KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL

DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMERATAAN

DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

KEMENTERIAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan:

Drs. Supriadi, M.Si

Asisten Deputi Urusan Wilayah Strategis

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

pada:

Focus group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Lombok, 26 Nopember 2013

Pendahuluan

Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak

lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar

wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan

‘intervensi’ kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar

wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PN-10 RPJMN 2010-2014 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik)

Dengan pengukuran terhadap 6 kriteria dasar: 1) Perekonomian

Masyarakat; 2) Sumberdaya Manusia; 3) Infrastruktur; 4) Kemampuan

Keuangan Lokal; 5) Aksesibilitas, dan 6) Karakteristik Daerah. Saat ini ada

183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal (indeks dibawah

rata-rata nasional).

Untuk mempercepat konektivitas antar daerah tertinggal di sepanjang

koridor ekonomi dan di sekitar pusat pertumbuhan, dalam rangka

penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal Kementerian

PDT mengupayakannya melalui peningkatan kerjasama antardaerah

dengan pendekatan Regional Management (RM) bersinergi dengan

revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). 2 2

3

No Wilayah Jumlah Kab %

1. SUMATERA 46 25%

2. JAWA & BALI 9 5%

3. KALIMANTAN 16 9%

4. SULAWESI 34 19%

5. NUSA TENGGARA 28 15%

6. MALUKU 15 8%

7. PAPUA 33 19%

JUMLAH 183 100%

Wilayah Jumlah Kab %

KBI 55 30%

KTI 128 70%

JUMLAH 183 100%

SUMATERA

25%

JAWA-BALI

5%

KALIMANTAN

9%SULAWESI

19%

NUSA

TENGGARA15%

MALUKU

8%

PAPUA

19%

KBI30%

KTI70%

Sebaran 183 Kabupaten

Lokus dan Fokus KPDT

3

1000 0 1000 2000 Kilometers

N

EW

S

DAERAH TERTINGGAL

DAERAH MAJU

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIAPETA LOKASI 183 KABUPATEN DAERAH

TERTINGGAL

2014 2009

199 kab

50 kab

Keluar

DOB 34

Tambah

183 kab

50 kab

Akan dikeluarkan

2004

4 4

5

6

KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

6

7

8

SASARAN CAPAIAN PPDT

DALAM RPJMN 2010-2014 DAN DIREKTIF PRESIDEN

NO INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS

1. Persentase

Rata-rata

pertumbuhan

ekonomi di

daerah

tertinggal (%)

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan

pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu;

Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor

unggulan;

Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi

di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan

keperintisan laut.

Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan pendekatan RM.

2. Persentase

penduduk

miskin di daerah

tertinggal (%)

Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus

dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan

karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah.

Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah.

3. Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

di daerah

tertinggal

Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan

Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya

membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan

kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta

membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan

Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar

khususnya di daerah terpencil dan terisolir

Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan

kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan

9

DAERAH

TERTINGGAL

KEMISKINAN

KESENJANGAN

PENGANGGURAN

STRATEGI DASAR KEBIJAKAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Peningkatan Kualitas Manusia

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Wilayah

Peningkatan Investasi dan

Perekonomian Daerah

Pengembangan Infrastruktur

Daerah

Penguatan Modal Sosial dan Lingkungan

Hidup

Penanganan dan Pengembangan Daerah Khusus

9

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan

peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip

pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan;

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan

cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah

tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi

yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Tetapi

lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri

dan distribusi.

3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-

wilayah tertinggal dan terpencil, sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat

tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi

ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan

pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi

outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas

ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL

DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

10

Upaya pengentasan 50 kabupaten tertinggal (minimal)

tahun 2014;

Mendukung 6 Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia

(MP3EI);

Mendukung Klaster 4 Program Pro Rakyat

Fokus Kegiatan dilakukan melalui:

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten

(PRUKAB)

2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah

Desa)

3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Daerah Tertinggal

(Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel) di

dukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat &

Peningkatan Kualitas SDM dan SDHayati

PRIORITAS KEGIATAN KEMENTERIAN PDT TAHUN 2013 - 2014

BEDAH DESA

PENGEMBANGAN

PRODUK

UNGGULAN

KABUPATEN

(PRUKAB)

REGIONAL MANAGEMENT (RM) BERSINERGI DENGAN

KAPET, DALAM KORIDOR EKONOMI

MP3EI

• Bedah desa (Integrated Rural Development) merupakan metode manajemen

pelaksanaan pembangunan perdesaan yang digunakan untuk mengelola

penyediaan input dan proses kegiatan secara terpadu.

• Program bedah desa mengintegrasikan transformasi ekonomi, sosial,

budaya dan lingkungan fisik dalam tata ruang wilayah dan kawasan

perdesaan di daerah tertinggal secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan potensi unggulan desa minimal tiga jenis PRU-KAB, untuk

memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja di perdesaan,

penyerapan tenaga kerja atau pengurangan tingkat pengangguran, sehingga

meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan/pendapatan masyarakat

perdesaan di kabupaten tertinggal.

• RM : pengelolaan wilayah sebagai produk pelaksanaan regionalisasi desentralistik,

platform yang dibentuk para aktor regional terkait untuk memobilisasi dan merealisasikan

inisiasi pembangunan regional melalui kaidah profesionalisme dalam menghadapi

permasalahan pembangunan, melalui pengembangan hubungan kerjasama antardaerah

yang saling menguntungkan, dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

• KAPET: salah satu KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Kawasan

yang memiliki potensi ekonomi yang cepat tumbuh untuk mengatasi permasalahan

ketimpangan pembangunan antar wilayah yakni meningkatkan pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia.

• MP3EI: terdiri 6 Koridor Ekonomi, melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi dengan cara mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan

konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara pusat pertumbuhan

ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi lain, serta infrastruktur pendukungnya.

PERAN KPDT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

DAERAH TERTINGGAL DI KSN DAN MP3EI

Kebijakan mainstreaming KPDT antara lain:

12

13

SEKTOR-SEKTOR

KAWASAN PERDESAAN

SEKTOR-SEKTOR

PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KAWASAN PERDESAAN

“TIDAK SINERGIS ANTAR

SEKTOR,

DI SUATU KAWASAN”

“SINERGIS ANTARSEKTOR,

DI SUATU KAWASAN”

SINERGI PROGRAM ANTAR SEKTOR (K/L DAN SKPD)

MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN

14 SINERGI RM DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS

“Koridor Ekonomi (MP3EI): KAPET – KSCT - RM”

14

KAPET – KSCT – RM: merupakan pendekatan pengembangan wilayah berbasis kekuatan

ekonomi lokal, dalam pengembangan kawasan, diperlukan SINERGI dalam perencanaan dengan

sinkronisasi penyusunan program pembangunan antarsektor terkait. Sehingga lokasi RM dapat

diintegrasikan pada kawasan-kawasan yang sudah dideliniasi dalam cakupan KSCT dan wilayah

KAPET.

KAPET merupakan perwujudan kepedulian (affirmative policy) Pemerintah berdasarkan amanat

UUD 1945 terkait tanggung jawab negara dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

nasional, sedangkan

KSCT akan menjadi sentra produsen (hulu) dari KAPET, sementara koridor ekonomi melalui

pengembangan konektivitasnya akan menghubungkan sentra-sentra KSCT ke KAPET dalam

bentuk klaster ekonomi kawasan, dan pusat-pusat pertumbuhan MP3EI/KEK.

RM fokus pada pengelolaan KAD pada bidang tertentu yang disepakati (misal: pengelolaan

potensi ekonomi/produk unggulan yang sama antar daerah, pengelolaan infrastruktur antar

daerah, pengelolaan lingkungan antar daerah, dsb) melalui komitmen pembagian peran dan

share antar daerah, misal: wilayah produksi, wilayah industri dan pemasaran).

RM merupakan inisiatif Pemerintah Daerah berbasis pada kesamaan tujuan dan bargaining

position, dikembangkan berdasarkan perencanaan dari bawah dituangkan dan disepakati

dalam Forum Regional (FR), menjadi Renstra 5 tahunan dan Renaksi 1 tahunan disusun

pengelola RM (Bappeda Provinsi) melalui mekanisme Musrenbang & Musyarawah FR RM tiap

tahun, serta Rencana Bisnis yang disusun bersama stakeholders swasta terkait.

Untuk mendukung Revitalisasi KAPET, RM yang BERADA DI WILAYAH KAPET Renaksinya

disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Renaksi KAPET & RTRWP/RTRWK.

PUSAT

KAPET

Kab. A

Kab. B

Kab. D

Kab. C

PERIKANAN

KARET

Agropolitan

KAKAO

MEMBANGUN KAWASAN YANG KOMPREHENSIF

DAN TERPADU ANTARA KAPET-KPBPB-KEK

Kawasan strategis sebagai pendorong

pengembangan ekonomi daerah dimana

:

1. KAPET merupakan kawasan untuk

meningkatkan nilai tambah

komoditas unggulan. (Dalam

KAPET terdiri KSCT/RM,

Agropolitan, Minapolitan) sebagai

sentra produsen bahan baku

komoditas unggulan, pemerataan

pertumbuhan,

2. KPBPB/KEK/MP3EI merupakan

pusat pertumbuhan: pusat industri/

perdagangan/ pasar, jasa (sebagai

hilir) percepatan pertumbuhan

3. Ketiganya dihubungkan dengan

sistem konektivitas yang fungsional

dalam hubungan hulu-hilir

KEK

KAPET

RM

Minapolitan

KSCT

KAPET MP3EI

KPBPB

PROGRESS 14 RM TAHUN 2013

(8 RM BISA BERSINERGI DENGAN 5 KAPET)

STATUS RM YG

BERSINERGI DENGAN

KAPET

5 RM SUDAH MOU :

RM BEUJADI, RM

SINGBEBAS, RM

NAROSO, RM JONJOK

BATUR, RM

SUMBAWA (RENCANA

AKSI MASIH

DIREVIEW DAN ADA

YG BELUM DISUSUN)

3 YG BELUM MOU:

RM KAPUAS, RM

KAWASAN NTT, RM

SUMBA (BELUM ADA

RENCANA AKSI)

PROV. ACEH 1. RM BEUJADI 1. KAPET BAD

PROV. KALBAR 2. RM SINGBEBAS, 3. RM KAPUAS 2. KAPET KHATULISTIWA

PROV. SULTENG 4. RM NAROSO 3. KAPET PALAPAS

PROV. NTB 5. RM JONJOK BATUR, 6. RM PULAU SUMBAWA 4. KAPET BIMA

PROV. NTT 7. RM PULAU TIMOR, 8. RM PULAU SUMBA 5. KAPET MBAY

16

KAPET BIMA

(Kab. Bima, Kota

Bima, Kab. Dompu)

CONTOH SINERGI

RM JONJOK BATUR DAN RM SUMBAWA

BERSINERGI DENGAN KAPET BIMA (PROV. NTB)

RM JONJOK BATUR

Kab Lombok Tengah

Kab Lombok Barat

Kab Lombok Timur

RM PULAU SUMBAWA

Kab Sumbawa Barat,

Kab Sumbawa, Kab. Dompu,

Kab. Bima, Kota Bima

17

PERAN MP3EI DALAM PENGEMBANGAN

EKONOMI WILAYAH DI DAERAH TERTINGGAL

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber

daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari

hulu sampai hilir secara berkelanjutan.

2. Pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif,

dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor

ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia berkembang sesuai

potensi masing-masing.

3. Sinergi pembangunan sektoral & wilayah guna meningkatkan

keunggulan komparatif & kompetitif regional, nasional, global.

4. Pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem

transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk

membuka akses daerah, khususnya daerah tertinggal.

5. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan,

perijinan,pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan Daerah,

khususnya di daerah tertinggal yang potensial investasi

ekonomi.

18

PERANAN KPDT DALAM MENDORONG

INTEGRASI & SINERGI KSN (KAPET), RM & MP3EI

Terkait PDT Dalam MP3EI: Daerah Tertinggal harus dapat ditingkatkan

pembangunan ekonomi wilayahnya, sehingga kemajuan pada koridor-koridor

ekonomi dapat memberikan sinergi terhadap PPDT disekitar koridor ekonomi

serta menggerakkan dan mempercepat pengelolaan potensi ekonomi di daerah-

daerah tertinggal secara optimal. Dampaknya, agar pada masa datang posisi

tingkat perkembangan perekonomian daerah-daerah tertinggal dapat

diupayakan sejajar dengan daerah lain yang lebih maju.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI:

1. Melakukan Fungsi Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Akselerasi

Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Pelaksanaan Kebijakan Mainstreaming KPDT: Bedah Desa, Prukab,

Pengembangan Wilayah Strategis melalui peningkatan KAD dengan

pendekatan Regional Management (RM)

3. Pemberian Dana Dekonsentrasi pada 9 Provinsi dalam Pengembangan

14 RM (2013), dan 13 Provinsi Tahun 2014.

4. KPDT Sebagai Ketua Alternate Dalam Monitoring Dan Evaluasi Implementasi

PPDT di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku .

19

Tujuan, Lingkup & Output Kegiatan Dekonsentrasi

Fasilitasi Pengembangan RM TUJUAN : meningkatkan peran provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan

pembinanan untuk: pembentukan, penguatan, dan pengembangan RM di daerah tertinggal.

Lingkup dan Output:

1. Pembentukan, penguatan dan pengembangan Regional Managemen (RM) Output:

Terlaksananya MoU antar kepala daerah kabupaten/kota untuk bekerjasama dalam

pengembangan ekonomi wilayah strategis dengan pendekatan RM (bagi yang belum);

2. Koordinasi dan Monev dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan RM bersinergi

dengan Revitalisasi KAPET dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah

tertinggal, sesuai kesepakatan bersama Output:

a. Terbentuknya kelembagaan dalam upaya penguatan dan pengembangan RM

b. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam rangka

pembentukan, penguatan kelembagaan RM di tingkat regional dan nasional, dan dalam

penyusunan Rencana Aksi Pengembangan RM;

c. Terlaksananya Musyarawah Rencana Pembangunan Regional yang melibatkan pemerintah

daerah dalam lingkup RM dan stakeholder terkait.

3. Pengembangan jejaring kerjasama antar stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah,

sektor swasta atau masyarakat pelaku usaha, serta unsur perguruan tinggi dalam pengelolaan

RM Output: Terbangunnya jejaring kerjasama stakeholder dalam rangka penyusunan dan

pelaksanaan rencana aksi pengembangan RM.

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan RM Output: Tersusunnya dokumen

Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengembangan RM yang disepakati pemerintah provinsi

bersama kabupaten/kota terkait RM.

LOKASI DEKON TAHUN 2013 PENGEMBANGAN RM

NO PROVINSI RM BERSINERGI DENGAN KAPET BIDANG KERJASAMA

1 ACEH 1. RM Beujadi (Bireun, Pidie Jaya, Pidie)

KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh, kab: Aceh Besar, Pidie) Kakao dan Padi

2 SUMATERA

UTARA 2. RM Like Toba (Samosir, Karo, Dairi, Simalungun, Humbahas, Tapanuli

Utara, Pakpak Barat)

Pariwisata

3. RM Nias (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunungsitoli)

3 BENGKULU 4. RM Janghiangbong (Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong) Pariwisata & Perikanan

Darat

5. RM KAUKUS SETARA KUAT (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kaur,

Lampung Barat, UKU Selatan)

Pertanian/perkebunan

4 KALIMANTAN

BARAT

6. RM Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas)

KAPET Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kab: Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Landak, Kapuas Hulu)

Pariwisata & perdagangan

didukung industri &

agrobisnis

7. RM Kapuas (Sanggau, Kapuas Hulu, Sekadau, Sintang, Melawi)

5 SULAWESI

SELATAN 8. RM Aksess (Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Selayar)

KAPET Pare-Pare (Kota Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang) Rumput laut dan jagung

6 SULAWESI

TENGAH 9. RM Naroso (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Kota Palu) KAPET Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi)

Peternakan (sapi) dan

Kakao

7 NUSA

TENGGARA 10.RM Jonjokbatur (Lombok: Timur, Barat, Utara, Tengah, Kota Mataram) Pariwisata didukung

Ekonomi Kreatif

BARAT 11. RM P. Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima)

KAPET Bima (Kab: Bima, Dompu, Kota Bima) Jagung dan Sapi

8 NUSA

TENGGARA 12. RM Kawasan NTT (Kupang, TTU, TTS, Ngada, Belu)

Kapet Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores) Sapi

TIMUR 13. RM Sumba (Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba)

9 PAPUA 14. RM TABI (Keerom, Sarmi, Jayapura)

Kapet Biak/Teluk Cendrawasih (Kab:Biak Numfor,Yapen,Waropen,Supiori, Nabire)

Kakao dan kelapa sawit

Daerah Tertinggal

Daerah Maju

RENAKSI RM

(Kawasan Pusat

Pertumbuhan)

Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal/ Perbatasan

Daerah Tertinggal/ Perbatasan

Sektor Pertanian, Perikanan:

Kebijakan distribusi sarana prasarana

produksi, teknologi pengolahan

Sektor PU/ Perhubungan:

Penyediaan infrastruktur jalan nasional

dan irigasi, pelabuhan, bandara

Sektor energi dan komunikasi:

kebijakan peningkatan jaringan listrik dan

telekomunikasi

Sektor hukum:

kebijakan branding produk unggulan/

HAKI

Sektor perdagangan: kebijakan Pasar

Nasional dan internasional/ekspor

Sektor perindustrian: kebijakan

penyediaan sarana dan prasarana

pengolahan, teknologi pengolahan

KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan

kabupaten, kebijakan perpajakan dan

pungutan, pengendalian dampak

lingkungan, kerjasama antar kabuapaten

KEBIJAKAN KABUPATEN

Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan

provinsi, kebijakan standar upah,

kerjasama antar provinsi

KEBIJAKAN PROVINSI

Pasar Domestik,

Nasional, Internasional

INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNTUK PPDT MELALUI RM

INTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN (MP3EI,

KEK, FTZ, KAPET, RM)

RM (2013) : 9 Prov, 14 RM

RM (2014) : 4 Prov, 4 RM)

RM BEUJADI RM LAKE TOBA

RM NIAS

RM JANGHIANGBONG

RM KAUKUS SETARA KUAT

RM SINGBEBAS

RM KAPUAS

RM PALAPAS

RM AKSESS

RM PAPUA

RM JONJOK BATUR

RM SUMBAWA

RM SUMBA

RM TIMOR

RM SUMBAR

RM SERAM

RM PAPUA BARAT

A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan keberlanjutan

komitmen K/L dan Daerah, baik dalam kerangka kebijakan & kerangka alokasi anggaran

yang berpihak pada daerah tertinggal. Utamanya fokus pada upaya peningkatan Laju

Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM di DTnuntuk

pencapaian sasaran PN 10 RPJMN 2010-2014.

B. SINERGI Pembangunan berbasis kewilayahan dalam Pengelolaan RM, KSCT dan Kapet

melalui Kerjasama Antar Daerah adalah PENTING karena:

1. RM fasilitasi KPDT dibentuk dengan memperhatikan situasi dan kondisi regional yang

ada serta berdasarkan keinginan (visi) para stakeholder regional, hal tersebut sejalan

era Otonomi Daerah dengan organisasi pengelola RM yang dibentuk berdasarkan

inisiatif daerah (bottom up).

2. Kapet atas fasilititasi Kementerian PU dan Kemenko Perekonomian sedang

melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET untuk menjamin percepatan

pembangunan dan optimalisasi pengembangan ekonomi di wilayah KAPET yang

secara spasial sebagian besar wilayah sekitarnya masih banyak daerah tertinggal.

3. Banyak lokasi Kapet berimpitan dengan lokasi RM, sehingga terdapat dua organisasi

pengelola wilayah (RM dan Kapet);

4. Perlu sinkronisasi kegiatan lembaga Kerjasama Antar Daerah (Regionalisasi/RM),

KSCT, Kapet, Biro KAD, dll, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pendanaan organisasi dalam mencapai tujuan PPDT. 24