Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan

Kebijakan Penerapan StandarPedoman dan ManualSekretariat Komite Teknis 91-01

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Badan Penelitian dan PengembanganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1

Disampaikan pada:

SOSIALISASI SERTIFIKASI SNI DAN ISO

OLEH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI STANDARDISASI, HUKUM DAN KERJASAMA

Pokok Bahasan

• Tantangan dan permasalahan penyelenggaraan infrastruktur

• Pengertian NSPM

• Standardisasi

• Fungsi SNI

• Penerapan SPM

• Tahapan penerapan SPM

• Pembinaan dan pengawasan SPM

• Tantangan kedepan

• Sertifikasi dan Akreditasi

• Pemasyarakatan SPM

2

Tantangan Penyelenggaraan Infrastruktur

• Kondisi alam dan perubahan iklim merupakan tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum;

• Tuntutan masyarakat atas kecepatan pemenuhan infrastruktur yang handal;

• Tingkat pelayanan penyelenggaraan infrastruktur tingkat pusat, tingkat daerah, dan masyarakat mandiri yang belum sepenuhnya memuaskan.

3

Bidang Sumber Daya Air

• Permasalahan bangunan air

Kerusakan di bagian tengah struktur utama Checkdam

4

Bidang Bina Marga

• Permasalahan jalan dan jembatan

Longsoran tebing jalan

Retakan badan jalan

5

Bidang Cipta Karya

• Permasalahan bangunan gedung

Rumah dengan komponen struktur yang tidak lengkap

6

7

Pengertian NSPM (1)

• Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP 25/2000)

diberlakukan nasional

Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll.

7

Pengertian NSPM (2)

• Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102/2000)


Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)

8

Pengertian NSPM (3)

Standardisasi?• Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan

dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan (PP 102/2000)

Standar Nasional Indonesia?• Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi

Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional (PP 102/2000)

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

9

Pengertian NSPM (4)

• Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25/2000)


Contoh : Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dll.

10

Pengertian NSPM (4)

• Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25/2000)

diberlakukan internal di lingkungan PU

Contoh: Manual penentuan kapasitas jalan, Manual pemeriksaan jalan dengan alat benkelman beam, dll.

11

Norma Dasar Hukum (1)

• Undang-undang No 18/1999

tentang Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi

12


• Peraturan Presiden No 54/2010 atau Prerpres 4/2015tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan Pelaksanaan Konstruksi (pasal 96 ayat 3)“Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yangberwenang”

Ketentuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan pemenang, namun dalam pelaksanaannyapanitia pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan menerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi.

13


• Peraturan Pemerintah RI No 37/2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

▪ Pasal 9Ayat 1: Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

▪ Pasal 10Ayat 1: Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.

Ayat 2: Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalamkurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.

14


• Peraturan Menteri PU No 29/PRT/M/2006

tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan gedung, yang terdiri dari:▪ 33 SNI tentang Keselamatan Bangunan

▪ 11 SNI tentang Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

▪ 8 SNI tentang Persyaratan Kenyamanan Bangunan

15

Standardisasi (1)

Proses :

• Merumuskan (identifikasi, penyusunan program kolektif,

penyiapan rancangan standar, konsensus)

• Menetapkan (validasi jajak pendapat, baloting, dan

penerbitan)

• Menerapkan (aplikasi, regulasi, kontrak, sertifikasi)

• Merevisi (amandemen, abolisi, penggabungan, pemisahan)

standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait

16

Standardisasi (2)

Maksud:

17

Untuk meningkatkan:

Daya saing

Perlindungankonsumen

Pelaku usaha

Tenaga kerja

Hubungan masy int(WTO)

Guna mendukung peningkatan:

Produktifitas

Daya guna produksi

Mutu barang

Jasa

Proses

Sistem, dan

Personil

Pada:

Keselamatan

Keamanan

Kesehatan dan

Kelestarianfungsilingkunganhidup

(4K)

Standardisasi (3)

Fungsi:

Mengawal mutu:

• Spesifikasi teknis (bahan, proses)

• Metode pengujian (kompetensi SDM, peralatan dan cara

pengujian)

• Penilaian kesesuaian (Uji paska konstruksi, Inspeksi teknis)

18

Pemberlakuan SNI (1)

• Pada dasarnya pemberlakuan SNI adalah sukarela (voluntary);

• Diberlakukan wajib jika berkaitan dengan; keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis (4K) oleh instansi teknis yang membidangi.

19

Pemberlakuan SNI (2)

Pemberlakuan penerapan SNI secara wajib

(harus didukung):

• Tersedia infrastruktur penunjang seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium penguji yang terakreditasi;

• Ada masa transisi, untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku usaha dan/atau pemberi jasa untuk melakukan penyesuaian.

20

Cakupan SNI

• Kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD (dapat dimasukkan dalam kontrak karena tidak mengatur orang per orang).

• Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (perlu didukung Peraturan Daerah).

21

Perumusan SNI

Panitia Teknis 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, menstandarkan proses:

• Metoda

• Tata cara

• Spesifikasi

22

23

No. BIDANG

S N I Pedoman

Teknis

TOTALSNI+RSNI+Pt

Metode

TataCara

SpekJumla

h

I. UMUM 282 56 74 412 38 471

II. SUMBER DAYA AIR 34 36 7 77 65 147

III.JALAN DAN JEMBATAN

23 16 29 68 62 146

IV. PERMUKIMAN TATA RUANG KAWASAN

44 92 62 198 87 307

T o t a l 383 200 172 755 252 1071

Rekapitulasi Standar dan Pedoman Status: Februari 2016

Skema tahapan penerapan SPM

Pra Konstruksi Konstruksi Pengawasan

SNI mengikat dalam KAK

Uji kualitas pekerjaan

(quality control)

Inspeksi teknisPenerapan SPM

SPM dicantumkan dalam spesifikasi

teknis

SPM dicantumkan dalam dokumen

lelang dan dokumen kontrak

24

Uji kelayakan kualitas

pekerjaan

Tahapan penerapan SPM

1 Tahap Pra Konstruksi

Langkah awal untuk mewujudkan infrastruktur yang andal

• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja

(KAK)

• Contoh:▪ Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan

gedung;▪ Perencanaan jaringan irigasi;▪ Tata cara perencanaan permukaan jalan, dll.

25


2 Tahap Konstruksi

Titik kritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang andal, walaupun desainnya sempurna jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidak akan optimal.

• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam dokumen lelang dan dokumen

kontrak.

• Contoh:▪ SNI 3402:2008, Cara uji slump beton;▪ SNI 03-6868-2002, Tata cara pengambil contoh uji

secara acak untuk bahan konstruksi, dll.

26


3 Tahap Paska Konstruksi

Meningkatkan masa/umur pelayanan dan kelayakan bangunan

• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam SOP pemeliharaan bangunan sipil

dan dapat dilakukan uji kelayakan kualitas.

• Contoh:▪ SNI 19-6773-2002, Spesifikasi unit paket instalasi

pengolahan air dengan struktur baja; ▪ SNI 19–6774-2002, Tata cara perencanaan unit paket

instalasi pengolahan air, dll.

27

Pembinaan dan Pengawasan

• Pembinaan▪ Instansi Teknis/Pemdamembina penerapan SNI

pada pelaku usaha dan masyarakat melalui konsultasi, pendidikan, dan pemasyarakatan

• Pengawasan▪ Instansi Teknis/Pemda (sesuai kewenangannya)

terhadap para pelaku usaha barang/jasa yang bersertifikat wajib;

▪ Lembaga sertifikasi terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang bersertifikat produk;

▪ Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen mengawasi barang yang beredar di pasaran.

28

Tantangan kedepan

• Peningkatan pemahaman NSPM dalam penyelenggaraan infrastruktur;

• Mengefektifkan pengimpelementasian dilapangan sesuai Standar Pedoman Manual bidang ke PU-an;

• Perkuatan kelembagaan dan sistem untuk mengawal penyelenggaraan infrastruktur.

Efektifitas Standardisasi

Bahan Bangunan dan Rekayasa Sipil !!

29

Sertifikasi dan Akreditasi (1)

1. Pembinaan laboratorium (Puslitbang/Daerah), diarahkan untuk memiliki sistem mutu sesuai ISO/IEC 17025:2005 guna peningkatan peran dalam mendukung kualitas infrastruktur ke PU-an;

2. Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi pelaksanalaboratorium untuk mampu melaksanakan pengujian mutu sesuai prosedur SPM yang ditetapkan, melalui:a. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, kerjasama dengan

Komite Akreditasi Nasional (KAN);

b. Pelatihan teknisi laboratorium;

c. Fasilitasi dalam rangka Akreditasi Laboratorium Pengujian.

30

Sertifikasi dan Akreditasi (2)

3. Menyelenggarakan penilaian kelayakan operasional laboratorium berupa Rekomendasi Pengujian (RP);

4. Menyelenggarakan rekomendasi badan usaha melalui Sertifikasi Inspeksi (SI).

31

Pemasyarakatan standar

• Penyampaian informasi produk penetapan SPM:▪ SNI dan Pedoman;

▪ Buku Daftar Standar;

▪ Buku Abstrak Standar;

▪ CD interaktif database Standar;

▪ Brosur-brosur;

▪ Website, dll.

• Simpul Layanan Informasi StandarUnit/wadah kegiatan layanan informasi SPM Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil yang berada di lingkungan Kementerian PU maupun Pemerintah Daerah.

32

33

Terima kasih

http://sni.pu.go.id/

Documents

Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan