Upload
cokspulungan
View
76
Download
20
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tons
Citation preview
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARABATUBARA
Hasanuddin DaudHasanuddin DaudDirektorat Teknik dan Lingkungan Minerba Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Ditjen MineralDitjen Mineral dan dan Batubara Batubara
Latar BelakangLatar Belakang• SuSummber Daya Alam - merupakan ber Daya Alam - merupakan Potensi Potensi yang dapat memberikan yang dapat memberikan
mamanfaat ekonomi, sosial dan lingkungannfaat ekonomi, sosial dan lingkungan• PaPassal 33, ayat 3, UUD45 - Merupakan al 33, ayat 3, UUD45 - Merupakan amanat dan acuanamanat dan acuan dalam dalam
mememanfaatkan Sumber Daya Alam manfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyatuntuk kesejahteraan rakyat• PPeenngelolaan Sumber Daya Alam merupakan gelolaan Sumber Daya Alam merupakan pekerjaan yang pekerjaan yang
sangatsangat kompleks kompleks - sejak dari inventarisasi hingga ke - sejak dari inventarisasi hingga ke pengusahaannyapengusahaannya
• DDalalam pengusahaannya perlu am pengusahaannya perlu kebijakankebijakan yang dapat menjamin yang dapat menjamin kelekelestarian starian lingkunganlingkungan dan keseimbangan dan keseimbangan konservasikonservasi SDA SDA
• Pembinaan dan Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh dan Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh orang yang kompetenorang yang kompeten
Manfaat dan Nilai Manfaat dan Nilai TambahTambah
Dasar HukumDasar Hukum• Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009• Peraturan Pemerintah Nmor 23 Peraturan Pemerintah Nmor 23
Tahun 2010Tahun 2010• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010Tahun 2010• Peraturan Pemerintah Nomor 78 Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010Tahun 2010• Permen Nomor 28 Tahun 2009Permen Nomor 28 Tahun 2009
Industri Pertambangan Industri Pertambangan NasionalNasional
• Masih menarikMasih menarik dan prospektif, dan prospektif, sumberdaya sumberdaya mamasih menjanjikansih menjanjikan
• Tidak menarikTidak menarik dari segi kemudahan dari segi kemudahan investasi dan investasi dan kepkepastian hukumastian hukum
• SinSinkronisasi pengaturan dan wewenang kronisasi pengaturan dan wewenang masih masih belbelum selaras – sentralisasi, um selaras – sentralisasi, desentralisasi, lintas desentralisasi, lintas seksektoraltoral
• TutTututan global & universal – LH, CSR, utan global & universal – LH, CSR, CD, SD CD, SD
Peran SektorPeran Sektor
Salah satu sumber Salah satu sumber PenerimaanPenerimaan
NegaraNegara
SaranaSaranaPertumbuhanPertumbuhan
Sumber Energi danSumber Energi danBahan Baku IndustriBahan Baku Industri
MenciptakanMenciptakanEfek-gandaEfek-ganda
PEMBANGUNANPEMBANGUNANEKONOMIEKONOMI
PEMBANGUNANPEMBANGUNANBERKELANJUTANBERKELANJUTAN
PEN
GEL
OLA
AN S
UM
BER
DAY
APE
NG
ELO
LAAN
SU
MBE
R D
AYA
MIN
ERAL
& B
ATU
BARA
MIN
ERAL
& B
ATU
BARA
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ekploitasi SDAEkploitasi SDA
DATAINFORMASI
• Kebijakan• Peraturan• Pengawasan
Sumber Sumber Daya AlamDaya Alam
KegiatanKegiatanUsahaUsaha
**) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan
IUP Operasi Produksi (OP) *)
pengolahan/pemurnian
FS
pengolahan/pemurnian
*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah
**)
Kontruksi
Tersedia teknologi Tersedia teknologi pertambangan; pertambangan; metoda danmetoda dan peralatan (peralatan (loosening, loosening, loading, haulingloading, hauling) )
Memadai; volume, Memadai; volume, kualitas, harga, kualitas, harga, pasar/dibutuhkanpasar/dibutuhkan
Tersedia Tersedia teknologi teknologi pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan dan efluent dan efluent memenuhi memenuhi baku mutu baku mutu lingkunganlingkungan..
KELAYAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERBAKELAYAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERBA
EKONOMI
TEKNIS
LINGKUNGAN
UU No. 4 Th 2009
tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
UU No.41 Th 1999tentang
Kehutanan,
UU No. 26 Th 2007;tentang
Penataan Ruang
UU 32 Th 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
UU No.7 Th 2004tentang
Sumber Daya Air,
Dokumen a; b; c; d; dan e harus disetujui bersama antara mining operator Dokumen a; b; c; d; dan e harus disetujui bersama antara mining operator (Perusahaan) dengan Pemerintah. (Perusahaan) dengan Pemerintah.
Pengawasan didasarkan kepada dokumenPengawasan didasarkan kepada dokumen22 ini. ini. Perubahan dari isi setiap dokumen harus berdasarkan persetujuan Perubahan dari isi setiap dokumen harus berdasarkan persetujuan
pemerintahpemerintah
FS Report + AMDAL
(Harus Dielaborasi lagi menjadi)
a
Rencana Produksi 10 Th
b
Rencana Produksi 5 Th
c
Rencana Produksi Tahunan
RKAB & RKTTLdJaminan
Reklamasi & Rencana
Penutupan Tambang
e
Mineral Prospecting
Stage
Exploration Stage
Feasibility Stage
Construction Stage
Exploitation Stage/Comissioni
ng
Mineral Benification & Processing
Land Rehabilitatio
n & Reclamation
Mining Closure &
Decomissioning
Mining Lisence & Aquntitasi
Good Mining
Practice
“Scope and Element of Good Mining Practice”
In 2 Terms:1.Legally Compulsary : By Government Regulation2.Voluntary Enggage : By Guidelines – Produced & Sugested by Goverment
Sustainable Development in
Mining
Environmental Control & Protection Local Economy
Development/Poverty Reduction
Local Public Infratructur
e Developmen
tLocal Health and
Education Improvemen
t
Implementation of Safety and
Health program for All Employ
Implementation EITI
Program
Properly Mining Closure
BbSs
SISTEMATIKA PP NO. 55 TAHUN 2010SISTEMATIKA PP NO. 55 TAHUN 2010
Bagian Kesatu : UmumBagian Kedua : Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha PertambanganBagian Ketiga : Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan
Bagian Kesatu : UmumBagian Kedua : Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha PertambanganBagian Ketiga : Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan
Usaha PertambanganBagian Keempat : Pelaksanaan Pengawasan
DASAR HUKUMPP No. 55/2010 Pasal 144 UU No. 4 Tahun 2009
13
BAB I KETENTUAN UMUMBAB II PEMBINAAN
BAB III PENGAWASAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BUTIR-BUTIR PENGATURANBUTIR-BUTIR PENGATURAN
A.A.Pembinaan Pembinaan Menteri kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;Menteri kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota; Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
kepada pemegang IUPkepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK, IPR, atau IUPK;;
B.B.Pengawasan Pengawasan Menteri kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;Menteri kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota; Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
kepada pemegang IUPkepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK, IPR, atau IUPK..
PEMBINAANPEMBINAAN
1. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pedoman tata laksana pedoman pelaksanaan.
2. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi:
MENTERI MELAKUKAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PEMBINAAN (PEMBINAAN (LanjutanLanjutan))3. Pendidikan dan pelatihan
Aspeka.teknis manajerialb.teknis pertambanganc.pengawasan di bidang mineral dan batubara.
Pelaksanaa.Lembaga diklat KESDM; dan dapat bekerja sama
dengan pemprov dan/atau PT serta lembaga lainnya b.Pemprov dan/atau PT serta lembaga lainnya yang
terakreditasi komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri
4. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi:
Dilaksanakan oleh Menteri Pemberian bimbingan teknisbimbingan teknis Tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri.
1. Administrasi pertambangan2. Teknis operasional3. Standar kompetensi profesi tenaga kerja
PEMBINAAN (PEMBINAAN (LanjutanLanjutan))
MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG IUP, IPR, ATAU IUPK
Aspek :1. Penetapan WPR2. Penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam
dan batuan3. Pemberian WIUP mineral logam dan batubara4. Penerbitan IPR5. Penerbitan IUP6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap
pemegang IPR dan IUP
MENTERI MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan- MESDM koordinasi dengan Mendagri- Hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur atau
bupati/walikota dan tembusannya disampaikan ke Mendagri- Gubernur atau bupati/walikota wajib menindaklanjuti hasil
pengawasan- MESDM bersama Mendagri melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
Pengawasan oleh Inspektur Tambang Pengawasan oleh Inspektur Tambang (IT) (IT) yang diangkat yang diangkat oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikotaoleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Metoda pengawasan:
a.Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
b.Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; danc.Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan IT melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan
pengujian Wewenang Inspektur Tambang:
a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saatb. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan
pertambangan apabila dinilai dapat membahayakan keselamatan atau pencemaran lingkungan
c. Mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kepada KAPIT
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMEGANG IUP, IPR, DAN IUPK PERTAMBANGAN KEPADA PEMEGANG IUP, IPR, DAN IUPK
Objek Pengawasan oleh Inspektur Tambang :a. Teknis pertambangan:
- IUP/IUPK Eksplorasi i. pelaksanaan teknik eksplorasiii. tata cara penghitungan sumber daya dan
cadangan, - IUP/IUPK Operasi Produksi
i. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, ii. perencanaan dan pelaksanaan penambangan,iii. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan
pemurnian,iv. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan
dan penjualan
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
b. Konservasi sumber daya mineral dan batubara− recovery penambangan dan pengolahan;− pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal,
batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah, mineral ikutan;
− pendataan yang tidak tertambang; − pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan
pemurnian
c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan− keselamatan kerja, − kesehatan kerja, − Lingkungan kerja, dan − sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
d. Keselamatan operasi pertambangan:− sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; − pengamanan instalasi; kelayakan sarana, prasarana,
instalasi, dan peralatan pertambangan; − kompetensi tenaga teknik; − evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
e. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang:
− pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan;
− penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai peruntukannya;
− penetapan dan pencairan jaminan reklamasi; − pengelolaan pascatambang; − penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; − pemenuhan baku mutu lingkungan
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
e.e. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negerinegeri: :
− dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubarapelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara
f.f. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambanganteknologi pertambangan
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
Metoda pengawasan:a.Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun
pemeriksaan terpadu;b.Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang
IUP, IPR, atau IUPKc.Ketentuan penunjukkan pejabat dan pengangkatan IT
diatur dengan Peraturan Menteri
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Objek PengawasanObjek Pengawasan::a. Pemasaran
Realisasi produksi dan realisasi penjualan, Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau
batubara, Biaya penjualan, Perencanaan dan realisasi PNBP, Biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau
batubara
b. Keuangan perencanaan anggaran realisasi anggaran, realisasi investasi, dan pemenuhan kewajiban pembayaran (iuran tetap, iuran
produksi, 10% keuntungan pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara)
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
c. Pengelolaan data mineral dan batubara pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan,
pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi
d. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan: pelaksanaan program pengembangan, pelaksanaan uji kompetensi, rencana biaya pengembangan
e. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat: program , pelaksanaan, biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
f. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum:
fasilitas umum untuk masyarakat sekitar tambang, pembiayaan untuk pembangunan penyediaan fasilitas umum
g. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengalahan dan pemurnian, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, penyelesaian perselisihan, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi
pertambangan mineral atau batubarah. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan: jenis
komoditas tambang, kuantitas dan kualitas produksi, kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
i. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan• jenis komoditas tambang, • kuantitas dan kualitas produksi, • kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan
pemurnian
Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun Hasil pengawasan yang dilakukan oleh:
a.bupati/walikota melalui Inspektur Tambang atau Pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada gubernur dan Menteri. Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan bupati/walikota dan menyampaikan hasil
evaluasinya kepada Menterib. Gubernur melalui Inspektur Tambang atau Pejabat yang
ditunjuk disampaikan kepada Menteric. MESDM melakukan evaluasi atas hasil pengawasan gubernur atau bupati/walikota dan diberitahukan
kepada gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada Mendagri
PENGAWASAN (PENGAWASAN (LanjutanLanjutan))
Apa yang Dapat kita Lakukan? Apa yang Dapat kita Lakukan?
• Perencanaan pemanfaatan Perencanaan pemanfaatan sumber dayasumber daya
• Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif lintas lintas stakeholdersstakeholders
• Monitoring yang efektif Monitoring yang efektif (EITI)(EITI)
• Sinkronisasi lintas sektorSinkronisasi lintas sektor• Menciptakan kemudahanMenciptakan kemudahan• Peningkatan KemampuanPeningkatan Kemampuan
REGULATORREGULATOR
MASYARAKATMASYARAKAT
PERUSAHAANPERUSAHAAN
TRANSPARANSITRANSPARANSI
!!
Manfaat vs Priotias !Manfaat vs Priotias !
KKONDISI ALAM DAN EKOSISTEMONDISI ALAM DAN EKOSISTEM INDONESIA INDONESIA17.500 pulau
Garis pantai 95.181 km, terpanjang ke empat di dunia
Perlindungan Lingkungan
Indonesia
2000–5000 mm
Brazil
1000 mm
Chili
0,77 mm
Australlia
600 mm