Upload
vunhan
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua ini disusun dengan mengacu dua sumber hukum, yaitu
Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2015-2019 dan arahan Presiden terkait penyusunan RKP 2017 tentang
fokus prioritas pembangunan 54 kabupaten tertinggal. Buku ini berisi data dan
informasi mengenai gambaran umum Kabupaten Deiyai yang menguraikan 6
indikator (perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur,
aksesibilitas, keuangan lokal dan karakteristik daerah) dan 27 sub indikator yang
menjadi faktor yang mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah.
Data dan informasi yang disajikan diolah dari sumber data Potensi Desa
(PODES) Tahun 2011 dan 2014, Data dan Informasi Kabupaten/Kota Tahun
2010 dan 2013, Indeks Pembangunan Manusia 2010 dan 2013, dan Daerah
dalam Angka Tahun 2013. Sedangkan data spasial diolah dari sumber data Peta
Dasar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2010.
Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penentuan
kebijakan pembangunan daerah tertinggal bagi stakeholders terkait dalam
rangka mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.
Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat
Data dan Informasi
Helmiati, SH, M.Si
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Ruang Lingkup 3
1.4. Metodologi 3
1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data 3
1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data 5
1.5. Tim Penyusun 6
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL 7
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal 7
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 9
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEIYAI PROVINSI
PAPUA 12
3.1. Administrasi 12
3.2. Penduduk 15
3.3. Jaringan Jalan 16
3.4. Wisata 18
BAB IV PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL DEIYAI
PROVINSI PAPUA 19
4.1. Perekonomian Masyarakat 28
4.2. Sumber Daya Manusia 28
4.3. Insfrastruktur 30
iii
4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan
Utama Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah
dan Lainnya 30
4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan
Telepon 32
4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 33
4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa
Bangunan Permanen/Semi Permanen 35
4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000
Penduduk 36
4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk 38
4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) 38
4.5. Aksesibilitas 39
4.5.1. Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten
yang Membawahi 39
4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan
Kesehatan > 5 Km 40
4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan
Dasar 42
4.6. Karakteristik Daerah 43
4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana 43
4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Hutan
Lindung dan Berlahan Kritis 45
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik 46
BAB V KESIMPULAN 48
DAFTAR PUSTAKA 50
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 8
Tabel 2.2. Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal 9
Tabel 3.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten
Deiyai Tahun 2010 13
Tabel 3.2. Penduduk Kabupaten Deiyai menurut Jenis Kelamin dan Sex
Rasio Tahun 2012 15
Tabel 3.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Deiyai per
Kecamatan Tahun 2012 16
Tabel 3.4. Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di
Kabupaten Deiyai 17
Tabel 4.1. Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta
Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017 19
Tabel 4.2. Persebaran Kabupaten Tertinggal di Provinsi Papua serta
Kabupaten Prioritas Pembangunan Tahun 2017 23
Tabel 4.3. Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Deiyai 24
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di
Kabupaten Deiyai 28
Tabel 4.5. Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah
Dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Deiyai 29
Tabel 4.6. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas
Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya di
Kabupaten Deiyai 31
Tabel 4.7. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten
Deiyai 32
Tabel 4.8. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di
Kabupaten Deiyai 33
v
Tabel 4.9. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan
Permanen di Kabupaten Deiyai 35
Tabel 4.10. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk
di Kabupaten Deiyai 36
Tabel 4.11. Jumlah SD-SMP per 1000 Penduduk di Kabupaten Deiyai 38
Tabel 4.12. Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal
(Celah Fiskal) di Kabupaten Deiyai 39
Tabel 4.13. Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten Deiyai 39
Tabel 4.14. Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km
di Kabupaten Deiyai 41
Tabel 4.15. Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan
(SD-SMP) di Kabupaten Deiyai 43
Tabel 4.16. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di
Kabupaten Deiyai 44
Tabel 4.17. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung
dan Berlahan Kritis di Kabupaten Deiyai 46
Tabel 4.18. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten
Deiyai 46
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial
Perkembangan Kabupaten Tertinggal 5
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua 14
Gambar 4.1. Grafik Status Ketertinggalan Desa per Kecamatan di
Kabupaten Deiyai 26
Gambar 4.2. Peta Status Ketertinggalan berdasarkan Indeks
Pembangunan Desa Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua 27
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Permasalahan sumber daya manusia, sosial ekonomi, serta infrastruktur
yang tidak merata di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan pencapaian
pembangunan di setiap daerah. Daerah dengan pencapaian pembangunan yang
rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan diperhitungkan memiliki
indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di bawah
rata-rata indeks nasional. Pada umumnya, daerah tertinggal memiliki faktor
geografis yang sulit dijangkau, media komunikasi yang sulit dijangkau, sumber
daya manusia dan alam yang rendah berakibat langsung terhadap mata
pencaharian penduduk yang tidak memadai.
Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 telah menandatangani
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat 122
kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang tersebar hampir di
seluruh wilayah Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, ditetapkan
122 kabupaten tertinggal yang harus ditangani. Penetapan ini merupakan hasil
perhitungan pada RPJMN Tahun 2010–2014 dimana terdapat 183 kabupaten
tertinggal yang melalui upaya percepatan dapat terentaskan sebanyak 70
kabupaten tertinggal, namun pada Tahun 2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru
(DOB) pemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga secara
keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
1 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang
2
percepatan pembangunan daerah tertinggal, bahwa penetapan daerah tertinggal
berdasarkan pada 6 (enam) kriteria yaitu Perekonomian Masyarakat,
Sumberdaya Manusia, Infrastruktur (sarana dan prasarana), Celah Fiskal,
Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah, yang terdiri dari 27 sub indikator.
Pembuatan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal di
Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua dilatarbelakangi oleh arahan presiden terkait
penyusunan RKP 2017 (Hasil sidang kabinet 10 Februari 2016). Hasil Sidang
tersebut secara garis besar mengarahkan agar pada tahun 2017 penanganan
daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal sehingga
dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten Deiyai yang terletak di
Provinsi Papua menjadi salah satu bagian dari 54 kabupaten tertinggal.
Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2017
terdiri dari empat hal penting yaitu peningkatan SDM dan IPTEK,
pengembangan ekonomi lokal, pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan
aksesibilitas/konektivitas. Dari keempat unsur tersebut dibutuhkan kerjasama
antar lembaga penyedia data dan pelaksana pembangunan seperti Kemenkeu,
Kemendagri, Kemendag, Pemda, LSM, dan K/L lainnya. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran strategis baik
dalam fungsi koordinasi dan fungsi gap filter pada seluruh Program Prioritas
Nasional (Sumber: Paparan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Perbatasan dalam RKP 2017 oleh Direktur Kawasan Khusus dan Daerah
Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas).
Dengan adanya peran serta fungsi yang menjadi tugas dari Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pembangunan
daerah tertinggal, maka salah satu kegiatan yang akan dilakukan Tahun 2016
adalah menyediakan data dan informasi detail, lengkap serta informatif
mengenai profil Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.
3
1.2. Tujuan
Membantu menyediakan data dan informasi yang detail, lengkap serta
informatif agar dapat mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk
pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan penyusunan data dan informasi pembangunan
daerah tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua meliputi 6 indikator (aspek
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur/sarana prasarana,
keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah) serta 27 sub indikator
penetapan daerah tertinggal di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Semua
indikator maupun sub indikator akan dibahas lebih detail hingga batas
administrasi terkecil di kabupaten yaitu desa/kelurahan.
1.4. Metodologi
Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan data dan informasi
pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua adalah
sebagai berikut:
1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua merupakan kompilasi data sekunder. Koordinasi dengan unit teknis
terkait dilakukan dalam proses pengumpulan data yang terkait dengan
pembangunan daerah tertinggal. Pengumpulan data sekunder juga
dilakukan melalui koordinasi dengan instasi terkait, khususnya Badan
Pusat Statistik untuk memperoleh data Potensi Desa Tahun 2011 dan
2014, Provinsi dalam Angka (PDA), Daerah dalam Angka (DDA),
Kecamatan dalam Angka (KDA), dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).
4
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software
Microsoft Excel dan SPSS, kemudian dianalisis menggunakan analisis
deskriptif untuk meggambarkan keadaan data secara umum. Analisis
deskriptif membantu menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan
cara yang logis. Data diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah
diinterpretasikan.
Pada analisis deskriptif ini terdapat informasi yang bisa diperoleh
dari data yang digunakan seperti:
1. Mean (rata-rata) merupakan ukuran rata-rata yang merupakan
penjumlahan dari seluruh nilai dibagi jumlah datanya.
2. Median merupakan suatu nilai di mana setengah dari data
berada di bawah nilai tersebut dan setengahnya lagi berada atas
nilai tersebut setelah nilai itu disusun berurut. Dengan kata lain,
median membagi data menjadi dua bagian.
3. Modus merupakan salah satu ukuran rata-rata yang
menunjukkan skor atau nilai data yang memiliki frekuensi
terbanyak pada suatu distribusi. Modus biasanya digunakan
untuk data nominal.
4. Variansi merupakan ukuran variasi yang menunjukkan seberapa
jauh data tersebar dari mean (rata-ratanya). Semakin bervariasi
data tersebut maka semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar
meannya.
5. Maksimum merupakan yang paling besar/tinggi dari data.
6. Minimum merupakan nilai yang paling rendah/kecil dari data.
Untuk hasil olahan terhadap indikator dan sub indikator akan
terbatas pada nilai mean (rata-rata), variansi, nilai maksimum dan nilai
minimum. Data yang diperoleh untuk pembuatan buku Data dan Informasi
Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
5
meliputi 6 indikator dan 27 sub indikator yang disajikan dari hasil olahan
secara statistik deskriptif.
1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data
Dalam penyajian data dan informasi ini, hal penting yang harus
diperhatikan adalah angka yang bertambah atau menurun dari setiap sub
indikator, berikut disajikan tabel rumusan bertambah atau menurunnya
setiap sub indikator.
Penyusunan peta tematik memerlukan peta dasar yang digunakan
sebagai dasar untuk menempatkan simbol dari tema yang dipetakan. Peta
dasar berisi informasi batas administrasi terkecil yaitu desa tahun 2010,
sedangkan peta tematik berupa peta Indeks Pembangunan Desa (IPD)
tahun 2014. Peta yang digunakan sudah dalam bentuk shapefile yang
dapat langsung ditampilkan.
Gambar 1.1.
Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial Perkembangan
Kabupaten Tertinggal
Layout
Software ArcGIS
Peta Administrasi
Kabupaten
Output
Input Data Atribut
Data Spasial Administrasi
Kabupaten
Data Spasial Status Ketertinggalan
Berdasarkan IPD
Peta Status Ketertinggalan Berdasarkan
IPD
6
1.5. Tim Penyusun
Tim Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua terdiri dari:
1. Pengarah
Helmiati, S.H., M.Si.;
2. Penanggung Jawab
Ir. Elly Sarikit, M.M.;
3. Tim Penyusun
Ria Fajarianti, SE., MM.;
Alfandi Pramandaru, S.T.;
Esti Afriyani, S.Sos.;
Nur Fajriah, S.T.;
Dimas Haryoyuda, S.E.;
Dina Rosmalia Listya Utami, S.Si.
7
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di
kawasan Asia Tenggara. Layaknya sebuah negara berkembang, Indonesia tak
akan pernah lepas dengan program-program pembangunan baik dalam skala
lokal maupun skala nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah
mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang
tinggi. Namun dalam perjalanannya, berbagai kendala masih sering dijumpai.
Kesenjangan pembangunan di berbagai sektor masih banyak dijumpai baik
antar wilayah, sektor wilayah, maupun antar masyarakat. Kondisi tersebut
menjadi salah satu pemicu munculnya pandangan tentang “daerah tertinggal”
yang menandakan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kesenjangan pembangunan terutama terjadi antara Kawasan Barat Indonesia
(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu akar dari permasalahan
pembangunan di Indonesia adalah strategi pembangunan yang belum tepat.
Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus
prioritas pada Tahun 2015–2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 131 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa
daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta
masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam
skala nasional.
Adapun ketertinggalan suatu daerah ditetapkan dengan
mempertimbangkan 6 (enam) kriteria utama:
1. Perekonomian masyarakat;
2. Sumber daya manusia;
3. Infrastruktur;
8
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Aksesibilitas; dan
6. Karakteristik daerah.
Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan
melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali.
Tabel 2.1.
Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS,
Tahun 2015
Pembangunan daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2014 merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang
dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan
keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas
hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat
Indonesia lainnya.
Pembangunan di daerah tertinggal perlu memperhatikan isu-isu strategis,
antara lain:
1. Belum optimalnya pembangunan antar sektor yang mengakibatkan
lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
9
2. Regulasi yang bersifat afirmatif terhadap percepatan pembangunan
daerah tertinggal belum terintegrasi;
3. Belum optimalnya kerangka sistem kelembagaan yang menempatkan
masing-masing pelaku pada tugas, dan fungsi yang jelas;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta aksesibilitas daerah tertinggal
terhadap wilayah cepat tumbuh;
5. Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber perekonomian di
daerah tertinggal belum optimal; dan
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan lemahnya kualitas
belanja daerah tertinggal.
Tabel 2.2.
Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal
No. Kabupaten Daerah Induk
Dasar Hukum Provinsi Kabupaten
1 Pesisir Barat Lampung Lampung Barat UU No. 22 Th 2012
2 Malaka NTT Belu UU No. 3 Th 2013
3 Mahakam Ulu Kalimantan Timur Kutai Barat UU No. 2 Th 2013
4 Banggai Laut Sulawesi Tengah Banggai
Kepulauan UU No. 5 Th 2013
5 Mamuju Tengah Sulawesi Barat Mamuju UU No. 4 Th 2013
6 Pulau Taliabu Maluku Utara Kepulauan Sula UU No. 6 Th 2013
7 Morowali Utara Sulawesi Tengah Morowali UU No. 12 Th 2013
8 Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Musi Rawas UU No. 16 Th 2013
9 Konawe
Kepulauan Sulawesi Tenggara Konawe UU No. 13 Th 2013
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Tahun 2015
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015– 2019
telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang antara
lain meliputi: promosi potensi daerah untuk mempercepat pembangunan di
daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, dan
pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya
10
manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Tujuannya adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah
maju.
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah
tertinggal ditujukan untuk mengentaskan minimal 80 (delapan puluh) daerah
tertinggal dengan target sebagai berikut:
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi
rata-rata 7,24%;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi
rata-rata 14,00%;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah
tertinggal menjadi rata-rata 69,59%;
4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau
negatif (<1) sebanyak 80 kabupaten.
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal, salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah melalui strategi percepatan. Dalam Dokumen
STRANAS PPDT Tahun 2015–2019, disebutkan beberapa alternatif strategi
percepatan berbasis kewilayahan, antara lain:
1. Pemerintah harus memantapkan kelembagaan untuk meningkatkan
‘urbanisasi perdesaan’ di wilayah yang sebagaian besar merupakan
daerah perdesaan;
2. Di wilayah yang merupakan daerah tertinggal, pemerintah harus
mengembangkan pelayanan dasar secara merata, agar mobilitas
masyarakat lebih baik sebagai upaya mempercepat integritas ekonomi
antar wilayah;
3. Pemerintah perlu menyediakan tiga instrumen di wilayah yang jauh
dari pasar, yaitu: pelayanan infrastruktur wilayah, kelembagaan
11
sosial–ekonomi dan insentif ekonomi untuk memantapkan ekonomi
lokal;
4. Penyeimbangan perkembangan antar wilayah, melalui:
a. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemandirian daerah;
b. Pemanfaatan potensi wilayah darat dan laut secara optimal;
c. Integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju;
5. Penanganan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan potensi
kewilayahan secara terintegrasi dalam kondisi internal pulau-pulau itu
sendiri.
12
BAB III
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA
3.1. Administrasi
Kabupaten Deiyai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai,
diresmikan sebagai kabupaten baru dengan diberlakukan Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 2008. Kabupaten Deiyai secara geografis terletak pada 40 02’
42,12” Lintang Selatan dan 1360 16’ 48,32" Bujur Timur diketinggian 1700
meter diatas permukaan laut. Ibu kota kabupaten ini berada di Distrik Tigi dan
kantor Bupati yang berada di Kota Waghete yang terletak dipinggir Danau
Purba yang berada di Provinsi Papua, yakni Danau Tigi, wilayah Tigi
merupakan satuan lembah dengan kemiringan 0-15%, sedangkan Kota Waghete
sendiri secara keseluruhan kondisi topografi wilayahnya cukup bervariasai yaitu
antara 0 s/d 45% kemiringan >45% terlihat disekitar area rencana
pengembangan bandara disekitar wilayah tengah dan utara, kemiringan relatif
datar 0-15% terlihat dibagian selatan, utara dan terutama disekitar Danau Tigi.
Berdasarkan Undang-undang RI No 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, seperti yang tercantum pada bab
sebelumnya di bagian ketiga tentang Batas Wilayah pada Pasal 5 Ayat 1,
Kabupaten Deiyai mempunyai batas wilayah berikut:
Batas Utara : Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
Batas Selatan : Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Barat Kabupaten
Mimika;
Batas Barat : Distrik Kamu Selatan dan Distrik Kamu Timur Kabupaten
Dogiyai;
Batas Timur : Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.
Wilayah Kabupaten Deiyai terdiri dari lima kecamatan/distrik,yaitu
Kecamatan/Distrik Tigi, Kapiraya, Tigi Barat, Tigi Timur dan Bowobado. Luas
13
Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Deiyai menurut
Kecamatan dalam Angka Tahun 2008 dan 2010 ditampilkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Deiyai
Tahun 2010
No Kecamatan
Luas dan Pembagian Wilayah Menurut
Kecamatan/Distrik
Luas Wilayah (Km2) Presentase (%)
1 Tigi 55,579 3,025
2 Kapiraya 309,585 16,854
3 Tigi Barat 190,683 10,381
4 Tigi Timur 794,138 43,233
5 Bowobado 486,862 26,505
Jumlah 1.836,846 100
Sumber : Administrasi Kecamatan, BPS , Tahun 2010
Berdasarkan data spasial yang digunakan dalam membuat peta yang
bersumber dari data BPS Tahun 2010 masih terdapat ketidaksesuaian jumlah
desa. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ada beberapa desa yang merupakan hasil
dari pemekaran tahun 2013. Kecamatan Tigi mengalami pemekaran dari 7 desa
menjadi 20 desa, Kecamatan Kapiraya dari 1 desa menjadi 5 desa, Kecamatan
Tigi Barat dari 12 desa menjadi 22 desa, Kecamaran Tigi Timur dari 7 desa
menjadi 14 desa dan Kecamatan Bowobado dari 3 desa menjadi 6 desa.
14
Ga
mb
ar
3.1
.
Pet
a A
dm
inis
trasi
Kab
up
ate
n D
eiyai,
Pro
vin
si P
ap
ua
15
3.2. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Deiyai pada Tahun 2012 adalah 76.869 jiwa,
yang terdiri atas 39.644 jiwa laki-laki dan 37.225 jiwa perempuan. Dari hasil
Sensus Penduduk sebesar 42,74% penduduk Deiyai tinggal di daerah Tigi Barat,
hal ini mengindikasikan penyebaran penduduk Deiyai paling padat terdapat di
daerah tersebut.
Dari lima distrik yang ada di Kabupaten Deiyai, Distrik Kapiraya yang
memiliki penduduk paling sedikit, hal ini tampak dari kecilnya persentase
penduduk yang mendiami, yakni hanya sekitar 6,27% atau 4.819 jiwa. Distrik
Tigi Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 32.860 jiwa atau setara
dengan 42,75% dari seluruh penduduk di Kabupaten Deiyai.
Tabel 3.2.
Penduduk Kabupaten Deiyai menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio
Tahun 2012
No Kecamatan Jenis Kelamin
Jumlah Persentase
(%) Sex Rasio
Laki-laki Perempuan
1 Kapiraya 2.773 2.046 4.819 6,27 136
2 Tigi Barat 16.588 16.272 32.860 42,75 102
3 Tigi 8.856 9.141 17.997 23,41 97
4 Tigi Timur 5.988 5.848 11.836 15,40 102
5 Bowobado 5.439 3.918 9.357 12,17 139
Total 39.644 37.225 76.869 100 106
Sumber : Kabupaten Deiyai dalam Angka, BPS, Tahun 2013
Berdasarkan Tabel 3.2. diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan laki-laki
dan perempuan atau rata-rata sex ratio di Kabupaten Deiyai adalah sebesar 106
yang menunjukan jumlah penduduk laki-laki 6% lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk perempuan. Dari lima distrik yang ad a di Kabupaten Deiyai,
hanya satu diantaranya yang memiliki sex ratio dibawah 100 yaitu Distrik Tigi
dengan angka sex ratio 97 kondisi ini menunjukan bahwa jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan
sex ratio terbesar terdapat di Distrik Bowobado yaitu sebesar 139% yang
16
menunjukan yang menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki 39% lebih
banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Tabel 3.3.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Deiyai per Kecamatan
Tahun 2012
No Kecamatan Luas
(km2)
Persentase
(%)
Rumah
Tangga Penduduk
Kepadatan
Penduduk per
km2
1 Tigi 55,579 3,03 3.368 4.819 86,70
2 Kapiraya 309,585 16,85 541 32.860 106,14
3 Tigi Barat 190,683 10,38 7.682 17.997 94,38
4 Tigi Timur 794,138 43,23 2.082 11.836 14,90
5 Bowobado 486,862 26,51 1.329 9.357 19,21
Jumlah 1.836,846 100 15.002 76.869 41,85
Sumber : Kabupaten Deiyai dalam Angka, BPS, Tahun 2013
Kabupaten Deiyai dan Administrasi Kecamatan, BPS, Tahun 2010
Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari
Kabupaten Paniai. Setelah mekar dari Kabupaten Paniai, luas wilayah
Kabupaten Deiyai adalah 1.836,846 km2. Distrik Tigi Timur merupakan wilayah
terluas di Kabupaten Deiyai dengan luas 794,138 km2 (43,23%), sedangkan
Distrik Tigi merupakan wilayah terkecil yang ada di Kabupaten Deiyai dengan
luas adalah 55,579 km2 (3,03%). Dari hasil pelaksanaan Sensus Penduduk 2010,
tercatat jumlah penduduk Kabupaten Deiyai adalah 78.869 jiwa dengan rata-rata
tingkat kepadatan penduduk sebesar 41,85 jiwa/km2. Distrik Tigi Timur
merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 15 jiwa/km2
sedangkan Distrik Kapiraya merupakan distrik dengan tingkat kepadatan
penduduk tertinggi yaitu sebesar 107 jiwa/km2.
3.3. Jaringan Jalan
Menurut RTRW Kabupaten Deiyai Tahun 2013–2033, Kabupaten Deiyai
memiliki beberapa jenis jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten.
17
1. Jalan Nasional merupakan jalan arteri primer mencakup jalan yang
menghubungkan antara Timika-Waghete-Enarotali.
2. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor primer, mencakup Jalan
Nabire-Waghete.
3. Jalan kabupaten yang terdiri dari :
a. Jaringan jalan kolektor sekunder (meliputi jalan Waghete-
Damabagata, jalan Waghete-Aiyatei, jalan Aiyatei-Maatadi-
Waghete-Aiyatei, jalan Maatadi-Kapiraya-Waghete-Aiyatei, jalan
Kapiraya-Putapar I-Waghete-Aiyatei, jalan Putapar I-Bouwobado-
Waghete-Aiyatei, jalan Kemauto-Dautadi-Tawaou-Kopai, jalan
Kokobaya-Kemauto, jalan Oewagi-Henangi-Dadipakogo-
Dadikoge, jalan Bouwobado–Damabagata-Waghete–Aiyatei)
b. Jaringan jalan lokal, terdiri atas (meliputi jalan Komauto-
Yowayoga, jalan Kopai I-Diyotoudah, jalan Putapar I – Putapar II
– Wolowatali – jalan kolektor primer dan jalan Mugotadi-Wadidte-
Abeuwo-Wogee-Kopai II.
Beberapa sarana dan prasarana penunjang transportasi tersedia di
Kabupaten Deiyai, seperti tertera pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4.
Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Nama
Terminal
Nama Dermaga Nama
Bandara Sungai Danau
1 Tigi Waghete Waghete Waghete dan
Obamo Waghete
2 Kapiraya Kapiraya Kapiraya - Kapiraya
3 Tigi Barat Aiyatei - Ayatei dan Duama -
4 Tigi Timur Damabagata - - -
5 Bowobado Bouwo - - -
Sumber : Kabupaten Deiyai dalam Angka, BPS, Tahun 2013
18
3.4. Wisata
Obyek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Deiyai adalah Danau
Tigi. Sebuah cerita menarik di kalangan masyarakat Tigi, Kabupaten Deiyai.
Disana terdapat Danau Tigi dengan kedalaman 150 meter yang merupakan
ladang nafkah bagi masyarakat setempat. Belakangan ini danau tersebut
ditumbuhi lumut hingga menutup semua aktivitas warga di sana. Danau Tigi
yang terbentang ditengah Lembah Tigi, Kabupaten Deiyai, oleh masyarakat
setempat dipandang sebagai sebuah ladang subur yang dapat memberikan
nafkah dan mempertahankan hidup. Danau tersebut menjadi idola bagi mereka,
selain karena memberikan kelangsungan hidup juga memberikan suasana yang
sejuk bagi siapa saja yang memandang dan melintasi wilayah itu karena
panorama yang pesona.
Cerita asal usul danau itu kini masih menjadi rahasia bagi masyarakat
lokal karena memiliki nilai-nilai kesakralan tersendiri. Sebelumnya di danau
tersebut hanya terdapat udang, namun perkembangan berjalan terus oleh para
misionaris asal Belanda memasukkan ikan jenis emas sehingga ikanpun
berkembang. Bahkan hingga sekarang danau ini tidak ada udang, sebaliknya
jenis ikan air tawar di sana antara lain ikan emas, lele, nila, atau kerap kali
disebut ikanmujair. Ironisnya sejak tahun 2010 hingga saat ini, warga yang
selalu menjala ikan baik dengan cara mendecok mengunakan pukat asli (ebay)
dan maupun memancing tidak lagi dapat melakukannya (Sumber:
https://deiyaikab.go.id.).
19
BAB IV
PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL DEIYAI
PROVINSI PAPUA
Kabupaten Deiyai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
wilayah administrasi Provinsi Papua. Kabupaten Deiyai menjadi salah satu dari
54 daerah prioritas pembangunan kabupaten tertinggal pada Tahun 2017. Di
bawah ini akan disajikan beberapa data terkait provinsi, kabupaten, jumlah
kecamatan, jumlah desa serta status ketertinggalan berdasarkan indikator yang
sudah ditetapkan. Data persebaran 122 kabupaten tertinggal di Indonesia serta
kabupaten yang masuk ke dalam 54 prioritas disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1.
Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta Kabupaten
Prioritas Pembangunan 2017
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
1 Aceh Aceh Singkil 11 116 -
2 Sumatera Utara Nias 10 170 -
3 Sumatera Utara Nias Selatan 31 461 -
4 Sumatera Utara Nias Utara 11 113 -
5 Sumatera Utara Nias Barat 8 105 √
6 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 10 43 -
7 Sumatera Barat Solok Selatan 7 39 -
8 Sumatera Barat Pasaman Barat 11 19 -
9 Sumatera Selatan Musi Rawas 14 199 -
10 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 7 89 -
11 Bengkulu Seluma 14 202 √
12 Lampung Lampung Barat 15 136 -
13 Lampung Pesisir Barat 11 118 -
14 Jawa Timur Bondowoso 23 219 -
15 Jawa Timur Situbondo 17 136 -
16 Jawa Timur Bangkalan 18 281 -
17 Jawa Timur Sampang 14 186 √
18 Banten Pandeglang 35 339 -
19 Banten Lebak 28 345 -
20 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 10 122 -
20
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
21 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 12 139 -
22 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 20 254 √
23 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 24 165 -
24 Nusa Tenggara Barat Dompu 8 81 -
25 Nusa Tenggara Barat Bima 18 191 √
26 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 8 64 -
27 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 5 33 √
28 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 6 74 -
29 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 22 156 √
30 Nusa Tenggara Timur Kupang 24 177 √
31 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 32 278 √
32 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara 24 193 -
33 Nusa Tenggara Timur Belu 12 81 √
34 Nusa Tenggara Timur Alor 17 175 -
35 Nusa Tenggara Timur Lembata 9 151 √
36 Nusa Tenggara Timur Ende 21 278 √
37 Nusa Tenggara Timur Manggarai 11 162 √
38 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao 10 89 √
39 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat 10 169 -
40 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 5 65 -
41 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 11 175 √
42 Nusa Tenggara Timur Nagekeo 7 113 √
43 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur 9 176 -
44 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 6 62 √
45 Nusa Tenggara Timur Malaka 12 127 √
46 Kalimantan Barat Sambas 19 193 -
47 Kalimantan Barat Bengkayang 17 124 √
48 Kalimantan Barat Landak 13 156 -
49 Kalimantan Barat Ketapang 20 262 -
50 Kalimantan Barat Sintang 14 353 -
51 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 23 282 -
52 Kalimantan Barat Melawi 11 169 -
53 Kalimantan Barat Kayong Utara 6 43 -
54 Kalimantan Tengah Seruyan 10 100 √
55 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 10 219 -
56 Kalimantan Timur Mahakam Hulu 5 50 √
57 Kalimantan Utara Nunukan 16 240 √
21
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
58 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 12 144 -
59 Sulawesi Tengah Donggala 16 167 -
60 Sulawesi Tengah Toli-Toli 10 109 -
61 Sulawesi Tengah Buol 11 115 -
62 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 23 283 -
63 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 12 146 √
64 Sulawesi Tengah Sigi 15 176 √
65 Sulawesi Tengah Banggai Laut 7 66 -
66 Sulawesi Tengah Morowali Utara 10 125 -
67 Sulawesi Selatan Jeneponto 11 113 -
68 Sulawesi Tenggara Konawe 23 298 -
69 Sulawesi Tenggara Bombana 22 143 -
70 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 7 79 -
71 Gorontalo Boalemo 7 82 -
72 Gorontalo Pohuwato 13 104 -
73 Gorontalo Gorontalo Utara 11 123 -
74 Sulawesi Barat Polewali Mandar 16 167 -
75 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 5 54 √
76 Maluku Maluku Tenggara Barat 10 81 √
77 Maluku Maluku Tengah 18 192 -
78 Maluku Buru 10 82 -
79 Maluku Kepulauan Aru 10 119 -
80 Maluku Seram Bagian Barat 11 92 -
81 Maluku Seram Bagian Timur 15 198 √
82 Maluku Maluku Barat Daya 17 117 √
83 Maluku Buru Selatan 6 79 -
84 Maluku Utara Halmahera Barat 8 170 √
85 Maluku Utara Kepulauan Sula 12 78 -
86 Maluku Utara Halmahera Selatan 30 249 -
87 Maluku Utara Halmahera Timur 10 102 √
88 Maluku Utara Pulau Morotai 5 88 √
89 Maluku Utara Pulau Taliabu 8 71 -
90 Papua Barat Teluk Wondama 13 77 -
91 Papua Barat Teluk Bintuni 24 117 -
92 Papua Barat Sorong Selatan 15 123 √
93 Papua Barat Sorong 30 252 -
94 Papua Barat Raja Ampat 24 121 √
22
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
95 Papua Barat Tambrauw 29 216 √
96 Papua Barat Maybrat 24 260 -
97 Papua Merauke 20 190 -
98 Papua Jayawijaya 40 332 √
99 Papua Nabire 15 81 -
100 Papua Kepulauan Yapen 14 165 -
101 Papua Biak Numfor 19 268 -
102 Papua Paniai 23 221 √
103 Papua Puncak Jaya 26 305 √
104 Papua Boven Digoel 20 112 √
105 Papua Mappi 15 164 √
106 Papua Asmat 19 221 √
107 Papua Yahukimo 51 511 √
108 Papua Pegunungan Bintang 34 277 √
109 Papua Tolikara 46 545 √
110 Papua Sarmi 10 94 √
111 Papua Keerom 11 91 -
112 Papua Waropen 11 100 √
113 Papua Supiori 5 38 -
114 Papua Mamberamo Raya 8 69 √
115 Papua Nduga 32 248 √
116 Papua Lanny Jaya 39 355 √
117 Papua Mamberamo Tengah 5 59 √
118 Papua Yalimo 5 300 √
119 Papua Puncak 25 206 √
120 Papua Dogiyai 10 79 √
121 Papua Intan Jaya 8 97 √
122 Papua Deiyai 5 67 √
Sumber: Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017,
Bappenas, Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Kemendagri, Tahun 2015
Dari tabel di atas, terdapat 26 Kabupaten yang berada di Provinsi Papua
yang termasuk dalam 122 Kabupaten Tertinggal. Hanya 6 dari 26 kabupaten
tertinggal di Provinsi Papua yang tidak masuk dalam 54 kabupaten tertinggal
yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2017 dan Kabupaten Deiyai
merupakan salah satu kabupaten prioritas pembangunan Tahun 2017.
23
Tabel 4.2.
Persebaran Kabupaten Tertinggal di Provinsi Papua serta Kabupaten
Prioritas Pembangunan Tahun 2017
No Kabupaten Jumlah
Kecamatan/Distrik
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
1 Merauke 20 190 -
2 Jayawijaya 40 332 √
3 Nabire 15 81 -
4 Kepulauan Yapen 14 165 -
5 Biak Numfor 19 268 -
6 Paniai 23 221 √
7 Puncak Jaya 26 305 √
8 Boven Digoel 20 112 √
9 Mappi 15 164 √
10 Asmat 19 221 √
11 Yahukimo 51 511 √
12 Pegunungan Bintang 34 277 √
13 Tolikara 46 545 √
14 Sarmi 10 94 √
15 Keerom 11 91 -
16 Waropen 11 100 √
17 Supiori 5 38 -
18 Mamberamo Raya 8 69 √
19 Nduga 32 248 √
20 Lanny Jaya 39 355 √
21 Mamberamo Tengah 5 59 √
22 Yalimo 5 300 √
23 Puncak 25 206 √
24 Dogiyai 10 79 √
25 Intan Jaya 8 97 √
26 Deiyai 5 67 √
Sumber : Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP
2017, Bappenas, Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Kemendagri,
Tahun 2015
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2015,
Kabupaten Deiyai yang terdiri dari 5 Kecamatan/Dsitrik dan 67 Desa,
merupakan kabupaten yang memiliki desa dengan status perkembangan desa
24
tertinggal. Daftar status perkembangan desa berdasarkan Indeks Pembangunan
Desa (IPD) disajikan pada Tabel 4.3. berikut.
Tabel 4.3.
Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Desa Status
1
Komauto Tertinggal
2 Mogodagi Belum terklasifikasi
3 Kapiraya Yamouwitina Belum terklasifikasi
4 Idego Belum terklasifikasi
5 Uwe Onagei Belum terklasifikasi
6
Widuwakiya Tertinggal
7 Digibagata Tertinggal
8 Ayate Tertinggal
9 Diyai Tertinggal
10 Onago Tertinggal
11 Tenedagi Tertinggal
12 Dagokebo / Bagou /Gakakebo Tertinggal
13 Widimey Tertinggal
14 Yenudoba / Jinidaba Tertinggal
15 Piyakadimi / Piyekedimi Tertinggal
16 Wagomani Tertinggal
17 Tigi Barat Demago Tertinggal
18 Yagu Belum terklasifikasi
19 Obai Belum terklasifikasi
20 Yipai Belum terklasifikasi
21 Diyai II Belum terklasifikasi
22 Meyepa Belum terklasifikasi
23 Kogemani Belum terklasifikasi
24 Digikotu Belum terklasifikasi
25 Onago II Belum terklasifikasi
26 Maatadi Belum terklasifikasi
27 Epanai Belum terklasifikasi
28
Tigi
Bamou I Tertinggal
29 Bamou II Tertinggal
30 Yaba Tertinggal
31 Wagete I Tertinggal
32 Wanghete II Tertinggal
33 Okomokebo Tertinggal
25
No Kecamatan Desa Status
34 Ugiya Tertinggal
35 Atouda Belum terklasifikasi
36 Oneibo Belum terklasifikasi
37 Yaba II Belum terklasifikasi
38 Tigi Mugouda Belum terklasifikasi
39 Bomou III Belum terklasifikasi
40 Okomotadi Belum terklasifikasi
41 Buwoudimi Belum terklasifikasi
42 Ibodiyo Belum terklasifikasi
43 Ikiyawo Belum terklasifikasi
44 Motano Belum terklasifikasi
45 Amago Belum terklasifikasi
46 Idege Belum terklasifikasi
47 Peku Belum terklasifikasi
48
Kokobaya Tertinggal
49 Dakebo Tertinggal
50 Watiyai Tertinggal
51 Edagotadi Tertinggal
52 Dakokebo Tertinggal
53 Damabagata Tertinggal
54 Bagou Tertinggal
55 Tigi Timur Ipoke Belum terklasifikasi
56 Waitakotu Belum terklasifikasi
57 Pekepa Belum terklasifikasi
58 Bagumoma Belum terklasifikasi
59 Udaugida Belum terklasifikasi
60 Bagou II Belum terklasifikasi
61 Idayodagi Belum terklasifikasi
62
Bowobado
Kopai I Tertinggal
63 Kopai II Tertinggal
64 Woge Tertinggal
65 Yewadide Belum terklasifikasi
66 Mudeadi Belum terklasifikasi
67 Diita Belum terklasifikasi Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014
26
Berdasarkan tabel 4.3., status ketertinggalan desa per kecamatan di
Kabupaten Deiyai digambarkan pada Gambar 4.1. dibawah ini, kondisi ini dapat
menjadi referensi bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam
melaksanakan pembangunan di Tahun 2017, khususnya dalam menentukan
prioritas desa yang tepat guna dan tepat sasaran.
Gambar 4.1.
Grafik Status Ketertinggalan Desa per Kecamatan di Kabupaten Deiyai
Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014
Gambar 4.1 diatas menunjukan bahwa 30 desa (44,77%) di kabupaten
Deiyai adalah desa tertinggal dan 37 desa (55,23%) belum terklasifikasi
statusnya.
3
1
7
12
7
3
4
13
10
7
0
2
4
6
8
10
12
14
Bowobado Kapiraya Tigi Tigi Barat Tigi Timur
Tertinggal Belum Terklasifikasi
27
Ga
mb
ar
4.2
.
Pet
a S
tatu
s K
eter
tin
gg
ala
n B
erd
asa
rkan
In
dek
s P
emb
an
gu
nan
Des
a K
ab
up
ate
n D
eiyai,
Pro
vin
si P
ap
ua
28
4.1. Perekonomian Masyarakat
Kriteria perekonomian masyarakat dalam penentuan ketertinggalan suatu
daerah terdiri dari sub indikator persentase penduduk miskin dan konsumsi per
kapita. Berdasarkan data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil
dalam persentase tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran
mengenai perkembangan jumlah keluarga miskin dan konsumsi per kapita di
Kabupaten Deiyai disajikan pada Tabel 4.4. berikut:
Tabel 4.4.
Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di
Kabupaten Deiyai
No Sub Indikator Tahun
2011 2013 Progress (%)
1 Penduduk Miskin (%) 49,58 47,52 -4,15
2 Konsumsi Per Kapita 584,5 593,1 1,47 Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS, Tahun 2010
dan 2014
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS, Tahun 2010 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat
bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deiyai mengalami penurunan
sebesar 4,15% dari Tahun 2011 ke 2014, sedangkan sub indikator konsumsi per
kapita menunjukkan bahwa di Kabupaten Deiyai mengalami pertambahan
sebesar 1,47%. Hal ini merupakan suatu indikasi yang baik, karena dengan
berkurangnya penduduk miskin maka berpengaruh pada meningkatnya
pendapatan masyarakat yang mengakibatkan konsumsi per kapita meningkat.
Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Deiyai menjadi salah
satu variabel yang berpengaruh pada peningkatan IPM.
4.2. Sumber Daya Manusia
Kriteria sumber daya manusia dalam penentuan ketertinggalan suatu
daerah terdiri dari sub indikator persentase angka harapan hidup, rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf. Dari sumber data yang diperoleh, satuan
wilayah administrasi terkecil dalam persentase tersebut hanya sampai
29
kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai angka harapan hidup, rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Deiyai disajikan pada Tabel 4.5.
berikut:
Tabel 4.5.
Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan
Angka Melek Huruf di Kabupaten Deiyai
No Sub Indikator Tahun
2011 2014 Progress (%)
1 Angka Harapan Hidup (Th) 66,59 66,64 0,08
2 Rata-rata Lama Sekolah (Th) 2,50 2,97 18,80
3 Angka Melek Huruf (%) 28,54 31,05 9,14 Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan,
terlihat bahwa dari Tahun 2011 ke 2014, persentase angka harapan hidup
di Kabupaten Deiyai mengalami pertambahan sebesar 0,08%. Sedangkan
persentase rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa di Kabupaten
Deiyai mengalami pertambahan sebesar 18,80%. Dan persentase angka
melek huruf di Kabupaten Deiyai mengalami pertambahan sebesar
9,14%.
Ketiganya menjadi parameter untuk melihat perkembangan mutu
dan kualitas sumber daya manusia. Angka harapan hidup adalah jumlah
rata-rata tahun penduduk suatu kabupaten diharapkan hidup, sehingga
meningkatnya angka harapan hidup menunjukan adanya peluang hidup
yang lebih lama bagi manusia. Beberapa hal yang menyebabkan
bertambahnya angka harapan hidup antara lain meningkatnya kesadaran
akan kesehatan dan pola hidup sehat.
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia
15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak
termasuk tahun yang mengulang). Sehingga pertambahan angka rata-rata
lama sekolah menunjukan adanya penambahan waktu suatu kelompok
dalam mengenyam pendidikan, sedangkan angka melek huruf adalah
proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan
30
membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti
apa yang dibaca atau di tulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.
Sehingga pertambahan angka melek huruf menunjukan banyaknya
penduduk yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis.
Hasil analisis ketiga sub indikator menunjukan adanya
perkembangan yang positif, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber
daya manusia di Kabupaten Deiyai mengalami peningkatan.
4.3. Infrastruktur
4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas
Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub
indikator persentase desa, terlihat bahwa belum ada jenis permukaan jalan
terluas dengan tipe aspal/beton sehingga tidak dapat dilakukan analisis
persentasenya. Sedangkan untuk analisis yang dilakukan terhadap sub
indikator persentase desa dengan jenis permukaan jalan terluas diperkeras,
ada dua dari lima kecamatan yang memiliki jenis permukaan jalan utama
terluas yang diperkeras yaitu Kecamatan Tigi dan Tigi Barat.
Dari kedua kecamatan itu, tidak terlihat adanya pertambahan
sebaliknya terdapat penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di Kecamatan
Tigi sebesar 100% dan diikuti oleh Kecamatan Tigi Barat sebesar 89%.
Jika dilihat dari nilai rata-rata, terlihat bahwa jenis permukaan jalan terluas
diperkeras berkurang sebesar 39% selama kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir.
Selanjutnya, untuk persentase desa dengan jenis permukaan jalan
terluas berupa tanah terlihat bahwa pengurangan tertinggi terjadi di
Kecamatan Kapiraya, Tigi dan Tigi Barat sebesar 100%. Sedangkan
pengurangan terendah terjadi di Kecamatan Tigi Timur sebesar 43%. Pada
Tahun 2014, dari nilai rata-rata persentase desa dengan jenis permukaan
31
utama terluas tanah di Kabupaten Deiyai terlihat bahwa berkurang sebesar
69% dibanding Tahun 2011.
Pada persentase jumlah desa dengan permukaan utama terluas
lainnya di Kabupaten Deiyai, terlihat bahwa selama kurun waktu tiga
tahun yaitu tahun 2011 ke tahun 2014 terjadi peningkatan untuk sebagian
besar kecamatan di Kabupaten Deiyai. Untuk perkembangan yang ada di
kecamatan tersebut tidak dapat dikonversikan dalam bentuk angka karena
nilainya tidak terdefinisi dan dilambangkan dalam bentuk simbol ∞.
Rincian data disajikan pada Tabel 4.6.berikut.
Tabel 4.6.
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas Aspal/Beton,
Diperkeras, Tanah dan Lainnya di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan
Utama Terluas
Aspal/Beton (%) Diperkeras (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Bowobado - - - - - -
2 Kapiraya - - - - - -
3 Tigi - - - 0,29 0,00 -100
4 Tigi Barat - - - 0,75 0,08 -89
5 Tigi Timur - - - - - -
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,21 0,02 -38
No Kecamatan
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan
Utama Terluas
Tanah (%) Lainnya (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Bowobado 1,00 1 0 - - -
2 Kapiraya 1,00 0 -100 0,00 1,00 ∞
3 Tigi 0,71 0 -100 0,00 1,00 ∞
4 Tigi Barat 0,25 0 -100 0,00 0,92 ∞
5 Tigi Timur 1,00 0,57 -43 0,00 0,43 ∞
Rata-rata 0,79 0,31 -69 0,00 0,67 0,00 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap sub indikator
persentase jumlah desa dengan permukaan jalan utama terluas di
Kabupaten Deiyai, disimpulkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun dari
32
Tahun 2011 ke 2014 tidak terlihat perkembangan kondisi jalan secara
pasti. Hasil analisis keempat persentase desa dengan jenis permukaan
utama terluas belum menunjukan adanya perkembangan yang positif.
4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon
Berdasarkan data yang diolah dan analisis yang dilakukan terhadap
sub indikator jumlah keluarga pengguna listrik (PLN+Non PLN) di
Kabupaten Deiyai, terlihat bahwa perkembangan terbesar terjadi di
Kecamatan Tigi Timur ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah
pengguna listrik sebesar 132% dan terjadi penurunan di Kecamatan
Bowobado sebesar 34%. Sedangkan untuk tiga kecamatan lain di
Kabupaten Deiyai, yaitu Kecamatan Karimata, Tigi dan Tigi Barat juga
mengalami kenaikan jumlah pengguna listrik. Pada Tahun 2014, dilihat
dari nilai rata-rata keluarga pengguna listrik di kabupaten tertinggal di
Kabupaten Deiyai meningkat sebesar 257% dibanding Tahun 2011.
Berdasarkan pengumpulan data dan analisis sub indikator jumlah
keluarga pengguna telepon di Kabupaten Deiyai, terlihat bahwa sampai
dengan tahun 2014 tidak terdapat keluarga yang menggunakan telepon,
yang disebabkan karena belum tersedianya jaringan telepon. Kondisi ini
mempengaruhi mutu aspek komunikasi dalam masyarakat di kabupaten
Deiyai. Rincian data disajikan pada Tabel 4.7. berikut:
Tabel 4.7.
Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan
Jumlah Keluarga Pengguna
Listrik (PLN+Non PLN) (%) Telepon (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Bowobado 40,00 26,33 -34 - - -
2 Kapiraya - 20,00 - - - -
3 Tigi - 156,00 - - - -
4 Tigi Barat - 141,50 - - - -
5 Tigi Timur 0,71 10,14 132 - - -
Rata-rata 8,14 70,80 257 0 0 0 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
33
Dari tabel 4.7. diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah
tangga pengguna listrik atau listrik masuk desa di kabupaten Deiyai
mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan masyakarat mengalami
keterbatasan tehadap akses komunikasi dan informasi.
4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan
terhadap sub indikator jumlah rumah tangga pengguna air bersih (air
kemasan, PDAM, sumur, sungai/danau/kolam, pompa air dan lainnya) di
Kabupaten Deiyai menunjukkan bahwa belum ada keluarga yang
menggunakan sumber air yang berasal dari air kemasan, PDAM dan
sungai/danau/kolam. Sumber air bersih lainnya yang digunakan sebagai
sub indikator adalah sumur, pompa air dan sumber lainnya. Adapun
rincian datanya disajikan pada Tabel 4.8. berikut.
Tabel 4.8.
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Air Kemasan PDAM Sumur
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Bowobado - - - - - - - - -
2 Kapiraya - - - - - - - - -
3 Tigi - - - - - - 0,57 0,00 -100
4 Tigi Barat - - - - - - 0,50 0,00 -100
5 Tigi Timur - - - - - - - - -
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 -40
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Sungai/Danau/Kolam Pompa Air Mata Air
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Bowobado - - - - - - 1,00 1,00 0,00
2 Kapiraya - - - - - - 1,00 0,00 -100
3 Tigi - - - 0,14 0,00 -100 0,29 0,14 -50
4 Tigi Barat - - - - - - 0,42 0,50 20
5 Tigi Timur - - - - - - 0,43 1,00 133
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -20 0,63 0,53 1
34
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Air Hujan Lainnya
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado - - - - - -
2 Kapiraya 0,00 1,00 ∞ - - -
3 Tigi 0,00 0,86 ∞ - - -
4 Tigi Barat 0,08 0,50 500 - - -
5 Tigi Timur 0,14 0,00 -100 0,43 0,00 -100
Rata-rata 0,05 0,47 80 0,09 0,00 -20
Sumber: Potensi Desa (Podes, BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator
pengguna air bersih yang bersumber dari sumur, dari lima kecamatan
hanya ada dua kecamatan yang menggunakan air bersih dari sumur, yaitu
Kecamatan Tigi dan Tigi Barat, namun sama-sama mengalami penurunan
jumlah keluarga pengguna pengguna air masing-masing berkurang sebesar
100% dibanding Tahun 2011.
Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa dari lima kecamatan hanya
satu kecamatan saja yang menggunakan sumber air berupa pompa air,
yaitu Kecamatan Tigi. Terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna
air bersih (pompa air) di Kecamatan Tigi mengalami penurunan sebesar
100%. Maka, nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih
(pompa air) pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 20%
dibanding pada Tahun 2011.
Pada persentase rumah tangga pengguna air bersih dari sumber
mata air menunjukkan bahwa pertambahan tertinggi terjadi di Kecamatan
Tigi Timur yaitu sebesar 133% sedangkan Kecamatan Kapiraya
mengalami pengurangan terbesar yaitu 100%. Nilai rata-ratanya pada
Tahun 2014 berkurang 1% dibanding Tahun 2011.
Sedangkan persentase rumah tanga pengguna air bersih yang
bersumber dari air hujan menunjukkan bahwa pertambahan tertinggi
terjadi di Kecamatan Tigi Barat yaitu sebesar 500%. Sedangkan
penurunan terbanyak terjadi di Kecamatan Tigi Timur yaitu sebesar 100%.
Hanya Kecamatan Bowobado yang tidak menggunakan air bersih yang
35
bersumber dari air hujan, baik di Tahun 2011 maupun 2014. Nilai rata-
ratanya pada Tahun 2014 bertambah 80% dibanding Tahun 2011.
Selanjutnya, persentase rumah tangga pengguna air bersih dari
sumber air lainnya yang mengalami penurunan sebesar 100%. Hanya satu
kecamatan saja yang menggunakan sumber air lainnya, yaitu Kecamatan
Tigi Timur. Sehingga, nilai rata-rata indikator persentase rumah tangga
pengguna air bersih (air lainnya) di Kabupaten Deiyai pada Tahun 2014
mengalami penurunan sebesar 20%.
Hasil analisis terhadap sub indikator persentase rumah tangga
pengguna air bersih seperti yang tertera pada Tabel 4.8., maka dapat
disimpulkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Deiyai belumlah
merata pada setiap kecamatan dan desa. Artinya, keterbatasan air bersih
dapat menghambat pencapaian standar hidup layak dan bersih.
4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan
Permanen/Semi Permanen
Secara rinci, gambaran mengenai perkembangan desa yang
mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di daerah tertinggal disajikan
pada Tabel 4.9. berikut:
Tabel 4.9.
Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen
di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Pasar Tanpa Bangunan Permanen (%)
2011 2014 Progress
1 Bowobado 1,00 0,33 -67%
2 Kapiraya 1,00 0 -100%
3 Tigi 0,86 0,57 -33%
4 Tigi Barat 1,00 0,33 -67%
5 Tigi Timur 1,00 0 -100%
Rata-rata 0,97 0,25 -73%
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
36
Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.9., terlihat bahwa desa
yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen maupun semi permanen
mengalami penurunan terbesar yang terjadi di Kecamatan Kapiraya dan
Tigi Timur sebesar 100%, sedang penurunan terkecil terjadi di Kecamatan
Tigi sebesar 33%. Sedangkan nilai rata-ratanya menggambarkan adanya
pengurangan sebesar 73%. Maka, dapat disimpulkan bahwa minimya
ketersediaan pasar dengan bangunan permanen menunjukkan aktivitas
ekonomi masyarakat belum didukung oleh sarana yang memadai sehingga
masyarakat di Kabupaten Deiyai kesulitan memenuhi barang-barang
kebutuhannya.
4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk
Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap sub indikator
jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten
Deiyai, terlihat bahwa di lima kecamatan di Kabupaten Deiyai belum
tersedia rumah sakit, rumah sakit bersalin dan poliklinik. Kondisi
menunjukkan bahwa kegiatan untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang
baik belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
yang memadai. Adapun data rinci disajikan pada Tabel 4.10. berikut:
Tabel 4.10.
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk
di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
Rumah Sakit Rumah Sakit Bersalin Poliklinik
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado - - - - - - - - -
2 Kapiraya - - - - - - - - -
3 Tigi - - - - - - - - -
4 Tigi Barat - - - - - - - - -
5 Tigi Timur - - - - - - - - -
Rata-rata - - - - - - - - -
37
No Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
Puskesmas Puskesmas Pembantu Dokter Umum dan Gigi
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Bowobado 0,11 0,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kapiraya 0,00 0,21 ∞ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tigi 0,06 0,06 0,00 0,00 0,11 ∞ 0,00 0,17 ∞
4 Tigi Barat 0,12 0,03 -75 0,03 0,21 600 0,06 0,00 -100
5 Tigi Timur 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,17 0,00 -100
Rata-rata 0,07 0,08 -35 0,02 0,08 120 0,05 0,03 -40
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Untuk analisis yang dilakukan terhadap jumlah prasarana
kesehatan (puskesmas) per 1000 penduduk di Kabupaten Deiyai terlihat
bahwa penurunan terbesar terjadi pada Kecamatan Bowobado yaitu
sebesar 100% sedangkan pengurangan terendah terjadi di Kecamatan Tigi
Barat sebesar 75%. Untuk Kecamatan Tigi dan Tigi Timur tidak terjadi
perkembangan karena nilainya tetap dan Kabupaten Kapiraya terjadi
perkembangan namun nilainya tidak dapat didefinisikan. Nilai rata-rata
sub indikator jumlah prasarana kesehatan (puskesmas) per 1000 penduduk
di Kabupaten Deiyai selama 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan
sebesar 35%. Pada analisis terhadap sarana prasarana kesehatan per 1000
penduduk puskesmas pembantu dapat disimpulkan bahwa terjadi
perkembangan sebesar 120% dengan pertembahan terbesar berada pada
Kecamatan Tigi Barat yaitu sebesar 600%.
Selanjutnya, terlihat bahwa jumlah dokter umum dan dokter gigi
bertambah di Kecamatan Tigi namun nilainya tidak dapat didefinisikan,
sedangkan Kecamatan Tigi Barat dan Tigi Timur merupakan kecamatan
dengan penurunan tertinggi sebesar 100%. Nilai rata-rata jumlah dokter
umum dan dokter gigi pada Tahun 2014 berkurang sebesar 40%
dibandingkan Tahun 2011. Maka, secara umum ketersediaan dokter dan
dokter gigi tergolong masih sangat minim sehingga berdampak pada
terbatasnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Deiyai.
38
Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
bidang kesehatan di Kabupaten Deiyai belum dilengkapi oleh sarana dan
prasarana kesehatan yang memadai.
4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk
Secara rinci gambaran mengenai perkembangan jumlah SD-SMP
per 1000 penduduk di Kabupaten Deiyai disajikan pada Tabel 4.11.
berikut.
Tabel 4.11.
Jumlah SD-SMP per 1000 Penduduk di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk
2011 2014 Progress(%)
1 Bowobado 0,00 0,00 0,00
2 Kapiraya 0,21 0,21 0,00
3 Tigi 0,56 1,06 90
4 Tigi Barat 0,49 0,64 31
5 Tigi Timur 0,51 0,76 50
Rata-rata 0,35 0,53 34
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis terhadap sub indikator jumlah SD-SMP negeri dan
swasta, Kecamatan Tigi menunjukkan adanya peningkatan terbesar yaitu
90%, sedangkan Kecamatan Bowobado dan Kapiraya relatif tidak
mengalami kenaikan. Nilai rata-rata persentase SD-SMP di Kabupaten
Deiyai bertambah sebesar 34% selama kurun waktu 3 tahun terakhir, hal
tersebut menunjukkan adanya pertambahan sarana pendidikan di
Kabupaten Deiyai berdampak pada meningkatnya standar pendidikan
yang diharapkan dapat mengentaskan ketertinggalan daerah.
4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal)
Berdasarkan data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil
dalam persentase kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) tersebut hanya
39
sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai kelembagaan atau keuangan
lokal di Kabupaten Deiyai disajikan pada Tabel 4.12. berikut.
Tabel 4.12.
Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) di
Kabupaten Deiyai
No Sub Indikator Tahun
2011 2014 Progress (%)
1 Celah Fiskal (Rp) 111,016 436,180 292,90
Sumber : www.djpk.kemenkbeu.go.id.
Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase
kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) di Kabupaten Deiyai mengalami
pertambahan sebesar 292,90% dari Tahun 2011 ke 2014. Hal ini diartikan
bahwa ada peningkatan dalam selisih pendapatan dengan belanja masyarakat,
yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan di Kabupaten Deiyai
sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat.
4.5. Aksesibilitas
4.5.1. Rata-Rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang
Membawahi
Secara rinci gambaran mengenai perkembangan persentase rata-
rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten di Kabupaten Deiyai
tersajikan pada Tabel 4.13. dibawah ini.
Tabel 4.13.
Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten Deiyai
No. Kecamatan
Rata-Rata Jarak dari Kantor Desa ke
Kabupaten (Km)
2011 (Km) 2014 (Km) Progress (%)
1 Bowobado 99,80 32,00 -68
2 Kapiraya 99,80 30,00 -70
3 Tigi 3,43 3,29 -4
4 Tigi Barat 10,17 15,58 53
5 Tigi Timur 28,57 10,00 -65
Rata-rata 48,35 18,17 -31
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
40
Hasil analisis yang dilakukan terhadap rata-rata jarak dari kantor
desa ke kantor kabupaten, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar
dengan berkurangnya jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten terjadi di
Kecamatan Kapiraya yaitu sebesar 70%, sedangkan perkembangan
terkecil terjadi di Kecamatan Tigi yaitu sebesar 4%. Nilai rata-rata sub
indikator rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten di Kabupaten
Deiyai pada Tahun 2014 berkurang sebesar 31% dibandingkan dengan
Tahun 2011. Kondisi tersebut menggambarkan semakin dekatnya jarak
kantor desa ke kantor kabupaten yang disebabkan antara lain karena
adanya pembangunan jalan alternatif.
4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5
Km
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sub indicator
desa dengan akses pelayanan kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin,
puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, poskesdes, polindes, tempat
praktek dokter, tempat praktek bidan, apotek, dan toko khusus obat) > 5
Km, terlihat bahwa sebagian besar pelayanan kesehatan berada di satu
lokasi/tempat. Tidak ada perkembangan dari Tahun 2011 ke Tahun 2014
untuk persentase jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (rumah
sakit, rumah sakit bersalin dan puskesmas) > 5 Km. Secara rinci,
gambaran diatas tersaji pada Tabel 4.14. berikut.
41
Tabel 4.14.
Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km
di Kabupaten Deiyai
No Kabupaten Rumah sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 3 3 0 3 3 0 2 3 50
2 Kapiraya 1 1 0 1 1 0 1 0 -100
3 Tigi 7 7 0 7 7 0 1 5 400
4 Tigi Barat 12 12 0 12 12 0 5 3 -40
5 Tigi Timur 7 7 0 7 7 0 6 4 -33
Rata-rata 6 6 0 6 6 0 3 3 55
No Kabupaten
Puskesmas Pembantu Poliklinik Tempat Praktek Dokter
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Bowobado 3 3 0,00 3 3 0 3 3 0
2 Kapiraya 1 0 -100 1 1 0 1 1 0
3 Tigi 7 2 -500 7 7 0 7 7 0
4 Tigi Barat 6 3 -300 12 12 0 12 12 0
5 Tigi Timur 6 4 -200 7 7 0 7 7 0
Rata-rata 4.6 2.4 -220 6 6 0 6 6 0
No Kabupaten
Tempat Praktek Bidan Poskesdes Polindes
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Bowobado 3 3 0 3 3 0 3 3 0
2 Kapiraya 1 1 0 1 1 0 1 1 0
3 Tigi 7 7 0 7 7 0 1 7 600
4 Tigi Barat 12 12 0 6 12 100 12 12 0
5 Tigi Timur 5 7 40 6 5 -17 7 3 -57
Rata-rata 5.6 6 8 4.6 5.6 17 4.8 5.2 109
No Kabupaten Apotek Toko Khusus Obat
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 3 3 0 3 3 0
2 Kapiraya 1 1 0 1 1 0
3 Tigi 7 7 0 7 7 0
4 Tigi Barat 12 12 0 12 12 0
5 Tigi Timur 7 7 0 7 7 0
Rata-rata 6 6 0 6 6 0
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
42
Pelayanan kesehatan yang paling terlihat perkembangannya secara
berurutan dari yang paling mencolok dari Tahun 2011 ke 2014 adalah
polindes mengalami peningkatan sebesar 109%, puskesmas mengalami
peningkatan sebesar 55%, poskesdes mengalami peningkatan sebesar
17%, tempat praktik dokter mengalami peningkatan sebesar 8%,
sebaliknya puskesmas pembantu mengalami penurunan sebesar 51%.
Kecamatan Tigi Barat merupakan kecamatan yang jumlah desanya
paling banyak memiliki akses ke pelayanan kesehatan >5 Km yaitu 12
desa, sementara Kecamatan Kapiraya memiliki jumlah desa paling sedikit
yakni hanya 1 desa. Maka, dari data diatas disimpulkan bahwa akses
masyarakat Kabupaten Deiyai terhadap pelayanan kesehatan menunjukkan
peningkatan yang cukup baik untuk mendukung percepatan pengentasan
ketertinggalan daerah.
4.5.3. Rata-Rata Jarak Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator rata-
rata jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SD), dari lima kecamatan
ada tiga kecamatan yang tersedia datanya dan seluruhnya mengalami
penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di Kecamatan Tigi sebesar 100%,
sedangkan penurunan terkecil terjadi di Kecamatan Tigi Timur sebesar
92%. Nilai rata-rata sub indikator jarak kantor desa ke pelayanan
pendidikan (SD) di Kabupaten Deiyai pada Tahun 2014 berkurang 95%
dibading Tahun 2011. Data rinci disajikan dalam Tabel 4.15. berikut.
43
Tabel 4.15.
Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan (SD-SMP)
di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan
Rata-rata Jarak dari Kantor Desa ke Pelayanan
Pendidikan
SD SMP
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado - - - - - -
2 Kapiraya 0 0 - - - -
3 Tigi 0,38 0,00 -100 10,50 5,43 -48
4 Tigi Barat 1,14 0,07 -94 73,90 19,53 -74
5 Tigi Timur 6 0,50 -92 95,00 57,00 -40
Rata-rata 1,88 0,14 -95 59,80 27,32 -54 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Lebih lanjut, sub indikator rata-rata jarak kantor desa ke pelayanan
pendidikan (SMP), dari tiga kecamatan itu ketiganya mengalami
penurunan. Penurunan tertinggi rata-rata jarak kantor desa ke pelayanan
pendidikan (SMP) terjadi pada Kecamatan Tigi Barat sebesar 74%.
Sedangkan Kecamatan Tigi Timur mengalami penurunan terkecil dengan
40%. Jika dilihat pada nilai rata-rata sub indikator jarak kantor desa ke
pelayanan pendidikan (SMP) di Kabupaten Deiyai, terlihat bahwa dalam
tiga tahun telah mengalami penurunan sebesar 54%. Kondisi ini
menunjukkan adanya perkembangan bahwa rata-rata jarak dari kantor desa
ke pelayanan pendidikan semakin berkurang atau lebih dekat ditempuh.
4.6. Karakteristik Daerah
4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana
Berikut persentase jumlah desa rawan bencana (gempa bumi, tanah
longor, rawan banjir dan lainnya) di Kabupaten Deiyai yang secara rinci
disajikan pada Tabel 4.16. berikut.
44
Tabel 4.16.
Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di Kabupaten Deiyai
No Kabupaten Gempa Bumi Tanah Longsor
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kapiraya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tigi 0,71 0,00 -100 0,43 0,00 -100
4 Tigi Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tigi Timur 0,00 0,00 0,00 0,86 0,14 83
Rata-rata 0,14 0,00 -20 0,26 0,03 37
No Kabupaten Rawan Banjir Lainnya
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kapiraya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tigi 0,14 0,00 -100 0,57 0,14 -75
4 Tigi Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tigi Timur 0,43 0,00 -100 0,00 0,00 0,00
Rata-rata 0,11 0,00 -40 0,11 0,03 -15
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis persentase jumlah desa rawan bencana (gempa bumi)
pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima kecamatan yang ada,
hanya Kecamatan Tigi yang memiliki daerah rawan gempa bumi, dan
terjadi penurunan tertinggi sebesar 71%. Nilai rata-rata persentase jumlah
desa rawan bencana (gempa bumi) di Kabupaten Deiyai pada Tahun 2014
berkurang sebesar 14% dibanding Tahun 2011.
Untuk persentase jumlah desa rawan bencana (tanah longsor)
terlihat bahwa dari lima kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan
yang menjadi daerah rawan tanah longsor yang masing-masing mengalami
penurunan yaitu Kecamatan Tigi sebesar 43% dan Tigi Timur sebesar
71%. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, persentase jumlah desa rawan
tanah longsor di Kabupaten Deiyai secara umum pada Tahun 2014
berkurang sebesar 23% dibanding dengan Tahun 2011.
45
Sedangkan persentase jumlah desa rawan bencana (banjir) terlihat
bahwa dari lima kecamatan, terdapat dua kecamatan yang menjadi daerah
rawan banjir yaitu Kecamatan Tigi dan Tigi Timur dimana masing-masing
mengalami penurunan sebesar 14% dan 43%. Nilai rata-rata persentase
jumlah desa rawan banjir di Kabupaten Deiyai menunjukkan bahwa telah
terjadi penurunan sebesar 11% dari Tahun 2011 ke 2014.
Selanjutnya, analisis persentase jumlah desa rawan bencana
lainnya menunjukkan bahwa dari lima kecamatan yang ada, hanya
Kecamatan Tigi yang memiliki daerah rawan bencana lainnya dimana
terjadi penurunan sebesar 43%. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah
desa rawan bencana lainnya di Kabupaten Deiyai menunjukkan adanya
penurunan sebesar 9% dalam kurun waktu 3 tahun.
Secara umum dari keempat persentase jumlah desa rawan
bencana tersebut diatas menunjukkan bahwa kejadian bencana di
Kabupaten Deiyai pada kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung
menurun sehingga kondisi masyarakat lebih mapan dalam melakukan
berbagai aktivitas yang tentunya berdampak pada keamanan regional yang
stabil.
4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Hutan
Lindung dan Berlahan Kritis
Analisis terhadap sub indikator persentase jumlah desa yang berada
di kawasan lindung di Kabupaten Deiyai hanya dapat dilihat pada Tahun
2011, sedangkan untuk Tahun 2014 tidak terdapat datanya. Terlihat bahwa
jumlah desa yang berada di kawasan lindung terbanyak ada di Kecamatan
Kapiraya. Data secara rinci disajikan pada Tabel 4.17. berikut.
46
Tabel 4.17.
Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung dan Berlahan
Kritis di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Kawasan Lindung Berlahan Kritis
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 0,00 - - 0,00 - -
2 Kapiraya 1,00 - - 0,00 - -
3 Tigi 0,14 - - 0,29 - -
4 Tigi Barat 0,50 - - 0,00 - -
5 Tigi Timur 0,71 - - 0,00 - -
Rata-rata 0,47 0,00 0 0,6 0,00 0
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014 diolah
Dari tabel diatas, analisis terhadap sub indikator persentase jumlah
desa yang berada di lahan kritis di Kabupaten Deiyai hanya dapat dilihat
pada Tahun 2011, sedangkan untuk Tahun 2014 belum tersedia. Dari lima
kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Tigi yang desanya berada di
kawasan berlahan kritis dengan persentase jumlah desa sebesar 0,29%.
Maka, disimpulkan bahwa Kabupaten Deiyai dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir tidak dapat dilihat perkembangannya karena keterbatasan
data.
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik
Data dan analisis data sub indikator persentase jumlah desa rawan
konflik, secara rinci disajikan pada Tabel 4.18. berikut.
Tabel 4.18.
Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten Deiyai
No Kecamatan Desa Rawan Konflik
2011 2014 Progress (%)
1 Bowobado 0,00 - -
2 Kapiraya 0,00 - -
3 Tigi 0,57 - -
4 Tigi Barat 0,00 - -
5 Tigi Timur 1,00 - -
Rata-rata 0,31 0,00 0
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014 diolah
47
Dari lima kecamatan di Kabupaten Deiyai hanya dua kecamatan
yang dalam wilayahnya terdapat desa rawan konflik, yaitu Kecamatan Tigi
sebesar 0,57 dan Kecamatan Tigi Timur sebesar 1. Data yang diperoleh
hanya ada untuk Tahun 2011, sedangkan untuk Tahun 2014 belum
tersedia. Tabel diatas menunjukkan kecamatan yang memiliki persentase
jumlah desa rawan konflik ada di Kecamatan Tigi Timur dengan nilai
sebesar 1%. Maka, disimpulkan bahwa belum diketahui secara pasti
perkembangan menurut kondisi kerawanan konflik di masyarakat
Kabuapten Deiyai.
48
BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Deiyai adalah Danau Tigi. Sebuah
cerita menarik dikalangan masyarakat Tigi, Kabupaten Deiyai. Disana
terdapat Danau Tigi, danau yang memiliki kedalaman 150 meter
merupakan ladang mencari nafkah bagi masyarakat setempat. Di tengah
Danau Tigi terdapat Pulau Duamo yang memberikan nilai tersendiri.
Danau ini juga sebelumnya hanya terdapat udang, namun perkembangan
berjalan terus oleh para misionaris asal Belanda memasukan ikan jenis
emas sehingga ikanpun berkembang. Bahkan hingga sekarang danau ini
tidak ada udang. Ironisnya sejak tahun 2010 hingga saat ini warga yang
selalu menjala ikan baik dengan cara mendecok mengunakan pukat asli
(ebay) dan juga memancing tidak lagi.
2. Kabupaten Deiyai sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah
tertinggal memiliki luas 1.836,846 Km2, terdiri dari 5 kecamatan dan 67
desa dimana berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2015.
30 desa berstatus tertinggal dan 37 lainnya belum terklasifikasi.
3. Sub indikator perekonomian masyarakat menunjukkan indikasi yang
baik terlihat dari jumlah penduduk miskin yang berkurang
mengakibatkan konsumsi per kapita meningkat.
4. Sub indikator sumberdaya manusia menunjukkan indikasi yang baik
terlihat dari angka harapan hidup yang meningkat berpengaruh pada
kesadaran masyarakat terhadap tingkat pendidikan yang tinggi.
5. Sub indikator infrastruktur menunjukkan indikasi yang cukup baik di
beberapa variabel seperti jumlah pengguna listrik dan sarana pendidikan
(SD-SMP) yang mengalami peningkatan. Sedangkan sebagian besar
49
variabel kurang didukung oleh ketersediaan data sehingga tidak dapat
dilihat perkembangannya.
6. Sub indikator kelembagaan atau keuangan lokal menunjukkan indikasi
yang baik terlihat dari bertambahnya persentase celah fiskal dimana ada
peningkatan dalam selisih pendapatan dengan belanja masyarakat.
7. Sub indikator aksesibilitas menunjukkan indikasi yang baik terlihat dari
meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan,
pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang artinya masyarakat
lebih mudah mengakses ketiga pelayanan tersebut.
8. Sub indikator karakteristik daerah secara keseluruhan mengalami
peningkatan karena adanya penurunan persentase dari jumlah desa rawan
gempa, tanah longsor, banjir dan bencana lainnya.
50
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Kebijakan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2010. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Pusat
Badan Pusat Statistik. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2013. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2014. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Desa 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Pusat.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deiyai. 2013. Kabupaten Deiyai Dalam Angka
Tahun 2013. Diperoleh dari http://deiyaikab.go.id.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. 2010.LGF Anggaran 2010. Diperoleh 12 Oktober 2015, dari
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. 2013.LGF Realisasi Annual 2013. Diperoleh 9 September
2015, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.
Elisa. 2004. Pendekatan dan Teori Perencanaan Wilayah. Diperoleh 2
November 2015, dari http://elisa.ugm.ac.id/.
Hariyanto. 2007. Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang
IndonesiaDi Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Geografi. Semarang:
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Oktafia, Dian. 2012. Informasi Geografis dan Informasi Keruangan. Diperoleh 2
November 2015, dari http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/.
Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
51
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2015. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.