KEAMANAN PANGAN DAN IJIN PRODUKpratiwi.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/LEGIS-1-PKHUB-OK.pdf · KEAMANAN PANGAN DAN IJIN PRODUK 1 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS 6/11/2012 LEGISLASI-2-

KEAMANAN PANGAN

DAN

IJIN PRODUK

6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS1

LEGISLASI-2- KEDOKTERAN HEWAN UB

di olah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi

Jatim dan sumber lain

PRATIWI TS

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab

menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat,

utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan

ketentraman batin masyarakat konsumen

Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan

berasal dari pemotongan hewan yang dilakukan di rumah potong

RPH merupakan tahap terpenting pada mata rantai penyediaan daging

yang ASUH


3

DASAR HUKUM

1. UU No. 7/1996 tentang Pangan

2. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. PP No. 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

5. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging (meat cutting plant)

6. Keputusan Menteri Pertanian No.413/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya

7. Peraturan Menteri Pertanian No. 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan


Pasal 58 ayat (1): Dalam rangka menjamin produk hewan yang ASUH, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyamelaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan

Pasal 58 ayat (4): produk hewan yang diproduksi di dan/ataudimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertaisertifikat veteriner dan sertifikat halal

Pasal 61 ayat (1) dan (2): pemotongan hewan yang dagingnyadiedarkan harus: a) dilakukan di RPH, b) mengikuti carapenyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dankesehatan masyarakat veteriner, c) memperhatikan kaidah agama danunsur kepercayaan yang dianut masyarakat


KETENTUAN OPERASIONAL

1. Permentan No. 13/2010 Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit usaha pengolahan daging (meat cutting plan)

2. SK Mentan No. 557/1987 Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas

3. SK. Mentan No. 413 /1989 Pedoman Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Hewan serta Hasil Ikutannya

4. SK. Mentan No. 306/1994 Pedoman Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya

5. Permentan Nomor : 381/2005 Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Menghasilkan daging hewan/unggas yang

HAUS6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS5

Pemerintah daerah

kabupaten/kota wajib memiliki

RPH yang memenuhi

persyaratan teknis

UU No. 18/2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 62 ayat (1)

Pasal 62 ayat (3)

Usaha RPH harus dilakukan di bawah

pengawasan dokter hewan berwenang di

bidang pengawasan Kesmavet

Pasal 61 ayat (1)

Pemotongan hewan yang

dagingnya diedarkan

harus dilakukan di RPH


SDM

6/11/20127 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS

PENCAPAIAN PSDSK 2014

Fasilitasi kegiatan mendukung capaian PSDSK

1. Insentif dan Penyelamatan SBP

2. Penambahan indukan

3. Optimalisasi IB dan INKA

4. Pengembangan pakan ruminansia

5. Penanganan gangguan reproduksi

6. Revitalisasi RPH

7. Penguatan sistem distribusi dan pemasaran

8. Penguatan tenaga penyuluh swadaya

9. Penguatan kapasitas SDM

Kegiatan Utama

Refokusing

program/kegiatan

Refokusing Lokasi

Kegiatan

Fungsi bibit

Fungsi budidaya

Fungsi pakan

Fungsi keswan

Fungsi kesmavet

Pelayanan fungsi :

Minimal

Clustering Komoditas

Untuk itu

Pada tahun 2012 penajaman

posting / costing dan refokusing

lokasi

Dukungan komitmen alokasi

anggaran masing-masing kegiatan

mendukung PSDSK 2014

Dukungan Eselon I terkait (Hilir)

dan Instansi Terkait

REFOCUSING KEGIATAN TAHUN 2012

Refokusing kegiatan :



REFOKUSING OPERASIONAL KEGIATAN KAWASAN SAPI

POTONG

SENTRA PRODUKSISENTRA KONSUMSI

RPH

OUTPUT

• Sapi seragam

(umur & BB)

• Sehat (SKKH)

• Identifikasi

OUTPUT

KLP

SMD

KLP

KLP

KLP

KLP

CHILLED – FROZEN

MEAT

HOT QUARTER

CARCAS

CHILLED QUARTER

CARCAS

KRITERIA

PELAYANAN TEKNIS

:

Perbibitan

Sinkronisasi

Berahi

Pakan

Keswan

SDM

KRITERIA

PELAYANAN

TEKNIS :

AW

HS

Halal

Butchering

MEAT

CUTTING

PLANT

MEAT

SHOP

INDUSTRI

PENGOLAHA

N DAGING

KIOS

DAGING

LOKAL

HOREKA

Raperda tentang larangan pemotongan ternak ruminansiabetina produktif dan pengawasan hewan serta produk hewanterdiri dari 8 Bab dan 17 Pasal :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II :Ternak Ruminansia Betina Produktif

Bab III : PemerikasaanTernak Ruminansia Betina Produktif

Bab IV : Kesejahteraan Hewan

BabV : Pengawasan hewan dan produk hewan

BabVI : Sertifikasi Produk Hewan dan Peredaran ProdukHewan

BabVII: Ketentuan Pidana

BabVIII: Ketentuan Penutup


BAB I

- Penjelasan tentang istilah yang ada di Raperdalarangan pemotongan ternak ruminansia betinaproduktif dan pengawasan hewan serta produkhewan

BAB II :

- Alasan pelarangan pemotongan ternakbetina produktif

- Pembibitan ternak betina produktif

- Cara Pembudidayaan ternak betina produktif


BAB III

-Tata cara Pemeriksaan ternak betina produktif

- Pengecualian Ketentuan Laranganpemotongan ternak betina produktif

- Ketentuan tempat pemotongan ternak betinaproduktif

- Kelompok penyelamat dan insentif ternakbetina produktif di Kab/kota

BAB IV

- Penerapan Kesejahteraan hewan mulai daribudidaya, transportasi sampai tempat pemotongan



I. REVITALISASI

RUMAH POTONG

HEWAN

SAPI SIAP

POTONG

POP. DI

PETERNAKAN

SAPI RAKYAT

POP. DI FEED

LOTTER

Importasi Sapi

Rekomendasi Daerah

POLA PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

DAGING DALAM NEGERI

DIKIRIM ANTAR

PULAU/DAERAH

KEBUTUHAN

DAERAH

(kab/kota/prop)

RPHPermentan No 13/2010Permentan No. 381/2005

RPH KATEGORI I• NKV • Produksi

karkashangat

RPH KATEGORI II• NKV • Produksi

karkas dingin/ beku

Primary Cut

SecondaryCut

Hotel, Restoran,

Supermarket,

Rumah Tangga, TPD

RestoranRumah TanggaTPD

Pasar Tradisional&Lalin Antar Daerah

TERKONTROL

RPH Kategori IIUntuk ekspor• NKV• HACCP • Lab. internal - Diaudit negara

tujuan 6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS14


RUMAH POTONG HEWAN

PROFIL RPH DI INDONESIA

Parameter Juml Kondisi Ideal

Kapasitas Pemotongan

• < 10 ekor

• 10 – 30 ekor

• > 30 ekor

628

59

15

• RPH Kategori I: disesuaikan dengan

potensi ternak siap potong dan rata2

jumlah permintaan daging segar/hari

• RPH Kategori II: min 50 ekor/hari



Definisi Kesejahteraan Hewan

“Segala urusan yang berhubungan dengan

keadaan fisik dan mental hewan menurut

ukuran perilaku alami hewan yang perlu

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi

hewan dari perlakuan setiap orang yang

tidak layak terhadap hewan yang

dimanfaatkan manusia.”

UU No. 18/2009

Prinsip :

Perlakuan hewan secara wajar, alami dan

terkendali perlindungan hewan dari

tindakan semena-mena manusia



Pemalsuan daging ayam tiren pengoplosan daging sapi dengan daging celeng

(dendeng, abon, bakso) Pengoplosan paru sapi dengan paru babi (kripik paru) karkas ayam suntik

RPH Indonesia belum bersertifikat Halal dari MUI (90%)

Isu Peredaran PAH di Lapangan

Cemaran mikroba atau residu pada PAH Enterobacter sakazakii pada susu formula bayi Melamin pada susu bubuk dan olahan telur dari Cina daging ayam berformalin krupuk kulit dari limbah industri kulit

Pemasukan daging ilegal dari luar negeri : ditemukannyadaging dari negara dan/atau RPH yang tidak disetujui oleh Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan

PRIORITAS PENYAKIT ZOONOSIS DAN

FOODBORNE DISEASES


1. Zoonosis: Antraks, Avian Influenza, Brucellosis dan

Rabies.

2. Foodborne: Salmonellosis, Campylobacteriosis, Taeniasis,

Toxoplasmosis, Leptospirosis danTuberculosis.

Dampak kerugian zoonosis


1. Gangguan Kesehatan bagi masyarakat (kematian)

2. Pembatasan export ternak sapi (Anthrax), Produk unggas(AI), sapi (BSE), Telur konsumsi/table egg (Salmonella) dll

3. Penurunan perdagangan dalam negeri

4. Produktifitas ternak menurun

5. Peternak gulung tikar

6. Beban biaya pengobatan pada hewan dan manusia(zoonosis )

7. Penurunan produktifitas manusia yang tertular zoonosis

8. Mengganggu ketentraman bathin masyarakat

9. Penurunan minat wisatawan ke Indonesia

PE

RA

NS

TR

AT

EG

ISH

EW

AN

DA

NP

RO

DU

KH

EW

AN

Akibat Zoonosis


Timbulnya kesakitan (morbidity) dan kematian

(mortality), baik pada manusia maupun hewan

Dampak ekonomi akibat kehilangan tenaga kerja

karena sakit, ke daerah terjadinya wabah, turunnya

produksi ternak dan produk ternak, pemusnahan ternak

sakit dan tersangka sakit, serta pembatasan dan

penurunan perdagangan internasional.

PERAN & FUNGSI KESMAVET DALAM PENGENDALIAN

ZOONOSIS

• Meningkatkan pengetahuan ekologi dan epidemiologi

untuk mendeteksi penyakit dan memonitor program

pengawasan zoonosis.

• Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian

masyarakat (public awareness) terhadap penyakit-penyakit

zoonotik strategis sebagai upaya pencegahan zoonosis.


PERAN & FUNGSI KESMAVET DALAM PENGENDALIAN

ZOONOSIS

• Mengoptimalkan risk management dan risk

communication hasil risk analysis importasi (lalu

lintas) ternak dan produk asal hewan.

• Mengintesifkan koordinasi pengawasan antara Dinas

dengan seluruh stake holder terkait.


Zoonosis dan Program Keamanan Pangan


Kebijakan zoonosis dari aspek kesmavet dalam mendukung

keamanan pangan berdasarkan prinsip identifikasi &

penelusuran (Identification – tracebility) PAH, melalui :

Kegiatan teknis : sampling 3 penyakit

(Salmonellosis, Champylobacteriosis, Anthraks) pada Unit

Usaha PAH khususnya RPH dan RPU.

Fasilitasi Pengujian dan Pemberdayaan Lab daerah.

Produk hasil Peternakan seperti daging, susu,

telur dan kulit dapat menjadi sumber penyebaran

Zoonosis. Sebagai contoh Anthrak meskipun telah

dilakukan peraturan yang keras bahwa ternak yang

terjangkit harus dimusnahkan sehingga tidak

mungkin dijadikan bahan pangan, tetapi penyebaran

penyakit ini masih memungkinkan melalui pakan

ternak berupa tepung tulang dan tanduk, tepung

daging dan kulit atau bulu.


Monitoring dan Surveilans


Prinsip : Perlindungan Kesehatan Manusia

Penyakit zoonosa menjadi masalah yang lebih mudahdan terpadu manakala ditangani oleh beberapainstansi terkait (Depkes., BPOM., PerguruanTinggidan LSM)

Perlunya pemahaman masing-masing pihak akanbatasan-batasan dari kewenangannya.

Monitoring dan Surveilans


.

Koordinasi antar instansi merupakan kunciutama keberhasilan pemberantasan penyakitzoonosa.

Surveilans berkelanjutan


17 LANGKAH TINDAKAN PENGENDALIAN

DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

MENULAR

1. Tindak PENGENDALIAN Penyakit (4 langkah) melalui pengawasan

lalu lintas ternak dan pengebalan ternak:

a. penolakan/karantina

b. pencegahan/vaksinasi

c. penyidikan

d. pemantauan (monitoring)


17 LANGKAH . . . . .

2. Tindak PEMBERANTASAN Penyakit di Daerah Tertular

(9 Langkah):

a. Penutupan daerah

b. Pemberantasan vektor

c. Pengobatan

d. Isolasi/observasi

e. Eliminasi/pemusnahan

f. Pemotongan bersyarat

g. Vaksinasi massal

h. Ring vaksinasi

i. Penyuluhan


17 LANGKAH . . . . .

3. Tindak KONSOLIDASI (4 langkah)

a. Pengamatan/surveilans

b. Pelayanan kesehatan hewan

c. Pengawasan residu obat hewan

d. Pemeriksaan kesehatan ternak di RPH/RPA

dan pasar hewan, serta kesehatan daging di

RPH/RPA

TRBP : adalah ruminansia besar yang melahirkan

<5 kali atau berumur di <8 tahun dan ruminansia

kecil yang melahirkan <5 kali atau berumur

<4 th 6 bulan

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk

mengelola dan menata penggunaan TRBP melalui

identifikasi status reproduksi, penyeleksian,

penjaringan dan pembibitan.


TRB

LEMBAGAternak

TRBTP

TRBP

penggemukan

Kelompok

Pembibit

UPT/UPTD

pembibitanSesuai dng

kriteria bibit

Tdk sesuai dng

kriteria bibit

Peternak/Kelomp

peternak

RPH

Pasar

Hewan

1

1

2

3

1. Identifikasi status reproduksi;

2. Seleksi;

3. Penjaringan;

No

yes

PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

(Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2011)

2

2

1

2

3

3

TERNAK



DASAR HUKUM PENGAWASAN

Undang-undang No 18/2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Undang-undang No.7/1996 tentang Pangan

Undang-undang No 8/1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Peraturan Pemerintah No 22/1983 tentang Kesmavet

Peraturan Pemerintah No 28/2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan


DASAR HUKUM PENGAWASAN

Peraturan Menteri Pertanian No. 381/2005 tentangPedoman Sertifikasi KontrolVeteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Peraturan Menteri Pertanian No. 14/2008 tentangPedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan danMutu Produk Hewan

Peraturan Menteri Pertanian No. 50/2011 tentangRekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan Olahannya kedalamWilayah Negara Republik Indonesia

NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)


Sertifikasi Kontrol Veteriner dalambentuk Pemberian NKV pada Unit Usaha Asal Hewan pada dasarnyaadalah rangkaian kegiatan penerbitanSertifikat Kontrol Veteriner (NKV) terhadap unit usaha pangan asalhewan yang telah memenuhipersyaratan kelayakan dasar jaminankeamanan pangan asal hewan.

NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)


Tertuang dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veterinerpada Unit Usaha Pangan AsalHewan, sebagaimana dipersyaratkandalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN

PANGAN ASAL HEWAN

1. Pengembangan Sistem Jaminan Keamanan Pangan

Asal Hewan

GOOD HYGIENIC PRACTICES

NKV dan LABELISASI

SISTEM HACCP

a. Pembinaan Praktek Higiene

b. Registrasi Unit PAH Sertifikasi NKV

c. Labelisasi

d. Penerapan Sistem HACCP

NOMOR KONTROL VETERINER

PENERAPAN HIGIENE SANITASI


RUANG LINGKUP


1. Pelaku usaha pangan asal hewan yang wajibmemiliki NKV

2. Persyaratan untuk memperoleh NKV

3. Tata cara memperoleh NKV

4. Kewajiban pencantuman NKV

5. Masa berlaku, perubahan dan pencabutanNKV

6. Pembinaan

7. Pengawasan

Permentan No. 381/Kpts/OT.140/10/2005

Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan yang Wajib Mendapatkan NKV


Rumah Pemotongan Hewan

Rumah Pemotongan Unggas

Rumah Pemotongan Babi

Usaha Budidaya Unggas Petelur

Usaha Pemasukan

Usaha Pengeluaran

Perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang :

Usaha Distribusi dan atau Usaha Ritel :

Usaha Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)

Usaha Pengelolaan Toko/Kios Daging (meat shop)

Usaha Pengelolaan Unit Pendingin Susu

Usaha Pengemasan dan Pelabelan Telur

Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :

Usaha Pengolahan Daging

Usaha Pasteurisasi Susu

Usaha Pengolahan Telur


Usaha Distribusi dan atau Usaha Ritel :

Usaha Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)

Usaha Pengelolaan Toko/Kios Daging (meat shop)

Usaha Pengelolaan Unit Pendingin Susu

Usaha Pengemasan dan Pelabelan Telur

Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :

Usaha Pengolahan Daging

Usaha Pasteurisasi Susu

Usaha Pengolahan Telur


Persyaratan Untuk Memperoleh NKV

Memiliki KTP/Akte Pendirian

Memiliki Surat Keterangan Domisili

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonnantie)

2.1. Persyaratan Administrasi


Konsep “safe from farm to the

table”

Good Farming Practices

Good Transportation Practices

Good Handling/Slaughtering Practices

Good Distribution Practices

Good Manufacturing Practices

Good Retailing Practices

Good Catering Practices

Good Hygienic Practices (GHP)

Sistem Jaminan Keamanan Pangan

Penerapan higiene sanitasi


Sistem Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan

Sertifikat HACCP/ISO 22OOO(Opsional)

Sertifikat NKV & Label

Sertifikat Pembinaan NKV

SISTEM HACCP/ISO

22000

Pemenuhan persyaratan higiene, sanitasi & biosekuriti:

penerapan Cara Produksi Yang Baik dan Standar Prosedur Operasi

Penerapan praktek higiene, sanitasi & biosekuriti:sarana air bersih, pemisahan proses di daerah bersih

dan kotor, menghindari kontak langsung dg lantai


Documents

KEAMANAN PANGAN DAN IJIN PRODUKpratiwi.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/LEGIS-1-PKHUB-OK.pdf · KEAMANAN PANGAN DAN IJIN PRODUK 1 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS 6/11/2012 LEGISLASI-2-