Kebijakan Pendataan PAUD dan Dikmas Tahun 2018 · teknis Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Sumber: Keputusan Mendikbud nomor 23 Tahun 1997. ... Terakreditasi

DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Kebijakan Pendataan

PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Disampaikan pada Workshop Dapodik PAUD dan Dikmas bagi SKB Tahun 2018

Banten, 30 Mei 2018

Oleh:

Harris Iskandar

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

2DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Kilas Balik

Pra-Otonomi Daerah Pasca-Otonomi Daerah

Payung hukum keberadaan SKB lemah

(tidak ada dalam UU dan PP)

SKB dirancang sesuai kondisi tahun 1997

berdasarkan kebutuhan pemerintah pusat

Tupoksi SKB sangat multitafsir

Tidak ada pedoman dan acuan

pelaksanaan tugas

Dianggap melaksanakan tugas pemerintah

pusat

Sebagian tugas SKB merupakan duplikasi

tugas kabid/kasi dan BPPAUDNI-P2PAUDNI

Struktur SKB tidak jelas: birokrasi vs satuan

pendidikan ditafsirkan berada langsung di bawah

Kadis, sehingga kurang koordinasi dan/atau

pembinaan dari Kabid

Payung hukum keberadaan SKB tetap

lemah (tidak ada dalam UU dan PP)

Tupoksi SKB masih berpatokan pada

Keputusan Mendikbud Nomor 23 Tahun 1997 meskipun sudah menjadi milik Pemda

Anggaran, SDM dan Sarpras SKB minim dan

terbatas

Sulit memperoleh program percontohan

Dukungan Pemda rendah

Terdapat konflik dengan Kasi/Kabid dan

penilik dalam pelaksanaan tugas

Kesulitan mengakses Bantuan Pemerintah

karena tidak termasuk sebagai SatuanPendidikan


Tugas SKB

TUGAS

• Melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksana program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga berdasarkan kebijaksanaanteknis Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Sumber: Keputusan Mendikbud nomor 23 Tahun 1997


SKB Sebagai Satuan Pendidikan(SE Dirjen PAUD dan Dikmas No. 1086/C.C4.I/PR/2015)


UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Program PAUD dan Dikmas :

pendidikan kecakapan

hidup, pendidikan anak

usia dini, pendidikan

kepemudaan, pendidikan

pemberdayaan

perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan

kerja, pendidikan

kesetaraan

Satuan pendidikan

nonformal : terdiri

atas lembaga kursus,

lembaga pelatihan,

kelompok belajar,

pusat kegiatan

belajar masyarakat,

dan majelis taklim

serta satuan

pendidikan sejenis

Penerbitan

NSPK

Supervisi

dan

Pengawasan

Sebagai acuan pelaksanaan

Kewenangan di daerah

UPT Pusat Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah:1. Pengembangan model 2. Pengembang mutu3. Unit Layanan Terpadu4. Pembinaan dan Pengawasan

Kewenangan

PusatDiserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Rumah Pintar, SKB,

Sekolah Rumah Pendidikan Keluarga


Melayani langsung masyarakat dengan program

pendidikan yang memenuhi standar nasional

Ikut membina satuan pendidikan lain

Tidak ada eselon dan dibina langsung oleh Kabid

Kepala diangkat Dinas Pendidikan

Ukuran keberhasilan adalah seberapa banyak

masyarakat yang dilayani dan seberapa baik mutu

layanan sesuai standar nasional

Pamong Belajar harus tersertifikasi (uji Kompetensi)

dan memiliki jabatan berjenjang melalui uji

kompetensi

SKB Sebagai

Satuan

Pendidikan


Grand Design Pengembangan SKB


Peran Pendidikan Nonformal

Mengejar1

Melengkapi/Mengiringi2

Mendahului3


SKB

LEARNING CENTER COMMUNITY DEVELOPMENTTEST CENTER

• Pendidikan Anak Usia Dini

• Pendidikan Kesetaraan

• Pendidikan Keaksaraan

• Pendidikan Vokasi

• Pendidikan Keluarga

• UNBK

• Placement Test

• Tempat Uji Kompetensi (TUK)

• Pemberdayaan Perempuan

• Pembinaan Kampung Literasi

• Pembinaan Desa Vokasi

• Taman Bacaan Masyarakat

SDM, SARPRAS, MANAJEMEN


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

PAUD

Pendidikan

Kesetaraan

Usia 5 (lima) sampai dengan 6

(enam) tahun untuk jenis Pelayanan

Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18

(delapan belas) tahun untuk jenis

Pelayanan Dasar Pendidikan

Kesetaraan


Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 & 2019

NO PROGRAM 2018 USULAN 2019

SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN

1 BOP PAUD 6.184.762 4.070.194.800 8.000.000 5.200.000.000

2 BOP KESETARAAN 925.000 1.546.225.000

JUMLAH 4.070.194.800 8.925.000 6.746.225.000

NO PROGRAM 2018 USULAN 2019

SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN

1 DAK FISIK SKB 195 152.734.000 323 644.167.423

2 DAK FISIK PAUD 1.482 464;647.144

JUMLAH 152.734.000 1.805 1.108.814.567

DAK NONFISIK

DAK FISIK


Belajar dari Kominkan


Sejarah Singkat Kominkan di Jepang

1947

SOSIAL

POLITIK

DEMOKRASI

PASCA PERANG

REKONSTRUKSI

EXTENDED FAMILY

2018

SOSIAL

?

SMALL FAMILY

PROBLEMA

ORANG TUA,

IBU MUDA

PERUBAHAN STRUKTUR MASYARAKAT

REVOLUSI INDUSTRI


Karakter Operasional

• Lebih berfungsi sebagai institusi pendidikan masyarakatdaripada pusat pelatihan dan ilmu pengetahuan.

• Tempat pendidikan aktualisasi diri, mengisi kehidupandengan kualitas waktu

• Tidak hanya untuk pendidikan orang dewasa, tapi jugaremaja/terbuka untuk umum


Fungsi Kominkan

• Menyediakan tempat untuk berkumpul dan belajar.

• Menawarkan berbagai aktifitas pembelajaran.

• Menjadi sarana untuk membangun jejaring antar individu dan

kelompok.

• Menjadi sarana dan memberi kesempatan masyarakat untuk

berkembang.

• Menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan “Self-discovery

or Rediscovery” melalui penyediaan informasi (tentang orang dan

wilayah) yang dibutuhkan.


Prinsip Dasar Kominkan

• Kebebasan & kesamaan hak

• Bebas biaya

• Otonomi

• Staf ikut berkontribusi

• Lokasi dekat perumahan dan sekolah menengah

• Kelengkapan fasilitas & kemudahan akses

• Partisipasi masyarakat setempat


Contoh Kegiatan dan Fasilitas Kominkan





Kebijakan Pendataan


Semua Satuan Pendidikan

Nonformal Wajib Memiliki NPSN

Semua peserta didik kesetaraan

dan PAUD terdaftar di Dapodikdan memiliki NISN; Ujian

Kesetaraan hanya untuk peserta

didik yang memiliki NISN

Semua SKB menjadi Satuan

Pendidikan atau disiapkan

Target Satuan Pendidikan

Nonformal yang Memenuhi SNP dan Terakreditasi minimal 30.000

lembaga.

TARGET 2018


Jumlah SKB sebagai SPNF

372 SKB telah beralih

fungsi menjadi Satuan PNF

Terakreditasi Belum Akreditasi

24 Lembaga

(7%)

348 Lembaga

(93%)


DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS JAN

2018

Lembaga

Ber-NPSN

228.923

Peserta

Didik

14.636.949

Pendidik

PAUD & Dikmas

547.348519.518 PAUD

2.153 LKP

25.677 PKBM & SKB

Data Dapodik PAUD dan Dikmas dan Data Peserta Didik dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini


Gerakan Akreditasi Nasional

Pemetaan Mutu

Pembinaan

VerifikasiDinas

Pendidikan

(Kabid, Kasi,

Penilik)

dan Ormit

Assesor

PAUD dan

Dikmas

PP dan BP PAUD

Dikmas

29 UPT

Ditjen PAUD

dan Dikmas

BAN PAUD dan

DikmasAkreditasi

BAP PAUD dan

Dikmas di 34

Propinsi

SATUAN PENDIDIKAN

PAUD DAN DIKMAS

Sistem Penjaminan Mutu InternalKebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi


AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS JAN

2018

23.444

3.360 3.890

24

176.716

7.784 13.416

348

PAUD PKBM LKP SKB

12% 30% 22% 7%

Sat. Pendidikan Belum

Terakreditasi

Jumlah Sat. Pendidikan

Terakreditasi

Persentase Sat.

Pendidikan Terakreditasi

Data BAN PAUD dan PNF dan Dapodik PAUD-Dikmas


DAPODIK

• DAK Fisik SKB

• DAK Fisik PAUD

• Akreditasi Satuan Pendidikan

• Pengembangan dan Pemetaan

Mutu Satuan Pendidikan

SatuanPendidikan

Guru dan

Tenaga

KependidikanSubstansi

Pendidikan

PesertaDidik

• Program Indonesia Pintar

• DAK BOP PAUD

• Ujian Nasional Kesetaraan

• Tunjangan Profesi Guru TK

• Insentif Guru Non-PNS

• Perencanaan Kebutuhan


KELENGKAPAN PENGISIAN DAPODIK SKBJAN

2018

150

222

Jumlah SKB Belum Mengisi Jumlah SKB Sudah Mengisi Dapodik

60%

SKB Ber-NPSN

372Sudah Mengisi

222 (60%)

Data Dapodik PAUD dan Dikmas


Harapan

• SKB berkembang menjadi rujukan pelaksanaan

program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat.

• Menyelenggarakan program sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan potensi unggul

daerah.

• Update pendataan dilaksanakan secara regular

dan zero mistakes.


Terima Kasih

Documents

Kebijakan Pendataan PAUD dan Dikmas Tahun 2018 · teknis Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Sumber: Keputusan Mendikbud nomor 23 Tahun 1997. ... Terakreditasi