Upload
nak-hata
View
180
Download
8
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Klaster UMKM
Citation preview
KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM
oleh :Y. Santoso Wibowo
Direktur Departemen Kredit, BPR dan UMKMBank Indonesia
Semiloka Nasional Pengembangan Klaster di IndonesiaSemarang , 30 April 2013
Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM
2
DEMAND SIDEPeningkatan Elijibiltas dan
Kapabilitas UMKM•Penelitian•Pelatihan •Penyediaan Informasi•Fasilitasi
SUPPLY SIDEMendorong Perbankan
menyalurkan kredit kepada UMKM•Pengaturan Perbankan•Kemitraan Strategis•Penguatan Lembaga Penunjang
Kerjasama BI dengan
Pemerintah dan
Kementerian dan Lembaga Internasional
Akses UMKM ke Kredit
Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil
Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil
Peran BI dalam Pengembangan UMKM lebih ditekankan pada Peningkatan Intermediasi
kepada sektor UMKM
Mendukung pencapaian tugas BI
dalam menjaga stabilitas nilai
Rupiah
3
KEBIJAKAN DEMAND SIDE
4
PENELITIAN & PENGEMBANGAN• Penelitian, dilakukan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan
pengembangan UMKM ke depan dan juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui research based policy, serta sebagai sarana pemberian informasi yang bermanfaat dalam mendorong pengembangan UMKM, agar UMKM dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional.
• Jenis Penelitian : Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) Usaha Kecil yang
bertujuan memberikan informasi tentang komoditas yang potensial dibiayai dalam rangka pengembangan UMKM melalui pola konvensional atau pola syariah. Ruang lingkup penelitian antara lain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek dampak ekonomi dan lingkungan.
Penelitian Pengembangan Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan bertujuan memberikan informasi kepada stakeholders mengenai produk unggulan dan produk potensial suatu daerah/propinsi.
Profil UMKM Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Mendapatkan Akses
Pembiayaan Potensi Ekonomi dan Pengembangan UMKM di daerah Perbatasan
dan Tertinggal Pengembangan Infrastruktur Keuangan
Pemeringkatan UMKM
Financial identification number
Database UMKM
Sistem Informasi Debitur
(SID)
Linkage program
5
Perusahaan Penjaminan
Kredit Daerah (PPKD)
Pengembangan : Infrastruktur Keuangan
6
PELATIHAN
7
PENYEDIAAN INFORMASI Info UMKM : http://www.bi.go.id/web/id/umkmbi/
Info UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan media informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala keterbatasan informasi yang dapat diakses, baik oleh perbankan, pengusaha maupun masyarakat umum.
PRODUK DAN INFORMASI YANG DISAJIKAN•Koordinasi dan Kerjasama•Komoditi Unggulan•Pola Pembiayaan•Pengembangan UMKM dengan Pola Klaster•Profil Sentra UMKM•Profil UMKM yang Layak Dibiayai Bank•Kredit UMKM•Kisah Sukses pelaku UMKM•Penelitian•Data Komoditi
PENYEDIAAN INFORMASI
8
penyediaan dan diseminasi infromasi melalui pameran/bazar
DEFINISI menurut Michael Porter (2000)Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dgn institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi (Porter M, 2000).
Definisi menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM (SK No: 32/Kep/M.KUKM/IV/2002, 17 April 2002)
Sentra adalah pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu (misalnya desa) dimana terdapat UMKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama dan menghasilkan produk yang sama/sejenis. Klaster adalah pusat kegiatan UMKM pada sentra yang telah berkembang, atau hasil dari perkembangan sebuah sentra atau sentra-sentra, yang ditandai oleh munculnya pengusaha pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing UMKM dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung.
9
FASILITASI
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KLASTER BI
HULUHULU HILIRHILIR
SENTRA/
KLASTER
SENTRA/
KLASTER
FASILITASI/INTERVENSI (Pendekatan Rantai Nilai dengan Solusi Berbasis
Pasar)
Penyedia
a. Fasilitasi peningkatan/penciptaan akses terhadap faktor input, produksi dan pasar (teknologi/pengembangan produk, akses pasar, organisasi dan manajemen, bahan baku/bahan pendukung dll)
b. Fasilitasi peningkatan/penciptaan akses informasi (peraturan/kebijakan)
c. Fasilitasi akses pengembangan faktor pendukung/institusi pendukung/ kelembagaan di dalam klaster
d. Fasilitasi akses keuangane. dll
• pelaku pasar yang menyediakan solusi berbasis pasar pada UMKM
• Dukungan/kerjasama stakeholders
Fasilitasi/ dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi kerjasama dengan stakeholders
Rantai Nilai
10
POLA PENGEMBANGAN KLASTER BI
Definisi Rantai Nilai/ Value Chain
Suatu kumpulan kegiatan pelaku pasar guna menggerakkan barang dan jasa dari awal pengembangannya hingga sampai kepada konsumen akhir;Nilai lebih dari pendekatan value chain adalah kemampuannya untuk menciptakan keterkaitan institusional dan koordinasi diantara pemasok, produsen, pedagang dan distributor.
Sumber: Action For Enterprise (AFE)
11
“Solusi Berbasis Pasar” (market-based solutions) Solusi yang mengarah pada hambatan-hambatan usaha
yang disediakan secara berkelanjutan(sustainable)
“berbasis pasar” = bersifat komersial dan disediakan oleh pelaku usaha /swasta
12
Klaster Rumput Laut – KPwBI Samarinda
Klaster Ikan Teri Kering – KPwBI Bandar Lampung
Klaster Sayuran Pakcoy – KPwBI CirebonKlaster Sayuran Pakcoy – KPwBI Cirebon
FASILITASI
Klaster Cabai – KPwBI Kediri
Program Pengembangan Klaster
13
Klaster Biofarmaka KPwBI Semarang Klaster Bordir & Konfeksi Kudus
KPwBI Semarang
Klaster Sapi – KPwBI Semarang
Klaster Jamur Kuping KPwBI Solo
Klaster Batik LaweyanKPwBI Solo
Klaster Gula Kelapa KPwBI Purwokerto
Klaster Cabai WonogiriKPwBI Solo
FASILITASI Program Pengembangan Klaster
Wirausaha baru
INPUT(TARGET GROUP)
PROSES
OUTPUT
Mahasiswa Eks TKI Masy. Umum
SelectionTraining
FASILITASI 2. Fasilitasi Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) di 7
KPwBI dan KP
• Sampai dengan 2012 telah terpilih 243 calon WUB• Program di tahun 2013 difokuskan pada pelaksanaan magang/kunjungan
lapang/perusahaan dan kegiatan pendampingan (mentoring, coaching, pelatihan).
14
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah kerjasama dengan BPN (contoh klaster KPwBI Semarang)
Sertifikat
Sertifikasi
Letter C/D PPAT
calon KLASTER
FASILITASI
15
16
KEBIJAKAN SUPPLY SIDE
Pengaturan kepada Perbankan untuk mendorong intermediasi
Kemitraan Strategis
1. Kewajiban penyampaian Rencana Penyaluran Kredit UMKM dalam RBB.
2. Kelonggaran dalam penilaian KAP untuk debitur s.d Rp5 miliar (UMKM).
3. Pengecualian BMPK untuk kredit melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (channeling) dan kemitraan inti-plasma.
4. Penurunan ATMR untuk kredit s.d Rp500 juta (termasuk kredit mikro & kecil) dari 100% menjadi 75%.
5. Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk kredit UMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%.
6. PBI Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
7. RUU Tentang Amandemen III UUBI.
8. RUU Tentang Amandemen UU Perbankan.
A. Implementasi MoU BI dengan KKP Pengembangan Usaha di Sektor kelautan
dan Perikanan untuk peningkatan akses keuangan
B. Implementasi MOU BI dengan KemenegkopPeningkatan kompetensi lembaga pembiayaan
UMKM dalam meningkatkan akses keuangan UMKM
C. Implementasi MOU BI dengan Kementan1. Mendorong asuransi pertanian2. Penerapan resi gudang3. Mendorong skema pembiayaan bagi UMKM
(KUR, KKPE, KUPS)
D. Implementasi MOU BI dengan BPNMendorong pelaksanaan Sertifikasi lahan milik
UMKE. BI sebagai counterpart (mitra) Kemenko PerekonomianPelaksanaan program KUR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDE
17
18
PBI No.14/22/PBI/201
2
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDEIMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDE(PBI Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan
UMKM)
Relaksasi ketentuan bank untuk pembiayaan kepada UMKM dalam ketangka kerja prudential banking
• Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, memperoleh relaksasi mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum (BMPK), Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah yang terkena bencana alam
• Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM
Peningkatan intermediasi bank kepada pembiayaan UMKM• Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya
dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.
• Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. • Pengenaan sanksi bagi Bank Umum yang melanggar
ketentuan tersebut diatas
TERIMA KASIH
19