan oleh jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II yang hanya berjumlah 4 orang, Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II dapat menyelesaikan kinerjanya dengan baik dan memuaskan.
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan, yang pada pokok Surat Edaran Tersebut adalah:
− Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan
Perkara tertentu yang penyelesaian Perkaranya memakan waktu lebih dari 5
bulan, maka Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut harus membuat
laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;
• Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam
waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan
keadaan Perkara tertentu yang penyelesaian Perkaranya memakan waktu lebih
dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut harus
membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan
ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;
• Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap Perkara-Perkara
khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan Perkara sesuai
dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data Perkara dalam sistem
informasi manajemen Perkara berbasis elektronik tepat waktu.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 32
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut waktu yang
ditentukan dalam penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat pertama adalah 5
Bulan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
yang harus tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sehingga dalam
penannganan dan penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
harus menjaga ketepatan waktu tersebut.
Jumlah Perkara yang ditangani sepanjang tahun 2018 pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II adalah sebanyak 227 Perkara yang terdiri dari, 36 sisa Perkara tahun
sebelumnya, Perkara Tahun berjalan sebanyak 128 Perkara Pidana Biasa, 7 Perkara
Pidana Khusus Anak, 9 Perkara Perdata Gugatan, 12 Perkara Perdata Gugatan
Sederhana, dan 35 Perkara Perdata Permohonan
Adapun jumlah total Perkara yang di yang ditangani oleh Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:
1. Perkara Pidana
Pada tahun 2018 capaian persentase Penyelesaian Perkara Pidana pada
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang diselesaikan adalah 89,63%
capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase Perkara
pidana yang diselesaikan sebanyak 147 Perkara dan jumlah total Perkara yang
ditangani yang merupakan jumlah total dari sisa Perkara tahun lalu di
bandingkan jumlah Perkara ditangani pada tahun 2018 yaitu 164 Perkara.
Secara keseluruhan jumlah Perkara Pidana yang ditangani dan jumlah
Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada table
berikut ini:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 33
Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Tahun 2018
Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
2. Perkara Perdata
Pada tahun 2018 Pada tahun 2018 capaian persentase Penyelesaian
Perkara Perdata pada Pengadilan negeri Putussibau Kelas II yang
diselesaikan adalah 96,82% capaian tersebut diperoleh dari perbandingan
realisasi persentase Perkara Perdata yang diselesaikan sebanyak 61 Perkara
dan jumlah total Perkara yang ditangani yang merupakan jumlah total dari sisa
Perkara tahun lalu di bandingkan jumlah Perkara ditangani pada tahun 2018
yaitu 63 Perkara
Secara keseluruhan jumlah Perkara Perdata yang ditangani dan jumlah
Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II Tahun 2018
NO BULAN PERKARA YANG MASUK/DITANGANI
PUTUS SISA
1 Sisa tahun lalu 7
2 Januari 9 6 10
3 Februari 2 4 8
4 Maret 12 13 7
5 April 3 1 9
6 Mei 8 7 10
7 Juni 1 2 9
8 Juli 11 6 14
9 Agustus 2 7 9
10 September 3 3 9
11 Oktober 3 5 7
12 November 2 7 2
13 desember - - 2
Total 63 61 2
Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
NO BULAN PERKARA YANG
MASUK/DITANGANI PUTUS SISA
1 Sisa tahun lalu 29 28
2 Januari 8 16 21
3 Februari 10 18 13
4 Maret 13 7 19
5 April 11 7 23
6 Mei 8 20 11
7 Juni 10 6 15
8 Juli 29 1 43
9 Agustus 10 23 30
10 September 7 18 19
11 Oktober 10 16 13
12 November 10 7 16
13 desember 9 8 17
TOTAL 164 147 17
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 34
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan
sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Persentase Perkara :
- Perdata - Pidana - Realisasi Perkara
Yang diselesaikan secara tepat waktu
92 %
96,82% 89,63%
93,22%
101%
Berikut adalah Grafik perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2018 tentang Capaian
Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan tepat Waktu:
No
INDIKATOR PERKARA
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TERGET REALISASI
2017 2018 2017 2018
Perkara Perdata 90% 92% 91,35% 96,82%
Perkara Pidana 90% 92% 83,42% 89,63%
Total Persentase Penyelesaian Perkara
90% 92% ,87% 93,22%
Total Pencapaian Kinerja 96% 101%
Dari perbandingan pencapaian dari Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang
Diselesaikan tepat Waktu diatas, terjadi peningkatan Kinerja Pada Pengadilan Negeri
0
20
40
60
80
100
120
Perdata Pidana Pencapaian
Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 dan 2018
Tahun 2017 Tahun 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 35
Putussibau Kelas II dimana Peningkatan ini sangat siknifikan dari tahun 2017 Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II belum mencapai Kinerja pada Indikator Indikator Kinerja
Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu secara maksimal, pada tahun 2017
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum mampu memenuhi target yang ditentukan
, realisasi kierja pada tahun 2017 adalah sebesar 87% dari target 90% Perkara yang
diselesaikan tepat waktu. Sehingga capaian dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
hanya mencapai 96%
Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau pada Indikator
Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu, Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II menjalankan Kinerjanya dengan sangat baik dimana realisasi kinerja
sebesar 93,22% dari target yang ditentukan sebesar 92% Perkara yang diselesaikan
tepat waktu, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil melebihi target
yang ditentukan pada tahun 2018 dimana capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II mencapai 101%
- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan tepat Waktu
Pada Indikator Persentase Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang
Diselesaikan tepat Waktu, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menyelesaian
kinerja dengan pencapaian 93,22% pada realisasi pelaksanaan kinerja dan
capaian kinerja mencapai 101% pada Indikator Kinerja ini, dan Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II berhasil meningkatkan capaian nya yang telah dilaksanaan
dengan baik pada tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya
penyelesaian Perkara secara tepat waktu hanya mencapai 87% dan pada tahun
2018 meningkat menjadi 93,22% dan melebihi target yang di tentukan pada
Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu, hal ini
dikarenakan komitmen dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan
persidangan dengan ditepkan dan dipatuhinya perencana court calender yang
berlaku pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, hal ini bertujuan untuk
meminimalisir pelasksanaan agenda dalam persidangan berjalan dengan lama
dan tidak tertata, dengan adanya pemberlakuan court calender pada Pengadilan
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 36
Negeri Putussibau Kelas II Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang
Diselesaikan tepat Waktu dapat dilaksanakan dengan baik .
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
a. Peresentase Penurunan Sisa Perkara
Sasaran Persentase penurunan sisa Perkara pada tahun 2018 adalah salah
satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016
tentang Penetapan reviu Indikator Kinerja Utama mahkamah Agung R.I.
Persentase penurunan sisa Perkara ditargetkan 25 %. Penurunan sisa
Perkara adalah jumlah sisa Perkara tahun berjalan dikurangi sisa Perkara tahun
sebelumnya dibagi dengan sisa Perkara tahun sebelumnya yakni sisa Perkara tahun
berjalan Tahun 2018 adalah sebanyak 19 Perkara yang terdiri dari 2 Perkara
Gugatan dan 17 Perkara Pidana, sedangkan sisa Perkara yang ditangani pada tahun
2017 sebanyak 36 Perkara yang terdiri dari 7 Perkara Perdata Gugatan dan 28
Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus Anak, dimana pada Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2017 data sisa Perkara Tahun 2017 adalah 31 Perkara
yang terdiri dari 2 Perkara Gugatan, 28 Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus
Anak, yang menyebabkan jumlah sisa Perkara 2017 berubah dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya disebabkan oleh disidangkannya kembali
Perkara Perdata Gugatan tahun 2014 yang telah diselesaikan melalui Putusan Sela
pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, selanjutya Perkara tersebut
memperoleh Putusan dari Tinggat Kasasi yang memutuskan untuk menyidangkan
kembali Perkara tersebut pada tingkat pertama, adapun Perkara tersebut adalah:
6. 9/Pdt.G/2014/PN.Pts
7. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts
8. 11.Pdt.G/2014/PN.Pts
9. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts
10. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 37
Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi penurunan jumlah sisa Perkara tahun
2018 dan sisa Perkara tahun 2018 dimana tahun 2017 sisa Perkara sebanyak 36 Perkara
sedangkan tahun 2018 sebanyak 19 Perkara
Berikut adalah table pencapaiaan dari Indikator Persentase Penurunan Sisa
Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Presentase Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana
- Tahun 2017 - Tahun 2018
25 % 47,22%
36 19
188,8%
Perbandingan kinerja pada Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara antara tahun
2017 dan tahun 2018, dimana pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
belum berhasil memenuhi target pada Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara dan
pencapaian pada tahun 0% sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II berhasil memenuhi target pencapaian pada Indikator Persentase Penurunan Sisa
Perkara pada realisanya mencapai 188,8%,
0%
50%
100%
150%
200%
capaian Kinerja
Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 38
No
INDIKATOR PERSENTASE PENURUNAN
SISA PERKARA
TERGET JUMLAH SISA PERKARA
2017 2018 2016 2017 2018
20% 25% 22 36 19
Total Persentase Penurunan sisa berkara dari tahun sebelumnya
20% 25% - 0% 47%
Total Pencapaian Kinerja - 0% 188,8%
- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase
Penurunan Sisa Perkara
Pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara, Pengadilan
Negeri Putussibau kelas II telah menjalankan kinerjanya dengan sangat baik dan
bahkan meningkatkan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase
Penurunan Sisa Perkara pada tahun 2018, dimana Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II berupaya meningkatkan ketepatan waktu dan ketepatan dalam hal
penanangan Perkara adapun wujud dari usaha Pengadilan Negeri Putussibau
kelas II ini dengan memberlakukannya konsep persidangan yang terjadwal
dengan baik dalam hal penanganannya dengan adanya Court Calender pada
pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan adanya komitmen dari Majelis Hakim
yang menangani Perkara untuk mewujudkan program one day one minut sehingga
segala konsep baik Berita Acara persidangan dan Putusan tertata dan tertib waktu
dan sesuai dengan Court Calender, dengan adanya program Court Calender
tersebut, membuat Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil menurunkan
jumlah sisa Perkara pada tahun 2018 dan meminimalisir proses Persidangan yang
berlarut larut di karenakan kurangnya kesiapan aparatur yang terlibat dalam
proses persidangan baik dari Intern Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
(Majelis Hakim, Panitra Pengganti) maupun dari ekstern (Jaksa Penuntut Umum).
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II membuat
komitmen dengan menargetkan dalam Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 39
Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK sebesar 80% dan
dalam pelaksanaannya, Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
menangani Perkara dengan jumlah yang akan dirincikan berikut ini:
1. Perkara Pidana
Secara keseluruhan jumlah Perkara Pidana yang ditangani dan jumlah
Perkara Pidana yang ditangani pada tahun 2018 terdiri dari jumlah keseluruhan
Perkara yang terdiri dari sisa Perkara tahun 2017 dan Perkara Pidana yang
ditangani pada tahun 2018, adapun jumlah Perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Tahun 2018
Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Dari data jumlah Perkara Pidana yang ditangani pada data diatas, jumlah
Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sepanjang
Tahun 2018 adalah 164 Perkara dan dari jumlah Perkara yang ditangani
tersebut 146 Perkara telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II, adapun pada tahun 2018 Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II ada 3 Perkara yang mengajukan Banding 3 Perkara yang
Mengajukan Kasasi dan tidak ada Perkara yang mengajukan PK perkara
tersebut adalah sebagai Berikut :
1. 5/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts
NO BULAN PERKARA YANG
MASUK/DITANGANI PUTUS SISA
1 Sisa tahun lalu 29 28
2 Januari 8 16 21
3 Februari 10 18 13
4 Maret 13 7 19
5 April 11 7 23
6 Mei 8 20 11
7 Juni 10 6 15
8 Juli 29 1 43
9 Agustus 10 23 30
10 September 7 18 19
11 Oktober 10 16 13
12 November 10 7 16
13 desember 9 8 17
TOTAL 164 147 17
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 40
2. 41/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts
3. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pts
Dan Perkara Pidana yang mangajukan Kasasi adalah :
1. 5/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts
2. 41/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts
3. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pts
2. Perkara Perdata
Secara keseluruhan jumlah Perkara Pidana yang ditangani dan jumlah
Perkara Pidana yang ditangani pada tahun 2018 terdiri dari jumlah keseluruhan
Perkara yang terdiri dari sisa Perkara tahun 2017 dan Perkara Perdata yang
ditangani pada tahun 2018, adapun jumlah Perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II Tahun 2018
NO BULAN PERKARA YANG MASUK/DITANGANI
PUTUS SISA
1 Sisa tahun lalu 7
2 Januari 9 6 10
3 Februari 2 4 8
4 Maret 12 13 7
5 April 3 1 9
6 Mei 8 7 10
7 Juni 1 2 9
8 Juli 11 6 14
9 Agustus 2 7 9
10 September 3 3 9
11 Oktober 3 5 7
12 November 2 7 2
13 desember - - 2
Total 63 61 2 Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Dari data jumlah Perkara Perdata yang ditangani pada data diatas, jumlah
Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sepanjang
Tahun 2018 adalah 63 Perkara dan dari jumlah Perkara yang ditangani tersebut
61 Perkara telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 41
adapun pada tahun 2018 Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II ada 7 Perkara yang mengajukan Banding 2 Perkara yang Mengajukan
Kasasi dan tidak ada Perkara yang mengajukan PK
perkara tersebut merupakan perkara yang ditangani pada tahun 2014 dan telah
melewati proses proses Persidangan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia atas putusan sela Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan di
sidangkan Kembali sesuai keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, adapun Perkara yang mengajukan Banding tersebut adalah sebagai
Berikut:
1. 4/Pdt.G/2014/PN.Pts
2. 9/Pdt.G/2014/PN.Pts
3. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts
4. 11/Pdt.G/2014/PN.Pts
5. 13/Pdt.G/2014/PN.Pts
6. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts
7. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts
Dan Perkara Perdata yang mangajukan Kasasi adalah :
1. 12 Pdt.G/2014/PN.Pts
2. 17 Pdt.G/2014/PN.Pts
Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,
Banding, Kasasi, dan Pada PK Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dihitung dari
jumalah perkara yang telah diselesaikan pada Pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II yaitu berjumlah 208 Perkara yang terdiri dari 147 Perkara Pidana dan 61 Perkara
Perdata sedangkan jumlah total Perkara yang mengajukan Upaya Hukum adalah 15
Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara Pidana
yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata yang
mengajukan banding, dan 2 Perkara yang mengajukan Kasasi maka dari total
keseluruhan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 193 Perkara.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 42
Adapun Realisasi dan Pencapaian Kinerja dalam Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian%
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Jumlah Putusan
perkara
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
80% 92,78%
208
193
10 5 0
115,98%
Dari data tabel diatas, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada realisasi
kinerjanya Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,
Banding, Kasasi, dan PK mencapai 92,78% dengan demikian Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2018 yaitu 80%
dan capaian atas kinerja Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK mencapai 115,98%.
Perbandingan Perbandingan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK antara tahun 2017 dan
tahun 2018 mengalami penurunan pada capaian kinerja pada Indikator Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK.
Pada tahun 2017 capaian Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
mencapai 128% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 115%, berikut adalah
grafik perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 43
No
Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK
Target Capaian Realisasi
1 2017 75% 96% 128%
2 2018 80% 92,78% 115%
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK
Pada Tahun 2018 Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II telah terpenuhi dan melebihi target yang ditentukan yaitu 80%
pada tahun 2018, pada capaian kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
pada tahun 2018 mencapai 115%, keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan
wujud dari manajerial pelaksanaan persidangan yang dilakukan oleh unsur yang
berkaitan dengan persidangan dalam pelaksanaan persidangan mengenai waktu
dan ketepatan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang
menangani Perkara, selain itu juga program yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan berbagai macam pelatihan hukum serta diklat yang
bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya Hakim yang
105
110
115
120
125
130
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK:
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 44
bertugas memutus suatu perkara, pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
program yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai
macam pelatihan hukum serta diklat selalu di ikuti oleh Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dengan usulan usulan peserta diklat yang diajukan oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, selain itu factor intern berupa fasilitas
perpustaaan merupakan penunjang bagi Hakim yang bertugas di Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II, demi menggali pertimbangan hukum dan putusan
yang akan di buat dengan ketersediaannya materi-materi kajian hukum dan
Jurisprodence yang tersedia pada perpustakaan Pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II guna menunjang pemahaman dan kajian untuk mewujudkan
kepastian hukum atas putusan-putusan yang menjadi Produk Hukum Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
Sasaran Indikator Kinerja Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Secara Diversi pada tahun 2018 adalah salah satu hasil reviu
Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09
November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung R.I
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menangani 16
Perkara Pidana Anak dimana pada Perkara Pidana Khusus Anak tersebut 9
Perkara diselessaikan secara diversi, pada persentase pencapaai kinerja Indikator
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi, Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II menetapkan Target sebesar 30%, maka jumlah
realisasi pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan
Secara Diversi sebesar 56,25% sedangkan capaian kinerja yang berhasil
dilaksanakan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 187,5% berikut
adalah tabel data pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Secara Diversi:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 45
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
(%)
1. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- jumlah perkara anak yang dislesaikan secara diversi
- Jumlah perkara pidana anak
30 % 56,25%
9
16
187,5 %
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Persentase Perkara Pidana
Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil
memenuhi target yang ditentukan dan juga menyelesaikan kinerja Indikator Persentase
Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dengan sangat baik sehingga
pencapapain kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 187,5%
Selain dapat memenuhi target dan melaksanakan kinerja dengan baik Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II juga berhasil meningkatkan kinerja pada Indikator Persentase
Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dari tahun 2017 dimana pada
tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melaksanakan Indikator Persentase
Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dengan realisasi pelaksanaan
kinerja sebesar 21% dari target 25% yang ditentukan dan dengan pencapaian sebesar
84% dengan demikian pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau kelas II belum
berhasil memenuhi target kinerja yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2018
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah melaksanakan Kinerja pada Indikator
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi melebihi dari target
yang ditentukan , berikut adalah grafik perbandingan kinerja pada Indikator Persentase
Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II antara tahun 2017 dan 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 46
No
Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Secara Diversi
Target Realisasi Capaian
1 2017 25% 21% 84%
2 2018 30% 56,25% 187,5%
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Persentase Perkara Pidana
Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah Berhasil memenuhi capaian
dari kinerja Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara
Diversi dengan sangat baik, hal ini dikarenakan meningkatnya kemampuan dari
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dengan lebih meningkatnya
kemampuan dalam menangani Perkara Pidana Anak dimana meningkatnya
jumlah hakim yang telah mengikuti diklat mengenai Perkara Pidana Anak sehingga
pencapaian Kinerja pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Secara Diversi dapat meningkat dan memenuhi target kinerja yang
ditentukan.
0
50
100
150
200
Capaian
Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 47
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Sasaran Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan tahun 2018 adalah salah satu hasil reviu Indikator Kinerja yang telah
disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor
192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melakukan Penyusunan Index
Kepuasan kepada responden para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dengan Rincian sebagai berikut, jumlah responden yang di survey
adalah sebanyak 100 orang hasil dari survei tersebut, Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II memperoleh tingkat kepuasan sebanyak 90,30% dengan katogori sangat baik,
namun belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 95% sehingga pencapaian
yang dilaksanakan sebesar 95,05% Perhitungan tersebut berdasarkan pada hasil
Analisa terhadap 9 (Sembilan) ruang lingkup.
Adapun data pencapaian kinerja pada Indikator Index Responden Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II adalah:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
95 % 90,30%
95,05%
Adapun capaian kinerja pada indikator Indikator Index Responden Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Putussibau
berhasil di tingkatkan secara siknifikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 48
sebelumnya hanya mencapai 74,92% dan pada tahun 2018 adalah 90,30% berikut
adalah grafik perbandingan realisasi dan pencapaian Indikator Index Responden
Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2017 dan tahun 2018
No
Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Secara Diversi
Target Realisasi Capaian
1 2017 90% 74,92% 82%
2 2018 95% 90,30% 95,05%
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Index Responden Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Pada indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum dapat memenuhi target yang
ditentukan, yaitu sebesar 95% dari seluruh dari 100 responden yang disurvei, akan tetapi
pada realisasinya Pengadilan negeri Putussibau Kelas II berhasil memperoleh Index
kepuasan dari masyarakat pencari keadilan sebesar 90,30%, realisasi ini dapat menjadi
tolak ukur bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah di jalan kan
dengan baik, selain itu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil meningkatkan
index kepuasan masyarakat pencari Keadilan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 74%
peningkatan index kepuasan masyarakat pencari keadilan ini sangat signifikan karena
mencapai 16,30% peningkatan, dari tahun lalu.
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada tahun 2018 telah berbenah dan
membenahi rungang lingkup yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat,
diantaranya upaya meningkatkan fasilitas pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) sehingga masyarakat pengguna pelayanan pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II dapat dilayani dengan prima, selain itu aspek edukasi dan pengawasan yang
dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga
memegang andil dalam meningkatnya pola pelayanan prima dengan petugas yang
cekatan dan sigap melayani masyarakat pencari keadilan, selain itu petugas PTSP juga
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 49
dituntut untuk menerapkan pola pelayanan yang mengedepankan prinsip 3S (senyum,
sapa, salam) serta adanya moto Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, yaitu PASTI
(Professional, Amanah, Sopan santun, Tepat waktu dan Ikhlas)
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Peyelesaian Perkara
Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara di atas memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu:
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Sasaran Kinerja Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun
2018 adalah salah satu hasil reviu Indikator Kinerja yang telah diseuaikan dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016
tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung R.I.
Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ditargetkan
90%. Prsentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah jumlah isi
putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dibagi dengan Jumlah putusan yang
terdiri dari Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 208
Perkara sedangkan jumlah Perkara yang telah di putus pada tahun 2018 adalah 208
Perkara, dengan demikian jumlah realiasasi kinerja pada Indikator Kinerja Presentase Isi
Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%.
Berdasarkan data diatas maka jumlah capaian kinerja pada Indikator Kinerja
Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu dapat dilihat pada
tabel berikut:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)
1. Presentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
- Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
- Jumlah Putusan
90 % 100%
208
208
38.810
111 %
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 50
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil menjalankan Kinerjanya
pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat
Waktu dengan sangat baik dan berhasil menyelesaikan target yang telah ditentukan yaitu
sebesar 90%, selain itu, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil
mempertahankan kinerjanya pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu dimana tahun 2017 Pengadilan negeri Putussibau
Kelas II pada realiasasi kinerjanya mencapai 100% dan capaian kinerja pada Indikator
Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu mencapai
111% dan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga menyelesaikan
kinerjanya dan berhasil merealisasi kinerjanya sebesar 100% dan melampaui target
sebesar 90% dan berhasil menyelesaikan capaian kinerja pada Indikator Kinerja
Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu sebesar 111%
No Presentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Target Realisasi Capaian
1 2017 90% 100% 111%
2 2018 90% 100% 111%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat
Waktu
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 51
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan
Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak
Tepat Waktu, keberhasilan pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memenuhi dan
menjalankan kinerja nya sesuai target yang ditentukan bertolak ukur pada telah
tertatanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada bagian yang berkaitan dengan
persidangan baik dari bagian Kepanitraan, maupun Hakim, telah meiliki batas waktu
maksimal pelaksanaan setiap kegiatan dalam pelaksanaan persidangan, dimana pada
setiap bagian tersebut menjalankan tupoksinya sehingga hambatan yang menyebabkan
terlambatnya putusan diterima oleh para pihak dapat diminimalisir bahkan ditiadakan,
selain itu adanya pengawasan yang dijalankan dalam meningkatkan kualitas ketepatan
waktu pelaksanaan setiap tupoksi atas SOP yang berkaitan dengan Persidangan dan
penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Ditargetkan 3 %. Prsentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi terdiri dari jumlah
perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang
dilakukan Mediasi sebanyak 26 perkara yang terdiri dari 14 Perkara Gugatan dan 12
perkara Gugatan Sederhana sehingga realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0%, berikut adalah tabel capaian
kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Melalui Mediasi:
No. Indikator Kinerja Targe
t
Realisasi Pencapaian(%)
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- jumlah perkara yang dilakukan Mediasi
3 % 0%
0
26
43
0 %
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 52
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Adapun Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah berjalan
dengan baik, namun belum memenuhi target hal ini dikarenakan berbagai aspek baik
internal maupun eksternal dimana pada faktor intern, kurang tersedianya Hakim yang
telah bersertifikat sebagai Hakim Mediator, dimana pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II hanya tersedia 2 tenaga Hakim yang telah bersertifikat Hakim Mediator, faktor
ekstenal berkaitan dengan tidak adanya etikat dari para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan Perkara yang sedang dijalaninya dengan cara berdamai.
c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Tepat
Lengkap Dan Tepat Waktu
Sasaran Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan
Tepat Waktu pada tahun 2018 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah
disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menargetkan Indikator
Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap
dan tepat waktu ditargetkan 95 %. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu adalah jumlah berkas perkara yang
diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dibagi dengan jumlah
berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang terdiri
dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
secara lengkap dan tepat waktu.
Pada tahun 2018 Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum adalah 15
Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara Pidana
yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata yang
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 53
mengajukan banding, dan 2 Perkara yang mengajukan Kasasi, sedangkan berkas
perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah
15 Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara
Pidana yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata
yang mengajukan banding, dan 2 Perkara Kasasi, adapun jumlah realisasi dan capaian
kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian(%)
1. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu
- jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap
- jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
95 %
100
15
15
105%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada
tahun 2018 realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn
Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dalam realisasinya berhasil
mencapai kinerja 100% dengan demikian pada pencapaian Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II mencapai 105% karena realisasi kinerjanya Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II berhasil melampaui target 95% pada tahun 2018.
Pencapaian pada tahun 2018 merupakan wujud menjalankan kinerja yang akuntabel
dalam melaksanakan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn
Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dimana pada tahun 2017
pengadilan egeri Putussibau Kelas II berhasil memenuhi realisasi Kinerja pada indikator
kinerja ini dengan realisasi sebesar 100% adapun perbandingan capaian kinerja Indikator
Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat
Waktu antara tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 54
No
Persentase Perkara Yang Diajuakn
Banding, Kasasi, PK, Secara
Lengkap Dan Tepat Waktu
Target Realisasi Capaian
1 2017 90% 100% 111%
2 2018 95% 100% 105%
Pada diagram dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II pada tahun 2017 dan tahun 2018 berhasil melampaui target yang telah
ditentukan walaupun pada capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan dari
tahun 2017, dimana pada tahun 2017 Pencapaian yang berhasil di capai adalah sebesar
111% dan tahun 2018 hanya mencapai 105% hal ini disebabkan oleh Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II meningkatkan target pada Indikator Persentase Perkara Yang
Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu pada tahun 2018
menjadi 95% dimana pada tahun 2017 target yang ditentukan hanya 90% hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
dimana dengan meningkatnya target maka akan meningkatkan kinerja yang akan
dijalankan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
102
104
106
108
110
112
Capaian
Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 55
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu
Keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator
Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakan Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan
Tepat Waktu mencapai 100% dengan kata lain tidak ada berkas perkara Banding, Kasasi
dan PK yang terlambat atau melewati waktu yang telah ditentukan, dalam perencanaan
pelaksanaan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK,
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu ini Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II selalu
berpedoman kepada Standar Oprasional Prosedur (S.O.P) yang ada pada bagian
kepanitraan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, karena dengan terlaksananya SOP
sesuai dengan ketentuan maka penyelesaian kinerja dalam hal kelengkapan dan
penyampaian berkas Banding, Kasasi, dan PK dapat di optimalisir ketepatan dan
kelengkapan berkas tersebut serta adanya pengawasan dan kordinasi dari Panitera
pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang pada setiap bulannya mengadakan rapat
Kordinasi dengan Panitra Muda Bagian agar selalu menjaga komitmen pelaksanaan SOP
pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Khususnya SOP kepanitraan berjalan
dengan baik .
d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat
Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setalah Diputus
Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di
Akses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari ditargetkan 85%. Dalam hal ini perkara yang
menjadi perkara yang menarik perhatian di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menitik
beratkan pada Perkara Narkotika dan Pidana Khusus Lingkungan Hidup, dimana wilayah
hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II secara geografis terletak pada daerah
bagian perbatasan dimana merupakan akses point peredaran Narkotika Dan Obat-
Obatan Terlarang dari dan menuju Negara lain sehingga masalah Narkotika Dan Obat-
Obatan Terlarang menjadi perhatian khusus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II, selain itu daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan wilayah
hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sangat kaya dan banyak terdapat
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 56
ekosistem, kekayaan alam berupa hasil hutan, serta keaneka ragaman hayati yang
dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun internasional sehingga yang
menjadi perhatian oleh masyarakat adalah perkara narkotika dan Perkara Pidana Khusus
Lingkungan Hidup. Adapun jumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat pada
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Narkotika 24
2 Pengerusakan Hutan/Ilegal Loging 18
3 Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar 1
TOTAL 43
Jumlah total Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang ditangani
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 43 perkara dimana 43 Perkara tersebut
telah diputus oleh Majelis Hakim yang bertugas menangani perkara Tersebut.dimana 41
Perkara diupload dan dipublikasi tepat waktu atau dalam waktu 1 hari atau 1x 24 jam
sejak putusan dibacakan.
Yang menjadi Media Publikasi atas putusan dari setiap perkara yang ditangani
oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja Persentase Berkas
Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam
Waktu 1 Hari adalah:
1. Website Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II
Adapun realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara
Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu
1 Hari adalah sebagai berikut:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 57
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
- Jumlah putusan perkara Narkotika dan Pidana Khusus Lingkungan Hidup yang diupload tepat waktu
- Jumlah Putusan Yang Menarik Perhatian
85 % 95,34%
41
43
0
112%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Ngeri Putussibau Kelas II telah
menjalankan tugas dan kinerjanya pada indicator kinerja Persentase Berkas Perkara
Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu
1 Hari dengan sangat baik dan memenuhi dan melampaui target yang telah ditentukan
pada realisasi kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II mencapai 95,34%
dimana hasil ini diperoleh dari jumlah putusan perkara yang menarik perhatian yang telah
terupload dengan tepat waktu (1 Hari) sebanyak 41 perkara, dari 43 perkara yang telah
diputus adapun perkara yang melebihi batas waktu yang ditentukan adalah 2 perkara.
Dari jumlah realisasi diatas maka jumlah capaian kinerja pada indicator kinerja
Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses
Secara Online Dalam Waktu 1 Hari adalah 112%
Adapun capaian pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Menarik
Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari pada
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, dimana
pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada realisasinya hanya
mencapai 85% dan pada capaian kinerja hanya mencapai 106% dari target yang
ditentukan sebesar 80%, berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan capaian
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam indikator kinerja Persentase Berkas
Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam
Waktu 1 Hari tahun 2017 dan tahun 2018:
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 58
No
Persentase Berkas Perkara Yang
Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online
Dalam Waktu 1 Hari
Target Realisasi Capaian
1 2017 80% 85% 106%
2 2018 85% 95,34% 112%
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Berkas
Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara
Online Dalam Waktu 1 Hari
Jumlah putusan yang menarik perhatian dan telah dipublikasi secara online dalam
waktu 1 hari pada tahun 2018 sebanyak 41 Perkara, sedangkan jumlah putusan yang
menarik perhatian masyarakat pada tahun 2018 adalah 43 perkara dimana 2 perkara
melebihi waktu 1 hari publikasi dimana masalah ketersediaan jaringan internet yang
memadai pada wilayah kabupaten Kapuas Hulu masih menjadi kendala yang harus
dihadapi oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, akan tetapi Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II mampu menjawab tantangan ini dengan memenuhi target
Pencapaian pada indicator kinerja ini adapun faktor penentu yang menjadi wujud dari
terlaksananya indicator kinerja ini dengan baik pada Pengadilan Negeri putussibau Kelas
II adalah aspek pengawasan dengan ditetapkannya Hakim pengawas SIPP dan
102
104
106
108
110
112
capaian
Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses
Secara Online Dalam Waktu 1 Hari
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 59
pengawas SIPP yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dimana petugas ini memberi kan laporan dan mengkordinasikan
masalah penginputan dan upload serta publikasi putusan dengan Ketua Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II serta unsur pimpinan yang terkait guna meminimalisir
keterlambatan dalam publikasi putusan.
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa
Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan Secara Cuma-Cuma dengan dibiayai
oleh Negara melalui DIPA Pengadilan, yang berhak mengajukan Gugatan/Permohonan
berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin)
secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu
membayar biaya perkara
Adapun perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan
Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti:
1. Gugatan cerai
2. Gugatan hutang piutang
3. Gugatan tanah
4. Permohonan penetapan pengakuan anak diluar perkawinan
5. Permohonan Pengangkatan anak
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memperoleh DIPA untuk
penanganan Perkara secara Prodeo sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
Rupiah) dengan target penanganan perkara Prodeo sebanyak 2 Perkara dengan target
kinerja sebesar 100%,
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 60
Akan tetapi pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak menerima
Pengajuan permohonan Perkara secara prodeo oleh masyarakat sehingga realisasi
kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 0% sehingga capaian kinerja pada
indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 0%
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
(%) 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara prodeo
100 % 0% 0 0
0 %
− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Prodeo yang Diselesaikan
Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan tahun
2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak berhasil memenuhi target yang
telah ditentukan yaitu sebesar 100% dengan target Penanganan Perkara Prodeo
sebanyak 2 Perkara, adapun factor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah
tidak adanya masyarakat yang mengajukan Gugatan/Permohonan secara prodeo.
Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melalui Panitera
muda bagian Perdata dan staf selalu memberikan Informasi mengenai penanganan
perkara secara prodeo kepada masyarakat yang mengajukan perkara Perdata pada
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II akan tetapi tidak ada masyarakat yang
mengajukan Gugatan/Permohonan secara Prodeo
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zeting Plat)
ditargetkan 0%. Hal ini dikarenakan bangunan khusu Zeting Plat Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dalam Keadaan Rusak Berat, sehingga tidak ada Perkara yang
diselesaikan di Luar Gedung Utama Pengadilan,
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 61
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan
0 % 0%
0
0
0 %
− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan
Ketidak berhasilan pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar
Gedung Pengadilan disebabkan oleh bangunan zetingplat Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II mengalami rusak berat dan tidak ketersediaannya anggaran perbaikan untuk
merenovasi bangunan tersebut, bangunan zetingplat Pengadilan negeri Putussibau
Kelas II terakhir kali di renovasi pada tahun 1987 setelah itu tidak pernah di renovasi lagi
sehingga bangunan tersebut mengalami rusak parah.
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Hukum (Posbakum)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
(POSBAKUM) ditargetkan 90 %. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Hukum adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Hukum dibagii dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
terdiri dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan
POSBAKUM adalah sebanyak 7 Perkara Pidana, pelayanan hukum tersebut berupa
pendampingan Penasehat hukum pada Perkara Pidana tersebut.
Adapun jumlah realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) diperoleh dari jumlah
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
(POSBAKUM) yang dilayani, sehingga realisasi pelaksanaan kinerja pada indikator
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 62
kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
(POSBAKUM) adalah 100% dengan pencapaian sebesar 111%.
Jumlah realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
(%)
1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
90 % 100% 7
7
111%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
melaksanakan kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) secara maksimal dan telah
memberikan pelayanan secara prima pada masyarakat pencari keadilan yang masuk
kategori miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM)
Adapun faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) ini
adalah telah tersedianya layanan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II dengan dasar hukum kesepakatan pada 1 (satu) orang tenaga penasehat hukum
yang hadir pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sesuai dengan jadwal pelayanan
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 63
hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian, selain itu faktor lainnya adalah
ketersediaan dana dari anggaran DIPA pada Pengadilan Negeri Putussibau yang
diperuntukkan untuk pelayanan POSBAKUM tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua
puluh empat juta Rupiah)
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
a. Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menargetkan 20% pada
Indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi) adapun jumlah perkara perdata yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebanyak 24 Perkara yang terdiri dari 12
Perkara Gugatan dan 12 Perkara Gugatan sederhana, adapun jumlah Putusan yang
telah berkekuatan Hukum Tetap adalah sebanyak 15 Perkara yang terdiri dari 3
Perkara Gugatan dan 12 perkara Gugatan sederhana hal ini dikarenakan pada tahun
2018 jumlah perkara Perdata yang yang mengajukan upaya hukum Banding
sebanyak 7 Perkara dan Kasasi sebanyak 2 Perkara
Pada tahun 2018 tidak ada Putusan perkara yang ditindak lanjuti
(dieksekusi) atau dengan kata lain realisasi pada indikator kinerja Persentase
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 0%
sehingga pada pencapaian kinerjanya pengadilan Negeri Putussibau Kelas Ii tidak
memenuhi target yang ditentukan adapun data dari indikator Persentase Persentase
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti
- Jumlah putusan perkara yang sudah BHT
20 % 0%
0
15
0%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 64
Jumlah capaian kinerja pada indikator kinerja ini mengalami Penurunan dari tahun
2017 dimana pada tahun 2017 jumlah realisasi kinerja pada indikator kinerja
Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
mencapai 8% persen dari 15% yang ditargetkan sehingga jumlah capaian kinerja
pada indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 53%, jumlah penurunan ini dapat dilihat dari
grafik perbandingan berikut ini:
No
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Target Realisasi Capaian
1 2017 15% 8% 53%
2 2018 20% 0% 0%
− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Putusan
Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Adapun faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II dalam Pencapaian pada indikator kinerja ini adalah tidak adanya
permohonan eksekusi dan juga masih adanya upaya hukum pada sebagian putusan
perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.
0%
20%
40%
60%
Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
2017 2018
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 65
B. REALISASI ANGGARAN.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,dan
Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang.
Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah
menyelesaikan tanggung jawab beserta laporan keuangan sesua dengan aturan.
Adapun seluruh capaian tujuan tersebut bisa digambarkan dengan analisis
keuangan sebagai berikut:
1. Pengiriman Laporan Keuangan melalui SAIBA (Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis Akrual)
Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah mengirimkan laporan keuangan
berupa LPJ bendahara pengeluaran Dipa 01 dan Dipa 03 serta LPJ bendahara
pengeluaran melalui aplikasi SAIBA.
2. Prosentase (%) penyerapan Anggaran
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II Tahun 2018, Nomor: DIPA-005.01.2.400194/2018 dan
Nomor. DIPA-005.03.2.400195/2018 serta laporan Realisasi Anggaran (LRA)
SAIBA Bulan Desember 2018, pagu dan realisasi anggaran perprogram
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:
NO. PROGRAM ALOKASI REALISASI S/D 31 DESEMBER 2017
PROSENTASE (%)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp.2.997.578.000 Rp.2.932.523.215 98,49%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 66
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp.55.000.000 Rp.53.630.000 97,51%
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp.87.492.000 Rp.81.563.380 93,22%
Sedangkan rincian berdasarkan unit organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI (DIPA 01) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.032.578.000,- dengan rincian:
NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE
1. Belanja Pegawai Rp.2.125.698.000 Rp.2.115.660.828 99,53%
2. Belanja Barang Rp.851.888.000 Rp.810.862.307 95,89%
3. Belanja Modal Rp.55.000.000 Rp.53.630.000 97,51%
Untuk Unit Organisasi Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
(DIPA 03) Pengadilan Negeri putussibau mendapatkan Pagu Anggaran
Sebesar Rp.87.492.000,-rinciannya sebagai berikut:
3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung RI
Pada Tahun 2018 Penerimaan bukan pajak yang disetor ke kas negara oleh
Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk DIPA 01 sebesar Rp.5.482.476,-
sedangkan untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp. 9.984.700,-
4. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Kantor
Dalam DIPA tahun 2018 telah tersedia anggaran untuk penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp.851.888.000,-, seluruh
pagu dalam anggaran ini direalisasikan sebesar Rp.816.862.387. (95,89%),
dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan.
NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE
1. Belanja Barang Rp 87.492.000 Rp. 81.563.360 93,22%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 67
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Putussibau Kelas
II Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat
dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan,
namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan
untuk tahun 2019.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian
kinerja di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas IIpada tahun 2018 diuraikan sebagai
berikut:
1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah
tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan
tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku
dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.
Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada
tahun 2018 adalah:
• Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi
telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum
memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
Penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun
2017 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2018 dan telah memenuhi target.
P E N U T U P
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 68
• Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II tahun 2018 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah
mencapai target.
• Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja
tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat
proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan
tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau
hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II diantaranya :
• Kurang memadainya jumlah Hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri
Putussibau Kelas II dimana Jumlah hakim yang bertugas pada Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II adalah 4 Orang tenaga Hakim yang terdiri dari 1
Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan 1 orang Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Putussibau kelas II dimana dari jumlah tersebut hanya
dapat membentuk 2 majelis hakim pada setiap penanganannya dari 2 majelis
hakim tersebut pelaksanaan dirasa tidak maksimal karena 2 Majelis hakim
tersebut tidak dapat menangani perkara dalam waktu bersamaan
• Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun
2018 belum terealisasi seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan
hukum dari pihak-pihak berperkara.
• Sarana jaringan internet di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak
memadai, hal ini dikarenakan ketersediaan jaringan Internet di Kabupaten
Kapuas Hulu masih sangat terbatas, hal ini memperlambat kinerja
Pengadilan Negeri Putussibau kelas II dalam hal Publikasi dan keterbukaan
informasi melalui website
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 69
B. SARAN - SARAN
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar
atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi
kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:
• Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya
sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
• Melakukan koordinasi dengan semua elemen pegawai dan pimpinan agar
meningkatkan kinerjanya.
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 70
Daftar Lampiran
• Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Putussibau
• Matrik Reviu Kedua Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019
• Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri putussibau Kelas II tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2017
LAMPIRAN - LAMPIRAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata - Pidana
Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Catatan :
• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara:
- Perdata - Pidana
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara yang ada x 100%
Tn.1− Tn
Tn.1 x 100%
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
• Banding
• Kasasi
• PK
Catatan :
• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
• Banding
• Kasasi
• PK
Catatan :
• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Catatan:
Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
a. Persentase Isi Putusan
Yang Diterima Oleh para
pihak Tepat Waktu
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi
Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%
x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu
Jumlah Putusan
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi
Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Jumlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang di upload tepat waktu
umlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang diputus
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Catatan :
• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%
x 100%
Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo x 100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
x 100%
x 100%
• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Catatan :
• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
x 100%
x 100%
MATRIK REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II
NO
Tujuan
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA STRATEGIS
Uraian Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Program Kegiatan Indikator
Kegiatan
Target Anggaran
1 Terwujudnya Proses
Peradilan Yang pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase penurunan
sisa perkara : - Perdata - Pidana
d. Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
100%
90%
20%
75%
100%
92%
25%
80%
100%
94%
30%
85%
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
• Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
-
-
• Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan
100%
92%
25%
80%
Rp.61.992.000
- PK e. Persentase Perkara
Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
-%
-%
-%
-%
25%
90%
30%
95%
35%
100%
Manajemen
Peradilan Umum
-
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
banding secara tepat waktu
30%
95%
2 Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat
- %
-%
- %
- %
- %
-%
- %
- %
90 %
2%
90%
80%
90 %
3%
95 %
85 %
90 %
4%
100 %
90 %
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
Program
Peningkatan
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
-
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
• Perkara
Peradilan
Umum yang
diselesaikan
ditingkat
pertaa dan
banding
secara tepat
waktu
• Perkara
Peradilan
Umum yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
banding
90%
3%
95%
85%
Rp.7.000.000
Rp.3.700.000
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Manajemen
Peradilan Umum
secara tepat
waktu
-
3 Meningkatnya akses
peradilan masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari
Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- %
- %
- %
- %
- %
- %
100%
0%
85 %
100%
0 %
90 %
100%
0 %
95 %
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
• Perkara
peradilan
umum yang
diselesaiaka
n melalui
pembebasan
biaya
perkara
• Jumlah
Perkara
yang
diselesaikan
melalui
sidang diluar
gedung
pengadilan
• Jumlah
Pelaksanaan
Pos Bantuan
Hukum
100%
0%
90%
Rp.1.500.000
-
Rp.24.000.000
4 Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- %
- %
15%
20%
25%
- - - 20%
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
NOMOR: W17-U7/72/KP.04.5/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II TAHUN 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 pada tanggal 12 November 2018 Tentang Penyampaian LKJiP Tahun 2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W17-U/2511/OT.01.2/12/2018 pada tanggal 26 Desember 2018 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 Dan Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
c. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
d. Bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2986 Tantang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor:13 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kepanitraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II;
Memperhatikan : Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 pada tanggal 12 November 2018 Tentang Penyampaian LKJiP Tahun 2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
Pertama : Menunjuk yang Namanya terlampir dalam Surat Keputusan Ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2018;
Kedua : Tim kerja Menjalankan Tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan dengan baik penuh tanggung jawab
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Salinan:
Arsip
Lampiran :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II NOMOR : W17-U7/72/KP.04.5/I/2019 TANGGAL : 8 Januari 2019
NO NAMA /NIP JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Saputro Handoyo,S.H.,M.H. Nip. 19780911 200212 1 002
Ketua Pengadilan Negeri Putussibau
Kelas II Pelindung/Penasehat
2 Ali Rahman S.H,M.H
Nip.19690804 199003 1 005 Panitera
Koordinator Administrasi Teknis
3 Petrus Dobai
Nip. 19620105 1988503 1 001 Sekretaris
Koordinator Administrasi Umum
4 Ahmad Fahri,S.H
Nip.19900202 201403 1 002 Ka.Sub.Bag.PTIP Sekretaris
5 Retno Wardani , S.H
Nip.19880330 201101 2018 Pan.Mud.Pidana Anggota
6 Gincai
Nip.19700224 199003 1 001
Pan. Mud Perdata Anggota
7 Jutinianus,S.H.
19830701 200805 1 001 Pan.Mud Hukum Anggota
8 I.Putu Sudiartha
19691227 199303 1 003 Ka.Sub. Bag Umum
dan Keuangan Anggota
9 Abdul Aziz , S.H
Nip.19840130 201212 1 001
Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan
Ortala Anggota