Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Surat edaran Wali Kota Tasikmalaya Nomor
050/265/Bappelitbangda Tahun 2020 tentang Penyusunan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya 2017-2022 telah disusun
sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode
dua tahun mendatang.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan subkegiatan
serta krangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya yang disusun.
Kami berupaya untuk dapat merumuskan dan menyusun Perubahan
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya Tahun 2017–2022 dengan tepat waktu dan bermutu. Namun
demikian, kami pun menyadari bahwa rencana strategis ini masih belum
sempurna. Oleh sebab itu, tanggapan, saran dan masukan yang membangun dari
para pengguna (stakeholders) sangat kami harapkan sehingga tujuan kita untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bisa segera
tercapai.
Akhirnya dengan izin Allah SWT serta segala upaya dari seluruh jajaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya kami
mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya ini dapat tercapai
sehingga mensukseskan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.
Tasikmalaya, 24 Agustus 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA
YONO S KARSO, SH.,MP Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19600806 198603 1 017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................. 5
1.3 Hubungan antar dokumen ....................................................... 9
1.4 Maksud dan Tujuan ......................................................... 10
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................ 11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 13
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya ............................... 13
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ............................... 13
2.1.2. Uraian Tugas ............................................................. 15
2.2 Sumber Daya SKPD .............................................................. 25
2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai) ............................. 25
2.2.2. Sarana dan Prasarana ............................................ 30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 32
2.3.1. Bidang Perumahan dan Pertanahan ....................... 32
2.3.2. Bidang Pertamanan dan Pemakaman ..................... 38
2.3.3. Bidang Permukiman ............................................... 41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman ............................................. 53
2.4.1. Tantangan ................................................................. 53
2.4.2. Peluang .................................................................... 55
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD ................................................... 56
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ....................................................... 58
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ..................... 62
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat ......................................... 62
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ......... 65
iii
3.4 Isu strategis Kota Tasikmalaya ......................................... 69
3.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)............................................................................ 69
3.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah ................................. 73
3.4.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......... 82
3.5 Penentuan isu-isu strategis .............................................. 84
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 86
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya ....... 86
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 90
5.1 Startegi dan Arah Kebijakan ............................................ 90
5.1.1. Strategi Pembangunan Daerah ............................... 90
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ................... 95
5.2 Program Pembangunan Daerah ....................................... 102
5.2.1. Janji Politik Kepala Daerah .................................... 103
5.2.2. Program Pembangunan Daerah .............................. 104
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 109
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 123
BAB VIII. PENUTUP 126
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Hubungan Rencana Strategis SKPD dengan
DokumenPerencanaan Lainnya
4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
14
Gambar 2.2. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
26
Gambar 2.3. Komposisi Jabatan 27
Gambar 2.4. Komposisi Pangkat/golongan 28
Gambar 2.5. Komposisi Tingkat Pendidikan 29
Gambar 2.6. Komposisi Latar belakang pendidikan teknik 30
Gambar 2.7. Komposisi Kawasan Kumuh 45
Gambar 5.1. Identifikasi faktor internal dan eksternal 92
Gambar 5.2. Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah 98
Gambar 5.3. Ilustrasi Implementasi Janji program Kepala daerah 103
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
26
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya berdasarkan
Jabatan
27
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalayaberdasarkan
Pangkat dan Golongan
28
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Terakhir
29
Tabel 2.5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan PermukimanKota TasikmalayaYang
Memiliki Latar Belakang Pendidikan Teknik
30
Tabel 2.6. Keadaan Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
31
Tabel 2.7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 33
Tabel 2.8. Perumahan yang diserah terimakan Tahun 2001-2019 33
Tabel 2.9. Perumahan yang diferivikasi Tahun 2013-2019 34
Tabel 2.10. Asset tanah milik Pemerintak Kecamatan Cihideung 36
Tabel 2.11. Asset tanah milik Pemerintak Kecamatan Tawang 37
Tabel 2.12. Asset tanah milik Pemerintak Kecamatan Cipedes 37
Tabel 2.13. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan
Retribusi Pengabuan Mayat Tahun 2019
DISPERAWASKIM
41
Tabel 2.14. Luasan Kawasan Kumuh bersadarkan SK Wali Kota
Tasikmalaya
44
Tabel 2.15. Realisasi penanganan Kawasan Kumuh sampai Thn 2019 46
Tabel 2.16. Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus Thn 2019 48
Tabel 2.17. Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat darah 2018-
2019
50
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah
52
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat
Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
60
Tabel 3.2. Permasalahan pelayanan Dinas perumahan Rakyat dan 64
vi
Kawasan permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan
Sasaran Renstra kementrian PUPR berserta Penghambat
dan Pendorong keberhasilan penangannanya
Tabel 3.3. Permasalahan pelayanan Dinas perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat berserta Penghambat dan Pendorong
keberhasilan penangannanya
65
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
82
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis
KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
83
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
88
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan 98
Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DISPERAWSKIM 95
Tabel 5.3. Keterkaitan program pembangunan daerah dalam RPJMD 108
Tabel 6.1. Rencana Program, kegiatan dan pendanaan indikatif 114
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja daerah 124
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di
Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka
perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk
itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu
Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya wajib menyusun Perubahan Renstra
Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program
dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, merupakan
bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai
2
instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi
SKPD.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan
dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan
penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Perubahan Renstra SKPD
disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan
Surat edaran Wali Kota Tasikmalaya.
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan
implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan
prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus
mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta sebagian
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperlukan kehadirannya
untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Rencana Strategis
Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Tasikmalaya 2017-2022.
Program yang disusun dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022
adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang
sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Wali Kota
dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, serta ditujukan untuk
akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan
masyarakat.
Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan
program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang
meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra
Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana perumahan dan
kawasan permukiman.
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2017-
2022.
Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022,
diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta
sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut
menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program
dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran
pembangunan Kota Tasikmalaya dari bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan serta sebagian urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, kami telah melaksanakan
pembangunan yang berpedoman pada Renstra dan secara umum telah
menunjukkan capaian kinerja yang baik sesuai dengan arah dan target yang
tertuang dalam Renstra, baik dalam indikator tujuan, sasaran maupun
program pembangunan daerah
Namun demikian, dari berbagai keberhasilan capaian terhadap target-
target kinerja pembangunan, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan
yang perlu mendapatkan perhatian dan segera dilakukan penyesuaian serta
percepatan dalam pencapaiannya kedepan
Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sampai dengan
tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan
perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tanpa mengubah visi utama
pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra, terdapat
beberapa indikator, target dan kinerja pembangunan daerah yang perlu
dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan
pembangunan. Apalagi dengan adanya bencana pandemic covid-19 yang
terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan
kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat.
Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus
4
Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya, tentunya berakibat pada
perubahan tatanan kehidupan social, perekonomian, pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada
pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh
karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target
indikator-indikator ke depan sehingga perlu Penyesuaian dengan
mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Perubahan Rencana Strategis SKPD, dalam hal ini perubahan Renstra
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Tahun 2017–2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota
Tasikmalaya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Keberadaan Renstra akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja
(Renja) yang dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Renja akan
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA
secara substansi akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Gambar 1.1 Hubungan Rencana Strategis SKPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
RKPD
Renja SKPD
RAPBD
RKA SKPD
APBD
Rincian APBD
5
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiologi dan
UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Selain itu, Renstra perubahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
tahun 2017-2022 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
6
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 6S Seri E, Tambahan Lembaran
daerah Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat
Nomor 237);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-
2031(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2013-2017;
7
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor
178);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018
Nomor 5);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
8
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2005 tentang Rencana Strategis
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 –
2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah.
32. Permenkes Republik Indonesia No. 492 Tahun 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
37. Permenkes Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat.
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementraian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementraian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019;
41. Surat edaran Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050/265/Bappelitbangda
Tahun 2020 tentang Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
42. Peraturan Walikota Tasikmalaya No 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya
1.3. Hubungan antar Dokumen
Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya yang
memuat visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya.
Renstra berperan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan
dan strategi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya yang pada intinya memuat mengenai arah
kebijakan keuangan, strategi pembangunan, program pembangunan dan
10
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagai bagian yang terintegrasi dengan
RPJMD Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunannya Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun
2017-2022 tidak lepas dan mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun
2017-2022 serta RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun
2017-2022 dengan dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya, maka perlu
dilakukan telaahan terhadap dokumen Renstra tersebut. Keselarasan
tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi,
kebijakan, dan program prioritas.
Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi
antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar instansi, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain keterkaitan dan keselarasan
tersebut, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya Tahun 2017-2022 juga harus menjadi pedoman dan selaras
dengan dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya.
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022
adalah sebagai gambaran dan tolok ukur rencana program/kegiatan dua
tahunan sebagai alat bantu bagi bidang-bidang yang ada di lingkup Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun
2017-2022 sebagai acuan dinas dan stakeholder dalam menentukan
prioritas program dinas tahunan dan kegiatan dinas secara konsekuen dan
konsisten.
11
Adapun Tujuan dari penyusunan Perubahan Atas Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun
2017-2022 adalah:
1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan
perubahan Rencana Strategis (Renstra);
2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan
pemerintahan daerah;
4. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut
berpartisipasi dalam pembangunan Kota Tasikmalaya;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara RPJMD Kota Tasikmalaya.
1.5. Sistematika Penulisan
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disajikan
dalam sistematika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan
Rencana Strategis perubahan perangkat daerah tahun 2017-2022;
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja
pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan perangkat daerah
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi
misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan
Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang
12
Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis
Bab IV. Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah
perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran
jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah dalam dua tahun mendatang yang
mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah
daerah yang tertuang dalam RPJMD
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah
tahun 2021-2022
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VIII. Penutup
Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-
kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak
lanjut
13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
permukiman Kota Tasikmalaya informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas
apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
permukiman periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan
kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra ini.
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya yang
bertanggung jawab dalam upaya pencapaian prioritas kebijakan dengan
melaksanakan sebagian kewenangan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman antara lain :
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Keuangan
3. BidangPerumahan dan Pertanahan
a. Seksi Perumahan
b. Seksi Pertanahan
4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
a. Seksi Dekorasi dan Pertamanan
b. Seksi Pemakaman
5. Bidang Permukiman
a. Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
b. Seksi Infrastuktur pemukiman
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Berdasarkan uraian di atas sebagaimana Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah tentang
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas
rakyat dan Kawasan Permukiman
Struktur Organisasi Dinas
Kota Tasikmalaya yaitu
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
Perumahan dan Pertanahan, membawahkan :
Perumahan
Pertanahan
tamanan dan Pemakaman, membawahkan :
Dekorasi dan Pertamanan
makaman
Permukiman, membawahkan :
Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
Infrastuktur pemukiman
Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Berdasarkan uraian di atas sebagaimana Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas
rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, maka visualisasi
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya yaitu:
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
14
, membawahkan :
, membawahkan :
Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Berdasarkan uraian di atas sebagaimana Peraturan Walikota
Pembentukan Organisasi
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan
Kota Tasikmalaya, maka visualisasi
akyat dan Kawasan Permukiman
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
15
2.1.2.Uraian Tugas
Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan
Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan serta sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman mempunyai fungsi
1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan
kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan Air Minum,
Air Limbah dan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan-urusan perumahan
dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan Air
Minum, Air Limbah dan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya
Adapun rincian tugas dari masing-masing unit organisasi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya adalah
Yaitu :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Merumuskan sasaran,
mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas
Rincian tugas Kepala Dinas :
a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik
dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
operasional di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
air minum, air limbah serta pertanahan;
d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan
unit organisasi dinas;
16
f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja
lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam
penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum
pemerintahan di bidang perhubungan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan pelayanan
administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian,
keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Rincian tugas sekretariat :
a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
c. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan
barang daerah serta kerumahtanggaan dinas;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, air minum, air limbah serta
pertanahan
f. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, air minum, air limbah
serta pertanahan;
g. mengoordinasikaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
kerja dinas
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Sekretariat;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Sekretariat membawahkan
17
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas,
pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan,
pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik
Rician tugas sub bagian umum dan kepegawaian:
- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
- melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas
- melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas
- melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan
dinas
- mengelola kepegawaian di lingkungan dinas
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di
lingkungan dinas
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana
kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan
Rician tugas sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan
Keuangan
- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja
dinas;
- mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
program kerja dinas;
18
- menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, air minum, air
limbah serta pertanahan;
- melaksanakan penyajian informasi dan data statistik
berhubungan dengan bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, air minum, air limbah serta pertanahan;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
bidang perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- melaksanakan penatausahaan keuangan;
- melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan
dilingkungan dinas;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Bidang Perumahan dan Pertanahan
Mempunyai tugas pokok Mengoordinasikan penyusunan bahan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan bidang perumahan dan
pertanahan
Rincian tugas Bidang Perumahan dan Pertanahan
a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang
Perumahan dan Pertanahan;
b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan pedoman
teknis yang berkenaan dengan perumahan dan pertanahan;
c. mengoordinasikan penyusunan kajian dan penyiapan bahan
peraturan tentang pengembangan perumahan
d. mengoordinasikan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi
korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program
pemerintah;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan PSU
perumahan
19
f. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi teknis penerbitan izin
pembangunan dan pengembangan perumahan serta penerbitan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
g. menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
serta PSU tingkat kemampuan kecil;
h. mengoordinassikan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi
teknis untuk penerbitan izin lokasi dan izin membuka lahan;
i. mengoordinasikan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan
serta ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
j. mengoordinasikan penyelesaian masalah tanah kosong dan
penggunaan tanah;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Bidang Perumahan dan Pertanahan;
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Seksi Perumahan
Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
petunjuk teknis dan melaksanakan kebijakan urusan perumahan
Rincian tugas seksi Perumahan
- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perumahan;
- melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan
pengembangan perumahan;
- melaksanakan kegiatan pendataan dan analisis data
perumahan;
- melaksanakan kajian dan penyiapan bahan peraturan
tentang pengembangan perumahan;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan perencanaan,
pembangunan dan pemanfaatan perumahan;
- melaksanakan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah
bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah;
- melaksanakan intervensi penyelenggaraan dan pengelolaan
PSU perumahan;
20
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi
teknis penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan serta penerbitan sertifikat kepemilikan
bangunan gedung;
- melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi dan registrasi
bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat
kemampuan kecil;
- melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam bidang
perumahan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Perumahan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
Seksi Pertanahan
Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
pertanahan
Rincian tugas seksi Pertanahan
- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi
Pertanahan;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis pertanahan;
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pertanahan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi
teknis untuk penerbitan izin lokasi dan izin membuka lahan;
- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian
sengketa tanah garapan serta ganti rugi dan santunan tanah
untuk pembangunan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian masalah tanah
kosong dan penggunaan tanah;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Pertanahan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
21
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tuga dan
fungsinya.
4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
Mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan penyusunan kebijakan
teknis serta pengelolaan pertamanan, dan pemakaman
Rincian tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pertamanan
dan Pemakaman;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknisbidang
pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
c. menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia pengelola
dekorasi pertamanan, dan pemakaman;
d. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaanpembangunan,
pemeliharaan taman, dekorasi kota dan pemakaman;
e. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan taman dan
makam
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan
dengan tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
Seksi Dekorasi dan Pertamanan
Seksi Dekorasi dan Pertamanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan
melaksanakan pengelolaan taman dan dekorasi
Rincian tugas seksi Dekorasi dan Pertamanan
- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pertamanan
dan Dekorasi;
- melaksanakan pendataan dan anlisis data untuk
pengembangan dan penataan dekorasi dan taman;
- melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis
pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dekorasi dan
taman;
- melaksanakan pembangunan dan pengelolaan dekorasi dan
taman;
22
- melaksanakan penyiapan bahan kerjasama pembangunan dan
pengelolaan dekorasi dan taman dengan pihak-pihak terkait;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Pertamanan dan Dekorasi;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
Seksi Pemakaman
Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan
pengelolaan pemakaman
Rincian tugas seksi Pemakaman
- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemakaman;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
di bidang pemakaman;
- melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengadaan lahan
untuk pemakaman;
- melaksanakan penyiapan bahan pedoman pengenaan tarif
retribusi;
- melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan Tempat
Pemakaman Umum (TPU) untuk peningkatan pelayanan;
- menyusun kebutuhan sarana dan prasarana TPU serta
melakukan pembangunan dan pengelolaan sarana dan
prasarana pemakaman;
- melaksanakan penyiapan bahan kerjasama pembangunan dan
pengelolaan makam dengan pihak-pihak terkait;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Pemakaman;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
23
5. Bidang Permukiman
Mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Permukiman
Rincian tugas Bidang Permukiman
a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang
Permukiman;
b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan pedoman
teknis permukiman;
c. mengoordinasikan penataan dan peningkatan kualitass kawasan
permukiman kumuh;
d. mengoordinasikan upaya pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh;
e. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
lingkup permukiman
f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
g. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik dalam kota;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Bidang Permukiman;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih mempunyai
tugas pokok melaksanakan melakukan penyiapan bahan kebijakan
teknis dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan
sistem limbah domestik
Rincian tugas seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi
Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis penyediaan air minum dan pengelolaan limbah
domestik;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik dalam kota;
24
- melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan
dalam penyediaan air minum dan pengelolaan limbah
domestik;
- melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan sistem penyediaan air minum
dan pengelolaan limbah domestik;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Sanitasi Lingkungan dan
Pengelolaan Air Bersih;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya .
Seksi Infrastruktur Pemukiman
Seksi Infrastruktur Pemukiman mempunyai tugas pokok
melaksanakan melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis serta
melaksanakan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan
infrastruktur lingkungan
Rincian tugas seksi Infrastruktur Pemukiman
- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi
Infrastruktur Lingkungan;
- menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi
Infrastruktur Lingkungan;
- mengumpulkan dan mengelola data permukiman;
- melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh melalui penyediaan infrastruktur
lingkungan;
- melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
lingkungan sebagai upaya pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh;
- melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas
(PSU) lingkup permukiman
- melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengelolaan dan
pemeliharaan infrastruktur lingkungan;
- melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan
untuk pengembangan infrastruktur lingkungan;
25
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Infrastruktur Lingkungan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah SPALD
Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD
- Pengelolaan Air Limbah
- Pengendaliaan pencemaraan air limbah domestik di lingkungan
UPTD SPALD
- Penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD
- Pemeliharaan sarana dan prasarana yang berada di lingkungan
UPTD-SPALD
- Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporaan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam
sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang
mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.2.1.Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020 berjumlah 63 orang.
Keadaan pegawai berdasarkan unit organisasi adalah
sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:
Data Jumlah Pegawai
No
1
2
3
4
5
JUMLAH TOTAL
Sumber
Keadaan pegawai Dinas
Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan jabatan adalah
sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Unit Organisasi Jenis Kelamin
L
Sekretariat 9
Bidang Perumahan dan Pertanahan
4
Bidang Pertamanan dan Pemakaman
25
Bidang Permukiman 12
UPTD SPALD 3
JUMLAH TOTAL 53
Sumber : Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Tahun 2019
Gambar 2.2. Pegawai Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman
Keadaan pegawai Dinas Perumahan R
Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan jabatan adalah
sebagaimana tabel di bawah ini.
26
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Jenis Kelamin Jumlah
P
5 14
2 6
1 26
2 14
- 3
10 63
umahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan jabatan adalah
Sekretariat
Bidang Perumahan dan Pertanahan
Bidang Pertamanan dan Pemakaman
Bidang Permukiman
UPTD SPALD
Keadaan Pegawai Kawasan Permukiman
No
1
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kepala
5. Kepala UPTD/Eselon IVb
6. Pelaksana PNS
Sumber : Seketariat Din
Tahun
Keadaan pegawai Dinas
Permukiman
serta tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada Tabel
2.3 dan tabel di bawah ini.
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan R
Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
Jabatan/Eselon L
2 3
Kepala Dinas/ Eselon II b 1
Sekretaris/ Eselon III a 1
Kepala Bidang/Eselon IIIb 2
Kepala Seksi/ Eselon IV a 6
Kepala UPTD/Eselon IVb 1
Pelaksana PNS 42
J u m l a h 53
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Tahun 2020
Gambar 2.3. Komposisi Jabatan
Keadaan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan pangkat dan golongan
serta tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada Tabel
dan tabel di bawah ini.
27
Perumahan Rakyat dan Kota Tasikmalaya berdasarkan Jabatan
P Jumlah
4 5
- 1
- 1
1 3
2 8
- 1
7 49
10 63
as Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
. Komposisi Jabatan
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Kota Tasikmalaya berdasarkan pangkat dan golongan
serta tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada Tabel
Eselon II b
Eselon III a
Eselon IIIb
Eselon IVa
Eselon IVb
Pelaksana PNS
Keadaan Pegawai Kawasan Permukiman
NO PANGKAT/GOLONGAN1
1 Pembina Utama Muda (IV/c)
2 Pembina(IV/
3 Pembina (IV/a)4 Penata Tk. I 5 Penata6 Penata Muda Tk. I
(III7 Penata Muda 8 Pengatur Tk. I (II/d)9 Pengatur 10 Pengatur Muda Tk. I
(II/b)11 Juru Tk. I (I/d)12 Juru
Sumber : Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan PermukimanKota Tasikmalayaberdasarkandan Golongan
PANGKAT/GOLONGAN L 2 3
Pembina Utama Muda (IV/c)
1
Pembina Tingkat I (IV/b)
1
Pembina (IV/a) 1 Penata Tk. I (III/d) 7 Penata (III/c) 4 Penata Muda Tk. I III/b)
7
Penata Muda (III/)a 9 Pengatur Tk. I (II/d) 9 Pengatur (II/c) 7 Pengatur Muda Tk. I (II/b)
2
Juru Tk. I (I/d) 4 Juru (I/c) 1
J u m l a h 53
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun 2020
Gambar 2.4. Komposisi Pangkat/Golongan
28
Perumahan Rakyat dan Kota Tasikmalayaberdasarkan Pangkat
P JUMLAH 4 5
- 1
- 1
2 3 3 10 1 5 1 8
3 12 - 9 - 7 - 2
- 4 - 1
10 63
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Komposisi Pangkat/Golongan
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Utama Muda (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Keadaan Pegawai Kawasan Permukiman
No
1 Pasca Sarjana
2 Sarjana
3 Sarjana Muda
4 SMA / Sederajat
5 SMP / Sederajat
6 SD / Sederajat
J u m l a h
Sumber : Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun
Sebagai P
pemerintahan
permukiman
belakang pendidikan di bidang teknis merupakan suatu kebutuhan
bagi organisasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang penting
guna mencapai kinerja organisasi yang ideal dan mewujudkan
profesionalisme pegawai.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
yang memiliki latar belakang pendidikan teknik adalah
sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Pendidikan Terakhir
Tingkat Pendidikan
Laki-laki Perempuan
Pasca Sarjana/S-2 5
Sarjana/ S-1 22
Sarjana Muda/D-3 2
SMA / Sederajat 17
SMP / Sederajat 5
SD / Sederajat 2
J u m l a h 54
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020
Gambar 2.5. Komposisi Tingkat Pendidikan
Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perumahan r
permukiman, maka keberadaan pegawai yang memiliki latar
belakang pendidikan di bidang teknis merupakan suatu kebutuhan
bagi organisasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang penting
guna mencapai kinerja organisasi yang ideal dan mewujudkan
profesionalisme pegawai. Adapun keadaan pegawai Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
yang memiliki latar belakang pendidikan teknik adalah
sebagaimana tabel di bawah ini.
29
Perumahan Rakyat dan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Terakhir
erempuan Jumlah
- 5
9 31
- 2
- 17
- 5
- 2
9 63
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
. Komposisi Tingkat Pendidikan
yang melaksanakan urusan
bidang perumahan rakyat dan kawasan
, maka keberadaan pegawai yang memiliki latar
belakang pendidikan di bidang teknis merupakan suatu kebutuhan
bagi organisasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang penting
guna mencapai kinerja organisasi yang ideal dan mewujudkan
Adapun keadaan pegawai Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
yang memiliki latar belakang pendidikan teknik adalah
Pasca Sarjana/S-2
Sarjana / S-1
Sarjana Muda/D-3
SMA / Sederajat
SMP / Sederajat
SD / Sederajat
Keadaan Pegawai Kawasan
No
1. Sarjana /2. Sarjana Muda/
Sumber : Seketariat Dinas Perumahan Rakyat
Tahun 20
Gambar
2.2.2.Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas
Rakyat dan Kawasan Permukiman
diperlukan guna menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi adalah sebagaimana
bawah ini:
Tabel 2.5
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
Belakang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Laki-laki
Sarjana /S-1 Teknik 5 Sarjana Muda/D-3 Teknik 2
J u m l a h 7
Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020
Gambar 2.6. Komposisi Latar Belakang Pendidikan Teknik
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas
Rakyat dan Kawasan Permukiman
diperlukan guna menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi adalah sebagaimana
bawah ini:
30
Perumahan Rakyat dan Kota Tasikmalaya Yang Memiliki Latar
Teknik
Perempuan Jumlah
2 7 - 2 2 9
dan Kawasan Permukiman,
. Komposisi Latar Belakang Pendidikan Teknik
Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Perumahan
Kota Tasikmalaya yang
diperlukan guna menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi adalah sebagaimana tertera pada tabel di
S-1 Teknik
D-3 Teknik
31
Tabel 2.6
Keadaan Prasarana dan SaranaPerumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Tasikmalaya
No Jenis Prasarana/Sarana Jumlah (Unit)
Kondisi (Unit) Ket
Baik Rusak
A Kendaraan
1 Kendaraan Roda 4 (Kendaraan
Jabatan)
5 5
2 Kendaraan Roda 6 ( 3 3
3 Kendaraan Roda 4 ( 5 4 1
4 Kendaraan Roda 4 (Mobil
Jenazah)
1 1
5 Kendaraan Roda 2 13 13
6 Kendaraan Roda 3 2 2
B Peralatan Kantor
1 Meja Biro 5 5
2 Meja 1/2 Biro 43 40 3
3 Meja Stap 7 7
4 Meja kayu/satpam 1 1
5 Meja Rapat 6 6
6 Kursi kayu 14 14
7 Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural
4 4
8 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 2
9 Kursi Lipat 46 37 9
11 Kursi tunggu 4 3 1
12 AC Split 17 16 1
13 Laptop 17 16 1
14 PC Unit 11 10 1
15 Printer 28 24 4
16 Printer A3 2 2
17 Printer Laser jet 3 3
18 Alat Penghancur kertas 2 1 1
19 Brankas 2 2
20 Camera digital 2 1 1
21 Data external hardisk 8 8
32
22 Faximili 1 1
23 Filing besi/cabinet 29 29
24 Filing kayu 2 2
25 GPS 11 11
27 Infocus 2 1 1
28 Lemari besi/metal 3 3
29 Lemari Kaca 1 1
30 lemari kayu 9 9
31 Mesin tik 2 1 1
32 Mimbar/podium 1 1
33 Telepon 1 1
34 Rak besi 1 1
35 Rak kayu/plastik 2 2
36 Sound system (wireless) 3 2 1
37 Scanner 4 4
38 Sice 3 3
39 Roll Apack 1 1
40 White board 6 2 4
Sumber : Seketariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2019
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan
dan kewenangan sebagai berikut
2.3.1. Bidang Perumahan dan Pertanahan
untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut
bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi
kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan
pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Jumlah penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari
mulai tahun 2018-2019 Kota Tasikmalaya sebanyak 4.408 rumah
yang tersebar di beberapa Kelurahan dari total RTLH sebanyak
12.504. yang bersumber dari Basis data Terpadu (BDT) tahun 2017.
33
Tabel 2.7 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Kegiatan Satuan TAHUN
Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Unit 1.810 1.486 270 626 3.333 1.075 8.600
Sumber ; Bidang Perumahan dan Pertanahan, tahun 2019
Pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dengan
memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
merupakan kebutuhan hidup dalam mencerminkan eksistensi
masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai teladan dalam bidang
kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menyediakan dan mengelola
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang
memadai agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota
dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung
lingkungan kota untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi,
memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan
kegiatan dari mulai tahun 2013-2019 perumahan yang telah
diserahterimakan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya sebanyak
38 perumahan sedangkan yang diverifikasi sebanyak 61 perumahan
dari total jumlah perumahan di Kota Tasikmalaya sebanyak 269
perumahan dengan rician sebagai berikut:
Tabel 2.8 Perumahan yang diserah terimakan Tahun 2001-2019
No Nama Perumahan Tahun Penyerahan
1 Perum Cisalak 2001
2 Perum BRP 2001
3 Bumi Kota Baru Kencana 2003
4 Bumi Sentra Mas 2013
5 Laswi Residence 2013
6 Griya Parahyangan 2013
7 Pondok Tandala 2014
8 Griya Mahkota Jaya 2014
9 Baitul Marhamah I 2014
34
10 Baitul Marhamah II 2014
11 Pondok Awilega 2014
12 Griya Taman Abdi Negara 2015
13 Vila Padasuka 2015
14 Pondok Puri Lembang Sari Asri 2015
15 Perum Griya Salsabila 2018
16 Perum Mutiara Tasik Regency 2018
17 Perum Pondok Indihiang Permai 2018
18 Perum Griya Garuda Mas 2018
19 Perum Pondok Nangela Indah 2018
20 Perum Marhamah Regency 2019
21 Baitul Marhamah III 2019
22 Baitul Marhamah IV 2019
23 D’braga Residence 2019
24 Situ Gede Indah 2019
25 Baitul Jannah Residence 2019
26 Griya Reksa Wisesa 2019
27 Sukamulya 2019
28 De Nirwana Garden 2019
29 Bumi Resik Abdi Negara 2019
30 Melati Mas Residence 2019
31 Pondok Kharisma Residence 2019
32 Kharisma Townhouse 2019
33 Bumi Parahyangan 2019
34 Mitra Batik 2019
35 Garunggang 2019
36 Kacapi 2019
37 Bumi Asri 2019
38 Jati Resik 2019
Sumber : Bidang Perumahan dan Pertanahan, Tahun 2019
Tabel 2.9 Perumahan yang diVerifikasi Tahun 2013-2019
No Nama Perumahan Tahun
diVerifikasi 1 Perum Asri Dirgantara 2013
2 De’ Nirwana Garden 2017
3 Griya Garuda mas 2017
35
4 Griya Salsabila Permai 2017
5 Karisma Town Hause 2017
6 Kirana Residence 2017
7 Mutiara Tasik Regency 2017
8 Perumahan Indihiang Permai 2017
9 Pondok Karisma Residence 2017
10 Pondok Nagela Indah 2017
11 Bumi Resik Abdi Negara 2016
12 Perumahan Aksa Jaya 2018
13 Perumahan Arrasy 2018
14 Perumahan Baitul Jannah 2018
15 Perumahan Baitul marhamah 3 2018
16 Perumahan Baitul marhamah 4 2018
17 Perumahan BKR Residence 2018
18 Perumahan Buana Suite Sukarindik 2018
19 Perumahan Bumi Cendana Asri 2018
20 Perumahan Bumi Indah Pasundan 2018
21 Perum CGM 2018
22 Perumahan D'BRAGA 2018
23 Perumahan Grand Asri Residence 2018
24 Perum Griya Kencana Indah 2018
25 Perumahan Griya Reksa Wisesa 2018
26 Perumahan Bumi Jati Resik 2018
27 Perumahan PLN Situ Gede 2018
28 Perumahan Marhamah Regency 2018
29 Perumahan Melati Mas Residence 2018
30 Perumahan Griya Mitrabatik 2018
31 Perumahan Bumi Karsanegara 2018
32 Perumahan Garunggang 2018
33 Perumahan Kacapi Indah 2018
34 Perumahan Sirnagalih Kencana 2018
35 Perumahan Situ Gede Indah 2018
36 Perumahan Suka Rindik Indah 2018
37 Perumahan Pesona Nirwana 2018
38 Perumahan Pondok Jati Indah 2018
39 Perumahan Puri Sumelap Indah 2018
40 Perumahan Sukamulya 2018
41 Perumahan Wijaya Agape 2018
42 Al-Balad Regency 2019
36
43 Al-Mina Regency 2019
44 Griya Mediterania 2019
45 Margabakti Mitra Pratama 2019
46 Wastu Kencana Garden 2019
47 Sirnagalih Residence 2019
48 Griya Setia Asri 2019
49 Fortuna Regency 2019
50 Griya Mulyasari 2019
51 Bumi Mutiara Mandiri 2019
52 ASABRI 2019
53 Bukit Kawalu Indah 2019
54 Elang Regency 2019
55 Batara Indah 2019
56 Bukit Sakura 2019
57 Bumi Citra Sangguling 2019
58 Taman Jaya Indah 2019
59 Grand Mulyasari Indah 2019
60 Buninagara Regency 2019
61 Bumi Parahyangan 2019
Sumber : Bidang Perumahan dan Pertanahan, Tahun 2019
Pertanahan
Berdasarkan data hasil penyusunan dan inventarisasi pertanahan dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya telah melakukan survey
terhadap asset tanah milik pemerintah yang berada di 3 Kecamatan
(Kec. Cihideung, Kec. Tawang dan Kec. Cipedes) dengan klasifikasi
berdasarkan penggunaan lahan sebagai berikut:
Tabel 2.10
Aset Tanah Milik Pemerintah Kecamatan Cihideung
No Klasifikasi berdasarkan penggunaan lahan
LOKASI KELURAHAN
Yudanegara Cilembang Tugujaya Tuguraja Nagarawangi
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tanah Bangunan 5 10414 10 18703 9 18797 7 6705 5 165219
2 Tanah Sawah 2 10005 2 7355 1 2695 - - - -
3 Tanah Pemakaman - - - - 3 3960 1 4880 - -
4 Tanah Kolam - - - - - - - - - -
5 Tanah Lapang - - - - - - 1 9300 - -
6 Tanah Kebun - - 1 6175 - - - - - -
37
7 Tanah Kosong - - - - 1 1500 1 1270 - -
8 Tanah Kampung - - - - - - - - - -
Tanah Air Tawar 2 18937 - - - - - - - -
JUMLAH 9 39356 13 32233 14 26952 10 22155 5 165219
No Klasifikasi berdasarkan
penggunaan lahan
KELURAHAN
Argasari
Jml Lokasi
Total Luas (M²)
1 2 3 4
1 Tanah Bangunan 11 15439
2 Tanah Sawah 1 5480
3 Tanah Pemakaman - -
4 Tanah Kolam - -
5 Tanah Lapang - -
6 Tanah Kebun - -
7 Tanah Kosong 1 1165
8 Tanah Kampung - -
Tanah Air Tawar - -
JUMLAH 13 22083
Tabel 2.11 Aset Tanah Milik Pemerintah Kecamatan Tawang
No
Klasifikasi
berdasarkan
penggunaan lahan
LOKASI KELURAHAN
Kahuripan Cikalang Lengkongsari Tawang Empang
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tanah Bangunan 9 41915 4 6498 7 5469 6 18429 7 54141
2 Tanah Sawah 1 675 13 10142 - - - - - -
3 Tanah Pemakaman 2 6648 1 990 - - - - - -
4 Tanah Kolam 3 3020 1 753 - - - - 1 817
5 Tanah Lapang 1 6000 - - - - - - - -
6 Tanah Kebun 1 935 - - - - - - - -
7 Tanah Kosong 4 3307 1 367 - - - - - -
8 Tanah Kampung - - - - - - - - 1 484
JUMLAH 21 62500 20 18749 7 5469 6 18429 9 55442
Tabel 2.12 Aset Tanah Milik Pemerintah Kecamatan Cipedes
No Klasifikasi
berdasarkan penggunaan lahan
LOKASI KELURAHAN
Cipedes Nagarasari Panglayungan Sukamanah
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
Jml Lokasi
Total Luas (m²)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tanah Bangunan 7 18929 12 14462 11 13303 14 39012
2 Tanah Sawah
3 Tanah Pemakaman
4 Tanah Kolam
5 Tanah Lapang
6 Tanah Kebun
7 Tanah Kosong
JUMLAH
2.3.2.Bidang
Kota Tasikmalaya dikenal
sebagai “Kota Santri”. Menurut
Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya, sampai
dengan tahun 2015 telah
terdata 232 pondok pesantren
dengan jumlah santri yang
banyak.
Berkaitan dengan hal itu
Pemerintah kota Tasikmalaya
berencana merenovasi Tugu
Tanah Sawah 1 5095
Tanah Pemakaman - - - -
Tanah Kolam - - - -
Tanah Lapang - - - -
Tanah Kebun - - - -
Tanah Kosong 4 4393
JUMLAH 12 28417 12 14462
Bidang Pertamanan dan Pemakaman
Kepadatan arus lalu lintas
arah Ciamis sering terjadi kemacetan
di sekitar Tugu Simpang Lima Jl.
Moh. Hatta yang disebabkan kondisi
tugu beserta jalan penunjangnya
dipandang kurang representatif.
Menyikapi hal tersebut Peme
Kota Tasikmalaya diakhir tahun 2015
melaksanakan pembangunan Tugu
dengan estetika yang lebih indah
dengan memanfaatkan Dana
Coorporate Social Responsibility (
dari Bank Jabar Banten dan mampu
menjadi salah satu daya tarik Kota
Tasikmalaya teruta
penyelenggaraan MTQ tingkat Propinsi
Jawa Barat Tahun 2016
Kota Tasikmalaya dikenal
sebagai “Kota Santri”. Menurut
Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya, sampai
dengan tahun 2015 telah
terdata 232 pondok pesantren
dengan jumlah santri yang
Berkaitan dengan hal itu
Pemerintah kota Tasikmalaya
berencana merenovasi Tugu
38
1 1448 1 1158
1 133 2 707
- - - -
1 1034 4 5136
- - - -
1 9232 2 2367
15 25018 23 48380
Kepadatan arus lalu lintas menuju
arah Ciamis sering terjadi kemacetan
di sekitar Tugu Simpang Lima Jl.
Hatta yang disebabkan kondisi
tugu beserta jalan penunjangnya
dipandang kurang representatif.
Menyikapi hal tersebut Pemerintah
Kota Tasikmalaya diakhir tahun 2015
melaksanakan pembangunan Tugu
dengan estetika yang lebih indah
dengan memanfaatkan Dana
Coorporate Social Responsibility (CSR)
dari Bank Jabar Banten dan mampu
menjadi salah satu daya tarik Kota
Tasikmalaya terutama saat
penyelenggaraan MTQ tingkat Propinsi
Jawa Barat Tahun 2016
39
Asmaul Husna yang mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
a. Penguatan Icon Tasikmalaya
sebagai Kota Santri
b. Penataan pulau jalan sebagai
Estetika Kota
Dalam upaya menjaga ruang terbuka
hijau Pemerintah Kota Tasikmalaya
membangun /menata taman kota di
Alun-alun, komplek Dadaha dan
penyusunan rencana pembangunan
taman kota di lahan eks Gedung
DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Untuk
menjaga kelestarian Ruang terbuka
Hijau Pemerintah Kota Tasikmalaya
membangun taman air mancur yang
Letaknya di depan Masjid Agung
Tasikmalaya, Pembangunan Taman
Kota Tasikmalaya berbagai aktivitas
bisa dilakukan oleh wisatawan lokal di
Taman Kota Tasikmalaya yang sedang
dibangun mulai tahun 2016 dengan
anggaran yang bersumber dari APBN
sebesar Rp. 4.400.000.000,- dan pada
tahun 2018 sebesar Rp.
1.246.580.000 dengan latar belakang
Masjid Agung Tasikmalaya Provinsi
Jawa Barat, juga sebagai wujud dari
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di pusat kota dengan fasilitas yang
bisa dinikmati oleh masyarakat
Tasikmalaya khususnya dan secara
umum untuk para pendatang yang
berkunjung ke Kota Tasikmalaya
Tugu Pahlawan HZ. Mustopa adalah
sebuah monumen yang menjadi
simbol Tasikmalaya
setinggi ± 8
bersejarah ini, bukan hanya bagi
penduduk Kota Tasikmalaya, tetapi
juga bagi seluruh masyarakat Rakyat
Indonesia. Tugu Pah
Mustopa dibangun untuk
memperingati peristiwa perjuangan
HZ. Mustopa di Tasikmalaya, dimana
masyarakat Tasikmalaya berjuang
melawan pasukan
Belanda yang menjajah kembali
Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan
menjadi pusat perhatian setiap
masyarakat Tasikmalaya mengenang
peristiwa perjuangan
pahlawan yang gugur dalam perang
kemerdekaan. Monumen ini berada di
Jalan SL. Tobing Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Tugu
Pahlawan merupakan salah satu ikon
perjuangan Tasikmalaya
Sehubungan dengan mendesaknya
kebutuhan lahan
masyarakat, Pemerintah Kota
Tasikmalaya Tahun 2015 memulai
penataan lahan seluas 6,3 Ha hibah
dari keluarga Aisha Rashida di
wilayah Kecamatan Tamansari. Lahan
tersebut apabila telah selesai akan
mampu menampung ± 11.760
pemakaman yang sela
dimakamkan di TPU Cinehel dan
Cieunteung, maka lahan Aisha
Rashida dapat menampung untuk
kebutuhan 32 tahun kedepan
40
Tasikmalaya Monumen ini
8 meter. tugu pahlawan
bersejarah ini, bukan hanya bagi
penduduk Kota Tasikmalaya, tetapi
juga bagi seluruh masyarakat Rakyat
Indonesia. Tugu Pahlawan HZ.
Mustopa dibangun untuk
memperingati peristiwa perjuangan
HZ. Mustopa di Tasikmalaya, dimana
masyarakat Tasikmalaya berjuang
melawan pasukan Sekutu bersama
yang menjajah kembali
. Monumen Tugu Pahlawan
menjadi pusat perhatian setiap
masyarakat Tasikmalaya mengenang
peristiwa perjuangan ketika banyak
pahlawan yang gugur dalam perang
kemerdekaan. Monumen ini berada di
Jalan SL. Tobing Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Tugu
Pahlawan merupakan salah satu ikon
perjuangan Tasikmalaya
Sehubungan dengan mendesaknya
kebutuhan lahan pemakaman untuk
masyarakat, Pemerintah Kota
Tasikmalaya Tahun 2015 memulai
penataan lahan seluas 6,3 Ha hibah
dari keluarga Aisha Rashida di
wilayah Kecamatan Tamansari. Lahan
tersebut apabila telah selesai akan
mampu menampung ± 11.760
pemakaman yang selama ini
dimakamkan di TPU Cinehel dan
Cieunteung, maka lahan Aisha
Rashida dapat menampung untuk
kebutuhan 32 tahun kedepan
41
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
mengelompokan, yang penggunannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. RTH terdiri dari publik dan privat.
Ruang Terbuka Hijau privat adalah RTH milik institui tertentu
atau orang perrangan yang pemanfaanya untuk kalangan terbatas
antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik
marakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Ruang Terbuka Hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat secara umum, pada akhir tahun
2019, capaian rasio ruang terbuka hijau public per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB sebesar 15,48.
Tabel 2.13 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Retribusi Pengabuan Mayat Tahun 2019
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
No Jenis Retribusi Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
145.212.500 125.967.500 86,75
2.3.3.Bidang Permukiman
Gambaran umum kondisi urusan permukiman dapat dilihat dari
beberapa indikator berikut :
Pemenuhan kebutuhan air bersih dan
sanitasi lingkungan yang terdiri dari
kegiatan pembangunan jaringan air
bersih/air minum, pembangunan
sanitasi lingkungan berbasis
masyarakat, serta penyediaan air
bersih dan sanitasi dasar bagi
masyarakat miskin. Pada bidang
Permukiman pada tahun terjadi
peningkatan yang signifikan pada
jumlah MCK dan jumlah masyarakat
Panjang jalan lingkungan permukiman Kota Tasikmalaya
menurut data base jalan lingkungan sepanjang 1.941,759 Km
sedangkan
sepanjang
panjang
dan drainase yang terbangun
sepanjang
Dalam jangka panjang pemerintah telah menyusun DED
Drainase Induk Kota Tasikmalaya yang meliputi : DED Drainase
Induk
dan DED Drainase Induk Sungai Ciwulan
miskin yang terlayani, dimana
tahun 2017-
terbangun dari pembiayaan APBD
Kota dan DAK
Pembangunan Sarana dan Pr
Air Bersih yang dianggarkan melalui
anggaran APBD Kota dan
sebanyak 28 Unit sarana prasarana
air bersih yang mampu
jumlah layanan air bersih masyarakat
Panjang jalan lingkungan permukiman Kota Tasikmalaya
menurut data base jalan lingkungan sepanjang 1.941,759 Km
sedangkan Peningkatan jalan lingkungan dari tahun 201
sepanjang 269,493 Km, atau sekitar 13,87%.
panjang drainase lingkungan permukiman
dan drainase yang terbangun/rehabilitasi
sepanjang 38,941Km, atau 41,69%,
Dalam jangka panjang pemerintah telah menyusun DED
Drainase Induk Kota Tasikmalaya yang meliputi : DED Drainase
Induk Sungai Citanduy, DED Drainase Induk Sungai Ciloseh,
dan DED Drainase Induk Sungai Ciwulan
42
miskin yang terlayani, dimana dari
-2019 jumlah MCK yang
dari pembiayaan APBD
Kota dan DAK sebanyak 48 Unit,
Pembangunan Sarana dan Prasarana
yang dianggarkan melalui
anggaran APBD Kota dan DAK
sebanyak 28 Unit sarana prasarana
yang mampu meningkatkan
jumlah layanan air bersih masyarakat.
Panjang jalan lingkungan permukiman Kota Tasikmalaya
menurut data base jalan lingkungan sepanjang 1.941,759 Km
Peningkatan jalan lingkungan dari tahun 2018-2019
atau sekitar 13,87%. Sedangkan
mukiman sepanjang 93,400 Km
/rehabilitasi dari tahun 2018-2019
Dalam jangka panjang pemerintah telah menyusun DED
Drainase Induk Kota Tasikmalaya yang meliputi : DED Drainase
Sungai Citanduy, DED Drainase Induk Sungai Ciloseh,
dan DED Drainase Induk Sungai Ciwulan
43
Perumahan kumuh dapat mengakibatkan
berbagai dampak. Dampak sosial, dimana
sebagian masyarakat kumuh adalah
masyarakat berpenghasilan rendah
dengan kemampuan ekonomi menengah
ke bawah dianggap sebagai sumber
ketidak teraturan dan ketidak patuhan
terhadap norma-norma sosial. Daerah ini
sering dipandang potensial menimbulkan
banyak masalah perkotaan, karena dapat
merupakan sumber timbulnya berbagai
perilaku menyimpang, seperti kejahatan,
dan sumber penyakit sosial lainnya.
Secara garis besar penanganan kawasan kumuh adalah bagian dari
target pencapaian target universal akses bidang keciptakaryaan.
Target universal akses meliputi 100 persen akses terhadap layanan
air minum 0 hektar kawasan permukiman kumuh dan 100 persen
akses sanitasi layak. Keberhasilan penanganan kawasan kumuh
tentu akan berkontribusi sangat besar dalam pencapaian target
tersebut.
Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengalokasikan anggaran yang
bersumber dari APBD Kota melalui Program Gema Manasik pada
Tahun 2018 sebesar Rp. 4.900.000.000,- melalui kegiatan
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya, dan pada tahun
2019 pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.928.305.000,- melalui kegiatan Penataan Kawasan
Kumuh Sektor Infrastruktur dan Penataan Kawasan Kumuh Sektor
Sanitasi.
Sebagai dukungan untuk percepatan penangan kumuh, Pemerintah
Pusat melalui program Kotaku melaksanakan peningkatan kualitas
pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru,
melalui kegiatan-kegiatan pada entitas kelurahan. Kegiatan
penanganan kawasan kumuh ini meliputi pembangunan
infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk
keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi
permukiman kumuh
44
Kawasan kumuh menurut Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Tahun
2014 Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 seluas 276.17 Ha
Sampai dengan tahun anggaran 2019, melalui program Kotaku
(APBN) dan APBD Kota Tasikmalaya, Kawasan Kumuh yang telah
ditangani seluas 270,03 Ha, sehingga terdapat sisa kawasan kumuh
Kota Tasikmalaya seluas 6,14 Ha.
Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat anggaran
dari APBN untuk penataan lokasi kawasan kumuh di Kelurahan
Sukamaju Kaler, Argasari, dan Panyingkiran. Dengan demikian
diharapkan penanganan kawasan kumuh dapat diselesaikan pada
tahun anggaran 2020
Tabel. 2.14 Luasan Kawasan Kumuh bersadarkan SK Wali Kota Tasikmalaya
Lokasi Kumuh Berdasarkan SK
No Kawasan RW (RT) Kelurahan Kecamatan Luas
1 RW 5 (3,5) ,6 (1,2,3), 7 (1,2,3) dann 13 (1,2,3)
Cipedes Cipedes 20,16
2 RW 3,4,5,6,7,8,9 dan 10
Cilembang Cihideung 35,77
3 RW 2 (1,2,3,4) Mulyasari Tamansari 33,18
4 RW 4 (RT 1 dan 3), 6 (1,2,3) 12 (3), dan 14 (1,2,3)
Bantarsari Bungursari 7,32
5 RW 5 (1,2,3), 4 (2,3,4), 3 (1,2) dan 2 (1,2,3)
Panglayungan Cipedes 9,83
6 RW 1 (1,2) ,7 (4),8 (1,2,3,4) dan 9 (1,2,3)
Payingkiran Indihiang 11,73
7 RW 8 (RT 3) dan RW 9 (3
Sukamaju Kaler
Indihiang 3,62
8 RW 8, (1,2,3,4,5), 9(1,2,3)),10 (1,2,3) dan 11 (1,2,3)
Sukamaju Kidul
Indihiang 20,15
9 RW 5 (1,2,3) dan 6 (1,2,3)
Talagasari Kawalu 15,59
10 RW 2 (5) dan 2 (1,2,3)
Lengkongsari Tawang 23,08
45
11 RW 2 (1,2,3) dan 8 (4,5)
Argasari Cihideung 3,28
12 RW 4 (1,2,3,4), 5 (1,2,3,4,5) ,6 (1,2,3,4,5,6), 8 (3) dan 11 (2)
Nagawangi Cihideung 22,7
13 RW 5 (3,7) dan 6 (1,2,3,4,5)
Cipawitra Mangkubumi 4,98
14 RW 1 (4),2 (1) 4 (3), 5 (2), 8 (1) , 13 (2) dan 16 (4)
Linggajaya Bungursari 22,7
15 RW 1 dan 5 Gunung Tandala
Kawalu 5,27
16 RW 11 (1,2,3), 15 (1,2,3,4,5) dan 16 (1,2,3,4)
Kahuripan Tawang 12,04
17 RW 4 dan 11 Mangkubumi Mangkubumi 20,17
18 RW 1,5,7 Cipari Mangkubumi 2,78
JUMLAH 276,17 Sumber: Bappeda Kota Tasikmalaya Tahun 2014.
Gambar 2.7 Komposisi Kawasan Kumuh berdasarkan Keputusan
Wali Kota No. 050.13/Kep.374. Bappeda/2014
20.16
35.77
33.18
7.32
9.83
11.733.6220.1515.59
23.08
3.28
22.7
4.98
22.7
5.27
12.0420.17 2.78
Cipedes
Cihideung
Tamansari
Bungursari
Cipedes
Indihiang
Indihiang
Indihiang
Kawalu
46
Tabel. 2.15 Realisasi Penangan Kawasan Kumuh
Sampai dengan Tahun 2019
No Kelurahan Kecamatan Luas Kawasan
Kumuh menurut SK
Pengurangan Kawasan Kumuh
Sisa Kawasan Kumuh
1 Cipedes Cipedes 20.16 19.19 0.97
2 Cilembang Cihideung 35.77 35.77 0
3 Mulyasari Tamansari 33.18 33.18 0
4 Bantarsari Bungursari 7.32 7.32 0
5 Panglayungan Cipedes 9.83 9.83 0
6 Payingkiran Indihiang 11.73 11.73 0
7 Sukamaju Kaler Indihiang 3.62 2.09 1.53
8 Sukamaju Kidul Indihiang 20.15 20.15 0
9 Talagasari Kawalu 15.95 15.95 0
10 Lengkongsari Tawang 23.98 21.85 2.13
11 Argasari Cihideung 3.78 2.27 1.51
12 Nagawangi Cihideung 22.76 22.76 0
13 Cipawitra Mangkubumi 4.98 4.98 0
14 Linggajaya Mangkubumi 22.7 22.7 0
15 Gunung Tandala Kawalu 5.27 5.27 0
16 Kahuripan Tawang 12.04 12.04 0
17 Mangkubumi Mangkubumi 20.17 20.17 0
18 Cipari Mangkubumi 2.78 2.78 0
Jumlah
276.17 270.03 6.14
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2019
Cakupan Pelayanan Air Minum
Air sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, air
merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari
berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit perut.
Peningkatan kuantitas air adalah syarat kedua setelah
kualitas, karena semakin maju tingkat hidup seseorang, maka akan
semakin tinggi pula tingkat kebutuhan air dari masyarakat tersebut.
47
Untuk keperluan minum maka dibutuhkan air rata-rata sebesar 5
liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air di suatu
rumah tangga untuk masyarakat Indonesia diperlukan sekitar 60
liter/hari. Jadi untuk negara-negara yang sudah maju kebutuhan air
pasti lebih besar dari kebutuhan untuk negara-negara yang sedang
berkembang.
Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sumber-sumber
air telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Air tidak
hanya menjadi hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia,
tapi juga untuk produksi barang industri. Air tersebar tidak merata
diatas bumi, sehingga ketersediaannya disuatu tempat akan sangat
bervariasi.
Perencanaan yang didasarkan keahlian serta pengolahan yang
seksama merupakan hal yang penting untuk mencapai tingkat
efisiensi pemanfaatan air yang akan dibutuhkan di masa yang akan
datang. Walaupun demikian, usaha-usaha ini haruslah mempunyai
lingkup yang lebih luas. Investasi dalam pengembangan sumber daya
air dipengaruhi oleh pertimbangan- pertimbangan ekonomi, sosial,
dan politis serta kenyataan-kenyataan teknik dasar.
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki
fungsi yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di
muka buni. Untuk itu air perlu dilindungi agar dapat tetap
bermanfaat bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa air memiliki peran yang
sangat strategis dan harus tetap tersedia dan lestari, sehingga
mampu mendukung kehidupan dan pelaksanaan pembangunan di
masa kini maupun di masa mendatang. Tanpa adanya air maka
kehidupan tidak dapat berjalan normal.
Pelayanan air minum Kota Tasikmalaya pada akhir tahun
2019 Jumlah KK berakses Air Minum sbanyak 100.171 KK dari
jumlah KK Kota Tasikmalaya sebanyak 180.442 KK atau 55,51%.
Untuk meningkatkan pelayanan air minum, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya mengembangkan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan membangun sarana prasaran
SPAM, yang diawali dengan pembetukan UPTD air minum.
48
Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik.
Sistem air limbah skala permukiman didefinisikan sebagai
sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani sekelompok rumah
tangga, memiliki jaringan pipa, dan unit pengolahan air limbah.
Dalam pengelolaannya biasanya melibatkan masyarakat, mulai
perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan. Mengacu
kepada definisi ini, sistem sanitasi yang system pengolahan air
limbah domestic terpusat skala permukiman dibangun pemerintah
seperti SANIMAS masuk kedalam kelompok sistem air limbah skala
permukiman. Sistem ini pada praktik di lapangan lebih dikenal
dengan istilah sanitasi komunal, penggunaan istilah sanitasi komunal
akan selalu disertai skala permukiman apabila dimaksudkan untuk
sistem seperti SANIMAS. Hal ini untuk menghindari kebingungan,
karena pada Rapermen PU (yang sedang dikembangkan) sanitasi
komunal ditujukan pada sanitasi bersama dengan jumlah pengguna
2-10 rumah tangga, atau yang selama ini dikenal tangki septik
bersama (shared septic tank).
Pelayanan pengelolaan limbah domestik Kota Tasikmalaya
sampai dengan Tahun 2019 jumlah KK yang berakses terhadap
Sistem pengolahan air limbah domestik sebanyak 109.002 KK dari
Jumlah KK Kota Tasikmalaya sebanyak 180.442 KK atau sebesar
60,42% Untuk mencapai target pelayanan pengelolaan limbah cair
domestik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya telah mengembangkan berbagai unit pengelolaan air
limbah secara terpusat. Terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
domestik secara terpusat di satu Lokasi yaitu di IPLT Singkup
kapasita 38m3/hari jumlah tangki tinja 3 unit dengan kapsitas 3m3.
Dengan jumlah timbulan air limbah domestik mencapai 357,49³/hari.
TABEL 2.16
PENDAPATAN RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS THN 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIAM
KOTA TASIKMALAYA
No Jenis Retribusi Target Realisasi %
1 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
119.885.000 106.175.000 88,56
49
Dalam periode pembangunan dua tahun sebelumnya, kinerja
pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya dan kinerja selama 2 tahun terakhir Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya beberapa indikator kinerja
yang dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa
diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun
demikian dikarena beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang
berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun
kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.
Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya dalam periode tahun 2018 -2019 dapat
dilihat pada Tabel berikut:
50
Tabel. 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota TasikmalayaTahun 2018-2019
NO Indikator Kinerja Satuan Target
SPM/NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2022 Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1 Persentase penanganan rumah tidak layak
huni
% NSPK 8,60 16,60 43,59 47,59 51,59 26,66 35,25 310 212,35
2 Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau % NSPK 28,00 50,00 0 0 0 44,44 50,00 158,71 100
3 Persentase kawasan permukiman kumuh
yang ditangani
% NSPK 52,70 59,81 98,88 99,23 100 61,64 97,78 116,96 163,48
4 Persentase PSU yang diserahterimakan % NSPK 3,72 7,43 0 17,84 21,56 7,06 14,13 189,78 190,17
5 Persentase PSU yang diverifikasi % NSPK 7,43 14,87 0 30,11 37,55 15,61 22,68 210,09 152,52
6 Jumlah rumah tidak layak huni yang
ditangani
Unit NSPK 1.075 1000 1000 500 500 3.333 1.075 310,05 107,50
7 Persentase pengelolaan penatagunaan
tanah
% NSPK 10 20 0 60 100 10 20 100 100
8 Persentase jalan lingkungan permukiman
dalam kondisi baik
% NSPK 18,75 13,88 21,60 27,01 32,42 25,16 109,58 134,19 789,48
9 persentase drainase pemukiman dalam
kondisi baik
% NSPK 20,00 20,00 47,15 71,44 95,72 20,77 20,92 103,85 104,60
10 Persentase rumah korban bencana yang
ditangani
% SPM 0 0 0 100 100 0 0 0 0
11 Persentase KK berakses layanan air
minum
% SPM 53,27 53,77 55,57 55,82 56,07 53,33 55,51 100,11 103,24
12 Persentase KK yang berakses SPALD % SPM 41,17 41,30 60,49 61,04 61,59 58,65 60,42 142,46 146,30
51
NO Indikator Kinerja Satuan Target
SPM/NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2022 Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
13 Persentase Lokasi taman yang ditangani % NSPK 15,38 23,08 0 100 100 23,08 46,15 150,07 199,96
14 Persentase Lokasi pemakaman yang
ditangani
% NSPK 100 100 0 100 100 100 100 100 100
Keterangan: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
52
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
No Uraian
Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Realisasi
1 BTL 6.584.694 6.358.739
6.596.987 6.385.282
100,19 100,42
1.316.939 1.319.397
2 B L 117.440.521 93.278.798
105.966.342 85.695.122
181,23 177,14
23.488.104 21.193.268
BLNU 1.916.00 1.652.436
1.743.887 1.406.992
91,02 85,15
383.200 348.777
BLUWP 115.524.521 91.626.362
104.222.455 84.288.130
90,22 91,99
23.104.904 20.844.491
53
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.4.1.Tantangan
Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam
pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan
permukiman antara lain:
1. Tingkat urbanisasi relatif tinggi dan belum disertai kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait
dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan
layananan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini
disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata
ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan.
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan
permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat,
khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini
juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan
instansi dalam penanggulangan masyarakat miskin atau MBR.
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum
berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri
dan lestari secara maksimal.
5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan
dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah
fisik perkotaan yang tidak tertata.
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan
infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum
optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan
pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.
7. Perkembangan permukiman perkotaan di masing-masing
kecamatan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi dengan
tingkat kepadatan tertinggi di pusat kota. Kepadatan yang tinggi
tersebut tidak diimbangi dengan prasarana lingkungan yang
memadai sehingga kemudian muncul masalah permukiman
kumuh
8. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Tasikmalaya
sesuai hasil pendataan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2016
sebanyak 12.504 rumah
54
9. Masih banyak penduduk yang belum punya jamban pribadi
10. Terbatasnya jumlah lahan untuk pembangunan IPAL di wilayah
permukiman Kawasan Pusat Kota
11. Di beberapa titik di Kota Tasikmalaya, banyak masyarakat yang
masih membuang limbah cair domestik ke dalam saluran
drainase.
12. Debit air dari PDAM masih kurang untuk melayani seluruh
wilayah Kota Tasikmalaya secara merata.
13. Berkurangnya catcment area di Kota Tasikmalaya
mengakibatkan ketersediaan air baku untuk PDAM semakin
menipis
14. Keberadaan sumur pada lokasi yang padat memungkinkan
kecilnya jarak antara septictank dengan sumur, sehingga air
bersih rawan tercemar oleh limbah
15. Semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan air semakin
meningkat, sedangkan jumlah sumber air terbatas.
16. Debit air yang dihasilkan dari PDAM sangat kecil pada jam sibuk
(peak hour) terutama pada musim kemarau. Dengan demikian
masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan air bersih sehingga
harus dibantu oleh pemenuhan kebutuhan air bersih yang
berasal dari sumur.
17. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan
bidang perumahan dan permukiman.
18. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan
tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta
masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan
perumahan dan permukiman.
19. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang
kegiatan perumahan dan permukiman (air, tanah, udara) yang
disebabkan adanya perubahan iklim global.
20. Hambatan jaringan air bersih Kota Tasikmalaya adalah biaya
operasional yang cukup tinggi untuk sambungan baru
21. Keterbatasan lahan RTH
22. Peningkataan penataan pengelolaan RTH
23. Luas RTH yang belum optimal
24. Jarak TPU Baru relatif lebih jauh.
55
2.4.2.Peluang
1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan
pemerintahan (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang sektor perumahan dan permukiman)
yang menguatkan kembali peran Kota/Kabupaten dalam otonomi
daerah.
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang
perumahan dan permukiman yang menegaskan peran
Kota/Kabupaten dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang
perumahan dan permukiman.
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan
permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan
menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional
dan Daerah.
4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan
dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas
perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran
data , evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang
optimal.
5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi,
kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.
6. Lokasi RTH yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya
7. Tersedianya lahan TPU Baru (Aisha Rashida)
8. Tersedianya pemakaman yang representatif
56
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Permasalahan pembangunan di lingkup keciptakaryaan diuraikan
menurut bidang yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat
terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini
bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait
dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab SKPD
guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah
SKPD.
Identifikasi permasalahan pada urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar antara lain :
1. Perumahan;
a. Masih adanya permasalahan selisih antara kebutuhan dan
ketersedian (backlog) perumahan sebanyak ........... unit;
b. Masih terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan
formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada
Pemerintah Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2019
perumahan yang diserahterimakan sebanyak 38 perumahan
sedangkan perumahan yang diverifikasi sebanyak 61 perumahan
dari 269 perumahan yang ada di Kota Tasikmalaya.
c. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pada tahun
2017 sebanyak 12.504 unit menurut Basis Data Terpadu sampai
dengan 2019 RTLH yang sudah di rehabilitasi sebanyak 4.408
unit rumah
57
d. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu menyediakan
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun
(Lisiba) sebagai penyediaan rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR);
e. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu menyediakan lahan
untuk pembangunan rumah susun
2. Permukiman
a. Masih terdapat terindikasi kawasan pemukiman kumuh
b. Penyediaan Air Bersih
- Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat
mengakses air minum.
- Cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan
sampai dengan tahun 2019 sebesar 55,51%
- Ketersediaan sumber air baku sangat terbatas;
- Belum memiliki sistem pengolahan air bersih skala kota;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan air
minum
c. Pengolahan Air Limbah;
- Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang memiliki
akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik
- Cakupan pelayanan air limbah sampai dengan tahun 2019
sebesar 60,42%;
- Kebiasaan masyarakat untuk membuang tinja ke sungai sangat
tinggi;
- IPLT Singkup belum optimal;
- Belum adanya regulasi pengelolaan limbah;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah.
3. Pertamanan dan Pemakaman
- Masih terbatasnya penyediaan ruang publik/taman-taman kota
- Masih kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau publik di Kota
Tasikmalaya.
- Kondisi makam di TPU Cieunteung sudah padat
Sedangkan permasalahan pada urusan Pemerintahan Wajib Non
Pelayanan Dasar antara lain :
58
1. Pertanahan
- Masih rendahnya bukti kepemilikan lahan yang sah/bersetifikat
- Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun
2017- 2022 adalah sebagai berikut :
“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI“
Penjelasan Visi
Religius adalah kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota
Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan
keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan
dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan
keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata
nilai dan norma serta kearifan lokal.
Manju adalah kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota
Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing,
disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga
tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional,
arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta
ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman,
bersih dan berwawasan lingkungan
Madani adalah kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota
Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun,
menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan
moralitas, taat hukum dan demokratis.
Dengan demikian Visi “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS,
MAJU DAN MADANI“ adalah Secara umum visi tersebut mengandung
makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya ingin mencapai
suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang
mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan
keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi
59
segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan
dengan seluruh jiwa dan raga serta memperhatikan tata nilai dan
norma serta kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif,
inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga
tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif,
adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam
membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung
tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga
terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh
ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya
serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai,
nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.
Adapun Program/Kegiatan Prioritas (Janji Politik) Walikota dan
Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, sesuai dengan
Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah (UU
23/2014) yang akan ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman adalah:
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota
Tasikmalaya)
Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhipencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih inijuga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan SKPD.Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan
tidak saja berdasarkan tinjauanterhadap kesenjangan pelayanan, tetapi
juga berdasarkan kebutuhanpengelolaan faktor-faktor agar dapat
berkontribusi dalam pencapaian visi danmisi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang berisi serangkaian tujuan
60
terukur dan terstruktur. Kalimat misi mengandung makna yang
menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas
masyarakat dalam rangka pencapaian visi.
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
VISI: Kota Tasikmalaya yang Religius Maju dan Madani
1 Misi: Memantapkan Infrastruktur Dasar Perkotaan Guna Mendorong
Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan ingkungan
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman di lingkungan Kota Tasikmalaya
1. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni
2. Masih adanya
kawasan kumuh yang belum tertangani
- Kesipaan swadaya masyarakat terhadap dana stimulant RTLH
- Masih banyaknya RTLH yang dibangun ditanah bukan hal milik
- Tingkat pemahaman masyarakat yang susah untuk diberikan pengertiaan teknis tentang rumah sehat
- tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kota Tasikmalaya yang sampai saat ini masih rendah
- Urbanisasi di Kota Tasikmalaya yang pesat telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemukiman kumuh
- Partisipasi kelembagaan swadaya masyarakat cukup aktif dalam memberikan data, /informasi
- Sinergitas antar stakeholder pemerintah.
- meningkatkan
kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
- belajar menerapkan inisiatif pemberantasan pemukiman kumuh yang telah dilakukan.
61
Sasaran 1: Meningkatnya rumah layak huni dan ruang terbuka hijau
Masih kurangnya penanganan RTH
Keterbatasan luasan ruang terbuka hijau
Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pertamanan dan pemakaman yang representatif
- Masih
adanya pulau jalan dan median jalan yang belum tertata
- Masih belum tertatanya lokasi makam yang refresentatif
- masih
rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang ruang terbuka hijau.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan pemakaman.
Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan swasta
2 Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Tujuan: 1 Meningkatnya pelayanan ke Ciptakaryaan
Masih belum optimalnya Sarana dan prasarana Ke ciptakaryaan
Infrastruktur teknologi masih belum optimal
Komitmen pimpinan
Sasaran: 1 Meningkatnya kualitas pelayanan ke Ciptakaryaan
Ketersediaan kualitas layanan Ke Ciptakaryaan
Tujuan: 2 Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja daerah
Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
Belum adanya kebijakan rekrutmen CPNS
Ketersediaan sumber daya manusia lulusan jenjang tertentu yang mendukung terhadap kebutuhan
Sasaran: 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Masih belum optimalnya peningakatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Masih lemahnya koordinasi antar stake holder
Komitmen pimpinan antar stake holder
62
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Goals Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari
pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis yaitu meningkatkatnya
kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat
dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air dan
kedaulatan energi konektivitas bagi penguatan daya saing layanan
infrastruktur dasar dan keseimbangan pembangunan antar daerah,
antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat
memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Sementara sasaran strategis dalam hal ini merupakan kondisi yang
hendak dicapai secara nyata oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu
atau beberapa program.
Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah
sebagai berikut:
1. Tujuan 1. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan
didukung industri kontruksi yang berkualitas untuk
keseimbangan pembangunan antar daerah terutama diantara
kawasan tertinggi kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu:
a. Meningkatnya keterpaduaan pembanguan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah antar
tingkat pemerintahan.
b. Meningkatnya keterpaduaan perencanaan program dan
penganggaran
c. Meningkatnya kapasitas dan pengendaliaan kualitas
konstruksi nasional
2. Tujuan 2 menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan
Umum dan perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan
air kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
63
rangka kemandariaan ekonomi Tujuan ini akan dicapai melalui
sasaran strategis yaitu:
a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi
b. Meningkatnya ketahan air
3. Tujuan 3 menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem
logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup
global yang berfokus pada keterpaduaan konektivitas daratan
dan maritim Tujuan ini akan dicapai melaui sasaran strategis
yaitu:
a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya
saing
b. Meningkatnya kemantapan jalan
4. Tujuann 4 meyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan
unum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan
infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas
hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip “inftastruktur
untuk semua” Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis
yaitu:
a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan
b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
permukiman
c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5 menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi
sumber daya manusia, pengendaliaan dan pengawasan,
kesekretariataan serta penelitiaan dan pengembangan untuk
mendukung penyelenggaran pembangunan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran strategis
yaitu:
a. Meningkatnya pengendaliaan dan pengawasan
b. Meningkatnya sumber daya manuasia yang kompeten dan
berintegritas
64
c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas
d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat
e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data
dan informasi publik serta sarana dan prasarana.
Tabel 3.2
Permasalahan pelayanan Dinas perumahan Rakyat
dan Kawasan permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan
Sasaran Renstra kementrian PUPR berserta Penghambat dan Pendorong keberhasilan penangannanya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementrian PUPR
Permasalahan Pelayanan Dinas Perawaskim Kota
Tasikmalaya
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya ketahanan air
Masih adanya kawasan yang belum terlayani sistem jaringan air minum.
Keterbatasan lahan untuk jariangan air minum
Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
2 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
Masih belum optimalnya peningkatan dukungan layanan infrastruktur perumahan
Perkembangan permukiman perkotaan dimasing-masing kecamatan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi dengan tingkat kepadatan tertinggi di pusat kota. Kepadataan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan perasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang tidak memadai.
- Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
- Semua wilayah terdapat jalan akses
3 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan
Masih belum optimalnya peningkatan kualitas
Sebagian besar jalan lingkungan
Sinergitas antar stakeholder
65
infrastruktur permukiman
dan cakupan infrastruktur lingkungan permukiman
permukiman tidak memiliki ruas jalan yang memadai sehingga sulit untuk memperlebar jalan.
4 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akan ketersediaaan rumah.
Masih lemahnya koordinasi antar stake holder dan Keterbatasan anggaran daerah
Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah “Terwujudnya Jawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana
dikemukakan di atas, serta mencermati terhadap hasil evaluasi kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan dari Dinas Permukiman dan Perumahan
sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang,
Permukiman, dan Perumahan, maka isu-isu strategis terkait bidang tata
ruang, permukiman dan perumahan yang muncul adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
berserta Penghambat dan Pendorong
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa
Barat
Permasalahan Pelayanan Dinas
Perawaskim Kota
Tasikmalaya
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman
Masih belum optimalnya akses infrastruktur lingkungan permukiman
Sebagian besar jalan lingkungan permukiman tidak memiliki ruas jalan yang memadai
Sinergitas antar stakeholder
66
sehingga sulit untuk memperlebar jalan.
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
Masih belum optimalnya peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur lingkungan permukiman
Perkembangan permukiman perkotaan dimasing-masing kecamatan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi dengan tingkat kepadatan tertinggi di pusat kota. Kepadataan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan perasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang tidak memadai.
- Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
- Semua wilayah terdapat jalan akses
Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan
Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akan ketersediaaan rumah.
Masih lemahnya koordinasi antar stake holder dan Keterbatasan anggaran daerah
Sinergitas antar stakeholder dan Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib
Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai kepemilkan tanah.
Masih lemahnya koordinasi antar stake holder
Sinergitas antar stakeholder
Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran
Masih belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
Masih lemahnya koordinasi antar stake holder
Sinergitas antar stakeholder
1. Pranata Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan
Belum Memadai
Kelancaran berbagai pelaksanaan pembangunan permukiman dan
perumahan akan dipengaruhi oleh kepranataannya. Berbagai kendala di
67
lapangan sering diakibatkan oleh belum adanya pengaturan hukum maupun
teknis, minimnya norma, standar, pedoman dan kriteria/manual
pelaksanaan, belum tersedia atau rendahnya kinerja kelembagaan, kualitas
dan kapabilitas sumber daya manusia, maupun kemampuan pembiayaan
yang rendah.
Untuk bidang permukiman dan perumahan, ketersediaan regulasi
berupa peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk
penyelenggaraan penataan ruang maupun pembangunan sektor air minum,
persampahan, air limbah, bangunan gedung, perumahan dan jasa
konstruksi menjadi target yang harus diselesaikan, seperti legalisasi rencana
tata ruang dan peraturan zonasi, penyusunan perda bangunan, pengaturan
pengelolaan air minum, sampah, limbah domestik dan drainase, serta perda
rencana induk perumahan.
Hal lain yang tidak kalah penting dari aspek kepranataan adalah
kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta data dan informasi
yang akurat dan terkini. Berdasarkan hasil analisa lingkungan strategis
dinas, salah satu kelemahan yang dirasakan adalah masih minimmnya
ketersediaan pegawai (SDM) dgn kualitas yang sesuai dengan tuntutan dan
beban kerja di bidang permukiman dan perumahan. Masalah ini tidak saja
terjadi di Dinas Permukiman dan Perumahan, namun juga menjadi
problematik umum yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Selain itu
ketersediaan, keakuratan, konsistensi dan kemutakhiran data masih
menjadi isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan
permukiman dan perumahan.
Penguatan sistem pembiayaan pembangunan permukiman dan
perumahan juga masih menjadi isu dan tantangan ke depan terkait dengan
kurangnya sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR dan
konsep pembangunan perumahan skala besar (kawasan) dengan
keterpaduan program dan sumber pendanaan, untuk penyediaan prasarana
dan sarana permukiman dan perumahan, serta belum tersedianya
mekanisme insentif dan disinsentif penataan ruang.
2. Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana
Permukiman dan Perumahan
Kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah,
khususnya di bidang air bersih, persampahan, drainase, dan air limbah di
Jawa Barat masih relatif rendah, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam
68
evaluasi pembangunan bidang permukiman dan perumahan. Cakupan
rumah tangga pengguna air minum bersih sampai dengan tahun 2017
sebesar 71,57 sedangkan rumah tangga pengguna air minum layak sebesar
70,50, dan pencapaian terkait cakupan pelayanan air minum di provinsi
Jawa Barata sampai dengan tahun 2017 menunjukan kecenderungan
meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkun berbagai
wilayah dengan cakupan pelayanan sebesar 73,17. Rumah tangga
bersanitasi adalah jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah
seluruh rumah tangga jumlah rumah tangga bersanitasi sampai dengan
tahun 2016 sebesar 75,67% pencapaian terkait cakupan pelayanan air
limbah domestic Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 67,01%
cakupan rumah layak huni di Jawa Barat terus meningkat sampai dengan
tahun 2017 sebesar 93,12% sedangkan untuk perbaikan rumah tidak layak
huni sampai dengan tahun 2017 telah diselesaikan perbaikan ritilahu
sebanyak 127.163 unit rumah. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas,
menurunnya daya beli masyarakat, kemampuan pembiayaan yang memadai,
perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan,
perilaku untuk memelihara sarana prasarana, merupakan tantangan utama
ke depan.
3. Kemitraan, Kerjasama, dan Penguatan dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Efektif
Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, UU Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa
peraturan perundangan sektoral lainnya mengisyaratkan adanya penguatan
peran provinsi dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Peraturan
perundangan tersebut menegaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pembangunan serta pengawasan
terhadap penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.
Dalam era otonomi daerah, dimana hirarki antara provinsi dan
kab/kota melemah, serta terbatasnya kemampuan anggaran pembangunan
daerah dalam penyelengaraan pembangunan, maka pola kemitraan dan
kerjasama harus dikembangkan di masa depan. Disadari bahwa selama ini
kerjasama dan kemitraan dengan kab/kota, antar OPD, Kementerian dan
Lembaga atau para pemangku kepentingan lain, khususnya masyarakat dan
69
sektor swasta, belum berjalan efektif, sehingga efektifitas hasil kegiatan
pembangunan masih rendah, hal ini terjadi karena belum adanya
sinkronisasi kegiatan, baik dari sisi lokasi, pendanaan, skala hasil dan
cakupannya
3.4. Isu Strategis Kota Tasikmalaya
3.4.1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang
sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-
2025 adalah : “Dengan Iman Dan Takwa Kota Tasikmalaya Sebagai
Pusat Perdagangan dan Industri Termaju Di Jawa Barat”.
Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah
disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:
1) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa
agamis, demokratis dan taat hukum.
2) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya
dan berwawasan global.
3) Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya
industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya
saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan
industri yang sehat.
4) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas
yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di
sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu
mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota
Tasikmalaya.
5) Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada
good governance dengan berlandaskan pada prinsip government
entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan
partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6) Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada
pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan
prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7) Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan
berwawasan lingkungan.
70
Arah pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya
sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2005-
2025 adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas
yang tinggi kepada masyarakat.
2) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang
dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat.
3) Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab
dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
4) Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor
penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.
5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan
pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.
6) Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada
pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.
7) Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang
berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi
pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta
mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat
yang lebih baik dan maju.
Pada periode walikota tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-
3 dari 4 tahapan pencapaian visi jangka panjang (RPJPD) Kota
Tasikmalaya tahun 2005-2025. Tahap ke-3 ini disebut Tahap Menuju
Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat.
Tahap ke-3 ini diarahkan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang
dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan
jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat dengan uraian sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas infrastruktur kota diarahkan ke sentra-
sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa
dalam upaya mempercepat dan lebih meningkatkan akses serta
mobilisasi pelaku dan masyarakat, peningkatan pemerataan
71
pembangunan diwilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikut
serta peran serta masyarakat dan sektor swasta;
2) Kualitas sumber daya manusia semakin membaik, cerdas,
berwawasan global yang berbasis keunggulan lokal dan bermoral
berlandaskan iman dan taqwa, meningkatnya kualitas dan
relevansi pendidikan didukung oleh manajemen pelayananan
pendidikan yang efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat.
Teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan
penuntasan program wajib belajar 12 tahun;
3) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat semakin meningkat
dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah
dan mudah diakses dengan dukungan sarana dan prasarana
kesehatan yang semakin baik;
4) Masyarakat yang terus membaik tingkat kesejahteraannya
sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lainnya di
Indonesia yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan
jaminan sosial dari pemerintah. Daya beli semakin meningkat,
angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin
menurun;
5) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata
keberadaannya serta kualitas pelayanan publik yang lebih murah,
cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai
dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua
tingkatan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat;
6) Perekonomian yang berdaya saing semakin kuat dan kompetitif
perlu dukungan pengembangan sektor perdagangan dan industri
kecil dan menengah serta sektor jasa dukungan investasi yang
terus meningkat, semakin banyak berdirinya sentra industri kecil
dan menengah, kawasan perdagangan serta sektor jasa sejalan
dengan peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan sumber
daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai penopang
ketahanan pangan;
7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan
meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah
yang baik;
72
8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal
pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang
tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran
mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
Pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ke-3 akan terus
berlanjut pada tahap ke-4 yang disebut Tahap Pencapaian Kota
Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap ke-4 ini
merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan
dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan
pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan
diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor
lainnya, yang digambarkan sebagai berikut :
1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota
hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang
menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa,
serta sentra industri kecil dan menengah;
2) Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil,
berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat,
bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam
menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan
yang didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang
efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat,
teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan
pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib
belajar ke jenjang perguruan tinggi;
3) Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang
dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah
dan mudah diakses;
4) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang
menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik
lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial
dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat
sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus
menurun;
5) Sruktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam
era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong
73
berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah
dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus
meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan
sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai
pemantapan ketahanan pangan;
6) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik
karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin
nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik,
cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat;
7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan
meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah
yang modern;
8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal
pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang
tidak membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan
kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik
3.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah
Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang,
khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk
mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:
1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan;
2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya
Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk
mewujudkan:
74
1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota;
4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka
perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi
nasional.
Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota,
maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi
pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi
pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan
Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di
Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai
berikut :
Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa,
serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.
Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif
yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru
“Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan
RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu:
periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film,
video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,
penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset
dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah
dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan
75
(Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir,
berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.
Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank
Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif
Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri Kreatif Kota
Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas
Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian
tersebut.
b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota
Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka
rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.
1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya
Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:
a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan
dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan;
g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis
pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan
strategis sosial budaya; dan
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
Negara.
2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya
Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:
1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat
perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis,
meliputi :
76
a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara
kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan
Wilayah Priangan Timur;
b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar
lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah
sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana, meliputi:
a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di
kawasan terisolasi/tertinggal;
c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi
terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan
keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
d. Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;dan
e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan
hidup, meliputi:
a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan
luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota
Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan
hidup, meliputi:
a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan
hidup;
b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh
suatu kegiatan;
c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
77
d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan;
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi
mendatang;
f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara
berkelanjutan; dan
g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan
potensi kawasan rawan bencana.
5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
budi daya, meliputi:
a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan
keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam
kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan
untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan
wilayah sekitarnya;dan
c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk
mewujudkan ketahanan pangan.
6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai
daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan
bencana;
b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru;dan
c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan
kota.
7) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis
Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu
Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis
pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan
strategis sosial budaya, meliputi:
a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau
teknologi;dan
c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.
78
3. Penjelasan Lampiran Perda RTRW terhadap Perangkat Daerah.
3.1. Sistem penyediaan air Minum
- Pengembangan pelayanan air minum
Pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) adalah
kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan system fisik dan non fisik dalam kesatuan yang
utuh untuk menyediakan air minum kepada masyarakat
menuju keadaan yang lebih baik.
Penyelenggraan SPAM adalah kegiatan merecanakan
melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara,
merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi system fisik
penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya
disebut penyelenggaraan adalah kelompok masyarakat yang
melakukan penyelenggaran pengembangan system penyediaan
air minum. Dalam mengelola SPAM penyelenggaraan harus
berdasarkan pada prinsip good corporate govermance, memenuhi
standar pelayanan minimum, persyaratan kualitas air minum
sesuai peraturan menteri kesehatan yang berlaku dan
memberikan pelayanan secara penuh 24 jam per hari kepada
pelanggan. Untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka
diperlukan pedoman pengelolaan SPAM yang antara lain terdiri
dari pedoman pengoprasiaan dan pemanfaatan sarana serta
administrasi dan kelembagaan SPAM. Dengan pertumbuhan
jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang cukup pesat di masa
mendatang, sumber daya air akan menjadi salah satu kekayaan
yang sangat penting. Air merupakan hal pokok bagi konsumsi
dan sanitasi masyarakat, untuk produksi berbagai barang serta
untuk produksi lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut,
berdasarkan Review Master Plan Air Bersih Tahun 2018, dapat
memanfaatkan potensi sumber air baku dari aliran Sungai
Citanduy yang memiliki limpasan air sungai rata-rata harian
sekitar 5,5 m3/detik, untuk layanan wilayah Kecamatan
Indihiang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes dan
Kecamatan Purbaratu, serta sumber air dari aliran sungai
Ciwulan yang memiliki limpasan air sungai rata-rata harian
sebesar 13,7 m3/detik, untuk layanan Kecamatan Kawalu,
79
Kecamatan Tamansari, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan
Cihideung dan Kecamatan Tawang. Jumlah kedua limpasan
adalah 1.658.880 m3/hari.
Berkenaan dengan uraian di atas, maka pemerintah Kota
Tasikmalaya bermaksud melaksanakan Pembangunan SPAM
Sungai Ciwulan, yang bertujuan untuk pemenuhan air minum
untuk wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari,
Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan
Tawang. Pembangunan SPAM Sungai Ciwulan, kami
prioritaskan dikarenakan selain daerah layanan merupanan
wilayah berpenduduk padat, juga sudah terpenuhi beberapa
readiness criteria untuk pembangunan SPAM Sungai Ciwulan,
diantaranya Dokumen Review Master Plan Air Bersih (2018),
Dokumen DED SPAM Ciwulan (2018), UPL/UKL SPAM Ciwulan
(2018) serta Real Demand Survey SPAM Ciwulan (2018).
- Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air
Untuk mencapai tujuan sistem penyediaan air minum yang
handal dalam waktu yang panjang, khususnya dalam
pengambilan air baku dari mata air agar kontinuitas, kapasitas
serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik, maka diperlukan
perlindungan mata air agar tidak mengalami perubahan yang
mempengaruhi kondisi dan fungsinya sebagai sumber air baku
untuk air minum Perlindungan Mata Air (PMA) adalah salah
satu upaya dalam sistem penyediaan air minum untuk menjaga
sumber air baku untuk air minum agar tidak mengalami
perubahan baik terhadap kuantitas maupun terhadap kualitas
air dari mata air. Selain itu perlindungan ini diperlukan ditinjau
dari aspek teknis, agar air yang keluar dari mata air tetap
terjaga pada lokasi yang tetap dan terukur pengambilannya.
Aspek non teknis yang diperlukan dalam operasi dan perawatan
terhadap mata air agar tidak mengalami kerusakan sesuai
dengan kearifan lokal. Sesuai dengan maksud tersebut
perlindungan mata air dilakukan sebagai upaya agar
kesinambungan mata air pada kondisi tertentu dapat
berlangsung dalam waktu yang lama, tetapi cara ini tidak
menjadikan hal yang merugikan lingkungan sekitarnya. Pilihan
dapat dilakukan dengan cara lain, sepanjang memberikan
80
kemudahan dan manfaat bagi masyarakat dapat dipenuhi
dengan baik. Sejalan dengan kebutuhan akan perlindungan
terhadap mata air yang sangat penting dalam sistem penyediaan
air minum yang terus berubah, maka perlu terus dikembangkan
3.2. Pengembangan sistem jaringan prasarana air limbah
- Pembuaatan tangki septik komunal
Tangki septik merupakan tempat pembuangan yang dibuat
tangki ini dibuat dengan bahan yang kedap air sehingga air
dalam tangki septik tidak dapat meresap ke tanah.Tangki septik
berguna untuk pembuangan kotoran, tinja, dan sebagainya,
yang tidak boleh disalurkan ke saluran
pembuangan umum karena kekotorannya, dimaksudkan untuk
menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dalam tangki
septik, air pembuangan dan bahan padat yang ikut diberi
kesempatan membusuk dan musnah secara alamiah. Air yang
keluar karena berlebih dibuang ke sumur septik yang dapat
meneruskannya ke air tanah tanpa mengganggu kebersihan
air tanah. Jika tidak diguyur dengan obat pembasmi renik,
untuk jangka waktu lama, tangki septik tidak perlu dikuras.
Tangki septik digunakan untuk mengolah limbah cair rumah
tangga skala individual. Tangki septik terdiri dari bak
pengendap, ditambah dengan suatu filter yang diisi kerikil atau
pecahan batu untuk menguraikan limbah. Penguraian
zat organik dalam limbah cair atau tinja dilakukan oleh bakteri
anaerobik. Bak pengendap biasanya terdiri dari dua ruangang,
yang pertama berfungsi sebagai bak pengendap pertama,
pengurai lumpur (sludge digestion) dan penampung lumpur.
Sedangkan ruang kedua berfungsi sebagai pengendap kedua
dan penampung lumpur yang tidak terendapkan di ruang
pertama dan luapan air dari bak pengendap dialirkan ke media
filter dengan arah aliran dari bawah ke atas.
Pembuatan tangki septik berfungsi untuk mencegah timbulnya
penyakit perut menular sepert tifus, kolera, disentri dan
sebagainya, yang menyebar melalui tinja/feses atau kotoran
manusia. Karenanya, pengelolaan kotoran tersebut harus
dilakukan secara baik dan berencana, agar hasilnya tidak
81
berpengaruh negatif terhadap kesehatan, kebersihan dan
estetika lingkungan.
- Rehabilitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
Pesatnya pertumbuhan penduduk semakin lama terasa
semakin membebani pelayanan (kinerja) lingkungan. Demikian
juga halnya dengan prasarana dan sarana air limbah. Gejala
penurunan tingkat pelayanan prasarana dan sarana air limbah
ini secara tidak disadari sedikit demi sedikit mulai berdampak
terhadap penurunan kualitas lingkungan, dan permasalahan
adalah limbah domestik yang berasal dari buangan tinja. Untuk
mencapai target pelayanan pengelolaan limbah cair domestik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya telah mengembangkan berbagai unit pengelolaan
air limbah secara terpusat. Terkait instalasi pengelolaan air
limbah (IPAL) domestik secara terpusat di satu Lokasi yaitu di
IPLT Singkup kapasita 38m3/hari jumlah tangki tinja 3 unit
dengan kapsitas 3m3. Dengan jumlah timbulan air limbah
domestik mencapai 357,49³/hari
3.3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Perkembangan perkotaan seharusnya seirama dengan kebutuhan
dan pertumbuhannya pun harus direncanakan secara tepat demi
tetap tercapainya kenyamanan hidup dalam lingkungan yang
sehat, misalnya terbentuknya keseimbangan antara ruang
terbangun dan RTH secara proporsional, baik di wilayah
perkotaan, pedesaan maupun pada daerah pendukung.
Tujuan pembangunan RTH pada prinsipnya adalah untuk menjaga
keseimbangan ekosistem di wilayah kota:
1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan
perkotaan.
2. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan di perkotaan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah,
bersih dan nyaman.
82
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Masih adanya KK/RT yang belum memiliki akses layanan air minum
Keterbatasan anggaran dan lahan untuk sistem jaringan sumber daya air
Sinergitas antar stake holder terkait pengadaan lahan untuk jaringan sumber daya air
2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Masih adanya KK/RT yang belum memiliki akses SPALD
Keterbatasan anggaran daerah
Bantuan pemerintah pusat dan provinsi
3 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
Masih luasnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani
Keterbatasan anggaran daerah dan Tidak adanya kewenangan untuk mengarahkan permukiman di kawasan pertumbuhan
Sinergitas antar stakeholder
4 Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.
Masih adanya KK/RT yang belum terlayani pengelolaan lumpur tinja
Keterbatasan anggaran daerah dan lahan.
Sinergitas antar stakeholder
5 Proporsi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Masih kuranya ruang terbuka hijau publik
Keterbatasan anggaran daerah dan lahan.
Adanya sebagian tanah x-carik desa yang menjadi aset pemkot
3.4.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
83
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program. KLHS memuat kajian antara lain:
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Hasil KLHS terkait Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Belum optimalnya capaian KK/RT berakses layanan air minum
Masih banyaknya KK/RT yang belum terlayani akses air bersih.
Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat akan sanitasi
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Belum optimalnya capaian KK/RT yang berakses SPALD
Masih banyaknya KK/RT dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik
Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat akan sanitasi
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
Masih luasnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani
Masih banyaknya lingkungan kawasan permukiman kumuh yang belum teridentifikasi
Sinergitas antar stakeholder terkait kawasan permukiman kumuh
Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.
Belum optimalnya capaian KK/RT yang terlayani pengelolaan lumpur tinja
Masih banyaknya KK/RT yang belum terlayani pengelolaan lumpur tinja
Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni.
Masih adanya permasalahan selisih antara kebutuhan dan ketersedian (backlog) perumahan
Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat
84
3.5. Penentuan isu-isu strategis
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu
strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan
menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya yang mempengaruhi permasalahan
maka isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut:
1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh,
2. Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses
air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah
domestik
3. Masih banyaknya rumah tidak layah huni,
4. Masih terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal
yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota
Tasikmalaya;
5. Masih adanya permasalahan selisih antara kebutuhan dan ketersedian
(backlog) perumahan
6. Masih kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Tasikmalaya;
Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut
mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni:
1. Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman yang layak
huni untuk memenuhi akses masyarakat terhadap pelayanan sarana
85
dan prasarana sebagai pendukung upaya penangan Kualitas
permukiman layak.
2. Peningkatan sosialisasi program Rumah Tidak Layak Huni sebagai
upaya untuk membangun partisipasi pemerintah dan masyarakat
terhadap pelayanan penataan kualitas perumahan layak secara terpadu
sinergi dan berkelanjutan.
43
86
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab
isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut, yaitu :
Misi ke-3 yaitu ”Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna
mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang
berwawasan lingkungan
Tujuan ke-5 (T5) yaitu ”Tersedianya infrastruktur dasar yang
berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan”
Sasaran ke-8 (S8) yaitu ”Meningkatnya kawasan permukiman
dan lingkungan yang nyaman dan sehat”
Program ke-13 (P13) yaitu ”Program Gema Manasik (Gerakan
Bersama Menata Kota Tasikmalaya”
Misi ke-5 yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih
Tujuan ke-8 (T8) yaitu ”Terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transfaran,
akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis
teknologi infirmasi”
Sasaran ke-15 (S15) yaitu ”Meningkatnya kualitas layanan
publik berbasis teknologi informasi”
Program ke-20 (P20) yaitu ”Program Tasik layanan prima
(Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel”
87
Sasaran ke-16 (S16) yaitu ”Meningkatnya sistem akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan kinerja daerah”
Program ke-21 (P21) yaitu ”Program peningkatan akuntabilitas
kinerja keuangan dan aparatur”
Berkenaan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah dipaparkan,
selanjutnya disusun indikator kinerja, selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 4.1 berikut ini :
88
Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYATAHUN 2017-2022
NO TUJUAN SASARAN INDOKATOR
SASARAN SATUAN
BASE LINE
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
Kondisi Kinerja
pada Akhir
RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022
TA TP TA TP TA TP
1 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak
% 24,49 28,72 31,43 24,62 31,67 62,31 30,24 70,06 70,06
Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak
Persentase Perumahan Layak
% 5,95 11,78 15,61 8,72 19,44 51,11 14,12 62,14 62,14
Meningkatnya Kualitas Permukiman Layak
Persentase Permukiman Layak
% 43,04 45,65 47,26 40,53 43,89 73,51 46,37 77,97 77,97
2 Terwujudnya akselerasi reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel
Indek Repormasi Birokrasi Perangkat Daerah
% 78,45 76,45 79,66 77,75 84,66 78,50 84,66 79,25 79,25
89
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Capaian SAKIP perangkat daerah
Kategori 78,55 73,83 71,00 76,00 81,00 77,00 81,00 78,00 78,00
Capaian IKM perangkat daerah
Baik 78,36 79,07 88,31 79,50 88,31 80,00 88,31 80,50 80,50
1
90
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
5.1.1.Strategi Pembangunan Daerah
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang
disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang
prinsip sebagai pelayan masyarakat.
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola
strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada
pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari
upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.
Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta
disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan
periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan
strategi pembangunan jangka menengah antara lain :
1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode
pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan
sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan
pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk
mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang
91
akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisi SWOT (strength,
weakness, opportunity, threats);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors)
dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi
yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran
pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah
kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator
sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-
hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab
sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor
internal dan eksternal yang telah dan proyeksi yang akan terjadi dimasa
mendatang. Analisis pengaruh lingkungan yang digunakan adalah metode
analisis SWOT. Penggunaan metode SWOT dalam penentuan strategi lebih
dikarenakan mudah dipahami, sederhana dan banyak digunakan oleh
pelaku pembangunan di Indonesia.
Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT
digambarkan sebagaimana tabel berikut :
92
Gambar 5.1.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa SWOT serta memperhatikan
analisis kondisi, permasalahan dan isu strategis, maka strategi umum
pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi
misi kepala daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan implementasi tata nilai
kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berkarakter dan religious
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan pembinaan, apresiasi dan pelestarian kesenian dan
kebudayaan daera hyang berlandaskan tata nilai kehidupan yang
religius;
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan, penataan kota
dan permukiman yang aman, nyaman, sehat, inklusif dan
berkelanjutan;
I
N
T
E
R
N
A
L
1. Pemegang regulator dan kebijakan 2. Regulasi yang ada cukup memadai
dalam menjalankan pemerintahan 3. Anggaran yang cukup tersedia baik
yang bersumber dari APBD kota, provinsi dan pusat
4. Sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai
5. Infrastruktur dasar perkotaan yang cukup baik
Strength (Kekuatan)
1. Implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia belum optimal
2. SDM aparatur yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-government) belum optimal
4. Penegakan perda yang belum optimal 5. Pengelolaan keuangan dan kinerja
aparatur yang belum optimal 6. Pembinaan dan apresiasi terhadap
kebudayaan daerah, pemuda dan olahraga belum optimal
Weakness (Kelemahan)
E
K
S
T
E
R
N
A
L
1. Dukungan dan kondisi lingkungan masyarakat yang religius, aman dan tertib
2. Lokasi yang strategis sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Priangan Timur
3. Percepatan pembangunan dan bantuan oleh pemerintah pusat dan provinsi
4. Pelaksanaan pasar bebas (MEA,AFTA) 5. Kemajuan teknologi dan informasi
Opportunity (Peluang)
1. Media dan budaya global yang negatif 2. Dinamika ekonomi nasional dan
internasional yang belum stabil 3. Masih tinggi angka kemiskinan dan
kesenjangan 4. Daya beli dan kualitas hidup
masyarakat masih kurang baik 5. Masih banyak kawasan permukiman,
perumahan dan sanitasi yang belum layak
Threat (Ancaman)
93
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah
kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, meningkatkan jaminan
dan perlindungan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian daerah yang
merata dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal,
mendorong partisipasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, mengurangi
pengangguran serta meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan
berusahayang pelaksanaannya berlandaskan pada tata nilai kehidupan
yang religious;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup
masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera berlandaskan tata nilai
kehidupan yang religius serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat umum;
7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelayanan publik serta
mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang profesional,
efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, inovatif dan terintegrasiberbasis teknologi informasi.
Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam
pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi
kedalam strategi pembangunan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan
yang diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan strategi
meningkatkan kerukunan umat beragama dan karakter masyarakat
serta implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara melalui implementasi Program Magrib Mengaji
dan Program Tasik Berkarakter;
2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan
kebudayaan daerahdengan strategi meningkatkan apresiasi terhadap
kesenian dan kebudayaan daerah melalui pelaksanaan Program Tasik
Berbudaya;
3. Sasaran 3 yaitu meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta
pemberdayaan masyarakat dengan strategi memperbaiki dan
meningkatkan sistem program jaminan dan perlindungan sosial,
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta mendorong
pembangunan yang inklusif yang diimplemantasikan melalui Program
94
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Tasik Bersedekah, Program
Gema Madani, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis
Komunitas (P3KK);
4. Sasaran 4 yaitu meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil,
industri perdagangan dan jasa dengan strategi meningkatkan peranan
koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa,
meningkatkan investasi dan membangun kemitraan/kerjasama dengan
pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB
dan pengeluaran perkapita, mendorong sektor pariwisata daerah melalui
peningkatan Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah;
5. Sasaran 5 yaitu meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha
dengan strategi menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui pelaksanaan Program
Pencetakan Wirausaha Baru, dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga
Kerja;
6. Sasaran 6 yaitu meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan
daerahstrategi meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan
ketahanan pangan daerah melalui Program Peningkatan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Daerah;
7. Sasaran 7 yaitu meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan
yang aman dan nyamandengan strategi meningkatkan layanan
infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyaman melalui
implementasi program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan yang
ditunjang oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemeliharaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;
8. Sasaran 8 yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan
lingkungan yang nyaman dan sehat dengan strategi meningkatkan
pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan
yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan Program Gema
Manasik;
9. Sasaran 9 yaitu meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang
keberlanjutan dengan strategi meningkatkan pembangunan dan
penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat
melalui pelaksanaan Program Gema Resik;
10. Sasaran 10 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas
pendidikandengan strategi meningkatkan aksesibiltas dan kualitas
95
pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang inklusi
melalui pelaksanaan Program Tasik Cerdas;
11. Sasaran 11 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan
strategi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai
penurunan angka kelahiran, angka kematian, angka kesakitan,
prevalensi stunting untuk pencapaian indeks kesehatan yang
diimplementasikan dalam Program Tasik Sehat;
12. Sasaran 12 yaitu meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
dicapai dengan meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
melalui peningkatan pelayanan kepemudaan dan olahraga untuk
pencapaian prestasi kepemudaan dan olahraga baik tingkat provinsi
maupun nasional yang diimplementasikan dalam Program Tasik Muda
Berprestasi;
13. Sasaran 13 yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
dengan strategi meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat yang konprehensif melalui pelaksanaan
Program Tasik Siaga (siap, aman, terjaga);
14. Sasaran 14 yaitu meningkatnya pengendalian penduduk dan
pengarustamaan gender dengan meningkatkan pengendalian penduduk
dan pengarustamaan gender serta memperkuat pemberdayaan
ketahanan keluarga melalui pelaksanaan Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga;
15. Sasaran 15 yaitu meningkatnya kualitas layanan publik berbasis
teknologi informasi dengan strategi meningkatkan pelayanan publik yang
profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi yang
dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima;
16. Sasaran 16 yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja daerah dengan strategi meningkatkan sistem
pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui
pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur yang
berorientasi pada hasil dan kinerja.
5.1.2.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
96
strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk
konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang
memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih
optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan
pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan
tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna
mencapai sasaran RENSTRA secara bertahap.
Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan
jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5
(lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema
pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen
rencana kerja. Namun demikian tema, arah kebijakan dan strategi
pembangunan termasuk target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen
RENSTRA mengalami perubahan terkait dengan adanya bencana non alam
pandemik virus corona atau covid-19.
Dengan terjadinya pandemik covid-19 atau virus corona yang telah
menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini
menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk
melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian
dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemik covid-19 telah
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat
baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi
diantaranya mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah
Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I
2020 dan juga melakukan refocusing penganggaran serta melakukan
perubahan asumsi APBN/APBD serta meluncurkan paket Stimulus Fiskal
yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil.
Adapun upaya, kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Tasikmalaya dalam penanganan covid-19 untuk jangka pendek tahun
2020 diantaranya :
1. Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Covid-19 : a) Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tingkat Kota
sampai ke Kelurahan b) Optimalisasi peran RT dan RW dalam
pengawasan warga c) Memperketat kebijakan Social/Physical Distancing
97
termasuk di tempat umum dan komplek perumahan d) Pembatasan
pergerakan orang dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di daerah e) Peningkatan kapasitas pelayanan fasilitas kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat : a) Menjaga ketahanan dan
stabilitas pangan daerah b) Penyiapan Jaring Pengaman Sosial c)
Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema
bantuan d) Operasi pasar murah online;
3. Refocusing APBD : a) Optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk
mitigasi dampak multisector COVID-19 b) Mendorong partisipasi sektor
non pemerintah;
4. Menjaga Ekonomi Lokal : a) Mengawal dan menjamin aktivitas pertanian
tetap berjalan, termasuk pengawalan distribusi pupuk dan benih b)
Relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital dan
masyarakat terdampak c) Penerapan belanja infrastruktur dengan pola
padat karya d) Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah
Sedangkan kebijakan dan stategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Tasikmalaya pasca pandemik covid-19 khususnya tahun 2021 dan
tahun 2022 diantaranya yaitu :
1. Penguatan Sektor Kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan
preventif melalui Germas, peningkatan kapasitas health security
terutama surveilans dan sistem informasi, peningkatan jejaring dan
peningkatan dan pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan di puskesmas,
rumah sakit dan laboratorium;
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial melalui perluasan program
bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja
sektor informal;
3. Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan dan pemberian stimulus
bantuan bagi pelaku usaha terutama bagi industri sektor pangan dan
kebutuhan dasar serta kelompok usaha mikro dan sektor informal ;
4. Pembangunan Infrastruktur melalui investasi infrastruktur padat
karya yang mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata;
5. Akselerasi Investasi dengan menarik investasi sebesar-besarnya untuk
menggerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja ;
6. Optimalisasi program kegiatan dalam APBD dalam mendorong
perekonomian daerah dalam mencapai target pembangunan daerah
Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan
tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut :
98
Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan (Tema Pembangunan)
Arah Kebijakan Pembangunan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Peningkatan
Daya Saing dan
Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pengurangan
Kemiskinan
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
dan Daya Beli
yang Ditunjang
oleh
Infrastruktur
dan Pelayanan
Publik
Penguatan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia dan
Daya Beli yang
Ditunjang oleh
Infrastruktur
dan Pelayanan
Publik
Memacu
Investasi dan
Daya Saing
untuk
Pemulihan,
Pertumbuhan
dan
Pemerataan
Ekonomi
Memacu
Pertumbuhan
dan
Pemerataan
Pembanguna
n menuju
Masyarakat
Maju dan
Madani
Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam
pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna
menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah yang berkembang diuraikan sebagaimana tabel berikut :
99
Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
VISI KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI
MISI 3 Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
TUJUAN 5 Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan
SASARAN 8 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat
PROGRAM 13 Gema Manasik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Meningkatnya kualitas perumahan layak.
Meningkatkan pembangunan kualitas perumahan layak yang nyaman dan sehat.
peningkatan kualitas perumahan, serta rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat
Meningkatnya Kualitas Permukiman Layak
Meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan program gema manasik
Penurunan luasan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan.
100
VISI KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI
MISI 5 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
TUJUAN 8 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis tekonologi informasi
SASARAN 15 Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
PROGRAM 20 Tasik Layanan Prima ( Profesional,responsif, inovatif memuaskan dan akuntabel)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi yang dilaksanakan.
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan
101
VISI KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI
MISI 3 Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
TUJUAN 5 Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan
SASARAN 8 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat
PROGRAM 13 Gema Manasik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang beroerientasi pada hasil dan kinerja
pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah
102
5.2. Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen
arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan
program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan
keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan
rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan
program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan
strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian
sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat
strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana
gambar berikut:
Gambar 5.2.
Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah
Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas,
perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional,
program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk
perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional.
Perencanaan
Stratejik
Program
Pembangunan
Daerah
Program
Prioritas
Hasil / Outcome
Indikator Kinerja
Strategis
Perencanaan
Operasional
Program
Penyelenggaraan
Urusan
Program
Prioritas
Hasil / Outcome
Indikator Kinerja
Operasional
103
Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya
dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang
bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang
sangat luas dan urgent. Program strategis selanjutnya disebut dengan
program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada
intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program
prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung
pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan
pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah
terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan
yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (outcome/impact),
program (outcome) atau kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam
bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana
ilustrasi gambar berikut ini :
Gambar 5.3.
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah
Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah
adalah sebagai berikut:
5.2.1.Janji Politik Kepala Daerah
Janji politik kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) yang
disampaikan pada saat kampanye, yaitu :
Sasaran •Outcome/Impact
Program Strategis
•Outcome
Kegiatan •Output
Program
Operasional
dan Kegiatan
JANJI/ PROGRAM
PRIORITAS
KEPALA DAERAH
104
1. Pencetakan 5.000 wirausaha baru;
2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni;
3. Pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan jalan lingkar
selatan;
4. Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center;
5. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk
unggulan/industri kreatif;
6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen;
7. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter
spesialis;
8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana
posyandu;
9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW;
10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan;
11. Revitalisasi pasar rakyat;
12. Implementasi e-government.
5.2.2.Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah yang implementasinya
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman adalah sebagai berikut :
1. Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
2. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota
Tasikmalaya);
3. Program Tasik Resik;
4. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan
Aparatur
Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan
daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang
berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang
bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial.
Pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial adalah
sebagai berikut :
Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan
105
faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan
yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan
dimensi keruangan dalam perencanaan.
Penjelasan tentang program daerah yang dilaksanakan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota
Tasikmalaya);
Program Gema Manasik, merupakan program inovasi
daerah untuk mendorong Perangkat Daerah dalam mencapai
target kinerja sesuai dengan target RPJMD dan RPJMN. Sebagai
program yang menitikberatkan koordinasi antar perangkat
daerah, serta melibatkan peran serta stakeholder, maka program
ini merupakan gerakan bersama untuk menata Kota Tasikmalaya.
Latar belakang dirumuskannya program Gema Manasik adalah
sebagai respon Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung
kebijakan pusat untuk percapaian unvesal access, yaitu 100%
akses air minum, nol hektar luas kawasan kumuh, dan 100%
akses sanitasi layak. Lebih lanjut, program Gema Manasik ini
dimaksudkan pula untuk membangun dan meningkatkan
kualitas infrastruktur kota sebagai upaya penataan pusat kota,
yang merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa, sebagai
icon Kota Tasikmalaya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
daya saing Kota Tasikmalaya baik dari aspek keindahan,
kebersihan, dan rumah layak huni.
Berdasarkan uraian diatas, Program Gema Manasik
dicanangkan untuk mencapai dua tujuan, pertama yaitu untuk
menata kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan
Walikota 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 terdiri dari 18 lokasi
permukiman kumuh, seluas 276,17 ha. Tingkat kekumuhan
permukiman tersebut berkisar dari kumuh sedang sampai
106
dengan kumuh ringan. Adapun tujuan Program Gema Manasik
yang kedua adalah untuk menata keindahan Kota Tasikmalaya.
Arah kebijakan Program Gema Manasik yaitu untuk
menangani permasalahan dan meningkatkan kualitas
infrastruktur permukiman, meliputi jalan lingkungan, drainase,
akses layanan air minum, dan sistem pengelolaan air limbah
domestik, peningkatan kualitas dekorasi dan taman kota,
penyediaan pemakaman, penyerahan PSU perumahan dan
penatagunaan pertanahan. Lebih lanjut, dalam hal penataan
kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur pemukiman sesuai dengan indikator permukiman
kumuh yang terdiri dari:
1. Keberadaan Rumah tidak layak huni
2. Kualitas jalan Lingkungan/gang
3. Kualitas drainase
4. Akses air minum
5. Akses pengelolaan air limbah domestik
6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan
Aparatur
Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur
merupakan program pembangunan daerah dalam rangka
wemujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja
daerah.
Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Peningkatan
Kinerja Keuangan dan Aparatur adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja daerah;
3. Peningkatan profesionalisme aparatur.
Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Kinerja
Keuangan dan Aparatur antara lain :
1. Peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
dengan sasaran :
a. Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan
penganggaran daerah;
107
b. Meningkatnya penatausahaan keuangan dan aset daerah;
c. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya
peningkatan pendapatan asli daerah;
d. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli
daerah;
e. Menguatnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan
keuangan daerah melalui penerapan SPIP.
2. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja daerah, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Meningkatnya implementasi pengukuran, evaluasi dan
pelaporan akuntabilitas kinerja;
c. Optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah;
d. Penguatan pengendalian akuntabilitas kinerja daerah melalui
penerapan SPIP.
3. Peningkatan profesionalisme aparatur, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan;
b. Meningkatnya manajemen pengelolaan aparatur;
c. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Meningkatnya penerapan reward dan punishment kinerja
aparatur.
Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan
daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat
daerah melalui program-program yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
pada perangkat daerah.
Keterkaitan program pembangunan daerah dalam RPJMD
dengan program operasional pada perangkat daerah sebagaimana
tersaji pada tabel berikut :
108
Tabel 5.3. Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Program Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
No Program Pembangunan Daerah
Program Perangkat Daerah
1 Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Penatagunaan Tanah
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2 Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
109
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
dalam penjabaran perubahan renstranya berpedoman pada program dan
kegiatan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan BLNU dan BLUWP Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya terdiri dari
10 Program dan 14 Kegiatan, yaitu
A. Program Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) yang terdiri dari 1
Program dan 4 Kegiatan yang terdiri dari:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Umum
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
B. Program Belanja Langsung Urusan Wajib /Pilihan (BLUW/P) yang
terdiri dari 9 Program dan 10 Kegiatan yang terdiri dari:
1. Program Pengembangan Perumahan
1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Jumlah rumah karban bencana yang direhabilitasi tahun 2021
sebanyak 25 Unit
- Jumlah rumah karban bencana yang direhabilitasi tahun 2022
sebanyak 25 Unit
- Jumlah rumah korban bencana yang dibangun tahun 2021
sebanyak 10 Unit
- Jumlah rumah korban bencana yang dibangun tahun 2022
sebanyak 10 Unit
2. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
110
- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan 51
lembaga
2. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha
- Jumlah dokumen perencanaan dan Verifikasi yang dihasilkan
59 dokumen
- Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani tahun
2021 sebesar 99,23%
- Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani tahun
2022 sebesar 100%
- Persentae RTLH yang ditangani tahun 2021 sebesar 47,59%
- Persentae RTLH yang ditangani tahun 2022 sebesar 51,59%
- Jumlah dokumen perencanaan (DED) yang dihasilkan tahun
2021 sebanyak 56 dokumen.
- Jumlah RTLH yang ditangani tahun 2021 sebanyak 500 Unit
- Jumlah RTLH yang ditangani tahun 2021 sebanyak 500 Unit
- Jumlah dokumen verifikasi RTLH yang diverifikasi tahun 2021
sebanyak 1 dokumen dan pada tahun 2022 sebanyak 1
dokumen
- Jumlah kerjasama instansi untuk perbaikan RTLH beserta PSU
pada tahun 2021-2022 sebanyak 2 instansi
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Jumlah PSU perumahan yang dikelola pada tahun 2021
sebanyak 3 perumahan
- Jumlah PSU perumahan yang dikelola pada tahun 2022
sebanyak 3 perumahan
- Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi pada tahun 2021 dan
2022 masing-masing 20 perumahan
- Jumlah PSU perumahan yang diserahterimakan pada tahun
2021 dan 2022 masing-masing 10 perumahan.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah dokumen Rencana Teknis SPAM yang dihasilkan pada
tahun 2021 dan 2022 masing-masing per tahun 20 dokumen
111
- Jumlah SPAM yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/
disuvervisi pada tahun 2021 sebanyak 31 unit dan pada tahun
2022 sebanyak 32 unit.
- Jumlah waktu oprasi, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi
SPAM pada tahun 2021 sebanyak 12 bulan
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun pada tahun
2021 sebanyak 2 dokumen dan pada tahun 2022 sebanyak 1
dokumen
- Jumlah Prasarana SPALD terbangun pada tahun 2021
sebanyak 38 unit dan pada tahun 2022 sebanyak 44 unit.
- Jumlah Prasarana SPALD yang di rehabilitasi pada tahun 2021
sebanyak 1 unit
- Jumlah Sarana yang sediakan tahun 2021 sebanyak 1 unit
- Jumlah kelompok masyarakat yang dibina pada tahun 2021
sebanyak 10 KSM dan pada tahun 2022 sebanyak 11 KSM
- Jumlah waktu oprasi, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi
SPAL pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing 12 bulan.
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2021
sebanyak 4 dokumen dan pada tahun 2022 sebanyak 4
dokumen
- Jumlah dokumen hasil supervise yang disuperpisi pada tahun
2021 sebanyak 4 dokumen dan pada tahun 2022 sebanyak 4
dokumen
- Jumlah panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun
pada tahun 2021 sepanjang 1.868 meter dan pada tahun 2022
sepanjang 1.868 meter.
- Jumlah panjang saluran drainase lingkungan yang
ditingkatkan pada tahun 2021 sepanjang 9.340 meter dan pada
tahun 2022 sepanjang 9.340 meter
112
- Jumlah panjang saluran drainase lingkungan yang
direhabilitasi pada tahun 2021 sepanjang 7.472 meter dan
pada tahun 2022 sepanjang 7.472 meter
- Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara
pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing 4.000 meter.
7. Program Pengembangan Permukiman
1. Program Pengembangan Permukiman
- Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan pada tahun 2021 dan
2022 masing masing 100 Km per tahun.
- Jumlah panjang jalan yang dipelihara pada tahun 2021 dan
2022 masing-masing 5000 meter.
8. Program Penatagunaan Tanah
1. Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah
Kabupaten/Kota
- Jumlah dokumen penyusunan inventaris data pertanahan
pada tahun 2021 sebanyak 3 kecamatan (60%) dan pada akhir
renstra tahun 2022 sebanyak 4 kecamatan (100%).
9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Jumlah lokasi taman yang ditingkatkan pada tahun 2021
sebanyak 4 lokasi dan pada tahun 2022 sebanyak 4 lokasi
taman.
- Jumlah Lokasi pemakaman yang Representatif pada tahun
2021 dan 2022 sebanyak 3 TPU setipa tahunnya.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.Indikator
ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcomeatau impact dari
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan
indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja
pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas
hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2017–
2022.
Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program
prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka
menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
113
Tasikmalaya sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta
indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum
dalam rancangan awal RPJMD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program.
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat
langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang
dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.
Selanjutnya daftar rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tercantum pada
lampiran Tabel 6.1.
114
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
AwalTarget
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
MISI 3
TUJUAN 5
SASARAN 8
PROGRAM 13
TUJUANPersentase Perumahan dan
Permukiman Layak
(persentase perumahan
layak ditambah
persentase permukiman
layak) dibagi dua
% 24.49 30.41 28.72 44.23 31.43 24.62 31.67 62.31 30.24 70.06 KEPALA DINAS
SASARANPersentase Perumahan
Layak
(persentase rumah
korban bencana yang
ditangani ditambah
Persentase penanganan
Rumah Tidak Layak
Huni ditambah
Persentase PSU yang
diverifikasi ditambah
Persentase PSU yang
diserahterimakan
ditambah Persentase
pengelolaan
penatagunaan tanah)
dibagi lima
% 5.95 11.87 11.78 18.41 15.61 8.72 19.44 51.1096 14.12 62.1399 KEPALA DINAS
Persentase Permukiman
Layak
(persentase drainase
pemukiman dalam
kondisi baik ditambah
Persentase jalan
lingkungan
permukiman dalam
kondisi baik ditambah
Persentase Kawasan
permukiman kumuh
yang ditangani
ditambah Persentase
KK/RT berakses
layanan air minum
ditambah Persentase
KK/RT yang berakses
SPALD ditambah
Persentase Lokasi
taman yang ditangani
ditambah Persentase
Lokasi pemakaman
yang ditangani) dibagi
tujuh
% 43.04 48.95 45.65 70.05 47.26 40.53 43.89 73.51 46.37 77.97 KEPALA DINAS
1
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase
persentase drainase
pemukiman dalam kondisi
baik
Panjang Drainase
permukiman Yang
Ditangani / Target
Drainase yang akan
ditangani selama 5
tahun x 100% (target
penanganan drainase
93.400 Km)
% 20.00 20.77 20.00 20.92 20.00 47.15 20 71.44 10,572,719,800.00 20 95.72 13,303,700,000.00 20 95.72 23,876,419,800.00
Kepala Bidang
Permukiman
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022
VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI
Tabel 6.1.
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan
Permukiman
Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak
Meningkatnya Kualitas Permukiman Layak
: MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
: Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan
: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat
: Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
114
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Pengelolaan dan
pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase drainase
permukiman dalam kondisi
baik
% 20 71.44 10,572,719,800.00 20 95.72 13,303,700,000.00 20 95.72
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Drainase
Perkotaan
Jumlah dokumen
perencanaan yang disusundokumen 4 200,000,000.00 4 200,000,000.00
Supervisi
Pembangunan/Peningkata
n/Rehabilitasi Sistem
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
Jumlah dokumen hasil
supervisi yang di superpisi dokumen 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00
Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
Jumlah panjang saluran
drainase lingkungan yang di
bangun
meter 1868 982,271,980.00 1868 1,205,370,000.00
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
Jumlah panjang saluran
drainase lingkungan yang
ditingkatkan
meter 9340 4,911,359,900.00 9340 6,026,850,000.00
Rehabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
Jumlah panjang saluran
drainase lingkungan yang
direhabilitasi
meter 7472 3,929,087,920.00 7472 4,821,480,000.00
Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
Jumlah panjang saluran
drainase permukiman yang
di pelihara
meter 4000 500,000,000.00 4000 1,000,000,000.00
2Program Pengembangan
Permukiman
Persentase jalan
lingkungan permukiman
dalam kondisi baik
Panjang Jalan
Lingkungan yang
ditingkatkan / Total
Panjang Jalan
Lingkungan (1.941,759
Km) x 100%
% 18.75 25.16 21.62 109.58 19.07 21.60 20.25 27.01 19,577,800,000.00 31.50 32.42 24,270,900,000.00 31.5 32.4196 43,848,700,000.00
Kepala Bidang
Permukiman
Jumlah panjang jalan yang
ditingkatkanKm 100 19,177,800,000.00 100 23,770,900,000.00
Jumlah panjang jalan yang
dipeliharameter 5000 400,000,000.00 5000 500,000,000.00
Pembangunan dan
Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Daerah
Kab/Kota
Jumlah panjang jalan yang
ditingkatkanKm 100 19,177,800,000.00 100 23,770,900,000.00
Pemanfaatan dan
Pemeliharaan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Daerah
Kab/Kota
Jumlah panjnag jalan yang
dipeliharameter 5000 400,000,000.00 5000 500,000,000.00
Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di Daerah
Kabupaten/Kota
115
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
3Program Pengembangan
Perumahan
Persentase rumah korban
bencana yang ditangani
Jumlah rumah karban
bencana yang ditangani
dibagi Jumlah rumah
korban bencana yang
ditargetkan x 100 %
% 100 1,125,000,000.00 100 1,125,000,000.00 100 2,250,000,000.00
Kepala Bdang Perumahan
dan Pertanahan
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Jumlah rumah karban
bencana yang ditanganiUnit 35 1,125,000,000.00 35 1,125,000,000.00
Rehabilitasi Rumah bagi
Korban Bencana
Jumlah rumah korban
bencana yang direhabilitasiUnit 25 625,000,000.00 25 625,000,000.00
Pembangunan Rumah
bagi Korban Bencana
Jumlah rumah korban
bencana yang dibangunUnit 10 500,000,000.00 10 500,000,000.00
4
Program Kawasan
Permukiman Serta
Permukiman Kumuh
Persentase Kawasan
permukiman kumuh yang
ditangani
Realisasi penanganan
kawasan kumuh
terhadap target (276,17
Ha)x 100%
% 44.60 52.70 61.65 59.81 97.78 65.25 98.88 70.67 99.23 6,070,000,000.00 76.11 100.00 6,207,500,000.00 100.00 12,277,500,000.00
Kepala Bidang
Permukiman
Persentase Penanganan
Rumah Tidak Layak Huni
Realisasi Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak
Huni terhadap total
RTLH (12.504 BDT) x
100 %
% 8.60 26.66 16.60 35.25 24.60 43.59 32.59 47.59 40.59 51.59 51.59 0.00
Kepala Bidang Perumahan
dan Pertanahan
Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Jumlah koordinasi dan
sinkronisasi yang
dilaksanakan.
lembaga 51 200,000,000.00 51 200,000,000.00
Survey dan Penetapan
Lokasi Permukiman
Kumuh
jumlah dokumen hasil
survey lokasi pencegahan
permukiman kumuh
jumlah dokumen
penetapan lokasi
pencegahan permukiman
kumuh
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Penataan
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman kumuh
Jumlah koordinasi dan
sinkronisasi yang
dilaksanakan.
lembaga 51 200,000,000.00 51 200,000,000.00
Peningkatan Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Jumlah dokumen
perencanaan dan Verifikasi
yang dihasilkan
dokumen 59 620,000,000.00 3 320,000,000.00
Persentae RTLH yang
ditangani% 47.59 5,250,000,000.00 51.59 5,687,500,000.00
116
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana
Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design
(DED)
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh
Jumlah dokumen
perencanaan (DED) yang
dihasilkan
dokumen 56 300,000,000.00
Jumlah dokumen database
yang dihasilkandokumen
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap
Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh
Jumlah RTLH yang
ditanganiunit 500 5,250,000,000.00 500 5,687,500,000.00
Jumlah dokumen Verifikasi
RTLH yang di Verifikasidokumen 1 150,000,000.00 1 150,000,000.00
Kerja Sama Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
Beserta Psu
Jumlah kerjasama untuk
perbaikan RTLH beserta
PSU
instansi 2 170,000,000.00 2 170,000,000.00
5
Program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (PSU)
Persentase PSU yang
diverifikasi
Jumlah PSU
perumahan yang
diverifikasi dibagi
Jumlah perumahan
Kota Tasikmalaya (269
Perumahan) x 100%
% 13.75 7.43 15.61 14.87 22.68 22.30 0 29.74 30.11 1,325,000,000.00 37.55 1,325,000,000.00 37.55 2,650,000,000.00
Kepala Bidang Perumahan
dan Pertanahan
Persentase PSU yang
diserahterimakan
Jumlah PSU
perumahan yang
diserahterimakan dibagi
Jumlah perumahan
Kota Tasikmalaya (269
Perumahan) x 100%
% 3.35 3.72 7.06 7.43 14.13 11.15 0 14.87 17.84 1,325,000,000.00 21.56 1,325,000,000.00 21.56
Urusan Penyelenggaraan
PSU Perumahan
Jumlah PSU perumahan
yang dikelola (sudah
diserahterimakan 38
perumahan)
perumahan 3 1,325,000,000.00 3 1,325,000,000.00
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi
Hunian
Jumlah PSU perumahan
yang dikelola (sudah
diserahterimakan 38
perumahan)
perumahan 3 1,000,000,000.00 3 1,000,000,000.00
Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam
Rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan
Jumlah PSU perumahan
yang diverifikasi perumahan 20 325,000,000.00 20 325,000,000.00
Jumlah PSU perumahan
yang diserahterimakanperumahan 10
Program Peningkatan
Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi,
Dan Registrasi Bidang
Perumahan DanKawasan
Permukiman
117
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
6
Program Pengelolaan
Dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum
Persentase KK/RT
berakses layanan air
minum
Jumlah KK berakses Air
Minum dibagi Jumlah
Total KK x 100%
(Jumlah total KK
180.442)
% 52.77 53.27 53.33 53.77 55.51 54.27 55.57 54.77 55.82 14,690,000,000.00 55.27 56.07 13,020,000,000.00 55.27 56.07 27,710,000,000.00
Kepala Bidang
Permukiman
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Rencana
Teknis SPAM yang
dihasilkan
dokumen 20 510,000,000.00 20 420,000,000.00
Jumlah SPAM yang
dibangun/ditingkatkan/dipe
rbaiki/disuvervisi
Unit 31 13,600,000,000.00 32 12,100,000,000.00
Jumlah lembaga yang d
kembangkan
Jumlah waktu oprasi,
pemeliharaan, monitoring
dan evaluasi SPAM
bulan 12 580,000,000.00 12 500,000,000.00
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM
Jumlah dokumen Rencana
Teknis SPAM yang
dihasilkan
dokumen 10 150,000,000.00
Jumlah dokumen kebijakan
SPAM yang dihasilkan
Supervisi
Pembangunan/Peningkata
n/Perluasan/Perbaikan
SPAM
Jumlah
Pembangunan/Peningkatan
/Perluasan/Perbaikan
SPAM yang disuvervisi
dokumen 10 360,000,000.00 10 420,000,000.00
Pembangunan SPAM di
Kawasan Perkotaan
Jumlah SPAM yang akan
dibangunUnit 31 13,600,000,000.00 32 12,100,000,000.00
Operasi dan Pemeliharaan
SPAM di Kawasan
Perkotaan
Jumlah waktu oprasi,
pemeliharaan, monitoring
dan evaluasi SPAM
bulan 12 580,000,000.00 12 500,000,000.00
7
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Air Limbah
Persentase KK/RT yang
berakses SPALD
Jumlah KK yang
berakses SPALD dibagi
Jumlah Total KK x
100% (Jumlah total KK
180.442)
% 41.04 41.17 58.65 41.3 60.42 41.43 60.49 41.56 61.04 15,732,780,200.00 41.69 61.59 11,727,000,000.00 41.69 61.59 27,459,780,200.00
Kepala Bidang
Permukiman
118
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase KK yang
berakses SPALD
% 41.56 61.04 15,732,780,200.00 41.69 61.59 11,727,000,000.00
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Drainase
Perkotaan
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang di susundokumen 2 170,000,000.00 1 55,000,000.00
Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah Prasarana SPALD
terbangunUnit 38 12,112,780,200.00 44 10,722,000,000.00
Rehabilitasi Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah Prasarana SPALD
yang di rehabilitasiUnit 1 2,000,000,000.00
Penyediaan Sarana Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah Sarana yang
sediakanUnit 1 500,000,000.00
Sosialisasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Rangka
Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah kelompok
masyarakat yang dibinaKSM 10 100,000,000.00 11 100,000,000.00
Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
Jumlah waktu oprasi,
pemeliharaan, monitoring
dan evaluasi SPAL
bulan 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00
8Program Penatagunaan
Tanah
Persentase pengelolaan
penatagunaan tanah
Jumlah Kecamatan
yang didata pertanahan
dibagi Jumlah
Kecamatan di Kota
Tasikmalaya x 100%
% 10 10 20 20 20 0 20 60 495,000,000.00 30 100 510,000,000.00 30 100 1,005,000,000.00Kepala Bidang Perumahan
dan Pertanahan
Penggunaan Tanah Yang
Hamparannya Dalam Satu
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pertanahandokumen 5 495,000,000.00 3 510,000,000.00
Koordinasi Dan
Sinkronisasi Perencanaan
Penggunaan Tanah
Jumlah dokumen
penyusunan Inventarisasi
data Pertanahan
dokumen 4 310,000,000.00 2 325,000,000.00
Pengelolaan sistem
informasi pertanahan
119
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Koordinasi Dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil
kegiatan pertanahandokumen 1 185,000,000.00 1 185,000,000.00
9
Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)
Persentase Lokasi taman
yang ditangani
Jumlah Lokasi taman
yang ditangani dibagi
jumlah taman yang
dikelola Dinas
Perawaskim (29 taman)
x 100%
% 15.38 23.08 23.08 46.15 30.77 0 100 5,175,000,000.00 100 4,425,000,000.00 100 9,600,000,000.00
Kepala Bidang
Pertamanan dan
Pemakaman
Persentase Lokasi
pemakaman yang
ditangani
Jumlah Lokasi
pemakaman yang
ditangani dibagi jumlah
pemakaman milik
pemerintah (3 TPU) x
100%
% 100 100 100 100 100 0 100 100 1,475,000,000.00 100 100 1,525,000,000.00 100 3,000,000,000.00
Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
Jumlah pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)Lokasi 7 5,400,000,000.00 7 4,450,000,000.00
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah Lokasi taman yang
ditanganiLokasi 4 3,925,000,000.00 4 2,925,000,000.00
Jumlah Lokasi pemakaman
yang ditanganiLokasi 3 1,475,000,000.00 3 1,525,000,000.00
MISI 5
TUJUAN 8
SASARAN 15
PROGRAM 20
TUJUANIndek Repormasi Birokrasi
Perangkat Daerah
(Capaian SAKIP
Perangkat daerah
ditambah Capaian IKM
Perangkat daerah)
dibagi dua
% 68.80 78.455 73.80 76.45 79.66 77.75 84.66 78.50 84.66 79.25 KEPALA DINAS
SASARANCapaian SAKIP perangkat
daerahKategori 61.00 78.55 71.00 73.83 71.00 76.00 81.00 77.00 81.00 78.00 KEPALA DINAS
Capaian IKM perangkat
daerahBaik 76.60 78.36 76.60 79.07 88.31 79.50 88.31 80.00 88.31 80.50 KEPALA DINAS
10
Program Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase keselarasan
Renstra PD terhadap
RPJMD
100 7,921,076,592 100 7,973,076,592 15,894,153,184.00 SEKRETARIS
Capaian SAKIP perangkat
daerahKategori 61.00 78.55 71.00 73.83 71.00 76.00 81.00 77.00 6,114,380,492 81.00 78.00 6,114,380,492
Capaian IKM perangkat
daerahBaik 76.6 78.36 76.60 79.07 88.31 79.50 88.31 80.00 1,806,696,100 88.31 80.50 1,858,696,100
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah
dokumen 2 75,000,000 2 75,000,000 SEKRETARIS
Jumlah dokumen evaluasi
kinerja perangkat daerahdokumen 4 4
: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transfaran, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi infirmasi
: Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
: Program Tasik layanan prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel
Terwujudnya akselerasi reformasi birokrasi yang
efektif, efisien dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah
120
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Penyusunan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen rencana
strategis- - 1
Jumlah dokumen rencana
kerjadokumen 2 10,000,000 2 10,000,000
Penyusunan Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen
PerencanaanPenyusunan Dokumen
Evaluasi Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah laporan hasil
koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan perangkat
daerah
dokumen 4 35,000,000 4 35,000,000
Jumlah laporan evaluasi
triwulanan4
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah laporan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Jumlah laporan
penyelenggaraan SPIPdokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Jumlah dokumen hasil
pengukuran kinerjadokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Jumlah dokumen hasil
surveydokumen 1 1
Administrasi KeuanganJumlah laporan keuangan
sesuai SAPdokumen 2 6,039,380,492 2 6,039,380,492 SEKRETARIS
Jumlah laporan barang
sesuai SAPdokumen 2 2
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah bulan pembayaran
gaji dan tunjanganbulan 14 5,999,380,492 14 5,999,380,492
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Semesteran
Jumlah pelaporan keuangan
semesterandokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Jumlah pelaporan barang
semesterandokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah pelaporan keuangan
akhir tahundokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Jumlah pelaporan barang
akhir tahundokumen 1 10,000,000 1 10,000,000
Administrasi Umum
Jumlah kelengkapan
pelayanan administrasi
perkantoran
jenis pelayanan 12 1,676,696,100 12 1,728,696,100 SEKRETARIS
Jumlah sarana prasarana
aparatur sesuai standarunit
Jumlah sarana prasarana
aparatur yang terpeliharaunit
Penyediaan Jasa Surat
MenyuratJumlah Materai buah 200 450,000 250 500,000
Jumlah Buku Cek buah 5 5
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah jasa telepon, listrik
dan jasa layanan internetbulan 12 100,000,000 12 100,000,000
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan /
bangunan kantor yang
diasuransikan
unit 5 30,000,000 5 35,000,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang
memperoleh perpanjangan
PKB dan STNK
unit 25 20,000,000 25 20,000,000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah jasa peningkatan
pelayanan pegawaipaket 60,000,000 60,000,000
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa kebersihan dan
Jumlah perlengkapan
kebersihan
orang 2 248,050,000 2 260,000,000
Jumlah jasa tenaga
keamanan dan ketertiban
lingkungan kantor
orang 4 4
121
2017Target
CapaianRelisasi
Target
CapaianRelisasi
Target
Capaian
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
Ttarget
Awal
Target
Perubaha
n
Anggaran (Rp)Ttarget
Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp) Awal
Target
Perubahan Anggaran (Rp)
No
MISI/TUJUAN/SASAR
AN/PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Perangkat
Daerah/Kegiatan
Perangkat Daerah
Kondisi AkhirIndikator Tujuan/ Sasaran
/Program Daerah/program
Perangkat Daerah /
Kegiatan Perangkat
Daerah
Formulasi Satuan
Kondisi Awal
PENANGGUNGJAWAB2018 2019 2020 2021 2022
Target Capaian
Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah frekuensi
pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan Kerja
kali 25 25,000,000 25 30,000,000
Penyediaan Alat Tulis
KantorJumlah alat tulis kantor buah 36 50,000,000 36 50,000,000
Penyediaan Barang
Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan buah 120 50,000,000 120 50,000,000
Jumlah penggandaan lembar 12000 12000
Jumlah Penjilidan buah 60 60
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor
buah 8 20,000,000 8 20,000,000
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantorunit 5 20,000,000 5 20,000,000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah
tanggabuah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah penyediaan bahan
bacaaneksemplar 120 70,000,000 130 75,000,000
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jumlah jasa prasarana
aparaturpaket 1 20,000,000 1 20,000,000
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makan dan minum
rapat dan jamuan tamudus 4,000 50,000,000 4,000 50,000,000
Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
kali 100 250,000,000 100 250,000,000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasionalUnit 1 25,000,000 1 25,000,000
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantorUnit 6 25,000,000 6 25,000,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantorUnit 5 95,000,000 5 95,000,000
Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair kantor Unit 25 30,000,000 25 30,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah paket pemeliharaan
gedung kantorUnit 1 50,000,000 1 50,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah frekuensi
pemeliharaan mobil jabatankali 20 180,000,000 20 200,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah frekuensi
pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional
kali 50 223,196,100 50 223,196,100
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah frekuensi
pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
kali 36 35,000,000 36 40,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah frekuensi
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
kali
Peningkatan Disiplin dan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah sarana disiplin
aparaturJenis sarana 1 130,000,000 1 130,000,000 SEKRETARIS
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihanorang 63 63
Pengadaan Mesin/Kartu
AbsensiJumlah mesin unit 1 10,000,000 1 10,000,000
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentupotong 63 100,000,000 63 100,000,000
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah peserta orang 63 20,000,000 63 20,000,000
122
123
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator
ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan
indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja
pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas
hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2017–
2022.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan
pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang
merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping
pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan
IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggung jawab Kepala Daerah dan juga Kepala Perangkat Daerah.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja
Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel 7.1 dibawah ini
124
TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYATAHUN 2017-2022
NO INDOKATOR SATUAN Base
Line
TARGET DAN CAPAIAN
2018 2019 2020 2021 2022
Target Realis
asi
Target Realis
asi
Target Realisa
si
Target
Awal
Target
Perubah
an
Target
Awal
Target
Peruba
han
1 persentase drainase
pemukiman dalam kondisi
baik
% 20,00 20,77 20.00 20,92 20,00 9,64 20,00 71,44 20 95,72
2 Persentase jalan lingkungan
permukiman dalam kondisi baik
% 18,75 25,16 21,62 109,58
19,07 24,17 20,25 34,74 31,50 45,29
3 Persentase rumah karban
bencana yang ditangani
% 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
4 Persentase Kawasan
permukiman kumuh yang ditangani
% 44,60 52,70 61,65 59,81 97,78 65,25 98,88 70,67 99,23 76,11 100
5 Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni
% 8,60 26,66 16,60 35,25 24,60 43,59 32,59 47,59 40,59 51,59
6 Persentase PSU yang
diverifikasi
% 13,75 7,43 15,61 14,87 22,68 22,30 0 29,74 30,11 37,17 37,55
7 Persentase PSU yang diserahterimakan
% 3,35 3,72 7,06 7,43 14,13 11,15 0 14,87 17,84 18,59 21,56
125
8 Persentase KK berakses layanan air minum
% 52,77 53,27 53,33 53,77 55,51 54,27 55,57 54,77 55,82 55,27 56,07
9 Persentase KK/RT yang berakses SPALD
% 41,04 41,17 58,65 41,30 60,42 41,43 60,49 41,56 61,04 41,69 61,59
10 Persentase pengelolaan
penatagunaan tanah
% 10 10 20 20 20 0 20 60 30 100
11 Persentase Lokasi taman
yang ditangani
% 15,38 23,08 23,08 46,15 30,77 0 0 100 0 100
12 Persentase Lokasi pemakaman yang ditangani
% 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100
13 Capaian IKM perangkat
daerah
baik 76,60 78,36 76,60 79,07 88,31 79,50 88,31 80,00 88,31 80,50
14 Capaian SAKIP perangkat daerah
Kategori 61,00 78,55 71,00 73,83 71,00 76,00 (BB)
81,00 77,00 (BB)
81,00 78,00 (BB)
Keterangan: T = Target R = Realisasi TA = Target Awal TP = Target Perubahan
126
126
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat
daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Strategis merupakan pedoman bagi penyelenggaran pemerintahan
daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan
daerah periode perencanaan tahun 2017-2022.
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disusun dengan
memperhatikan berbagai permasalah, isu strategis, baik skala lokal, regional
maupun global, RTRW Kota Tasikmalaya, RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan
keselarasan pembangunan nasional.
Dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam
penyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah..
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
tahun 2017-2022 merupakan sasaran dan indikator kinerja perangkat
daerah, progam dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai
hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator
kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya
masing-masing
3. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya tahun 2017-2022 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap
tahunnya, dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan
mengacu kepada RKPD.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Tasikmalaya tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022. dan pada
127
tahun 2022 akan diadakan pemilihan kepala daerah yang baru. Dengan
demikian, pada tahun 2022 akan terjadi masa transisi dan kekosongan
dokumen perencanaan jangka menengah sebagai acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan atau RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah tahun 2023. Untuk menjembatani masa transisi atau kekosongan
acuan dokumen perencanaan tahun 2023 sebelum dokumen Renstra yang
baru ditetapkan, maka penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah mengacu pada :
1. Program prioritas nasional dalam RKP serta program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah
2. Program prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat
3. Arah kebijakan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, dalam
rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Dan
memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA
YONO S KARSO, SH.,MP Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19600806 198603 1 017