KEBIJAKAN PEMERINTAH ORBA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

KEBIJAKAN NKK/BKK

LATAR BELAKANG

Munculnya Peristiwa Malari tahun 1974, aksi ini munculkarena kekecewaan mahasiswa terhadap konsep ekonomiyang dijalankan Soeharto.

Gerakan mahasiswa berikutnya yaitu pada tahun 1978,kekecewaan terhadap praktek politik Orba yang semakinjauh dari nilai-nilai demokrasi. Terjadinya kecurangan yangdilakukan pemerintah Orba dalam proses pemilu menjadipemicu mahasiswa berani mengkampanyekan penolakanterhadap Soeharto yang ingin kembali mencalonkandirinya menjadi Presiden.

Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya darimahasiswa, maka pemerintah mengeluarkankebijakan dalam bidang Pendidikan yaituNormalisasi Kehidupan Kampus berdasarkanSK No. 0156/U/1978 dan Badan KoordinasiKemahasiswaan berdasarkan SK RI No.037/U/1979. Keduanya dikeluarkan olehMenteri P & K, Daoed Yosoef.

Inti dari dua kebijakan ini adalah untukmembatasi kegiatan aktifitas politikmahasiswa. Di mana mereka hanya cukupmemahami politik dalam arti teori bukanpraktek.

Kebijaksanaan NKK/BKK kemudian lebihdiperketat lagi pada saat Mendikbud dijabat olehNugroho Notosusanto, pemerintahmemberlakukan transpolitisasi yaitu ketikamahasiswa ingin berpolitik, harus disalurkanmelalui organisasi politik resmi macam Senat,BEM, UKM dll, diluar itu dianggap ilegal. Dalamkurun waktu ini juga diberlakukan Sistem KreditSemester (SKS), sehingga aktivitas mahasiswadipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah danmeraih IP yang tinggi.

KEBIJAKAN P4 (PEDOMAN PENGAMALAN

DAN PENGHAYATAN PANCASILA)

LATAR BELAKANG

Keinginan Soeharto menerapkan Pancasiladalam kehidupan sehari-hari, dengan alasanmencegah munculnya permasalahan yangmenyudutkan Pancasila karena tidak adausaha serius yang dilakukan pihak pemimpinNegara sebelumnya untuk menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai kenyataan dalamkehidupan bangsa (Santosa, 2004: 98)

Pancasila adalah prinsip “kekeluargaan“.P4 bertujuan membentuk pemahaman yangsama mengenai demokrasi Pancasila sehinggadengan pemahaman yang sama diharapkanpersatuan dan kesatuan nasional akanterbentuk dan terpelihara. Melalui penegasantersebut maka opini rakyat akan mengarahpada dukungan yang kuat terhadap pemerintahOrde Baru.

Pada tahun 1978 pemerintah Orde Barumenyusun penafsiran Pancasila menjadi EkaPrasetya Pancakarsa atau PedomanPenghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)yang disahkan menjadi Tap No. II MPR/1978.

Kalangan islam yang berada diluar parlemenmaupun yang berada didalam parlemenmenjadi penentang utama terhadap gagasanpresiden Soeharto untuk “meresapi,menghayati, dan mengamalkan pancasiladalam kehidupan pribadi dan kehidupanmasyarakat” (Syukur, 2003: 29).

Fraksi Persatuan Pembangunan yangmerupakan wakil kalangan Islam di Parlemenmelakukan aksi walk out dari ruang sidangKomisi B dalam sidang MPR pada tanggal 18Maret 1978.

Penentangan yang dilakuakan oleh kalanganIslam terhadap P4 menurut Deliar Noer seorangintelekrtual kalangan Islam karenakecenderungan menjadikan Pancasila sebagaiacuan menilai kualitas moral terlebih dalamkehidupan sehari-hari karena bertentangandengan perintah agama bahwa setiap muslimharus menjadi Syariah Islam Sebagai acuanmenilai kualitas moral.

Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkanbahwa Pancasila telah dimanfaatkan olehpemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak denganadanya himbauan pemerintah pada tahun 1985kepada semua organisasi untuk menjadikanPancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologisehingga Pancasila menjadi bagian dari sistemkepribadian, sistem budaya, dan sistem sosialmasyarakat Indonesia.

MUNCULNYA GERAKAN PERLAWANAN MENENTANG KEBIJAKAN P4

• peristiwa Tanjung Priok September 1984

• Peristiwa Talangsari, Lampung Februari 1989