Upload
infosanitasi
View
3.730
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Citation preview
KONSULTASI REGIONAL 2013 “Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien Guna
Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
JAKARTA, 26 - 27 FEBRUARI 2013
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 2
1. Kebijakan Penyelenggaraan Jalan
2. Arahan Penajaman Penyusunan Program Penyelenggaraan Jalan TA. 2014;
3. Evaluasi Capaian Sasaran RPJMN/Renstra 2010-2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA
3
PENYELENGGARAAN JALAN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 4
Visi:
Misi:
• Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai
DITJEN BINA MARGA 2010 - 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 5
• Prioritas pembangunan nasional: pro-growth, pro-jobs, pro-poor, pro-green.
• Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama Pemerintah – telah dilakukan reformasi sejak tahun 2004 untuk mengejar defisit investasi akibat krisis ekonomi 1997/1998.
• Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan.
• Pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan antara lain kebutuhan pendanaan yang besar, pengadaan tanah, persiapan proyek hinga reformasi peraturan perundang-undangan.
• Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Kerjasama Pemerintah Swasta terutama dalam proyek infrastruktur.
• Pembangunan infrastruktur jalan berbasis pada tata ruang dan sistem transportasi nasional.
INFRASTRUKTUR PRIORITAS NASIONAL
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 6
Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas. Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua.
WIlayah Pengembangan Baru (Pemeliharaan dan pembangunan jalan
baru bagi pengembangan wilayah)
Wilayah telah berkembang (pengembangan jaringan jalan standar tinggi termasuk dengan melibatkan sektor swasta)
Wilayah sedang berkembang (Pemeliharaan dan peningkatan jalan
nasional dan melibatkan swasta dengan dukungan Pemerintah)
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan regional yang sesuai dengan prinsip
“Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”.
PENDEKATAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 7
Pola Keterpaduan transportasi mempunyai 3 indikator :
• Fisik :
Jaringan jalan, prasarana transportasi lainnya, jumlah penduduk, luas wilayah dan sarana transportasi yang melayaninya
• Fungsi :
transferability (perpindahan antar moda), regularity (keteraturan jadwal), punctuality (ketepatan waktu pelayanan) dan safety (keamanan perjalanan)
• Manfaat :
LQ (Location Quotient) dan Magnitude interaksi (pola perjalanan orang dan barang)
KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI
MULTIMODA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 8
FISIK
FUNGSI MANFAAT
LQ
MAGNITUDE
TRANSFERABILITY
SAFETY
FU
NG
TU
AL
LY
RE
GU
LA
RIT
Y
SARAN TRANSPORTASI
LU
AS
WIL
AY
AH
JU
ML
AH
PE
ND
UD
UK
JARINGAN JALAN
TRANSPORTASI LAINNYA
DIAGRAM KONSEP FUNGSI KETERPADUAN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 9
Pengembangan transportasi harus memberikan kontribusi :
• Peningkatan kualitas hidup masyarakat
• Kualitas lingkungan
• Peningkatan pembangunan ekonomi wilayah
Pola jaringan transportasi keterkaitan antar moda transportasi
dalam suatu wilayah
Moda transportasi :
• Moda transportasi darat jaringan jalan dan kereta api
• Moda transportasi laut pelabuhan laut dan rute pelayaran
• Moda transportasi udara bandara dan rute penerbangan
KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 10
BUS MP TRUK KA FERRY
PENERB. DOMESTIK
KAPAL LAUT
PENERB. INTERNASIONAL
MODA AIR MODA UDARA MODA DARAT
SISTEM TRANSPORTASI (PRASARANA, SARANA, KEGIATAN, REGULASI)
- TERSTRUKTUR – MENERUS - OPTIMAL
KAPASITAS/MUATAN JARAK PERJALANAN
SIMPUL RUTE
SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 11
Domestic Connectivity
- Intra island
- Inter island
- Internasional
Pengembangan
Wilayah
Sistranas
Sislognas
ICT
Locally Integrated, Globally Connected
KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 12
KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL (lanjutan)
Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan rencana pembangunan daerah
Kerangka tersebut mempertimbangkan kondisi kepulauan, geografi ekonomi dan demografi
Ports Roads
Railways
Multimodal
Airports
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 13
LOCAL Connectivity NATIONAL Connectivity GLOBAL Connectivity
Intra-island Inter-island International
Indonesia International
Gateway
Asia
Europe
America
Town Island
Island
Island
Town
Town
Town
Town
Town
Town
Town
City
City
City
City
City
Within Growth Poles
(urban)
Among Growth Poles (sub-
regions)
3 TINGKAT KONEKTIVITAS
PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS: LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY
CONNECTED
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 14
• Percepatan dan perkuatan konektivitas nasional (mengintegrasikan anatar moda transportasi melalui peningkatan akses jalan ke pelabuhan antar pulau
• Penanganan jalan terutama jalan nasional untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terutama pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS KONEKTIVITAS DAN PENDEKATAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 15
• Infrastruktur jalan memiliki peran penting bagi terjaminnya pelayanan arus jalan/logistik
• Penyelenggaraan Infrastruktur jalan diharapkan mampu mengurangi biaya/biaya ekonomi tinggi
• Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator terhadap tingkat pelayanan logistik dan daya saing internasional
INFRASTRUKTUR JALAN MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK
DAN DAYA SAING NASIONAL
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 16
PERKEMBANGAN GLOBAL COMPETITIVE INDEX,
INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS JALAN DI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN
55 54
44 46 50
96 96
82 82
92
105
94
84 83
90
0
20
40
60
80
100
120
Ran
kin
g
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX INDONESIA
GCI
OverallInfrastructure
Road Quality
TAHUN RANK
GCI OVERALL INFRASTRUCTURE ROAD QUALITY
2008-2009 55 96 105 2009-2010 54 96 94 2010-2011 44 82 84 2011-2012 46 82 83 2012-2013 50 92 90
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 17
KOTA
Pusat Produksi
Kawasan Industri
Pusat Produksi
Pelabuhan
Bandara
• Penilaian GCI (Global Competitiveness Index) didasarkan pada sumber data sekunder dari organisasi internasional/nasional dan survey terbatas sebanyak ±100 responden/negara yang merepresentasikan dunia usaha dan karyawannya;
• Penilaian LPI (Logistic Performance Index) didasarkan pada survey terhadap pelaku bidang logistik nasional dan internasional. Secara keseluruhan berjumlah 1.000 responden yang tersebar di 143 negara;
• Karakteristik dari responden menginginkan adanya end-to-end point services yang berarti memerlukan pelayanan seluruh jaringan jalan;
• Untuk meningkatkan daya saing diperlukan peningkatan konektivitas. Oleh karena itu peningkatan infrastruktur jalan tidak cukup hanya meningkatkan kemantapan Jalan Nasional saja, tetapi juga diperlukan peningkatan jalan lainnya, untuk melayani konektivitas end-to-end point services.
PERKEMBANGAN GLOBAL COMPETITIVE INDEX,
INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS JALAN DI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 18
Jakarta
Semarang Surabaya
Yogyakarta
Bandung
Denpasar
Balikpapan
Samarinda
Manado
Bitung
Makssar
Medan
Palembang
Bandar Lampung
Pekanbaru
Padang
Banda Aceh
Jambi
Bengkulu
Pontianak
Banjarmasin
Palangkaraya
Palu
Kendari
Gorntalo
Laut Jawa
* Termasuk dalam PPP Book 2012
** Sesuai dengan SK Menteri Pekerjaan Umum Tentang Jaringan Jalan Nasional No.567/KPTS/M/2010 JO No. 92/KPTS/M/2011
*** Termasuk Jalan Tol Serpong Balaraja Sepanjang 30 km namun belum tercantum dalam SK Menteri PU Tentang Jaringan Jalan Nasional
Operasi
Program
Prioritas
Potensial
Note:
No Jalan Tol Operasi Rencana
Total Program Prioritas* Potensial**
1 Pulau Sumatera 43 km 60 km 223 km 2.522 km 2.848 km
2 Pulau Jawa 714 km 1019 km 181 km*** 486 km 2.400 km
3 Pulau Kalimantan - - 84km - 84 km
4 Pulau Bali - 10 Km - - 10 km
5 Pulau Sulawesi 17 km - 46 km - 63 km
Total 774 km 1.089 km 534 km 3.008 km 5.405 km
18
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 19
JALAN TOL TRANS JAWA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 20
Kemayoran Sunte
r
Kp.Melay
u
Ps.Mingg
u
TMI
I
Pulo
Gebang
Pluit
Toman
g
Ulujami
Rawa
Buaya
Akses Tanjung Priok
1
2
3
5
4
6
6 Ruas Tol DKI Jakarta
No Ruas Panjang
(Km)
Biaya Investasi (Rp. M)
Semanan - Sunter
20,23 11.060
Sunter – Pulo Gebang
9,44 4.918
Duri Pulo – Kampung Melayu
12,65 8.167
Kemayoran – Kampung Melayu
9,60 4.934
Ulujami – Tanah Abang
8,70 6.114
Pasar Minggu – Casablanca
9,16 5.981
TOTAL 69,77 41.174
1
2
3
4
5
6
JALAN TOL JABODETABEK
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 21
Jawa Barat
Serang
Surabaya
Yogyakarta
Semarang
Banten
DIY
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kertosono
Mojokerto
Pejagan Pemalang Batang
Cikampek
Palimanan
Solo
Ngawi
Pasuruan
Probolinggo
Banyuwangi
Kanci
Sukabumi Demak
Malang
Pandaa
n
Gempol
Jakarta DKI
Ciranjang
Bogor
(K)
1
2
3
4
5
Bandung
Keterangan :
: Operasi
: Pengadaan tanah dan Konstruksi
: Persiapan Pengadaan
Total biaya Investasi : Rp 28,86 T
Total biaya tanah : Rp 2,94 T
Total Panjang : 161 Km
6
JALAN TOL NON TRANS JAWA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 22
1. Dukungan dari Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang dilewati Jalan Tol : a. Percepatan penyelesaian pengadaan tanah (Jalan Tol dalam tahap pengadaan
tanah): Trans Jawa: Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang Jabodetabek: Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Depok-
Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Serpong-Cinere, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing
Non Trans Jawa: Ciawi-Sukabumi, Pasuruan-Probolinggo, Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak
b. Penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa termasuk bangunan – bangunan namun yang berdiri didalam ROW (Jalan Tol dalam pelaksanaan konstruksi): Trans Jawa: Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi,
Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya Jabodetabek: JORR W2 Utara, Cinere-Jagorawi, Bogor Ring Road Non Trans Jawa: Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Nusa Dua-Ngurah Rai-
Benoa 2. Sesuai kesepakatan bersama, pengadaan tanah Jalan Tol Manado – Bitung
dilaksanakan oleh Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Utara, Pemkot Manado dan Pemkot Bitung
ISU PEMBANGUNAN JALAN TOL TERKAIT PENGADAAN TANAH
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 23
• Lebih dari 50 % moda transportasi perkotaan (JABODETABEK) masih menggunakan infrastruktur jalan
• Di JABODETABEK pada 7 tahun terakhir, kecepatan di jalan turun 25 %, 26 km/jam menjadi 20 km/jam, sepeda motor bertambah 3 kali lipat
• Kerugian ekonomi akibat inefisiensi sistem transportasi Rp. 5,5 triliun/tahun dan akibat kualitas udara buruk sebesar Rp. 2,8 triliun/tahun
• Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi tidak seimbang dengan peningkatan peneyediaan jaringan jalan
• Terjadi kendala dalam peningkatan kapasitas jalan terkait pembebasan lahan • Udara bersih di Jakarta hanya 60 hari dalam 1 tahun, hanya 43 % kendaraan pribadi dan 18 %
kendaraan umum yang memenuhi persyaratan gas buang
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN MENDUKUNG PENGURANGAN
KEMACETAN PERKOTAAN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 24
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN
KEAMANAN DAN MEMBUKA KETERISOLASIAN WILAYAH KALIMANTAN
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 25
Jalan Nasional
Jalan Perbatasan
Jalan Strategis Nasional
KETERANGAN
P - 1 = PINTU MASUK 1 = MOTA'AIN
P - 2 = PINTU MASUK 2 = SILAWAN
P - 3 = PINTU MASUK 3 = WAELULI
P - 4 = PINTU MASUK 4 = SAKATO
P - 5 = PINTU MASUK 5 = OELFAUB
P - 6 = PINTU MASUK 6 = MOTAMASIN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN
KEAMANAN DAN MEMBUKA KETERISOLASIAN WILAYAH NTT
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 26
Sumber: Diolah dari Roadmap Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
KORIDOR EKONOMI SUMATERA
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi” “Lumbung Energi Nasional”
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 27
Cirebon
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
manufaktur
KORIDOR EKONOMI JAWA
“Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 28
Sumber: Roadmap Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang” “Lumbung Energi Nasional”
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 29
Jalan Lintas Tengah
Jalan Lintas Barat
Jalan Lintas Timur
Jalan Penghubung Lintas
1
2
3
4
5
6
7
Alternatif Bandara Hub Internasional Makassar
• Terdiri atas: Lintas Timur (1.820,7km), Lintas Tengah (2.028,1 km), Lintas Barat (2.165 km), dan Penghubung Lintas (1.016km)
• Lintas Barat merupakan lintas koridor ekonomi Sulawesi
• Kegiatan utama mendukung Koridor Ekonomi Sulawesi yaitu:
Penanganan Preservasi Jalan Lintas Barat, Timur dan Tengah
Dukungan terhadap akses Pelabuhan Laut Hub Internasional Bitung dan Bandara Hassanudin Makassar
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”
KORIDOR EKONOMI SULAWESI
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 30
“Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
Lintas Utara Bali Lintas Selatan Bali Penghubung Lintas Bali Lintas P. Lombok Lintas P. Sumbawa, P.Flores, P. Timor
o Terdapat dua lintas dalam Pulau Bali yaitu: Lintas Utara (182 Km) dan Lintas Selatan (201km) o Lintas NTB: Lintas Pulau Lombok (103 Km) dan Pulau Sumbawa (430 Km) o Lintas NTT: Lintas Pulau Flores (677 Km) dan Lintas Pulau Timor (350 Km) o Lintas Selatan (201Km) merupakan lintas koridor ekonomi Bali o Kegiatan utama mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yaitu: Penanganan Preservasi Jalan Lintas Bali, NTB, NTT Pembangunan Jalan Tol NUSA DUA – NGURAH RAI – BENOA Pembangunan Under Pass Dewa Ruci
KORIDOR EKONOMI BALI-NUSA TENGGARA
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 31
“Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera”
Lintas P. Buru Lintas P. Seram Lintas P. Yamdena Lintas P. Halmahera Lintas Utara Lintas Tengah Lintas Perbatasan Penghubung Lintas
o Koridor Papua terdiri dari: Lintas Utara (2.022,04 Km), Lintas Tengah (1.010,44 Km), Lintas Perbatasan (947,96 Km), Lintas Menuju Perbatasan (38,99 Km) dan Penghubung Lintas (556,99 Km)
o Koridor Maluku terdiri dari : Lintas Pulau Seram (450,14 Km), Lintas Pulau Buru (251,60 Km), Lintas Pulau Yamdena (153,90 Km) dan Lintas Pulau Halmahera (330,12 Km)
o Koridor Utama: Lintas Pulau Buru, Lintas Pulau Seram, Lintas Utara Papua, dan Lintas Perbatasan Papua.
o Kegiatan utama mendukung Koridor Ekonomi Papua yaitu:
Penanganan Preservasi Jalan Lintas Perbatasan
Dukungan terhadap akses Kawasan MIFEE
KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP. MALUKU
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA
32
ARAHAN PENAJAMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TA. 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 33
Program yang diusulkan harus memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Percepatan dan perkuatan Domestic Connectivity (Mengintegrasikan antar moda transportasi melalui peningkatan akses jalan ke pelabuhan antar pulau), dukungan terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 6 Koridor Ekonomi serta percepatan pembangunan Papua, NTT dan penanganan jalan di Kawasan Perbatasan
Penyusunan program dan anggaran tahun 2014 berdasarkan baseline harus memenuhi sasaran/target RENSTRA, meliputi: • Penanganan Jalan Nasional; • Penanganan Jalan Non Nasional yang telah masuk dalam RENSTRA,
diantaranya Kawasan Perbatasan, Wilayah Terluar dan Terdepan; • Program penanganan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang
merupakan kebijakan Presiden; • Dukungan Terhadap Pembangunan Jalan Tol berupa pengadaan lahan, Land
Capping dan sebagian konstruksi.
ARAHAN PENAJAMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN TA. 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 34
Menuju kondisi jalan mantap : • Meningkatkan jalan nasional pada kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi
kondisi baik/mantap • Seluruh jalan nasional dengan kondisi mantap harus ditangani dengan
pemeliharaan rutin • Memberlakukan Extended Warranty Period untuk Kontrak Tahun Tunggal (masa
pemeliharaan 2 tahun) dan untuk kontrak Tahun Jamak (masa pemeliharaan 3 tahun)
• Penerapan Performance Based Contract (PBC) maupun Performance Based Maintenance Contract (PBMC)
Seluruh jembatan harus dilakukan penanganan, baik melalui pemeliharaan rutin, berkala/rehabilitasi atau penggantian jembatan. Khusus untuk jembatan bentang panjang perlu dilakukan audit guna memastikan keamanan jembatan
Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang telah termuat dalam komitmen khusus antara lain : terkait perubahan Iklim Global Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) dan jalan yang berkeselamatan (safer road) dengan memfokuskan penanganan black spot dan pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi laik fungsi jalan
ARAHAN PENAJAMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN TA. 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 35
Penanganan masalah kemacetan di Kota Metropolitan dan beberapa Kota Besar Mengoptimalkan penggunaan teknologi tepat guna (recycling, cakar ayam, dan
teknologi beton pada konstruksi jalan, terowongan) dan penggunaan material lokal (asbuton, stabilisasi material lokal)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pengguna jalan dengan lebih renponsif terhadap penanganan kerusakan jalan termasuk akibat bencana alam
Dukungan percepatan pembangunan jalan tol melalui penyediaan dana pengadaan tanah, penyediaan land capping dan pendanaan sebagian konstruksi
Program yang diusulkan harus dikoordinasikan dan disinkronkan dengan sektor lain bidang ke PU-an serta disinergikan/diharmonisasikan dengan kepentingan Pemerintah Daerah
Program yang diusulkan harus sudah memenuhi kriteria kesiapan antara lain: Feasibility Study (FS); AMDAL, UKL/UPL; kesiapan lahan/tanah; dan DED
Pemaketan untuk program 2014 diupayakan memiliki nilai per paket cukup signifikan sehingga penanganan jalan dapat lebih efisien dan effektif
Melaksanakan pekerjaan lanjutan/commited project (MYC) yang dibiayai Rupiah Murni maupun PHLN
ARAHAN PENAJAMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN TA. 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 36
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional antara lain:
6 (enam) Koridor Ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
Direktif Presiden :
- Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT;
- Kawasan Perbatasan;
Kegiatan yang belum tertampung di dalam Baseline dapat diusulkan melalui mekanisme Inisiatif Baru (New Initiative) mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2011 tentang Tatacara Penyusunan Inisiatif Baru
Usulan Inisiatif Baru harus sudah memenuhi kriteria kesiapan antara lain: Feasibility Study (FS); AMDAL, UKL/UPL; kesiapan lahan/tanah; dan DED;
INISIATIF BARU
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA
37
EVALUASI CAPAIAN SASARAN RPJMN/RENSTRA 2010-2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 38
1. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 94%;
2. Panjang jalan yang mendapat peningkatan kapasitas sepanjang 19.370 km atau bertambah 13.000 lajur-km;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk menuju kondisi mantap menjadi 60%.
SASARAN RENSTRA BIDANG BINA MARGA 2010 – 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 39
CAPAIAN SASARAN KEMANTAPAN JALAN
Realisasi s/d 2011 Realisasi 2012 Rencana 2013 Rencana 2014
87,72 90,82 92,50 94,00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
Realisasi Realisasi Rencana Rencana
s/d 2011 2012 2013 2014
87.72
90.82
92.50
94.00
KEM
AN
TAP
AN
JA
LAN
(
%)
CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN 2010 - 2012 DAN RENCANA 2013 - 2014
CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN
DAN SASARAN 2010 – 2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 40
CAPAIAN KONDISI JALAN NASIONAL
AKHIR 2012
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
MANTAP (%) TIDAK MANTAP (%)
Rata-rata Kond. Jalan Nasional
90,82 %
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 41
CAPAIAN RENSTRA 2010 – 2014
% 94,00 87,72 90,82 92,50
Milyar
kend. KM91,50 84,78 89,50 90,70
KM 168.998 65.728,80 36.757,13 33.416,32
168.998 65.728,80 36.757,13 33.416,32 Pemeliharaan Rutin Jalan Km 164.169 63.262,53 34.930,06 32.255,70
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Km 4.830 2.466,27 1.827,07 1.160,62
855.664 324.557,95 290.035,89 326.184,91 Pemeliharaan Rutin Jembatan M 601.844 290.441,39 267.872,24 306.821,36
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan M 238.297 28.315,78 17.978,71 14.778,69
Penggantian Jembatan M 15.523 5.800,78 4.184,94 4.584,86
- -
KM 19.370 6.814,36 5.997,17 5.035,26 -
PANJANG PENINGKATAN STRUKTUR/PELEBARAN JALAN KM 17.525 6.100,29 4.676,05 4.135,76 Pelebaran Jalan Km 12.430 4.375,85 2.274,77 2.103,25
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Km 5.095 1.724,44 2.401,28 2.032,51
PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN KM 1.845 714,07 1.321,12 899,50
PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN KM 1.799 692,17 1.301,84 883,56 Pembangunan Jalan Baru Km 377 106,60 357,12 363,98
Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan,
Wil. Terluar & Terdepan
Km 1.378 575,93 928,31 502,38
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Km 44 9,64 16,41 17,20
Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta Km - -
PANJANG JEMBATAN BARU YANG DIBANGUN M 45.645 21.902,58 19.277,57 15.937,14 Pembangunan Jembatan Baru M 25.552 12.985,83 9.735,47 10.490,20
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan M 15.979 7.231,75 7.939,73 4.887,94
Pembangunan/Duplikasi Jbt di Kaw. Srategis, Perbatasan,
Wil. Terluar & Terdepan
M 4.114 1.685,00 1.602,37 559,00
KEGIATAN / OUTPUT SATUAN
REALISASI DAN SASARANRENSTRA 2010-2014
PENINGKATAN KAPASITAS
TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
TINGKAT PENGGUNAAN JALAN NASIONAL
PRESERVASI
PRESERVASI JALAN
PRESERVASI JEMBATAN
REALISASI s/d 2011 REALISASI 2012 SASARAN 2013 (RKAKL)
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 42
CAPAIAN DAN TARGET RPJMN/RENSTRA
YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
PROGRAM/SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTCOME/IKUSatuan
RPJM 2010-
2014
RENSTRA
2010-2014
REALISASI
2010 s.d
2012
PROGRAM
2013
Target
Realisasi
s.d 2013
Target
Renstra 2014Keterangan
Peningkatan Kemantapan % 94 91 93 93 94
Pembangunan
Jalan Km 1.498 1.799 1.968 866 2.834 1.035
Jembatan M 26.958 45.645 37.893 15.378 53.271 7.626
Peningkatan
Struktur/KapasitasKm 19.370 17.525
Pelebaran Jalan Km 19.370 12.430 6.777 2.103 8.880 (3.550)Sasaran yang perlu
diperhatikan
Rekonstruksi/Peningkatan
StrukturKm 5.095 3.999 2.033 6.031 936
Rehab/Pemel Berkala Jalan Km 4.830 4.293 1.161 5.454 624
Rehab/Pemeliharaan
Berkala JembatanM 238.297 46.294 14.779 61.073 (177.224)
Sasaran yang perlu
diperhatikan
Pembangunan Jalan Bebas
HambatanKm 120,35 44 26,23 17,10 43,33 (1)
Sasaran yang perlu
diperhatikan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG)
Meningkatkan
Konektivitas dan
Kelancaran Arus
Orang dan Barang
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 43
Untuk pencapaian target Renstra, diperlukan peningkatan kemantapan jalan sebesar ±2% agar menjadi 94% mantap, yaitu dengan melakukan penanganan pemeliharaan berkala dan rekonstruksi pada kondisi jalan yang tidak mantap.
Target Renstra 2010-2014 untuk pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan adalah 4.830 km, sedangkan pencapaian s/d 2013 diperkirakan 5.454 km sehingga target pemeliharaan berkala telah tercapai. Namun demikian, penanganan pemeliharaan berkala masih diperlukan untuk pencapaian tingkat kemantapan jalan.
Target Renstra 2010-2014 untuk peningkatan kapasitas jalan sebesar 19.370 km yang terdiri dari, sebagai berikut:
a. Rekonstruksi 6.031 km (melebihi target Renstra) b. Pelebaran 8.880 km (masih kurang dari Target Renstra sepanjang 3.550 km) c. Pembangunan Jalan Baru 2.834 km (melebihi target Renstra) Target Renstra 2010-2014 untuk Pemeliharaan berkala Jembatan sebesar 238.297 m,
sedangkan pencapaian sampai dengan 2013 diperkirakan 61.073 m sehingga masih kurang sepanjang 177.224 m.
Target Renstra 2010-2014 untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Jalan Tol oleh Pemerintah sebesar 44 Km, sedangkan pencapaian s/d tahun 2013 diperkirakan 43 Km sehingga target Renstra masih kurang 1 Km, dan terhadapa RPJMN diperkirakan masih kurang 77 Km.
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN
RPJMN/RENSTRA 2010-2014
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA 44
MASALAH/KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT
Masalah Utama Penyelenggaraan Jalan • Pembebasan Tanah dan kesiapan dokumen (amdal, ded) • Rendahnya Penyerapan • Pelaksanaan loan • Proses lelang yang berlarut-larut
Upaya/Tindak Lanjut • Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk
mempercepat pembebasan tanah • Mempersiapkan dokumen-dokumen (AMDAL, DED) yang diperlukan • Percepatan pekerjaan dan penyerapan sesuai jadual yang direncanakan • Persiapan yang lebih matang untuk kegiatan yang didanai loan • Percepatan kegiatan lelang konstruksi dan melaksakan proses
konstruksi/Penyerapan sesuai rencana awal, pemahaman terhadap dokumen lelang dan dokumen kontrak
KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA
45