1

Kebijakan dan StrategiPenanaman Modal di Jawa Tengah

DasarHukum

2UU No 25 Th 2007

Ttg Penanaman Modal

UU No 23 Th 2014Ttg Pemerintah Daerah

Perpres No 97 Th 2014Ttg Penyelenggaraan PTSP

Perda No 9 Th 2016 Ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Prov Jateng

Perda No 7 Th 2010 ttg Penanaman Modal

Permendagri No 138 Th 2017ttg Penyelenggaraan PTSP Daerah

Pergub No 72 Th 2016 ttg Organisasi & Tata Kerja DPMPTSP

Pergub No 18 Th 2017 ttg Penyelenggaraan PTSP

17 Bid, 166 Izin & Non Izin (Perubahan ke 4)

UU No 25 Tahun 2009Ttg Pelayanan Publik

Daya Saing Jawa Tengah

DAYA SAING JAWA TENGAH

Lokasi yang strategis

Pasar lokal yang besar

Iklim ekonomi yang kondusif

Ketersediaan tenaga kerja produktif

Performa investasi yang meningkat

2

3

4

1

5

Upah tenaga kerja yang kompetitif

Ketersediaan lahan untuk berusaha

Dukungan infrastruktur yang

memadai

6

7

8

6

Performa InvestasiRealisasi nvestasi di Jawa Tengah menunjukkanpertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan56% per tahun (2011 – 2018)

Dalam IDR Trilyun

4.87

17.16

23.1 2427.55

41.7

47.15 47.42

4.17.97

16.98 18.59

26.04

38.18

51.54

59.27

36.16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi 99 %

80 %

109 %

139 %

124 %

76 %

7

Kab / Kota

%

Prosentase

Capaian

Target 2018

Capaian

Target

2018

%

Prosentase

Capaian

Target 2019

Capaian

Target

2019 sem1

%

Prosentase

Capaian

Jawa Tengah

Kabupaten Banjarnegara 34 0.16 0.15 92 0.03 0.13 436

Kabupaten Banyumas 462 0.29 0.63 220 0.23 0.24 103

Kabupaten Batang 7,600 0.39 14.08 3,653 4.15 8.07 195

Kabupaten Blora 370 2.23 0.07 3 0.27 0.00 1

Kabupaten Boyolali 108 0.56 1.32 236 0.22 0.28 126

Kabupaten Brebes 416 0.57 1.29 226 2.06 0.33 16

Kabupaten Cilacap 8 7.32 4.93 67 3.83 6.78 177

Kabupaten Demak 75 1.11 0.75 68 0.39 0.25 64

Kabupaten Grobogan 36 1.51 0.79 52 0.16 0.36 227

Kabupaten Jepara 62 18.26 12.28 67 23.07 11.99 52

Kabupaten Karanganyar 118 0.98 1.09 112 0.43 0.15 36

Kabupaten Kebumen 171 0.04 0.07 192 0.01 0.07 660

Kabupaten Kendal 245 0.74 1.12 152 0.85 0.22 26

Kabupaten Klaten 124 0.22 0.27 120 0.14 0.21 148

Kabupaten Kudus 144 2.74 0.69 25 0.95 0.10 11

Kabupaten Magelang 437 0.21 0.16 75 0.15 0.16 107

Kabupaten Pati 325 0.35 0.11 31 0.02 0.08 382

Kabupaten Pekalongan 11,815 0.10 1.24 1,249 0.16 0.03 19

Kabupaten Pemalang - 0.30 0.12 40 0.09 0.06 70

Kabupaten Purbalingga 6,989 0.36 0.17 47 0.49 0.00 1

Kabupaten Purworejo 49 0.08 0.11 145 0.03 0.01 23

Kabupaten Rembang 448 0.18 0.65 359 2.42 0.20 8

Kabupaten Semarang 65 2.24 2.39 107 1.15 0.61 53

Kabupaten Sragen 1,021 0.13 2.51 1,981 0.25 0.02 7

Perkembangan Target dan Capaian Provinsi Jawa Tengah

8 Perkembangan Target dan Capaian Provinsi Jawa Tengah

Kab / Kota

%

Prosentase

Capaian

Target 2018

Capaian

Target

2018

%

Prosentase

Capaian

Target 2019

Capaian

Target

2019 sem1

%

Prosentase

Capaian

Kabupaten Sukoharjo 1,413 1.34 1.83 136 0.28 0.84 299

Kabupaten Tegal 6,039 0.56 0.24 43 0.46 0.04 9

Kabupaten Temanggung 52 0.43 0.22 51 0.15 0.00 3

Kabupaten Wonogiri 18 0.64 0.04 6 1.06 0.04 4

Kabupaten Wonosobo - 0.13 0.02 15 0.02 0.01 41

Kota Magelang 2,711 0.01 0.01 155 0.01 0.02 259

Kota Pekalongan 128 0.03 0.10 303 0.02 0.01 39

Kota Salatiga 228 0.22 0.25 116 0.14 0.20 145

Kota Semarang 204 2.36 9.15 387 3.52 4.45 126

Kota Surakarta 147 0.33 0.38 115 0.21 0.12 59

Kota Tegal 183 0.03 0.03 104 0.03 0.07 227

TOTAL 124 47.2 59.26 126 47.45 36.16 76

9

No LokasiInvestasi

(Rp. Miliar)Proyek

1 DKI Jakarta 26.652,4 1.556

2 Jawa Timur 25.448,9 2.721

3 Jawa Barat 20.454,1 2.214

4 Riau 17.316,9 523

5 Jawa Tengah 13.517,4 1.564

6 Kalimantan Timur 12.422,6 765

7 Banten 8.846,3 1.078

8 Sumatera Utara 8.681,6 584

9 Sumatera Selatan 7.027,5 396

10 Kalimantan Tengah 4.264,2 334

11 Kalimantan Barat 3.784,3 449

12 Kalimantan Selatan 3.291,7 301

13 Sulawesi Utara 2.948,7 132

14 Bali 2.774,7 243

15 Sulawesi Tenggara 2.728,4 96

16 Kalimantan Utara 2.691,9 111

17 Kepulauan Riau 2.257,8 394

18 Aceh 2.156,5 223

19 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.970,9 198

20 Jambi 1.788,1 346

21 Nusa Tenggara Barat 1.679,3 110

22 Sulawesi Tengah 1.585,3 122

23 Lampung 1.370,5 169

24 Sulawesi Selatan 1.280,7 410

25 Sumatera Barat 1.254,4 284

26 Nusa Tenggara Timur 1.142,0 131

27 Kepulauan Bangka Belitung 768,0 138

28 Sulawesi Barat 728,9 27

29 Bengkulu 667,9 93

30 Maluku Utara 569,5 30

31 Gorontalo 378,2 48

32 Maluku 193,2 40

33 Papua Barat 102,8 14

34 Papua 87,2 36

TOTAL 182.833,0 15.880

Realisasi Semester 1 Tahun 2019 Berdasarkan LokasiPMDN PMA

No LokasiInvestasi

(US$. Juta)Proyek

1 Jawa Barat 3.216,1 5.034

2 DKI Jakarta 1.858,0 6.081

3 Jawa Tengah 1.509,7 961

4 Banten 1.049,7 1.984

5 Kepulauan Riau 906,7 828

6 Papua 708,2 119

7 Sulawesi Tengah 591,8 186

8 Maluku Utara 495,4 65

9 Jawa Timur 436,7 1.714

10 Sulawesi Tenggara 417,0 89

11 Kalimantan Barat 358,1 413

12 Kalimantan Timur 300,4 427

13 Bali 253,3 1.497

14 Sumatera Selatan 242,1 286

15 Kalimantan Selatan 221,0 148

16 Sulawesi Selatan 201,6 239

17 Sumatera Utara 186,3 663

18 Riau 152,3 308

19 Sulawesi Utara 128,1 179

20 Lampung 127,2 151

21 Kalimantan Tengah 122,3 274

22 Gorontalo 121,6 39

23 Nusa Tenggara Barat 115,0 589

24 Sumatera Barat 76,6 167

25 Bengkulu 76,2 45

26 Kepulauan Bangka Belitung 59,1 104

27 Kalimantan Utara 55,9 62

28 Aceh 50,8 103

29 Nusa Tenggara Timur 39,1 191

30 Jambi 33,5 136

31 Maluku 31,6 22

32 Papua Barat 29,8 47

33 Daerah Istimewa Yogyakarta 8,8 200

34 Sulawesi Barat 7,0 12

TOTAL 14.186,9 23.363

10Realisasi Investasi berdasarkan LokasiTahun 2019 Sem 1

Kabupaten Jepara,

798,950.00

Kabupaten Batang,

524,094.50

Kota Semarang, 87,546.20

Kabupaten Brebes,

21,954.10

Kabupaten Grobogan, 17,118.80 Lainnya,

59,997.10

PMA($ dalam ribu)

PMDN($ dalam ribu)

Kabupaten Cilacap,

6,777,703.10

Kota Semarang, 3,138,986.10

Kabupaten Sukoharjo, 830,160.20

Kabupaten Semarang, 449,636.50

Kabupaten Boyolali,

267,790.50

Lain lain , 2053150.4

Serapan Tenaga Kerja Semester 1 - 201911

25035 24511

262 25

PMA PMDN

Sem 1 - 2019TKI TKA

Total Sem 1 - 2019

TKI : 49546TKA : 287

12Top 10 Realisasi Investasi berdasarkan Negara AsalTahun 2019 (Sem I)

Peringkat Negara Asal Ribu USD1 Jepang 1.362.351,30

2 Korea Selatan 42.606,90

3 R.R. Tiongkok 23.304,00

4 Malaysia 20.634,70

5 Singapura 11.870,00

6 British Virgin Islands 10.884,40

7 Taiwan 6.923,40

8 Jerman 6.403,10

9 Hongkong, RRT 5.461,30

10 Belanda 5.089,80

Jepang

R.R TiongkokMalaysiaKorea Selatan

Singapura

Tingkat UMK Di Jawa Tengah Tahun 2019 13

14

Strategi Promosi

Investasi Daerah

PERAN DAERAHDALAM PROMOSI

INVESTASI

Identifikasi Pengolahan/ Pengemasan

Informasi

KegiatanPromosiInvestasi

Fasilitasi

Potensi/peluanginvestasi serta

proyek investasipotensial daerah

Investor yang berminat

menanamkanmodalnya di

daerah

IKLIM INVESTASI

Mendukung penguatan iklim investasi melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu, membantu mengurangi hambatan Investasi di daerah

> > >

2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targeted promotion),

terarah dan inovatif.

1. Penguatan image building sebagai negara tujuan PM yang menarik dengan

mengimplementasikan kebijakan pro PM dan menyusun rencana tindak image

building lokasi PM.

3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target

PM yang telah ditetapkan.

4. Peningkatan peran koordinasi promosi PM dengan

BKPM, DPMPTSP provinsi lain, dan DPMPTSP

Kab/Kota.

5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan

promosi secara pro aktif untuk

mentransformasi minat PM menjadi

realisasi PM

ARAH KEBIJAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH

ROADMAP INVESTASIJAWA TENGAH

Mendorong kelompok

industri yang cepat

menghasilkan bahan

baku/setengah jadi bagi

industri lainnya, penunjang

infrastruktur

Percepatan infrastruktur fisik

kawasan regional (termasuk

infrastruktur pendukung zona

dan kawasan industri),

diversifikasi dan konversi energi

serta peningkatan kualitas SDM

Pengembangan industri skala

besar yang terintegrasi

(upstream downstream)

Pengembangan investasi

dan inovasi berteknologi

tinggi

Tahap I (2012 – 2015)

Tahap II (2016 – 2020)

Tahap III (2021 – 2025)

Sumber: RUPMP Jawa Tengah 2012 - 2025

Tahap IV (Setelah 2025)

PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL

YANG RELATIF MUDAH

DAN CEPAT

MENGHASILKAN

INFRASTRUKTUR DAN

ENERGI

PENGEMBANGAN

INDUSTRI SKALA BESAR

PENGEMBANGAN

INDUSTRI SKALA BESAR

INFRASTRUKTURSistem

Penyediaan Air

Minum (SPAM)

Pengelolaan

sampah menjadi

energi (PLTSa)

INDUSTRI

Padat Karya MakananTekstil dan

Produk Tekstil

Barang dari kulit

dan alas kaki

Mineral non

logam

PertanianTanaman pangan

dan perkebunanPerikanan

Substitusi

Impor

Kimia dasar,

barang kimia, dan

farmasi

Peternakan Permesinan

Pariwisata

Akomodasi (jotel,

cottage, restoran,

dan resort)

Wisata budaya

KAWASAN INDUSTRI KI Eksisting Rencana KI baru

STRATEGI PROMOSI INVESTASIMendorong Investasi di Sektor Prioritas

IDENTIFIKASI

PELUANG

INVESTASI:

Berdasarkan Potensi Daerah

1: Primer 2:Sekunder 3:Tersier

Kerjasama dengan

Bappeda Prov. Jateng

dan Bank Indonesia

(Keris Jateng) dalam

program CENTRAL JAVA

POTENTIAL INVESTMENT

CHALLENGE (CJPIC)

untuk mendapatkan

informasi proyek

investasi dari Kab/Kota

yang siap ditawarkan

Mengolah dan

mengemas informasi

proyek, peluang dan

potensi investasi

kewenangan Provinsi,

Kab/Kota, BUMN/BUMD

di Jawa Tengah, pihak

swasta yang memerlukan

mitra

Mengolah dan

mengemas informasi

terkait penanaman

modal yang diperlukan

calon investor dalam

mempersiapkan rencana

investasinya di Jawa

Tengah

PENGOLAHAN/PENGEMASAN INFORMASI

BAHAN PROMOSI INVESTASI YANG

LENGKAP, VALID DAN INFORMATIF

OFF-LINE PROMOTION ONLINE PROMOTION

KEGIATAN PROMOSI

• Promosi Investasi di berbagai negara

(Kerjasama dengan BKPM dan Indonesia

Investment Promotion Center/IIPC atau

Perwakilan BKPM di luar negeri)

• Promosi TTI Terpadu di berbagai

negara (Kerjasama dengan Dinperindag

dan Dinporapar Prov. Jateng, Bank

Indonesia Prov. Jateng, KBRI/KJRI,

BKPM, IIPC)

• Central Java Investment Business

Forum/CJIBF (Kerjasama dengan BKPM,

K/L terkait, Bank Indonesia, Pemerintah

Kab/Kota se-Jawa Tengah, KADIN

Jateng)

• Penerimaan Misi dari berbagai

Negara

• Pertemuan dengan asosiasi usaha

Off-line Promotion

Integrated

Promotion

Promotion to

targeted

countries

Focus on

potential

sectors

TARGET

INVESTASI

TARGET

INVESTASI

Media Sosial

• Membangun citra dan positioning

Jawa Tengah sebagai tujuan

investasi yang menjanjikan melalui

media cetak dan elektronik

• Website dan media sosial

DPMPTSP Prov Jateng menyajikan

berbagai informasi terkait investasi,

termasuk informasi

proyek/peluang/ potensi investasi

serta informasi lainnya yang

diperlukan calon investor

Online Promotion (1)

Investment

Branding/

Positioning

Website

• Aplikasi Informasi Peluang

Penanaman Modal

Online Promotion (2)

Menampung data peluang dan potensi

investasi dari Kabupaten/Kota

• Integrasi dengan Program CJIBF 2019

Pendaftaran CJIBF

Rekapitulasi LOI CJIBF beserta

rekapitulasi rencana nilai investasi

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

Pola updating informasi

kepada pengguna

instagram dengan feeding

informasi terbaru bagi

pengguna instagram

(follower) yang mengikuti

akun intagram

@ptspjateng.

Fan page Dinas PMPTSP

Pola updating informasi

dengan feeding informasi

terbaru bagi pengguna

Facebook yang

mendaftarkan/mengikuti

fan page atau setuju untuk

menjadikan fan page tsb

sebagai favorit (like).

Pola updating informasi

kepada pengguna twitter

dengan feeding informasi

terbaru bagi pengguna

twitter (follower) yang

mengikuti akun twitter

@DPMPTSPJateng.

Pola diseminasi informasi

dengan menggunakan

media visual/video kepada

pengguna Youtube yang

mendaftar atau mengikuti

akun/channel Youtube

DPMPTSP JATENG

Pola Diseminasi Perkembangan Informasi:

MEDIA SOSIAL

MINAT INVESTASI PERIZINAN INVESTASI REALISASI INVESTASI

Seksi PembinaanSeksi Promosi

Fasilitisasi debottleneckingsetelah perizinan hingga

realisasi

Bidang Pelayanan Perizinan

Fasilitisasi survei lokasi dan

debottleneckinghingga perizinan

Fasilitisasi informasi hingga berminat

Fasilitisasipendampingan

perizinan

Pelayanan End-to-End untuk Investor

FASILITASI MINAT INVESTASI MENUJU REALISASI INVESTASI

Bidang Pengawasan

& Pengendalian

DALAM NEGERI

Promosi investasi

dan/atau Promosi TTI

Terpadu di beberapa

negara

1. Central Java Investment Business

Forum (CJIBF) dan Central Java

Business Expo (CJBE)

2. Business Meeting Dalam Negeri

untuk penerimaan Misi dan

pertemuan dengan Asosiasi Usaha

3. Pameran Investasi

4. Digitalisasi Promosi (Penguatan

Promosi melalui Website dan

Media Sosial)

LUAR NEGERI

RENCANA KEGIATAN DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT PROMOSI TAHUN 2019

28

ImplementasiPP No 24 Tahun 2018

Paket Kebijakan XVI Presiden RI

29

1. Peluncuran Perpres No 91 Tahun 2017 tentangPercepatan Pelaksanaan Berusaha

2. Peluncuran PP No 24 Tahun 2018 tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

1. Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

30

31 Lima Isu Kebijakan Percepatan PelaksanaanBerusaha (Perpres No 91 Tahun 2017)

PEMBENTUKAN SATGAS K/L/Pmengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor mengawal dan menyelesaikanhambatan perizinan

Penerapan Sistem CHECKLIST di KEK, FTZ, Kawasan Industri, KSPN* yang telah beroperasi

REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah

Penerapan DATA SHARING untuk perizinan

*) KSPN: Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)

Satgas Percepatan Pelaksanaan BerusahaProvinsi Jawa Tengah (Perpres Nomor 91 Tahun 2017)

32

1. Pemprov Jateng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui Surat

Keputusan Gubernur Nomor 561/101 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah

2. Tingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk 35 Satgas

33

Ketua : WagubKetua Harian : Sekda

Wakil Ketua : Inspektur

Sekretaris : DPMPTSP

Unit Kerja Pemproses Izin

DeskSubsektor Perizinan Berusaha Desk Supporting

Satgas K/LLeading

Satgas K/Lsupporting

Satgas Kab/Kota

SATGAS NASIONALGUBERNUR

(pasal 12 ayat 4)

Struktur Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov. Jateng

Tahapan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha34

Tahap 1• Mengawal perizinan end to end melalui pembentukan Satgas (Leading & Supporting)• Pelaksanaan kegiatan berusaha berdasarkan sistem checklist di KEK, FTZ, KI, KSPN

• Penyederhanaan proses perizinan melalui data sharing dan tidak berulang berdasarkan regulasi yang berlaku

Preparasi Tahap II

Reformasi regulasi (termasuk Koperasi & UKM) di K/L dan Pemda

Online Single Submission (OSS)1. Penyusunan blueprint dan roadmap single submission2. Pembangunan dan pengelolaan sistem3. Uji coba4. Assesment peningkatan infrastruktur IT5. Penyediaan gedung tersendiri

Fungsi Satgas dalam Percepatan Berusaha sesuai Perpres No 91 Tahun 2017

35

1 Membentuk layanan pengaduan help desk dan pusat informasi (call center)

2Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yangmenjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh K/L dan Pemerintah Kab/Kotayang telah diajukan dan belum selesai

3Melakukan penyederhanaan proses perizinan (debirokratisasi) yang mencakup penggunaan datasharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha

4Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaanproses perizinan (debirokratisasi)

5 Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melaluiinformasi dan data daring (Online Single Submission)

6 Menyiapkan pembiayaan dan SDM dalam rangka penerapan perizinan melalui OSS

7 Melakukan pengawalan terhadap proses pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS danPengawasan (Post Audit)

ImplementasiPeran Satgas Percepatan Berusaha dalam OSS

36

1. Hak akses untuk Com Protocol : Sekda (selaku ketua Satgas) Kepala DPMPTSP Petugas Help desk yang ditunjuk oleh ketua Satgas

2. PTSP memproses izin – izin yang dipersyaratkan sebagai pemenuhan komitmensesuai kewenangan (Mekanisme perizinan seperti biasa)

3. Satgas memantau web form data pemohon yang telah mengajukan izin melalui OSS4. PTSP melakukan notifikasi bagi pemohon yang telah memenuhi komitmen untuk Izin

Usaha / Izin Komersial melalui web form5. Satgas melakukan Post Audit pasca Izin terbit6. Help desk pengaduan melaporkan hasil inventarisasi daftar kasus kepada Ketua

Satgas7. Satgas melaporkan kepada Satgas Nasional terkait pemberlakuan Izin Usaha / Izin

Komersial (Cabut / Tidak dicabut)

2. PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

37

Reformasi PerizinanDi Indonesia Melalui OSS

PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik

tanggal 21 Juni 2018

Di launching di KemenkoPerekonomian tanggal 9 Juli 2018

oleh Menko Perekonomianserta semua Menteri Terkait

Pilar Reformasi Perizinan Berusaha Berdasarkan OSS (PP No 24 Tahun 2018)

39

Regulasi

1.Standar (Nasional& Internasional)

2.Sistem (IT)5.Memastikan

K3L

3.Komitmen(Izin Berutang Syarat)

4.Pengawasan olehProfesi Bersertifikasi

K3L: Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan

40 Online Single Submission (OSS)

OSS

New Regime

New Fashion

New Regime Perizinan Berusaha41

Hanya ada 2 Jenis Perizinan Berusaha :

Izin Usaha dan Izin Komersial /Operasional

New Fashion Pelayanan Perizinan Berusaha(ONLINE SINGLE SUBMISSION (Pasal 90-96 PP 24/2018):

KEMENTERIAN /LEMBAGA

DPMPTSP

BKPM

Pelaku usaha

Nomor Induk

Berusaha

Izin Usaha

Izin Komersial/

Operasional

Pelayanan dalam rangka

pemenuhan komitmen izin

usaha/operasional

Validasi, integrasi

penerbitan standard,

pendaftaran produk dll

Permohonan

Pengawalan end to end oleh SATGAS

Menggunakan satu portal nasional (oss.go.id), satu identitasperizinan berusaha (NIB), dan satu format perizinan berusaha(Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial);

Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan KomitmenKepatuhan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.

• Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, danPemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistemOSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yangmenjadi kewenangannya masing-masing.

• Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistemOSS.

• Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.• Lembaga OSS berwenang untuk:• menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;• menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha

melalui sistem OSS;• menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan

Berusaha pada sistem OSS;• mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan• bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan,

pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

OSS telah operasional dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha (NIB, Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial

secara elektronik 24/7

Cakupan PP Nomor 24 Tahun 201843

1. Jenis, Pemohon, dan Penerbit PerizinanBerusaha

2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor.4. Sistem OSS.5. Lembaga OSS.6. Pendanaan OSS.7. Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan

Perizinan Berusaha Melalui OSS.8. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan

Perizinan Berusaha Melalui OSS.9. Sanksi.

Pemohon Perizinan Berusaha44

Siapa Pemohon Perizinan Berusaha:a. Pelaku Usaha Perseoranganb. Pelaku Usaha Non Perseorangan

Penerbit Perizinan Berusaha1. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukanmelalui Lembaga OSS.

2. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk danatas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota menerbitkanPerizinan Berusaha.

3. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentukDokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Penerbitan Izin Usaha 45

1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha / Izin Komerisial berdasarkanKomitmen

2. Penerbitan Izin Usaha / Izin Komerisial berdasarkan Komitmen kepadaPelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usahadan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelahLembaga OSS menerbitkan:a. Izin Lokasib. Izin Lokasi Perairanc. Izin Lingkungan dan/ataud. IMBberdasarkan Komitmen (dengan mengisi form di laman OSS). Jika komitmentidak dipenuhi, maka Izin Usaha / Izin Komersial akan dibekukan / di cabut.

46 Penerbitan Izin Komersial1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk:

a.standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau

b.pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui

sistem OSS.

2. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah

diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

3. Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan

Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sektor Pelaksana dalam Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha

47

Perindustrian

Ketenaga listrikan Kesehatan

Obat dan MakananPertanian

Kelautan Dan Perikanan

PUPR

Komunikasi & InformatikaPerdagangan Perhubungan Keuangan Pariwisata

Pendidikan

Tinggi KeagamaanKetenaga Kerjaan

KepolisianKoperasi &

UMKM Nuklir

Pendidikan dan Kebudayaan

LHK

Inventarisasi Izin OSS dan Non OSS di Jawa Tengah48

NO BIDANG SEMULA MASUK OSS SIAPJATENG

REFORMASI PERIZINAN

1. Penanaman Modal 9 Izin 9 Izin 0 Izin 4 Izin2. Kelautan dan Perikanan 19 Izin 14 Izin 5 Izin 9 Izin3. Kehutanan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 3 Izin4. Perhubungan 17 Izin 17 Izin 0 Izin 17 Izin5. Kesehatan 9 Izin 8 Izin 1 Izin 4 Izin6. Lingkungan Hidup 2 Izin 2 Izin 0 Izin 0 Izin7. Pendidikan 12 Izin 2 Izin 10 Izin 0 Izin8. Perindustrian dan Perdagangan 6 Izin 3 Izin 3 Izin 0 Izin9. Perkebunan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 4 Izin 10. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Izin 4 Izin 0 Izin 0 Izin11. Koperasi dan UMKM 3 Izin 2 Izin 1 Izin 0 Izin

12. Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 5 Izin 0 Izin 5 Izin 0 Izin

13. Sosial 1 Izin 0 Izin 1 Izin 0 Izin14. Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Izin 0 Izin 3 Izin 0 Izin15. Pekerjaan Umum / Bina Marga 16 Izin 0 Izin 16 Izin 0 Izin16. Peternakan dan Kesehatan Hewan 17 Izin 0 Izin 17 Izin 0 Izin17. Energi dan Sumber Daya Mineral 27 Izin 5 Izin 22 Izin 0 Izin

Jumlah 166 Izin 74 Izin 92 Izin 40 Izin

Pelayanan Perizinan secara Berbantuan Melalui OSS

di DPMPTSP Prov Jateng

Jenis

IzinJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Total

Jumlah

Pelayanan144 128 141 132 90 143 306 340 227 1651

NIB 93 74 61 78 66 99 137 67 94 769

Izin Usaha 37 46 40 43 37 72 111 23 78 487

Izin

Komersial27 14 20 8 8 11 6 6 3 103

Diskresi Perizinan OSS

50

Diskresi Perizinan OSS PP No 24 Tahun 2018 Pasal 98

51

1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan

hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui

sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur

kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem

OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk

menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik

52

Legal Opinion Kejagung RISurat Kejaksaan Agung

No B.309/G/Gtn.1/08/2018Tentang Legal Opinion legalitas Perizinan Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM setelah berlaku PP No

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik

a. Sejak ditetapkan dan diundangkannya PP No 24 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, maka semua proses

perizinan berusaha yang masuk dalam sistem OSS harus tunduk pada PP No 24 Tahun 2018. Izin yang

diterbitkan tidak melalui OSS maka secara hukum dianggap batal karena tidak sesuai dengan peraturan

perundangan;

b. Berdasarkan prinsip praduga rechtmatig, maka suatu keputusan TUN tetap dapat dibatalkan /diubah dengan

Putusan Hakim. Selain itu, berdasarkan asas contrarius actus keputusan yang secara jelas dan diketahui

mengandung kesalahan dapat dilakukan perubahan / pencabutan oleh pembuat keputusan, kemudian

dimohonkan kembali untuk diproses menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur PP no 24 Tahun 2018;

53

Data Dukung

54

55 Pendampingan Kepada Pemohondalam Penerapan OSS di DPMPTSP Prov Jateng

56

57

58

Terima Kasih