KATA PENGANTAR - pn-balebandung.go.id · KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Pengadilan Negeri

Bale Bandung Kelas 1A yang merupakan LKJIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-

2019. Dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor:

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian

LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang

diberikan, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Rencana

Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah

Agung R.I. yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kriteria pelaporan akuntabilitas instansi

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Bale Endah, 28 Januari 2019

KETUA

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH.

NIP. 196709151992121002

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Bale Bandung

Kelas 1A Tahun 2018 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian

kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam satu tahun

terakhir, yakni tahun 2018. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian

informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat

yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999

tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut

secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23

Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI No. 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal pada

pokok surat.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tahun 2018 berupaya

meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang

disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan.

Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal

dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-5

Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menetapkan 6 (Enam)

sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam

sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator

kinerja dan 18 target kinerja.

iii

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2018 merupakan pencapaian

atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tahun 2018,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan selama tahun 2018 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan

Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang sudah terlaksana dengan baik dan

sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah

dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi

umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun

2018 Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bale

Bandung adalah sebesar 116,22 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perdata

95% 100 % 105,26 %

Pidana 98% 100 % 105,04 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perdata 100 % 96,72 % 96,72 %

Pidana 100 % 99,71 % 99,71 %

c. Persentase penurunan sisa perkara:

Perdata

Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %

96,72 %

99,71 %

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

PK

95%

98%

99%

93,85 %

97,16 %

99,27 %

98,78 %

99,14 %

100,03 % e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara

Diversi

5 % 74,07 % 1481,4 %

iv

Sasaran Strategis I


a. Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

82 % 91,69 % 111,81 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I 226,75 %

Sasaran Strategis II

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak

Tepat Waktu 100 % 100 % 100 %

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 5 % 7,79 % 155,8 %

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 % 100 % 100 %

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari setelah diputus

100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II 113,95 %

Sasaran Strategis III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0 % 0 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan

100 % 100 % 100 %

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum)

100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III 66,66 %

v

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV 100 %

Sasaran Strategis V

Meningkatnya kualitas pengawasan


a. Jumlah pengawasan biaya perkara 100 % 100 % 100 %

b. Jumlah pengawasan keuangan Dipa 100 % 100 % 100 %

c. Jumlah pengawasan administrasi umum 100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V 100 %

Sasaran Strategis VI

Meningkatnya kualitas SDM


a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi

Umum 100 % 80 % 80 %

b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis 100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V 90 %

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………......... iv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………......... vi

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………........ vii

DAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………… viii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang …………………………………………………………........ 1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi ……………………………………… 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 5

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 …………………………………... 5

B. Rencana kinerja Tahun 2018 ……………………………………………... 8

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………………………......... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………. 13

A. Capaian Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………… 13

B. Realisasi Anggaran …………………………………………………………. 35

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. 39

LAMPIRAN …………………………………………………………………………... 42

vii

Tabel Keterangan Hal

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2018 8

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 10

3.1 Pengukuran Kinerja 13

3.2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

16

3.3 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 17

3.4 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 18

3.5 Persentase penurunan sisa perkara 19

3.6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding 19

3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 20

3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

20

3.9 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 21

3.10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 22

3.11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 23

3.12 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak 24

3.13 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 25

3.14 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan

PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

26

3.15 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

perkara diputus

27

3.16 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan

Terpinggirkan

28

3.17 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 29

3.18 Perkara yang diselesaikan di luar gedung 30

3.19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

30

3.20 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 31

3.21 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

(SDM)

32

3.22 Meningkatnya kualitas SDM 34

3.23 Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial 34

3.24 Pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial 34

3.25 Realisasi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 35

3.26 PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 36

3.27 PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 03 38

DAFTAR TABEL

viii

Grafik Keterangan Hal

3.1 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara Tahun 2016-2018

23

3.2 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan

Terpinggirkan Tahun 2016-2018

28

3.3 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun

2016-2018

31

DAFTAR GRAFIK

1

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A merupakan salah satu unit

organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan

peradilan diwilayah hukum Kabupaten Bandung.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung

kelas 1A tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai

keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik, baik secara teknis maupun

dalam kegiatan operasional.Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan

keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur

peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga para birokrat yang ada di

Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik

(good governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu

tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang

telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang

disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan

sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan

hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan

kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan

kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri

Bale Bandung kelas 1A dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses

BAB I

PENDAHULUAN

2

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan

tingkat kinerja yang dicapainya.

Program Pengadilan Negeri Bale Bnadung diprioritaskan pada program-

Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap

pengadilan.

Adapun program-program Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang

disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A adalah

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

memuat langkah-langkahyang berupa program-program untuk segera

dilaksanakan dalam tahun 2018 yang memiliki dampak besar untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A.

Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja,

maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui

suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target

kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka

penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

tahun 2018 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan

keuangan yang telah dilaksanakan

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

B.1 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A sebagai salah satu kekuasaan

kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai Kedudukan dan

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut

3

menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan

Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan

dapat memberikan keterangan,pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2) nya

menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan

51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undang”.

B.2 Fungsi Pengadilan Negeri Bale Bandung

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A antara lain:

• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan

pengadilan dalam tingkat pertama.

• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan.

• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Muda, Kasubag, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan

serta pembangunan.

• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengakapan).

• Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur

4

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional

dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang

jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer

untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan

menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai

dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari

keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan

karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan

kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna

mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2015 - 2019

merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bale

Bandung kelas 1A dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivas dan

efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A dibuat

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah diselaraskan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

6

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sehingga

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan Dokumen yang

sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan

Negeri Bale Bandung kelas 1A.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A. Visi merupakan gambaran

mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan

tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan

pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Bale

Bandung kelas 1A akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten,

tetap eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-

stkeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Yang

Agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A telah menetapkan

Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan

Negeri Bale Bandung kelas 1A berkomitmen untuk mengoptimalkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada

terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan

mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas,

7

Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada

Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi

melalui :

■ Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

■ Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

■ Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

■ Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari

keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas

1A mempunyai motto, yaitu :

"Pengadilan Negeri Bale Bandung “Citarum” (Pengadilan Negeri Bale

Bandung Cerdas, Independen, Transparan, Akuntabel, Responsif, Unggul,

Mandiri,)

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan

Negeri Bale Bandung kelas 1A 2015-2019 yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari

keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan

kepuasannya terpenuhi;

2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga

seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan

pengadilan;

3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan

Negeri Bale Bandung kelas 1A sehingga kepercayaan publik

terhadap Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A dapat

ditingkatkan.

Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas

1A adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

8

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice);

5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Tahun 2018

merupakan komitmen Panitera bersama seluruh jajaran Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui Indikator

Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A dibuat untuk

memberikan arah dan sasaran serta target yang jelas dan terencana serta

sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas

1A yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung, adapun rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang

telah dibuat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA UTAMA TARGET

1. Meningkatnya

Penyelesaian Perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

Perdata

Pidana

95 %

98 %

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

Perdata

Pidana

100 %

100 %

c. Persentase penurunan sisa

perkara:

Perdata

Pidana

5 %

5 %

9

d. Persentase Putusan Perkara

yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

PK

95 %

98 %

99 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang diselesaikan secara Diversi

5 %

f. Index Responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

82 %

2. Peningkatan Aksestabilitas

keputusan Hakim

a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak Tepat

Waktu

100 %

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan melalui Mediasi

5 %

c. Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

90 %

d. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus

10 %

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100 %


diselesaikan di luar gedung

pengadilan

100 %

c. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)

100 %

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to justice)

Persentase putusan perkara perdata

yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan

a. Jumlah pengawasan biaya

perkara

b. Jumlah pengawasan keuangan

100 %

100 %

10

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2018

berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Kebijakan

Umum Mahkamah Agung dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, namun Perjanjian

Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2018 telah diselaraskan

dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A pada tahun 2018.

Perjanjian kinerja tahun 2018 telah disinkronkan dengan IKU tersebut serta

mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A pada tahun 2018 serta target yang ada pada Rencana Kinerja

Tahun 2018 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Tahun 2018

Dipa

c. Jumlah pengawasan administrasi

umum

100 %

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Jumlah SDM yang mengikuti

diklat administrasi Umum

b. Jumlah SDM yang mengikuti

diklat teknis

100 %

100 %

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA UTAMA TARGET

1. Meningkatnya

Penyelesaian Perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

Perdata

Pidana

95 %

98 %



Perdata

Pidana

100 %

100 %

11


perkara:

Perdata

Pidana

100 %

100 %

d. Persentase Putusan Perkara

yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

PK

95 %

98 %

99 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang diselesaikan secara Diversi

5 %

f. Index Responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

82 %

2. Peningkatan Aksestabilitas

keputusan Hakim

a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak Tepat

Waktu

100 %



5 %

c. Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

100 %

d. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus

100 %

3. Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100 %



pengadilan

100 %


golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)

100 %

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

Persentase putusan perkara perdata

yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100 %

12

peradilan (access to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan


perkara

b. Jumlah pengawasan keuangan

Dipa

c. Jumlah pengawasan administrasi

umum

100 %

100 %

100 %

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Jumlah SDM yang mengikuti

diklat administrasi Umum

b. Jumlah SDM yang mengikuti

diklat teknis

100 %

100 %

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tahun 2018

dihitung dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran. Perincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA UTAMA TARGET CAPAIAN

1. Meningkatnya

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

Perdata

Pidana

95 %

98 %

105,26 %

102,04 %



Perdata

Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %


perkara:

Perdata

Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %

d. Persentase Putusan

Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

PK

95 %

98 %

99 %

98,78 %

99,14 %

100,03 %

e. Persentase Perkara Pidana

Anak yang diselesaikan

secara Diversi

5 % 1481,4 %

14

f. Index Responden pencari

keadilan yang puas

terhadap

layanan peradilan

82 % 111,81 %

2. Peningkatan

Aksestabilitas

keputusan Hakim

a. Persentase Isi Putusan

Yang Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

100 % 100 %



5 % 155,8 %

c. Persentase berkas perkara

yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu

100 % 100 %

d. Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

100 % 100 %

3. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

0 % 0 %



pengadilan

100 % 100 %


golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

100 % 100 %

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice)

Persentase putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100 % 100 %

15

* Capaian:

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap

sasaran strategis :

5. Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan


perkara

b. Jumlah pengawasan

keuangan Dipa

c. Jumlah pengawasan

administrasi umum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6. Meningkatnya

kualitas pengawasan

a. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat

administrasi Umum

b. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat teknis

100 %

100 %

100 %

100 %

16

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah

Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.2


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA UTAMA TARGET CAPAIAN

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

Perdata

Pidana

95 %

98 %

105,26 %

105,04 %



Perdata

Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %

c. Persentase penurunan

sisa perkara:

Perdata

Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %

d. Persentase Putusan

Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

PK

95 %

98 %

99 %

98,78 %

99,14 %

100,03 %

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

diselesaikan secara Diversi

5 % 1481,4 %

f. Index Responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

100 % 111,81 %

17

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa

perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di

tahun 2018.

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan

dilakukan

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.3

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2016-2018

Tahun Jenis

Perkara

Perkara

Masuk

Sisa Perkara

Yang Harus

Diselesaikan

Target Realisasi Capaian

2016 Pidana 1095 - 98 % 100 % 105,04 %

Perdata 593 109 95 % 100 % 105,26 %

2017 Pidana 1200 - 98 % 100 % 105,04 %

Perdata 672 109 95 % 100 % 105,26 %

2018 Pidana 1068 144 98 % 100 % 105,04 %

Perdata 738 118 95 % 100 % 105,26 %

Sisa perkara pidana tahun 2017 adalah sebanyak 144 perkara. Dari jumlah tersebut

telah diselesaikan semuanya di tahun 2018, sehingga jumlah capaian untuk indikator

persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 105,04%.

Sedangkan sisa perkara perdata tahun 2017 adalah sebanyak 118 perkara. Dari

jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2018, sehingga jumlah

18

capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018

sebesar 105,26%.

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)


Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan

tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka

waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5

(lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang

masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun

berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun

berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya

sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.4

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun Jenis

Perkara

Perkara

Masuk + Sisa

Perkara Yang

Diselesaikan

Tepat Waktu

(Dibawah 5

bulan)


2016

Pidana 1095 1093 100 % 99,81 % 99,81 %

Perdata 698 698 100 % 100 % 100 %

2017 Pidana 1200 1199 100 % 99,91 % 99,91 %

Perdata 781 781 100 % 100 % 100 %

2018 Pidana 1068 1065 100 % 99,71 % 99,71 %

Perdata 856 828 100 % 96,72 % 96,72 %

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2018 adalah sebanyak 1924 perkara,

perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 1893 perkara. Sehingga realisasi

persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 98,38 % dan

capaiannya sebesar 98,38 %. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya karena

ada beberapa perkara yang diselesaikan diatas 5 (lima) bulan.

19



Tabel 3.5

Persentase penurunan sisa perkara


2018 2017 2016

Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

96,72 %

99,71 %

96,72 %

99,71 %

100 %

99,91 %

100 %

99,81 %


Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah

diputus.

Tabel 3.6

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun Perkara

Putus

Perkara

Yang

Mengajukan

Banding

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Banding


2016 1551 93 1458 95 % 95,74 % 100,77 %

2017 1839 78 1761 95 % 95,75 % 100,78 %

2018 1659 102 1557 95 % 93,85 % 98,78 %

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak

1557 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1659 perkara. Persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 93,85 %,

maka capaiannya adalah sebesar 98,78%. Jumlah ini menurun dari tahun

sebelumnya karena jumlah perkara yang mengajukan banding bertambah.


20

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun Perkara

Putus

Perkara

Yang

Mengajukan

Kasasi

Perkara

Yang Tidak

Mengajukan

Kasasi


2016 1551 52 1499 98 % 96,64 % 98,61 %

2017 1839 29 1810 98 % 98,42 % 100,42 %

2018 1659 37 1612 98 % 97,16 % 99,14 %

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak

1612 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1659 perkara. Persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 97,16 %,

maka capaiannya adalah sebesar 99,14%. Jumlah ini menurun dari tahun

sebelumnya karena bertambahnya perkara yang mengajukan kasasi.


c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali


mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang

sudah diputus.

Tabel 3.8

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun Perkara

Putus

Perkara

Yang

Mengajukan

PK

Perkara

Yang Tidak

Mengajukan

PK


2016 1551 10 1541 99 % 99,35 % 100,35 %

2017 1839 11 1828 99 % 99,40 % 100,4 %

2018 1659 12 1647 99 % 99,27 % 100,27 %

21

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah

sebanyak 1647 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1659 perkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar

99,27 %, maka capaiannya adalah sebesar 100,27%. Jumlah ini menurun dari tahun

sebelumnya karena bertambahnya perkara yang mengajukan peninjauan kembali.



Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi


dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12

(Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan

pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang

pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di

pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak

pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.9

Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun

Jumlah

Perkara

Anak

Diselesaikan

Secara

Diversi


2016 34 12 5 % 35,29 % 705,8 %

2017 38 1 5 % 2,63 % 52,6 %

22

2018 27 20 5 % 74,07 % 1481,4 %

Tahun 2018 jumlah perkara anak adalah sebanyak 27 perkara dan yang

diselesaikan secara diversi sebanyak 20 perkara, sehingga realisasi dari indikator

persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 1481,4 %.



Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei

kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan

pengadilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Survei dilakukan

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval

IKM Index harus ≥ 80.

Hasil survei...

Tabel 3.10

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun Jumlah

Responden Survei Target Realisasi Capaian

2016 150 80 % 77,04 % 96,3 %

2017 150 80 % 78,41 % 98,01 %

2018 212 82 % 91,69 % 111,81 %

Realisasi tahun 2018 adalah sebesar 91,69% dengan capaian 111,81 %


Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2017 2018

Tabel 3.11

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Capaian

2016 2017 2018

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para

pihak 100 %

100 % 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 344,8 % 190,4 % 155,8 %

Persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu

100 % 100 % 100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah perkara diputus

100 % 100 % 100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 161,2% 122,6% 113,95%

Grafik 3.1

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2016-2018

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim

kepada para pihak dengan jumlah putusan.

24

Tabel 3.12

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2016-2018

Tahun Jumlah

Putusan

Salinan

Putusan

Yang Dikirim


2016 1586 1586 100 % 100 % 100 %

2017 1859 1859 100 % 100 % 100 %

2018 1681 1681 100 % 100 % 100 %

Jumlah putusan pada tahun 2018 adalah sebanyak 1681 perkara dan jumlah salinan

putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 1681 perkara, sehingga

realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %



Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan

ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan

pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya meliputi antara lain:

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan

Industrial;

c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

25

e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;

f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;

g. penyelesaian perselisihan partai politik;

h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang

waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau

tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara

(intervensi);

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan

perkawinan;

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar

pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar

di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan

yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel:3.13

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016-2018

Tahun

Perkara

Yang

Dilakukan

Mediasi

Perkara Yang

Diselesaikan

Melalui Mediasi


2016 116 20 5 % 17,24 % 344,8 %

2017 126 12 5 % 9,52 % 190,4 %

2018 154 12 5 % 7,79 % 155,8 %

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 154

perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 12

perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 7,79 %, dengan capaian

155,8%.


26


Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara

Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah

perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut tepat waktu jika penyelesaian pengiriman berkas

banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14

hari (PIDANA), pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu

maksimal 65 hari dan pengiriman berkas peninjuan kembali ke Mahkamah Agung

dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30

hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA).

Tabel 3.14

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan

Tepat Waktu Tahun 2016-2018

Tahun

Berkas

Perkara

Yang

Dimohonkan

Banding,

Kasasi Dan

PK

Berkas

Perkara Yang

Dimohonkan

Banding,

Kasasi Dan

PK Secara

Lengkap Dan

Tepat Waktu


2016 158 158 100 % 100 % 100 %

2017 118 118 100 % 100 % 100 %

2018 151 151 100 % 100 % 100 %

Tahun 2018 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah

sebanyak 151 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 151 perkara, maka

realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.


27


Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.15

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun

Putusan

Perkara

Yang

Menarik

Perhatian

Masyarakat

Putusan Perkara Yang Menarik

Perhatian Masyarakat Yang

Dapat Diakses Secara Online

Dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus


2016 1 1 100 % 100 % 100 %

2017 1 1 100 % 100 % 100 %

2018 1 1 100 % 100 % 100 %

Tahun 2018 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah

sebanyak 1 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 1

perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.


Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri

dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

28

0102030405060708090

100

2016 2017 2018

Tabel 3.16

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan


2016 2017 2018

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan 100% 100% 100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 100% 100% 100%

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi

Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 100% 100% 100%

Grafik 3.2

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2016-2018


Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang

diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan

Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

29

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu

Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya

yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah

atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan

keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di

Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi,

peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta

Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.17

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun

Jumlah

Perkara

Prodeo

Jumlah Perkara Prodeo Yang

Diselesaikan Target Realisasi Capaian

2016 2 2 100 % 100 % 100 %

2017 1 1 100 % 100 % 100 %

2018 0 0 0% 0 % 0 %

Tahun 2018 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan

adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya

0 %.



Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di

luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di

luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang

pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah

masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena

hambatan biaya, fisik atau geografis.

30

Tabel 3.18

Perkara yang diselesaikan di luar gedung

Tahun

Jumlah Perkara Yang

Seharusnya

Diselesaikan Di Luar

Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara Yang

Diselesaikan Di Luar

Gedung Pengadilan


2016 587 587 100 % 100 % 100 %

2017 634 634 100 % 100 % 100 %

2018 399 399 100 % 100 % 100 %

Tahun 2018 jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak

399 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 399 perkara, maka realisasinya

adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.



Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu

secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum

yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.19

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Tahun

Jumlah Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu

Jumlah Pencari Keadilan

Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum


2016 98 98 100 % 100 % 100 %

2017 260 260 100 % 100 % 100 %

31

0102030405060708090

100

2016 2017 2018

2018 224 224 100 % 100 % 100 %

Tahun 2018 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 224 perkara dan

yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 224 perkara, maka

realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.


Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.20

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


2016 2017 2018

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100 % 100 % 100 %

Grafik:3.3

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun 2016-2018

Sasaran 5

Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang baik.

Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan

dan Standar Operational Prosedur yang berlaku. Sasaran ini dapat diukur dengan 2

(dua) Indikator utama yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

32

dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Berikut

tabel capaian dari sasaran ini :

Tabel 3.21

Meningkatnya kualitas pengawasan


a. Jumlah pengawasan biaya perkara 100 % 100 % 100 %

b. Jumlah pengawasan keuangan Dipa 100 % 100 % 100 %

c. Jumlah pengawasan administrasi umum 100 % 100 % 100 %

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas

1A tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan

kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar

pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah.

b. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

1) Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari

masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak

lanjut.

2) Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting

baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi

ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada

seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

3) Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

c. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktral, Panitera

Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti dan Honorer untuk

membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam

pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi

pemecahannya.

d. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam

pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

33

e. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap

absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara

lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja.

Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal

ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selaku

Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.

f. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara

pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

Berdasarkan data di buku pengaduan, tidak terdapat Pengaduan yang masuk

ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Keseluruhan dari Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan

klarifikasi kepada terlapor yang kemudian memberikan balasan/penjelasan kepada

para pelapor. Dengan demikian realisasi dari persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti ditahun 2018 ini mencapai 100% yang berarti capaian terhadap

target mencapai 100%

Selama tahun 2018, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mendapatkan

pembinaan dari

• Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

• Pengawasan dan Pembinaan Dirjen Badilum Mahakamah Agung RI.

• Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sasaran 6

Peningkatan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM),

Keuangan dan Aset di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan

sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A 2015-2019, direalisasikan melalui

Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

meliputi 3 (tiga) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi

ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

34

Tabel 3.22

Meningkatnya kualitas SDM

Sasaran

Strategis

Indikator Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

kualitas SDM

a. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat

administrasi Umum

100% 80% 80%

b. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat teknis

100% 100% 100%

1. Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang

ditargetkan 100% telah tercapai 100%.

Tabel 3.23

Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

No Nama Jenis Diklat

1. Firza Andriansyah, SH., MH. Loka Karya Tindak Pidana Perpajakan

2. Raden Zaenal Arief, SH.,MH. Loka Karya Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah ada 2 (dua)

diklat teknis yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A ,

sedangkan jumlah yang lulus sebanyak 2 orang, jadi pencapaiannya : 2 / 2 x 100% =

100 %.

2. Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial yang

ditargetkan 100% telah tercapai 80%.

Tabel 3.24

Pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

No Nama Jenis Diklat

1. Wisnu Giri Prasetyo, SH. Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI

2. Nana Rusmana Diklat Kepemimpinan Tk.III

3. Mamok Andri Senubekti,

S.Kom.,M.Kom.

Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan

XIX

4. Triesna Juniar Fatriawan, SH. Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan

XIX

5. Syarifudin, SE. Diklat Sertifikasi Bendahara Penerimaan

Angkatan I Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah ada 5 (lima)

35

diklat teknis yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A ,

sedangkan jumlah yang lulus sebanyak 4 orang, jadi pencapaiannya : 4 / 5 x 100% =

80 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A memiliki 2 DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.400483/2018 dengan Pagu

sebesar Rp. 15.359.128.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.400484/2018 dengan PAGU sebesar

Rp.556.020.000,-

Tabel 3.25

Realisasi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

NO

DIPA

Jenis

Belanja

Pagu

Realisasi

s/d 31-12-

2018

%

Sisa

anggaran

s/d 31-

12-2018

%

1 Dipa 01

BUA

Belanja

Barang Non

Operasional

94.833.000 66.207.768 69,82 28.625.232 30,18

Belanja

Pegawai

13.625.332.000 13.188.888.207 96,80 436.443.793 3,2

Belanja

Barang

Operasional

1.157.463.000 1.078.362.200 93,17 79.100.800 6,83

Belanja

Modal

481.500.000 480.746.488 99,84 753.512 0,16

2 Dipa 03

Badilum

Belanja

Barang Non

Operasional

556.020.000 505.658.950 90,94 50.361.050 9,06

1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp.

29.623.093 Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan

bangunan, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap

bendahara, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

36

2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Rp. 67.580.200 Yang berasal dari Pendapatan ongkos perkara, pendapatan

kejaksaan dan peradilan lainnya.

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan

Negeri Bale Bandung kelas 1A Tahun Anggaran 2018

37

Tabel 3.26

PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01

Rp. % Rp. %

005.01.0200.400483 PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG 15.359.128.000,00 14.814.204.663,00 96,45 544.923.337,00 3,55

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 94.833.000,00 66.207.768,00 69,82 28.625.232,00 30,18

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung

14.877.628.000,00 14.333.458.175,00 96,34 544.169.825,00 3,66

005.01.01.1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 94.833.000,00 66.207.768,00 69,82 28.625.232,00 30,18

005.01.01.1066.001.051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah

dan Satker Baru (Non operasional)

94.833.000,00 66.207.768,00 69,82 28.625.232,00 30,18

005.01.01.1066.001.051. A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

JABATAN

005.01.01.1066.001.051. A.522191 Beban Jasa Lainnya 4.000.000,00 800.000,00 20,00 3.200.000,00 80,00

005.01.01.1066.001.051. B KOORDINASI

005.01.01.1066.001.051. B.521211 Beban Bahan 15.793.000,00 6.185.400,00 39,17 9.607.600,00 60,83

005.01.01.1066.001.051. C KONSULTASI

005.01.01.1066.001.051. C.524111 Beban Perjalanan Biasa 69.020.000,00 53.202.368,00 77,08 15.817.632,00 22,92

005.01.01.1066.001.051. G PERJADIN KE KANWIL DAN KPPN

005.01.01.1066.001.051. G.524111 Beban Perjalanan Biasa 6.020.000,00 6.020.000,00 100,00 0,00 0,00

BELANJA PEGAWAI 13.625.332.000,00 13.188.888.207,00 96,80 436.443.793,00 3,20

005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 14.782.795.000,00 14.267.250.407,00 96,51 515.544.593,00 3,49

005.01.01.1066.994.001 Gaji dan Tunjangan 13.625.332.000,00 13.188.888.207,00 96,80 436.443.793,00 3,20

005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

005.01.01.1066.994.001. A.511111 Beban Gaji Pokok PNS 4.645.730.000,00 4.548.347.500,00 97,90 97.382.500,00 2,10

005.01.01.1066.994.001. A.511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 70.000,00 58.957,00 84,22 11.043,00 15,78

005.01.01.1066.994.001. A.511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 391.062.000,00 364.567.340,00 93,22 26.494.660,00 6,78

005.01.01.1066.994.001. A.511122 Beban Tunj. Anak PNS 109.949.000,00 95.527.066,00 86,88 14.421.934,00 13,12

005.01.01.1066.994.001. A.511123 Beban Tunj. Struktural PNS 57.440.000,00 40.320.000,00 70,19 17.120.000,00 29,81

005.01.01.1066.994.001. A.511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 6.410.185.000,00 6.325.390.000,00 98,68 84.795.000,00 1,32

005.01.01.1066.994.001. A.511125 Beban Tunj. PPh PNS 921.833.000,00 829.558.664,00 89,99 92.274.336,00 10,01

005.01.01.1066.994.001. A.511126 Beban Tunj. Beras PNS 260.933.000,00 217.549.680,00 83,37 43.383.320,00 16,63

005.01.01.1066.994.001. A.511129 Beban Uang Makan PNS 799.920.000,00 742.784.000,00 92,86 57.136.000,00 7,14

005.01.01.1066.994.001. A.511151 Beban Tunjangan Umum PNS 28.210.000,00 24.785.000,00 87,86 3.425.000,00 12,14

BELANJA BARANG OPERASIONAL 1.157.463.000,00 1.078.362.200,00 93,17 79.100.800,00 6,83

005.01.01.1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.157.463.000,00 1.078.362.200,00 93,17 79.100.800,00 6,83

005.01.01.1066.994.002. A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

005.01.01.1066.994.002. A.521111 Beban Keperluan Perkantoran 262.884.000,00 262.884.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.002. A.521811 152.000.000,00 151.875.600,00 99,92 124.400,00 0,08

005.01.01.1066.994.002. B LANGGANAN DAYA DAN JASA

005.01.01.1066.994.002. B.521111 Beban Keperluan Perkantoran 63.842.000,00 57.601.212,00 90,22 6.240.788,00 9,78

005.01.01.1066.994.002. B.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7.500.000,00 829.000,00 11,05 6.671.000,00 88,95

005.01.01.1066.994.002. B.522111 Beban Langganan Listrik 122.400.000,00 112.333.695,00 91,78 10.066.305,00 8,22

005.01.01.1066.994.002. B.522112 Beban Langganan Telepon 9.000.000,00 1.784.723,00 19,83 7.215.277,00 80,17

005.01.01.1066.994.002. C PEMELIHARAAN KANTOR

005.01.01.1066.994.002. C.523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 191.602.000,00 191.557.500,00 99,98 44.500,00 0,02

005.01.01.1066.994.002. C.523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Lainnya

49.000.000,00 22.874.500,00 46,68 26.125.500,00 53,32

005.01.01.1066.994.002. C.523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 193.520.000,00 180.406.970,00 93,22 13.113.030,00 6,78

005.01.01.1066.994.002. D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN

OPERASIONAL KANTOR

005.01.01.1066.994.002. D.521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 66.840.000,00 65.340.000,00 97,76 1.500.000,00 2,24

005.01.01.1066.994.002. D.521119 Beban Barang Operasional Lainnya 38.875.000,00 30.875.000,00 79,42 8.000.000,00 20,58

BELANJA MODAL 481.500.000,00 480.746.488,00 99,84 753.512,00 0,16

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

481.500.000,00 480.746.488,00 99,84 753.512,00 0,16

005.01.02.1071.951 Layanan Internal (Overhead) 481.500.000,00 480.746.488,00 99,84 753.512,00 0,16

005.01.02.1071.951.051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan

Bangunan

50.000.000,00 49.576.450,00 99,15 423.550,00 0,85

005.01.02.1071.951.051. E Jaringan Instalasi

005.01.02.1071.951.051. E.533121 50.000.000,00 49.576.450,00 99,15 423.550,00 0,85

005.01.02.1071.951.052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 144.000.000,00 143.670.038,00 99,77 329.962,00 0,23

005.01.02.1071.951.052. A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

005.01.02.1071.951.052. A.532111 144.000.000,00 143.670.038,00 99,77 329.962,00 0,23

005.01.02.1071.951.053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

287.500.000,00 287.500.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.02.1071.951.053. B Sarana Prasarana Pendukung SIPP

005.01.02.1071.951.053. B.532111 287.500.000,00 287.500.000,00 100,00 0,00 0,00

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

Kode Akun

Uraian Pagu DIPA Realisasi Sisa dana

38

Tabel 3.27

PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 03

Rp. % Rp. %

005.03.0200.400484 PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG 556.020.000,00 505.658.950,00 90,94 50.361.050,00 9,06

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 556.020.000,00 505.658.950,00 90,94 50.361.050,00 9,06

1 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

556.020.000,00 505.658.950,00 90,94 50.361.050,00 9,06

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 556.020.000,00 505.658.950,00 90,94 50.361.050,00 9,06

005.03.07.1049.003 Pos Bantuan Hukum 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.003.051 Pos Bantuan Hukum 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.003.051. A tanpa sub komponen

005.03.07.1049.003.051. A.522131 Beban Jasa Konsultan 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

ditingkat pertama dan banding yang tepat

waktu

516.040.000,00 467.258.950,00 90,55 48.781.050,00 9,45

005.03.07.1049.005.051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA 175.750.000,00 172.576.700,00 98,19 3.173.300,00 1,81


005.03.07.1049.005.051. A.521211 Beban Bahan 4.750.000,00 1.602.650,00 33,74 3.147.350,00 66,26

005.03.07.1049.005.051. A.521811 171.000.000,00 170.974.050,00 99,98 25.950,00 0,02

005.03.07.1049.005.052 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN 307.370.000,00 290.889.750,00 94,64 16.480.250,00 5,36


005.03.07.1049.005.052. A.521211 Beban Bahan 306.600.000,00 290.889.750,00 94,88 15.710.250,00 5,12

005.03.07.1049.005.052. A.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 100,00

005.03.07.1049.005.053 MINUTASI 5.020.000,00 0,00 0,00 5.020.000,00 100,00


005.03.07.1049.005.053. A.521211 Beban Bahan 5.020.000,00 0,00 0,00 5.020.000,00 100,00

005.03.07.1049.005.054 PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU

DAN TERDAKWA

3.000.000,00 40.000,00 1,33 2.960.000,00 98,67


005.03.07.1049.005.054. A.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 40.000,00 1,33 2.960.000,00 98,67

005.03.07.1049.005.055 PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN

PERPANJANGAN PENAHANAN

10.000.000,00 1.920.000,00 19,20 8.080.000,00 80,80


005.03.07.1049.005.055. A.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 1.920.000,00 19,20 8.080.000,00 80,80

005.03.07.1049.005.056 PENANGANAN PERKARA BANDING DI

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

11.300.000,00 1.142.000,00 10,11 10.158.000,00 89,89


005.03.07.1049.005.056. A.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.300.000,00 692.000,00 20,97 2.608.000,00 79,03


005.03.07.1049.005.057 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN

PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

3.600.000,00 690.500,00 19,18 2.909.500,00 80,82


005.03.07.1049.005.057. A.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.200.000,00 590.500,00 49,21 609.500,00 50,79


005.03.07.1049.006 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

melalui Pembebasan biaya perkara

1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051 BIAYA PERKARA 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 100,00


005.03.07.1049.006.051. A.521211 Beban Bahan 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.521811 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.522151 Beban Jasa Profesi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.052 BIAYA EKSEKUSI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00


005.03.07.1049.006.052. A.521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

Kode Akun

Uraian Pagu DIPA Realisasi Sisa dana

39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas

dari lembaga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, kerena pada (LKjlP)

digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri

Bale Bandung Kelas 1A selama tahun 2018.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2018 merupakan pencapaian

atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas

1A tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2018 dan pelaksanaan tugas

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang sudah terlaksana dengan

baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang

telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,

administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja

pada tahun 2018 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri

Bale Bandung Kelas 1A adalah sebesar 116,22 %.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tahun 2018 berupaya

meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang

disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan.

Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal

dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-5.

Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan

40

kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Institusi

pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih

mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi

dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih

terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2018 ini diharapkan

dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan

implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance

Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic

Plan) pada masa-masa mendatang.

B. Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi

bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus

tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan

Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Beberapa saran dengan harapan agar

pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai

berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument

control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan

dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sesuai

dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya

Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kela 1A.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari SAKIP dapat

dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera,

unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1A.

41

3. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A harus dapat lebih

mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra,

Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP)

itu sendiri.

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis

Tahun 2015-2019.

5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun

2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna

meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dimasa

yang akan datang.

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran

data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur,

bermanfaat dan akuntabel.

42

LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

43

44

45

2. STRUKTUR ORGANISASI

1

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian x

100%

Hakim Mediasi Laporan Bulanan &

Jumlah sisa perkara yang di mediasi Panitera Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata Jumlah sisaperkara yang diselesaikan x 100% Majelis Hakim

dan Laporan Bulanan &

- Pidana Jumlah sisaperkara yang harus diselesaikan Panitera Laporan Tahunan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata Jumlah sisaperkara yang diselesaikan x 100% Majelis Hakim

dan Laporan Bulanan &

- Pidana Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Panitera Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maks 5 bulan x Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5

bulan (diluar sisa perkara)

100% Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

2

e. Persentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan x Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan



2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x Jumlah putusan

100% Majelis Hakim Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x Jumlah berkas yang diajukan Kasasi

100% Panitera Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

Catatan : Lengkap = Terdiri dari bundel A dan B

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Jumlah berkas perkara yang di distribusikan ke majelis x jumlah berkas perkara yang diterima

100% Panitera Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat

Jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu x Jumlah putusan

100% Panitera dan Jurusita


3

dan para pihak

d. Presentase peniytaan tepat waktu dan tempat

Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat x Jumlah permohonan penyitaan

100% Panitera dan Jurusita


e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara Majelis Hakim dan Panitera


4 Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo diselesaikan x Jumlah perkara prodeo



b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaatz x Jumlah perkara yang harus di selesaikansecara zitting plaatz



b. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus

Jumlah amar putusan perkara yang di website x Jumlah putusan

100% Kepaniteraan/ Kesekretariatan


4

Catatan : Amar putusan yang di utamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti

Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata yang ditindaklanjuti x Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata

100% Ketua Pengadilan Panitera


6 Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti x Jumlah pengaduan masyarakat



b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklajuti

Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti x Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal



5

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Pidana 98% 98% 98% 98% 98%

- Perdata 94% 94% 95% 95% 96%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal :

- Pidana 100% 100% 100% 100% 100%

- Perdata 100% 100% 100% 100% 100%

d.100% 100% 100% 100% 100%

e.100% 100% 100% 100% 100%

95% 96% 96% 96% 96%

98% 98% 98% 98% 98%

99% 99% 99% 99% 99%

a.100% 100% 100% 100% 100%

b.100% 100% 100% 100% 100%

c.100% 100% 100% 100% 100%

d. 100% 100% 100% 100% 100%

e. 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26

b.

100% 100% 100% 100% 100%

5

Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan

a.

100% 100% 100% 100% 100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100%

b.

100% 100% 100% 100% 100%

6Meningkatnya kualitas

pengawasan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

140.000.000 457.500.000

4

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice )

a.

500.000.000 500.000.000

Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

40.000.000

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100%

345.955.000 311.205.000 500.000.000 500.000.000

Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan

ke majelis

Presentase penyampaian pemberitahuan relas,

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

365.995.000 3

Peningkatan

efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK

yang disampaikan secara lengkap

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

15.197.523.000 14.908.465.000 16.700.000.000 16.700.000.000

Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

5 bulan

Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 5 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

1Meningkatnya

penyelesaian perkaraDukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

16.652.413.000

2

Peningkatan

akseptabilitas putusan

Hakim

No.

Sasaran Strategi

Uraian IndikatorTarget

Program KegiatanMatriks Pendanaan (Rupiah)

1

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparan dan

akuntabel

a. Persentase produktifitas

memutus perkara

100%

b. Persentase penyelesaian

perkara tepat waktu

100%


perkara

100%

d. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum

90%

2 Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase berkas perkara

yang diajukan pada Tingkat

pertama yang disampaikan

secara lengkap

100%

b. Persentase berkas perkara

yang diajukan banding

yang disampaikan secara

lengkap

100%

c. Persentase berkas perkara

yang diajukan kasasi yang

disampaikan secara

lengkap

100%

d. Persentase berkas perkara

yang diajukan PK yang

disampaikan secara

lengkap

100%

e. Persentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke majelis

100%

f. Rasio majelis hakim

terhadap perkara

1:24

3 Meningkatkan akses peradilan

bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan serta akses

peradilan yang memiliki tingkat

keamanan rawan gangguan

a. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

pembebasan biaya /prodeo

100%


disidangkan melalui sidang

di luar gedung pengadilan

5%

c. Persentase laporan 90%

2

identitas hukum dari tingkat

pertama yang terpenuhi

4 Terwujudnya sistem manajemen

system informasi yang terintegrasi

dan menunjang system peradilan

yang sederhana, transparan dan

akuntabel

a. Persentase integrasi

informasi perkara secara

elektronik

100%

b. Persentase transparansi

kinerja peradilan dan

manajerial secara efektif

dan efisien (penguatan

regulasi)

100%

c. Persentase biaya perkara

yang terinformasikan dalam

aplikasi e-Skum

75%

d. Persentase administrasi

perkara yang terselesaikan

di PTSP

75%

e. Persentase sidang Tindak

Pidana Korupsi yang

terekam dalam ATR

75%

5 Terwujudnya pelaksanaan

pengawasan kinerja aparat

peradilan yang optimal secara

internal

a. Persentase pengaduan

yang seharusnya

ditindaklanjuti

100%

b. Persentase pengaduan

yang seharusnya tidak

ditindaklanjuti

100%

c. Persentase pemanfaatan

laporan bulanan dan buku

register perkara untuk

pemeriksaan baik oleh

badan pengawasan

maupun badan

pemeriksaan keuangan

(BPK)

100%

d. Persentase penurunan

pelanggaran kode etik oleh

aparat peradilan

90%

e. Persentase kegiatan

pengawasan bidang yang

dilakukan setiap bulan

90%

f. Persentase tindak lanjut 90%

3

atas temuan pengawasan

bidang

6 Terwujudnya transparansi

pengelolaan SDM lembaga

peradilan berdasarkan parameter

obyektif

a. Persentase jabatan yang

sudah memenuhi standar

kompetensi sesuai dengan

parameter obyektif

90%

b. Persentase hakim yang

telah memiliki sertifikasi

spesialisasi keahlian

90%

c. Persentase pegawai yang

telah mendapatkan

pengembangan

kompetensi

50%

d. Persentase Sumber Daya

Manusia yang promosi dan

mutasi berdasarkan

parameter obyektif

90%


pengembangan Sumber

Daya Manusia yang

bersifat teknis dan non

teknis

10%

f. Persentase penyelesaian

pembuatan gaji berkala

pegawai

100%

7 Meningkatnya pengelolaan

manajerial lembaga peradilan

secara akuntabel, efektif dan

efisien

a. Persentase terpenuhinya

kebutuhan standar sarana

dan prasarana yang

mendukung peningkatan

pelayanan prima

85%

b. Persentase peningkatan

produktifitas kinerja SDM

(SKP dan penilaian

prestasi kerja )

85%

c. Penerapan absensi digital

handkey yang terintegrasi

dengan aplikasi

Komunikasi Data Nasional

(KOMDANAS)

90%

d. Pelaksanaan surat 100%

4

keputusan ketua

Mahkamah Agung tentang

penerapan restrukturisasi

organisasi Mahkamah

Agung


/program yang

diinformasikan dalam

website

90%

f. Persentase tercapainya

target kegiatan prioritas

yang mendukung

pelayanan prima peradilan

90%

g. Persentase tercapainya

target pembuatan laporan-

laporan yang dibutuhkan

oleh instansi secara

internal maupun eksternal

100%

5

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1

Pengelolaan Bagian

Kesekretariatan

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan

program dan anggaran

100%

Pelaksanaan urusan kepegawaian 100%

Pelaksanaan urusan keuangan 100%

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan

tata laksana

100%

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

100%

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan

kesekretariatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas

1A

100%

6

7. PENGHARGAAN

Documents

KATA PENGANTAR - pn-balebandung.go.id · KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun