Upload
bagus-cahyo-jaya-pratama
View
1.183
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Maret 2014
Latar Belakang
Keuangan Inklusif
Pengembangan UMKM
2
3
Akses Keuangan dan UMKM dalam Destination Statement Bank Indonesia
VISI BI
MISI BI
10 Sasaran Konkrit BI 2018:1. Terkendalinya inflasi sesuai dengan target yang
ditetapkan2. Terkendalinya nilai tukar yang stabil sesuai
dengan keseimbangan internal dan eksternal3. Terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan
efisien4. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan guna
mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
5. Terwujudnya sistem keuangan yang semakin inklusif
6. Terpeliharanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional
7. Terjaganya kesinambungan keuangan BI8. Terwujudnya kapabilitas internal yang kuat9. Terakumulasinya dukungan SDM yang
kompeten10.Terpeliharanya persepsi positif BI
Sasaran Utama BISU #2 Menetapkan arah dan mewujudkan strategi jangka
menengah-panjang fungsi moneter, SSK, dan sistem pembayaran yang integratif dan berorientasi ke depan
Sasaran Strategis BISS #5 Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien,
dan sinergis
Indikator Kinerja Utama DPAU a. Pengembangan sektor riil melalui pengembangan klaster
ketahanan pangan termasuk volatile foodsb. Peningkatan jumlah wirausaha baru yang difasilitasi BIc. Pertumbuhan kredit UMKM (2014)d. Share kredit produktif UKM terhadap total kredite. Jumlah rekening TabunganKu dan basic saving account
4
Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Sebelum 1999
Developmental Role 1999 - 2013
Promotional Role2014 -
Bank Indonesia baru
Background :• Pasar keuangan belum
berkembang.• Target pembangunan
sektor penting perlu dukungan pendanaan.
• Instrumen kebijakan moneter langsung mempengaruhi likuiditas perekonomian.
Legal basis:UU No. 13/1968
Background :• Perkembangan pasar
keuangan.• Instrumen kebijakan
moneter tidak langsung.
Legal basis:UU No. 23/1999 sbgm terakhir diubah dg UU No.3/2004
Background :Bank Indonesia baru pasca OJK.
Penajaman framework pengembangan UMKM dan akses keuangan: Membantu menjaga inflasi dari sisi supply, & mendukung pertumbuhan ekonomi yg inklusif.
Legal basis:UU No. 23/1999 sbgm terakhir diubah dg UU No.3/2004
Instrumen :• Penyediaan KLBI,• Ketentuan kuota KUK• Kebijakan kredit sektoral• Bantuan teknis
Instrumen :• Bantuan teknis• Pengaturan • Kemitraan strategis
Instrumen :• Bantuan teknis• Pengaturan • Kemitraan strategis
5
High income OECD & non-OECD
92%
Central Asia & Eastern Europe
50%East Asia & Pacific
42%South Asia
22%
Middle East & North Africa
42%
Sub-Saharan Africa
12%Latin America & Caribbean
40%Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011
Indonesia 19.6%Malaysia 66.7%Philippines 26.5%Thailand 77.7%Vietnam 21.4%India 35.2%China 63.8%Russia 48.2%Brazil 55.9%
INDONESIA
20%
Hanya 20% orang dewasa di Indonesia yg memiliki rekening di Lembaga Keuangan Formal (World Bank – 2011)
Latar Belakang Keuangan Inklusif
Terdapat 48% rumah tangga yg memiliki tabungan di Bank, LKNB & Non Lembaga Keuangan (Survey Neraca Rumah Tangga BI - 2011)
7
20%
Saver’s Financial Inclusion Borrower’s Financial Inclusion
> 68% masyarakat menabung
> 48% hny menabung di bank > 17% pembiayaan dari bank> 40% tidak bisa meminjam
> 36% meminjam dari informalsumber: Survei Neraca Rumah Tangga BI - 2011
sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index - 2011
35,31%
Latar Belakang Keuangan Inklusif
8
Masih banyak wilayah di Indonesia yang masih underbanked.
Sumber: SEKDA-Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2011, diolah.
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa di wilayah Jawa dan Bali, 1 kantor bank melayani area seluas 1 – 10km2, sementara di wilayah Indonesia Timur 1 kantor bank melayani lebih dari 1000 km2.
Rasio luas wilayah provinsi dengan jumlah kantor bank di wilayah tersebut
Ras
io lu
as w
ilaya
h de
ngan
ju
mla
h ka
ntro
r ba
nkLatar Belakang Keuangan Inklusif
9
Demand (Masyarakat)
Supply (Penyedia Jasa Keuangan)
• Pendapatan yang rendah• Jarak yang jauh ke lokasi kantor bank
terdekat• Mahalnya biaya administrasi dan
transaksi untuk volume yang kecil• Informasi produk bank yang masih
terbatas• Tingkat pengetahuan keuangan yang
rendah• Produk yang kurang sesuai
(tabungan murah, kredit harian)• Psikologi, image dan budaya• Antrian yang panjang
• Pendirian cabang bank sangat mahal• Persyaratan yang ditetapkan oleh
regulator• Persyaratan yang ditetapkan oleh
bank• Proses yang kompleks• Formalitas tinggi• Prefer nasabah non-grass root
Hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004) : 1. Hambatan harga (price barriers); 2. Hambatan informasi (information barrier); dan 3. Hambatan desain produk dan jasa (product and service design barriers).4. Hambatan channel
Latar Belakang Keuangan Inklusif
10
1. Ekonomi biaya mahal2. Memperbesar inequality3. Sasaran eksploitasi oleh non formal4. Memperlamban pertumbuhan
perekonomian5. Rigiditas gap kemiskinan6. Eskalasi krisis7. Social problem
Dampak Keuangan Eksklusif
11
“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif,
dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan
martabatnya.“ (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2012)
Keuangan Inklusif
12
1. Mempercepat akses masyarakat ke layanan keuangan.
2. Menyediakan sarana keuangan yang murah, mudah dan aman
3. Menyediakan produk dan jasa yg sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Mengurangi ekploitasi masyarakat oleh sektor non formal
5. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas keuangan masyarakat.
Tujuan Keuangan Inklusif
13
• Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui penciptaan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
Visi
• Memberikan support pada konsumsi penduduk miskin.• Pemberdayaan Masyarakat Miskin.• Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat miskin. • Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar
pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.• Menyediakan jasa dan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat. • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan layanan jasa
keuangan. • Meningkatkan akses masyarakat akan layanan jasa keuangan.• Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga
keuangan non-bank. • Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas
cakupan layanan jasa keuangan.
Misi
Strategi Nasional Keuangan Inklusif
14
• TabunganKu• Layanan
Keuangan Digital
• Pembiayaan Start-Up
TujuanUtama
Fasilitas Intermediasi &
Distribusi
Kebijakan / Peraturan
Pendukung
Pemetaan Informasi Keuangan
Fasilitas Keuangan
Publik
Perlindungan Konsumen
Edukasi Keuangan
Pilar Keuangan Inklusif
Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
• Mediasi Perbankan
• Transparansi Produk
• Multilicensing• Kebijakan
Layanan Keuangan Digital
• Kebijakan kredit UMKM
• Edukasi :
Pelajar
TKI
Masyarakat lain (Petani , Nelayan, Daerah Perbatasan)
• Kampanye Bersama
• Financial Identity Number (FIN)
• Informasi harga komoditi melalui Website & HP
• PKH • Jamkesmas• BLT• Bansos• BLSM
Strategi/ Program
Program
Strategi Nasional Keuangan Inklusif
15
Edukasi Keuangan
Sasarana. Pelajar (SD, SMP, SMA/setingkat,
Univ.)b. Kelompok Masyarakat Tertentu (TKI,
nelayan, petani, buruh, Masyarakat di Kawasan perbatasan.)
Tujuan
Tahun 2013
Pelaksanaan & pengembangan edukasi keuangan kepada masyarakat : pelajar SD, SMP, SMA sederajat, mahasiswa, kelompok usaha, Petani, Nelayan, TKI, Buruh dan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pelaksanaan edukasi keuangan kepada agen terkait implementasi Digital Financial Services
Rencana 2014
Integrasi kurikulum 156 sekolah. Pilot project di 7 Ibukota Prov. MoU dengan Kanwil Kemenag Jabar. Penyempurnaan bahan ajar. Pelaksanaan ToT. Integrasi kurikulum nasional 2013 (SMA). Penjajakan integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum dasar
(SD dan SMP). Penjajakan edukasi keuangan kepada Masyarakat tertentu
(Petani). Penyusunan Materi Edukasi Keuangan kepada masyarakat
tertentu. Pelatihan TKI. Edukasi keuangan kepada masyarakat daerah perbatasan.
Jangka Waktu: Multiyears s.d. 2018
Monitoring Per Semester
• Secara umum Meningkatkan pengetahuan keuangan.
• Secara khusus (a) Bagi pelajar: materi edukasi keuangan masuk kurikulum nasional; (b) Bagi TKI: materi edukasi keu masuk ke dlm materi pelatihan kesiapan TKI
16
TabunganKu
Kampanye Gerakan Indonesia
Menabung
TabunganKuTabungan untuk perorangan warga Indonesia dgn persyaratan mudah & ringan yg diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TujuanMemperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, melalui penyediaan tabungan murah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung
Tahun 2013• Penyempurnaan fitur TabunganKu• Monitoring program oleh KPwBI-DN.• Penyaluran bantuan pemerintah melalui TabunganKu
Pelaksanaan, pengembangan & evaluasi kegiatan TabunganKu dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan TabunganKu
Rencana 2014
Jangka Waktu: Multiyears s.d. 2018
Monitoring Per Semester
Sasaran:Masyarakat Umum dan Pelajar
17
Belum ada produk tabungan yang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat merasa bahwa prosedur untuk membuka rekening tabungan masih sulit
Persyaratan yang diminta masih banyak
Adanya tambahan biaya administrasi.
Fitur produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diberi nama “TabunganKu”. Pada bulan Februari 2010, produk TabunganKu diperkenalkan dan diresmikan oleh Presiden RI dan Gubernur Bank Indonesia bersamaan dengan pencanangan Gerakan Indonesia Menabung (GIM).
Latar Belakang Produk TabunganKu
18
TabunganKu
• TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ini Kelebihannya
MenguntungkanTanpa biaya administrasi bulanan
MudahHanya dengan setoran awal Rp20.000,- dan minimum setoran selanjutnya Rp10.000,-
NyamanPembukaan rekening, transaksi penarikan tunai dan pemindahan bukuan melalui counter dapat dilakukan di seluruh jaringan bank penerbit yang sama.
Produk TabunganKu
19
“the provision of some mix of financial and payment services that are delivered and managed using mobile or Web technologies and a
network of agents ”
DFS dalam kerangka Financial Inclusion ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan underbanked, melibatkan pelaku baik dari sektor keuangan dan non sektor keuangan.
Media dan Perantara Pro Cons
• Telepon genggam• Kartu
• Aman, mudah, cepat, murah, dimana-mana• Aman, mudah, cepat, murah, terbatas
• Blind spot• Butuh alat transaksi
Agen Tersedia dimana-mana, informal, mudah, murah
Butuh sistem dan supervisi
EDC/tablet PC/PC Aman, mudah, cepat Biaya
ProdukE-money Dilindungi
Layanan Keuangan Digital
20
Agen Individu Memiliki Usaha Badan HukumJam kerja operasional tidak terbatas Jam kerja operasional terbatas
Informal dan fleksibel Lebih formal dan kurang fleksibel
Level engagement tinggi Level engagement tidak tinggi
Tidak ada turn over karyawan Turn over karyawan
Benefit dimiliki langsung Benefit lebih dimiliki pemilik
Level commitment lebih tinggi Level commitment sesuai kontrak
Risiko lebih tinggi dari badan hukum Risiko lebih rendah dari agen individu
Kemampuan terbatas Kemampuan lebih besar
Perbedaan Agen Individu & Badan Hukum79.075 kelurahan
• Agen : adalah pihak ketiga yang bertindak dan atas nama penyelenggara, menyediakan layanan jasa keuangan/sistem pembayaran bersifat terbatas (nominal, jenis layanan, dll).
• Agen harus dipercaya oleh komunitas sehingga harus memiliki integritas, kemampuan dan reputasi
• Memanfaatkan kearifan lokal, budaya setempat
Agen
21
E-Money
Register No. HP
Nasabah dg KYC Sederhana
Data
Agent Network Management/
Distributor
1
2
4
Akun e-money agen
Rekening e-money nasabah
Debit/kredit
platform
Data
1
3
Akun e-money tujuan
Rekening e-money nasabah
debit
kredit
platform
Mobile Account Transaction
Over the Counter Transaction
2
buka akun, setor, & tarik
Transfer, pembayaran, pembelian, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat
3
I
II
USSD & Notifikasi2 otentifikasi 5
5
2 authentification Real time Notifikasi
Debit/kredit
Mekanisme Transaksi LKD
22
1. Masih banyak masyarakat unbanked, potensinya besar.
2. Market sudah melakukan Digital Financial Services kepada masyarakat, terutama untuk sarana pembayaran.
3. Masyarakat semakin mobile oriented , terbukti cukup tingginya kepemilikan telepon genggam (lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia).
4. Penggunaan teknologi (telepon genggam, internet, broadband) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (di emerging market menyumbang 1,4%).
5. Survey di 3 negara, transaksi di Agen lebih aman di banding KC & ATM (Bankable Frontier Associates, 2010)
6. Program edukasi keuangan juga terus berjalan. (pelajar/Mahasiswa, TKI, nelayan, Petani).
7. Financial Safety Net Indonesia sudah ada (Crisis Mgt Protocol, Makroprudensial, Fungsi Mikroprudensial, Fungsi Perlindungan Nasabah).
8. Indonesia termasuk negara dengan kategori high readiness dengan penerapan digital financial services/MFS/branchless banking
Kesiapan Indonesia terkait LKD
23
Kementerian dan Program Keuangan Inklusif
24
No. Organisasi
InternasionalTahun Partisipasi Peran BI
1.
2010 • Co-chair Standard Setting Bodies Sub-Group of the Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)
• Laporan monitoring & masukan perkembangan Financial Inclusion di Indonesia (berkala)
2. 2010
• Knowledge and experience sharing • SMEs working group• Host APEC 2013- Workshop on Financial Inclusion
3. 2011 • Leadership in Financial Inclusion Inisiative
• SMEs working group
4. 2011 BI ikut dalam program Indonesia Financial Sector Strengthening Trust Fund (IFSS TF) dan Financial Inclusion Support Framework (FISF) WorldBank
5. 2011 BI sebagai advisory board OECD/INFE (International Network on Financial Education)
6. 2010 • BI sebagai anggota Steering Committee (2013-2015)• Ikut serta dalam komitmen Maya Declaration• Co-chair SMEs working group• Anggota Financial Inclusion Data dan Mobile Financial
Services working group.
Bank Indonesia dalam Fora Internasional
25
27
Mendukung Ketahanan Pangan dan Penciptaan Pusat Perekonomian Baru di Daerah
Sasaran akhir Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil serta Pengendalian InflasiSasaran jk pendek / menengah
StrategiPeningkatan
Kapasitas UMKM
Peningkatan Akses
Keuangan
Minimalisir Kesenjangan
Informasi
Peningkatan Koordinasi &
Kerjasama dengan Stakeholder
Program
Produk- MoU dengan
Pemerintah- Fora
Internasional
Metode Penelitian Pelatihan Penyediaan Informasi Fasilitasi
- Penelitian KPJU, Lending Model, Pola Pengembangan Klaster
- Data base UMKM nasional maupun ekspor
- Data kredit UMKM- Aplikasi SPKUI
- Gerakan Pencatatan Transaksi Keuangan UMKM
- Pemeringkatan Kredit untuk UMKM
- PPKD- Asuransi Pertanian / Ternak
Sapi- Sertipikasi Tanah- Sistem Resi Gudang- Kredit Program
- Klaster padi, sapi, ikan, kopi dll
- Wirausaha di sektor agribisnis dan ekspor
- Peningkatan elijibilitas keuangan UMKM
- Penguatan Infrastruktur Keuangan
- Fasilitasi Program Pemerintah yang Memberikan Nilai Tambah
- Penyediaan Kajian
- Diseminasi Informasi
- Pengembangan Microsite UMKM
- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Internasional
- Klaster- Wirausaha
FRAMEWORK PENGEMBANGAN UMKM DI BANK INDONESIA
Definisi UMKMUU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
USAHABESAR
USAHAMENENGAH
USAHAKECIL
USAHAMIKRO
• Kekayaan Bersih/th > Rp10 M, atau
• Hasil Penjualan > Rp50 M
• Kekayaan Bersih/th > Rp500 juta s.d. Rp10 M, atau
• Hasil Penjualan > Rp2,5 M s.d. Rp50 M
• Kekayaan Bersih/th > Rp50 juta s.d. Rp500 juta, atau
• Hasil Penjualan > Rp300 juta s.d. Rp2,5 M
• Kekayaan Bersih/th < Rp50 juta, atau
• Hasil Penjualan < Rp300 juta
28
UMKM berperan penting pada ekonomi Indonesia:
Jumlah unit usaha UMKM 56,5 juta, 99,9% dari total pelaku usaha.
UMKM menyerap 97,2% total tenaga kerja 107,7 juta.
UMKM memberi porsi sekitar 59,1% dari total GDP.
Sumber: BPS, Kemenkop UKM2011 2012
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Sumbangan UMKM thd PDB (harga berlaku)
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
57.9%59.1%
Profil UMKM Indonesia
2011 20120%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Penyerapan tenaga kerja
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
97.24% 97.16%
Pangsa ekspor non migas UMKM sebesar 14,06%.
Pangsa Investasi UMKM sebesar 54,77%.
29
Perkembangan Kredit UMKM Baki debet kredit UMKM Bank
Umum pada November 2013 mencapai Rp595,4 Triliun.
Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit bank umum pada November 2013 sebesar 19,4%
Jumlah Nasabah (dengan pendekatan rekening kredit) UMKM sebesar 8,1 juta rekening yang terdiri dari 81,1% nasabah usaha mikro, 14,7% nasabah usaha kecil, dan 4,2% nasabah usaha menengah.
NPL kredit UMKM pada November 2013 (3,47%). Namun demikian, kredit kepada UMKM masih lebih tinggi dibandingkan NPL kredit perbankan (1,8%).
Pertumbuhan kredit UMKM pada bulan November adalah sebesar 15,3% (yoy), masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 22,1% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar masih disalurkan di sektor perdagangan (53,3%), yang didominasi penerima kredit dari skala usaha menengah.
Menurut wilayah, penyaluran kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 56,8% diikuti dengan pulau Sumatera (20,8%) dan pulau Kalimantan serta Sulawesi (masing-masing 7,4%).
Dilihat dari jenis penggunaan, kredit modal kerja mempunyai pangsa terbesar yaitu sebesar 33,2% dan dan kredit investasi sebesar 9,8%
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
80.6%
19.4%
15.3%
22.1%
Kredit UMKM Kredit Non UMKM Growth Kredit UMKM (Rhs)Growth Kredit Perbankan (Rhs)
30
• Salah satu hambatan utama dalam akses pembiayaan adalah penjaminan kredit
Hasil Survei BI Th 2010Responden : 146 institusi/dinas di 9 provinsi
Sensus Ekonomi Nasional (BPS, 2006)
• Permodalan dan pemasaran menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Kurangnya permodalan menghambat ekspansi UMK (50,17%).
Permasalahan Yang Dihadapi UMKM
31
UMKM
Kesenjangan antara UMKM dan Bank
Banyak yg membutuhkan pembiayaan, jumlah kebutuhan relatif
kecil
Dokumen (cth. identitas, NPWP, agunan) legal formal terbatas
Umumnya tidak memiliki pencatatan/lap keu memadai
Membutuhkan akses informasi & produk bank yg sesuai karakteristik
usaha
Perbankan
Biaya transaksi vs profit
Kebutuhan thd dokumen legal formal
Kebutuhan akan informasi keuangan UMKM
Produk perbankan sesuai kebutuhan UMKM
Faktor psikologisJangkauan pelayanan dan perlunya
jaringan/dukungan teknologi
Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia
Pembiayaan UMKMKapasitas & elijibilitas
32
Koordinasi dan kerjasama antara BI dg kementerian/lembaga
Daftar Produk Unggulan Daerah
Pola Pembiayaan
(Lending Model)
KlasterPelatihan/
Pendampingan/Promosi
Bank & Lemb.
Pembiayaan UMKM
UMKM
BDSP
Pengaturan Kebijakan
Database Profil UMKM
Wirausaha Baru
Pelatihan
PPKDCredit rating untuk UMKM
Sertipikasi tanah
Asuransi ternak
Program pengembangan UMKM
33
Beberapa Program Kerja Pengembangan UMKM
Ketentuan
Program pemberdayaan UMKM
Kemitraan dalam rangka mendukung program Pemerintah
Penelitian
Pengembangan infrastruktur pendukung
34
Ketentuan PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Des 2012 sebagai acuan BI dalam pengembangan UMKM serta monitoring pencapaian kredit UMKM oleh perbankan minimum 20%.
• Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.• Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung
berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan, dengan pemenuhan secara bertahap yaitu:
Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan UMKM kepada bank, lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa dan UMKM.
Bantuan Teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan/atau fasilitasi.
TAHUN PANGSA KREDIT UMKM THD TOTAL KREDIT Tahun 2013 dan 2014 Sesuai kemampuan Bank
Tahun 2015 paling rendah 5%Tahun 2016 paling rendah 10%Tahun 2017 paling rendah 15%
Tahun 2018, dst paling rendah 20%
35
Penelitian
Hasil penelitian sebagai acuan dalam rencana pengembangan UMKM ke depan serta untuk pemberian rekomendasi kepada stakeholders. Penelitian yang reguler dilakukan adalah: •
Bertujuan mengidentifikasi KPJU unggulan di daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, daya saing dan inflasi daerah. Penelitian KPJU telah dilaksanakan di semua Provinsi. Up-dating dilakukan setiap 5 tahun oleh KPwDN terkait.
• Bertujuan memberikan informasi mengenai pola pembiayaan komoditas/produk/jasa usaha potensial yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha dan oleh bank dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait bidang usaha komoditas tersebut.
Hasil penelitian yang telah dilakukan juga diunggah dalam website Info UMKM untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan.
Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Model pembiayaan (lending model) skala mikro dan kecil
36
Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan infrastruktur pendukung pemberian kredit UMKM yang dapat mengatasi hambatan akses UMKM kepada pembiayaan
• Tengah dikembangkan dengan tujuan mengurangi asymmetric information antara bank dengan UMKM dan membantu bank dalam memutuskan pembiayaan kepada UMKM melalui penyediaan informasi mengenai creditworthiness individu UMKM.
• PPKD didirikan untuk meningkatkan bankability UMKM dan sebagai alternatif substitusi keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM dalam memperoleh kredit dari bank
Pengembangan credit rating untuk UMKM
Mendukung Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
37
Program Pemberdayaan UMKMProgram pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan bankabilitas UMKM. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah : •
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bank dan UMKM serta lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada pembiayaan.
• DaMeningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan interaksi dan kerja sama diantara pelaku usaha dalam klaster agar menghasilkan manfaat dan efisiensi yang lebih tinggi. Sasaran akhir kegiatan adalah pengendalian inflasi dari sisi supply dan peningkatan kapasitas ekonomi.
•
Sertipikasi hak atas tanah UMK digunakan sbg agunan tambahan, sedangkan asuransi ternak untuk mitigasi risiko kredit bank karena kehilangan dan kematian ternak sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak. Program ini diintegrasikan dengan program pemberdayaan lainnya dalam rangka meningkatkan elijibilitas dan akses UMK kepada sumber-sumber pembiayaan.
Pelatihan dan Edukasi
Pengembangan klaster
Pemanfaatan sertipikat tanah dan asuransi ternak secara terintegrasi untuk akses pembiayaan UMK
38
Program KemitraanProgram kemitraan dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah, khususnya terkait penyediaan kredit program.
KREDIT PROGRAM SUBSIDI BUNGA
•Pendanaan berasal dari Bank Pelaksana yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat bunga pasar, namun sebagian menjadi beban pemerintah dalam bentuk subsidi bunga.
•Jenis-jenis kredit program dengan skema ini yaitu: KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS
KREDIT PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH
•Penyediaan kredit/pembiayaan bersumber dari dana perbankan dengan penjaminan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin. •Jenis kredit program dengan skema ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Perbankan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi yang didukung dengan subsidi bunga dari pemerintah.
KPEN-RP adalah kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah kepada petani.
KUPS adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang didukung dengan subsidi bunga oleh Pemerintah.
39