Keamanan Informasi dan Aspek Legal Teknologi Informasi

MMTC, 26 Maret 2012

BACKGROUNDICT changed the world: people interaction, workplace, lifestyle, business, government, art & culture. More dependencies to the technology & more risk. Now, this is the world of online society

Competition to gain ICT supremacy will be easily burn political issues causing uncontrolled widespread cyber warfare involving many group of interest that could be very difficult to identify who they really are & to detect their presence. So how to prevent, protect & manage national ICT resources are the most necessary & prior things to do & how to build effective preemptive measure

ICT will become the most fragile & critical infrastructure. Since it was internetworked so every node are related. There is no way to stop the threat or attack by simply turning off the system

MENGAPA KITA PERLU MENGAPA KITA PERLU MENGAMANKAN MENGAMANKAN

INFORMASI ?INFORMASI ?

Apakah informasi itu?

• Dari perspektif Keamanan Informasi– Informasi diartikan sebagai sebuah

‘aset’; merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan karenanya harus dilindungi

– Nilai secara intrinsik melibatkan subyektivitas yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan

Bentuk informasi

Informasi menjadi Informasi menjadi “Bernilai”“Bernilai”

Dilihat dari :Dilihat dari :

• Isi dari informasi tersebut bernilai

strategis

• Keadaan / Situasi

• Person yang memiliki dan

mengkomunikasikan informasi

(Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin (Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar besar

nilai informasi yang disampaikan).nilai informasi yang disampaikan).

ANCAMAN TERHADAP INFORMASI RAHASIAANCAMAN TERHADAP INFORMASI RAHASIA

ANCAMAN LOJIKcontoh: kriptanalisa, cracking, virus komputer, dll

ANCAMAN FISIKcontoh: pencurian data/informasi, pencurian alat, penyadapan,

mengganggu sinyal (jamming), pengrusakan dan bencana alam.

ANCAMAN ADMINISTRASI Contoh: penggandaan data yang berlebihan, tidak adanya pengklasifikasi berita/rahasia, pelanggaraan akses terhadap informasi/data

Filosofi Keamanan Informasi

Di dunia cyber Semuanya tercatat

• Bagi penjahat : pasti tertangkap• Bagi kita : Berhati-hati dalam memberikan

informasi

Tujuan Keamanan Informasi

CONFIDENTIALITY (Kerahasiaan)• Pesan saya hanya bisa terbaca oleh penerima

yang berhakINTEGRITY (Integritas)• Informasi yang terkirim dan diterima tidak

berubahAVAILABITY (Ketersediaan)• Saya bisa menggunakan kapan saja

Penjaminan Informasi• Penggunaan operasi2 informasi untuk melindungi informasi, sistem

dan jaringan informasi, dengan cara memastikan: ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan dan non-repudiasi, dengan mempertimbangkan resiko akibat ancaman dari lokal atau tempat yang jauh melalui jaringan komunikasi dan Internet.

• Tanpa adanya penjaminan informasi, suatu organisasi tidak mempunyai kepastian tentang informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan penting, adalah andal, aman, dan tersedia saat dibutuhkan

Keamanan Informasi

• Konsep, teknik dan hal-hal yang terkait dengan kerahasian, ketersediaan, integritas, keaslian dari informasi

• Teknik: enkripsi, digital signature, intrusion detection, firewall, kontrol aksesdll

• Manajemen: strategi, desain, evaluasi, audit• Standar dan sertifikasi

Big picture

Y. Qian et al., 2008

Standar Kegiatan Keamanan Informasi

• ISO [International Standards Organization]ISO/IEC27001 disusun oleh ISO/IEC dan fokus kepada keamanan administratif

• CISA [Certified Information Systems Auditor]CISA fokus pada kegiatan audit dan pengendalian sistem informasi

• CISSP [Certified Information Systems Security Professional]CISSP fokus utamanya pada keamanan teknis

Konsep Privasi (1)• Apakah “Informasi Pribadi”?

Secara sempit, Informasi pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi atau orang yang teridentifikasi.

Nama

Hubungan keluarga

Nomor telepon

Alamat

Alamat e-mail

Nomor lisensi mobil

Nomor kartu kredit

Karakteristik fisik

Informasi Pribadi, definisi sempit

Konsep Privasi (2)• Apakah “Informasi Pribadi”?

Dalam pengertian lebih luas, mencakup informasi pribadi seperti informasi kredit, detail transaksi, detail panggilan telepon, latar belakang akademik, karir, evaluasi/opini, dan catatan kriminal.

Informasi Pribadi, Definisi Luas

Informasi Kredit

Detail panggilan telepon

Karir

Pendapat

Detail transaksi

Latar belakang akademik

Evaluasi

Catatan kriminal

Konsep Privasi (3)• Informasi Pribadi dan Privasi

– Akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas berdampak pada perilaku pihak lain terhadap pribadi yang bersangkutan dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta benda, dan keselamatan-nya.

– Oleh karena itu, informasi pribadi harus dilindungi dari akses, pengumpulan, penyimpanan, analisis dan penggunaan yang salah. Dalam hal ini, informasi pribadi adalah subyek perlindungan.

Aspek-aspek Keamanan Informasi

Aspek Keamanan Informasi

Ancaman (THREATS)• Segala sesuatu yang bisa mengganggu operasional, fungsi,

integritas dan ketersediaan sebuah sistem informasi

Kelemahan (VULNERABILITIES)• Kelemahan dari desain, konfigurasi dan implementasi

sebuah sistem informasi yang membawanya rentan terhadap ancaman

• Setiap 10 ribu code programming minimal ada satu cacat / hole.

• 102 Milyar code dihasilkan dalam sehari 10,2 juta hole lahir dalam sehari

Aspek Keamanan Informasi Serangan

(ATTACKS) Tehnik khusus yang digunakan untuk mengekploitasi kelemahan yang ada dalam sebuah sistem informasi

• Serangan Pasif: Mengumpulkan informasi dgn cara monitoring dan recording traffic di jaringan atau dengan social engineering

• Serangan Aktif : aksi langsung pada sistem komputer

4R Keamanan Informasi

Jenis-jenis serangan

• Hacking• Denial of service• Kode berbahaya (malicious code)• Social engineering

Type of Attacks22

Contoh-contoh kasus

2010 – Wikileaks2010 – Virus Stuxnet menyerang PLTN di IranAgs 2008 – Serangan Internet terhadap Situs web GeorgiaApr 2007 – Serangan Cyber terhadap Estonia Sep 2005 – Kontroversi Kartun Muhammad (Jyllands-Posten)Mei 2005 – Malaysia-Indonesia Apr 2001 – Sino-AS

Nilai kerugian?

Peningkatan Keamanan (1)

• Pengamanan Administratif– Strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan

informasi• Strategi keamanan informasi • Kebijakan keamanan informasi• Pedoman keamanan informasi• Standar keamanan informasi • IT Compliance

Peningkatan Keamanan (2)

• Pengamanan Administratif – lanjutan– Proses dan operasi keamanan informasi

• Program pendidikan dan pelatihan keamanan informasi • Penguatan promosi melalui berbagai kegiatan• Pengamanan dukungan

Pengamanan dengan Teknologi

• Model Defense-in-Depth (DID)

Pengamanan dengan Teknologi

• Teknologi Pencegah– Kriptografi

Proses pengkodean informasi dari bentuk aslinya (disebut plaintext) menjadi sandi, bentuk yang tidak dapat dipahami

– One-Time Passwords (OTP)OTP hanya dapat digunakan sekali. Password statis lebih mudah disalahgunakan oleh password loss, password sniffing, dan brute-force cracks, dan sejenisnya. OTP digunakan untuk mencegahnya.

Pengamanan dengan Teknologi

• Teknologi pencegah (lanjutan)– Firewall

Firewalls mengatur beberapa aliran lalu lintas antara jaringan komputer dari trust level yang berbeda.

– Alat penganalisis kerentananAda 3 jenis alat penganalisis kerentanan:

• Alat penganalisis kerentanan jaringan• Alat penganalisis kerentanan server • Alat penganalisis kerentanan web

Pengamanan dengan Teknologi• Teknologi deteksi

– Anti-VirusProgram komputer untuk mengidentifikasi, menetralisir atau mengeliminasi kode berbahaya

– IDS (Intrusion Detection System)IDS mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai area dalam sebuah komputer atau jaringan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerobosan keamanan

– IPS (Intrusion Prevention System)IPS mengidentifikasi potensi ancaman dan bereaksi sebelum mereka digunakan untuk menyerang

Pengamanan dengan Teknologi• Teknologi terintegrasi

– ESM (Enterprise Security Management)Sistem ESM mengatur, mengontrol dan mengoperasikan solusi keamanan informasi seperti IDS dan IPS mengikuti kebijakan yang ditetapkan

– ERM (Enterprise Risk Management)Sistem ERM adalah membantu memprediksi seluruh risiko yang terkait dengan organisasi, termasuk area di luar keamanan informasi, dan mengatur langkah mengatasinya secara otomatis

Peran & Tanggung Jawab

Metodologi Keamanan Informasi

• Model Proses ISO/IEC 27001 (BS7799)ISO/IEC27001 mengadopsi model proses Plan-Do-Check-Act, yang digunakan untuk mengatur struktur seluruh proses ISMS.

Model PDCA yang diterapkan ke Proses ISMS

Sumber: ISO/IEC JTC 1/SC 27

Metodologi Keamanan Informasi• ISO/IEC 27001 (BS7799)

– Analisis kesenjanganProses pengukuran tingkat keamanan informasi saat ini dan menetapkan arah masa depan keamanan informasi

– Kajian risikoTerdiri dari dua bagian: kajian nilai aset dan kajian ancaman dan kerentanan

– Penerapan kontrolDiperlukan keputusan untuk menerapkan kontrol yang sesuai untuk masing-masing nilai aset. Risiko perlu dibagi ke dalam risiko yang dapat diterima dan risiko yang tidak dapat diterima mengikuti kriteria 'Tingkatan Jaminan'.

SISTEM INFORMASI YANG AMAN ?

The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete and sealed in a lead-lined room with armed guards -and even then I have my doubts (Eugene H. Spafford)

Dasar Hukum Pengamanan Informasi Rahasia di Lingkungan Pemerintah

1.1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ElektronikElektronik

2.2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.3. PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikTentang Keterbukaan Informasi Publik

4.4. PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.5. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005

6.6. Permenpan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Permenpan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah DinasNaskah Dinas

7.7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan TelekomunikasiTelekomunikasi

8.8. SEB Mendagri dan Ka. Lemsaneg (0SEB Mendagri dan Ka. Lemsaneg (061/1727/SJ 61/1727/SJ -- HK.104/SE.2061/200HK.104/SE.2061/2008)8)

Produk Hukum Terkait PersandianProduk Hukum Terkait Persandian

Telematics:Convergence

• Paket UU ttg HKI • Arsip & Dokumen Perusah (UU 8/1997)

INTERNET

SERVICES

Hardware &

Software

Cable TV Satellite TV

Broadcasting

Off-line Entertainment

&

Information

Networking

Switching

Telephony

Film, News Education/Edutaiment

Advertising

MEDIA•Publishing•Film industry & Advertising

TELECOMMUNICATIONS

•Network Infrastructure

COMPUTING•Information Processing•Consumer Electronics

Media Cetak/Pers (UU 40/1999) Media Elektronik (UU 32/2002) Film (UU. 33/2009) KIP (14/2008)

UU 36/1999UU 38/2009 UU 25/2009

UU-ITE

UU 44/2008 pornografi

content

NetworkOperator

Users/Cons.

LAN

1st G

voice

2nd G

• Voice• text

3rd G

• Voice• Text• Video

4th G

• voice• text• video• TCP/IP based

ContentComputingCommunicationCommunity

• Setiap Badan Publik wajib membuka akses Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a.a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,menghambat proses penegakan hukum,

b.b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehatpersaingan usaha tidak sehat

c.c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negaramembahayakan pertahanan dan keamanan negara

UU Nomor 14 Tahun 2008 KIPUU Nomor 14 Tahun 2008 KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

c.c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:keamanan negara, yaitu: informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik

dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;dalam dan luar negeri;

dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

Pasal 17 butir c UU KIP Pasal 17 butir c UU KIP ::

• Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “sistem “sistem persandian negara”persandian negara” adalah adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan , metode dan teknik dan jaring yang digunakan , metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas, pencarian dan analisis, sumber Informasi aktivitas, pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melakukan.yang melakukan.

Penjelasan Pasal 17 butir c.6 UU KIPPenjelasan Pasal 17 butir c.6 UU KIP

Regulasi

• UU RI no. 11 thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Pasal 1 ayat 5 :Pasal 1 ayat 5 :““Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi ElektronikTransaksi Elektronik

Defenisi Cyber Crime

Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal. Pertama adalah istilah ‘cyber crime. Kedua adalah istilah ‘computer related crime’. Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina, Austria istilah ‘cyber crime’ dibagi dalam dua kategori. Pertama, cyber crime dalam arti sempit (in a narrow sense) disebut ‘computer crime’. Kedua, cyber crime dalam arti luas (in a broader sense) disebut ‘computer related crime’.

Cyber crime in a narrow sense (computer crime) : any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.

Cyber crime in a broader sense (computer related crime) : any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.

Masih menurut dokumen tersebut, cyber crime meliputi kejahatan yang dilakukan:

Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (by means of a computer system or network)

Di dalam sistem atau jaringan komputer (in a computer system or network) ; dan

Terhadap sistem atau jaringan komputer (against a computer system or network).

Peran komputer dalam cyber crimes

1. sebagai sarana

2. sebagai tempat menyimpan 3. sebagai sasaran

Beberapa kata kunci yang dihasilkan oleh Council Of Europe dalam Convention On

Cyber Crime di Budapest, Hongaria pada tahun 2001.

Illegal access: sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.

Illegal interception: sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.

Data interference: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer.

System interference: sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.

Misuse of devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.

Kegiatan Berpotensi Cyber Crimes

Layanan Online Shopping (toko online), yang memberi fasilitas pembayaran melalui kartu kredit

Layanan Online Banking (perbankan online)

Kejahatan Kartu Kredit (Credit Card Fraud)

Sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui internet, sudah ada model kejahatan kartu kredit konvensional (tanpa internet)

Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan online shop

Pelaku menggunakan nomer kartu kredit korban untuk berbelanja di online shop

Tindak Pencegahan Kejahatan

Credit Card Fraud dapat diantisipasi dengan menerapkan sistem otorisasi bertingkat

Sistem online banking dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan sistem penyandian transmisi data (secure http), digital certificate dan OTP (one time password)

Asas UU ITE

1. Kepastian hukum2. Kemanfaatan3. Kehati-hatian4. Itikat baik5. Kebebasan memilih teknologi

Tujuan UU ITE1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab

4. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaran teknologi infomrasi

Tindakan Pengamanan1. Modernisasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.3. Melakukan langkah-langkah yang membuat peka masyarakat, aparat

pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.

4. Melakukan pelatihan para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.

5. Memperluas rule of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum infomratika

6. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime termasuk untuk mendorong korban melaporkan adanya cyber crime

SEKILAS TENTANGSEKILAS TENTANG KEBIJAKAN KEBIJAKANKEAMANAN INFORMASIKEAMANAN INFORMASI INDONESIA INDONESIA

Information Security Today

Sumber : (ISC)2 – SSCP-CBK

3+2 Pilar Keamanan Informasi

• Objective• Organizational Structure• Architecture

Business

Legal Remedy

People

Process

Technology

• Law• Regulation• Cooperation & Agreement

• Professionalism• Education• Training

• Methodology• Standard• Guideline

• Network• Hardware• Software

S E C U R I T Y

S E C U R I T Y

Sumber : Modified Presentasi CA -SAM Pollkam Kominfo 2011

Ruang Lingkup Keamanan Informasi

Tony Rutkowski, tony@yaanatech.comRapporteur, ITU-T Cybersecurity Rapporteur Group

EVP, Yaana TechnologiesSenior Fellow, Georgia Tech, Sam Nunn School, Center for International Strategy, Technology, and

Policy (CISTP)

20 Security Best Practices (ITU)General IT Security

Security Awareness

Cyber Security and Networking

Electronic Authentication and Personal Identification

Electronic Signatures

E-mail Security

Financial Services Security

Incident Management, Monitoring and Response

Media and End User Device Security

Mobile Device Security

Network Security and Information Exchange

Operating System and Server Security

Planning, Testing and Security Management

Radio Frequency Identification (RFID) Security

Radio Frequency Identification (RFID) Security

Security Metrics

Risk Management

Security Policy

Spam, Spyware and Malicious Code

Web Security

Wireless Networks

Sumber : ITU & Modified Presentasi CA -2011

HISA FrameworkHogan Information Security Architecture Framework

Business /

Goverment

ICT

InfoSec Governance/

Risk Management

Threat

Vulnerability

Asset

Confidentiality

IntegrityAvailability

AdministrativeTechnical

Physical

Prevention

DetectionRespon

se

People

Process

Technology

CertificationComplian

ceCare

IndividualOrganizati

on Country

Sumber : Hogan –Presdir Unipro

PERMASALAHANPERMASALAHANKEAMANAN INFORMASIKEAMANAN INFORMASI

• Implementasi

pengamanan TIK di

Indonesia masih berjalan

sendiri-sendiri (Silo

System).

•Belum ada pengelola

Government Certificate

of Authority (CA).

Kondisi Kemanan Informasi di Indonesia

•Belum terbentuknya

Disaster Recovery

Center (DRC)

Pemerintah.

•Belum adanya SOP

dalam Keamanan

Informasi Nasional

•Belum adanya (explicitly)

peraturan perundang-

undangan di bidang

Keamanan Informasi.

•Belum ada kerangka

Keamanan Informasi

secara Nasional.

Sumber : Detiknas 2010 - Modified

•Vandalism

•Incident is known

•Attack System

•Broad base

•Individual

CHAN

GE

•Information Leaks

•Attack Control System

•Profit Oriented

•Stealthy mode

•Attack Application and Data

•Targeted

•Organized crime

•(State) Sponsored Attack/

Espionage/Sabotage

•Military Domain

5 Years Ago Now

Security Landscape

Sumber : Hogan-Unipro-Modified

(Cyber Range Attack from Individual, Corporation to Country)• Malicious Ware (Virus, Worm, Spyware, Keylogger, DOS,

DDOS, etc)• Account Hijack• Spam, Phishing• Identity Theft• Web Defaced• Data Leakage/Theft• Web Transaction Attack• Misuse of IT Resources• Cyber Espionage• Cyber War

Security Landscape

Sumber : Presentasi CA –Modified

65

Ancaman Keamanan Informasi

Sumber : Presentasi Iwan S-Bank Indonesia 2008

BEST PRACTICESBEST PRACTICESKEAMANAN INFORMASI KEAMANAN INFORMASI

Amerika Serikat Negara LainLembaga

Internasional

1. White House

2. NIST

3. DoHS

4. DoD

5. CERT

1. Infocomm Development Authority (IDA) of Singapore

2. CyberSecurity Malaysia, under Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)

3. Cyber Security Operation Center (CSOC), Australian Department of Defense.

4. National Information Security Council of Japan.

1. ITU International Telecommunication Union

2. ISO/IEC – International Standard Organization

3. ISF – Information Security Forum

4. BSA- Business Software Alliance

Lesson Learned Implementasi Keamanan Informasi sebagaimana dilakukan mensyaratkan: Adanya

koordinasi antar lembaga, Penerbitan Regulasi, Penetapan Standar, Penunjukan Lembaga, Penetapan Prosedur, Pengembangan sebuah arsitektur keamanan

informasi yang merupakan bagian dari arsitektur enterprise

Best Practices - Inisiatif Information Security

Regulation & Best Practices

Government Regulation

• UU ITE 2008 (PP pendukung - 2010), RPM, SE

•PP 60/2008 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

•PBI (Peraturan Bank Indonesia) 2007

Industry Regulation

Best Practices

• Basell II (Banking Industry)

•PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

• COBIT Framework

•COSO Enterprise Risk Management Framework

•ISO 27001 (SNI-ISO 27001 - Oct 2009), ISO 27002

SNI-ISO 27001 Sistem Manajemen

Keamanan Informasi

1. Kebijakan Keamanan Informasi2. Organisasi Keamanan Informasi3. Pengelolaan Aset4. Keamanan Sumber Daya Manusia5. Keamanan Fisik dan Lingkungan6. Manajemen Komunikasi dan Operasi7. Pengendalian Akses8. Akuisisi, Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem Informasi9. Manajemen Insiden Keamanan Infomasi10. Manajemen Keberlanjutan Bisnis • Kesesuaian (Compliance).

69Sumber ISMS – ISO 27001

“Security Transcends Technology”