Upload
fitriyutari
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
*
Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal ttg sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI. (UU Sisdiknas, psl 1)
SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana & prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, yg harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (UU Sisdiknas, psl 35)
Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yg terakreditasi. (UU Sisdiknas, psl 61)
*
Fungsi dan Tujuan SNP
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (PP ttg SNP, Pasal 2-4)
*
Penjaminan Mutu Pendidikan
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
(3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. (PP ttg SNP, pasal 91)
*
*
(3) Pemerintah provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yg berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyeleng-garaannya dalam melakukan penjaminan mutu
(5) BAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan yg diakreditasi, dan kepada Pemerintah.
(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
(PP ttg SNP, pasal 92)
Penjaminan Mutu Pendidikan
PENETAPAN SNP
Mendikbud
SOSIALISASI SNP
Tahapan Pemenuhan SNP
Kemdikbud,
Kemenag,
Dinas Pend.
Kankemenag
PEMENUHAN SNP
Sekolah,
Dinas Pend.
KankemenagYayasan
PENILAIAN PEMENUHAN SNP
Akreditasi oleh BAN-S/M
*
Apa itu Akreditasi ?
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (PP ttg SNP Pasal 1)
Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. (PP ttg SNP Pasal 86)
Akreditasi merupakan Proses, bukan tujuan !
*
Akreditasi Sebagai Evaluasi Pemenuhan SNP
Penilaian berdasarkan standar/patokan, bukan perbandingan antar sekolah.Berlaku secara nasional. Hasil akreditasi dibutuhkan untuk menyusun rencana pembangunan nasional bidang pendidikan.*
Masa Berlaku Akreditasi
(Permendikbud 59/2012, Pasal 8)
(1) Akreditasi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
(2) Akreditasi dapat dilakukan kurang dari 5 tahun apabila satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
(3) Satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
(4) Satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali, dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M.
*
*
Prioritas akreditasi untuk sekolah/madrasah yang belum diakreditasi
Implementasi POS secara penuh
Implementasi sistem informasi akreditasi
Implementasi perangkat akreditasi hasil revisi
Penguatan sumber daya manusia
Benchmarking akreditasi
Penguatan lembaga akreditasi sebagai sumber data kependidikan
Pengembangan media komunikasi
Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
Kebijakaan BAN-S/M Tahun 2014
*
Sasaran Akreditasi Tahun 2014
Sasaran akreditasi APBN Kemdikbud tahun 2014 sebesar 21.136 S/M
Sampai akhir 2013 S/M yang belum pernah diakreditasi sebanyak 54.850 S/M
Sasaran akreditasi tahun 2014 diprioritaskan bagi S/M yang belum pernah diakreditasi, termasuk yang didanai oleh APBN Kemenag dan APBD
Penetapan Kuota Akreditasi S/M 2014
Pertimbangan Penetapan Kuota (APBN Kemdikbud)
Penuntasan renstra Kemdikbud 2009-2014.S/M yang memenuhi persyaratan tetapi belum pernah diakreditasi.S/M baru yang segera dapat diakreditasi.S/M yang sudah habis masa akreditasinya.Kesiapan dan kemampuan BAP-S/M melaksanakan akreditasi.Sasaran akreditasi per provinsi minimal 125 S/MAlokasi secara nasional dibagi secara proporsional. Pembagian kuota ditetapkan sebagai berikut:
S/M yang belum diakreditasi 80% dari kuotaS/M yang diakreditasi ulang 20% dari kuota*
Implementasi POS Tahun 2014
Proses akreditasi tahun 2014 harus berpedoman pada POS Pelaksanaan Akreditasi (15 langkah)
POS berlaku untuk pelaksanaan akreditasi yang didanai oleh APBN Kemdikbud, APBN Kemenag, dan APBD
Setiap langkah POS harus didukung dengan dokumen dan laporan pelaksanaan
Strategi Pemenuhan SNP oleh Sekolah
Membentuk Tim Pengembang Sekolah. Mempelajari 8 komponen standar.Melakukan evaluasi diri, dengan instrumen BAN-S/M.Mengidentifikasi kesenjangan evaluasi diri dgn standar.Menetapkan sasaran perbaikan mutu dengan SMART Spesifik (khusus)Measurable (terukur)Achievable (dapat dicapai)Realistic (realistis)Timebond (kerangka waktu)Meningkatkan mutu sekolah sesuai standar.*
Strategi Percepatan Akreditasi SD
Direktorat Pembinaan SD:
Menyediakan dana khusus untuk mengakreditasi SD.Memberikan bimbingan teknis tentang akreditasi kepada Kepala SD.Sekolah (SD):
Mendaftarkan diri untuk diakreditasi, kepada BAP-S/M melalui Kepala Dinas Pendidikan.Mengisi instrumen akreditasi dan menyerahkannya kepada BAP-S/M.Menyiapkan dokumen dan bukti-bukti yang dimiliki sesuai persyaratan akreditasi. Mempersiapkan diri untuk divisitasi oleh asesor.*
*
Kemdikbud, Kemenag, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.
(Permendikbud 59/2012, Pasal 19)
Penutup
Pemenuhan SNP dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu, melalui evaluasi, sertifikasi dan akreditasi.
Satuan pendidikan harus aktif melakukan evaluasi diri, meningkatkan mutu sekolah sesuai standar, dan mendaftar untuk diakreditasi.
Peran akreditasi dalam peningkatan mutu, terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai pihak yang bertanggungjawab atas perbaikan mutu secara berkelanjutan.
*