Upload
truongbao
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA
APARATUROleh
Biro Organisasi dan Kepegawaian SETDAProvinsi Jawa Tengah
Solo, 19 Mei 2016
Penyerahan Hasil Evaluasi Kinerja 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Istana Wakil Presiden, Selasa 15 Desember 2015
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
pemerintahan belumbersih, kurang akuntabeldan berkinerja rendah
pemerintahan belumefektif dan efisien
pelayanan publik masihburuk
6
pemerintahan yangbersih, akuntabel danBerkinerja tinggi
pemerintahan yangefektif dan efisien
pelayanan publik yangbaik dan berkualitasMENDORONG
PELAKSANAANEVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA 1
2
Perubahan seluruh Aspek Manajemen Pemerintahan
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing)
TatalaksanaSistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsipgood governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihdan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Area
Per
ubah
an
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiHa
sil Y
ang
Ingi
n Di
capa
i
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
3
Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP
(Perbaikan instrumen) : Perencanaan Strategis Perencanaan Kinerja Perjanjian Kinerja (kontrak kinerja) Indikator Kinerja Utama Pengukuran Kinerja (utk monitoring kinerja) Evaluasi Kinerja Internal Pelaporan Kinerja yang efektif.
4
Pengertian Evaluasi Kinerja
Penilaian yang sistematis, terhadap kebijakan/ program yang dalam bentuk nyata berupa kegiatan atau kelompok kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pelaku lainnya dalam rangka membuat penetapan efek/ dampak kebijakan/program, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang
5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Fokus Evaluasi Kinerja
Menghasilkan kesimpulan dalam bentuk umpan balik bagi pimpinan dan staf agar dapat terus mengarahkan pencapian misi/visi untuk diarahkan pada perbaikan implementasi kegiatan/ program.
Akuntabilitas Kinerjaperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
6
DASAR HUKUMUU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.UU No. 5 Th. 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Perpres No. 29 Th. 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPermenpan RB No. 53 Th. 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No.46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
Peraturan Kepala BKN No. 1 Th. 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
7
Inti Akuntabilitas Kinerja
KINERJA YANG DIRENCANAKAN
KINERJA YANG DIPERJANJIKAN
KINERJA YANG DILAKSANAKAN
KINERJA YANG DILAPORKAN
KINERJA YANG DIEVALUASI
11
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Dampak (Impact)
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome
Program
Kegiatan Keluaran(Output)
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil
dari output
Hasil(Outcome)
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan
input.
Input
Sumberdaya yang memberikan kontribusi
dalam menghasilkan output
“ Apa yang digunakan dalam bekerja“
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“
“ Apa yang ingin dicapai “
“ Apa yang ingin diubah “
8
RENCANASTRATEGIS
SKPD
RKASKPD
LAPKEUANGAN
SKPD
Kinerja
Keuangan
RKTSKPD
PERJANJIANKINERJA
( PK) SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN( DPA) SKPD
LAPORANKINERJA(LKj IP)SKPD
LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN
APBD
LAPORANKINERJA(LKj IP)PEMDA
LAPORANKEUANGAN
PEMDA
Kem. Keu
RPJMD
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)
Kem. PAN-RB
Sistem Akuntansi
Sistem AKIPSistem PerencanaanSistem Penganggaran
9
Hubungan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dalam Sistem AKIP
Rencana strategis2013-2018
2013 2014 2015 2016 2017
RKT2013
LAKIP2013
RKT 2014
LKj IP2014
RKT2016
LKj IP2016
LKj IP harus mempertnggn
jwbkan kinerja yg
telah diperjanjikan/
ditetapkan (PK) dan
RKT/Renja dalam
Renstra
Penetapan Kinerja2013
Penetapan Kinerja2014
Perjanjian Kinerja2016
RKT 2015
LKj IP2015
Perjanjian Kinerja2015
RKT2017
10
Sistem AKIP Sistem AKIP pada dasarnya merupakan instrumen,
metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah untuk mempertang-gungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran strategis .
13
SIKLUS SISTEM AKIP
Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu:
Merencanakan kinerja;
Merencanakan program/ kegiatan;
Menyusun anggaran;
Melaksanakan program/ kegiatan;
Mengukur dan melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta
Melakukan evaluasi internal.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
1. Penetapan Tujuan/Sasaran2. Hubungan Program – Tujuan /
Sasaran3. Indikator Kinerja4. Target Kinerja
Proses Perencanaan Kinerja (RPJMD,
RKPD,RENSTRA)Proses Penganggaran
Proses Pengukuran & M
onev
Proses Pelaporan Pertanggungjawaban
Pros
es E
valu
asi
1. Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja (DPA)
2. Standar Biaya Untuk Output (Standarisasi )
1. Pengumpulan Data Kinerja (per Triwulan)
2. Pengukuran Kinerja (Lap.Monev)
1. Capaian Kinerja2. Akuntabilitas Kinerja vs
Akunbilitas Keuangan 3. (per Triwulan)
1. Penilaian Kinerja2. Perbaikan Kinerja3. Perbaikan
Perencanaan4. Redistribusi
Anggaran
PlanDo
CheckAction
15
SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKTRKINERJA TRGT
1 2 3
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
1.Angka Kematian Ibu 117 / 100.000 KH
2.Angka Kematian Bayi 12 / 1.000 KH
3.Angka Kematian Balita 11,80 / 1000 KH
TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI
URAIAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM& KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
1.Angka Kematian Ibu
2.Angka Kematian Bayi
3.Angka Kematian Balita
TH-1, 2, 3,4,5 ………………….. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
RENSTRA
RKT
KETERKAITAN DOK. RENSTRA DAN RKT
21
OUTPUT
INPUT
OUTCOME
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGETCapaian Program Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Penurunan Angka
kematian Ibu dari 117 menjadi 115
Masukan Jumlah dana Rp. 2.939 JutaKeluaran Terselenggaranya koordinasi pelayanan
kesehatan ibu 35 kab/kota
Hasil % penurunan AKI 2 %
KETERKAITAN DOK. RKT DAN RKA
RKT
RKA
22
®onn 2006
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1 ) (2) (3)
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan AnakAngka Kematian Ibu 117
Angka Kematian Bayi 12Program Anggaran Ket
Program Pelayanan Kesehatan Rp. 2.939 Juta 100% APBD
KETERKAITAN DOK. DPA & PKProgram Program Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Koorinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Waktu Pelaksanaan Satu Tahun Anggaran (T.A 2016 )
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET
Capaian Program Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
Masukan Jumlah dana Rp. 2.939 Juta
Keluaran Terselenggaranya koordinasi pelayanan kesehatan ibu 35 kab/kota
Hasil Jumlah Penurunan AKI 10
DPA
PK
32
BAB I PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
FORMAT LKj IP
33
Bab III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organasasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).34
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran: 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu
35
Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi (Realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (Target).
Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah
36
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR INERJA
TARGET REALISASI % TK. CAPAIAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu
117 ? 4/3 x 100%
Angka Kematian Bayi 12 ? 4/3 x 100%
............. ? 4/3 x 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TRGT
1 2 3
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu 117
Angka Kematian Bayi 12
.....................
PK & PENGUKURANFORM PK
FORM PENGUKURAN
37
Portal SIKAP dalam SMIO
38
Komponen SIKAP
39
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN
PENGOPERASIAN SISTEM AKUNTABILITAS
Solo, 19 Mei 2016