Upload
vongoc
View
227
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Bioenergi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh :
Arief Yuwono
Staf Ahli Menteri Bidang Energi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Pasal 33 UUD’45 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yangterkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan SDA perlumemperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan dengan keuntunganekonomi untuk kemakmuran rakyat
• Prinsip pengelolaan SDA adalah pembangunan berkelanjutan sinergikansosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan
• Perlindungan lingkungan penting karena degradasi kualitas lingkunganmenimbulkan dampak negatif pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri
• Prinsip pembangunan berkelanjutan direfleksikan pada visi dan misi presidenJokowi 5 tahun ke depan “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiridan berkepribadian berlandaskan gotong royong” yang diwujudkan dalamRPJMN 2015-2019
• Salah satu poin Nawacita : “…Mewujudkan kemandirian ekonomi denganmenggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”
Latar Belakang …(1)
• Untuk mencapai komitmen tersebut, KLHK mengimplementasikan 3 kegiatanutama :
1. Melindungi dan melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan dalam rangkamenjamin daya dukung DAS, mengurangi hilangnya keanekaragamanhayati dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim
2. Melindungi dan melestarikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan,habitat berbagai jenis flora dan fauna serta spesies terancam punah.
3. Menjamin ekosistem dan kelestarian SDA dalam kondisi yang seimbangmelalui “Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”
Latar Belakang …(2)
• Program “Waste to energy”; mengubah sampah menjadi energilistrik – PLTS (PLTS Bekasi, PLTS Supit di malang)
• Program “Langit Biru”; dengan mengubah bahan bakar modatransportasi menjadi bahan bakar gas (cth: penggunaan BBG bagitransportasi publik di Bogor)
• 12,7 juta hektar kawasan hutan diakomodasikan untuk HutanKemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan 4 juta hektarhutan Kemitraan diarahkan untuk pengembangan hutan energi –kayu bakar, biomassa.
• Penelitian dan pengembangan diarahkan kepada jenis tanamanbioenergi seperti nyamplung, kemiri sunan, jarak pagar dantanaman lain.
• Kampanye bioenergi dikaitkan dengan isu perubahan iklim
• Perampingan prosedur perizinan/lisensi dalam proses, hanyadiperuntukkan untuk daerah tertentu yang telah dialokasikan
• Menginisiasi “one map policy”
Inisiatif nyata & langsung dariKementerian LHK
1. UU 41/1999 jo. UU 19/2004 tentang Kehutanan
2. UU 21/2014 tentang Geothermal
3. PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
4. PP 33/2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar
Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
5. Perpres 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
6. Inpres 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut
7. Permenhut P.16/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Dasar Hukum
HPK 13.133.580
11%
KSP/KPA21.902.407
18%
HL29.638.486
25%
HPT26.843.748
22%
HP29.265.410
24%
Luas Hutan :120.783.631
Sumber : Data Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK
HUTAN : Suatu kesatuan ekosistemberupa hamparan lahan berisi SDAHyang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungannya,yang satu dengan lainnya tidakdapat dipisahkan
KAWASAN HUTAN : Wilayahtertentu yang ditunjuk dan/atauditetapkan oleh pemerintah untukdipertahankan keberadaannyasebagai Hutan Tetap
POTENSI SDH INDONESIA
63,66% dari luas keseluruhan Negara Indonesia
(Dalam Ha)
1. Hutan Lindung (HL) & Hutan Produksi (HP) melaluimekanisme IPPKH
2. Hutan Konservasi (Kecuali Cagar Alam dan Zona IntiTN) melalui mekanisme Izin Pemanfaatan JasaLingkungan
Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Geothermal
AREA LIMITATION
• 10 % from :
• Area of IUPHHK HA/HT
• Area of HP
• Area of FMU
• Area of HL
DURATION
• Mine production operation is according to its license
• Defense, public road, Meteorology and geophysics during it used
• Means of transport, non forestry industry, agriculture for food security and energy -> 20 years and can be expanded
• Monitoring every year
• Evaluated every 5 years
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
• Administrative requirement (Application letter + map, license within its field, recommendation, statement)
• Technical Requirement (work plan+map, high resolution image, AMDAL, Minerba Technical consideration)
AREA LIMITATION
DURATION
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Implementation of
P.16/Menhut-II/2014
Penggunaan Kawasan Hutan
Peta Persebaran Geothermal dalam Kawasan Hutan
Sumber : Data Ditjen Plaonologi dan Tata Lingkungan KLHK
• Indonesia kaya akan energi baru dan terbarukan, mestinya kita dapat
menggeser paradigma kepada pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
(biomassa, biofuel, biodiesel dan biogas)
• Indonesia masih belum lepas dari permasalahan rawannya ketahanan
nasional, ketergantungan dengan Negara lain, terjadinya konflik dengan
program dan kegiatan penurunan gas rumah kaca 26% dan 41%, dilema
subsidi BBM, fluktuasi dan perbedaan harga pada konsumen, terjadinya
pemborosan penggunaan energi dan berpotensi menimbulkan krisis energi
yang berpotensi dapat mengarah pada krisis politik.
Penutup
Perlu percepatan pelaksanaan kebijakan energi dengan fokus :
PENGEMBANGAN BIOENERGI