Upload
daintypolii
View
575
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PENGINTEGERASIAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PNPM-MPd) KE DALAM SISTEM
PEMBANGUNAN DAERAH
Deivie H. Rondonuwu, S.PtTraining Consultant PNPM-MPdKecamatan Sonder Minahasa
3
PENYAMAAN PERSEPSI
SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN (Teoritik)
Tim Sanders, CSO, Yahoo
Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Tahapan Perencanaan:Penyusunan Rencana Penetapan Rencana
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi KinerjaPP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana PembangunanPP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional
7
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit
organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran,
fungsi dan kompetensi lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) Antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
PROSES PERENCANAAN
SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN (Fakta)
APA YANG TERJADI?Ini you punya
salah…you tidak koordinasi…
Ini masih kewenangan
saya…jadi you yg
koordinasi…
Wah…Koordinasi terus jadi “kambing
hitam”
Kalau ribut terus, kapan kita bisa maju?
DINAMISASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DESA/ANTAR DESA:KEPUTUSAN PARTISIPATIF
DESA/ANTAR DESA:KEPUTUSAN PARTISIPATIF
JARING ASMARAJARING ASMARA REGULASI / PROYEK
REGULASI / PROYEK
MUSRENBANGMUSRENBANGHEARINGHEARING
LEGISLASILEGISLASI
3
2
110
9
8
7
65
43a
Diskusi dan Kesepakaan KUA
Keputusan tentang PPAS
Penyusunan RKA-SKPD
Pembahasan Rancangan APBD
Penetapan Perda APBD
Penyusunan RKPD
Musrenbang Kab/ Kota
Forum SKPD
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
12
3
2
110
9
8
7
65
43a
Kepentingan Politis
UsulanTeknokratis
AspirasiWarga/Masyarakat
AspirasiWarga/Masyarakat
KepentinganPemenuhan Janji Politik
Kebutuhan Teknokratik/
Birokratik
PROSES PERENCANAAN
13
PROSES TEKNOKRATIS DAN PROSES POLITIKPROSES TEKNOKRATIS DAN PROSES POLITIKDALAM PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARANDALAM PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
RAPERDAAPBD
TimAnggaran Pemda
TimAnggaran Pemda
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
TITIKKRITIS 3
15
MASALAH DALAM PELAKANAAN MUSRENBANG REGULER
Masalah Umum:
1. Pelaksanaan Musrenbang banyak yang masih bersifat ad hoc/administratif sehingga Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif.
2. Program/kegiatan masih didominasi kepentingan pemerintah, elit politik dan sektor-sektor tertentu.
3. Masih kurangnya sinergi antar kegiatan dari pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota, banyak kegiatan yang menggunakan mekanisme perencanaan yg terpisah-pisah (misalnya PNPM dengan Kegiatan dari pemerintah propinsi dan kegiatan dari pemerintah kab/kota).
16
MASALAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG
Masalah Input: 1. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
(karena sosialisasi yang tidak memadai, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi, serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di”tua”kan)
2. Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat keputusan
3. Hasil Musrenbang pada tingkat pemerintahan di bawah kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang pada tingkat pemerintahan diatasnya
4. Peserta musrenbang yang tidak mewakili kepentingan masyarakat banyak , pada umumnya masih terbatas pada unsur pemerintah
5. Belum tersedia dokumen perencanaan jangka menengah (RPJM Desa/Kecamatan) sebagai acuan perencanaan
17
MASALAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG
Masalah Proses:
1. Isu-isu pembangunan yang dibahas hanya dalam batas ruang lingkup satu wilayah administratif tertentu (desa/kecamatan tertentu), belum bersifat lintas wilayah
2. Pada umumnya usulan kegiatan belum diakomodir dengan baik. Seharusnya melalui proses pematangan pada forum SKPD dengan mengundang unsur masyarakat/ pemerintah kecamatan yang berkaitan dengan SKPD tersebut
3. Masih lemahnya sistem informasi dan dokumentasi mengakibatkan kerumitan dan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kemampuan untuk menciptakan kualitas musyawarah dan analisa menyebabkan sulitnya menentukan permasalahan yang strategis dan berjangka menengah
18
MASALAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG
Masalah Output:
1. Output dari Musrenbang tingkat desa masih sangat minim dari perencanaan komprehensif, terbatas pada pengumpulan usulan desa (berupa usulan fisik), serta belum disusun berdasarkan prioritas pembangunan.
2. Masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shopping list” atau “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan utama untuk mengatasi masalah dan potensi lokal.
SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN (idealnya)
“SATU RENCANA UNTUK SEMUA”
Untuk mencegah konfrontasi Pemerintah “menyerah” pada desakan masyarakat dengan
mengabaikan kebijakan, bahkan yang menjamin kepentingan sah sekalipun. Jika
perimbangan kekuatan berubah, kesepakatan akan digugat
Kuadran Penyusunan kebijakan publik dalam perencanaan
pembangunan
Masy
ara
kat
Pemerintah
Lemah
Kuat
Lem
ah
Semua pihak tidak berani memperjuang-kan kepentingannya; cepat puas dengan manfaat
kecil pada kesempatan pertama. Tak ada motivasi kuat untuk mencari pemecahan
terbaik, kesepakatan cenderung kompromi yang tidak optimal
Pemerintah akan memaksakan kebijak-annya, masyarakat tidak akan menentang secara terbuka tetapi melawan secara diam-diam.
Pelaksanaan kesepakatan tidak sempurna, jika ada perubahan dalam perimbangan kekuatan,
kesepakatan akan digugat
Semua pihak “berjuang” demi kepenting-annya, tapi karena tidak dapat memaksa-kan
kehendak pada pihak lain, hanya dengan mencari pemecahan yg secara optimal
memenuhi kebutuhan semua pihak melalui perundingan yg “fair” kesepakatan yang lestari
dapat dicapai
Kuat
Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah Teknis Integrasi Program.
MUSRENBANGKabupaten
Forum SKPD
MUSRENBANGKecamatan
MUSRENBANGDesa
RPJMDes/Review
Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Musyawarah Antar Desa Prioritas
Musdes Perencanaan dan MKP
MMDD
Penggalian Gagasan
MAD Pendanaan
Pelaksanaan sesuai PTO PNPM-MP
Proses Perencanaan PNPM-MP
MusrenbangIntegrasi
• Good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan memperkuat Musrenbangdes & Musrenbang Kecamatan.
• Perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes.
• Terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan.
Teknokratis (SKPD)
Integrasi
Partisipatif (Masyarakat)
Politis (DPRD)
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT DIKAWAL MELALUI MEKANISME MUSRENBANG
• KESINAMBUNGAN MOBILISASI-PARTISIPASI• POLA/ATURAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT/PERENCANAAN PARTISIPATIF DIPASTIKAN AKAN ADA MELALUI KEKUASAAN ADMINISTRASI BIROKRASI
• PEMBIASAAN TINDAKAN MELAHIRKAN SISTEM SOSIAL
Evaluasi MAD Sosialisasi
Musdes SosialisasiPelatihan KPMD
Musrenbang Desa
Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RABVerifikasi Usulan
Desain dan RAB, Verifikasi Teknis SPP
Musrenbang KecamatanMAD Prioritas Usulan
Musdes Informasi Hasil Musrenbang
Kecamatan
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan pelaku
desa lainnya)
Musdes Serah Terima
LKPJ KadesMusdes Pertanggungjawaban
Musrenbang KabupatenHearing DPRD
Pemeliharaan
MAD Pendanaan
Musy. Desa Khusus Perempuan
Musdes Perencanaan
Pegas/ PKD
Musdes RPJM-Desa (penyusunan/review)
Penyampaian Aspirasi
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2010
HARMONISASI dan SINERGI PERENCANAAN PNPM MANDIRI UNTUK MEMPERKUAT PERENCANAN MUSRENBANG (strategi)
Aspirasi
Warga/Masyarakat
Kepentingan Pemenuhan
Janji Politik
Kebutuhan Teknokratik/
Birokratik
“IF I HAD ONE HOUR TO SAVE THE WORLD, I WOULD SPEND FIFTY-FIVE MINUTE DEFINING THE PROBLEM AND ONLY FIVE MINUTE FINDING THE SOLUTION”
(ALBERT EINSTEIN)
1. Sinergi antara kegiatan yang didanai dari PNPM dengan kegiatan APBD
2. Mekanisme Perencanaan PNPM Mandiri bisa memperkuat mekanisme Musrenbang
3. Peningkatan kapasitas aparat dalam proses perencanaan yang akuntabel
4. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran
5. Penghematan biaya dan waktu pada proses perencanaan
PENTINGNYA HARMONISASI PERENCANAAN PNPM DENGAN MUSRENBANG
31
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT DESA/ KELURAHAN
TINGKAT KECAMATANTINGKAT KABUPATEN/
KOTA
Perencanaan Partisipatif:Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakatDunia usaha dan pemerintah padaposisi yang setara
Perencanaan Partisipatif:Mensinergikan Perencanaan desa/kelurahan dengan rencana pembangunan kab/kota dengan melibatkan anggota legislatif
Forum SKPD:Sinkronisasi Rencana Kerja Masyarakat dengan Renja SKPD
Dokumen PerencanaanPembangunan Desa/
Kelurahan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Prioritas rencana pembangunan
DokumenRencana Kerja
PerangkatDaerah (RKPD)
Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kabupaten/
Kota
Dokumen Musrenbang
Desa/Kelurahan
Dokumen MusrenbangKecamatan
Dokumen Musrenbang
Kabupaten/Kota
Jaminan Konsistensi Usulan:Representasi masyarakat terlibatdalam Musrenbang desa/kelurahansebagai wakil masyarakat
Jaminan Konsistensi Usulan:Dipilih representasi dari masing-masing desa/kelurahan sebagai mitra dalam Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan sebagai delegasiDalam Musrenbang Kabupaten/Kota
Jaminan Konsistensi Usulan:Dalam forum SKPD dihadiri oleh Delegasi kecamatan dan dilibatkananggota legislatif
33
RPJM Daerah Provinsi
Renstra SKPD
Provinsi
RPJM Daerah Kab/
Kota
Renstra SKPD Kab/
Kota
Renstra Kecamatan
RPJM Desa/ Kelurahan
Rancangan RKP Desa / Kelurahan
Rancanagan RKPD Kab/
Kota
Rancangan Renja-SKPD
Kab/ Kota
Musrenbang Desa/
Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD Kab/ Kota
Musrenbang Kab/ Kota
Forum SKPD Provinsi
Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Rancangan SKPD Kab/
Kota
Rancangan Awal Renja -KL
Moneter – BIStatistik – BPSData Sektoral
Musrenbang Nasional
Musrenbang Provinsi
Paska Musrenbang
Provinsi
Paska Musrenbang
Kab/ Kota
Renja -SKPD Provinsi
Renja -SKPD Kab/ Kota
RKP Provinsi
Renja SKPD Provinsi
RKP Kab/ Kota
Renja SKPD Kab/ Kota
Renja Kecamatan
RKP Desa / Kelurahan
Proses Penyusunan
APBD Provinsi
Proses Penyusunan APBD Kab/
Kota
Pro
vin
siK
abu
pat
en /
Ko
taK
ecam
atan
Kel
ura
han
/ D
esa
Januari Februari Maret April Mei
Proses Penyusunan RKP dan RKPD (Januari – Mei) Provinsi - Desa
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyususunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKP Daerah
Rancangan Interm RKP
TAHAPAN MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH
Proses Penyusunan RKP dan RKPD (Januari – Mei)Kecamatan
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyususunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKP Daerah
RPJM Daerah
Kab/ Kota
Renstra SKPD Kab/
Kota
Renstra Kecamatan
RPJM Desa/
Kelurahan
Rancangan RKP Desa / Kelurahan
Rancangan RKPD Kab/
Kota
Rancangan Renja-SKPD
Kab/ Kota
Musrenbang Desa/
Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD Kab/ Kota
Musrenbang Kab/ Kota
Paska Musrenbang
Kab/ Kota
Renja -SKPD Kab/ Kota
RKP Kab/ Kota
Renja SKPD Kab/ Kota
Renja Kecamatan
RKP Desa / Kelurahan
Proses Penyusunan APBD Kab/
KotaKab
up
aten
/ K
ota
Kec
amat
anK
elu
rah
an /
Des
a
Januari Februari Maret April Mei
Du
sun
Pra Musrenbang Desa/ FGD
Forum Rekonsiliasi
Warga
34
FOKUS PROSES MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH
1. Perbedaan alokasi waktu dan jadwal penyelenggaraan perencanaan antara program-program pemberdayaan dalam PNPM dan Musrenbang.
2. Proses yang fleksibel dalam musyawarah perencanaan program pemberdayaan dalam PNPM, sedangkan dalam Musrenbang jadwal yang diberikan sangat ketat.
3. Proses Perencanaan, Pendanaan dan Pelaksanaan pada Progam pemberdayaan dalam PNPM Mandiri langsung dapat dilaksanakan dan dibiayai pada siklus perencanaan yang sama. Pada Musrenbang, perencanaan tahun berjalan merupakan rancangan kegiatan untuk didanai pada tahun berikutnya.
PERMASALAHAN HARMONISASI PERENCANAAN PNPM
DENGAN MUSRENBANG
35
1. Penyatuan perencanaan PNPM Mandiri dengan Musrenbang (perencanaan bersama)
2. Kerjasama dalam pemanfaatan hasil musyawarah perencanaan
3. Kerjasama antar pelaku (dalam pelaksanaan pendampingan dan bantuan teknis)
4. Kerjasama pendanaan
PENDEKATAN HARMONISASI PERENCANAAN PNPM DENGAN MUSRENBANG
36
1. Dalam SEB Musrenbang mengamanatkan perlunya keterlibatan DPRD dalam setiap proses Musrenbangda, mulai dari tingkat kecamatan, forum SKPD, Musrenbangda, hingga Pasca-Musrenbangda;
2. Peran DPRD dalam Musrenbangda dimaksudkan untuk memberikan informasi berbagai kebijakan pembangunan daerah sekaligus melakukan harmonisasi hasil jaring asmara secara langsung;
3. Musrenbang dapat dijadikan media bagi DPRD untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara Kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah melalui RAPBD.
4. Musrenbang juga dapat dijadikan media bagi DPRD untuk mendeteksi kebutuhan penyusunan kerangka regulasi khususnya bagi perbaikan pelayanan publik
PERAN STRATEGIS DPRD DALAM MUSRENBANG
37
MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM
38
3Rencana Program
Desa/Kel:
2Rencana Program
Masyarakat:
1Identifikasi Masalah,
Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
5Rencana Program Kota/Kabupaten:
4Rencana Program
Kecamatan :
Integrasi dari: Program Swadaya Murni (skala kecil) Program Swadaya + Program
Khusus Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan (skala menengah, lingkup desa/kel)
Program Swadaya + Pemda, swasta dll (skala besar atau minimal skala lintas desa/kel)
Integrasi dari: Rencana Masyarakat Rencana Pemerintah
Desa/Kel Rencana Kelompok
Peduli (Swasta, LSM, dll) tingkat desa/kel
Integrasi dari: Rencana Masyarakat
lintas desa. Rencana Pemerintah Kec. Rencana Kelompok Peduli
(Swasta, LSM, dll) Jaring Asmara (Legislatif)
Integrasi dari: Rencana Masyarakat lintas
kec. Rencana Pemerintah kota/
kabupaten Rencana Kelompok Peduli
(Swasta, LSM, dll) tkt kota/kab
Rencana Legislatif
Revi
ew
Berk
ala
HARMONISASI PERENCANAAN ANTAR PNPM MANDIRI
DENGAN MUSRENBANG
Perencanaan PNPMPISEW
Perencanaan PNPM Perdesaan (PPK)
Perencanaan PNPM Perkotaan (P2KP)
Perencanaan PNPM Infrastruktur
Perencanaan PNPM Daerah Tertinggal (P2DTK)
Perencanaan Program Pemberdayaan lain…
Perencanaan RegulerMUSRENBANG
RKPD
39
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt DesNopOktSep
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan perencanaan partisipatif
MusyProp
MusyKab
MusyKec
MusyDesa
Pelaksanaan Musrenbang
Dokumen Hasil Musyawarah
Program PNPM
Dokumen Musrenbang
Perencanaan bersama
(PNPM dan Reguler)
Perencanaan Bersama antar
PNPM atau Pemanfaatan Hasil
Perencanaan Program
1. Perencanaan PNPM
sebagai proses Pra Musrenbang (Input untuk Musrenbang
)
2. Hasil Musren-
bang menjadi
input untuk PNPM
Perencanaan Reguler)
PROSES HARMONISASI PERENCANAAN
40
1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan harmonisasi program di tingkat kabupaten/kecamatan.
2. Memberikan dukungan koordinasi antar pelaku program guna mendukung pelaksanaan harmonisasi PNPM baik secara berkala maupun insidental.
3. Bersama Fasilitor/Konsultan melakukan monitoring dan supervisi bersama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan harmonisasi PNPM.
4. Menyusun dan merumuskan kebijakan yang diperlukan di tingkat kabupaten/kecamaan sesuai dengan kondisi lokal untuk mengoptimakan manfaat untuk masyarakat penerima PNPM.
41
PERAN PEMDA DALAM HARMONISASI PNPM DENGAN MUSRENBANG
41
1. Menginformasikan kepada masyarakat tentang harmonisasi program, maksud, tujuan dan manfaat yang diharapkan.
2. Memfasilitasi proses harmonisasi PNPM sesuai dengan prinsip, mekanisme dan ketentuan yang telah disepakati secara proporsional.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi di antara pelaku PNPM Mandiri.
4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara Musrenbang di berbagai tingkatan.
5. Memfasilitasi harmonisasi usulan PNPM dengan Musrenbang Reguler atau di antara PNPM Mandiri.
6. Memantau proses harmonisasi PNPM dengan Musrenbang Reguler atau di antara PNPM Mandiri dan memantau sejauh mana hasil harmonisasi ditindak- lanjuti.
7. Melaporkan status dan perkembangan pelaksanaan harmonisasi secara vertikal pada jenjang programnya (PNPM).
42
PERAN FASILITATOR/KONSULTAN DALAM HARMONISASI PNPM DENGAN MUSRENBANG
42
Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa.
Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangkan menengah desa yang bersifat komprehensif.
Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat.
Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJM desa sebagai bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi.
Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis mensyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri.
RUMUSAN TINDAKAN DALAM RANGKA RUMUSAN TINDAKAN DALAM RANGKA INTEGRASI DIMAKSUD MELIPUTI:INTEGRASI DIMAKSUD MELIPUTI:
• Telah disusun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
• Finalisasi Panduan Teknis Integrasi • Pelatihan Faskab Integrasi • Pelatihan penyegaran konsultan/fasilitator tahap pertama: 1):
melatihkan pendekatan “Pemikiran Kritis” yaitu pelaku program maupun berpikir kritis dalam menemukan masalah yang kontekstual, merumuskan pemecahan masalah, merumuskan tindakan-tindakan operasional sesuai tujuan normatif program. 2) memperkuat konsultan/fasilitator mendampingi Integrasi Horisontal
• Diharapkan mulai Juli 2010 diseluruh desa-desa di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan sudah berlangsung penyusunan RPJMDesa, dan pada Oktober 2010 sudah berlangsung penyusunan RKP Desa.
• Dalam rangka penyusunan RPJMDesa secara khusus disediakan tambahan dana DOK untuk dana stimulan/subdisi penyusunan RPJMDesa. Saat ini tengah dipersiapkan revisi DIPA PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010.
• Pembiasaan Pendekatan “Pemikiran Kritis” melalui OJT/IST sebelum Penyegaran kedua
• Penyegaran Kedua difokuskan untuk memperkuat konsultan/fasilitator mendampingi Integrasi Vertikal yang akan diimplementasikan 2011-2014
Terlalu Banyak Orang Suka Menghabiskan Waktu untuk Menyempurnakan Sesuatu
Sebelum Benar-Benar Bertindak.
Lakukanlah !!!
dan Sempurnakan Sembari Berjalan
Mari Berbuat bersama , Berperan setara, menyusun Satu rencana untuk semua
Terima kasih………Terima kasih………