KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK · PDF filePLTSa : Harga Patokan . Maximum 100% BPP sistem setempat : Kesepakatan para pihak . 7. PLTP . Harga Patokan . Maximum 100% BPP

KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI INDONESIA

Oleh: Abdi Dharma Saragih

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

disampaikan pada acara “Launching Modular Small Hydropower SmartT”

Hotel Shangri-la Ballroom, Jakarta, 4 Mei 2017

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI


2 DAFTAR ISI

• KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN

• POTENSI EBT

• CAPAIAN RASIO ELEKTRIFIKASI 2016

• KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN TARGET

PEMBANGKIT

• REGULASI BIDANG EBT


1. Pergeseran subsidi BBM ke sektor produktif • 2010-2014: US$ 98 miliar • 2015-2019: US$ 52 miliar

2. 23% EBT pada tahun 2025

Penurunan emisi 29% dari BAU pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan international

Terkait dengan energi:

3

KOMITMEN INDONESIA DALAM PERUBAHAN IKLIM 3


POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

Energi Fosil Cadangan terbukti: • Minyak Bumi : 3,6 miliar barel • Gas Bumi : 100,3 TSCF • Batubara : 7,2 miliar ton Produksi: • Minyak Bumi : 288 Juta barel • Gas Bumi : 2,97 TSCF • Batubara : 434 juta ton Diperkirakan akan habis: • Minyak Bumi : 13 tahun • Gas Bumi : 34 tahun • Batubara : 16 tahun

Energi Laut 17,9 GW

PLTA 5,124 GW PLTMH 0,162 GW (7,07%)

0,085 GWp (0,04%) 1,64 GW (5,6%)

1,1 MW (0,002%)

1,78 GW (5,5%)

0,0 MW (0,000%)

443,2 GW 8,80 GW (2% terhadap potensi)

4

Panas Bumi Sumber Daya : 12,3 GW Reserve : 17,2 GW

Surya 207,8 GWp

PLTA, PLTM/H 75 GW

Angin 60,6 GW

Bioenergi 32,6 GW

BBN 200 Ribu

Bph


5 PETA PLTM/H DI INDONESIA


CAPAIAN RASIO ELEKTRIFIKASI 2016

• Capaian rasio elektrikasi nasional tahun 2016 adalah 91.16%. • Rasio elektrikasi di Provinsi NTT dan Papua masih di bawah

70%. • Capaian rasio elektrikasi Indonesia masih rendah (91.16%) jika

dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. • Tahun 2019 target capaian rasio elektrifikasi adalah 97.35%

(RPJM) and 100% pada tahun 2024 (RUKN)

ELECTRIFICATION RATIO IN ASEAN COUNTRIES

NATIONAL ELECTRIFICATION RATIO IN 2016 (%)

Pers

en (%

)

6


New and Renewable Energy Oil Gas Coal

23%

25% 30%

22% 5%

46% 31%

18%

194 MTOE

~ 400 MTOE

2013 2025 Power Plant 51 GW 115 GW Energy Consumption 0,8 TOE/capita 1,4 TOE/capita Electricity Consumption

776 KWh/capita

2.500 KWh/capita

2013 2025 Gas

Coal

NRE

Oil

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79/2014) 7


2025 Panas Bumi 7.2 GW Air 21 GW Bioenergi 5.5 GW Surya 6.5 GW Angin 1.8 GW EBT Lainnya 3.1 GW

Totall 45 GW

8,66 10,80

11,73 12,94

15,81 18,48

24,66

29,28

35,74

41,01

45,04

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025PLTP PLT Bioenergi PLTA Mini Hidro PLTS PLT Bayu PLT Laut Total

8 TARGET 2025 : PEMBANGKIT EBT

2015 2025

Total Installed Capacity 55 GW 135 GW

NRE Power Plant Capacity 8.7 GW (15.7%)

45 GW (33%)


9 INDIKASI RENCANA PENGEMBANGAN PLTA PER PROVINSI 2015-2025 SESUAI RUEN

Pengembangan pembangkit listrik tenaga air di proyeksikan sebesar 17,986 GW (18 GW) pada tahun 2025.


10 INDIKASI RENCANA PENGEMBANGAN PLTM/H PER PROVINSI 2015-2025 SESUAI RUEN

Pengembangan pembangkit listrik tenaga minihidro dan mikrohidro di proyeksikan sebesar 3 GW pada tahun 2025.


KEBIJAKAN INVESTASI

Perpres 36 tahun 2010

Perpres 39 tahun 2014

Perpres 44 Tahun 2016

Kemitraan

11

Grand Father Clause

•Portofolio •Kawasan Ekonomi Khusus

Sektor Bisnis KBLI Kondisi

PLTMH < 1 MW 35101 Modal dalam

negeri: 100% PLTM (1-10 MW) 35101 Modal asing:

Max. 49%

Sektor Bisnis KBLI Kondisi

PLTMH < 1 MW 35101 Modal dalam

negeri: 100% PLTM (1-10 MW) 35101 Modal asing:

Max. 49% Sektor Bisnis KBLI Kondisi

PLTMH < 1 MW 35101 UMKM

PLTM (1-10 MW) 35101 Kemitraan


Keputusan Menteri ESDM No. 1122 K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar (<1 MW).

Peraturan Menteri ESDM No. 31/2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri ESDM No. 12/2014 dan 22/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT PLN (Persero) (PLTA < 10 MW)

Peraturan Menteri ESDM No. 04/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

2002

2009

2012

2014

Peraturan Menteri ESDM No. 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero) (PLTA < 10 MWPeningkatan Feed In Tariff)

2015

PERKEMBANGAN FEED IN TARIFF UNTUK PLTM/H 12

Peraturan Menteri ESDM No. 2/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah. 2006


PERKEMBANGAN SKEMA INVESTASI PLTM/H

Feed in Tarif Aliran Air dan Terjunan Air BOO

Feed in Tariff Aliran air, Terjunan Air, Saluran Irigasi, eksisting Dam BOO

Harga Patokan atau Pemilihan Langsung Faktor Kapasitas BOO-BOOT

13


PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

14


No. Jenis Energi Terbarukan Pelaksanaan Pembelian

Tarif

BPP sistem setempat > BPP nasional

BPP sistem setempat ≤ BPP nasional

1. PLTS Fotovoltaik Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan Maximum 85% x BPP sistem setempat 100% x BPP setempat

2. PLTB Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan Maximum 85% x BPP sistem setempat 100% x BPP setempat

3. PLTA Harga Patokan Maximum 85% x BPP

sistem setempat 100% x BPP setempat

Pemilihan Langsung Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung

a. Tenaga Air ≤ 10 MW: Capacity Factor paling sedikit 65% b. Tenaga Air > 10 MW: Capacity Factor tergantung kebutuhan sistem

4. PLTBm Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW) Maximum 85% x BPP


Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW) Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung

5. PLTBg Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW) Maximum 85% x BPP


Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW) Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung

6. PLTSa Harga Patokan Maximum 100% BPP sistem setempat

Kesepakatan para pihak

7. PLTP Harga Patokan Maximum 100% BPP sistem setempat

Kesepakatan para pihak

BPP Pembangkitan sistem setempat dan rata – rata BPP Pembangkitan nasional merupakan BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero).

15 PERATURAN MENTERI ESDM NO. 12 TAHUN 2017 TARIF ENERGI TERBARUKAN


16 PERATURAN MENTERI ESDM NO. 12 TAHUN 2017 HAL - HAL LAIN YANG DIATUR

(1) Untuk PLTA, PLTP, dan Biomasa pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT).

(2) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTP ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (Business to Business).

(3) PT PLN (Persero) wajib melakukan uji tuntas (due diligence) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL. (4) Uji tuntas (due diligence) dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero). (5) Usulan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dari PPL kepada PT PLN

(Persero) harus dilengkapi dengan kajian kelayakan penyambungan sistem ketenagalistrikan. (6) Mengutamakan penggunaan TKDN. (7) Komponen dalam negeri yang digunakan dalam sistem pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di

bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; atau Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC. (8) Konstruksi pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar

Internasional; Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC; atau Standar PLN. (9) PTPLN (Persero) wajib:

a. menginformasikan secara terbuka kondisi sistem ketenagalistrikan setempat yang siap menerima pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

b. menginformasikan secara terbatas rata-rata BPP Pembangkitan pada sistem ketenagalistrikan setempat kepada PPL yang berminat mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

(10) PT PLN (Persero) wajib menyusun dan mempublikasikan: a. standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; dan b. standar PJBL untuk masing-masing jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Pokok-pokok PJBL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017). (11) a. Dalam hal PPL terlambat dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik PPL dikenakan sanksi dan/atau penalti. b. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang PJBL, diatur pemberian penalti apabila PPL terlambat

menyelesaikan pembangunan; dan diberi reward apabila PPL menyelesaikan pembangunan lebih cepat (atas permintaan PLN). c. Sanksi dan/atau penalti dituangkan dalam PJBL.


Rata-rata Nasional

7,39

Keterangan: Realisasi Kurs 2016 Rp. 13.307/USD

6.51 6.51 6.51 6.52 6.54 6.62

7.77 7.86 8.07 8.10 9.04 9.28

10.14 10.20 10.39

12.17 12.43 12.75 13.54 13,66 13.68

17.32 17.52

(USD Cents per kWh)

17 KEPMEN ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017 BPP PEMBANGKITAN 2016 PER SUBSISTEM (1)


NO WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM BPP (Rp. /kWh)

BPP (₵USD/kWh)

A SUMATERA 1.194 8,98 1 SUMATERA BAGIAN UTARA a Aceh 1.383 10,39 a.1 Pulau Weh 1.733 13,02 a.2 Pulau Simeuleu 1.817 13,65 b SUMUT 1.235 9,28 b.1 Nias 2.049 15,40 2 SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN a SUMBAR 1.074 8,07 a.1 Kepulauan Mentawai 2.096 15,75 b RIAU & KEP RIAU 1.349 10,14 b.1 Bintan 1.583 11,90 b.2 Tanjung Balai Karimun 1.706 12,82 b.3 Natuna 2.089 15,70 b.4 Anambas 2.149 16,15 c S2JB (SUMSEL, JAMBI, BENGKULU) 1.046 7,86 c.1 Pulau Enggano 2.322 17,45 d LAMPUNG 1.034 7,77 3 BANGKA 1.817 13,66 4 BELITUNG 1.619 12,17 5 SUB SISTEM KEPULAUAN KECIL LAINNYA 2.096 15,75


BPP (₵USD/kWh)

B JAWA BALI 868 6,52 1 DKI 867 6,51

a Kepulauan Seribu (Non Koneksi Kabel Laut Jawa Bali)

2.332 17,52

2 BANTEN 866 6,51 a Pulau Panjang 2.332 17,52 3 JABAR 866 6,51 4 JATENG 868 6,52 a Karimun Jawa 2.332 17,52 5 JATIM 870 6,54 a Madura Isolated 2.332 17,52 b Bawean 1.964 14,76 c Gili Ketapang 2.332 17,52 6 BALI 881 6,62

a Sistem 3 Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)

1.745 13,11

7 SUB SISTEM KECIL LAINNYA 2.332 17,52 C KALIMANTAN 1.373 10,31 1 KALBAR 1.655 12,43 2 KALSELTENG 1.203 9,04 3 KALTIMRA 1.357 10,20 4 SUB SISTEM KECIL LAINNYA 2.332 17,52

KEPMEN ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017 BPP PEMBANGKITAN 2016 PER SUBSISTEM (2)


18



BPP (₵USD/kWh)

D SULAWESI & NUSA TENGGARA 1.421 10,68 1 SULUTTENGGO 1.696 12,74

a Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)

1.669 12,54

b Toli - Toli 2.026 15,22 c Tahuna 2.332 17,52 d Palu 1.016 7,63 e Luwuk 1.759 13,22 2 SULSELRABAR 1.078 8,10

a Sulawesi Bagian Selatan (Makassar, Mamuju, Palopo, Pinrang, Watampone, Pare-Pare)

1.016 7,63

b Kendari 1.801 13,53 c Bau - Bau 2.137 16,06 d Selayar 2.114 15,88 3 NTB 1.821 13,68 a Bima 1.880 14,12 b Lombok 1.629 12,24 c Sumbawa 1.978 14,87 4 NTT 2.332 17,52 a Sumba 1.887 14,18 b Timor 2.226 16,73 c Flores Bagian Barat 1.751 13,16 d Flores Bagian Timur 2.070 15,55 5 SUB SISTEM KECIL LAINNYA 2.332 17,52


BPP (₵USD/kWh)

E MALUKU & PAPUA 2.008 15,09 1 MALUKU & MALUKU UTARA 2.305 17,32 a Ambon 1.680 12,62 b Seram 2.330 17,51 c Saparua 1.626 12,22 d Buru 1.728 12,98 e Ternate - Tidore 1.971 14,81 f Sanana 1.811 13,61 g Bacan 1.811 13,61 h Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba) 1.685 12,67 i Daruba 1.587 11,93 j Tual 1.657 12,45 k Dobo 2.063 15,50 l Saumlaki 1.686 12,67 2 PAPUA & PAPUA BARAT 1.802 13,54 a Jayapura 1.959 14,72 b Sarmi 2.332 17,52 c Biak 1.753 13,17 d Serui 1.778 13,36 e Nabire 1.604 12,06 f Wamena 2.332 17,52 g Timika 1.786 13,42 h Merauke 1.704 12,80 i Tanah Merah 1.704 12,80 j Manokwari 1.760 13,23 k Sorong 1.305 9,81 l Teminabuan 2.332 17,52 m Fak Fak 2.332 17,52 n Kaimana 2.332 17,52 o Bintuni 2.332 17,52 p Raja Ampat 2.332 17,52 3 SUB SISTEM KECIL LAINNYA 2.332 17,52 RATA - RATA 983 7 39


19 KEPMEN ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017 BPP PEMBANGKITAN 2016 PER SUBSISTEM (3)


INSENTIF FINANSIAL

• Memberikan bunga pinjaman yang rendah

INSENTIF FISKAL

• Tax Holiday • Tax Allowance • Bea masuk impor dan PPN

20 INSENTIF UNTUK MENDUKUNG EBT


INSENTIF UNTUK SEKTOR LISTRIK

21

TAX ALLOWANCE

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 9/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.010/2015

dan Peraturan Kepala BKPM No. 18/2015, dimana energi air untuk tenaga listrik, berhak mendapatkan fasilitas pajak Pengurangan laba bersih hingga 30% dari jumlah yang diinvestasikan, diproyeksikan sebesar 5% selama enam tahun sejak produksi komersial, dengan syarat aset yang diinvestasikan tidak dipindahtangankan dalam waktu enam tahun.

Implementasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau persyaratan dalam pemanfaatan fasilitas pajak penghailan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertertu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada sektor energi dan sumber daya mineral.

Kriteria untuk Pembangkitan tenaga litsrik termasuk tenaga air dan terjunan air adalah sebagai berikut: 1. Nilai investasi paling sedikit Rp30.000.000.000,- (30 miliar);atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

Dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Saat ini terdapat 3 pengembang PLTM/H yang telah mendapatkan fasilitas tax allowance

Bebas Bea Masuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66 / PMK.010 / 2015, Atas impor Barang Modal yang

dilakukan oleh Badan Usaha dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap Barang Modal yang nyata-nyata dipergunakan untuk industri

pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. belum diproduksi di dalam negeri;

b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya beluin mencukupi kebutuhan industri.


Pada umumnya, lokasi pembangkit listrik tenaga air jauh dari

demand;

Pada umumnya, pembangkit listrik tenaga air terletak di hutan lindung;

Isu sosial dan lingkungan (pembebasan lahan);

Kurangnya dana lokal, industri lokal, konsultan pengembangan tenaga air di Indonesia.

TANTANGAN PENGEMBANGAN PLTM/H DI INDONESIA 22


www.ebtke.esdm.go. id

Jalan Pegangsaan Timur No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Documents

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK · PDF filePLTSa : Harga Patokan . Maximum 100% BPP sistem setempat : Kesepakatan para pihak . 7. PLTP . Harga Patokan . Maximum 100% BPP